PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG

ioiii

PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG JL. SOEKARNO HATTA NO. 538 LUBUK BASUNG

PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG

Jl. SOEKARNO HATTA NOMOR 538 LUBUK BASUNG KAB.AGAM

Telp. Fax (0752) 76052 - 76143

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

NEGERI LUBUK BASUNG

TAHUN 2020

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat

dan karunia-Nya sehingga laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Lubuk

Basung tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Lubuk Basung ini adalah

penyampaian hasil pelaksanaan tugas dan pekerjaan selama satu tahun anggaran

pada tahun 2020 yang memuat program-program kerja serta berbagai kegiatan yang

telah diselenggarakan selama Januari sampai dengan Desember 2020.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan panduan atau pedoman dan

petunjuk bagi para aparat / pegawai untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai

dengan yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi unit kerja Pengadilan Negeri

Lubuk Basung yang bersangkutan.

Oleh karena keterbatasan waktu, kemampuan serta fasilitas yang ada kami

sadari bahwa laporan Pelaksanaan Kegiatan ini masih jauh dari harapan

kesempurnaan, maka untuk itu kami sangat berharap adanya saran serta kritik yang

membangun untuk penyempurnaan laporan Pelaksanaan Kegiatan ini diwaktu

mendatang.

Lubuk Basung, 06 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri

Lubuk Basung

YUNINDRO FUJI ARIYANTO, SH, MH NIP. 197606102002121001

ii

DAFTAR ISI

Halaman

Pengantar i Daftar Isi ii

Bab I : Pendahuluan 1

Bab II : A. Struktur Organisasi ( Tupoksi ) 8

- Standar Operasional Prosedur ( S O P ) 11

- Sasaran Kinerja Pegawai ( S K P ) 61

B. Pelayanan Publik Prima 94

- Akreditasi Penjaminan Mutu 94

- Posbakum 96

- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu 97

- Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara) 98

Bab III Pembinaan Dan pengelolaan 100

A. Sumber Daya Manusia 100

- Mutasi 103

- Promosi 103

- Pensiun 104

- Diklat 104

B. Penyelesaian Perkara 104

- Jumlah sisa perkara yang diputus 105

- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu 106

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 108

- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi 108

- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi 108

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 108

D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi anggaran teknis dan Non tekn is)

114

E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP 120

- Publikasi perkara (One Day One Publish) 120

ii

F. Regulasi Tahun 2020 120

Bab IV Pengawasan 126

A. Internal 125

B. Evaluasi 128

Bab V Penutup 130

A. Kesimpulan 130

B. Saran 130

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Tahun 2020 1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

yang berada dibawahnya, khususnya Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak

dicanangkannya One Roof System yaitu Peradilan satu atap maka Pengadilan

Negeri Lubuk basung mulai berbenah diri untuk mewujudkan Badan

Peradilan Indonesia yang Agung. Pengadilan Negeri Lubuk Basung

merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan

peradilan umum yang mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memeriksa

dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-

undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No.49 Tahun

2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 tahun 1986.

Restrukturisasi organisasi Perubahan tersebut ditindaklanjuti

Mahkamah Agung RI sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dan

Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah

Agung RI jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/

2006 tentang Tata Kerja Organisasi dan Kepaniteraan Mahkamah Agung

serta Perma No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan

Berbagai Kegiatan dan Program pembaharuan telah dilaksanakan dan

sedang dilaksanakan pada hakekatnya adalah upaya untuk mewujudkan :

A. VISI DAN MISI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA :

V I S I :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”.

M I S I :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.


2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Adapun Visi dan Misi dari Pengadilan Negeri Lubuk Basung adalah:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG YANG AGUNG”

1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan

transparasi.

2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam

rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat

3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang

efektif dan

5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

B. RENCANA STRATEGIS 2015 -2020

Pengadilan Negeri Lubuk Basung merupakan salah satu pelaksana

kekuasaankehakiman dilingkungan peradilan umum yang mempunyai tugas

pokok sebagai berikut :

1. Menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan

kepadanya sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang

perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 tahun 1986.

2. Menyelesaikan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum

lainnya pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang masuk dalam

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang. Pengadilan Tinggi

Padang terdiri dari 16 ( enam belas ) Kabupaten dan Kota.

Sedangkan Pengadilan Negeri Lubuk Basung membawahi satu

Kabupaten yang terdiri dari : 16 ( enam belas ) kecamatan ;


Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan

langkah awal yang harus dilakukan Pengadilan Negeri Lubuk Basung agar

mampu menjawab tuntutan lingkungan Strategis lokal, nasional dan global,

dan tetap berada dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, lebih

dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan melihat lingkungan internal

kekuatan dan kelemahan dan Lingkungan Ekternal (Peluang dan Ancaman).

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas

tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan

kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing

(SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya

guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu

proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan

dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan

mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan

perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis

besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan

oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai

berikut :

Tahap persiapan rencana :

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa

dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan

dan menetapkan kebijaksanaan.

2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran

yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam

sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan

anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan

ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan,sasaran

dan anggaran.


Potensi Dan Permasalahan

a. Lingkungan Internal

Lingkungan Internal Pengadilan Negeri Lubuk Basung akan

diperhitungkan apabila dapat menjadi variable penunjang keberhasilan yaitu

faktor Kekuatan (Strength) namun bisa saja lingkungan internal tersebut

akan menjadi kendala atau hambatan yaitu faktor Kelemahan (Weakness)

dalam pencapaian rencana strategis di Pengadilan Negeri Lubuk Basung ini.

Kekuatan/Strength :

Lingkungan Internal Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang dapat

menjadi kekuatan/strength dalam mencapai Renstra ini adalah sebagai

berikut :

1. Visi dan Misi yang jelas dan dapat dicapai dengan

mensosialisasikannya kepada seluruh warga Pengadilan Negeri

Lubuk Basung sehingga pemahaman terhadap Visi dan Misinya

tersebut jelas ;

2. Tugas Pokok dan Fungsi dari Pada Pengadilan Negeri Lubuk

Basung jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan ;

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang telah

tertata dan tersusun dengan baik ;

4. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai standar

dan pedoman didalam pelaksanaan tugas ;

Kelemahan / Weakness :

Lingkungan Internal Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang dapat

menjadi Kelemahan/Weakness dalam pelaksanaan Renstra ini adalah

sebagai berikut :

1. Masih sangat kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)

pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung baik Hakim maupun

Pegawai ;


3. Belum tersedianya sarana-prasarana yang memadai dalam

mendukung Tugas, Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Lubuk

Basung ;

4. Perlu ada peningkatan koordinasi antar bagian-bagian pada

Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam menjalankan

Tupoksinya ;

b. Lingkungan Eksternal

Apabila Lingkungan Internal dapat menjadi Kekuatan dan kelemahan,

maka Lingkungan Eksternal dapat menjadi Peluang dan Ancaman bagi

keberhasilan Rencana Strategis ini oleh sebab ini maka peluang sekecil

apapun harus dapat bermanfaat sebaik mungkin sedangkan ancaman

dieliminasi sampai sekecil mungkin.

Peluang/Opportunity :

Peluang-peluang yang mungkin menjadi penunjang dalam

pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuk Basung adalah

sebagai berikut :

1. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang jelas dalam

mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Lubuk

Basung ;

2. Adanya Dukungan dari Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah

setempat Masyarakat untuk membantu dalam melakukan Reformasi

Peradilan ;

3. Adanya Perkembangan Teknologi Informasi dalam rangka

e-governance ;

Ancaman/Threat

Hal-hal yang dapat menjadi ancaman Rencana Strategis Pengadilan

Negeri Lubuk Basung adalah sebagai berikut :


1. Masih adanya sorotan masyarakat terhadap Kinerja Pengadilan Negeri

Lubuk Basung yang perlu ditingkatkan ;

2. Masih Terbatasnya alokasi anggaran ;

3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki agar sesuai

dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat modern ;

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan

melalui 3 strategi yaitu :

a. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari

campur tangan pihak lain.

b. Mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, berwibawa

dan dihormati.

c. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada

masyarakat pencari keadilan.

d. Mewujudkan Profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Lubuk

Basung.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif

awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi.

