PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARUptun-pekanbaru.go.id/do/images/lakip 2011.pdf · 3 tingkat pertama, untuk menyelesaikan perkara sengketa Tata Usaha Negara dalam melakukan tugasnya

1

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU JL. HR. SUBRANTAS KM. 9 PEKANBARU

Telp. (0761) 64023 – 66455 Fax (0761) 64023 – 66455

Pekanbaru, Februari 2012

Nomor : W1.TUN6…../ KU.00.01 / II / 2012 Kepada Yth : Lamp. : 1 ( satu ) berkas Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Perihal : Penyampaian Laporan Akuntabilitas Pekanbaru Kinerja Instansi Pemerintah Tahun di - 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun PEKANBARU 2012 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Sehubungan dengan Surat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : W4 – U / 00109 / PW.10.10 / I / 2012 tanggal 4 Januari 2012 seperti perihal pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

K E T U A, TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH. M.Si NIP. 19620705 198803 1 004 Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Medan di Medan ; 2. A r s i p

2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan terjadinya perubahan yang memberikan jaminan tanggung jawab

bagi kekuasaan kehakiman dengan terjadinya Reformasi Demokrasi untuk

mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri,

efesien, efektif, dan bebas dari KKN, serta mendapatkan kepercayaan publik dan

memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, terjangkau, dan biaya rendah

bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Program kerja pembaharuan peradilan terlaksana dan terus menuju cita-cita

yang diimpikan warga peradilan termasuk program indenpendensi organisasi dan

keuangan Mahkamah Agung dalam peningkatan SDM.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah Pengadilan tingkat pertama

yang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimana wilayah hukum

jangkauannya sangat luas yaitu Riau Daratan dan Riau Kepulauan.

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas peradilan tingkat pertama

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru harus mempertanggung jawabkan

kinerja kepada masyarakat pencari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam melaksanakan

tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat Teknis maupun Administrasi

melaksanakan Program – Program secara transparan.

Bahwa dengan adanya satu atap empat peradilan yang langsung

bertanggung jawab ke Mahkamah agung RI, maka Mekanisme Kinerja

dilingkungan Mahkamah Agung RI sampai peradilan dibawahnya termasuk

Pengadilan Tata Usaha Negara perubahan itu tidak mengganggu terhadap

masyarakat pencari keadilan dalam proses sengketa Tata Usaha Negara,

merupakan pelaksanaan kekusaaan kehakiman, yang menyelenggarakan

peradilan dengan undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-

ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah dicabut dan diganti dengan

undang-undang No.4 Tahun 2004.

B. TUGAS DAN FUNGSI

TUGAS

1. Tugas Pokok dan Kewenangan PTUN

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang adalah sebagai

badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merupakan pengadilan

3

tingkat pertama, untuk menyelesaikan perkara sengketa Tata Usaha Negara

dalam melakukan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar

sesuai dengan undang-undang No 14 Tahun 1970 dirubah, dengan undang-

undang Nomor :4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

1. Fungsi.

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai lembaga Pengadilan tingkat

pertama yang mempuyai fungsi utama yaitu.

a. Menerima, memeriksa, mengadili, memutus perkara dalam penyelesaiaan

sengketa Tata Usaha Negara

b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ketingkat

banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK).

c. Melaksanakan putusan (Eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai

hukum tetap.

2. Fungsi Administrasi

Pengadilan Tata Usaha Negara mempertanggung jawabkan secara

Organisatoris, Finansial, kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan

Mahkamah agung RI.

3. Fungsi lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan

memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan undang

– undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI.

Kemudian dalam melaksanakan kerja berdasarkan undang-undang No.5

Tahun 1986 dirubah dengan undang-undang No.9 tahun 2004 dan perubahan

kedua Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha

Negara.

C. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas kinerja ini untuk melakukan pencapaian kinerja

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun Anggaran 2011, dengan bentuk

sajian adalah sebagi berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Iktisar Eksekutif

Bab I. Pendahuluan menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan

Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam Lakip.

4

Bab II.Perancanaan dan Penyajian Kerja Menyesuaikan Visi dan Misi, Tujuan

sasaran strategis serta program utama yaitu program kerja Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru dalam Tahun anggaran 2011.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, Menguraikan tentang capaian Kinerja Pengadilan

Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Bab IV. Penutup, Menguraikan Simpulan dari seluruh sajian laporan tentang

kinerja dengan harapan adanya koneksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan

Tata Usaha Negara Pekanbaru dimasa mendatang.

Bab V.Lampiran

5

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Rencana Strategis

Dengan tersusunnya rencana Strategis dari Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru untuk tahun 2005 – 2010, maka Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru dianggap telah terwakili dalam rencana strategis tersebut. Namun

demikian tetap yang akan datang (2011-2015) Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru akan membuat Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru sebagai satuan kerja yang mandiri.

Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru merupakan

gambaran atau visionable kerja lembaga Badan Peradilan, yang tersusun selama 5

tahun sehingga dengan rencana strategis tahun 2010-1014 merupakan suatu

proses yang dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi,

Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan organisasi yang dapat dijabarkan menjadi.

VISI DAN MISI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU.

VISI :

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan dengan yang

berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Tata

Usaha Negara Pekanbaru.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah :

“Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri,

efektif, dan efesien serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dalam

memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya

rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan publik.”

MISI :

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

menetapkan misi Yang Menggambarkan hak-hak yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Pemberian rasa keadilan yang tepat dan jujur

2. Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain

3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat.

6

4. Memperbaki kualitas input eksternal pada proses peradilan.

5. Instansi Peradilan yang efesien, efektif dan bermartabat serta dihormati.

6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan

transparan.

Upaya untuk mencapai Visi dan Misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu

pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas

permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan

Rencana Strategi tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang

ada. Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya Lembaga Peradilan yang

bermartabat, berwibawa dan dihormati serta tegaknya Supremasi Hukum.

B. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan Visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)

tahun sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan tujuan strategis.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru akan dapat secara tepat mengetahui

apa yang harus dilaksanakan oleh Organisasi dalam memenuhi Visi Misinya

untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dan mewujudkan

untuk mengukur sejauh mana Visi Misi Organisasi telah dicapai mengingat

tujuan Strategis dirumuskan berdasarkan Visi Misi Organisasi.

Tujuan Strategis yang ditetapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja pejabat / staf Pengadilan agar lebih

efektif dan efisien.

2. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan.

3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia Pengadilan.

C. Sasaran Strategis

Sasarannya adalah yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih

pendek daripada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan

Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah :

1. Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, berwibawa dan

tidak memihak.

7

2. Meningkatkan Profesionalisme dan Pelayanan Lembaga Peradilan kepada

masyarakat dan pencari keadilan.

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga Peradilan.

Ketiga sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tata

Usaha Negara Pekanbaru dalam tahun 2010 – 2014. Karena ketiga sasaran

tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya

secara spesifik dan terukur, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

dalam tahun 2011 menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2012

dengan memperhatikan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta

unit – unit kerja yang mendukung Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sasaran tersebut

mencerminkan dalam sasaran program yang dituangkan dalam dokumen

penetapan kinerja tahun 2012.

D. Target Kinerja Tahun 2011

Undang – undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang

kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor : 21 Tahun 2004

tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dilingkungan

Pengadilan Tata Usaha Negara, Peradilan Umum & Peradilan Agama.

Selanjutnya secara organisatoris, Administratif, keuangan dan sumber

daya manusia Peradilan dibawah kendali Mahkamah Agung, walaupun begitu

tugas pokok Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menerima, memeriksa,

mengadili dan memutus perkara yang didukung oleh kepaniteraan ( Bidang

Administrasi Perkara ) sedangkan kesekretariatan adalah jelas melaksanakan

tugas bidang administrasi umum yang terkait dengan perkara ( antara lain

uang perkara, PNBP Pengadilan ).

Sejak diterbitkannya Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang

keuangan negara, maka setiap Lembaga Negara lebih ditegaskan bahwa

kegiatan anggaran harus berbasis kepada kinerja dituangkan dalam bentuk

DIPA ( Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran )

Selanjutnya untuk menetapkan target kinerja tahun 2011, maka tidak

terlepas Core Business Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu

menerima, memeriksa, mengadili, memutus perkara, sehingga apa saja yang

harus dilaksanakan yang didukung oleh jumlah anggaran yang mencukupi dan

8

berimbang untuk menyelesaikan perkara yang diterima sampai menjadi

putusan. Selain melaksanakan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, juga

melakukan koordinasi dengan instansi sektoral. Hal ini sebagai konsekuensi

dari Sistem Peradilan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan per Undang

– Undangan yang telah di berlakukan tersebut diatas.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah Pernyataan Komitmen yang

mempresentasikan tekat dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini didasarkan pada Inpres

Nomor : 5 tahun 2004 tentang Pencepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat

Edaran Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor :

SE/31/M.PAN/12/2004 tentang penetapan kinerja, merupakan acuan dalam

menyusun Penetapan Kinerja.

Program dan kegiatan skala prioritas Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

tahun 2011 mempunyai 4 (empat) kegiatan pokok, sebagai berikut :

1. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik.

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah peningkatan kemampuan untuk

melaksanakan administrasi umum dan administrasi teknis peradilan sesuai

dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Sehingga pelaporan

dan pertanggung jawaban bidang administrasi umum dan teknis dapat

dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Dalam pelaksanaan program Penerapan Kepemerintahan yang baik Pengadilan

Tata Usaha Negara Pekanbaru ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. –

dengan perincian sebagai berikut :

a. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan ----- Rp…000, -

b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan

Perkantoran---------------------------------------------------Rp…000, -

c. Pelayanan publik atau birokrasi --------------------------Rp…000, -

2. Program Peningkatan Pelayanan dari Bantuan Hukum.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah membantu pencari keadilan (masyarakat

tidak mampu) yang mendapat permasalahan hukum di Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru berupa : bantuan Pengacara, bantuan biaya saksi / saksi

ahli dan penterjamah terhadap perkara yang dihadapi. Dalam pelaksanaan

9

Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru ditunjang dengan anggaran sebesar Rp….000, -

3. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum

Lainnya

Kegiatan yang dilaksanakan adalah peningkatan sarana dan prasarana

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tahun anggaran 2011, sehingga lebih

mampu memberikan pelayanan keadilan kepada masyarakat yang lebih luas.

Prioritas kegiatan, antara lain :

a. Pemeliharaan gedung kantor dan halaman kantor

b. Pemeliharaan rumah dinas dan halaman rumah dinas

c. Pengadaan pakaian dinas pegawai

d. Pengadaan alat pengolah data

e. Inventaris kantor / keperluan perkantoran

f. Pengadaan mobil dinas 2 ( dua ) unit

g. Obat – obatan

h. Pelantikan & Pengambilan sumpah

i. Penambahan daya tahan tubuh

j. Jamuan tamu.

Termasuk pemeliharaan mobil dinas roda 4 (empat) dan pemeliharaan sepeda

motor dinas roda 2 (dua) serta Honor Satpam dan honor pramubakti dan team

pengelola keuangan.

Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan

Lembaga Penegak Hukum lainnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 943.592.000,-

4. Program Penegakan Hukum dan HAM

Kegiatan prioritas ini dilaksanakan adalah peningkatan penyelesaian perkara

yang masuk serta keamanan dalam pelaksanaan persidangan yang diperiksa,

diadili, dan diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Tahun 2011 dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan

militer dan tata usaha negara dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,-.

