Upload
others
View
30
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
PENGADAAN LAHAN (LAND ACQUISITION)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSRUKSIBANDUNG
2018
MATERI MODUL
PERENCANAAN
PENGADAAN LAHAN
PENGADAAN LAHAN (LAND ACQUISITION)
• Rencana Anggaran Pengadaan Lahan
PERSIAPAN
PENGADAAN LAHAN
PELAKSANAAN
PENGADAAN LAHAN
PENYERAHAN HASIL
PENGADAAN LAHAN
• Kegiatan Persiapan Tanpa Keberatan Pihak yang
Berhak dan Masyarakat
• Kegiatan Persiapan Jika Ada
Penolakan/Keberatan Rencana Lokasi dari Pihak
yang Berhak Tanpa Mengajukan Gugatan ke
Pengadilan
• Kegiatan Persiapan Jika Ada
Penolakan/Keberatan Rencana Lokasi dari Pihak
yang Berhak dengan Mengajukan Gugatan ke
Pengadilan
• Pihak-pihak yang Bertanggung Jawab
• Jangka Waktu Kegiatan Persiapan
• Mekanisme Persiapan
• PersiapannPelaksanaan Pengadaan Tanah
• Inventarisasi dan Identifikasi
• Penilaian Ganti Kerugian
• Musyawarah Besaran dan Bentuk Ganti Kerugian
• Penolakan/Keberatan Atas Besarnya Ganti
Kerugian
• Pemberian Ganti Keerugian
• Penitipan Ganti Kerugian
• Pelepasan Objek Pengadaan Tanah
• Pemutusan Hubungan Hukum Pihak yang
Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah
• Pendokumentasian Data Pengadaan Tanah
• Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
• Penanggung Jawab Kegiatan dan Pihak Terlibat
• Jangka Waktu Tahap Pelaksanaan Pengadaan
Tanah
• Pelaporan
• Pengendalian dan Pengawasan
MATERI POKOK 1
PERENCANAAN PENGADAAN LAHAN
INDIKATOR KEBERHASILAN
Mampu memahami mekanisme perencanaan dalam tahapan pengadaan lahan (land acquisition).
• Perencanaan Anggaran Pengadaan Lahan
PERENCANAAN ANGGARAN
PENGADAAN LAHAN
PenyediaAnggaran
•Biaya Perencanaan
•Biaya Persiapan
•Biaya Pelaksanaan
•Biaya PenyerahanHasil PengadaanTanah
•Biaya Administrasi danPengelolaan
•Biaya Sosialisasi
SumberAnggaran
Standar Biaya
•Biaya Operasional danBiaya Pendukunguntuk Kegiatan padaTahapan Pelaksanaandan Penyerahan Hasil
•Struktur dan BesaranHonorarium
•Surat PernyataanTanggung JawabMutlak
•Pengelolaan Anggaran
LATIHAN
Apa yang dimaksud dengan Pra Feasibility Study dan Feasibility Study?
Apa saja tinjauan teknis yang diperlukan dalam Pra Feasibility Study?
Apa fungsi dari Pra Feasibility Study?
Apa maksud dan tujuan dari Studi AMDAL?
RANGKUMAN
Kegiatan perencanaan merupakan tahap awal dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan Jalan, oleh karena itu perlu disiapkan dokumen perencanaan yang dilengkapi dengan
dokumen Pra Studi Kelayakan, Studi Kelayakan, Studi Lingkungan dan Studi Tambahan lainnya yang
diperlukan. Pada tahap perencanaan terdapat titik kritis yang perlu dicermati yaitu bagaimana menyiapkan
dokumen perencanaan pengadaan tanah yang dilengkapi data teknis calon lokasi, data administrasi dan
rencana anggaran yang jelas, akurat dan terkini.
MATERI POKOK 2
PERSIAPAN PENGADAAN LAHAN
INDIKATOR KEBERHASILAN
Mampu memahami mekanisme persiapan dalam tahapan pengadaan lahan (land acquisition).