Tantangan utama meliputi :

1. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan

khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan :

a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem Peradilan di Indonesia

pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam

penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan

nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi

efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana

kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali

pulih.

b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan

prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia

atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi


efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan,

pada kejujuran dan ketidak berpihakan dari putusan pengadilan.

Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan

kerahasiaan jika diperlukan.

c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan

berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga

perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara

maksimal.

2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai

dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang

tersedia.Pengadilan Negeri Lubuk Basung berusaha untuk

memprioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran

yang tersedia, di samping itu Pengadilan Negeri Lubuk Basung akan

memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya

yang ada dalam operasional kegiatan guna mencapai program, tujuan

dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang

dirumuskan melalui rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuk Basung

kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:

1. Ketenagaan mencakup :

a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi yang

berbasis kompetensi.

b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan berbasis

kompetensi.

c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai berbasis

kompetensi.

d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan

administrasi.

2. Sarana dan prasarana mencakup :

a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata .


b. b.Pengembangan Teknologi berbasis IT terpadu untuk

mewujudkan peradilan yang modern melalui sistem aplikasi.

3. Ketatalaksanaan mencakup :

a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku secara konsisten.

b. Melaksanakan program kerja Pengadilan Negeri Lubuk Basung

yang telah disusun tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-

undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak /juknis dan

Standard Operational Procedures (SOP) yang ada.

4. Meningkatkan Kesejahteraan Hakim dan Pegawai


B. STRUKTUR ORGANISASI

KASUBAG

KEPEGAWAIANORGANISASI

DAN TATA LAKSANA

DIAN SARI, A, Md

K E T U A

-

WAKIL KETUA

YUNINDRO FUJI ARIYANTO, SH., MH

H A K I M

1. HANDIKA RAHMAWAN, SH

2. ADAM MALIK, SH

3. M WAHYU AGUNG MULIAWAN, SH

4. M. BAYU SAPUTRO, SH

5. YOSHITO SIBURIAN, SH

6. SISKA NAOMI PANGGABEAN, SH

PANITERA

SUL AHMAD,SH.,

SEKRETARIS

YETRI

PANITERA MUDA

HUKUM

DARWIN

LESMANA, SH

PANITERA MUDA

PIDANA

DASRI, SH

PANITERA MUDA

PERDATA

MARTION, SH

KASUBAG

PERENCANAAN, TI DAN

PELAPORAN

MIFTAHUSSALAM, SH

KASUBAG

UMUM DAN

KEUANGAN

SYAHRIL, SE

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. PANITERA PENGGANTI

- SYAFRIMON SH

- HARMAYENI

- ARMANTOH

- ZAINAR MAREK

- ZULFAHMI

2. JURU SITA / JURU SITA PENGGANTI

- HURIATI

- MUSTAMIN SYAHDAN

- SUARDESI

STAF

ASWANDINDAH

ROCHMANINGSIH, SPd

KASUBAG

KEPEGAWAIAN DAN

ORTALA

FAJRUL HADI, A.Md


TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Tugas pokok dan fungsinya

adalah memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Lubuk Basung

dalam melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

sesuai dengan kebijakan dan menurut Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Tugas pokok dan fungsinya

adalah mewakili Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam hal

merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai

wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung serta mengkoordinir dan

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk

Basung;

Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Tugas pokok dan fungsinya

adalah menerima, dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab

atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam

proses penyelesaiannya sampai dengan minutasi, bekerja sama dengan

pejabat terkait dalam penyusunan program kerja Pengadilan Negeri

Lubuk Basung

Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Tugas pokok dan fungsinya

adalah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung

dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan tekhnis di bidang

administrasi perkara, yang berkaitan dengan penyiapan konsep rumusan

kebijakan dalam menggerakkan pelaksanaan tugas kegiatan

Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang, jangka

menengah dan jangka pendek ;

Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Tugas pokok dan fungsinya

adalah memimpin pelaksanaan tugas pada bagian Kesekretariatan dan

bertanggung jawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung

Jawab Kegiatan yang menggerakkan dan menyiapkan konsep serta


memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan serta

bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan ;

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung,

Tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta

menggerakkan seluruh aktivitas pada urusan umum (rumah tangga) dan

Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam

pelaksanaan mengevaluasi dan membut laporan / bertanggung jawab

kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, teknologi Informasi dan Pelaporan

Pengadilan Negeri Lubuk Basung, tuas pokok dan fungsinya adalah

memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan seluruh aktivitas

pada bagian perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep

rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membut

laporan / bertanggung jawab kepada Sekretaris

Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Tugas

pokok dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta

menggerakkan seluruh aktivitas pada urusan kepegawaian serta

menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan

mengevaluasi dan membut laporan / bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Tugas pokok

dan fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta

menggerakkan seluruh akhtivitas pada kepaniteraan perdata serta

menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan

mengevaluasi dan membut laporan / bertanggung jawab kepada Wakil

Panitera.

Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Tugas pokok dan

fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan

seluruh aktivitas pada kepaniteraan pidana serta menyiapkan konsep


laporan / bertanggung jawab kepada Wakil Panitera.


Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Tugas pokok dan

fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir serta menggerakkan

seluruh akhtivitas pada kepaniteraan Hukum serta menyiapkan konsep


laporan / bertanggung jawab kepada Wakil Panitera.

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Tugas pokok dan

fungsinya adalah Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti

sidang perkara yang dibebankan kepadanya, membuat berita acara

persidangan, dan melaksanakan pengetikan.

Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Tugas pokok dan fungsinya

adalah melaksanakan perintah Ketua Pengadilan serta Ketua Majelis

dalam pelaksanaan kejurusitaan serta bertanggung jawab kepada

Panitera.

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung, Tugas pokok dan

fungsinya adalah melaksanakan perintah Ketua Pengadilan serta Ketua

Majelis dalam pelaksanaan kejurusitaan serta bertanggung jawab kepada

Panitera .


BAB II KEADAAN PENGADILAN NEGERI

LUBUK BASUNG

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

Dalam program utamanya pada awal tahun Pengadilan Negeri Lubuk

Basung memprioritaskan penyelesaian perkara tahun lalu, yang menjadi

tunggakan/ sisa yang belum terselesaikan dengan target penyelesaian tepat

waktu tanpa mengesampingkan bobot isi putusannya yang berkualitas dan

memenuhi rasa keadilan. Pada tahun 2020 pula upaya pelayanan terhadap

masyarakat pencari keadilan dipermudah dengan memberikan informasi

perkara yang dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Lubuk Basung

melalui program Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sesuai dengan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011

tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Sesuai dengan tugas pokoknya, untuk tahun 2020 Pengadilan Negeri Lubuk

Basung telah menerima dan menyelesaikan perkara sebagaimana laporan

dibawah ini ;

MATRIK KEADAAN PERKARA Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung

Tabel : Matrik Keadaan Perkara

No Klasifikasi Sisa Thn Lalu

Jmh Prk Msuk

Jmh Putus Tepat Wkt

Jumlah Putus Tdk Tepat Wkt

Sisa

1. Gugatan 12 46 33 - 25

2. Gugatan Sederhana - 38 38 - -

3. Permohonan - 27 26 - 1

4. Perlawanan/Derden

Verzet

- - - - -

Total 12 111 94 0 -


No Klasifikasi Sisa Thn Lalu

Jmh Prk Msuk

Jmh Putus Tepat Wkt

Jumlah Putus Tdk Tepat Wkt

Sisa

1. Pidana Biasa 15 178 191 0 2

2. Pidana Singkat

3. Pidana Cepat 0 9 9 - -

4. Pelanggaran Lalu Lintas - 1904 1904 - -

5. Praperadilan - 25 24 - 1

6. Perikanan - - - - -

7. Tipikor - - - - -

8. Pidana Anak - 11 11 - -

Total 15 2127 2139 - 3

Tabel : Matrik Perkara Tahun 2020

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah sisa perkara yang diputus

