PENERAPAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN … filePENERAPAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN YANG MELAKUKAN KELALAIAN DI

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

PENERAPAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

JALAN NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENGEMUDI

KENDARAAN YANG MELAKUKAN KELALAIAN DI JALAN RAYA

(Studi Putusan No.216 / Pid .B / 2011 / PN.BI)

Penulisan Hukum

(SKRIPSI)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh :

Mahendra Hengki Bahtiar

NIM. E0008384

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)





Oleh:


NIM. E0008384

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukun (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, September 2012

Pembimbing I Pembimbing II Winarno Budyatmojo, S.H.,M.S Rehnalemken Ginting, S.H., M.H NIP. 196005251987021002 NIP. 195801051984031001


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)





Oleh:


NIM. E0008384

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Juli 2012

DEWAN PENGUJI

1. Ismunarno, S.H.,M.Hum_________ : ..........................................................

Ketua

2. Winarno Budyatmojo, S.H.,M.S__ : ..........................................................

Sekretaris

3. Rehnalemken Ginting, S.H.,M.H__ : ..........................................................

Anggota

Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. NIP. 195702031985032001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Mahendra Hengki Bahtiar

NIM : E0008384

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :




(Studi Putusan No. 216/ Pid.B/ 2011/PN.BI) adalah betul-betul karya sendiri.

Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda

citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti

pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari

penulisan hukum (skripsi) ini.


Yang Membuat Pernyataan


NIM. E0008384


commit to user

v

ABSTRAK

Mahendra Hengki Bahtiar. E0008384. 2012. PENERAPAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN YANG MELAKUKAN KELALAIAN DI JALAN RAYA (Studi Putusan No.216/ Pid. B/ 2011/ PN.BI). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kelalaian pengemudi yang menyebabkan korban luka berat, serta memberikan gambaran kepada pengguna jalan pada umumnya dan pengemudi kendaraan pada khususnya, tentang penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengemudi kendaraan yang lalai.

Penulis menggunakan metode penelitian dengan metode studi lapangan atau empiris kemudian akan dianalisa menggunakan informasi-informasi dari internet dan buku yang berkaitan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu membaca Berita Acara Pemeriksaan di Polres Boyolali, dilanjutkan dengan mengikuti proses persidangan, dan menganalisis putusan dari Pengadilan Negeri Boyolali.

Dari hasil penelitian yang di peroleh kasus kecelakaan ini terjadi antara mobil yang dikemudikan Eko Yulianto menabrak pejalan kaki yaitu Bayu aji kurniawan. kejadian ini terjadi pada waktu siang hari tepatnya pada waktu sehabis pulang sekolah korban bayu aji kurniawan. Pada olah TKP di jalan Solo-Semarang tepatnya di sebelah barat Pom bensin Mojosongo Boyolali tidak ada bekas pengereman mobil dan menurut saksi tidak ada bunyi klakson dari mobil tersebut, sehingga akibat dari kecelakaan tersebut Bayu aji kurniawan mengalami luka serius di bagian kepala dan menurut visum et repertum terjadi pendarahan otak pada korban Bayu aji kurniawan. menurut hasil penyidikan dan hasil olah TKP ternyata ada unsur kelalaian yang dilakukan Eko yulianto yang menyebabkan kecelakaan itu tidak bisa dihindarkan. Eko yulianto (pengendara mobil) ditetapkan sebagai terdakwa yang atas kelalaiannya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan menabrak seorang pejalan kaki yaitu Bayu aji kurniawan sehingga mengalami luka berat yang dideritanya tersebut. maka atas kejadian ini maka terdakwa (Eko Yulianto) diancam dalam Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 229 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan di jatuhi pidana selama 10 bulan.

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhi putusan terhadap terdakwa adalah Majelis hakim mempertimbangkan dengan fakta-fakta dalam persidangan dan diperkuat dengan barang bukti. Selain itu unsur-unsur bersalah yang terdapat dalam Pasal yang di kenakan kepada terdakwa juga terpenuhi. Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Kata Kunci : penerapan, kelalaian, luka berat.


commit to user

vi

ABSTRACT

Mahendra Hengki Bahtiar. E0008384. 2012. THE APPLICATION OF UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN NOMOR 22 TAHUN 2009 TO DRIVERS WHO MAKE DERELICTION IN MAIN READ(STUDY OF DECISION NO. 216 / Pid.B / 2011 / PN.BI). Faculty of Law of Sebelas March Surakarta University.

This research goal seeking to know process of UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan the way against heedlessness driver who claimed severe wounds , and give you to the users of the way in general and the driver of a vehicle in particular , about the application of UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan on the driver of a vehicle that heedless .

The author uses the method of research with fieldwork or empirical methods will then be analyzed using the information from the internet and related book as well as the laws and regulations in force. Research done by first reading the news on the Proceedings, proceed to the Polres Boyolali follow the trial proceedings, and analyzing the verdict of the District Court and Boyolali.

From the research results obtained these accidents occurred between the car driven Eko Yulianto slammed into pedestrians i.e. Bayu Aji Kurniawan. the incident occurred at the time of day to be precise at the time after home school victim bayu aji kurniawan. On the sports SCENE on the road Solo-Semarang at the West gas station Mojosongo Boyolali no traces of braking the car and according to witnesses no toot cars, so the result of the crash Bayu Aji Kurniawan seriously injured in the head and according to visum et repertum brain bleeding occurred in victims of Bayu Aji Kurniawan. According to the results of the investigation and the results of the sports SCENE turned out there is the element of negligence committed that caused the accident Eko Yulianto were not unavoidable. Eko yulianto ( of car drivers ) set forth as a defendant that over his negligence has resulted in traffic accidents with crash into a pedestrian i e Bayu Aji Kurniawan so as to undergo severe wounds sustained the . hence over this incident hence the defendant ( eko yulianto ) basically threatened in Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 229 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, punished to 10 months.

The consideration of the judge in sentencing the defendant is a panel of judges to consider the facts in the trial and confirmed by the evidence. Besides the elements of guilt contained in the article that the wear to the defendant are met. The judges did not find things that can release the defendant from criminal liability. keyword : application , neglectfulness , severe wounds.


commit to user

vii

MOTTO

Man Jadda Wajadaa.

(Barangsiapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil)

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri.

Dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri ”.


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan kepada :

· Ayah dan Ibu tercinta terima kasih doa, bimbingan, kasih sayang, dan

dukungannya hingga saya bisa mewujudkan harapan ini, ucapan terima

kasih tidak cukup untuk membalas atas segala yang telah diberikan kepada

saya, semoga Allah SWT selalu memuliakan Ayah dan Ibu di dunia dan

akhirat, Amin.

· Kakak-kakakku tersayang (Wiwik K. S.E., Dewi H. S.E., Dan Lilian H.

S.T.) atas segala kasih sayang, doa, dan motivasinya sehingga dapat

terselesaikannya penulisan skripsi ini.

· Bapak Agus Maksum Mulyohadi, S.H. yang telah ikut memberi andil dalam

memberikan bahan dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.

· Anindya Agustina yang selalu memberikan motivasi, semangat, serta selalu

mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

· Sahabat-sahabat saya dalam komunitas KECCU F. C. maupun KECCU

TOURING yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan

arti hidup, arti kebersamaan dalam berbagi pengalaman, dan selalu membuat

saya ceria.

· Dan seluruh teman-teman almamater saya Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta angkatan 2008.


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat,

karunia, segala nikmat, dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi/penulisan hukum yang berjudul “PENERAPAN UNDANG-UNDANG

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN NOMOR 22 TAHUN 2009

TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN YANG MELAKUKAN

KELALAIAN DI JALAN RAYA (Studi Putusan No.216/ Pid. B/ 2011/ PN.BI)”.

Penulisan hukum ini sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat-syarat dalam

mencapai derajat Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas

dari dorongan dan bantuan banyak pihak. Oleh karenanya, penulis dengan ini

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof.Dr.Hartiwiningsih,S.H.M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Rehnalemken Ginting,S.H.M.H. selaku Ketua Bagian Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta sekaligus selaku

dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan dan masukan

yang sangat membantu bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Winarno Budyatmojo,S.H.,M.S. selaku dosen pembimbing 1 yang

telah memberikan bimbingan, perhatian, dan pengarahan yang sangat

berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Ismunarno, S.H.M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis

selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.

5. Bapak dan ibu dosen, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta, terima kasih saya ucapkan atas semua ilmu dan kenangan

yang telah dibagi.


commit to user

x

6. Bapak Agus Maksum Mulyohadi, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri

Boyolali, telah memberikan bimbingan selama penelitian, serta Bapak dan

Ibu Pegawai Pengadilan Negeri Boyolali.

7. Bapak dan Ibu saya, Pujono Warto, S.E. (Alm) dan RPU Riptiyani, S.E.

yang selalu memberikan dukungan, kepercayaan, support, dan doa-doa

yang selalu terpanjatkan di setiap malam. Inilah salah satu bentuk baktiku.

8. Kakak-kakakku tersayang Wiwik K. S.E., Dewi H. S.E., Lilian H, S.T.

yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan motivasinya.

9. Anindya Agustina, terima kasih telah memberikan motivasi dan dorongan

semangat untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal, serta

pengertian dan kesabarannya.

10. Sahabat-sahabatku SMA (Muh’arif, Widy Jebol, Erwan, Yuda, Fredy,

Angga, Tabah) Terimakasih telah memberikan banyak hal di lewati

bersama kalian dan jaga kebersamaan kita.

11. Teman-teman “Kost Putra Dewo” (Akil, Aji, Septa, Bayu) tetep kompak

ya, yang telah memberikan arti sebuah kebersamaan hingga sekarang.

12. Teman-teman Hukum angkatan 2008, terutama (Gangga, Eric, Pradha,

Ndaru, Erwan, Hengki R, Nico E, Farid, Angger, Putut, Adut, Fifi, Rina,

Bayu, Dian, Hanin, Dimas, dll) terima kasih sudah berjuang bersama,

saling mengisi ketika kuliah. Sukses buat kita semua. Tetep komunikasi.

13. Teman-teman ”Solo Matno” (Mas Eko, Mas Feri, Purbo, Adhi, Pakdhe,

dll) tetep kompak selalu dan sukses buat kita semua.

14. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu

kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, penulis harapkan

demi perbaikan yang berkelanjutan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan di kemudian hari. Terima kasih.


Hormat saya,



commit to user

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..……………………….

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.................................................

HALAMAN PERNYATAAN…………………………………………..

ABSTRAK………………………………………………………………

HALAMAN MOTTO...............................................................................

HALAMAN PERSEMBAHAN...............................................................

KATA PENGANTAR………………………………………..................

DAFTAR ISI…………………………………………………………….

DAFTAR GAMBAR……………………………………………………

DAFTAR LAMPIRAN.............................................................................

BAB I. PENDAHULUAN………………………………………………

A. Latar Belakang………..……………………………………..

B. Rumusan Masalah…………………………………………...

C. Tujuan Penelitian……………………………………………

D. Manfaat Penelitian…………………………………………..

E. Metode Penelitian…………………………………………...

F. Sistematika Penulisan Hukum………………………………

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA……………………………………….

A. Kerangka Teori………..…………………………………….

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..........................

a. Pengertian Tindak Pidana.............................................

b. Tujuan Hukum Pidana………………..........................

c. Pertanggung jawaban Pidana………………………...

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana…...…………..

a. Pengertian Tindak Pidana…………….........................

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana………………………….

c. Macam-Macam Tindak Pidana………………………

3. Macam-Macam Unsur Kelalaian yang Menimbulkan

Kecelakaan………………………………………………

i

ii

iii

iv

v

vii

viii

x

xi

xiv

xv

1

1

5

5

6

7

11

12

12

12

12

14

14

15

15

16

19

22


commit to user

xii

a. Kelalaian Karena Orang...……………………………

b. Kelalaian Karena Kendaraan…..…………………….

4. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan……………………………………………………...

a. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan………….

b. Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban Kecelakaan ……

5. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim………………..

a. Pengertian Putusan Hakim……………………………

b. Dasar-Dasar Penjatuhan Putusan Hakim…………….

c. Pertimbangan Hakim…………………………………

d. Bentuk Putusan Hakim dalam Kecelakaan Lalu Lintas

B. Kerangka Pemikiran………..………………………………...

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……………….

A. Pengaturan Mengenai Kelalaian yang dilakukan

pengemudi dalam hukum pidana …………………………

1. Pengaturan Kelalaian Lalu Lintas pada KUHP………

2. Pengaturan Undang-Undang No. 22 tahun 2009….…

3. Kealpaan Termasuk Dalam Perbuatan Pidana (delik)

Culpa………………………………………………….