10

Sasaran – sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

tahun 2011 dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja tahun 2011

adalah sebagai berikut :

No. SASARAN INDIKATOR TARGET

1. Peningkatan penyelesaian perkara di

Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru

Prosentase jumlah perkara

putus terhadap perkara

masuk

100 %

2. Meningkatnya kepercayaan

masyarakat kepada hukum melalui

tindakan penegakan dan kebijakan

dibidang peradilan

Prosentase putusan yang

tidak naik banding

Prosentase putusan yang

tidak naik kasasi

100 %

100 %

3. Meningkatkan kinerja dalam

penyelesaian perkara

Prosentase putusan

perkara perdata yang

selesai diminotasi

Prosentase putusan

perkara pidana diminotasi

Prosentase pelaksanaan

putusan (eksekusi)

100 %

100 %

70 %

4. Peningkatan kemampuan dan

ketrampilan Hakim, Panitera /

Panitera Pengganti dan Jurusita/

Jurusita Pengganti

Jumlah tenaga teknis yang

mengikut diklat :

- Hakim

- Panitera-Pengganti /

Jurusita, Jurusita

Pengganti

3

1

5. Peningkatan Mutu SDM di

Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru tahun 2011

SDM non teknis yang

ditingkatkan mutunya :

- Diklat SAI dan

SIMAK BMN

- Diklat Sertifikasi

1

11

Pengadaan Barang /

Jasa

- Lulus Sertifikasi

Pengadaan Barang/

Jasa

- Pembekalan Teknis (

Bimtek ) di

Lingkungan

Peradilan TUN MA –

RI

- Diklat Program

Percepatan

Akuntabilitas

Keuangan

Pemerintah ( PPAKP )

- Bimtek

Ketatalaksanaan

perkara Kasasi & PK

Tata Usaha Negara.

- Bimtek Panmud

Perkara

- Mengikuti Bimtek PP

- Pemberitahuan

pertemuan Hakim

wanita.

- Diklat Manajemen

peradilan bagi

pimpinan Pengadilan

Tingkat Pertama.

- Untuk menunjuk

sebagai peserta

konsinyering

- Sosialisasi mengenai

3

12

revisi atas Laporan

Keuangan

6. Terwujudnya tertib administrasi

peradilan.

Mewujudkan akuntabilitas

dan transparansi keuangan

perkara

100 %

7. Keterbukaan akses pelayanan

peradilan berbasis Tehnologi

Informasi

Prosentase penyelesaian

Sistem Jaringan Internet

100

Khusus mengenai indicator kinerja sasaran dalam table diatas, merupakan

penyempurnaan dari indicator kinerja sasaran yang ada dalam dokumen

penetapan kinerja. Hal ini karena indicator kinerja yang ada dalam dokumen

penetapan kinerja belum dapat menggambarkan sebagai ukuran keberhasilan

atau kegagalan dari pencapaian sasaran, tetapi baru menggambarkan

terlaksananya kegiatan. Sangat disadari bahwa indikator kinerja sasaran yang

disempurnakan ini belum seluruhnya pada level outcome, merupakan kendala

dalam pengumpulan system pengumpulan kinerja outcome. Indikator kinerja

akan senantiasa disempurnakan sejalan dengan pembangunan system

pengumpulan data kinerja.

13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2011

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru tahun 2011 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat dijelaskan bahwa tahun

2011 secara umum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi menyelesaikannya dapat mencapai

keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target

indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai tahun

2011.

Namun disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator

kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam tahun ini, tetapi realisasinya

belum dapat dicapai. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah

melakukan Analisis dan Evaluasi atas capaian kinerja tahun 2011 ini, untuk

mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan tahun 2012. Analisis

capaian kinerja tersebut selengkapnya dapat dijelaskan pada bagian berikut ini.

B. Analisis Kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Keadaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru :

Keadaan Perkara Tahun 2011

Rincian tingkat capaian kinerja masing – masing indikator tersebut dapat

diilustrasikan dalam tabel data perkara tahun 2011 adalah sebagai berikut :

DATA PERKARA TAHUN 2011

No. No. Perkara Tgl. Masuk

Jenis Perkara

Tgl Putus

Amar Ket.

