PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU KABUPATEN BADUNG

MANGUPURA, 2015

DAFTAR ISI

PENGANTAR

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan ………………………………………………….…………............................ 1

A. Latar Belakang ……………………………………………..……...…......................... 1

B. Tugas, Pokok dan Fungsi BPPT.............................................................. 1

C. Tujuan Penetapan Kinerja ………………………………………………………………. 10

BAB II Penetapan Kinerja. …………......…............................................................... 11

A. Strategi dan Kebijakan........................................................................... 11

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja…………..…………. 11

C. Pendanaan Tahun Anggaran 2014 ………………………………………………….. 12

BAB III Penutup....................……………………………...…..…........................................ 13

LAMPIRAN FORMULIR PENETAPAN KINERJA

PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

bahwa setiap SKPD wajib menyusun Penetapan Kinerja setelah menerima Dokumen

Pelaksanaan Anggaran dan ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan SKPD.

Dokumen Penetapan Kinerja yang dimaksud disini adalah suatu dokumen

pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan (Bupati Badung)

dan bawahan (Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung) untuk

mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini

memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis,

indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2015.

Dokumen Penetapan Kinerja inilah yang dimanfaatkan oleh pimpinan untuk

memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, melaporkan capaian realisasi kinerja

dalam LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan menilai keberhasilan

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Mangupura, 2 Pebruari 2015

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung

I Made Sutama, SH.MH Pembina Utama Muda

NIP. 196212311992121005

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka upaya mewujudkan Good governance, pengembangan dan

informasi kinerja terus diintegrasikan kedalam sistem pelaporan dan

penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun

berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan

memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD, salah satunya melalui

Penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, salah satu dokumen yang

dipergunakan adalah dokumen Penetapan Kinerja dari masing-masing SKPD

guna penguatan akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah.

Dokumen Penetapan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/

kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan (Bupati Badung) dan

bawahan (Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung) untuk

mewujudkan target kinerja pada Tahun 2014 berdasarkan pada sumber daya

yang dimiliki oleh instansi .

B. Tugas, Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Badung

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2013

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Badung, maka susunan organisasi Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kabupaten Badung terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum

b) Sub Bagian Kepegawaian

c) Sub Bagian Keuangan

c. Bidang terdiri dari :

1. Bidang Bina Program dan Informasi

2. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan

2

3. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non

Perizinan

4. Bidang Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi.

d. Tim Teknis

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2013 Tentang

Uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan, mempunyai tugas :

a. Menyusun kebijakan urusan pemerintahan terkait program rencana kerja

pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ;

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaran pelayanan

perizinan dan non perizinan berdasrkan peraturan perundang-undangan ;

c. Merumuskan sasaran promosi, pelayanan, pengendalian, pelaksanaan

pengelolaan data dan system informasi di bidang pelayanan perizinan dan

non perizinan ;

d. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan

sehingga sesuai dengan mekanisme, prosedur dan persyaratan yang telah

ditentukan ;

e. Menetapkan surat pemberian, penangguhan, pembatalan dan pencabutan

Izin dan Non Izin ;

f. Mengendalikan kegiatan bidang perizinan dan non perizinan ;

g. Mengkoordinasikan program kegiatan bidang pelayanan perizinan dan non

perizinan daerah dengan instansi terkait ;

h. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan daerah

kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya ;

i. Membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perizinan

dan non perizinan ;

j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ;

k. Menginventarisasikan permasalahan bidang pelayanan perizinan dan non

perizinan daerah dan mencari alternative pemecahan permasalahan ;

l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3

2. Kepala Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan pada Bagian Tata Usaha agar rencana kerja

dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku ;

b. Melaksanakan dan mengatur kegiatan ketatausahan Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu ;

c. Melaksanakan urusan rumah tangga, kebersihan, keamanan, ketertiban,

pemeliharaan kantor dan perjalanan dinas ;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan, perizinan, urusan

umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan ;

e. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepadan

bawahan;

f. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai

dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan

peningkatan karier ;

g. Menyelenggarakan hubungan masyarakat dan urusan protokoler berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran

pelaksanaan tugas ;

h. Mengevaluasi hasil kerja kegiatan Bagian Tata Usaha secara keseluruhan;

i. Membuat laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban kepada atasan ;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ;

a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Sub Bagian Umum sebagai bahan

penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha ;

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum ;

c. Mengkoordinasikan, mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas bawahan

sesuai dengan bidangnya masing-masing ;

d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan

hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunuuk dan ketentuan

4

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan

dalam menilai peningkatan karier bawahan ;

f. Melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan,

hubungan masyarakat dan urusan protokoler ;

g. Membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi

dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha ;