4. Adapun Hal-Hal yang Dapat Menghapuskan Pidana…

B. Pertimbangan Hakim dalam Menangani Perkara Kelalaian

Dalam Berkendara Yang Dilakukan Sopir Tersebut Dalam

Putusan No.216/Pid.B/2011/PN.BI……………………….

1. Putusan Hakim Dalam Perkara No.216/ Pid.B/ 2011/

PN.BI………………………………………………….

2. Analisis Apa Yang Menjadi Pertimbangan Hakim

Dalam Menjatuhkan Putusan………………………….

1) Keterangan Tambahan Dari Teori Yang

Bersangkutan ……………………………………...

2) Tinjauan Putusan Berdasar Data Lapangan Yang di

Peroleh Penulis Dalam Wawancara kepada majelis

A. Saran…………………………………………………………

22

25

27

27

28

29

29

30

31

32

34

36

36

37

42

44

45

46

46

66

74

76


commit to user

xiii

BAB IV. PENUTUP……………………………………………………......

A. Simpulan………………………………………………..................

B. Saran………………………………………………………………

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………........

LAMPIRAN……………………………………………………………......

79

80

80

84


commit to user

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Pemikiran.....……………………………………...

34


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam

mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya

memajukan kesejahtaraan umum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang–

Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem

transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan

potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahtaraan,

ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dalam mendukung pembangunan

ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, otonomi daerah,

serta akuntabilitas pembangunan negara.

Proses perkembangan industrialisasi otomotif dan teknologi

otomotif dunia yang kian menunjukkan peningkatan yang sangat pesat,

sangat berpengaruh di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam proses

meningkatnya penjualan kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor di Indonesia sangat dibutuhkan oleh

masyarakat Indonesia dalam menunjang aktivitas yang dilakukan oleh

masyarakat Indonesia dalam kesehari–hariannya. Pemakaian dan

penggunaan kendaraan bermotor banyak terjadi didaerah perkotaan atau

daerah–daerah urban yang semakin padat penduduk akibat terjadinya

proses urbanisasi besar–besaran yang terjadi, seperti di daerah Khusus Ibu

Kota Jakarta dan daerah–daerah sekitarnya.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia

akan kendaraan bermotor, maka sangat berpengaruh pada ruang lalu lintas

jalan yang dimana jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang

ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan hukum, akan tetapi

dalam kenyataannya keadaan dan kondisi jalan saat ini sudah berubah dari

yang semestinya, pada saat ini ruang lalu lintas jalan sudah dipadati oleh


commit to user

2

para pengendara kendaraan bermotor, untuk menunjang roda

kehidupannya terutama didaerah perekonomian yang padat penduduk dan

masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional

yang berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat.

Sementara itu di Indonesia, Berita tanggal 1 September 2011

menyatakan bahwa berdasarkan data dari National Traffic Management

Center Polri, tahun ini terjadi 2.770 kecelakaan dengan 449 korban tewas,

760 orang luka berat, dan 1.914 orang luka ringan. Pada 2010, sesuai data

yang dicuplik dari buku "Mudik Asyik" yang dikeluarkan Mabes Polri,

jumlah kecelakaan selama sepekan arus mudik sebanyak 927. Korban

tewas sebanyak 182 orang, luka ringan 497 orang, dan luka berat 261

orang.

Dari bermacam banyak kejadian kecelakaan dapat disimpulkan

bahwa faktor kelelahan dan kurang hati-hatinya pengemudi yang memicu

kecelakaan. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya

kecelakaan lalu lintas di jalan raya hal tersebut terjadi karena pola pikir dan

tingkah laku para pengendara kendaraan bermotor saat berkendara. Hal ini

dapat dipengaruhi oleh kondisi jalan yang semakin padat, banyak para

pengendara yang kurang memperhatikan peraturan lalu lintas dan

mementingkan diri sendiri sehingga menyebabkan keamanan dan keselamatan

saat berkendara terabaikan.

Selain itu kecerobohan pengemudi juga tidak jarang menimbulkan

korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia

bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa

kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila

diantara pengguna jalan bias berprilaku disiplin, sopan dan saling

menghormati. Yang mana penggunaan jalan tersebut di atur di dalam

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (selanjutnya disingkat dengan UU lalu lintas dan angkutan jalan).

Dengan berbagai latar belakang rencana, kepentingan, karakter,

dan kondisi fisik para pengendara kendaraan bermotor berinteraksi di


commit to user

3

jalan raya, berbagai kemungkinan bisa terjadi. Perjalanan yang jauh,

kondisi jalan yang rusak berat, cuaca yang panas, dan perilaku massa yang

dipicu oleh kerumunan puluhan kendaraan bermotor di suatu tempat

tertentu dapat membuat keadaannya menjadi lebih buruk. Mengingat

dalam keadaan seperti itu, para pengendara sepeda motor sudah tidak

fokus lagi sehingga tidak dapat lagi berpikir secara jernih dan mengambil

keputusan secara benar.

Kecelakaan lalu lintas sangat berhubungan akan kepatuhan hukum

di jalan raya, kemerosotan terhadap kepatuhan hukum, belum tentu

diartikan sebagai kemunduran tolok ukurnya. Hukum dipatuhi karena

penegak hukum mempunyai kekuasaan, dan kekuasaan tersebut diakui

sehingga disebut wewenang. Kekuasaan dan wewenang tersebut biasanya

ditujukan untuk mencapai tujuan yang tertib khususnya dalam berlalu

lintas.

Sedangkan kecelakaan lalu lintas sendiri mempunyai pengertian di

mana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan

menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan

luka-luka atau kematian manusia atau binatang.

Kecelakaan lalu lintas selain diatur dalam buku Undang–Undang

Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

Jalan juga dapat diatur dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Buku

II Bab XXI Pasal 359 sampai Pasal 361 KUHP. Dalam Kitab Undang–

Undang Hukum Pidana mengandung pengertian “ barang siapa karena

kesalahannya ( kealpaannya ) menyebabkan orang lain mati”.

Dalam hal tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas tersebut di atas,

sebenarnya perangkat perundang undangan di Indonesia sudah cukup

lengkap, yaitu dengan adanya Undang–Undang Lalu Lintas & Angkutan

Jalan dan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. Seperti pengaturan

pidana menurut uraian UU Lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 310

dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu

mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman


commit to user

4

pidananya apabila luka berat pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan

apabila meninggal dunia pidana penjara palig lama 6(enam) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Meski UU Lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai

dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan

masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya

setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa

minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor. Karena masih

banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu

lalu lintas.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan

suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa

sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah

uang satuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus

mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat

jera dan lebih berhati-hati. Berhati-hatipun tidaklah cukup untuk

menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah di utamakan dalam

mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus

dipatuhi sebagaimana mestinya. hal ini pun banyak terjadi di daerah atau

wilayah manapun, karena kecelakaan merupakan suatu perbuatan yang

tidak mustahil untuk di pungkiri. Mengingat manusia tidak luput dari

kesalahan yang melekat pada dirinya.

Akibat dari sejumlah kecelakaan lalu lintas tersebut timbul banyak

kerugian. Di Negara dengan pendapatan rendah dan menengah, kerugian

akibat kecelakaan bisa mencapai 1-1,5 persen dari Gross National Product

(GNP). Selain itu, kerugian yang timbul tidak hanya dari segi materi tetapi

juga menyangkut produktivitas, waktu, kesehatan, dan biaya social lainnya

(Andrew R. cecil, 2001 : 6).

Berdasarkan dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya

yang banyak menimbulkan korban, maka penulis merasa terdorong untuk


commit to user

5

mengangkat hal tersebut menjadi judul penelitian dengan mengambil salah

satu kasus yang ada di daerah Boyolali yaitu: “PENERAPAN UNDANG-

UNDANG LALU LINTAS NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG

KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN DI JALAN RAYA.

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Boyolali No.216 / Pid .B / 2011 /

PN.BI)”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan mengenai kelalaian yang dilakukan pengemudi

dalam hukum pidana?

2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim di pengadilan negeri Boyolali

dalam menjatuhkan putusan terhadap kelalaian pengemudi dalam

kecelakaan lalu lintas di Boyolali?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu Kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak

dicapai dengan jelas. Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah

dalam melangkah dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang hendak

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif :

a) Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap perkara

dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

b) Untuk mengetahui bagaimanakah pemidanaan yang dijatuhkan

oleh hakim di Pengadilan Negeri Boyolali pada pelaku tindak

pidana kecelakaan lalu lintas.

c) Untuk menganalisis dan mengetahui apa yang menjadi

pertimbangan hakim di pengadilan negeri Boyolali dalam

menjatuhkan putusan atas perkara tindak pidana kecelakaan

Lalu Lintas.

2. Tujuan Subyektif


commit to user

6

a) Untuk menambah pengetahuan penulis di bidang Hukum

Pidana dalam hal mengenai pengaturan tindak pidana

kecelakaan lalu lintas.

b) Untuk melatih kemampuan penulis dalam menerapkan teori

ilmu hukum, mengembangkan dan memperluas wacana

pemikiran serta pengetahuan yang didapat selama masa

perkuliahan guna menganalisis mengenai pengaturan tindak

pidana kecelakaan lalu lintas dalam Hukum Pidana.

c) Untuk melengkapi syarat–syarat guna memperoleh gelar

akademik sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Salah satu pemilihan masalah dalam penelitian ini adalah hasil

penelitian ini dapat memberikan manfaat. Karena nilai dari sebuah

penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari

adanya penelitian tersebut. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari

penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan

sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu

hukum pada umumnya, dan Hukum Pidana pada khususnya.

b) Untuk mengembangkan dan mempraktekkan pengetahuan yang

diperoleh penulis selama di bangku kuliah dan membandingkan

kenyataan yang ada di lapangan.

2. Manfaat Praktis

a) Dapat memberikan pengetahuan tentang dasar pertimbangan hakim

pengadilan negeri Boyolali di dalam menjatuhkan putusan atas

perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang atas kelalaiannya

menyebabkan jatuhnya korban.


commit to user

7

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan

pemahaman, memberikan tambahan masukan dan pengetahuan

kepada pihak–pihak terkait dengan masalah yang sedang diteliti,

dan juga kepada berbagai pihak yang berminat pada permasalahan

yang sama.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu,

dengan jalan menganalisisnya. Metode adalah suatu alat untuk mencari

jawaban dari suatu pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau

alat harus jelas dahulu apa yang akan dicari.

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu

menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metode

penilitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah

sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian

ini adalah penelitian hukum normatif sosiologis. Penelitian hukum ini

merupakan penggabungan dari penelitian hukum normatif atau

penelitian hukum kepustakaan dengan penelitian hukum empiris atau

sosiologis

Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan

memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (doctrinal

research), yaitu penelitian berdasarkan bahan – bahan hukum (library

based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan – bahan

hukum primer dan sekunder (Johny Ibrahim, 2006: 44)

Sedangkan penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah

penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di

dalam masyarakat (law in action). Penelitian hukum empiris


commit to user

8

mengungkapkan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat

melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya

penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan

atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang

dilakukan, dalam hal ini memberikan gambaran tentang penerapan

Undang-Undang Lalu lintas mengenai kelalaian terhadap putusan

Pengadilan Negeri Boyolali dalam perkara kecelakaan Lalu lintas.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh penulis

dengan mendasar pada data-data yang akan dinyatakan melalui tulisan

dan/atau lisan, serta perilaku yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai

sesuatau yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 250).

4. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat empiris-deskriptif

maka lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Boyolali.

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Secara umum jenis data dalam penelitian dibedakan antara data

yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan

pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan

data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan

kepustakaan ialah data skunder (Soerjono Soekanto, 2007 : 51).

a) Data Primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil

penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di

masyarakat. Dalam penelitian ini data diperoleh dari SATLANTAS

Boyolali dan Pengadilan Negeri Boyolali.

b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan,

buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, makalah,

artikel, media massa, bahan-bahan dari internet, hasil-hasil


commit to user

9

penelitian yang berbentuk laporan dan sumber lain yang berkaitan

dalam penelitian hukum ini.

Sumber-sumber data yang Penulis gunakan adalah sumber data

primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh

secara langsung dari sumber pertama yaitu perilaku warga masyarakat

melalui penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini data di ambil

dari SATLANTAS dan Pengadilan Negeri Boyolali. Sedangkan

sumber data sekunder adalah berupa bahan dokumen, peraturan

perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian

lainnya yang mendukung data primer. Sumber data sekunder dalam

penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini

adalah:

(a) Undang-Undang Dasar 1945

(b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(c) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas.