• Kegiatan Persiapan Tanpa Keberatan Pihak yang Berhak dan Masyarakat
• Kegiatan Persiapan Jika Ada Penolakan/Keberatan Rencana Lokasi dari Pihak yang Berhak Tanpa Mengajukan Gugatan ke Pengadilan
• Kegiatan Persiapan Jika Ada Penolakan/Keberatan Rencana Lokasi dari Pihak yang Berhak dengan Mengajukan Gugatan ke Pengadilan
• Pihak-pihak yang Bertanggung Jawab
• Jangka Waktu Kegiatan Persiapan
• Mekanisme Persiapan
KEGIATAN PERSIAPAN TANPA KEBERATAN PIHAK YANG
BERHAK DAN MASYARAKAT
Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan jalan apabila penyelenggaraannya berlangsung tanpa
ada keberatan dan penolakan Pihak yang Berhak, mencakup 11 kegiatan, yaitu:
Membentuk timpersiapan
Membentuksekretariat timpersiapan
Menyiapkanpemberitahuan awal
Melaksanakanpemberitahuanrencanapembangunan
Melakukan pendataanawal lokasi rencanapembangunan
Menyiapkan rencanakonsultasi publik
Melaksanakankonsultasi public rencana publik
Menandatanganiberita acara kesepakatan lokasi
Menetapkan lokasipembangunan
Mengumumkanpenetapan lokasipembangunan
Melaksanakan tugaslain yang terkait
KEGIATAN PERSIAPAN JIKA ADA PENOLAKAN/KEBERATAN
RENCANA LOKASI DARI PIHAK YANG BERHAK TANPA
MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN
Jika ada penolakan/keberatan rencana lokasi dari Pihak yang Berhak, tanpa mengajukan gugatan ke pengadilan, proses persiapan
mencakup 20 tahapan kegiatan, yaitu dengan penambahan kegiatan:
Menolak/keberatan lokasi oleh masyarakat
Melaksanakan konsultasi publik ulang
Menolak/keberatan hasil publikasi ulang
Instansi melapor-Gubernur membentuk tim kajian
Membentuk secretariat tim kajian
Menginventaris dan mengkaji penolakan masyarakat
Melakukan klarifikasi dengan masyarakat
Menyusun rekomendasi ke gubernur
Menetapkan lokasi pembangunan atau pindah lokasi
KEGIATAN PERSIAPAN JIKA ADA PENOLAKAN/KEBERATAN
RENCANA LOKASI DARI PIHAK YANG BERHAK DENGAN
MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN
Apabila penyelenggaraannya berlangsung ada penolakan/keberatan rencana lokasi dari Pihak yang
Berhak, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan TUN dan kasasi ke Mahkamah Agung, maka
akan mencakup 27 kegiatan, yaitu dengan penambahan kegiatan:
Masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN
Proses di peradilan Tata Usaha Negara/TUN
• Gugatan ditolak diajukan kasasi ke MA
Proses gugatan di MA
• Putusan hukum tetap, diterima atau ditolak
Gugatan ditolak, menetapkan lokasi pembangunan
Menetapkan lokasi pembangunan atau pindah lokasi
Pihak-pihak yang
Bertanggung Jawab
Jangka Waktu Kegiatan
Persiapan
Penanggung jawab kegiatan pada tahap ini adalah Pemerintah Daerah yaitu
Gubernur dan Bupati/Walikota letak tanah calon lokasi jalan yang dalam
pelaksanaannya adalah Ketua Tim Persiapan yang didukung Sekretariat Tim.
Jangka waktu tahapan persiapan dengan output pengumuman penetapan
lokasi, apabila tidak ada keberatan adalah 160 hari kerja setelah Pihak yang
memerlukan tanah menyerahkan dokumen permohonan penetapan lokasi
kepada Gubernur.
Apabila ada keberatan sehingga dilakukan Konsultasi Publik ulang, jangka
waktu maksimal adalah 187 hari kerja.Apabila keberatan Pihak yang
Berhak dan masyarakat diajukan ke pengadilan TUN dan kasasi ke
Mahkamah Agung, jangka waktu persiapan paling lama adalah 291 hari
kerja.
Mekanisme PersiapanInstansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi
pembangunan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota lokasi tanah yang
diperlukan dalam kegiatan pembangunan infrastruktur jalan.