1. 01/G/2011/PTUN-Pbr

14-01-2011

Kepegawaian 04-05-2011

Menolak incraht

14

2. 02/G/2011/PTUN-Pbr

17-01-2011

Pajak 10-03-2011

Cabut incraht

3. 03/G/2011/PTUN-Pbr

26-01-2011


Tidak diterima

incraht

4 04/G/2011/PTUN-Pbr

20-02-2011

Tender 28-04-2011

Tidak diterima

Banding


05-03-2011

Pertanahan 27-07-2011

Tidak diterima

incraht


17-03-2011


Cabut incraht


22-03-2011


Tidak diterima

incraht


23-03-2011


Dikabulkan

Banding


28-03-2011

Tender 27-07-2011

Tidak diterima

Banding

10 10/G/2011/PTUN-Pbr

04-04-2011


Tidak diterima

Banding

11 11/G/2011/PTUN-Pbr

04-04-2011


Tidak diterima

Banding

12 12/G/2011/PTUN-Pbr

05-04-2011


Tidak diterima

Banding

13 13/G/2011/PTUN-Pbr

18-04-2011

Pertanahan 05-10011

Tidak diterima

Banding

14 14/G/2011/PTUN-Pbr

18-04-2011


Tidak diterima

Banding

15 15/G/2011/PTUN-Pbr

21-04-2011

Pertanahan - - Belum Putus

16 16/G/2011/PTUN-Pbr

02-05-2011


Tidak diterima

Banding

17 17/G/2011/PTUN-Pbr

02-05-2011


Tidak diterima

Banding

18 18/G/2011/PTUN-Pbr

11-05-2011

Pemilukada 20-09-2012

Tidak diterima

Banding

15

19 19/G/2011/PTUN-Pbr

25-05-2011

Perizinan 09-11-2011

Tidak diterima

incraht

20 20/G/2011/PTUN-Pbr

27-05-2011


Tidak diterima

incraht

21 21/G/2011/PTUN-Pbr

30-05-2011


Dikabulkan

Banding

22 22/G/2011/PTUN-Pbr

30-05-2011


Cabut incraht

23 23/G/2011/PTUN-Pbr

30-05-2011


Cabut incraht

24 24/G/2011/PTUN-Pbr

08-06-2011


Tidak diterima

incraht

25 25/G/2011/PTUN-Pbr

27-06-2011


Dikabulkan

incraht

26 26/G/2011/PTUN-Pbr

08-07-2011


27 27/G/2011/PTUN-Pbr

19-07-2011

Catatan Sipil

08-12-2011

Banding

28 28/G/2011/PTUN-Pbr

02-08-2011


29 29/G/2011/PTUN-Pbr

09-08-2011


Cabut incraht

30 30/G/2011/PTUN-Pbr

09-08-2011


Cabut incraht

31 31/G/2011/PTUN-Pbr

18-08-2011

Dll - - Belum Putus

32 32/G/2011/PTUN-Pbr

18-08-2011

Tender 08-12-2011

Tidak diterima

incraht

33 33/G/2011/PTUN-Pbr

23-08-2011

Tender 22-11-2011

tidak diterima

incraht

34 34/G/2011/PTUN-Pbr

05-09-2011

Tender 20-12-2011

Tidak diterima

incraht

35 35/G/2011/PTUN-Pbr

18-09-2011

Dll 22-12-2011

Ditolak incraht

16

36 36/G/2011/PTUN-Pbr

18-09-2011

Kepegawaian - - Belum Putus

37 37/G/2011/PTUN-Pbr

23-09-2011

Tender 02-11-2011

Cabut incraht

38 38/G/2011/PTUN-Pbr

12-10-2011


39 39/G/2011/PTUN-Pbr

13-10-2011


40 40/G/2011/PTUN-Pbr

14-10-2011


41 41/G/2011/PTUN-Pbr

17-10-2011


42 42/G/2011/PTUN-Pbr

24-10-2011

Notaris - - Belum Putus

43 43/G/2011/PTUN-Pbr

28-10-2011

Dll - - Belum Putus

44 44/G/2011/PTUN-Pbr

04-11-2011


45 45/G/2011/PTUN-Pbr

07-11-2011

Kades - - Belum Putus

46 46/G/2011/PTUN-Pbr

10-11-2011


47 47/G/2011/PTUN-Pbr

10-11-2011


48 48/G/2011/PTUN-Pbr

11-11-2011

Perizinan - - Belum Putus

49 49/G/2011/PTUN-Pbr

23-11-2011

Pajak - - Belum Putus

50 50/G/2011/PTUN-Pbr

23-11-2011


51 51/G/2011/PTUN-Pbr

23-11-2011


52 52/G/2011/PTUN-Pbr

23-11-2011

Pajak - - Cabut

17

53 53/G/2011/PTUN-Pbr

23-11-2011


54 54/G/2011/PTUN-Pbr

01-12-2011

Kades - - Belum Putus

55. 55/G/2011/PTUN-Pbr

05-12-2011


Rekapitulasi Perkara Tahun 2011 : - Sisa perkara tahun lalu : 30 Perkara - Masuk tahun ini : 55 Perkara - Putus tahun ini : 62 Perkara - Sisa perkara tahun ini : 23 Perkara Perkara Banding - Sisa tahun lalu : 09 Perkara - Masuk tahun ini : 36 Perkara - Putus tahun ini : 30 Perkara - Sisa tahun ini : 15 Perkara Perkara kasasi - Sisa tahun lalu : 26 Perkara - Masuk tahun ini : 23 Perkara - Sisa tahun ini : 23 Perkara Perkara PK tahun 2010 - Sisa tahun lalu : 12 Perkara - Masuk tahun ini : 8 Perkara - Sisa tahun ini : 16 Perkara

I. PROSES ADMINISTRASI PERKARA BANDING :

- Setelah salah satu pihak yang dinyatakan kalah dan ia menyatakan banding

dilanjutkan dengan pembuatan Akta Banding yang juga terlebih dahulu

kepada Pihak yang kalah harus membayar biaya banding yang dibuktikan

dengan SKUM untuk biaya Banding .

- Selanjutnya untuk pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan putusan,

harus diperhatikan juga apakah pernyataan bandingnya telah lewat waktu

atau belum dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan ;

- Pembuatan Akta Permohonan Banding .

- Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Pihak Terbanding .

- Surat Pemberitahuan memeriksa dan Membaca berkas perkara sebelum

berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

- Selanjutnya setelah diterima Memori Banding dilanjutkan dengan dibuatnya

Surat Pemberitahuan telah diterima Memori Banding kepada pihak

Terbanding .

18

- Diterimanya Kontra Memori Banding dari Pihak Terbanding

- Surat Pemberitahuan penerimaan Kontra Memori Banding kepada Pihak

Pembanding

- Selanjutnya berkas dijilid dan dibuat 2 (dua) bundel yaitu Bundel “A” dan

Bundel “B” untuk kemudian dikirim ke Pengadilan Tinggi TUN ;

Isi Berkas Bundel “A” yaitu :

1. Gugatan awal dan perbaikan

2. Jawaban (kalau ada)

3. Replik (kalau ada)

4. Duplik (kalau ada)

5. Bukti-bukti Surat Penggugat

6. Bukti-bukti surat Tergugat

7. Bukti-bukti Surat Tergugat II Intervensi (kalau ada)

8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan

9. Surat-surat Kuasa para pihak

10. Relas-relas panggilan

11. Lampiran Surat-surat Penggugat sebagai Pra Bukti;

12. Lampiran Surat-surat Penggugat sebagai Pra Bukti;

Isi Berkas Bundel “B”, yaitu :

1. Salinan Putusan PTUN

2. Salinan Putusan Sela (kalau ada)

3. Surat Pemberitahuan Amar Putusan jika salah satu pihak tidak hadir pada

saat pembacaan putusan;

4. Akta Banding;

5. Surat Pemberitahuan pernyataan banding kepada pihak Terbanding

6. Surat Pemberitahuan Memeriksa dan membaca berkas perkara sebelum

berkas dikirim ke Pengadilan Tata Usaha Negara

7. Surat Pemberitahuan Penerimaan Memori Banding;

8. Surat Pemberitahuan Penerimaan Kontra Memori Banding;

9. Surat Kuasa Pembanding yang baru (kakau ada)

10. Tambahan bukti (kalau ada)

11. Bukti Pengiriman Biaya Banding.

PERKARA BANDING :