PIDANA

1. Pidana Biasa pada tahun 2020 rasio penanganan perkaranya

adalah sebesar 98,96 % dengan sisa perkara sebanyak 2 perkara

2. Pidana Anak pada tahun 2020 rasio penanganan perkaranya

adalah sebesar 100% dengan sisa perkara sebanyak 0 perkara

3. Pidana Cepat pada tahun 2020 rasio penanganan perkaranya


4. Pidana lalu lintas pada tahun 2020 rasio penanganan perkaranya


5. Pidana Pra perladilan pada tahun 2020 rasio penanganan

perkaranya adalah sebesar 96% dengan sisa perkara sebanyak 1

perkara


PERDATA

1. Perdata Gugatan pada tahun 2020 rasio penanganan perkaranya

adalah 56,89%

2. Perdata permohonan pada tahun 2020 rasio penanganan

perkaranya adalah 92,59%

3. Perdata Gugatan Sederhana pada tahun 2020 rasio penanganan

perkaranya adalah 97,36%

No Perkara

Sisa Perkara

Diawal Tahun

2020

Putus Selama

Tahun 2020

1. Perdata 12 94

2. Pidana Biasa 15 191

3. Pidana Anak - 11

4. Pidana Khusus Korupsi (Tipikor) - -

Tabel : Jumlah Sisa Perkara yang diputus

2. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu

1. Perkara Pidana

Pada tahun 2020 semua perkara pidana berhasil diputus tepat

waktu dan tidak ada mengalami keterlambatan waktu

putusan

2. Perkara Perdata

Pada tahun 2020 terdapat perkara perdata gugatan yang telah

melewati jangka waktu lama persidangan, yaitu:

No Perkara Putus Tepat Waktu Putus Tidak

Tepat Waktu

1. Perdata 33 1

2. Pidana Biasa 191 -

3. Pidana Anak 11 -

4. Pidana Khusus Korupsi (Tipikor) - -


Tabel : Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu

No. Nomor Perkara Tanggal Register Lama Proses Per 31

Desember 2020

1. 17/Pdt.G/2020/PN LBB 11 Juni 2020 208 Hari

Tabel : Jumlah Perkara yang diputus tidak tepat waktu

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi

dan PK

1. Perkara Pidana

Jumlah total perkara pidana (diluar perkara tilang) pada yang

masuk tahun 2020 dan sisa tahun 2019 adalah 235 Perkara.

Sedangkan perkara yang berhasil diselesaikan selama tahun

2020 (diluar perkara tilang) adalah 209 perkara. Tingkat

penyelesaian perkara pidana (diluar perkara tilang) adalah

98,96 %. Perkara pidana (diluar perkara tilang) yang

diselesaikan pada tahun 2020 terdapat beberapa perkara

yang mengajukan banding yaitu 24 perkara yang mengajukan

banding dan 17 perkara yang mengajukan kasasi, serta 0

perkara mengajukan Peninjauan Kembali. Dengan demikian

jumlah perkara pidana (diluar perkara tilang) yang

diselesaikan pada tahun 2020 dan tidak mengajukan upaya

hukum banding adalah sebanyak 167 perkara (87,43 %).

Sedangkan jumlah perkara pidana (diluar perkara tilang)

yang selesai pada tahun 2020 yang tidak mengajukan kasasi

adalah 218 perkara (92,76%). Untuk jumlah perkara pidana

(diluar perkara tilang) yang selesai pada tahun 2020 yang

tidak mengajukan Peninjauan Kembali adalah 235 perkara

(100%).


No Klasifikasi Jumlah Putus

Tahun 2020

Banding Tidak Banding

1. Pidana Biasa 191 24 167

2. Pidana Singkat - - -

3. Pidana Cepat 9 2 7

4. Pelanggaran Lalu Lintas 1904 - 1904

5. Praperadilan 24 - 24

6. Perikanan - - -

7. Tipikor - - -

8. Pidana Anak 11 - 11

Total 2139 26 2113

Tabel : Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

2. Perkara Perdata

Jumlah perkara total perkara perdata yang masuk tahun 2020

dan sisa tahun 2019 adalah 58 Perkara. Sedangkan perkara

yang berhasil diselesaikan selama tahun 2020 adalah 33

perkara. Tingkat penyelesaian perkara perdata adalah 56,89

%. Perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2020

terdapat beberapa perkara yang mengajukan banding yaitu 7

perkara yang mengajukan banding dan 3 perkara yang

mengajukan kasasi, serta 1 perkara mengajukan Peninjauan

Kembali. Dengan demikian jumlah perkara perdata yang

diselesaikan pada tahun 2020 dan tidak mengajukan upaya

hukum banding adalah sebanyak 26 perkara (78,78 %).

Sedangkan jumlah perkara perdata yang selesai pada tahun

2020 yang tidak mengajukan kasasi adalah 83 perkara

(89.25%). Untuk upaya hukum Peninjauan Kembali adalah 91

Perkara (97.85%).



Tahun 2020

Banding Tidak

Banding

1. Gugatan 33 7 26

2. Gugatan Sederhana 38 - -

3. Permohonan 26 - -

4. Perlawanan/Derden Verzet - - -

Total 96 7 26


Tahun 2020

Banding Tidak Banding



3. Pidana Cepat 9 2 7

4. Pelanggaran Lalu Lintas 1904 - 1904

5. Praperadilan 24 - 24

6. Perikanan - - -

7. Tipikor - - -

8. Pidana Anak 11 - 11

Total 2139 26 2113

Tabel : Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No Klasifikasi Jmh Putusan

Banding

Mengajukan

Kasasi

Tidak

Mengajukan

Kasasi

1. Gugatan 8 3 4

2. Gugatan Sederhana - - -

3. Permohonan - - -


Total 8 3 4


No Klasifikasi Jmh Putusan

Banding

Mengajukan

Kasasi

Tidak

Mengajukan

Kasasi



3. Pidana Cepat 2 - 2

4. Pelanggaran Lalu Lintas - - -

5. Praperadilan - - -

6. Perikanan - - -

7. Tipikor - - -

8. Pidana Anak - - -

Total 24 17 7

Tabel : Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No Klasifikasi Jmh Putusan Yang Mengajukan PK Tdk Mengajukan PK

Tk.I Bndg Kasasi Tk.I Bndg Kasasi Tk.I Bndg Kasasi

1. Gugatan 33 8 3 - - - 33 8 2

2. Gugatan Sederhana - - - - - - - - -

3. Permohonan - - - - - - - - -

4. Perlawanan/Derden

Verzet

- - - - - - - - -

Total - - - - - - - - -

No Klasifikasi Jmh Putusan Yang Mengajukan PK Tdk Mengajukan PK

Tk.I Bndg Kasasi Tk.I Bndg Kasasi Tk.I Bndg Kasasi

1. Pidana Biasa 191 22 8 - - - 191 22 8

2. Pidana Singkat - - - - - - -

3. Pidana Cepat 9 2 - - - - 9 2 -

4. Pelanggaran Lalu

Lintas

1904 - - - - - 1904 - -

5. Praperadilan 24 - - - - - 24 - -

6. Perikanan - - - - - - - - -

7. Tipikor - - - - - - - - -

8. Pidana Anak 11 - - - - - 11 - -

Total - - - - - - - - -

Tabel : Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK


4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi

Pada Tahun 2020 tidak terdapat 2 perkara perdata yang

berhasil diselesaikan dengan cara mediasi

No. Perkara Masuk Berhasil Mediasi

Tidak Berhasil

Mediasi 1. Gugatan 46 2 44

2. Gugatan Sederhana - - -


Total 46 2 44

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Dalam Tahun 2020 perkara anak tidak ada yang berhasil

melalui diversi .

No. Jumlah Perkara Anak Diversi Tidak

Diversi

11 - 11

Tabel : Jumlah Perkara Yang Berhasil Diversi

C. AKREDITASI PENJAMIN MUTU

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak

sangat cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi

perubahan terjadi setiap detik. Oleh karenanya organisasi harus bergerak

cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen

yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki

kemampuan menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi

(memotivasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum)

memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya untuk memperoleh pengakuan


dari lembaga penilai independen melalui audit penjaminan mutu sesuai

standar internasional dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan

kepada masyarakat. Namun demikian tidak semua pengadilan memiliki

kemampuan finansial untuk mengikuti jejak pengadilan tersebut di atas.