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan kegiatan Sub Bagaian Tata Usaha ;

c. Mengkoordinasikan, mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;

d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan ;

e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai

dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai

bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ;

f. Mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan berkas-berkas

kepegawaian dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di

lungkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

g. Memfasilitasi usulan pengadaan pegawai, mutasi, kesejahteraan

pegawai, cuti, penilaian, pemberian sanksi/hukuman dan

pemberhentian /pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai ;

h. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian

Kepegawaian ;

5

i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai

bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

j. Melaksanakan Tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan Bagian Tata Usaha ;

b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan kegiatan Sub Bagaian Tata Usaha ;

c. Mengkoordinasikan, mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;

d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan ;

e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai

dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk

dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai

bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ;

f. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan kegiatan sub. Bagian ;

g. Menyelenggarakan administrasi keuangan ;

h. Melaksanakan analisis dan pengembangan keinerja Sub Bagian

Keuangan ;

i. Melaksanakan penerimaan pendapatan dan penyetorannya ke kas

daerah ;

j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai

bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

6

3. Bidang Bina Program dan Informasi mempunyai tugas :

a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Bidang Bina Program dan

Informasi ;

b. Menyusun pengusulan data Bina Program dan Informasi serta

kebijakan teknis yang berkaitan dengan system Bina Program dan

Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

c. Melaksanakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan

system Bina Program dan Informasi ;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bina program dan informasi

dalam urusanpelayanan perizinan dan non perizinan dan informasi ;

e. Mengkoordinasikan , mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;

f. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada

bawahan;

g. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai

dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk

dan ketenmtuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier

bawahan ;

h. Menyusun Rencana strategis, rencana kerja tahunan dan program

kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan Rencana

kegiatan masing-masing Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha ;

i. Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian Sistem Informasi

manajemen pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ;

j. Memberikan informasi tentang tata cara pelaksanaan proses perizinan

dan non perizinan ;

k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai

bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

7

4. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai

tugas :

a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Bidang Pelayanan Perizinan

Pemerintahan dan Pembangunan ;

b. Melaksanakan kegiatan pelayanan Perizinan Pemerintahan dan

Pembangunan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ;

c. Mengkoordinasikan , mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;

d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis dan pengawasan kepada

bawahan ;

e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan

hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan

ketenmtuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan

pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ;

f. Melaksanakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ;

g. Melaksanakan verifikasi dan penetapan atas permohonan perizinan

bidang Pemerintahan dan pembangunan ;

h. Menetapkan biaya pelayanan semua jenis pelayanan perizinan di Bidang

Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan ;

i. Memproses Surat Pemberian Penangguhan, penolakan, pembatalan dan

pencabutan Izin di Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan

Pembangunan ;

j. Membuat Laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi

dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non

Perizinan mempunyai tugas :

8

a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi,

Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan ;

b. Melaksanakan kegiatan pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan

Rakyat dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ;

c. Mengkoordinasikan , mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;

d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis dan pengawasan kepada

bawahan;

e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan

hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan

pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ;

f. Melaksanakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ;

g. Melaksanakan verifikasi dan penetapan atas permohonan perizinan

bidang Pemerintahan dan pembangunan ;

h. Menetapkan biaya pelayanan semua jenis pelayanan perizinan di Bidang

Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan;

i. Memproses Surat Pemberian Penangguhan, penolakan, pembatalan dan

pencabutan Izin di Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan

Rakyat dan Non Perizinan;

j. Membuat Laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi

dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Pengaduan Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :

a. Menyiapkan rencana kegiatan pada Bidang Pengaduan Monitoring dan

Evaluasi ;

b. Melaksanaan kegiatan penerimaan pengaduan, monitoring dan evaluasi

pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ;

9

c. Mengkoordinasikan , mengatur dan mendistribusikan tugas-tugas

bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing ;

d. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis dan pengawasan kepada

bawahan ;

e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan

hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan

ketenmtuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan

pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan ;

f. Memproses dan menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang muncul

sebagai akibat pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan ;

g. Melaksanakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ;

h. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan ;

i. Melaksanakan pemutahiran dan mengenai pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan yang telah dilaksanakan ;

j. Melaksanakan Monitoring terhadap Izin dan Non Izin yang telah

diterbitkan;

k. Mengevaluasi kembali Izin dan Non Izin yang telah diterbitkan ;

l. Membuat Laporan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi

dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

m. Melaporkan Pelaksanaan tugas kepada atasan ;

n. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

7. Tim Teknis mempunyai tugas :

a. Berkoordinasi dan membantu dalam meberikan masukan dan kajian

tentang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Bidang ;

b. Memberikan Informasi berkaitan dengan syarat-syarat Perizinzn dan Non

Perizinan ;

10

c. Meneliti kelengkapan memproses penerbitan Perizinan dan Non

Perizinan;

d. Memberikan saran, pertimbangan dan keputusan dalam rangka

mengeluarkan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu

permohonan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu;

e. Tim Teknis bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala

Bidang yang bersangkutan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas :

Melaksanakan sebagaian tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai

dengan keahlian dan kebutuhan.