(d) Peraturan lain yang berkaitan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis oleh

para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet dan sumber lainya

yang memiliki keterkaitan dalam penulisan hukum ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder

yaitu kamus.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dipergunakan

untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan sebagai berikut:


commit to user

10

a) Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk

memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara penulis

terjun langsung kelapangan agar memperoleh data yang

diperlukan. Hal ini ditempuh dengan melalui wawancara yaitu

suatu pengumpulan data dengan mengadakan sejumlah Tanya

jawab secara langsung dengan mencari informasi secara

mendalam terhadap informan.

Perolehan data dengan melakukan wawancara ini dilakukan

peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur,

sehingga dengan adanya pedoman yang digunakan dapat

terarah dalam melakukan wawancara dan tujuan dari

wawancara tersebut dapat tercapai. Penulis mengadakan

wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan Hakim

yang memutus perkara ini di Pengadialan Negeri boyolali.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan sangat penting untuk mendapatkan

landasan teori mengkaji substansi atau isi suatu badan hokum

yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, dokumen,

dan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti.

7. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data dalam suatu penelitian merupakan hal yang

sangat penting untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang

diteliti berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Dalam

penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan

interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data

dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data

terkumpul maka ketiga komponen tersebut berinteraksi yang

didalamnya berisi Reduksi data, penyajian data dan kesimpulan

(H.B.Sutopo, 1999 : 8).


commit to user

11

F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari 4

(empat) bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan

penutup. Selain itu ditambah dengan daftar pustaka. Adapun

sistematika yang terperinci adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, metode penelitian, dan

sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini meliputi kerangka teori yang berisi

tentang tinjauan umum mengenai pengertian

hukum pidana, putusan hakim, pengertian tindak

pidana, tindak pidana culpa (kelalaian dalam

pelanggaran lalu lintas), dan macam- macam

kelalaian dalam pelanggaran lalu lintas.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai pemidanaan

terhadap perkara tindak pidana culpa (kelalaian

dalam lalu lintas) serta membahas mengenai dasar–

dasar pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan

putusan perkara tindak pidana culpa (kelalaian

dalam berkendara pada kecelakaan lalu lintas).

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan

dan saran terkait dengan permasalahan yang

diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

12

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORI

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

a) Pengertian hukum pidana

Kata–kata hukum pidana merupakan kata–kata yang

mempunyai lebih daripada satu pengertian, maka dapat dimengerti

bahwa tidak ada satupun rumusan diantara rumusan–rumusan yang

ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang

dapat diperlakukan secara umum.

Para ahli hukum memberikan arti yang berbeda-beda

mengenai pengertian hukum pidana, diantaranya :

1) Mr. W.F.C. van HATTUM (dalam buku P.A.F

Lamintang)

Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan

yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum

umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara

dari ketertiban hukum umum telah melarang

dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar

hukum dan telah mengaitrkan pelanggaran terhadap

peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang

bersifat khusus berupa hukuman. (P.A.F Lamintang, 1997

: 2 ).

2) SIMONS (dalam buku P.A.F Lamintang)

Hukum pidana itu dibagi menjadi hukum pidana dalam

arti obyektif atau strafrecht in objectieve zin dan hukum

pidana dalam arti subyektif atau strafrecht in subjectieve

zin, yaitu :

(a) Hukum pidana dalam arti obyektif adalah keseluruhan

dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan,


commit to user

13

yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu

masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan

dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa

suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-

peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat

hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari

peraturan-peraturan yang mengatur masalah

penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu

sendiri.

(b) Hukum pidana dalam arti subyektif itu mempunyai

dua pengertian, yaitu :

(1) hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk

menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh

dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan

oleh hukum pidana dalam arti obyektif.

(2) Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran

terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman

(P.A.F Lamintang, 1997: 3-4).

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang

pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.

Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang

merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan

pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau

kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang

berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman

penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan

hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak

tertentu, serta pengumuman keputusan hakim (Yulies Tiena

Masriani, 2004 : 60).

b) Tujuan hukum Pidana


commit to user

14

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu:

1) Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan

perbuatan pidana (fungsi preventif/ pencegahan)

2) Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana

agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali

dalam masyarakat (fungsi represif)

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah

untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk

melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua

orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman.

c) Pertanggung jawaban Pidana

Azas dalam pertanggung jawaban hukum pidana ialah tidak

dipidana jika tidak ada kesalahan (green straf zonder schuld).

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang

melanggar, dinamakan leer van het materiele feit (faitmaterielle).

Dahulu dijalankan atas pelanggaran tapi sejak adanya arrest susu

dari H.R. 1916 Nederland, hal itu ditiadakan (moeljatno, 2000 :

153).

Dalam KUHP menentukan bahwa anak-anak dibawah umur

10 tahun tidak dapat dikenai pidana. Tapi pasal ini dalam tahun

1905 dihapus. Maksudnya ialah, agar supaya dengan demikian

terhadap anak-anak dibawah umur 10 tahun dimungkinkan

penuntutan, tidak supaya dipidana, tapi diadakan tindakan.

Adapun bagi mereka yang tidak dapat untuk dimintakan

pertanggungjawaban, seperti dalam KUHP Pasal 44 yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya

cacat dalam tumbuhnya, atau terganggu karena penyakit, tidak

dipidana”.

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas

kesalahan yang secara tegas menyatakan , bahwa tiada pidana


commit to user

15

tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai

pertanggung jawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan

perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang

itu terdapat kesalahan. Apabila dalam diri orang itu tidak ada

kesalahan, maka terhadap orang itu tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana (Tongat, 2008 : 225).

Apabila dilihat secara cermat, maka terlihat bahwa KUHP

tidak memberi batasan/pengertian tentang apa yang dimaksud

dengan kemampuan bertanggungjawab. Secara formal-konseptual

KUHP tidak memberikan batasan atau pengertian tentang

persoalan tersebut. KUHP hanyalah memberikan batasan kapan

dalam diri seseorang itu dianggap tidak ada kemampuan

bertanggungjawab, tidak memberi batasan kapan dalam diri

seseorang itu dianggap ada kemampuan bertanggungjawab.

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a) Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal

dalam hukum pidana Belanda yaitu “strafbaar feit” Dimana

strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni Straf, baar,dan feit. Straf

diartikan sebagai pidana dan hukum, perkataan baar diartikan

dengan dapat dan boleh, feit diartikan dengan tindak, peristiwa,

pelanggaran dan perbuatan.

Istilah strafbaarfeit sendiri diterjemahkan oleh pakar hukum

pidana Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. diantranya ada

yang memakai istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana,

tindak pidana, pelanggaran pidana. Perbuatan yang melawan

hukum atau bertentangan dengan tata hukum dan diancam pidana

apabila perbuatan yang dilarang itu dilakukan oleh orang yang

dapat di pertanggungjawabkan.


commit to user

16

Para ahli hukum memberikan arti dan istilah dari strafbaar

feit yang berbeda – beda, diantaranya :

1) Moeljatno mengatakan :

Beliau menggunakan istilah perbuatan pidana, yang

didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu

aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi)

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar

larangan tersebut (Adami Chazawi, 2002 : 71).

2) Roeslan saleh mengatakan:

Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh

masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh

ada atau tidak dapat dilakukan (Roeslan saleh, 1968 : 10).

3) Utrecht mengatakan:

Peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan hukum atau

melainkan akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena

perbuatan atau melalaikan) (Rusli effendi, 1986 : 251)

4) Simons mengatakan :

Pengertian dari strafbaar feit adalah sebagai suatu tindak

pidana, yang merupakan tindakan melanggar hukum yang

telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh

seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas

tindakan yang oleh Undang–undang telah dinyatakan

sebagai tindakan yang dapat dihukum (P.A.F Lamintang,

1984 : 176).

b) Unsur – Unsur Tindak Pidana

Secara garis besar unsur–unsur tindak pidana dapat

digolongkan menjadi dua bagian, yaitu :

1) Unsur Subyektif

Merupakan semua hal yang melekat pada diri pelaku atau

berhubungan dengan pelaku, unsurnya adalah :

(a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan,


commit to user

17

(b) Maksud atau vooremen pada suatu percobaan,

(c) Macam – macam maksud atau oogmerk,

(d) Ada atau tidaknya perencanaan,

(e) Perasaan takut atau stress.

2) Unsur obyektif

Merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan

keadaan lahiriah, yaitu dalam keadaam mana tindakan itu

dilakukan, dan segala sesuatu yang berasal dari luar batin

si pelaku, unsurnya :

(a) Sifat melanggar hukum,

(b) Kualitas si pelaku,

(c) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan

sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai

akibat (P.A.F Lamintang, 1984 : 183-184).

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan tentang tindak

pidana tertentu yang masuk ke dalam kelompok kejahatan, dan

buku III adalah pelanggaran. Berdasarkan rumusan-rumusan tindak

pidana tertentu yang ada dalam KUHP, maka dapat diketahui

adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu :

1) Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh

karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan

dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak

dari tindak pidana, yang terdiri dari dua macam, pertama

yaitu tingkah laku aktif atau positif yaitu suatu bentuk

tingkah laku yang untuk mewujudkannya diperlukan

wujud gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh. Yang

kedua adalah tingkah laku pasif atau negatif, yaitu bentuk

tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu

tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu


commit to user

18

dalam keadaan-keadaan tertentu harus melakukan

perbuatan aktif.

2) Unsur sifat melawan hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau

terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifat tercela mana

dapat bersumber pada Undang-undang dan dapat

bersumber pada masyarakat. Sifat tercela ini dalam

rumusan tindak pidana dinyatakan dengan berbagai

istilah, yaitu :

(a) Dengan tegas menyebut melawan hukum

(b) Dengan menyebut tanpa hak atau tidak berhak,

(c) Dengan menyebut tanpa izin,

(d) Dengan menyebut melampaui kekuasaannya,

(e) Dengan menyebut tanpa memperhatikan cara yang

ditentukan dalam peraturan umum.

3) Unsur Kesalahan

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran

batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan,

karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan

bersifat subyektif pada diri pelaku dalam melakukan

tindak pidana.

4) Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana

materiil atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat

selesainya tindak pidana, pada tindak pidana yang

mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat

pidana, pada tindak pidana dimana akibat merupakan

syarat dipidananya pembuat.


commit to user

19

5) Unsur keadaan menyertai

Merupakan unsur tindak pidana yang berupa semua

keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan

dilakukan.

6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat dalam tindak pidana aduan, yang

merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut

pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7) Syarat tambahan untuk memperberat pidana

Merupakan alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan

unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak

pidana. Unsur ini bukanlah unsur pokok tindak pidana

yang bersangkutan.

8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Yaitu berupa unsur keadaan–keadaan tertentu yang timbul

setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk

dapat dipidananya perbuatan ( Adami Chazawi, 2002 : 81

– 111 ).

c) Macam-macam Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau

sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau

perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan

hukuman. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam,

yaitu sebagai berikut:

1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan

pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-

benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal

undang-undang yang bersangkutan.

2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan

pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari

perbuatan itu.


commit to user

20

3) Perbuatan pidana (delik) Dolus, adalah suatu perbuatan

pidana yang dilakukan dengan sengaja.

Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)

4) Perbuatan pidana (delik) Culpa, adalah suatu perbuatan

pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya

mengakibatkan luka atau matinya seseorang.

Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau

kealpaan.

5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang

memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada

pengaduan belum merupakan delik.

Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan.

6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang

ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung

maupun tidak langsung.

Tindak pidana yang diatur di dalam KUHP dibedakan

menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Pembagian itu

didasarkan bahwa pada kenyataanya banyak dalam masyarakat

terdapat perbuatan–perbuatan yang pada dasarnya memang sudah

tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan

demikian oleh Undang–undang karena telah mengandung sifat

tercela atau melawan hukum di dalam masyarakat. Dan juga ada

perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah

Undang–undang dinyatakan demikian ( Adami Chazawi, 2002 :

119 ).

Berdasarkan cara perumusannya, tindak pidana dibedakan

menjadi dua yaitu :

1) Tindak pidana formil

Merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian

rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang

dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan


commit to user

21

tertentu. Perumusannya tidak memperhatikan timbulnya

suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat

penyelesaian tindak pidana, melainkan semata–mata pada

perbuatannya.

2) Tindak pidana materiil

Dalam perumusannya inti larangan adalah pada

menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang

dipertanggungjawabkan dan dipidana (Adami Chazawi,

2002 : 122-123).

Tindak pidana menurut bentuk kesalahannya dapat dibedakan

menjadi dua, yaitu :

1) Tindak pidana sengaja/dolus

Tindak pidana ini mengandung pengertian sebagai tindak

pidana yang dalam perumusannya dilakukan dengan

kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan.