Dengan pertimbangan tersebut Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

dengan Surat Keputusan nomor. 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk

melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan

pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai standar ISO 9001:2015, diperkaya

dengan penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan

Mahkamah Agung dan pembangunan Zona Integritas.

Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum ini merupakan

jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif,

terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam arti program ini

adalah program orisinil Ditjen Badilum yang belum pernah digunakan atau

diterapkan oleh satuan kerja lain di Mahkamah Agung. Terstruktur dalam arti

bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilum, di

Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Negeri se Indonesia. Sistemik dalam arti

seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan

kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan “Indonesian Court Performance-

Excellent/ ICP-E”. Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang

telah diraih oleh pengadilan negeri akan dievaluasi secara berkala, sehingga

harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

1) POSBAKUM

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada

pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum

berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen

hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan


yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan

Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Secara eksplisit memang tidak disebutkan bantuan hukum yang

diberikan mulai dari penyidikan sampai pada proses pengadilan. Tetapi,

melihat dari pihak-pihak yang memerlukan layanan Posbakum adalah

penggugat/pemohon, tergugat/termohon, terdakwa, atau saksi; Posbakum

dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama; dan bantuan

hukum yang diberikan pada semua tingkat peradilan sampai putusan

terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap; itu

artinya layanan Posbakum dilakukan mulai pada saat perkara masuk ke

pengadilan tingkat pertama sampai putusan terhadap perkara tersebut

telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengadilan Negeri Lubuk Basung adalah salah satu Pengadilan Negeri

Tingkat Pertama yang mendapat bantuan Posbakum didalam Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020. Realisasi anggaran

Posbakum dapat terlihat seperti tabel dibawah ini:

Kode Uraian Pagu Dipa Realisasi Tahun

2020 Sisa Anggaran

1049.003 Pos Bantuan Hukum

Rp 24.000.000 Rp 24.000.000 Rp 0

2) SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU

Sidang keliling/pelayanan terpadu pada Pengadilan Negeri mengacu

pada peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015.

Pelayanan terpadu sidang keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan

secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu

antar Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, Mahkamah Syariah, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama,

dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan

dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat


nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dan

untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan akte kelahiran.

Pelayanan terpadu bertujuan untuk:

1. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dibidang hukum

2. Membantu masyarkat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh

hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang

dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pada tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung tidak terdapat

Pelayanan Terpadu/Sidang Keliling.

3) PERKARA PRODEO (Pembebasan Biaya Perkara)

Pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo)

kepada pihak pihak tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada

Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim. Penggugat berhak

mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan

dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi

antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya

saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya

penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.

Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat

permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan

alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan:

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala

Desa setempat; atau

b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu

Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)

atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).


c. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani

pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan

Negeri.

Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka

permohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan

menghadap Ketua Pengadilan.Prosedur permohonan berperkara secara

prodeo:

a. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua

Pengadilan Tingkat Pertama dengan dilampiri dokumen

pendukung.

b. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak

permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk

(Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama)

memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan

itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil

kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk

dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon.

c. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah

pemeriksaan, Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berita

acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara

secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan, yang

berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut,

untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak.

d. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan

penetapan ijin berperkara secara prodeo. Izin beracara secara

prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada

tingkatan pengadilan tertentu saja.

Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo

dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran


tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan

pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah diakses. Pada Tahun

2020 Pengadilan Negeri Lubuk Basung di DIPA Tahun Anggaran tidak

terdapat anggaran prodeo


BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memanfaatkan sumber daya

manusia yang ada dan juga telah melakukan atau mengikuti pelatihan-

pelatihan yang diadakan dijajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Pengadilan Tinggi atau Instansi yang mengundang. Seperti Pemerintah

Daerah yang berkaitan dengan Hukum dan Adat Istiadat di daerah hukum

Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Dan sumber daya manusia yang ada di

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang tersedia berupa :

Profil Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ;

Jumlah Pegawai untuk bagian Teknis Yudisial terdiri dari ;

1. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung ; - Orang

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung ; 1 Orang

3. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung ; 8 Orang

4. Panitera ; 1 Orang

5. Panitera Muda ; 3 Orang

6. Panitera Pengganti ; 5 Orang

7. Jurusita ; 2 Orang

8. Jurusita Pengganti ; 1 Orang

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial ;

Jumlah pengawai untuk bagian Teknis Non Yudisial terdiri dari ;

1. Sekretaris ; 1 Orang

2. Kepala Sub Bagian, terdiri dari ;

Ka Sub Bag. Keuangan dan Umum ; 1 Orang

Ka Sub Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan ; 1 Orang


Ka Sub Bag Kepegawaian, Organisasi dan ; 1 Orang

Tata Laksana

3. Staf / Non Jabatan terdiri dari ;

Staf Bagian Umum dan KU ; 1 Orang

Staf Kepaniteraan Hukum ; 1 Orang

Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Tenaga Kontrak, terdiri dari ;

Pramubakti ; 5 Orang

Satpam ; 3 Orang

Pengemudi : 2 Orang

Untuk Sumber Daya Manusia ini Pengadilan Negeri Lubuk Basung

yang merupakan Pengadilan Klas II masih kekurangan tenaga staf seperti

Untuk tenaga teknis, stafnya seluruhnya diperbantukan dari tenaga Panitera

Pengganti jadi dimohon kepada Mahkamah Agung untuk dapat

mendistribusikan pegawai baru untuk Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

Untuk memenuhi kebutuhan dari staf di Pengadilan Negeri Lubuk

Basung ini juga kami mohon kepada Mahkamah Agung RI, untuk dapat

mengangkat tenaga kontrak yang telah terdaftar menjadi Pegawai

Pemerintah Perjanjian Kerja pada Mahkamah Agung yang pengangakatannya

di tempat mereka melaksanakan kontrak karena tenaga mereka tersebut

sangat dibutuhkan.

MATRIK SUMBER DAYA MANUSIA

No Nama

Nip

Pangkat/Gol Jabatan Pendidikan

1 - Ketua

2 YUNINDRO FUJI ARIYANTO, SH., MH

Pembina / (IV/a) Wakil Ketua S 2

3 HANDIKA RAHMAWAN, SH Penata / (III/c) Hakim S 1

4 ADAM MALIK, SH Penata Muda (III/a) Hakim S 1


5 WAHYU AGUNG MULIAWAN, SH Penata Muda (III/a) Hakim S 1

6 YOSHITO SHIBURIAN, SH Penata Muda (III/a) Hakim S 1

7 MUHAMMAD BAYU SAPUTRO, SH Penata Muda (III/a) Hakim S 1

8 MOHAMMAD KAMIL ARDIANSYAH, SH

Penata Muda (III/a) Hakim S 1

9 SISA NAOMI PANGGABEAN, SH Penata Muda (III/a) Hakim S 1

10 SUL AHMAD, SH Penata TK I (III/d) Panitera S 1

11 YETRI Penata (III/c) Sekretaris SMA

13 MARTION,SH Penata TK I (III/d) Panmud Perdata S 1

14 DASRI, SH Penata TK I (III/d) Panmud Pidana S 1

15 DARWIN LESMANA, SH Penata TK I (III/d) Panmud Hukum S 1

16 SYAFRIMON, SH Penata TK I (III/d) Panitera Pengganti S 1

17 HARMAYENI

Penata (III/c) Panitera Pengganti SMA

18 ARMANTOH

Penata (III/c) Panitera Pengganti SMA

19 ZULFAHMI Penata (III/c) Panitera Pengganti SMA

20 ZAINAR MAREK Penata (III/c) Panitera Pengganti SMA

21 FAJRUL HADI, A.Md

Penata Muda TK I (III/b)

Kasubbag Kepegawaian, Ortala

D III

23 SYAHRIL,SE Penata (III/c) Kasubbag Umum

dan Keuangan

S 1

24 MIFTAHUSSALAM, SH

Penata Muda TK I (III/b)

Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan

S 1

25 HURIATI Penata Muda TK I (III/b)

Jurusita SMA

26 MUSTAMIN SYAHDAN

Penata Muda (III/a) JuruSita S 1

27 SUARDESI (II/b) Jurusita Pengganti SMA

28 ASWANDI (II/a) STAF SMA

29 ENDAH ROCHMANINGSIH, SPd Penata (III/c) STAF S 1


1) M U T A S I

a. Mutasi masuk

No. NAMA Masuk

Jabatan Dari Pengadilan

1. HANDIKA RAHMAWAN, SH HAKIM PN PADANG PANJANG

2. ADAM MALIK, SH HAKIM PN SUKAMAKMUE

3. MOHAMMAD KAMIL ARDIANSYAH, SH HAKIM PN PASARWAJO

4. SISKA NAOMI PANGGABEAN, SH HAKIM PN MUARO

5. SUL AHMAD, SH PANITERA PN PAYAKUMBUH

6. ENDAH ROCHMANINGSIH, SPd STAF PN JEPARA

Total Mutasi Masuk 6

b. Mutasi Keluar

No. NAMA Keluar

Jabatan ke Pengadilan

1. INDRA SATRIA S. SH.MH PANITERA PN PAYAKUMBUH

2. NURLAILI PP PENSIUN

Total Mutasi Keluar 2

2) P R O M O S I

No. NAMA Promosi

Jabatan Lama Jabatan Baru

1. SUL AHMAD, SH

PANITERA PN

PAYAKUMBUH

PN LUBUK BASUNG

3) P E N S I U N

Untuk tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung

terdapat 1Orang pegawai yang memasuki masa Purna Bakti

No. Nama Jabatan TMT Pensiun

1. NURLAILI PP 1 APRIL 2020


4) DIKLAT ( SDM TEKNIS / NON TEKNIS )

-


BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA

PRASARANA & TEKNOLOGI INFORMASI

PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Lubuk Basung menerima

anggaran dana DIPA 2020 untuk Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 4.093.600.000,- (Empat Miliar

Sembilan Puluh Tiga Juta Enam ratus Ribu rupiah). Realisasi anggaran

selama tahun 2020 sebesar Rp.4.082.929.689,- (Empat Miliar Delapan Puluh

Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam ratus Delapan Puluh

sembilan rupiah).

Adapun rincian per kelompok mata anggaran adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai.

Jumlah anggaran belanja pegawai mata anggaran 51 Pengadilan Negeri

Lubuk Basung yang tersedia dalam pagu DIPA tahun 2020, seluruhnya

berjumlah Rp2.856.059.000,- (dua milyar delapan ratus lima puluh

enam juta lima puluh sembilan ribu rupiah) Berikut ini uraian lengkap

anggaran belanja pegawai Pengadilan Negeri Lubuk Basung tahun

2020:

NO

KODE

URAIAN PAGU

DIPA REALISASI

SISA

ANGGARAN

1. 51 BELANJA PEGAWAI 2.856.059.000 2.849.830.380 6.228.620

2 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,268,732,000 1,268,731,200 800

3 511119 Belanja Pembulatan PNS

20,000 19,266 734

4 511121 Belanja Tunj. Suami/ Isteri

PNS 95,547,000 95,546,470 530

5 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 24,856,000 24,855,708 292

6 511123 Belanja Tunj. Struktural 28,140,000 28,140,000 0


NO

KODE

URAIAN PAGU

DIPA REALISASI

SISA

ANGGARAN

PNS

7

511124

Belanja Tunj. Fungsional

PNS 1,060,490,000 1,060,490,000 0

8 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 96,824,000 96,822,136 1864

9 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 60,109,000 60,108,600 400

10 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 8,255,000 8,255,000 0 11 511129 Belanja Uang makan PNS 213,086.000 206.862.000 6.224.000

b. Belanja Barang

Jumlah anggaran belanja barang mata anggaran 52 Pengadilan Negeri

Lubuk Basung yang tersedia dalam pagu DIPA tahun 2020, seluruhnya

berjumlah Rp. 1,212,541,000,- (satu miliar dua ratus dua belas juta lima

ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Berikut ini uraian lengkap anggaran belanja barang Pengadilan Negeri

Lubuk Basungtahun 2020 :

NO

KODE

PAGU

DIPA REALISASI

SISA

ANGGARAN

1 52 1,212,541,000 1.208.099.309- 4.441.691

2 521111 427,080,000 426,670,000 410,000 3 521114 10,067,000 9,949,500 117,500

4 521115 48,840,000 48,840,000 0

4 521119 5,200,000 5,170,000 30,000

5 521131 2,000,000 1,400,000 600,000

6 521811 62,141,000 62,137,900 3,100 7 522111 84,000,000 82,065,109 1,934,891 8 522112 1,800,000 1,733,220 66,780 9 522113 9,480,000 9,312,700 167,300 10 522141 17,280,000 17,280,000 0 11 523111 156,540,000 156,432,500 107,500 12 523119 160,000,000 159,965,600 34,400 13 523121 134,513,000 133.936,000 577,000 14 524111 81,920,000 81.910.000 10,000


2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Lubuk Basung menerima anggaran

dana DIPA 2020 untuk Program Sarana dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Berikut ini uraian lengkap anggaran belanja modal mata anggaran 53

Pengadilan Negeri Lubuk Basungtahun 2020 :

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

15 524119 11,680,000 11,296,780 383,220

N

O

KODE

URAIAN PAGU

DIPA REALISASI SISA ANGARAN

1 53 Belanja Modal 25.000.000,- 25.000.000,- ,-

2 532111

Belanja alat pengolah data

dan komunikasi

25.000.000,- 25.000.000,- ,-

NO

Kode Satker. Program. Keg. Output. Kode

Akun

Uraian Pagu DIPA Sisa dana s.d bulan ini

Rp. Rp.

400334 PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG 117,440,000 109,362,000 8,078,000

051 POS BANTUAN HUKUM 24,000,000 24,000,000 -

051 SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN 35,000,000 29,800,000 5,200,000

051 PENDAFTARAN BERKAS PERKARA 41,100,000 40,536,000 564,000

521211 Belanja Bahan 550,000 - 550,000

- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara 550,000 - 550,000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 40,550,000 40,536,000 14,000

- Alat Tulis Kantor 40,550,000 40,536,000 14,000

053 PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN 7,800,000 7,320,000 480,000

521211 Belanja Bahan 7,800,000 7,320,000 480,000

- Konsumsi Makan Terdakwa 7,500,000 7,320,000 180,000

- Konsumsi Pengamanan Kepolisian 300,000 - 300,000

054 MINUTASI/UPAYA HUKUM 2,700,000 1,925,000 775,000

521211 Belanja Bahan 2,700,000 1,925,000 775,000

- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara 2,700,000 1,925,000 775,000


Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Lubuk Basung menerima

anggaran dana DIPA 2020 untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum sebesar Rp. 117.440.000,- (Seratus tujuh belas ribu empat ratus

empat puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- Realisasi anggaran belanja berjumlah Rp. 109.362.000-(seratus

sembilan juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah ).

- Sisa anggaran belanja adalah Rp. 8.078.000,-(delapan juta tujuh puluh

delapan ribu rupiah).

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah mempunyai Sarana Gedung berupa ;

1. Gedung Utama yang terdiri dari Ruangan ;

a. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung

b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung

c. Para Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung

d. Panitera

e. Sekretaris

f. Ka Sub Bag Umum dan Keuangan dan Staf

057 PENANGANGAN PERKARA BANDING DI

PENGADILAN TINGKAT PERTAMA 4,800,000 4,202,000 598,000

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 600,000 352,000 248,000

- Pengiriman Salinan Putusan 600,000 352,000 248,000

524113 Belanja perlanan dinas dalam kota 4,200,000 3,850,000 350,000

- Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/terdakwa/penasehat hukum

2,800,000 2,800,000 -

- Pemberitahuan Putusan Banding 1,400,000 1,050,000 350,000

058 PENANGANGAN PERKARA KASASI DAN

PENINJAUAN KEMBALI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

2,040,000 1,579,000 461,000

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 640,000 459,000 181,000

- Pengiriman Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali 640,000 459,000 181,000

524113 Belanja perlanan dinas dalam kota 1,400,000 1,120,000 280,000

- Pemberitahuan Proses Kasasi dan Peninjauan Kembali Kepada Jaksa/terdakwa/penasehat hukum

1,120,000 1,120,000 -

- Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali

280,000 - 280,000


g. Ka Sub Bag Perencanaan, IT dan Pelaporan dan Staf

h. Ka Sub Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan

Staf

i. Ruang Sidang I

j. Ruang Sidang II

k. Panitera Muda Hukum

l. Panitera Muda Pidana

m. Panitera Muda Perdata

n. Ruangan Mediasi

o. Ruangan Perpustakaan

p. Ruangan Arsip

q. Ruang Tahanan

r. Ruang ibu dan anak

s. Ruang Tunggu anak

t. Ruang Pos Pelayanan Hukum

u. Ruang Jaksa

v. Ruang Penyimpanan

w. Ruang Pustaka

x. Ruang Dharmayukti Karini

2. Gedung II ;Mushalla dan ruang tempat genset

3. Gedung III ;Tempat Sidang Jarak Jauh di Maninjau

Untuk ruangan sidang jarak jauh yang berada di Maninjau telah di

manfaatkan untuk persidangan yang dilaksanakan satu atau dua kali dalam

seminggu.