Perkara Banding masuk tahun ini : 36 Perkara

Sisa perkara Banding masuk tahun ini : 15 Perkara

19

LAPORAN MEJA III

Meja III bertugas untuk Pemberkasan Kasasi dan PK

Kasasi Tahun 2011 :

Perkara Kasasi masuk tahun ini : 23 Perkara

Sisa perkara Kasasi tahun ini : 23 Perkara

PK Tahun 2011 :

Perkara PK masuk tahun ini : 08 Perkara

Sisa perkara PK tahun ini : 16 Perkara

II. PROSES ADMINISTRASI PERKARA KASASI ; A. Pemberkasan Kasasi Akta Permohonan Kasasi

- Dalam membuatkan Akta Permohonan Kasasi harus diperhatikan dengan

jelas apakah masih dalam tenggang waktu mengajukan kasasi sejak

tanggal diberitahukannya putusan banding kepada para pihak;

- Perlu diperhatikan pula amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Medan apakah pihak dapat mengajukan kasasi atau tidak;

- Apabila ada pihak yang akan mengajukan Permohonan Kasasi terlebih

dahulu dilaporkan kepada Panitera dan Ketua;

- Dalam akta Permohonan Kasasi harus jelas pihak yang mengajukan

Permohonan Kasasi, apakah Penggugat/Tergugat sendiri atau melalui

kuasanya, jika melalui kuasa harus membuat Surat Kuasa baru untuk

mengajukan Permohonan Kasasi sekalipun pada tingkat pertama telah

ada surat kuasa untuk menyatakan Banding, Kasasi dan PK ;

- Bahwa dalam Akta Permohonan Kasasi harus ditandatangani oleh

Pemohon Kasasi dan Panitera ;

- Akta Permohonan Kasasi diberikan 1 (satu) rangkap kepada pemohon

Kasasi;

- Tenggang waktu mengajukan kasasi 14 hari sejak pemberitahuan putusan

banding ;

B. Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi

- Bahwa setelah pihak Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi, harus segera

diberitahukan permohonan kasasi kepada pihak termohon kasasi.

20

C. Memori Kasasi

- Bahwa dalam penerimaan Memori Kasasi harus jelas tenggang waktunya

yaitu 14 (empat belas) hari sejak menyatakan Kasasi, jika lewat dari 14

hari harus dibuatkan Surat Keterangan tentang lewatnya tenggang waktu

mengajukan Memori Kasasi;

- Bahwa Memori Kasasi harus didaftar dan ditandatangani oleh Panitera,

dan 1 (satu) rangkap diserahkan kepada pemohon Kasasi ;

- Bahwa apabila Memori Kasasi diserahkan oleh Pemohon Kasasi, harus

dibuatkan Tanda terima Memori Kasasi dan diberikan satu rangkap

kepada Pemohon Kasasi;

- Bahwa memori kasasi harus dikirimkan segera kepada Termohon Kasasi

dan dijelaskan bahwa memori kasasi dapat dijawab dengan kontra memori

kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pengiriman

memori kasasi ;

D. Kontra Memori Kasasi

- Bahwa dalam penerimaan Kontra Memori Kasasi harus jelas tenggang

waktunya yaitu 14 (empat belas) hari sejak dikirim Memori Kasasi, jika

lewat dari 14 hari harus dibuatkan Surat Keterangan tentang lewatnya

tenggang waktu mengajukan kontra memori kasasi;

- Bahwa Kontra Memori Kasasi harus didaftar dan ditanda tangani oleh

Panitera, dan 1 (satu) rangkap diserahkan kepada termohon kasasi ;

- Bahwa apabila Kontra memori Kasasi diserahkan oleh termohon Kasasi,

harus dibuatkan tanda terima Kontra Memori Kasasi dan diberikan satu

rangkap kepada termohon Kasasi;

E. Pemberkasan dan Pengiriman Berkas ke Mahkamah Agung RI

- Setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menyatakan kasasi,

berkas harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung RI;

- Pemberkasan ada 2 bundel yaitu bundel A yang terdiri dari:

a. Gugatan; b. Surat Kuasa Penggugat; c. Surat Kuasa Tergugat; d. Penetapan lolos dissmisal; e. Penetapan penunjukkan majelis hakim; f. Penetapan pemeriksaan persiapan g. Penetapan hari persidangan yang terbuka untuk umum h. Berita Acara Persidangan dengan lampiran Jawaban Tergugat, Replik

Penggugat, Duplik Tergugat, Alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, kesimpulan Penggugat dan Tergugat, pra bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, relaas-relaas panggilan.

Sedangkan untuk bundel B terdiri dari:

21

a. Foto copy putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang masing-masing dilegalisir oleh Panitera dan setiap halamannya dicap Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

b. Surat Pemberitahuan Putusan Banding c. Akta Pernyataan Kasasi d. Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi e. Memori Kasasi f. Tanda terima memori kasasi g. Tanda terima Kontra Memori Kasasi h. Surat pemberitahuan dan penyerahan kontra Memori Kasasi i. Surat kuasa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi j. Bukti setoran biaya kasasi ke MA k. Foto copy resi pengiriman biaya kasasi ke MA l. Surat pengantar pengiriman berkas kasasi ke MA

tembusannya dikirim kepada Pemohon Kasasi dan termohon Kasasi.