2) Tindak pidana kelalaian atau kealpaan/culpa

Merupakan tindak pidana yang dalam rumusannya

mengandung unsur culpa atau kealpaan dari si pelaku.

Unsur kealpaan tersebut bisa berupa kelalaian, karena

kurang hati–hati, dan tidak karena kesengajaan (Adami

Chazawi, 2002 : 124-125).

Tindak pidana berdasarkan sumbernya dapat dibedakan

menjadi dua, yaitu :

1) Tindak pidana umum

Adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP

Buku II dan Buku III sebagai kodifikasi hukum pidana

materiil.

2) Tindak pidana khusus

Adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar

kodifikasi hukum pidana materiil. Karena walaupun telah


commit to user

22

ada kodifikasi, tetapi adanya tindak pidana di luar KUHP

adalah suatu keharusan yang tindak dapat dihindari.

Karena perbuatan tertentu itu dinilai telah merugikan

masyarakat dan patut diancam dengan pidana (Adami

Chazawi, 2002 : 127).

Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan,

maka tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Tindak pidana biasa

Yang dimaksud tindak pidana biasa ini adalah tindak

pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana

terhadap pembuatnya tidak di syaratkan adanya

pengaduan dari yang berhak. Sebagian besar tindak

pidana adalah tindak pidana biasa yang tidak perlu adanya

pengaduan terlebih dulu.

2) Tindak pidana aduan

Adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan

penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu

adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan

pengaduan. Yakni korban dari tindak pidana tersebut atau

wakilnya atau keluarga (Adami Chazawi, 2002 : 128-

129).

3. Macam-macam Unsur Kelalaian yang Menimbulkan Kecelakaan

a) Kelalaian karena orang

Untuk mengetahui apakah seseorang tersebut dapat

dipertanggungjawabkan dimuka persidangan, maka harus

ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan

dengan sengaja (dolus) atau kelalaian/ Kealpaan (culpa).

Dalam lapangan hukum pidana, unsur kesengajaan atau yang

disebut dengan opzet merupakan salah satu unsur yang terpenting.

Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila


commit to user

23

didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan

sengaja atau biasa disebut dengan opzettelijk, maka unsur dengan

sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang

ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang

ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan

dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu

dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki

dan mengetahui atau biasa disebut dengan willens en wetens. Yang

dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu

perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan willens

atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi

unsur wettens atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia

perbuat.

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan

oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan

dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan

kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau

akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari

dilakukannya perbuatan itu.

Jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui

dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan

dengan jelas secara materiil karena memang maksud dan kehendak

seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil maka

pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan

tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat

dipertanggung jawabkan kepada si pelaku seringkali hanya

dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia

melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan

kepadanya tersebut.


commit to user

24

Disamping unsur kesengajaan diatas ada pula yang disebut

sebagai unsur kelalaian atau kelapaan atau culpa yang dalam

doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari

atau onbewuste schuld dan kealpaan disadari atau bewuste schuld.

Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat

menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku

kurang berhati-hati.

Wilayah culpa ini terletak diantara sengaja dan kebetulan.

Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang

melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu

akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan

sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak

menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau

pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.

Dalam culpa atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah

pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku

seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang

ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku

dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan

menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh

undang-undang.

Maka dari uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa jika

ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul

karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan

hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang

dilarang itu, maka hukuman pidana tersebut dapat dijatuhkan

kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu

(http://hukum.kompasiana.com/2012/03/20/kecelakaan-saiful-

jamil-dilihat-darikesalahan-dan-pertanggungjawaban-hukum).


commit to user

25

b) Kelalaian karena Kendaraan

Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan

adalah fungsi rem, kondisi ban, hingga pencahayaan. ada beberapa

faktor yang menyebabkan kendaraan mengalami kecelakaan lalu

lintas, seperti terbalik atau menabrak, faktor tersebut diantaranya

adalah :

1) Genangan air, memasuki musim penghujan dapat

dipastikan banyak genangan yang tercipta akibat kondisi

jalan yang tidak mulus atau bergelombang. Melaju

dengan kecepatan di atas 60 km/jam, membuat daya

cengkram ban pada aspal mulai berkurang, bahkan bias

hilang. Air merupakan materi penghalang antara ban

dengan permukaan jalan. Akan lebih berbahaya lagi

ketika tapak ban sudah tipis. Kecenderungan yang kerap

terjadi adalah kendaraan secara tiba-tiba akan menarik

kekanan atau ke kiri.

2) Pecah ban, sama bahayanya dengan genangan. Bukan

hanya kendaraan yang susah dikendalikan, bisa juga

kendaraan tiba-tiba oleng dan terbalik karena beda

ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat

melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi.

3) Jalan Bergelombang, ketika kendaraan melaju kencang

dan melewati gelombang, yang terjadi adalah kendaraan

sedikit melayang. Bahkan bagian belakang sering tak bisa

diatur, terlebih jika kondisi suspensi sudah jelek. Jalan

tidak rata ini menyebabkan kendaraan melayang karena

ban tidak menempel dengan baik sehingga kehilangan

kendali.

4) Rem Blong ataupun Slip, hal ini sudah pasti akan

membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk

diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi


commit to user

26

otomatis yang hanya mengandalkan rem tanpa engine

brake.

5) Human Error, faktor ini merupakan penyumbang terbesar

kecelakaan lalu lintas. Beberapa contohnya adalah

memacu kendaraan melampaui kemampuan mengemudi,

mengantuk, reaksi yang berlebihan ketika mobil

mengalami gejala negatif pengedalian seperti limbung,

oversteer maupun understeer. Menurunnya konsentrasi

pengemudi karena sibuk sms, telepon dan makan sambil

mengemudikan kendaraan dijalan raya.

(http://fandimin.blogspot.com/2012/03/20-penyebab-

mobil-mengalami-kecelakaan.html).

Sebab-sebab dari peristiwa lalu lintas jalan, baik yang

mengenai pelanggaran, maupun kecelakaan lalu lintas dapat

diuraikan sebagai berikut :

(a) Keadaan udara dan cuaca;

(b) Keadaan jalan;

(c) Pengemudi;

(d) Orang berjalan kaki;

(e) Penumpang;

(f) Keadaan kendaraan;

(g) Jalan trem atau kereta api;

(h) Benda-benda lain yang merintangi lalu lintas;

(i) Karena hewan;

(j) Bermacam-macam sebab lainnya (M. Karjadi, 1973 : 3).

Seperti yang tercantum di dalam jurnal internasional berjudul

“Human Factor In Traffic Accidents in Lagos, Nigeria” disebutkan

bahwa:

“Of the 25 human factors variables, age, overtaking,

overspeeding, neglect of brake servicing, neglect of tyre care and

religious affiliation significantly contribute to increase in road


commit to user

27

traffic accidents in the metropolis, and significantly cantribute to

increase in road traffic accidents in lagos. Among such are

drinking of alcohol before driving in combinations with old age”.

Yaitu bahwa: “dari 25 variabel faktor manusia, usia,

menyalip, terlalu kencang, mengabaikan servis pada rem,

mengabaikan perawatan ban dan afiliasi agama secara signifikan

berkontribusi terhadap peningkatan kecelakaan lalu lintas jalan di

kota metropolitan, dan secara signifikan berkontribusi terhadap

peningkatan kecelakaan lalu lintas di jalan, antara lain seperti

minum alkohol sebelum mengemudi dan kombinasi usia tua.

4. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

a) Pengertian lalu lintas dan angkutan jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem

yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan jaringan lalu lintas dan

angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan,

pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya (Undang-

Undang RI no. 22 tahun 2009 : 2).

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem

yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya,

yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri di atur di dalam UU

lalu lintas dan angkutan jalan khusunya Pasal 1 ayat (1). Untuk lalu

lintas itu sendiri terbagi atas Laut, darat dan udara. Lalu lintas

sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang di lalui

bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin

roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang

tidak bermesin contohnya sepeda, becak dan lain-lain.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem

transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya


commit to user

28

untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan

kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka

mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Manusia sebagai pengemudi atau pejalan kaki merupakan

unsur utama pelaku lalu lintas, dalam penampilannya dipengaruhi

oleh kondisi psikologi dari masing-masing diri pribadi, terutama

yang menyangkut disiplin dan kondisi fisik dari lingkungan

sekitarnya. Kendaraan sebagai alat angkut mempunyai bentuk,

ukuran dan kemampuan yang bermacam-macam sesuai kebutuhan.

Jaringan jalan sebagai tempat penampungan lalu lintas mempunyai

fungsi dan kondisi yang berbeda-beda mulai dari lebar lajur,

jumlah lajur, daya dukung dan lain-lain. Agar lalu lintas dapat

berjalan dengan lancar, teratur, tertib dan selamat, maka perlu

diatur dan ditata dengan perangkat peraturan yang cocok dan

dilengkapi dengan fasilitas penunjangnya (Hasan Basri, 1993 : 12).

b) Kecelakaan Lalu lintas dan korban kecelakaan Lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang

tidak diduga dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan dengan

atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban

manusia dan atau kerugian harta benda (Undang-Undang RI no. 22

tahun 2009 : 5).

Secara garis besar kecelakaan-kecelakaan lalu lintas

cenderung disebabkan oleh 4 faktor yang saling berkaitan, yakni

faktor-faktor manusia, kendaraan, jalan raya dan lingkungan. Dari

penelitian-penelitian yang telah dilakukan, maka keempat faktor

tersebut, faktor manusia pemakai jalan raya memegang peran

sangat penting. Kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia

pemakai jalan raya merupakan penyebab utama terjadinya

kecelakaan lalu lintas (soerjono soekanto, 1984 : 21).


commit to user

29

Pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmani dan

rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan

kepentingan dan hak asasi yang menderita (M Ali Zaidan, 2008 : 45-

46)

Korban tidak saja dipahami sebagai obyek dari suatu

kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu

mendapat perlindungan secara social dan hukum. pada dasarnya

korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat

yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah

terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan

subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan.

Istilah korban pada saat itu merujuk pada pengertian “setiap

orang, kelompok, atau apapun yang mengalami luka-luka,

kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan

dengan hukum. Penderitaan tersebut bisa berbentuk fisik, psikologi

maupun dalam bentuk ekonomi” (http//www.faculty.ncwc.edu/

toconnor/300/300lect01.htm).

Mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh pembuat

akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dai kelalaian

(delik culpa) (Winarno Budyatmojo, 2009: 122).

Sedangkan untuk pelaku yang menimbulkan suatu kejahatan

baik itu disengaja maupun tidak yang menyebabkan kerugian bagi

orang lain. Pelaku berperan erat akan timbulnya korban, karena

korban akan ada setelah adanya perbuatan yang merugikan yang

dilakukan oleh si pelaku.

5. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

a) Pengertian Putusan Hakim

Putusan menurut buku yang dikeluarkan oleh Kejaksaan

Agung RI 1985 menyatakan putusan adalah “hasil atau kesimpulan


commit to user

30

dari sesuatu yang telah dipertimbangkan atau dinilai dengan

semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun

lisan”(Leden Marpaung, 1992, 406). KUHAP memberikan batasan

tentang Putusan Pengadilan adalah “pernyataan hakim yang

diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa

pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum

dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Ada

pula yang mengartikan putusan sebagai penerjemahan dari kata

vonnis adalah “hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang

pengadilan”.

Beranekaragamnya pengertian mengenai putusan ini

dikarenakan oleh negara Indonesia yang mengadopsi peraturan

perundang-undangan dari bangsa Belanda beserta istilah-istilah

hukumnya, diterjemahkan oleh ahli bahasa dan bukan oleh ahli

hukum. Sehingga hal tersebut mengakibatkan ketidakcermatan

penggunaan istilah-istilah hukum pada saat sekarang ini. Sebagai

contoh yaitu kesalahan menyamakan istilah hukum antara putusan

dan keputusan sebab hal tersebut merupakan sesuatu yang sama

sekali berbeda.(Lilik Mulyadi, 2000 : 145)

b) Dasar-Dasar Penjatuhan Putusan Hakim

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah

masing-masing Hakim Anggota Majelis mengutarakan pendapat

atau pertimbangan-pertimbangan dan keyakinannya atas perkara

tersebut maka dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua

Majelis berusaha agar diperoleh permufakatan bulat (Pasal 182

ayat 2 KUHAP). Dalam hal penjatuhan putusan, sebelumnya harus

dilakukan pembuktian. Pembuktian dalam sidang pengadilan

perkara pidana merupakan hal yang sangat penting oleh karena

tugas utama dari Hakim Acara Pidana adalah untuk mencari dan

menemukan kebenaran materiil.


commit to user

31

Pembuktian di sidang pengadilan untuk dapat menjatuhkan

pidana, sekurang-kurangnya harus ada paling sedikit dua alat bukti

yang sah dan didukung adanya keyakinan hakim. Hal ini tecantum

dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut: “Hakim tidak boleh

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Dari ketentuan pasal tersebut diatas dapat ditarik hal sebagai

berikut:

1) Sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah

menurut undang-undang yang berlaku.

