PENETAPAN KINERJA 2018

KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut diatas Penetapan Kinerja (PK) diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi. Penetapan Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan Kinerja (PK) merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, Penetapan Kinerja (PK) ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi dan penilaian kinerja. Dengan Penetapan Kinerja, diharapkan para pimpinan instansi harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Penetapan Kinerja (PK) sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publikdan kesejahteraan rakyat

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Petang Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagaian urusan otonomi daerah

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Kecamatan Petang Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Camat.

f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan; dan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau

yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan susunan organisasi Kecamatan Petang Kabupaten Badung terdiri dari : 1. Camat;

2. Sekretaris Camat, membawahkan:

a. Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Pelaporan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Seksi Pemerintahan;

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;

6. Seksi Sosial;

7. Seksi Pelayanan Umum.

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Petang Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

a. Camat mempunyai tugas :

1. menyusun langkah kegiatan Kecamatan berdasarkan data dan program kerja

Kecamatan dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja;;

2. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberikan arahan

sesuai dengan bidang dan permasalahanya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan

dengan tuntas;

3. memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkungan pemerintah Kecamatan

yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran hasil kerja;

4. menilai pretasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai

dengan rencana dan kententuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam

peningkatan karier;

5. menetapkan pelaksanaan urusan pemerintah, pemerintah desa atau kelurahan,

pembangunan dan pembinaan masyarakat kecamatan;

6. menyelenggarakan pembinaan terhadap pemerintahan desa atau kelurahan,

pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan;

7. menyelenggaraan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal, antar Instansi

vertikal dengan perangkat daerah dan antar instansi vertikal lainnya dalam

wilayah Kecamatan;

8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

9. Membuat laporan kegiatan kecamatan sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban kepada atasan.;

b. Sekretariat mempunyai tugas :

1. Menyusun langkah kegiatan Sekretariat Kecamatan berdasarkan data dan

program Sekretariat Kecamatan dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman

kerja;

2. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai

dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan

dengan tuntas;

3. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai

dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam

peningkatan karier;

4. Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, kelengkapan

dan rumah tangga serta urusan ketatausahaan;

5. Melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis

administrative kepada seluruh perangkat Pemerintahan Kecamatan;

6. Melakukan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat

pemerintahan di Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi

pemerintah yang terpadu;

7. Melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintah dalam arti mengumpulkan

dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk serta memonitor

perkembangan penyelenggaraan pemerintah;

8. Membuat laporan kegiatan Sekretariat Kecamatan sebagai informasi dan

pertanggung jawaban pada atasan;

9. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan;

c. Seksi PMD mempunyai tugas :

1. Menyusun langkah kegiatan seksi Pemberdayaan Desa berdasarkan data dan

program Sekretariat Kecamatan dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman

kerja;

2. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai

dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan

dengan tuntas;

3. Memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokan dengan

petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai

keserasian dan kebenaran hasil kerja.

4. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai

dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam

peningkatan karier;

5. Merencanakan dan menyusun program pembangunan sarana dan prasarana

fisik, perekonomian dan produksi, pembangunan pada umumnya serta

lingkungan hidup ;

6. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan pembangunan perekonomian dan

produksi serta lingkungan hidup;

7. Mengadakan pembinaan terhadap kegiatan – kegiatan pembangunan,

Perekonomian, Produksidan kepariwisataan, lingkungan hidup, kebersihan serta

pembinaan pemberdayaan perempuan ;

8. Mengevaluasi hasil-hasil kegiatan secara keseluruhan ;

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

10. Membuat laporan kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai

informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;

d. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

1. Menyusun langkah kegitan Seksi Pelayanan Umum;

2. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan

3. Memberikan Petunjuk Kepada Bawahan

4. Menilai Prestasi Kerja Bawahan

5. Menyiapkan Bahan Penyusunan Program ,untuk Kegiatan Adminitrasi

Kependudukan,Kebersihan dan Perijianan

6. Mengevaluasi hasil kegiatan Adminitrasi kendudukan.Kebersihan dan Perijinan

7. Melaksanankan tugas - tugas lain yang diberikan atasan

8. Membuat laporan kegiatan Seksi Pelayanan Umum

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

1. Menyusun langkah kegiatan keamanan dan ketertiban serta idiologi negara

melaksanakan Pemilihan kepla Daerah dan Presiden dan wakil rakyat di

Kecamatan berdasarkan data dan program Sekretariat Kecamatan dan pedoman

yang berlaku sebagai pedoman kerja;

2. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai

dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan

dengan tuntas;

3. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai

dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam

peningkatan karier;

4. Menyelenggarakan Pelaporan secara epektip dan tepat waktu

5. Melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis

administrative kepada seluruh perangkat Pemerintahan Kecamatan;

6. Melakukan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat

pemerintahan di Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi

pemerintah yang terpadu;

7. Melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintah dalam arti mengumpulkan

dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk serta memonitor

perkembangan penyelenggaraan pemerintah;

8. Membuat laporan kegiatan Seksi Trantib Kecamatan sebagai informasi dan

pertanggung jawaban pada atasan;

9. Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh atasan;

f. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

1. Menyusun langkah kegiatan seksi Pemerintahan berdasarkan data dan program

Sekretariat Kecamatan dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja;

2. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai

dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan

dengan tuntas;

3. Memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokan dengan

petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai

keserasian dan kebenaran hasil kerja.

4. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai

dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam

peningkatan karier;

5. Merencanakan dan menyusun program pengembangan data / statistik daerah,

peningkatan kapasitas aparatur desa, serta peningkatan peran serta

kepemudaan;

6. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan pembinaan aparatur desa;

7. Mengevaluasi hasil-hasil kegiatan secara keseluruhan ;

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

9. Membuat laporan kegiatan seksi Pememerintahan sebagai informasi dan

pertanggung jawaban kepada atasan;

g. Seksi Sosial mempunyai tugas :

1. Menyusun langkah kegiatan seksi sosial berdasarkan data dan program

Sekretariat Kecamatan dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja;

2. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai

dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan

dengan tuntas;

3. Memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokan dengan

petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai

keserasian dan kebenaran hasil kerja.

4. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai

dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam

peningkatan karier;

5. Merencanakan dan menyusun program pengelolaan keragaman budaya, serta

pengembangan nilai budaya dalam rangka pelestarian adat dan budaya Bali;

6. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan pembinaan aparatur desa;

7. Mengevaluasi hasil-hasil kegiatan secara keseluruhan ;

8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

9. Membuat laporan kegiatan seksi sosial sebagai informasi dan pertanggung

jawaban kepada atasan.

C. Tujuan Penetapan Kinerja

Tujuan umum diterapkannya Penetapan Kinerja adalah :

1. Intensifikasi pencegahan korupsi

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

3. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur

2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi

4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

5. Sebagai dasar Pemberian reward atau penghargaan dan sanksi

BAB II PENETAPAN KINERJA

A. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Kecamatan Petang Kabupaten Badung terdiri dari : 1. Meningkatnya eksistensi adat dan Budaya

2. Meningkatnya Pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

4. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan

5. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

B. Indikator Kinerja Utama dan Program

Indikator Kinerja Utama dan Program Kecamatan Petang sebagai penuangan sasaran

strategis tersebut terdiri dari :

1. Meningkatnya eksistensi adat dan Budaya: a. Jumlah prestasi di bidang seni dan budaya di tingkat kabupaten atau propinsi. b. Persentase duta di bidang seni dan budaya (desa adat/sekeha) yang berprestasi di

tingkat kabupaten atau propinsi. 1) Program pengembangan nilai budaya. 2) Program pengelolaan keragaman budaya. 2. Meningkatnya Pelayanan Publik yang transapran, cepat dan mudah :

a. Persentase pengaduan tentang Pelayanan administrasi terpadu yang tertangani . b. Persentase pelayanan yang diselesaikan dalam waktu yang ditentukan.

1) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2) Program peningkatan kapasitas aparatur desa. 3) Program pemberdayaan aparatur pemerintah. 3. Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu serta

pelayanan kepada masyarakat, dengan indikator kinerja : a. Persentase penduduk yang ber-KTP. b. Persentase penduduk yang memiliki KK 1) Program penataan administrasi kependudukan 4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, dengan indikator kinerja:

a. Jumlah pelanggaran perda yang dibina dan ditertibkan. b. Persentase respon time pelayanan kecamatan terhadap daerah yang beresiko dan

rawan bencana. 1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. 5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan indikator kinerja : a. Jumlah usulan pembangunan dari masyarakat. 1) Program perencanaan pembangunan daerah. 2) Program pengembangan data / informasi statistik daerah. 3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 4) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 5) Program peringatan hari besar nasional. 6) Program peningkatan peran serta kepemudaan. 7) Program kebersihan lingkungan. 8) Program pengentasan kemiskinan. Program penunjang kegiatan SKPD : 1) Program pelayanan administrasi perkantoran 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3) Program Perencanaan dan penganggaran SKPD.

C. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Petang Kabupaten Badung Tahun

2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan indikator kinerja : a. Persentase pengaduan tentang Pelayanan administrasi terpadu yang tertangani. b. Persentase pelayanan yang diselesaikan dalam waktu yang ditentukan.

1) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Kegiatan : a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan

anggaran sebesar Rp.127.380.000,00

b) Penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan anggaran

sebesar Rp.6.000.000,00.

3) Program pemberdayaan aparatur pemerintah. Kegiatan :

a) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan, dengan

anggaran sebesar Rp. 5.719.000,00.

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian adat dan seni budaya, dengan

indikator kinerja : a. Jumlah prestasi di bidang seni dan budaya di tingkat kabupaten atau propinsi. b. Persentase duta di bidang seni dan budaya (desa adat/sekeha) yang berprestasi di

tingkat kabupaten atau propinsi. 1) Program pengembangan nilai budaya.

Kegiatan : a) Festival budaya pertanian, dengan anggaran sebesar Rp.176.666.100,00.

b) Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya daerah, dengan anggaran

sebesar, Rp.163.859.500,00

2) Program pengelolaan keragaman budaya. Kegiatan :

a) Pesta rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura, dengan anggaran sebesar

Rp.355.348.600,00

3. Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu serta

pelayanan kepada masyarakat, dengan indikator kinerja : a. Persentase penduduk yang ber-KTP. b. Persentase penduduk yang memiliki KK 1) Program penataan administrasi kependudukan

Kegiatan : a) Pelayanan administrasi kependudukan, dengan anggaran sebesar

Rp.214.887.887,72

4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, dengan indikator kinerja:

a. Jumlah pelanggaran perda yang dibina dan ditertibkan. b. Persentase respon time pelayanan kecamatan terhadap daerah yang beresiko dan

rawan bencana. 1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Kegiatan : a) Pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban di wilayah

kecamatan, dengan anggaran sebesar Rp.30.806.000,00

b) Pembinaan dan pengendalian kerawanan sosial dengan anggaran sebesar Rp :

49.399.500,00

c) Pembinaan Hansip dengan anggaran sebesar Rp : 10.914.000,00

5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan indikator kinerja : a. Jumlah usulan pembangunan dari masyarakat. 1) Program perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan : a) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan, dengan

anggaran sebesar Rp.27.947.800,00.

b) Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan, dengan anggaran sebesar

Rp.15.205.900,00.

2) Program pengembangan data / informasi statistik daerah. Kegiatan :

a) Penyusunan monografi dan profil kecamatan, dengan anggaran sebesar

Rp.4341200,00

b) Penyusunan selayang pandang kecamatan dengan anggaran sebesar Rp .

20.000.000,00

3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Kegiatan :

a) Monitoring dan evaluasi pengelolaan kelanjutan pelaksanaan program CBD dengan anggaran sebesar Rp : 17197200,00

b) Pembinaan persiapan evaluasi perkembangan Desa / Kelurahan terpadu

tingkat Kabupaten, dengan anggaran sebesar Rp.40.276.600,00. c) Monitoring bansos dan hibah, dengan anggaran sebesar Rp.13.296.400,00. d) Pembinaan 10 Program pokok PKK, dengan anggaran sebesar Rp.

11.040.400,00. 4) Program peringatan hari besar nasional.