C. Tujuan Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/

kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk

mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang

dimiliki oleh instansi. Tujuan dari penetapan kinerja adalah :

Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur

Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi.

Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP).

11

BAB II PENETAPAN KINERJA

A. Strategi dan Kebijakan

Sasaran strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah)

terdiri dari 3 ( tiga) yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten

Badung.

2. Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap informasi perizinan

3. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator

Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung. Tujuan Indikator Kinerja Utama adalah :

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis maka Indikator kinerja Utama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Badung terdiri dari :

1. Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin 10 hari

12

2. Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang

ditetapkan pada SOP 95 %

3. Jumlah masyarakat yang mengakses informasi perizinan secara online

600 pengunjung

4. Prosentase Penanganan Pengaduan terkait Perizinan ditetapkan 100 %

5. Indikator kepuasan masyarakat ditetapkan 84

C. Pendanaan Tahun Anggaran 2015

Pada Tahun Anggaran 2015, sesuai DPA Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kabupaten Badung TA 2015, alokasi dana yang terdiri dari Belanja

Langsung dan Belanja Tidak Langsung secara total dapat dirinci sebgai berikut:

Rincian Belanja Tahun Anggaran 2015

BPPT Kabupaten Badung

NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PAGU DANA

I Belanja Tidak Langsung 10.240.077.829,00

II Belanja Langsung 2.828.506.956,00

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.302.294.940,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.245.940.666,00

3 Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 87.800.000,00

4 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat. 14.578.300,00

5 Program Pengembangan Komunikasi ,Informasi dan Media Massa 167.893.050,00

6

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) 10.000.000,00

Total Belanja 13.068.584.785,00

13

BAB III PENUTUP

Penetapan Kinerja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2015

dibuat dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan tetap

mengacu kepada dokumen-dokumen terkait diantaranya: RPJMD Kabupaten Badung

Tahun 2010-2015, Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2010 – 2015

dan DPA Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun Anggaran 2015. Peningkatan

mekanisme dan penyediaan kontrol yang baik diharapkan mampu mendukung SKPD

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditargetkan.

Penetapan Kinerja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Badung dijadikan acuan pelaksanaan bagi tiap – tiap unit kerja dan personil didalam

menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya di dalam kegiatan Pelayanan

Publik.

Lampiran IA1/2-2

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN BADUNG

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : I Made Sutama, SH.MH. Jabatan : Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu KabupatenBadung Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : ANAK AGUNG GDE AGUNG Jabatan : BUPATI BADUNG Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 2 Pebruari 2015

BUPATI BADUNG, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KabupatenBadung,

ANAK AGUNG GDE AGUNG I Made Sutama,SH.MH Pembina Utama Muda NIP. 196212311992121005

1 Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan 1. Rata - rata waktu proses penyelesaian 10 Hari

Non Perizinan izin dan non izin

2. Prosentase izin dan non izin yang diterbitkan sesuai 95%

dengan waktu yang ditetapkan pada SOP

2 Meningkatnya aksesbilitas masyarakat terhadap 1. Jumlah masyarakat yang mengakses

informasi perizinan informasi perizinan secara online

3 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan 1. Prosentase Penanganan Pengaduan terkait 95%

masyarakat Perizinan

2. Survey kepuasan masyarakat ( SKM )

Program Anggaran Keterangan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 437.898.425,00 Terdiri dari dua Kegiatan yaitu: 1. Pelayanan Perizinan

Bidang Pembangunan dan Pemerintahan 2. Bidang

Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan

2. Program Mengintensifkan Penanganan Rp. 8.039.600,00 Terdiri dari satu kegiatan yaitu : 1. Pelayanan Pengaduan

Pengaduan Masyarakat Perizinan di Kabupaten Badung

3. Program Peningkatan Pengembangan sistem RP. 5.000.000,00 Terdiri dari satu kegiatan yaitu : 1. survey Kepuasan Masyarakat

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (SKM)

3. Program Pengembangan Komunikasi Rp. 167.893.050,00 Terdiri dari tiga kegiatan yaitu : 1. Publikasi Pelayanan Perizinan

Informasi dan Media Massa dan Non Perizinan di Kabupaten Badung 2. Pemutakhiran Data

Website Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perizinan

Kabupaten Badung

Mangupura, 2 Pebruari 2015

ANAK AGUNG GDE AGUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG

600 Pengunjung

84

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

I Made Sutama, SH.MH.Pembina Utama Muda

BUPATI BADUNG,

DCK Urusan Pekerjaan Umum : Pembangunan dibidang keciptakaryaan

sarana prasarana aparatur

fasilitas umum

Urusan Perumahan : Penyediaan sarana dasar permukiman yang layak

1 jl lingk

2 jaringan air bersih

3 drainase

4 sanitasi

Urusan Penataan Ruang : Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

itr

imb

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

migas

ketenagalistrikan

mineral bukan logam