2) Atas dasar alat bukti yang sah tersebut hakim

berkeyakinan bahwa perbuatan pidana telah terjadi dan

terdakwalah yang bersalah.

Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

yaitu berarti merupakan dua diantara alat-alat bukti yang sah

menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

(a) Keterangan saksi

(b) Keterangan ahli

(c) Surat

(d) Petunjuk

(e) Keterangan terdakwa

Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem pembuktian

negatif, yang berarti hanya mengakui alat-alat bukti yang sah yang

tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diluar ketentuan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah.

c) Pertimbangan Hakim

Setiap putusan hakim yang diberikan oleh hakim harus

disertai pertibangan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara


commit to user

32

mengenai dasar pertimbangan mengapa hakim memberikan

putusan yang demikian berdasarkan undang-undang yang ia

gunakan untuk memerikasa tindak pidana tersebut.

Di dalam Pasal 197 butir (1) huruf (d) KUHAP menyatakan

bahwa “hakim sebelum mengambil putusan terlebih dulu

menyusun suatu pertimbangan yang disususn secara ringkas,

mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang

diperoleh dari pemeriksaan yang menjadi dasar penentuan

kesalahan terdakwa”.

d) Bentuk Putusan Hakim dalam kecelakaan Lalu lintas

Peran hakim sangat diperlukan untuk menindak lanjuti

kelalaian ini. Pengemudi kendaraan yang lalai harus dijatuhi sanksi

pidana, dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2009, untuk memberikan efek jera sekaligus

meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian dalam berkendara,

sehingga dapat tercipta keamanan dalam berlalu lintas.

Dalam penjatuhan putusannya agar dapat memberikan

gambaran kepada pengguna jalan pada umumnya dan pengemudi

kendaraan pada khususnya, tentang penerapan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengemudi kendaraan yang lalai.

Dengan harapan dapat mengurangi angka kecelakaan karena

kelalaian pengemudi kendaraan. Sehingga dapat meningkatkan

keamanan berlalu lintas. Adapun bentuk Putusan hakim terhadap

Kelalaian Lalu lintas dapat berupa:

1) Putusan Bebas (vrijspraak)

Dalam praktek pemberian putusan bebas (vrijspraak)

yang berarti bahwa terdakwa tidak secara sah dan

meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana

Culpa (kelalaian Lalu Lintas).

2) Putusan Pelepasan dari segala tuntutan (onslag van alle

rechtsvervolging).


commit to user

33

Putusan Penglepasan dari Segala Tuntutan Hukum dapat

terjadi apabila Majelis Hakim beranggapan bahwa:

(a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang

terbukti secara sah dan menyakinkan, dan

(b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa

perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak

pidana.

3) Putusan Pemidanaan (veroordeling)

Apabila perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah

dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan

tindak pidana.


commit to user

34

a. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Kerangka pemikiran dalam bentuk skema di atas mencoba

memberikan gambaran yang disusun secara sistematis dengan alur berfikir

dalam menjawab penelitian ini. Sebelum memasuki permasalahan yaitu

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

Kelalaian dalam berkendara dijalan raya

Kecelakaan lalu lintas

Penerapan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak

pidana lalu lintas/culpa


commit to user

35

pembahasan penjatuhan putusan hakim Pengadilan Negeri Boyolali

terhadap penerapan Undang-Undang pada perkara tindak pidana culpa

(kelalaian dalam Lalu lintas) diperlukan pembahasan mengenai latar

belakang, pengertian lalu lintas, macam-macam kelalaian, pengertian

hukum pidana, tindak pidana dan putusan hakim.

Setelah adanya pembahasan tersebut maka akan diperoleh suatu

gambaran mengenai masalah penerapan Undang-Undang Lalu lintas pada

putusan dalam perkara tindak pidana culpa (kelalaian dalam Lalu lintas)

yang terjadi khususnya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali.

Kemudian diadakan suatu penelitian hukum untuk mengetahui

pengaturan pemidanaan yang diberikan bagi pelaku tindak pidana culpa

(kelalaian dalam Lalu lintas) dan apa yang menjadi dasar-dasar

pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tersebut. Selain itu dapat

diketahui juga kesesuaian antara peraturan yang digunakan dengan

putusan yang dijatuhkan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan

mengenai upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi

permasalahan yang terjadi.


commit to user

36

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENGATURAN MENGENAI KELALAIAN YANG DILAKUKAN

PENGEMUDI DALAM HUKUM PIDANA

Lalu lintas mempunyai peran dalam mendukung pembangunan dan

integrasi nasional untuk mewujudkan suatu kesejahteraan umum,

sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia tahun 1945. Untuk mewujudkan suatu ketertiban, kesejahteraan

dan keamanan lalu lintas perlu adanya pengembangan potensi dan

perannya sebagai sistem Transpotasi nasional. Upaya ini diwujudkan

dalam mendukung pembangunan ekonomi serta akuntabilitas dalam

pembangunan Negara.

Seiring meningkatanya suatu kebutuhan dalam masyarakat

Indonesia akan kendaraan bermotor, maka sangat berpengaruh pada ruang

lalu lintas jalan dimana hukum mempunyai peranan penting dalam

mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin

banyaknya kendaraan bermotor dijalan raya maka, terciptalah suatu

ketidak patuhan akan hukum yang berlaku karena faktor kebutuhan dan

kepentingan masing-masing individulah yang berbeda untuk melakukan

suatu kegiatan dalam kehidupannya. Dari bermacam-macam ketidak

patuhan akan peraturan itulah yang menyebabkan timbulnya suatu

kecelakaan dalam lalu lintas. Dari berbagai kejadian kecelakaan dapat

disimpulkan bahwa faktor kelelahan dan kurang berhati-hatinya

pengemudi yang memicu terjadinya kecelakaan. Penyebab utama

terjadinya kecelakaan lalu lintas terjadi karena pola pikir dan tingkah laku

para pengendara kendaraan bermotor saat berkendara.

Seperti yang tercantum di dalam jurnal internasional berjudul

“Insight into the nature of road accidents from data on injured and dead”

disebutkan bahwa:


commit to user

37

“Spending is considered to be the main cause of accidents.

However, in the Hills there are rewer collision-related accidents, and

major damage is caused by vehicles falling off the road. Trucks (goods

carriers) are most frequently in volvend in road accidents, but in the Hills

the jeep (a popular made of public transport) is the major culprit for most

accidents must accidents are observed to take place during the night”.

Yaitu bahwa: Mempercepat dianggap penyebab utama kecelakaan.

Namun, di perbukitan ada kurang tabrakan kecelakaan, dan kerusakan

utama adalah disebabkan oleh kendaraan jatuh dari jalan. Truk (barang

pembawa) adalah yang paling sering terjadi kecelakaan di jalan, tetapi di

perbukitan lebih popular jip yang sering terjadi kecelakaan. Hal ini

kebanyakan terjadi pada malam hari.

Selain kecerobohan pengemudi juga tidak jarang menimbulkan

korban luka-luka maupun meninggal dunia. Hal ini dapat dihindarai

apabila para pengguna jalan berperilaku disiplin, sopan dan saling

menghormati. Yang mana penggunaan jalan tersebut di atur dalam

Undang-Undang lalu lintas.

1. Pengaturan kelalaian lalu lintas pada KUHP

Bagi orang yang melanggar ketentuan khususnya mengenai

kelalaian atau kealpaan dalam berlalu lintas di Indonesia sendiri pada

dasarnya telah dijumpai dalam KUHP dan Undang-Undang RI nomor

22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini

menunjukkan bahwa pada dasarnya bagi pelanggar undang-undang itu

sudah diatur mengenai apa yang menjadi ruang lingkup dari kelalaian

maupun kealpaan yang terjadi dalam berlalu lintas. Dalam

pengaturannya ada 2 dasar yang digunakan dalam menjatuhkan

hukuman yaitu:

a) Seperti dalam KUHP mengenai kelalaian atau kealpaan dalam lalu

lintas diatur pada pasal:

1) Pasal 359, yang berbunyi:


commit to user

38

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang

lain, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau

kurungan paling lama satu tahun”.


“ayat (1), Barang siapa karena kealpaanya menyebabkan orang

lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara

paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

“ayat (2),Barang siapa karena kealpaanya menyebabkan orang

lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau

halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama

waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama

Sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau

denda paling tinggi tiga ratus rupiah”. dan,


“Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan

dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana

ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut

haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan

kejahatan dan Hakim dapat memerintahkan supaya putusan

diumumkan”.

Penjelasan dan analisis pasal dalam KUHP

Jika dilihat pada Pasal 359 tentu tidak ditegaskan bahwa tidak

adanya ketentuan mengenai penggolongan jenis korban dari

kecelakaan yang terjadi. Jadi didalam Pasal 359 hanya mengatur

korban yang karena kealpaan tersebut menyebabkan matinya orang

lain dari peristiwa kecelakaan yang telah terjadi. Jika di cermati dalam

pasal ini juga tidak mengatur jelas bagi kerusakan benda atau ganti

rugi denda dari sebab akibat yang timbul dari kecelakaan. Seharusnya

dalam pengaturannya pasal ini dapat diperjelas mengenai ketentuan

denda dari akibat yang ditimbulkan pada kecelakaan tersebut. Padahal

pada kenyataannya banyak terjadi pada proses hukumnya pihak dari


commit to user

39

korban meminta ganti rugi denda yang harus diberikan kepada korban

untuk membantu administrasi pada pihak korban dalam akibat yang

timbul dari kecelakaan yang terjadi. Sehingga dalam penerapannya

kurang lengkap dan tidak ada batasan denda yang diajukan dari pihak

korban, sehingga perlindungan bagi korban dirasa kurang.

Pada Pasal 360 dalam pengaturannya selain tidak adanya

pengaturan denda pada pasal tersebut juga pada ayat (1) hanya

mengatur korban yang menderita luka berat saja. Sebaiknya dalam ayat

ini memuat lengkap mengenai akibat yang timbul dari kecelakaan

dengan korban luka ringan dan kerugian benda atau barang. Pada ayat

(2) lebih bersifat meminta pertanggung jawaban atas kecelakaan yang

terjadi yang mengakibatkan dirinya luka (mengalami kerugian dari

akibat terjadinya kecelakaan itu), sehingga tidak dapat melakukan

kegiatan yang biasanya dilakukan sebagaimana mestinya. Sebaiknya

pada ayat (1) juga memuat ketentuan seperti pada ayat (2) dengan

kelengkapan ketentuan denda yang apabila dibebani atas akibat yang

timbul dari kecelakaan itu. Pada intinya pasal ini secara umum memuat

ketentuan dari akibat kelalaian yang terjadi yang mengakibatkan

korban luka berat. Yang masuk dalam kategori luka berat di tentukan

dalam Pasal 90 KUHP yaitu:

(1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan

akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya

maut.

(2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas,

jabatan atau pekerjan pencaharian.

(3) Kehilangan salah satu panca indera.

(4) Mendapat cacat berat.

(5) Menderita sakit lumpuh.

(6) Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih.

(7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.


commit to user

40

Perbedaan pokok antara Pasal 359 dan 360 ayat (1) KUHP adalah

tentang akibatnya atau korbannya. Pasal 359 korbannya mati,

sedangkan Pasal 360 ayat (1) korbannya luka berat. Tindak pidana ini

termasuk kejahatan yang berunsurkan kealpaan sebagaimana

dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut diatas.

Perumusan kedua pasal tesebut di atas setelah mengalami

perubahan oleh Undang-Undang No.1 tahun 1960 LN. No.1 tahun

1960 pemecahan Pasal 360 menjadi dua ayat yaitu ayat (1)

merumuskan luka berat dan ayat(2) merumuskan yang tidak termasuk

luka berat.

Dalam perumusan terjemahan kedua pasal tersebut, ternyata pada

Pasal 359 KUHP ancaman pidananya dinaikan dari satu tahun menjadi

lima tahun pidana penjara dan kurungan dari Sembilan bulan menjadi

satu tahun, sedangkan Pasal 360 KUHP sebelum diadakan perubahan

hanya terdiri atas satu ayat denagn tidak membedakan antara luka berat

dan yang bukan luka berat dan diancam pidana sama. Kemudian

diubah terdiri atas dua ayat seperti tersebut di atas pada Pasal 360.