MATRIK SARANA dan PRASARANAGEDUNG

Pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung

No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

1. Ruang Ketua 1 Baik

2. Ruang Wakil Ketua 1 Baik

3. Ruang Hakim 2 Baik

4. Ruang Panitera 1 Baik


5. Ruang Sekretaris 1 Baik

6 Ruang Sidang 3 Baik

7. Ruang Panmud Pidana 1 Baik

8. Ruang Panmud Perdata 1 Baik

9. Ruang Panmud Hukum 1 Baik

10. Ruang Kasubag Umum dan Keuangan 1 Baik

11 Ruang Kasubag Perencnaan ,IT dan

Pelaporan

1 Baik

12. Ruang Kasubag Kepegawaian, Organisasi

dan Tata Laksana

1 Baik

13. Ruang Jaksa 1 Baik

14. Ruang Pos Bantuan Hukum 1 Baik

15. Ruang Ibu dan anak (laktasi) 1 Baik

16. Ruang Arsip 1 Baik

17. Ruang Perpustakaan 1 Baik

18. Ruang Tunggu Anak 1 Baik

19. Ruang Ramah Anak / Laktasi 1 Baik

20. Ruang Jaksa 1 Baik

21. Ruang Tahanan 2 Baik

22 Ruang Mediasi / Diversi 1 Baik

23. Ruang Ziiting platz 1 Lokasi di

Maninjau

kondisi baik

24. Ruang Toilet 7 Baik

25. Ruang Mushola 1 Baik

26. Ruang Genset 1 Baik

27. Ruang Penyimpanan 1 Baik

1. Sarana dan prasarana gedung


Untuk tahun 2020 kami di Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah

melaksanakan pengadaan atau perbaikan terhadap sarana dan prasarana

gedung antara lain adalah ;

Terhadap gedung utama dan gedung lainnya ; melaksanakan

perbaikan yang dibutuhkan segera berupa pengecatan gedung, pagar dan

perbaikan kamar mandi serta rehab-rehab kecil yang dibutuhkan seperti

penggantian kaca yang pecah dan penutupan ventilasi, penggantian pintu

yang rusak dan lain sebagainya.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a. Pengadaan Mobiler

ada

b. Pengadaan alat pengolah Data khusus SIPP

ada

Untuk melaksanakan peradilan yang proposional Pengadilan Negeri

Lubuk Basung masih membutuhkan fasilitas gedung berupa ;

1. Gedung atau Ruangan tahanan yang memenuhi persyaratan

kemanusiaan atau hak asasi manusia.

2. Gedung atau Ruangan pelengkap ;

a. Ruangan Pers

b. Ruangan Kepolisian / Pengamanan Sidang

c. Ruangan Poliklinik

3. Gedung atau Rumah Penjaga Kantor

4. Pembuatan taman yang asri di lingkungan Pengadilan Negeri

Lubuk Basung.

Matrik Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung adalah sbb:

No Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran

Jenis Barang Jumlah Kondisi

1 Komputer/PC 22 Baik


2 Laptop 11 Baik

3 Mesin Fotocopy 1 Rusak Ringan

4 Mesin Fotocopy (sewa) 1 Baik

5 AC 15 Baik

6 Faximile 1 Baik

7 Genset 1 Baik

8 Komputer lainnya 3 Baik

9 Printer 15 Baik

10 Scanner 2 Baik

11 Meja Rapat 1 Baik

12 Meja Komputer 4 Baik

13 PABX 1 Rusak

14 Server 2 Baik

15 Router 1 Baik

16 Meja Receptionis 1 Baik

17 Filing Cabinet 12 Baik

18 Lemari Besi Metal 6 Baik

19 Televisi 4 Baik

20 Sound System 1 Baik

21 Mesin Pemotong Rumput 2 Baik

22 Wireless 1 Baik

23 Stabilizer 1 Baik

24 Gordyn 4 Baik

25 UPS 5 Rusak Ringan

26 UPS 4 Baik

27 Lemari Kayu 23 Baik

28 Rak Besi 5 Baik

29 Rak Kayu 4 Baik

30 Filing Cabinet 2 Baik

31 Brankas 1 Baik


32 Kipas Angin 11 Baik

33 CCTV 1 Baik

34 Papan Nama 1 Baik

35 Mesin Absensi 1 Baik

36 Hand Metal Detector 1 Baik

37 Meja Kerja Kayu 36 Baik

39 Lemari Kayu 18 Baik

40 Roll Opek 3 Baik

41 Size 3 Baik

42 Kursi Besi Metal 107 Baik

43 Kursi Kayu 38 Baik

44 Bangku Panjang Kayu 9 Baik

45 Infocus 1 Baik

46 KIOSK 1 BAIK

MATRIK KENDARAAN DINAS

No Uraian

Tahun

Perole

han

Kondisi

Ket Baik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I Jenis Kendaraan roda 4

1.

2.

3.

Mini Bus ( Toyota Kijang)

Mini Bus (Kijang LGX)

Mini Bus (Kijang Inova J )

1991

2003

2008

B

B

RR Umum

Pinjam Pakai

Pemda

Ketua

II Jenis Kendaraan Roda 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Yamaha

Honda Supra

Honda Supra 110

Honda Supra X-125 D

Honda Supra 125 D

Honda Supra X-125-R

Honda Supra X-125-R

1997

2002

2005

2009

2009

2011

2011

B

B

B

B

B

B

RR Gudang Bagian Perdata Juru Sita Bagian Hukum Umum Kasubag IT Sekretaris


MATRIK RUMAH DINAS

No Uraian Jumlah

Kondisi

Ket Baik

Rusak

Ringan

Rusak

Berat

I Rumah Dinas

1.

2.

3

4.

5.

Rumah Dinas Ketua

Rumah Dinas Wakil

Ketua

Rumah Dinas Hakim

Rumah Dinas Panitera

Rumah Dinas

Sekretaris

1

1

4

1

B

B

B

B

Ada

Ada

Ada

Ada

Tidak

ada

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Secara kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana di Pengadilan

Negeri Lubuk Basung belum memadai dan mencukupi dilihat dari banyaknya

jumlah pegawai serta jumlah perkara yang diselesaikan. , sehingga kondisi

dan spesifikasinya sudah tidak bagus lagi. Kondisinya ada yang rusak ringan,

sedang, bahkan ada yang rusak berat dan tidak dapat lagi dipergunakan

sebagai alat pendukung pelaksanaan tugas pelayanan pada kantor.

Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) sebetulnya telah ditindaklanjuti

oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2020 dengan adanya belanja modal

berupa laptop. Namun secara kuantitas masih sangat sedikit dari kebutuhan

yang ada saat ini.

(1) Implementasi e-court di Lingkungan Peradilan Umum


Selama tahun 2020, pendaftaran perkara melalui e-court telah

dilakukan dengan sebaik mungkin. Setiap orang yang mendaftarkan perkara

telah kami tawarkan untuk mendaftarkan perkara secara elektronik, namun

masih banyak pengacara maupun masyarakat biasa lebih memilih untuk

mendaftar secara manual. Walaupun begitu selama tahun 2020 kami telah

melakukan pendaftaran perkara secara elektronik sebanyak 32 perkara

permohonan.