LATIHAN
Sebutkan tugas-tugas dari Tim Persiapan Pengadaan Lahan!
Sebutkan tugas-tugas dari Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Lahan!
Sebutkan hal-hal yang harus disampaikan Tim Persiapan dalam konsultasi public!
Apa yang harus dilakukan apabila terjadi penolakan/keberatan lokasi oleh masyarakat?
Siapa saja pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terlibat dalam kegiatan persiapan pengadaan lahan?
RANGKUMAN
Pada tahap persiapan terdapat tiga mekanisme yang akan menentukan keberhasilan Konsultasi Publik dalam proses penetapan
lokasi pembangunan dan jangka waktu persiapan.
Pertama, apabila masyarakat menrima Konsultasi Publik tanpa ada keberatan, maka proses kegiatan akan berlangsung dalam 11
tahap dengan jangka waktu paling lama 160 hari kerja.
Kedua, apabila masyarakat keberatan hasil Konsultasi Publik tetapi tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, maka proses
kegiatan akan berlangsung dalam 20 tahap dengan jangka waktu paling lama 187 hari kerja.
Ketiga, apabila masyarakat keberatan hasil Konsultasi Publik dan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka proses kegiatan
akan berlangsung dalam 27 tahap dengan jangka waktu paling lama 291 hari kerja
Titik kritis yang perlu dicermati yaitu bagaimana Pihak yang Berhak dan masyarakat dapat menerima hasil Konsultasi Publik, yang
menyetujui pembangunan jalan di wilayahnya. Dalam proses pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah harus
mengajukan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah kepada Gubernur. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah disusun
berdasarkan studi kelayakan dan studi lain yang terkait. Ketentuan mengenai Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah, diatur
pada Bab II mengenai Dasar Perencanaan, Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan bahwa setiap instansi yang memerlukan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, diwajibkan menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.
MATERI POKOK 3
PELAKSANAAN PENGADAAN LAHAN
INDIKATOR KEBERHASILAN
Mampu memahami mekanisme pelaksanaan dalam tahapan pengadaan lahan (land acquisition).
• PersiapannPelaksanaan Pengadaan Tanah
• Inventarisasi dan Identifikasi
• Penilaian Ganti Kerugian
• Musyawarah Besaran dan Bentuk Ganti Kerugian
• Penolakan/Keberatan Atas Besarnya Ganti Kerugian
• Pemberian Ganti Keerugian
• Penitipan Ganti Kerugian
• Pelepasan Objek Pengadaan Tanah
• Pemutusan Hubungan Hukum Pihak yang Berhak dengan Objek
Pengadaan Tanah
• Pendokumentasian Data Pengadaan Tanah
PERSIAPAN PELAKSANAAN PENGADAAN
TANAH
Pembentukan P2T
Membentuk Satgas A danSatgas B
Menyusun RencanaKerja/Kegiatan
INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
Menyiapkanpelaksanaan kerjaSatgas A dan Satgas B
Mengukur danMemetakan bataskeliling bidang tanah
Membuat peta bataskeliling dan bidangtanah
Mengumpulkan data pihak yang berhak danobjek tanah
Menyusun daftar nominative berdasarkan peta bidang tanah
Mengumumkan daftar nominative dan peta bidang tanah
Masyarakat menolak/keberatanhasil inventarisasi danidentifikasi
Keberatan masyarakatditerima, dilakukanverifikasi hasilinventarisasi
Keberatan masyarakatditolak, dibuat beritaacara hasilinventarisasi
Mengumumkanperbaikan hasilinventarisasi
PENILAIAN GANTI KERUGIAN
Menetapkan Penilaian Ganti Kerugian/PenilaianPublik• Pelaksanaan pengadaan jasa Penilai dilakukan dengan seleksi sederhana atau
seleksi umum dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja denganMetoda Paskakualifikasi.
Melaksanakan Penilaian Ganti Kerugian
• Dalam melakukan tugasnya, Penilai atau Penilai Publik meminta: Peta bidangtanah; Daftar nominatif; dan Data yang diperlukan.