Alasan pemberatan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang

berunsur kelalaian atau kealpaan terutama yang berakibat korban mati

atau menderita luka berat adalah sebagai berikut:

Sudah lama dirasakan perlu adanya tindakan tegas terhadap

keteledoran orang yang menyebabkan orang mati atau luka berat

teristimewa terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena

kelalaiannya atau sifatnya kurang mengindahkan nilai jiwa sesame

manusia, menyebabkan terjadinya kecelakaan-kecelakaan lalu lintas

berupa tubruk-tubrukan, terjerumusnya kendaraan dalam jurang atau

kali, atau bergulingnya kendaraan karena terlampau banyaknya muatan

berupa barang atau orang atau karena putus asanya atau kebakaran

karena kurang perawatan atau penelitian sebelum menegmudikan

kendaraan itu, yang semuanya itu meminta korban manusia. Rupanya

ancaman hukuman penjara atau kurungan yang terdapat pada Pasal 359


commit to user

41

dan 360 KUHP itu tidak cukup merupakan kekangan, sedang kalau

hukuman dijatuhkan meskipun berat, sering dirasakan tidak setimpal

dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga ancaman itu harus di

perberat.

Prof.Dr.H.Iswanto,SH berpendapat mengenai ancaman pidana

terhadap kejahatan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 359 KUHP

dan Pasal 360 ayat (1) KUHP selain bertentanagan dengan teori pidana

modern yaitu pidana yang menekankan pada pembinaan bukan pada

pembalasan terpidana, juga dalam praktik Peradilan Indonesia

terutama dalam tindak pidana lalu lintas jalan para hakim sebagian

terbesar menjatuhkan pidana maksimum 12 bulan. Pada waktu

sekarang teori pembalasan pidana bagi terpidana menjadi tidak penting

lagi dengan dianutnya teori hukum pidana modern. Para terpidana

dipersiapkan untuk menjadi anggota masyatakat yang baik, sehingga

diharapkan tidak akanmelakukan kejahatan lagi. Pandangan tersebut

dapat di khawatirkan jikan terpidana yang karena kesalahannya

(kelalaiannya) menyebabkan mati atau luka berat orang lain, setelah

kluar dari penjara akan menjadi jahat, padahal sebelumnya adalah

orang yang baik.

Pasal 361 dalam pengaturannya merupakan pertanggung jawaban

diri dalam pelanggaran tersebut. Sehingga tidak dapat menghindari

dari akibat yang di timbulkan karena alasan pekerjaan karena kurang

berhati-hati dalam menjalankan tugas ataupun adanya unsur

kesengajaan. jadi, di pasal ini lebih meminta pertanggung jawaban

setelah terjadi kecelakaan itu, yang mengakibatkan kerugian dalam

melakukan pekerjaannya sehari-hari yang dilakukan korban

kecelakaan tersebut (akibat yang ditimbulkan setelah peristiwa

kecelakaan terjadi).

2. Pengaturan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009


commit to user

42

Sedangkan pada Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009

tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai kecelakaan lalu lintas

diatur mulai Pasal 226 sampai Pasal 326. Dalam pengaturanya pada

Undang-Undang ini lebih jelas dibandingakan dengan KUHP, seperti

dalam Pasal 229 diatur mengenai penggolongan dan penanganan

perkara kecelakaan lalu lintas yang didalamnya digolongkan

kecelakaan ringan, kecelakaan sedang, dan kecelakaan jenis berat.

Kecelakaan seperti jenis ringan merupakan kecelakaan yang

mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, kemudian

kecelakaan jenis sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan

luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang. Sedangkan yang

dimaksud dengan kecelakaan jenis berat merupakan kecelakaan yang

mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Pada kelalaian atau kealpaan dalam lalu lintas pada Undang-

Undang nomor 22 tahun 2009 diatur dalam Pasal 310, yang di dalam

pengaturannya mempuyai keterkaitan dengan Pasal 229. karena di

dalam Pasal 229 mengatur mengenai penggolongan seperti tersebut

diatas. pada Pasal 310 ayat (1) mengatur pada intinya mengenai

kecelakaan kategori rimgam di hukum dengan pidana penjara paling

lama enam bulan atau denda paling banyak satu juta rupiah.

Pada ayat (2) pada Pasal 310 mengatur mengenai kecelakaan

jenis sedang dengan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun dan

denda paling banyak dua juta rupiah. Yang dimaksud kecelakaan jenis

ringan dengan korban luka ringan dan kerusakan barang.

Didalam ayat (3) lebih mengatur pada jenis kecelakaan lalu lintas

dengan korban luka berat dengan ancaman pidana penjara paling lama

lima tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Sedangkan

pada ayat terakhir ayat (4) mengatur mengenai kecelakaan yang

mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman pidana

penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak dua belas

juta rupiah.


commit to user

43

Penjelasan dan analisis Undang-Undang lalu lintas

Di dalam Pasal 310 ini dinilai lebih luas dalam memberikan

ketentuan dalam setiap ayat pada pasal tersebut. Sehingga dinilai lebih

jelas apa yang seharusnya dibebankan kepada terdakwa atas perbuatan

yang telah dilakukan dengan menimbulkan korban ataupun kerugian

pada pihak korban. Selain itu adanya suatu penggolongan jenis

kerugian yang di derita korban kecelakaan, sehingga di nilai lebih

lengkap pengaturanya. Secara umum dari analisis diatas pengaturan

pidana pada kecelakaan lalu lintas khususnya mengenai kelalaian

dalam pengaturannya sudah jelas dan sanksi pidananya juga sudah di

tentukan pada KUHP maupun Undang-Undang nomor 22 tahun 2009.

Dalam penerapannya secara lebih jelas sudah di golongkan pada

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, jadi apa yang menjadi

golongan tersebut tergantung pada pelanggaran dan korban kecelakaan

lalu lintas.

Dalam kenyataan pada sekarang ini setelah adanya Undang-

Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

dirasa lebih efektif dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya.

Karena, dalam pengaturannya lebih spesifik dalam pelanggaran yang

terdapat dalam Undang-Undang itu beserta sanksi pidananya yang

lebih efektif dan dirasa dapat menimbulkan efek jera bagi pengguna

jalan agar lebih ber hati-hati dan berperilaku tertib di jalan raya. Sebab,

berperilaku tertib dari kesadaran masyarakat dapat mengurangi angka

pelanggaran dalam lalu lintas dan tidak mengganggu kenyamanan

pengendara lain maupun pengguna jalan lain dalam kepentingan

bersama.

3. Kealpaan termasuk dalam perbuatan pidana (delik) culpa

Apabila dikaitkan dengan macam-macam tindak pidana, maka

perbuatan pidana seperti kelalaian dalam lalu lintas baik yang

ketentuannya melanggar KUHP maupun Undang-Undang lalu lintas


commit to user

44

dengan melakukan perbuatan yang menimbulkan peristiwa pidana atau

perbuatan melanggar hukum pidana tergolong pada jenis perbuatan

pidana (delik) culpa. Yang dimaksud delik culpa adalah suatu

perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaanya

mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Dalam terjadinya delik

culpa ada unsur faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga

terjadinya akibat dari perbuatanya itu atau pelaku kurang berhati-hati.

Sedangkan dari bermacam-macam kejadian kecelakaan dapat

disimpulkan bahwa faktor kelelahan serta kurang berhati-hatinya

pengemudi yang memicu terjadinya kecelakaan. Maka kealpaan dalam

lalu lintas yang menimbulka kerusakan benda maupun menimbulkan

korban itulah termasuk dalam perbutan pidana (delik) culpa.

Semua pelanggaran baik kesengajaan atau kealpaan yang ada

pada KUHP maupun Undang-Undang lalu lintas yang menimbulkan

kerugian pada orang lain yang di golongakan akibat ringan, sedang

maupun berat pada terjadinya kecelakaan termasuk dalam perbuatan

pidana (delik) culpa. Jadi semua pelanggaran lalu lintas mengenai

kealpaan tergolong pada jenis delik culpa dengan ketentuan sanksi

yang terdapat pada KUHP maupun Undang-Undang nomor 22 tahun

2009.

4. Adapun Hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

pidana

Dalam KUHP menentukan bahwa anak-anak dibawah umur 10

tahun tidak dapat di kenai pidana. Tetapi ada pembaharuan dalam pasal

ini bahwa terhadap anak dibawah 10 tahun di harapkan untuk

diberikan tindakan. Selain itu bagi mereka yang tidak dapat untuk

dimintakan pertanggungjawaban, seperti dalam pasal 44 KUHP yang

didalamnya berlaku bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang

tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena


commit to user

45

jiwanya cacat dalam tubuhnya, atau terganggu karena penyakit, tidak

dipidana.

Jadi terlihat bahwa KUHP tidak diberi batasan/pengertian tentang

apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab. Secara

formal-konseptual KUHP tidak memberikan batasan atau pengertian

tentang persoalan tersebut. KUHP hanyalah memberikan batasan

kapan dalam diri seseorang itu dianggap tidak ada kemampuan

bertanggungjawab, tidak memberi batasan kapan dalam diri seseorang

itu dianggap ada kemampuan bertanggungjawab.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menangani Perkara Kelalaian Dalam

Berkendara Yang Dilakukan Sopir Tersebut Di Dalam Putusan

Perkara Nomor 216/ Pid.B/ 2011/ PN. Bi

1. Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 216/ Pid.B/ 2011/ PN. Bi

P U T U S A N

Nomor: 216 / Pid.B / 2011 / PN.Bi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO YULIANTO BIN MUH ZAENURI;

Tempat Lahir : Semarang;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/ 12 Juli 1978;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;


commit to user

46

Tempat Tinggal : Kp. Jolotundo RT.03/02 Kel. Sambirejo, Kec.

Gayamsari, Kota Semarang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMP tidak lulus;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Boyolali berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 02

Nopember 2011;

2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak 03 Nopember 2011 sampai dengan

tanggal 12 Desember 2011 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2011 sampai dengan 25

Desember 2011;

4. Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai

dengan tanggal 24 Januari 2012 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, sejak tanggal 25

Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Maret 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/ Penasehat Hukum, meskipun

Majelis Hakim telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat

Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terkait dengan

perkara. Ini;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mengamati dan memperhatikan barang bukti yang diajukan

dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan

sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO YULIANTO BIN M. ZAENURI terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana


commit to user

47

sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (3) UU RI nomor 22 tahun 2009

tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal 229 ayat (4) UU RI nomor

22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, EKO YULIANTO BIN M.

ZAENURI dengan pidana penjara selama I (satu) tahun dan 6 (enam)

bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa. :

- 1 (satu) buah KBM Toyota Yaris Nopol : H-8612-GA;

- 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Yaris Nopol : H-8612-GA

masingmasing dikembalikan kepada pemilik rental Nuria Jaya Abadi

yaitu sdr. MUHAMMAD NUROHIM, SH.MH;

- 1 (satu) lembar SIM an.EKO YULIANTO dikembalikan kepada

Terdakwa EKO YULIANTO BIN M. ZAENURI

4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 2.000,- (dua, ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan terhadap

tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya memohon agar

Majelis Hakim memberikan keringanan Hukuman dengan alasan bahwa

Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak

akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas

permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

tuntutannya semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa

atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap

pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan

No. Reg.Perkara PDM– 122/Byl/Epp.2/12/2011, tertanggal 13 Desember 2011

yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa EKO YULIANTO BIN M. ZAENURI pada hari

Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 11.20 WIB atau setidak-tidaknya


commit to user

48

pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2011 bertempat di jalan umum, Solo-

Semarang tepatnya disebelah barat SPBU Mojosongo, Dk.Tegawire RT.01/09

Ds/Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, mengemudikan

kendaraan yang karena, kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

dengan korban luka berat, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara

sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 11.20 WIB

terdakwa mengemudikan kendaraan jenis Toyota Yaris Nopol : H-8612-GA

berjalan dari arah timur ke barat (arah Solo ke Semarang) dengan kecepatan

60 km/jam persnelling 4 (empat), sesampainya di Jalan umum Solo-Semarang

tepatnya disebelah barat SPBU Mojosongo, Dk. Tegawire RT.01/09 Ds/Kec.