(2) Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum

Aplikasi Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) yang sekarang

telah mencapai versi 4.01, merupakan aplikasi buatan Mahkamah Agung agar

proses perkara dan kelancaran suatu perkara bias dipercepat. Pengadilan

Lubuk Basung telah memanfaatkan aplikasi tersebut dengan baik. dengan

ditambahnya aplikasi pendamping yaitu Monitoring Implementasi SIPP ( MIS

) sangat mempermudah pimpinan untuk melihat proses suatu perkara,

contohnya, jadwal sidang, penginputan berita acara sidang, penginputan e-

doc putusan dan lain – lain.

Pada tanggal 31 Desember 2020, rasio penanganan perkara

Pengadilan Negeri Lubuk Basung Mencapai 98,67 %, merupakan suatu

pencapaian terbaik Pengadilan Negeri Lubuk Basung semenjak adanya

aplikasi SIPP.

Sedangkan untuk nilai Evaluasi Implementasi SIPP, pengadilan negeri

Lubuk Basung berada pada peringkat kedua di Sumatera Barat dengan nilai

965,51 ( bintang lima )


BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak

sangat cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi

perubahan terjadi setiap detik. Oleh karenanya organisasi harus bergerak

cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen

yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki

kemampuan menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi

(memotivasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum)

memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya untuk memperoleh pengakuan

dari lembaga penilai independen melalui audit penjaminan mutu sesuai

standar internasional dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan

kepada masyarakat. Namun demikian tidak semua pengadilan memiliki

kemampuan finansial untuk mengikuti jejak pengadilan tersebut di atas.

Dengan pertimbangan tersebut Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

dengan Surat Keputusan nomor. 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk

melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan

pengadilan tinggi seluruh Indonesia sesuai standar ISO 9001:2015, diperkaya

dengan penerapan International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan

Mahkamah Agung dan pembangunan Zona Integritas.

Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum ini merupakan

jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif,

terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam arti program ini


adalah program orisinil Ditjen Badilum yang belum pernah digunakan atau

diterapkan oleh satuan kerja lain di Mahkamah Agung. Terstruktur dalam arti

bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilum, di

Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Negeri se Indonesia. Sistemik dalam arti

seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan

kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan “Indonesian Court Performance-

Excellent/ ICP-E”. Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang

telah diraih oleh pengadilan negeri akan dievaluasi secara berkala, sehingga

harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Ruang lingkup dari sistem manajemen Tim Akreditasi Penjaminan

Mutu Badan Peradilan Umum mencakup :

Penerimaan permohonan Akreditasi

Penerimaan dokumen, evaluasi dokumen, rekomendasi dokumen

Perencanaan Asesmen dan Akreditasi

Pelaksanaan Asesmen

Laporan Asesmen

Pengambilan Keputusan Akreditasi

Penerbitan Sertifikat

Pemeliharaan (Surveilan)

Pembaruan Sertifikat (Renewal)

Dalam pembuatan serta penerapan manual mutu ini digunakan

beberapa dokumen sebagai panduan :

ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu.

ISO 19011:2012 tentang Panduan Audit.

ISO17021:2011 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga

Penyelenggara Audit.

Cetak Biru (Blueprint) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI

2010-2035


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan

Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II

Mahkamah Agung RI);

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 Tahun

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di

lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

86/DJU/SK/OT.01.1/2/2016 Tentang Pembentukan Tim Akreditasi

Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum, diperbaharui dengan Surat

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

1385a/DJU/OT.01.3/09/2016 Tentang Perubahan Tim Akreditasi

Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menjalani proses akreditasi

yang telah dinilai oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Pengadilan

Tinggi Padang pada bulan September 2017. Berdasarkan hasil rapat Komite

Eksekutif Keputusan Akreditasi (KEKA), maka Pengadilan Lubuk Basung

dipandang layak untuk mendapatkan Akreditasi A (Excellent). Hasil ini akan

dilakukan review per 6 bulan sekali oleh Tim Penilai dari Direktorat Jendral

Badilum.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pada awal tahun 2017, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

melakukan inovasi yang dilakukan di Pengadilan Tingkat Pertama dalam

rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya

pelayanan satu pintu, maka masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan

hukum dari Pengadilan tidak perlu memasuki ruang-ruang unit kerja

bersangkutan. Urusan dapat diselesaikan di meja pelayanan PTSP yang sudah

disediakan pada ruang lobby / ruang tunggu tamu masing – masing

pengadilan.


Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang

menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/ II/2012 Tanggal 9

Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan

perundangan lainnya yang berlaku. PTSP Pengadilan Negeri Lubuk Basung

terdiri dari 4 layanan dalam bentuk loket, yaitu Loket Pidana yang melayani

administrasi kepaniteraan pidana, Loket Perdata yang melayani administrasi

kepaniteraan perdata, Loket Hukum yang melayani administrasi

kepaniteraan hukum, permohonan informasi dan pengaduan serta Loket

Umum yang melayani menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang

ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri Lubuk

Basung.

Aplikasi PTSP tersendiri telah melakukan pembaharuan ke versi

terbaru yaitu versi 2.2-2, dimana aplikasi ini telah terintegrasi kedalam

aplikasi pembuatan surat keterangan (eraterang), dimana para pengguna

bisa membuat surat keterangan dimana saja berada melalui aplikasi

eraterang badilum, dan nantinya bisa memilih surat keterangan untuk

diterbitkan di pengadilan negeri yang dipilih di seluruh Republik Indonesia.


BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Pada dasarnya pelaksanaan pengawasan internal tetap menitik

beratkan kepada sosialisasi pengawasan, sehingga setiap bulan telah

terlaksana pengawasan dibawah koordinasi Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Lubuk Basung dan pengawasan telah berjalan serta terlaksana khususnya

pengawasan melekat dan telah memberikan dukungan terhadap peningkatan

pelaksanaan tugas-tugas pengadilan secara umum, dimana kegiatan

pengawasan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung adalah sebagai berikut :

a. Sosialisasi Pengawasan

Sebagai bahagian dari kegiatan pengawasan internal, Ketua

Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah memberikan sosialisai

pengawasan kepada seluruh pejabat dan aparat Pengadilan Negeri

Lubuk Basung. Sosialisasi ini dilaksanakan melalui pertemuan rutin

setiap bulannya, dimana hal tersebut dilakukan dengan berpedoman

kepada :

1. Keputusan ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/096/SK/X/2006

tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas

Pengawasan.

2. Keputusan ketua Mahkamah Agung RI No.

KMA/080/SK/IV/III/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang

Pedoman Pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Peradilan.

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/096/SK/X/2006

tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan

pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai dan

Mahkamah Agung serta Badan peradilan dibawahnya.

4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.

071/KMA/SK/2008 tentang pelaksanaan disiplin kerja dalam


pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja pada Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

5. Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan

atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan badan

peradilan di bawahnya.

Selain itu pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh unsur pimpinan

dengan cara menerbitkan surat keputusan yang berlaku secara internal

tetapi tidak bertentangan dengan aturan-aturan umum yang berlaku, seperti:

1. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor

W3.U11/72/Kp/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020, tentang

Pembentukan Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja Dalam

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus dan

W3.U11/74/Kp/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020 tentang Baperjakat

pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

2. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor

W3.U11/99/Kp/XI/2020, tanggal 18 NOVEMBER 2020, tentang

Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri

Lubuk Basung.

Sejalan dengan telah diterbitkannya beberapa surat keputusan oleh

Ketua Pengadilan Negeri, agar supaya pembinaan dan pengawasan tersebut

dapat berjalan dengan maksimal, dilakukanlah langkah-langkah strategis

sebagai berikut

1. Rapat Koordinasi Lengkap

Rapat ini dilakukan pada minggu pertama setiap bulannya

yang dihadiri oleh unsur pimpinan pengadilan, para Hakim,

pejabat struktural, fungsional serta pegawai, honorer dan satuan

pengamanan (Satpam) yang tujuannya adalah mengevaluasi

pekerjaan pada bulan sebelumnya, juga sekaligus sebagai sarana

pembinaan oleh unsur pimpinan serta menjadi media yang bersifat

dua arah antara unsurpimpinan dengan seluruh jajaran pengadilan


tentang hal-hal yang perlu diketahui yang berhubungan dengan

tugas pokok masing-masing, sehingga dapat dicari akar masalah

dan ditemukan pemecahannya.

