18/04/2023 1

Pengadilan HAM

Oleh :

Wayan P Wijaya Kusuma

18/04/2023 2

Latar terbentuknya :

• Semakin berkembangnya isu HAM setelah perang dunia II berakhir shg melahirkan keinginan untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM tsb melalui Pengadilan HAM untuk kejahatan-kejahatan tertentu di beberapa negara.

• Pengadilan HAM dimaksudkan untuk mengadili pelanggaran berat HAM dan berada dalam lingkungan Peradilan Umum

18/04/2023 3

Pengadilan HAM di Indonesia :• Diatur dengan Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2000 ttg Pengadilan HAM yang menganut asas Non-Retroaktif, sehingga hanya dapat mengadili pelanggaran HAM yang terjadi setelah UU ini diberlakukan.

• Besarnya tuntutan dari berbagai pihak terutama dari dunia internasional untuk mengadili pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 dan asas non-retroaktif yg dianut oleh UU Nomor 26 Tahun 2000, melatar belakangi terbentuknya Pengadilan ad-hoc HAM yang dibentuk melalui Keputusan Presiden. (Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 ttg Pembentukan Pengadilan HAM ad-hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 ttg Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 ttg Pembentukan Pengadilan ad-hoc HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

18/04/2023 4

• Catatan: ad-hoc (Latin) artinya dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja atau sesuatu yang diimprovisasi. Pengertian ad-hoc dalam hukum adalah suatu pengadilan yang memiliki sifat tidak permanen dan dibentuk hanya untuk sementara saja dan untuk menangani suatu kejadian tertentu saja.

18/04/2023 5

Pelanggaran HAM berat :• Dalam Penjelasan Pasal 104 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 ttg Hak Asasi Manusia, bahwa pelanggaran berat HAM adalah : “pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination)”.

18/04/2023 6

Kejahatan Genocide :• Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000,

kejahatan genocide adalah : “setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama, dengan cara : a. Membunuh anggota kelompk; b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat thd anggota kelompok; c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian; d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan memaksakan kelahiran di dalam kelompok; e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

18/04/2023 7

Kejahatan terhadap Kemanusiaan :

• Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah: “salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa : a. Pembunuhan;b. Pemusnahan;c. Perbudakan; d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan secara fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; f. penyiksaan; g. Perkosaan, perbudakanseksual, pelacuran secara paksa, pemaksanaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h. Penganiyaan thd suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i. Penghilangan orang secara paksa; atau j. Kejahatan apartheid.

18/04/2023 8

• Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2000, definisi kejahatan genocide dan kejahatan kemanusiaan merupakan pengadopsian dari kejahatan yang merupakan yurisdiksi International Criminal Court (ICC) seperti diatur dalam Pasal 6 dan 7 Statuta Roma.

• Statuta Roma sebagai dasar pendirian ICC telah berlaku sejak diratifikasi oleh 60 negara yakni pd tanggal 1 Juli 2002.

• Indonesia belum menjadi Negara Pihak ICC.• Statuta Roma dilengkapi dengan aturan terpisah

yakni Rules of Procedure and Evidence mengenai hukum acaranya serta Elements of Crimes mengenai penjelasan unsur-unsur kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC yakni kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

• Elements of Crimes ditujukan untuk memberikan kesamaan pemahaman bagi hakim dan aparat penegak hukum ICC serta batasan terhadap bentuk-bentuk kejahatan yang merupakan yurisdiksi ICC.

18/04/2023 9

• Di Indonesia, UU Nomor 26 Tahun 2000, tidak dilengkapi Elements of Crimes bagi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida serta pertanggungjawaban komando, sehingga sering kali membingungkan para penegak hukum khususnya hakim ketika harus menafsirkan sebagai suatu tindak pidana/delik yang merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia.

• Beberapa kasus di Pengadilan ad-hoc untuk Timor Timur membuktikan terdapatnya pemahaman yang berbeda-beda dari hakim ketika menafsirkan suatu perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena referensi yang mereka gunakan berbeda.