III. PROSES ADMINISTRASI PERKARA PENINJAUAN KEMBALI (PK) ; A. Membuat Akta Permohonan PK

- Akta Permohonan PK harus diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai

dengan ketentuan pengajuan PK yakni sejak tanggal diberitahukannya

putusan Kasasi kepada para pihak;

- Perlu diperhatikan pula amar putusan MA apakah pihak dapat

mengajukan PK atau tidak ;

- Apabila ada pihak yang akan mengajukan PK terlebih dahulu dilaporkan

kepada Panitera dan Ketua;

- Dalam akta permohonan PK harus jelas pihak yang mengajukan PK,

apakah Penggugat/Tergugat sendiri atau melalui kuasanya, jika melalui

kuasa harus membuat Surat Kuasa baru untuk mengajukan PK sekalipun

pada tingkat pertama telah ada surat kuasa untuk menyatakan Banding,

Kasasi dan PK;

- Bahwa dalam Akta Permohonan PK harus ditandatangani oleh Pemohon

PK dan Panitera;

- Akta Permohonan PK diberikan 1 (satu) rangkap kepada pemohon PK;

- Tenggang waktu mengajukan PK 180 (seratus delapan puluh) hari sejak

diberitahukan putusan kasasi;

B. Surat Pemberitahuan Permohonan PK

- Setelah pihak Pemohon PK mengajukan PK, harus segera diberitahukan

permohonan kasasi kepada pihak Termohon PK;

C. Memori PK

- bahwa dalam penerimaan Memori PK harus jelas tenggang waktunya yaitu

30 (tiga puluh) hari sejak menyatakan Kasasi, jika lewat dari 30 hari harus

dibuatkan surat keterangan tentang lewatnya tenggang waktu mengajukan

memori PK ;

22

- bahwa Memori PK harus didaftar dan ditandatangani oleh Panitera, dan 1

(satu) rangkap diserahkan kepada Pemohon PK ;

- Bahwa apabila Memori PK diserahkan oleh Pemohon PK, harus dibuatkan

Tanda Terima Memori PK dan diberikan satu rangkap kepada pemohon

PK;

- Bahwa Memori Kasasi harus dikirimkan segera kepada Termohon PK dan

dijelaskan bahwa memori PK dapat dijawab dengan Kontra Memori Kasasi

dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengiriman memori PK;

D. Kontra Memori PK

- Bahwa dalam penerimaaan Kontra Memori PK harus jelas tenggang

waktunya yaitu 30 (tigapuluh) hari sejak dikirim Memori PK, jika lewat

dari 30 hari harus dibuatkan Surat Keterangan tentang lewatnya tenggang

waktu mengajukan Kontra Memori PK;

- Bahwa Kontra Memori PK harus didaftar dan ditandatangani oleh

Panitera, dan 1 (satu) rangkap diserahkan kepada Termohon PK;

- Bahwa apabila Kontra Memori PK diserahkan oleh Termohon PK, harus

dibuatkan Tanda Terima Kontra memori PK dan diberikan satu rangkap

kepada Termohon PK ;

- Bahwa Kontra Memori PK harus dikirimkan segera kepada Pemohon PK;

E. Pemberkasan dan Pengiriman berkas ke Mahkamah Agung RI

- Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak pernyataan PK, berkas

sudah harus dikirim ke Mahkamah Agung RI

- Pengiriman berkas terdiri dari 2 bundel yaitu bundel A dan bundel B,

untuk bundel A terdiri dari :

a. Gugatan Penggugat . b. Perbaikan Gugatan. c. Surat Kuasa Penggugat. d. Surat Kuasa Tergugat . e. Penetapan lolos dismissal. f. Penetapan penunjukkan Majelis Hakim. g. Penetapan pemeriksaan persiapan. h. Penetapan hari persidangan yang terbuka untuk umum. i. Berita Acara Persidangan dengan lampiran jawaban tergugat, replik

penggugat, duplik tergugat, alat-alat bukti penggugat dan tergugat, kesimpulan penggugat dan tergugat, pra bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, relaas-relaas panggilan.

Sedangkan untuk bundel B berisi :

a. Fotocopy/salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,

fotocopy/salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

dan fotocopy/salinan putusan Mahkamah Agung RI yang masing-

masing dilegalisir oleh Panitera dan setiap halamannya diberi cap

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berikut soft copynya;

23

b. Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi ;

c. Akta Pernyataan PK ;

d. Surat pemberitahuan permohonan PK ;

e. Memori PK dan tanda terima memori PK ;

f. Surat pemberitahuan dan penyerahan memori PK ;

g. Kontra memori PK dan tanda terima Kontra Memori PK ;

h. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori PK ;

i. Surat Kuasa Pemohon PK dan Termohon PK ;

j. Bukti setoran biaya PK ke MA ;

k. Fotocopy resi pengiriman biaya PK ke MA ;

Surat pengantar pengiriman berkas PK ke MA tembusannya dikirim kepada

Pemohon PK dan Termohon PK.

Peningkatan Penyelesaian Perkara

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran

ini meliputi indicator. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang

telah dilakukan meliputi : Prosentase sidang Majelis Hakim, Prosentase

tunggakan perkara terhadap total perkara yang ditangani ( Perkara masuk ).

Pencapaian target masing – masing indikator kinerja ini pada tahun 2011 dapat

digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

Prosentase Perkara putus

terhadap perkara masuk

100 % 50 % 50 %

Prosentase jumlah penyelesaian

berkas perkara yang putus

100 % 55 % 55 %

Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Hakim, Panitera dan Panitera

Pengganti serta Jurusita.

Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan Hakim,

Panitera dan Panitera Pengganti serta Jurusita Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru memberikan kebebasan dan menganjurkan agar para pejabat /

pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melanjutkan sekolah atau

mengikuti Diklat / Kursus untuk menambah pengetahuan / keterampilan.

24

Pada Tahun 2011 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengirim /

mengikut sertakan Diklat Pejabat dan Pegawai yang diadakan oleh Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung seperti misalnya :

- Pembekalan Teknis di Lingkungan Peradilan TUN MA RI

- Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan perkara kasasi dan PK Tata Usaha

Negara.

- Bimbingan Teknis Panitera Muda Perkara.

- Bimbingan Teknis Panitera Pengganti.

- Pertemuan Hakim Wanita.

- Diklat Manajemen Peradilan bagi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama.

Peningkatan Mutu SDM di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Untuk meningkatkan / menunjang pelaksanaan program kerja khusus

dibidang pengembangan sistem pengembangan informasi dan pelaporan

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengikutsertakan para pejabat /

pegawai dibidang Administrasi Sekretariatan mengikuti Diklat / Sosialisasi

yang diadakan oleh Mahkamah Agung, Departemen Keuangan maupun

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pada tahun 2011 yang pernah diadakan Diklat / Sosialisasi oleh Mahkamah

Agung, Pengadilan Tinggi & Departemen Keuangan adalah sebagai berikut :

- Bimbingan Teknis Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

- Bimbingan Teknis Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

(LAKIP)

- Sosialisasi mengenai Revisi atas Laporan Keuangan.