Mojosongo, Kab. Boyolali dengan keadaan jalan lurus beraspal kering, jalan

dibagi dua jalur dibatasi median jalan, arus lalu lintas sedang, pandangan

bebas tidak terhalang apapun, cuaca cerah, tiba-tiba ada 2 (dua) orang anak

kecil yaitu saksi korban Bayu Aji Kurniawan bin Harsono dengan saksi Ervan

Tri Indrianto bin Laminu yang sedang menyeberang jalan dari arah Selatan

kearah utara;

- Bahwa karena terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya kurang hati-

hati, tidak membunyikan klakson, tidak berusaha mengerem kendaraannya,

dan tidak mengutamakan pejalan kaki maka ketika melihat saksi korban dan

saksi Ervan Tri Indrianto bin Laminu sedang menyeberang jalan dan pada

saat saksi korban yang sedang berjalan dibelakangnya saksi ErvanTri

Indrianto langsung tertabrak oleh mobil Toyota Yaris Nopol : H-8612-GA

yang sedang dikemudikan Terdakwa;

- Bahwa perkenaan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan saksi

korban adalah di bagian depan kiri sedangkan saksi korban pada bagian

sebelah kanan; Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban Bayu Aji

Kurniawan mengalami luka pada bagian wajah kiri banyak mengeluarkan

darah dan tidak sadarkan diri, kemudian saksi korban dibawa ke RSUD

Pandan Aran Kab. Boyolali tetapi karena kondisi saksi korban pada waktu itu


commit to user

49

kritis, kemudian saksi korban di rujuk ke Rumah Sakit Panti Waluyo,

Surakarta untuk dilakukan operasi otak tahap pertama sehingga saksi korban

harus opname selama 11 (sebelas) hari, kemudian pada tanggal 03 Oktober

2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011 saksi korban opname lagi di

rumah sakit Panti waluyo Surakarta untuk operasi otak tahap kedua, sesuai

dengan visum et Repertum nomor : 904/PW/P/X/2011 yang ditandatangani

oleh dr. Widjono, Sp.BS dengan diketahui oleh direktur Rumah Sakit Panti

WaIuyo, Surakarta Dr.T.Soebroto, M.Kes dengan hasil pemeriksaan pada

tanggal 23 Agustus 2011 didapatkan :

- Kesadaran : tidak sadar;

- Gangguan kemampuan berbicara;

- Anggota gerak atas kanan lemah;

- CT SCAN (foto otak) : perdarahan dipermukaan otak bagian samping

depan kiri (Pendarahan Subdoral Acut);

- Dilakukan operasi otak untuk membersihkan bekuan darah

Kesimpulan : Pendarahan Otak

· Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI

Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo pasal ayat (4)

UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

dipersidangan telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dimana saksi-saksi tersebut

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BAYU AJI KURNIAWAN Bin HARSONO (alm) tidak disumpah

yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekitar jam 11.20

WIB bertempat di jalan umum Solo – Semarang tertabrak oleh mobil Yaris

berwarna putih yang dikemudikan terdakwa;

- Bahwa saksi pada saat itu mau menyeberang bersama dengan Irvan Tri

Indiarto untuk main Playstation setelah pulang sekolah;


commit to user

50

- Bahwa setelah Irvan berhasil menyeberang, saksi kemudian menyusul

untuk menyeberang lulu tertabrak oleh terdakwa;

- Bahwa saksi sebelumnya melihat ada 2 mobil tetapi masih jauh salah

satunya berwarna putih, saksi tidak mendengar suara klakson, cuaca terang

dan jalanan lurus;

- Bahwa saksi kemudian dioperasi kepalanya di rumah sakit Panti Waluyo

Surakarta selama 2 kali, sekarang sudah sembuh tetapi nilai saksi jelek

karena susah belajar dan lama tidak masuk sekolah;

- Bahwa saksi selama 1 (satu) tahun ini tidak boleh bermain sepakbola,

basket dan volly;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi YANTUT AGUNG HARYANTO, disumpah yang pada pokoknya

menerangkan

- Bahwa pada saat kejadian korban Bayu Aji Kurniawan yang merupakan

keponakan saksi tertabrak mobil Yaris yang dikemudikan oleh terdakwa

pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011, saat itu saksi berada di Klaten;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian diberitahu oleh staf saksi melalui

telepon;

- Bahwa saksi kemudian ke Rumah Sakit Pandanaran Boyolali dan melihat

korban tidak sadarkan diri, bagian pelipis memar, tangan lecet dan setelah

diperiksa ternyata ada pendarahan diotak dan selanjutnya dirujuk ke RS

Panti Waluyo Surakarta;

- Bahwa korban kemudian dilakukan operasi lepas tempurung, selang 2

minggu dipasang lagi tempurungnya dan setelah 4 kali kontrol setiap

minggu korban sudah sembuh;

- Bahwa korban sekarang tidak mengalami pusing tetapi tidak boleh

bermain olahraga basket, volly, sepakbola selama satu tahun;

- Bahwa biaya pengobatan menghabiskan sekitar Rp. 20.000.000,- dan

terdakwa belum ada membantu biaya pengobatan korban;


commit to user

51

- Bahwa terdakwa pernah datang membesuk korban di rumah sakit dan

pernah minta damai tetapi saksi belum bisa mengambil keputusan karena

korban masih dirawat;

- Bahwa setelah satu minggu kemudian terdakwa datang lagi, saksi meminta

bantuan biaya kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

rupiah) dan terdakwa menyanggupi separuhnya sebesar Rp. 9.000.000,-

(sembilan juta rupiah) tetapi sampai sekarang tidak ada realisasinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa

menyatakan pada saat dirumah sakit memberi bantuan satu juta rupiah tetapi

ditolak dan atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tidak tahu ;

3. Saksi UDDY KISHARDIYANTO Bin ANGGO (alm), disumpah yang pada

pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi berada di warung milik mas Totok pada saat kejadian

kecelakaan lalu lintas di jalan raya Solo Boyolali KM 2 antara mobil Yaris

warna putih yang dikemudikan terdakwa menabrak Bayu;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya tetapi mendengar suara kecelakaan

tersebut kemudian saksi mendatangi tempat kejadian dan melihat Bayu

dalam kondisi tengkurap tidak sadarkan diri yang selanjutnya diangkat

oleh terdakwa;

- Bahwa saksi diminta oleh terdakwa untuk menemani terdakwa mengantar

korban ke rumah sakit Pandanaran;

- Bahwa sebelum kecelakaan saksi tidak mendengar suara klakson,

pengereman dan jalan lurus tidak ada penghalang;

- Bahwa setelah keluarga korban datang, saksi selanjutnya pulang ke rumah;



4. Saksi AGUS SUPRASIS Bin SUKEMI, disumpah pada pokoknya

menerangkan

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas antara

mobil Yaris yang dikemudikan terdakwa menabrak korban anak kecil

bemama Bayu;


commit to user

52

- Bahwa saksi mengetahui ada kecelakaan karena ditelpon warga dan

selanjutnya saksi datang ke TKP di Jln. Raya Solo – Semarang tepatnya di

Tegal Wire depan SPBU Mojosongo tetapi korban sudah tidak ada dan

sudah dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa saksi kemudian ke rumah sakit melihat korban luka di kepala dan

selanjutnya saksi melakukan olah TKP dengan terdakwa dan tidak melihat

ada bekas rem;

- Bahwa saksi selanjutnya membawa terdakwa ke kantor polisi dan

menahan mobil, SIM, STNK dan KTP terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa

membenarkannya ;

5. Saksi SUM SUKOWATI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada

bulan Agustus 2011 di jalan raya Solo – Semarang tepatnya di Mojosongo

karena saksi berada di warung dekat tempat kejadian yang jaraknya sekitar

sepuluh meter;

- Bahwa kecelakaan tersebut antara mobil menabrak seorang anak;

- Bahwa saksi tidak mendekat ke korban tetapi hanya melihat anak kecil

tengkurap didepan mobil yang menabrak dan kemudian sopir yang

menabrak tersebut mengangkat dan membawa korban ke rumah sakit

dengan ditemani Pak Udi;

- Bahwa di tempat kejadian saksi tidak melihat ada darah, tidak mendengar

suara rem dan suara klakson;

- Bahwa lalu lintas pada saat itu tidak begitu ramai, cuaca cerah, jalanan

aspal bagus tidak licin dan tidak ada penghalang pandangan;



6. Saksi ERVAN TRI INDRIANTO dibacakan dipersidangan yang pada

pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi ingat kejadian kecelakaan lalu lintas antara Toyota Yaris

dengan pejalan kaki terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011


commit to user

53

sekira jam 11.00 WIB di jalan umum Solo – Semarang;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi bersama teman saksi yang

bernama Bayu mau menyeberang jalan untuk main playstation;

- Bahwa saksi menyeberang terlebih dahulu baru Bayu ikut menyeberang;

- Bahwa setahun saksi mobil Toyota Yaris berjalan dari arah timur ke barat

dan saksi tidak melihat ada kendaraan lain selain mobil Toyota Yaris yang

menabrak teman saksi;

- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson maupun suara rem mobil

tersebut;



Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah

mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan

sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 terdakwa mengemudikan

mobil Toyota Yaris bersama teman terdakwa yang bernama Tarjimin sekira

pukul 11.00 WIB dari arah Solo mau ke Semarang;

- Bahwa ketika sampai di depan pom bensin Mojosongo tiba-tiba ada anak

kecil menyeberang sehingga anak kecil tersebut tertabrak oleh terdakwa;

- Bahwa kecepatan mobil terdakwa sekitar 60 km/jam;

- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan terdakwa melihat anak kecil

menyeberang dimana saat itu ada mobil lain yang menyalip mobil terdakwa

sehingga membuat terdakwa kaget, dan saat terdakwa berbicara tentang

kekagetan terdakwa kepada teman terdakwa tiba-tiba mobil terdakwa telah

menabrak seorang anak kecil yang menyeberang;

- Bahwa terdakwa kemudian turun dari mobil dan mengangkat anak tersebut

untuk dibawa ke rumah sakit Pandanaran Boyolali dengan ditemani satu

orang yang ada di lokasi kejadian;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang satu juta kepada keluarga korban

tetapi tidak diterima;


commit to user

54

- Bahwa keluarga korban meminta uang Rp. 20.000.000,- tetapi terdakwa

menyanggupi sebesar Sembilan juta rupiah tetapi terdakwa tidak bisa

memenuhi karena terdakwa tidak mempunyai uang;

- Bahwa terdakwa sebagai pengemudi sudah sekitar tiga tahunan dan

mempunyai SIM A;

- Bahwa terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan terdakwa

mengerem secara mendadak pada saat sudah menabrak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula

mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KBM Toyota Yaris Nopol: H-8612-GA;

- 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Yaris Nopol : H-8612-GA

- 1 (satu) lembar SIM an.EKO YULIANTO

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah

menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti

tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

terdakwa dan bukti Surat Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling

bersesuaian, diperkuat pula dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan

maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 11.20

WIB terdakwa mengemudikan kendaraan jenis Toyota Yaris Nopol : H-8612-

GA dengan teman terdakwa berjalan dari arah timur ke barat (arah Solo ke

Semarang) dengan kecepatan 60 km/jam persnelling 4 (empat), sesampainya

di Jalan umum Solo – Semarang tepatnya disebelah barat SPBU Mojosongo,

Dk. Tegawire RT.01/09 Ds/Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali terdakwa

menabrak saksi korban Bayu Aji Kurniawan bin Harsono;

- Bahwa benar pada saat sebelum kejadian kecelakaan tersebut terdakwa

melihat anak kecil menyeberang dimana saat itu ada mobil lain yang

menyalip mobil terdakwa sehingga membuat terdakwa kaget, dan saat

terdakwa berbicara tentang kekagetan terdakwa kepada teman terdakwa, tiba-

tiba mobil terdakwa telah menabrak saksi korban Bayu Aji Kurniawan bin


commit to user

55

Harsono;

- Bahwa benar kondisi jalan lurus beraspal kering, jalan dibagi dua jalur

dibatasi median jalan, arus lalu lintas sedang, pandangan bebas tidak

terhalang apapun, dan cuaca cerah;

- Bahwa benar terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya pada saat melihat

anak kecil menyeberang, tidak membunyikan klakson, tidak berusaha

mengerem kendaraannya sehingga akhirnya menabrak saksi korban Bayu Aji

Kurniawan bin Harsono;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban Bayu Aji Kurniawan

mengalami luka pada bagian wajah kiri banyak mengeluarkan darah dan tidak

sadarkan diri, kemudian saksi korban dibawa terdakwa dengan ditemani saksi

Uddi Krishardiyanto ke RSUD Pandanaran Kab. Boyolali tetapi karena

kondisi saksi korban pada waktu itu cukup parah, kemudian saksi korban di

rujuk ke Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta untuk dilakukan operasi otak

tahap pertama sehingga saksi korban harus opname selama 11 (sebelas) hari,

kemudian pada tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober

2011 saksi korban opname lagi di rumah sakit Panti Waluyo Surakarta untuk

operasi otak tahap kedua, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum nomor :

904/PW/P/X/2011 yang ditandatangani oleh dr. Widjono, Sp.BS dengan

diketahui oleh direktur Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta Dr.T.Soebroto,

M.Kes dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 23 Agustus 2011 didapatkan

kesimpulan terjadi pendarahan otak.