MUSYAWARAH BESARAN DAN BENTUK
GANTI KERUGIAN
Mengundang Pihak yang Berhak dan Instansi Perlu Tanah• Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyampaikan undangan kepada Pihak yang Berhak
dan Instansi yang perlu tanah untuk pelaksanaan musyawarah besaran dan bentuk GantiKerugian. Surat undangan disampaikan 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musyawarah.
Melaksanakan Musyawarah Ganti Kerugian• Musyawarah untuk penetapan Ganti Kerugian dilakukan secara langsung untuk
menetapkan bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian.
Proses Kesepakatan Besaran dan Bentuk Ganti Kerugian
PENOLAKAN/KEBERATAN ATAS
BESARNYA GANTI KERUGIAN
Jika Pihak yang berhaktidak sepakat gantikerugian, tidak mengajukankeberatan ke pengadilan
Jika Pihak yang berhaktidak sepakat gantikerugian, pengajuankeberatan ke pengadilannegeri
Proses Gugatan di Pengadilan Negeri/MA
Pemutusan hokum tetap, diterima atau ditolak
Gugatan ditolak, KetuaPelaksana menetapkanganti kerugian
Pemberian Ganti Kerugian
Penitipan Ganti Kerugian
Jika Pihak yang Berhak sepakat Ganti Kerugian dan menyetujui besaran dan
bentuk Ganti Kerugian, maka Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dapat
melakukan proses Pelepasan Hak sekaligus dengan pemberian Ganti
Kerugian.
Apabila Pihak yang Berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dan
Kasasi ke Mahkamah Agung, selama proses di lembaga peradilan tersebut,
dana Ganti Kerugian dititipkan oleh Instansi yang memerlukan tanah di
pengadilan negeri setempat dan dibuat Berita Acara Penitipan Ganti
Kerugian.
PELEPASAN OBJEK PENGADAAN TANAH
•Menyiapkan surat pernyataanpelepasan/penyerahan objek
•Menarik Tanda BuktiPenguasaan Pemilihan Tanah
PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM PIHAK YANG
BERHAK DENGAN OBJEK PENGADAAN TANAH
• Mencoret dan Menghapus Bukti Kepemilikan di BukuTanah
• Memberitahukan ke Camat dan Kades/LurahTerhadap Bidang Tanah yang belum bersertifikat
• Memberitahukan ke pengadilan negeri apabilamenjadi objek perkara
• Memberitahukan kepada para pihak apabila terdapatsengketa
• Memberitahukan kepada para pihak apabiladiletakan sita jaminan
• Memberitahukan kepada para pihak apabila dijadikanjaminan di bank
PENDOKUMENTASIAN DATA PENGADAAN
TANAH
•Mengumpulkan, mengolah, mengelompokan, menyimpandata
•Menyimpan, mendokumentasi, danmengarsipkan data
LATIHAN
Apa saja tugas dari Satgas A dan Satgas B?
Apa saja yang harus disiapkan dalam penyusunan rencana kerja/kegiatan pelaksanaan pengadaan lahan?
Dalam kegiatan Inventarisasi dan Indentifikasi apa saja hal yang dilakukan oleh Satgas A?
Dalam kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi apa saja hal yang dilakukan oleh Satgas B?
RANGKUMAN
Tahap Pelaksanaan pengadaan Tanah merupakan tahap ketiga dalam penyelenggaraan Pengadaan tanah Untuk
pembangunan Jalan, setelah tahap perencanaan dan tahap persiapan. Penanggung jawab tahap pelaksanaan
adalah Kepala Kantor BPN Provinsi dengan membentuk Tim Pelaksana yang dapat didelegasikan kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota. Pada tahap
pelaksanaan, terdapat tiga titik kritis, yaitu:
Pertama, adalah bagaimana Pihak yang Berhak menerima dan menyetujui hasil inventarisasi dan identifikas
subjek dan objek pengadaan tanah yang dilaksanakan Satgas A dan Satgas B;
Kedua adalah bagaimana Pihak yang Berhak menerima dan menyetujui hasil musyawaran Ganti
Kerugian oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan nilai Objek Pengadaan Tanah yang
ditentukan oleh Penilai;
Ketiga, adalah bagaimana semua Pihak yang Berhak menerima pemberian Ganti Kerugian
bersamaan dengan pelepasan hak atas tanah tanpa ada yang dititipkan di Pengadilan.