2. Rapat Koordinasi Terbatas

Rapat ini direncanakan dilakukan setiap bulan yang dihadiri

unsur pimpinan pengadilan, para Hakim, pejabat struktural,

fungsional yang tujuannya adalah mengevaluasi pelaksanaan

tugas.

3. Rapat Insidentil

Dalam hal-hal tertentu dan perlu diadakan Rapat Insidentil

dengan waktu yang tidak terikat. Rapat ini dilaksanakan antara

unsur pimpinan pengadilan dengan Majelis Hakim, dengan maksud

menyatukan persepsi tentang sesuatu masalah, sehingga out put

(produk-produk hukum) yang dibuat oleh pengadilan dapat

diterima oleh masyarakat umum, khususnya pada pencari

keadilan. Disamping itu juga rapat insidentil dapat dijadikan

sebagai sarana untuk upayamemperlancar tugas pokok lembaga

peradilan, yaitu tentang kelancaran persidangan sehari-hari.

Dalam rapat insidentil dapat juga dibahas tentang hal-hal yang

menyangkut sumber daya, baik yang berupa personil (sumber

daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,

dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya

tersebut sebagai masukan ( input).

4. Melaksanakan evaluasi kerja.

5. Pengawasan di bidang keuangan, inventaris dan peralatan .

6. Pengawasan administrasi secara umum.

b. Pengawasan Melekat

Pengertian Pengawasan Melekat seperti yang termuat dalam Instruksi

Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat


merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang

terus-menerus, dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya, secara

preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan

secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Namun, suatu kebijakan tidak begitu saja dapat diimplementasikan

dengan baik. Disisi lain, kenyataan menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat

terhadap kualitas pelayanan publik terus meningkat seiring dengan

meningkatnya dinamika masyarakat itu sendiri. Bila tidak diimbangi dengan

konsestensi pelaksanaan kebijakan atau betapa banyak kebijakan yang telah

diambil oleh pimpinan akan tetapi hasilnya tetap saja dirasakan kurang

memuaskan.

Pelaksanaan pengawasan melekat dilaksanakan melalui pengawasan

sebagai upaya preventif yang dilakukan dengan cara yaitu pemantauan

secara harian terhadap bidang Teknis dan Adminstrasi peradilan serta

Administrasi umum oleh Ketua dan setiap pimpinan terhadap stafnya pada

saat pelaksanaan tugas tersebut sedang berjalan dan seketika diberikan

arahan/ petunjuk seperlunya.

B. E V A L U A S I

Untuk menilai pencapaian kinerja yang dituangkan dalam Laporan

Tahunan Instansi Pemerintah dalam hal ini pengadilan Negeri Lubuk

Basung, Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung menugaskan kepada seluruh

jajaran dilingkungan Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk melaksanakan

evaluasi terhadap tugas – tugas yang diemban selama ini.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja ini sesuai dengan Outline Laporan

Tahunan yang dikirimkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Republik

Indonesia dengan surat Nomor 315-1 / SEK / KU.01 / 11 / 2015 tertanggal 7

November 2015.


PELAKSANAAN EVALUASI

1. Kebijakan

Suatu proses kinerja, apabila telah selesai dilaksanakan, akan memberikan

hasil kinerja atau prestasi kerja. Suatu proses kinerja dapat dikatakan selesai

apabila telah mencapai suatu target

tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau dapat pula dinyatakan

selesai berdasarkan pada suatu batasan waktu tertentu, misalnya pada akhir

tahun.

Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap

hasil kerja atau prestasi kerja yang dicapai selama ini. Evaluasi kinerja akan

memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kinerja, perencanaan

dan proses pelaksanaan kinerja. Evaluasi kinerja dapat pula dilakukan

terhadap proses penilaian, review dan pengukuran kinerja. Atas dasar

evaluasi kinerja dapat dilakukan langkah-langkah untuk melakukan

perbaikan kinerja di waktu yang akan datang.

2. Tujuan

Evaluasi manajemen kinerja adalah kegiatan untuk menilai atau melihat

keberhasilan atau kegagalan manajemen kinerja. Evaluasi manajemen kinerja

mempunyai tujuan:

Pengembangan

Digunakan untuk menentukan pegawai yang perlu dilatih dan membantu

evaluasi hasil training, dapat membantu pelaksanaan konseling antara

atasan dan bawahan sehingga dapat dicapai usaha-usaha pemecahan

masalah yang dihadapi pegawai.

Motivasi

Digunakan untuk memotivasi pegawai, mengembangkan inisiatif, rasa

tanggung jawab sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan

kinerjanya.


Perencanaan SDM

Digunakan untuk mengembangkan keahlian dan ketrampilan serta

perencanaan Sumber Daya Manusia

Dari hasil penilaian dan evaluasi kami selama tahun 2020 dapat

disimpulkan bahwa pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung sebagian besar

kebijakan yang digariskan oleh pimpinan Mahkamah Agung telah terlaksana

dengan baik. Untuk Sumber Daya Manusia ( SDM ) masih kurang dan

perlunya dilakukan atau dilaksanakan pelatihan-pelatihan untuk bidang

tertentu.


BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan diatas,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ;

1. Secara umum Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada Tahun 2020

telah dapat melaksanakan tugas dengan baik walaupun masih

terdapat kendala permasalahan yang menyertainya.

2. Proses penyelenggaraan administrasi peradilan maupun

administrasi umum telah berjalan sesuai dengan Standar

Operasional Prosedur (SOP), walaupun masih terdapat berbagai

kekurangan karena terbatasnya sumber daya manusia maupun

sarana dan prasarana pendukung lainnya.

3. Kendala dan permasalahan yang menyertai pelaksanaan tugas

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yaitu belum memadainya

Sumber Daya Manusia ( SDM ). Baik jumlah Pegawai begitu pula

kemampuan dan pemahaman terhadap tugas dan pelaksanaannya,

dipihak lain beban tugas menyelesaikan perkara meningkat drastis

sementara unsur pengawasan dan pembimbingan belumberjalan

secara maksimal.

B. SARAN

1. Mohon kiranya Pengadilan Tinggi Padang dan Mahkamah Agung

RI berkenan pada tahun 2020 nanti memberikan tambahan

pegawai untuk tenaga administrasi agar pelaksanaan tuas-tugas

dapat berjalan lebih baik lagi dan pelayanan pengadilan

sebagaimana yang diharapkan masyarakat dapat tercapai.

2. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

penyelenggaraan peradilan, maka perlu secara bertahap

diupayakan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang


memadai guna menunjang kelancaran, kenyamanan dan kualitas

kinerja.

3. Diharapkan pula pada tahun 2020 nanti dapat dilakukan

pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (

SDM ) serta kemampuan dan kesadaran aparatur terhadap

tugasnya masing-masing

4. Pengadilan Negeri Lubuk Basung sangat membutuhkan alat

pengamanan seperti detektor dan tambahan CCTV.

5. Pembangunan ruang sidang dan ruangan tahanan anak dan

wanita.

6. Perbaikan pagar serta penataan halaman / pekarangan tempat

sidang tetap Pengadilan Negeri Lubuk Basung di Maninjau.

7. Pengadaan kendaraan Roda 4 untuk operasional Panitera dan

Sekretaris.

8. Penambahan biaya pemeliharaan / perawatan gedung kantor

untuk keseluruhannya.

9. Penambahan biaya pemeliharaan barang-barang inventaris kantor

untuk keseluruhannya.

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 dari

Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Semoga laporan ini bisa dipergunakan

sebagaimana mestinya dan dapat dijadikan evaluasi kinerja serta

barometer untuk tahun mendatang. Atas perhatian dan pengawasannya,

kami ucapkan terima kasih.

Lubuk Basung, 06 Januari 2021

Ketua Pengadilan Negeri

Lubuk Basung


YUNINDRO FUJI ARYANTO, SH, MH NIP. 197606102002121001

LAMPIRAN

2

FOTO GEDUNG KANTOR

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Documents

PENGADILAN NEGERI LUBUK BASUNG