- Sosialisasi Apresiasi WP. Bendahara dan tempat pembayaran pajak.

Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Perkara

Dalam hal mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan

Perkara capaian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru digambarkan

sebagai berikut :

25

INDIKATOR Target Realisasi %

Prosentasi Peraturan Pemerintah dan

Peraturan Mahkamah Agung tentang PNBP

( Pendapatan Negara Bukan Pajak )

0 % 100 % 0 %

Pembaruan Pengelolaan Keuangan Perkara

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melaksanakan keterbukaan,

transparansi dan akuntabilitas keuangan tentang pengelolaan perkara.

Laporan keuangan perkara akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dari Laporan Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk

menciptakan kepercayaan publik.

Transparansi dan akuntabilitas keuangan perkara merupakan salah satu

masalah yang diwakili Pengadilan dari sistem peradilan kolonial yang belum

sempat sepenuhnya disempurnakan. Sistem pembayaran biaya perkara pada

intinya mengharuskan para pihak dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara

untuk membayar sendiri dilakukan pembayarannya oleh Penggugat melalui

Bank dengan membawa surat kuasa untuk membayar ( SKUM ) dari Pengadilan

Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Menyikapi tuntutan publik yang menghendaki lebih banyak keterbukaan

dan akuntabilitas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah

melakukan serangkaian konsultasi dan upaya untuk memperbaiki proses

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perkara. Bahwa

pemungutan biaya perkara telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53

tahun 2008 tentang Peradilan dibawahnya dan mengatur kembali biaya – biaya

yang dapat dipungut oleh Pengadilan dalam rangka pelaksanaan proses

peradilan.

Rekening Pengelolaan Keuangan Perkara

Pada tahun 2011, bahwa pengelolaan uang perkara pihak ketiga

menyetor ke Bank, kemudian Bendahara perkara, kasir melakukan penata

usahaan uang perkara, untuk keperluan biaya – biaya di perkara seperti

misalnya :

26

1. Biaya untuk panggilan ;

2. Biaya untuk pengiriman perkara banding, kasasi dan PK;

3. Untuk biaya pengiriman surat pemberitahuan

4. ATK

5. PNBP

Analisis Capaian Akuntabilitas Keuangan

NO URAIAN PROGRAM PAGU REALISASI %

1 Program dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya Mahkamah Agung

2.722.331.000 2.462.651.000 90,4 %

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung

446.620.000 354.520.000 79,38 %

3 Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Militer dan TUN

5.000.000 5.000.000 100 %

Keterbukaan Akses Pelayanan Peradilan berbasis Teknologi Informasi

Kegiatan ini diusahakan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan

publik ( pencari keadilan ) yang dapat mewujudkan kesadaran hukum.

Keterbukaan akses pelayanan ini baru selesai dilaksanakan Tahun Anggaran

2009 yaitu dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) pada Pengadilan

Tata Usaha Negara Pekanbaru, kemudian mulai terakses tahun 2010 dapat

memberikan pelayanan / informasi kepada masyarakat melalui website :

http://ptun-pekanbaru.go.id sebagai upaya transparansi tentang Keterbukaan

Informasi Pengadilan sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 144.KMA/SK/VII/2007 tentang Ketebukaan Informasi Pengadilan.

Dengan sarana website nantinya putusan Pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap merupakan informasi yang harus diumumkan

kepada publik.

27

Selain itu Ketua Pengadilan dapat memerintahkan agar putusan – putusan

Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap tertentu untuk diumumkan.

Terlepas dari keterbatasan yang dihadapi secara penuh mengimplementasikan

kebijakan keterbukaan ini sepenuhnya secara umum, Pengadilan Tata Usaha

Negara Pekanbaru terus berusaha agar setidaknya keterbukaan ini bisa

terlaksana sesuai harapan masyarakat umum khususnya masyarakat pencari

keadilan.

28

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru merupakan salah satu

unsur ujung tanduk Mahkamah Agung RI, dalam bidang teknis yang

terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk

administrasi perkara yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun

unsur kemandirian maupun kinerja sehingga disadari bahwa

peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas

pelayanan peradilan.

Oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya

manusianya adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan

sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap

pelayanan dibidang hukum, peradilan yang professional, efektif, murah

dan mandiri serta tidak ada Intervensi atau pengaruh dari Lembaga /

Instansi lainnya sehingga dapat terwujud Good Governance.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) dari

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru merupakan suatu perwujudan

transparansi dan akuntabilitas dari Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru, karena pada LAKIP tahun 2011 ini melaporkan suatu

capaian kinerja selama tahun 2011 dibandingkan dengan Rencana Kerja

yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru dan Penetapan Kinerja Tahun 2011 sebagai pedoman yang

digunakan dalam menyusun LAKIP Tahun 2011.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai badan yang

melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah Pengadilan tingkat pertama

dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan

pengaruh luar sesuai dengan Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bertekad untuk secara bertahap dapat dirasakan adanya perbaikan dan

peningkatan kinerja kualitas pelayanan peradilan.

29

Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas Peradilan

tersebut belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat

pencari keadilan terhadap adanya pelayanan dibidang peradilan yang

professional, efektif, efesien dan bersih, namun setidaknya peningkatan

kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah

dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Tahun 2011, maka diharapkan suatu langkah nyata untuk

meningkatkan kualitas kinerja Lembaga Peradilan sebagai Institusi

Pengadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih

mencerminkan Rasa Keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru akan terlaksana, apabila unit dan komponen pendukungnya

saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara

komprehensif.

Kinerja LAKIP Tahun 2011 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas

dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan

guna peningkatan kinerja.

Bagi Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru LAKIP Tahun

2011 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting

dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja, Rencana Kinerja,

Rencana Anggaran dan Rencana Strategis pada masa – masa mendatang.