MATERI POKOK 4
PENYERAHAN HASIL PENGADAAN LAHAN
INDIKATOR KEBERHASILAN
Mampu memahami mekanisme penyerahan hasil dalam tahapan pengadaan lahan (land acquisition).
• Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
• Penanggung Jawab Kegiatan dan Pihak Terlibat
• Jangka Waktu Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah
• Pelaporan
• Pengendalian dan Pengawasan
PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH
•Menyerahkan berkas hasilpengadaan tanah
•Menyiapkan dokumen untukpendaftaran dan sertifikasi tanah
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DAN
PIHAK TERLIBAT
Penanggung JawabKegiatan
Pihak yang terlibat
Instansi/Lembaga Lain yang terlibat
• Jangka waktu tahapan pelaksanaan dengan output penyerahan fisik dandokumen alas hak atas tanah, apabila tidak ada keberatan dan gugatan dariPihak yang Berhak adalah 158 hari kerja setelah Pihak yang memerlukantanah mengajukan dokumen permohonan pelaksanaan pengadaan tanahkepada Kepala kantor Wilayah BPN Provinsi c/q Kepala Kantor PertanahanKabupaten/Kota untuk satu lokasi wilayah kabupaten/kota.
Jangka WaktuTahap
PelaksanaanPengadaan Tanah
• Paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Peraturan Menteri, Kuasapengguna Barang pada satuan kerja wajib menyampaikan laporanmenyeluruh tentang keberadaan aset tanah yang dikuasai oleh satuan kerjabersangkutan kepada Unor (Unit Organisasi) yang menjadi atasannya.
Pelaporan
• Kuasa Pengguna barang, Pembantu Pengguna Barang Eselon I danPengguna Barang wajib melakukan pengendalian atas data base pertanahanyang ada di lingkungan masing-masing agar sesuai kondisi yang mutakhir.
Pengendalian danPengawasan
LATIHAN
Dalam penyerahan hasil pengadaan lahan apasaja berkas yang harus disiapkan dan bagaimana mekanismenya?
Siapakah penanggung jawab kegiatan dalam penyerahan hasil pengadaan lahan?
Siapa saja pihak instansi/lembaga yang terlibat dalam kegiatan penyerahan hasil pengadaan lahan?
RANGKUMAN
Dalam mekanisme penyerahan hasil pengadaan lahan, ketua Pelaksana Pengadaan Tanah membuat dokumen dalam rangkap 2
(dua), yaitu 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotokopi yang dilegalisir oleh Pelaksana Pengadaan Tanah. Selanjutnya 1 (satu) rangkap
fotokopi yang dilegalisir diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah, sedangkan 1 (satu) rangkap yang merupakan asli
untuk kelengkapan permohonan sertipikat hak atas tanah. Penyerahkan dokumen Pengadaan Tanah kepada Instansi yang
memerlukan tanah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan pengadaan tanah selesai. Penyerahan hasil pengadaan
tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan
Tanah.
Penanggung jawab kegiatan pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah adalah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang dapat
didelegasikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota letak tanah calon lokasi pembangunan jalan, yang dalam
pelaksanaannya adalah Ketua Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah didukung Sekretariat Tim. Penunjukan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah ditetapkan melalui keputusan Kepala Kantor
Wilayah BPN Provinsi.
Jangka waktu tahapan pelaksanaan dengan output penyerahan fisik dan dokumen alas hak atas tanah, apabila tidak ada
keberatan dan gugatan dari Pihak yang Berhak adalah 158 hari kerja setelah Pihak yang memerlukan tanah mengajukan
dokumen permohonan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kepala kantor Wilayah BPN Provinsi c/q Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota untuk satu lokasi wilayah kabupaten/kota. Apabila ada gugatan Pihak yang Berhak yang diajukan ke
pengadilan negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung, jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah paling lama adalah 246 hari
kerja.
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSRUKSIBANDUNG
2018