Kegiatan : a) Peringatan hari-hari besar nasional, dengan anggaran sebesar Rp.150.095.500,00

5) Program peningkatan peran serta kepemudaan. Kegiatan : a) Pembinaan pemuda pelopor, dengan anggaran sebesar Rp.54.268.100,00

6) Program pengentasan kemiskinan. Kegiatan : a) Koordinasi dan pengendalian kegiatan penanggulangan kemiskinan, dengan

anggaran sebesar Rp.5.695.700,00

7) Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD Kegiatan :

a) Penyusunan dokumen perencanaan SKPD Kabupaten di Kecamatan , dengan

anggaran sebesar Rp.

Disamping berbagai program dan kegiatan tersebut terdapat beberapa program dan kegiatan penunjang SKPD Kecamatan Petang yaitu sebagai berikut : A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp.141.600.000,00

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp.12.400.000,-

3. Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan, dengan anggaran sebesar Rp. 8.083.000 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Penjaga Malam, dengan anggaran sebesar

Rp.270.773.855.64 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.25.000.000,00 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar

Rp.20.000.000,00 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran

sebesar Rp.9.696.500,00 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan anggaran

sebesar Rp. 27.570.000,00 9. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan anggaran sebesar Rp.19.752.000,00 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, dengan anggaran sebesar

Rp.37.500.000,00 11. Penyediaan Upacara Keagamaan, dengan anggaran sebesar Rp.116.631.000,- 12. Penyediaan jasa Pegawai Tidak Tetap, dengan anggaran sebesar Rp.210.338.900,00 13. Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan, dengan anggaran sebesar Rp.250.320.000,00 14. Lomba-lomba Olahraga/Kesenian pada Hari-hari Bersejarah, dengan anggaran sebesar

Rp.15.000.000,00 15. Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat, dengan anggaran

sebesar Rp.108.200.000,00 16. Lomba – lomba olah raga / kesenian serangkaian HUT Mangupura, dengan anggaran

sebesar Rp 15.000.000,00 17. Pelaksanaan upacara penganyaran ke pura Kahyangan Jagat, dengan anggaran sebesar

Rp. 70.000.000,00

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :

1. Pengadaan Peralatan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.103.000.000,- 2. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional dengan anggaran sebesar Rp.37.000.000,- 3. Pemeliharaan Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.37.500.000,00 4. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp.87.308.000,- 4. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.22.500.000,- 5. Pemeliharaan Peralatan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.9.175.000,- 7.Pemeliharaan Lapangan Kecamatan, dengan anggaran sebesar Rp.45.878.900.00,- 8. Pengadaan perlengkapan kantor, dengan anggaran sebesar Rp.177.575.000,00

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan :

1. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.75.600.000,00

2. Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan anggaran sebesar Rp.6.000.000,00

D. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD Kegiatan :

1.Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA), dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00

2. Rapat Koordinasi Kecamatan, dengan anggaran sebesar Rp.15.205.900,00 Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 dapat dilihat dalam Lampiran

BAB III PENUTUP

Penetapan Kinerja (PK) pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan

dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi Kecamatan Petang Kabupaten

Badung sehingga penyusunan Penetapan Kinerja (PK) ini dimulai dengan merumuskan

Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang

dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam Rencana Kinerja

Tahunan (RKT).

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tersebut, maka diajukan dan disetujui

anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Berdasarkan rencana

kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu Penetapan Kinerja

yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang

telah direncanakan. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan

pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan

oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut dengan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Demikian Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2017 Kecamatan Petang Kabupaten Badung

disusun yang mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan

mempertimbangkan sumber daya yang tersedia yang lebih diutamakan terhadap berbagai

program utama Kecamatan Petang Kabupaten Badung, yaitu program-program yang dapat

menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategic (isu strategis)

yang sedang dihadapi oleh Kecamatan Petang Kabupaten Badung.

Petang, 3 Pebruari 2017 Camat Petang

Ida Bagus Nata Manuaba, SH.MH Pembina / IV a

NIP. 19601231 198304 1 140

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

KECAMATAN PETANG Jalan I Gusti Ngurah Rai Petang, Telp. (0361) 813555

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ida Bagus Nata Manuaba, SH.MH

Jabatan : Camat Petang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I Nyoman Giri Prasta, S.Sos

Jabatan : Bupati Badung

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Bupati Badung

I Nyoman Giri Prasta, S.Sos

Mangupura, 29 Januari 2018 Pihak Pertama, Camat Petang

Ida Bagus Nata Manuaba, SH.MH NIP. 19601231 198304 1 140