30

B. Saran – Saran

1. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan

sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara

pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah Kelas I A yang

personil / pegawai yang sangat minim sekali dibandingkan dengan

volume kerja yang sangat meningkat. Oleh karena itu perlu

diadakan penambahan pengadaan pegawai, supaya beban kerja

seimbang dengan jumlah pegawai.

3. Diklat pegawai agar ditingkatkan setiap tahun untuk menambah

pengetahuan masing – masing sumber daya manusia.

4. LAKIP adalah sebagai salah satu alat evaluasi kinerja bagi masing –

masing bidang kepaniteraan, sehubungan dengan itu ditingkatkan

pemanfaatannya.

5. Untuk memberikan data dalam penyusunan LAKIP harus ada

keterbukaan.

31

32

SURAT PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif,

transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami dicapai

Tahun 2011 sebagaimana daftar terlampir.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak ukur

keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2011.

Pekanbaru, 13 Februari 2012 Mengetahui:

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Panitera / Sekretaris, TRIPENI IRIANTO PUTRO, SH. M.Si Drs. PAUZAN, SH NIP. 19620705 198803 1 004 NIP. 040 042 668

33

34

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN ( PPS ) TAHUN 2011

Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

No Sasaran Indikator Pencapaian Sasaran TARGET REALISASI Persentase

Pencapaian Target

KET

1 2 3 4 5 6 7 8

I.

II.

III.

IV.

Pembayaran gaji tunjangan

dan honorarium

Penyelenggaraan operasional

dan pemeliharaan

perkantoran

Pembangunan / Pengadaan /

Peningkatan sarana dan

prasarana

Penanganan Perkara

-

-

-

-

Terpenuhinya pembayaran gaji /

lembur / tunjangan pegawai

Terselenggaranya operasional

perkantoran

Tersedianya sarana

Peningkatan jumlah penyelesaian

perkara dan proses administrasi

perkara

Rp. 2.225.354.000

Rp. 496.972.000

Rp. 446.620.000

Rp. 5.000.000

Rp. 1.981.839.702

Rp. 480.811.380

Rp. 354.520.000

Rp. 5.000.000

89,06 %

96,75 %

79,38 %

100 %

DIPA Perkara

tersendiri

JUMLAH Rp. 3.173.951.000 Rp. 2.822.171.082

35

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK ) TAHUN 2011

No

PROGRAM

KEGIATAN URAIAN INDIKATOR

KINERJA SATUAN TARGET REALISASI PERSENTASE

PENCAPAIAN TARGET

KET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pembayaran gaji, lembur, honorarium dan gaji ke – 13 serta uang makan. Makanan Penambah Daya tahan tubuh. Obat – obatan Pelantikan / Pengambilan Sumpah Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Pengadaan Toga / Pakaian Kerja Sopir / Pesuruh / Satpam / Tenaga teknis lainnya Jamuan Tamu / Rapat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Input Dana

Output Input Dana

Output Input Dana

Output Input Dana

Output Input Dana

Output Input Dana

Output

Input Dana

Output

Rp. ( 000 )

Rp. ( 000 )

Rp. ( 000 )

Rp. ( 000 )

Rp. ( 000 )

Rp. ( 000 )

Rp. ( 000 )

Rp.2.225.359.000

Rp. 7.920.000

Rp. 1.480.000

Rp. 2.800.000

Rp. 15.725.000

Rp. 1.860.000

Rp. 4.200.000

Rp. 1.981.839.700

Rp. 7.920.000

Rp. 1.480.000

Rp. 2.000.000

Rp. 15.725.000

Rp. 1.860.000

Rp. 4.200.000

89,06 %

100 %

100 %

71 %

100 %

100 %

100 %

36

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Perawatan gedung kantor dengan halaman kantor Perawatan rumah negara dan halaman rumah dinas Perawatan kendaraan Roda 4 ( empat ) Perawatan kendaraan Roda 2 ( dua ) Biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (perawatan sarana gedung) Langganan daya dan jasa Biaya pos Operasional perkantoran dan pimpinan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Input Dana

Output

Input Dana

Output

Input Dana

Output

Input Dana

Output

Input Dana

Output

Input Dana

Output

Input Dana

Output

Input Dana

Output

Rp. ( 000 )

Rp. ( 000 )

Rp. ( 000 )

Rp. ( 000 )

Rp. ( 000 )

Rp. ( 000 )

Rp. ( 000 )

Rp. ( 000 )

Rp. 39.030.000

Rp. 33.675.000

Rp. 45.000.000

Rp. 15.000.000

Rp. 17.890.000

Rp. 48.600.000

Rp. 7.200.000

Rp. 125.300.000

Rp. 38.994.300

Rp. 33.625.000

Rp. 45.000.000

Rp. 14.999.950

Rp. 17.835.000

Rp. 34.876.884

Rp. 7.181.000

Rp. 123.984.648

99,91 %

99,85 %

100 %

100 %

99,19 %

71,76 %

99,75 %

98,95 %

37

16.

17.

18.

19.

20.

Perjalanan Dinas Pengadaan Kendaraan Dinas roda 4 ( empat ) sebanyak 2 ( dua ) unit Pengadaan Laptop 2 (dua) unit Penambahan daya listrik Penanganan Perkara

- - - - - - - - - - - - - - -

Input Dana

Output

Input Dana

Output

Input Dana

Output

Input Dana

Output

Input Dana

Output

Rp. ( 000 )

Rp. ( 000 )

Rp. ( 000 )

Rp. ( 000 )

Rp. ( 000 )

Rp. 76.902.000

Rp. 401.620.000

Rp. 30.000.000

Rp. 15.000.000

Rp. 5.000.000

Rp. 76.897.100

Rp. 308.050.000

Rp. 30.000.000

Rp. 14.850.000

Rp. 5.000.000

99,99 %

77,01 %

100 %

Rp. 99 %

Rp. 100 %

DIPA tersendiri

Documents

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARUptun-pekanbaru.go.id/do/images/lakip 2011.pdf · 3 tingkat pertama, untuk menyelesaikan perkara sengketa Tata Usaha Negara dalam melakukan tugasnya