- Bahwa benar keluarga korban meminta bantuan terdakwa biaya pengobatan

sebesar Rp. 20.000.000,- dan terdakwa menyanggupi sebesar Rp. 9.000.000,-

tetapi sampai perkara ini disidangkan terdakwa belum memberikan bantuan

tersebut;

- Bahwa benar terdakwa baru ditahan tanggal 14 Oktober 2011 karena

terdakwa 3 kali pergi ke Jakarta untuk mengantarkan tamu dan tidak

melaksanakan kewajibannya untuk wajib lapor di kepolisian;


commit to user

56

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala

sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan

dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan

fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi dan keterangan terdakwa

dipersidangan, diperkuat dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan

apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana

yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan

Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman pada "Asas Minimal

Pembuktian" (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk itu juga akan diterapkan alat-

alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bersalah melakukan tindak

pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 tahun 2009

tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo Pasal 229 ayat (4) UURI Nomor 22 tahun

2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan maka terlebih dahulu harus dipenuhi

unsur-unsur pasal tersebut, yaitu;

1. Setiap Orang;

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

mengakibatkan kecelakaan lalulintas;

3. Dengan korban luka berat;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah menunjuk

subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana

dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa EKO

YULIANTO Bin MUH. ZAENURI yang diminta pertanggungjawabannya atas

perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan dipersidangan

ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan

Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa


commit to user

57

adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan

demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi :

Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

mengakibatkan kecelakaan lalulintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam

Pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan

angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik

berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi dalam Pasal 1

angka 23 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan

jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah

memiliki Surat Ijin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalulintas dalam

pasal 1 angka 24 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan

angkutan jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak

disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang

mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa kelalaian disamakan pengertiannya dengan kealpaan

yaitu bahwa suatu peristiwa pidana semestinya tidak terjadi andaikata terdakwa

dapat mengantisipasi atau menduga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi

apabila perbuatan itu tetap dijalankan tetapi terdakwa tidak melakukan tindakan

tersebut untuk menghindari peristiwa pidana itu. Untuk adanya unsur kelalaian

menurut ilmu pengetahuan hukum haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan:

1. Perbuatan yang dilakukan si pelaku merupakan perbuatan yang tidak atau

kurang hati-hati.

2. Si pelaku harus membayangkan akibat yang timbul dari perbuatan yang

kurang hati-hati itu.


commit to user

58

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap

dipersidangan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira pukul 11.20 WIB

terdakwa mengemudikan kendaraan jenis Toyota Yaris Nopol : H-8612-GA

dengan teman terdakwa berjalan dari arah timur ke barat (arah Solo ke Semarang)

dengan kecepatan 60 km/jam persnelling 4 (empat), sesampainya di Jalan umum

Solo – Semarang tepatnya disebelah barat SPBU Mojosongo, Dk. Tegawire

RT.01/09 Ds/Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali terdakwa melihat anak kecil

menyeberang dimana saat itu ada mobil lain yang menyalip mobil terdakwa

sehingga membuat terdakwa kaget, dan saat terdakwa berbicara tentang kekagetan

terdakwa kepada teman terdakwa tersebut tiba-tiba mobil terdakwa telah

menabrak saksi korban Bayu Aji Kurniawan bin Harsono;

Menimbang, bahwa kondisi jalan lurus beraspal kering, jalan dibagi dua

jalur dibatasi median jalan, arus lalu lintas sedang, pandangan bebas tidak

terhalang apapun, dan cuaca cerah;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya pada

saat melihat anak kecil menyeberang, tidak membunyikan klakson, tidak berusaha

mengerem kendaraannya sehingga akhirnya menabrak saksi korban Bayu Aji


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat

Toyota Yaris dengan Nopol H-8612-GA termasuk dalam kategori kendaraan

bermotor yang dimaksud dalam pasal 1 angka 8 yaitu kendaraan yang digerakkan

oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Demikian pula dengan Terdakwa termasuk dalam kategori pengertian pengemudi

yang dimaksud dalam pasal 1 angka 23 karena terdakwa dalam mengemudikan

kendaraan bermotor di jalan telah memiliki Surat Ijin Mengemudi / SIM A;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

kelalaian dari Terdakwa sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan lalulintas

yaitu pada saat terdakwa melihat anak kecil sedang menyeberang dan mobil

terdakwa disalip oleh mobil lain terdakwa kaget dan kemudian membicarakan

kekagetannya tersebut kepada teman terdakwa yang duduk disamping terdakwa;


commit to user

59

Menimbang, bahwa adalah suatu sikap kehati-hatian dari seorang

pengemudi ketika mengemudikan kendaraannya di sebuah jalan umum dengan

kecepatan 60 km/jam dan melihat ada anak kecil menyeberang maka terdakwa

seharusnya mengurangi kecepatannya dengan melakukan pengereman atau

membunyikan klakson serta tetap konsentrasi melihat kearah depan sehingga

dapat menghindari/mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di

persidangan, bahwa terdakwa tidak melakukan suatu sikap berhati-hati, karena

terdakwa ketika mengendarai mobil toyota yaris dengan kecepatan 60 km/jam,

sudah melihat ada saksi Ervan Tri Indrianto yang menyeberang didepannya tetapi

terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan membunyikan klakson serta tidak

konsentrasi ke jalan yang akhirnya terdakwa tidak bisa mengambil tindakan cepat

dan tepat untuk menghindari saksi korban Bayu Aji Kurniawan yang menyusul

menyeberang dan tidak bisa menghindari kecelakaan tersebut atau paling tidak

mengurangi akibat yang timbul dari kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

terdakwa telah bertindak kurang hati-hati dan lalai sehingga akibat perbuatan

Terdakwa tersebut menimbulkan kecelakaan dan mengakibatkan jatuhnya korban

;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2 Yang mengemudikan

kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan

lalulintas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan Korban Luka Berat"

Menimbang, bahwa pengertian luka berat terdapat dalam pasal 90 KUHP

yaitu:

1. Penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh lagi

dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.

2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan.

3. Tidak lagi memakai salah satu panca indra.

4. Kudung atau rompong.


commit to user

60

5. Lumpuh.

6. Berubah pikiran/akal lebih dari empat minggu.

7. Menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan.

Menimbang, bahwa selain dari 7 macam tersebut menurut yurisprudensi

pengertian luka berat termasuk pula segala luka yang dengan kata sehari-hari

disebut sebagai luka berat;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan akibat

dari kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi korban Bayu Aji Kumiawan luka

pada bagian wajah kiri banyak mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri,

kemudian saksi korban dibawa ke RSUD Pandanaran Kab, Boyolali tetapi karena

kondisi saksi korban pada waktu itu cukup parah, kemudian saksi korban di rujuk

ke Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta untuk dilakukan operasi otak tahap

pertama sehingga saksi korban harus opname selama 11 (sebelas) hari, kemudian

pada tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011 saksi

korban opname lagi di rumah sakit Panti waluyo Surakarta untuk operasi otak

tahap kedua, hal ini sesuai dengan Visum et Repertum nomor 904/PW/P/X/2011

yang ditandatangani oleh dr. Widjono, Sp.BS dengan diketahui oleh direktur

Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta Dr.T.Soebroto, M.Kes dengan hasil

pemeriksaan pada tanggal 23 Agustus 2011 didapatkan kesimpulan terjadi

pendarahan otak.

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut, maka majelis

hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 3 dengan korban luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak Pidana yang

didakwakan Penuntut Umum dalam Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 tahun

2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo Pasal 229 ayat (4) UURI Nomor 22

tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka Majelis

Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Karena

kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat ".

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan,

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari


commit to user

61

pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan.

Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan

telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang

setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menemukan jenis dan lamanya pidana yang

harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek

keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa

bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga

untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping

itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan

perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih

dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari

diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal memberatkan :

- Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan saksi korban;

- Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya melapor diri di kepolisian selama

sekitar 2 bulan dengan 3 kali pergi ke Jakarta;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan lebih

berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis

Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri

terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan

sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, korban maupun masyarakat ;


commit to user

62

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, beralasan hukum untuk

menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang pernah

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan adalah

lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa maka Terdakwa

diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan

yaitu berupa :

· 1 (satu) buah KBM Toyota Yaris Nopol : H-8612-GA;

· 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Yaris Nopol: H-8612-GA

Dipersidangan terbukti sebagai milik dari pemilik rental Nuria Jaya Abadi

maka barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada pemilik

rental Nuria Jaya Abadi yaitu sdr. MUHAMMAD NUROHIM, SH.MH;

· 1 (satu) lembar SIM an.EKO YULIANTO dimana barang bukti tersebut

disita dari terdakwa dan milik terdakwa maka barang bukti tersebut

dikembalikan kepada terdakwa Eko Yulianto Bin Muh. Zaenuri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan

dijatuhi pidana maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar

biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 tahun 2009

tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo Pasal 229 ayat (4) UURI Nomor 22 tahun

2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-undang Nomor : 8 tahun

1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan

yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa EKO YULIANTO Bin MUH. ZAENURI telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Karena

kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO YULIANTO Bin MUH.


commit to user

63

ZAENURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;


· 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Yaris Nopol : H-8612-GA

masing-masing dikembalikan kepada pemilik rental Nuria Jaya Abadi

yaitu sdr. MUHAMMAD NUROHIM, SH.MH;

· 1 (satu) lembar SIM an.EKO YULIANTO dikembalikan kepada

terdakwa Eko Yulianto Bin Muh. Zaenuri;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarahan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Boyolali pada Hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012 oleh kami

AGUS RUSIANTO, S.H.M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, AGUS MAKSUM

MULYOHADI, S.H., dan KUSTRINI, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut,

dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu Y.M. ENNY

HARTIASTUTI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali,

dihadiri oleh SAPTANTI LASTARI, S.H. sebagai Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Boyolali dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota Ketua Majelis Hakim,

Panitera Pengganti,

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 3 Mei

2012, Nomor : 216/Pid.B/2011/PN.Bi. sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.


commit to user

64

2. Analisis Apa yang menjadi Pertimbangan Hakim Dalam

Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 216/ Pid.B/ 2011/ PN.Bi.

Bahwa dasar pertimbangan Majelis hakim dalam menjatuhkan

putusan No.216/Pid.B/2011/PN.Bi, ini adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,

segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan

dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan

berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi dan

keterangan terdakwa dipersidangan, diperkuat dengan barang bukti

yang diajukan ke persidangan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan

melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh

Penuntut Umum didalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari

Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan berpedoman

pada "Asas Minimal Pembuktian" (vide Pasal 183 KUHAP) dan untuk

itu juga akan diterapkan alat-alat bukti (vide Pasal 184 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bersalah melakukan

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut

Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat

(3) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

jo Pasal 229 ayat (4) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas

dan angkutan jalan maka terlebih dahulu harus dipenuhi unsur-unsur

pasal tersebut, yaitu;

1. Setiap Orang;

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas;

3. Dengan korban luka berat;

Ad. 1. Setiap Orang;


commit to user

65

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah

menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan

kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan

kepersidangan an. Terdakwa EKO YULIANTO Bin MUH. ZAENURI

yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah

dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa ditanyakan

dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan

dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut

pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani

dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan

atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang"

telah terpenuhi :

Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor

dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang

lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan

oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan

diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengemudi dalam

Pasal 1 angka 23 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang

lalulintas dan angkutan jalan adalah orang yang mengemudikan

kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin

Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas

dalam Pasal 1 angka 24 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang

lalulintas dan angkutan jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak

diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa


commit to user

66

pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau

kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa kelalaian disamakan pengertiannya dengan

kealpaan yaitu bahwa suatu peristiwa pidana semestinya tidak terjadi

andaikata terdakwa dapat mengantisipasi atau menduga kemungkinan-

kemungkinan yang akan terjadi apabila perbuatan itu tetap dijalankan

tetapi terdakwa tidak melakukan tindakan tersebut untuk menghindari

peristiwa pidana itu. Untuk adanya unsur kelalaian menurut ilmu

pengetahuan hukum haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan:

1. Perbuatan yang dilakukan si pelaku merupakan perbuatan yang

tidak atau kurang hati-hati.

2. Si pelaku harus membayangkan akibat yang timbul dari perbuatan

yang kurang hati-hati itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang

terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011

sekira pukul 11.20 WIB terdakwa mengemudikan kendaraan jenis

Toyota Yaris Nopol : H-8612-GA dengan teman terdakwa berjalan

dari arah timur ke barat (arah Solo ke Semarang) dengan kecepatan 60

km/jam persnelling 4 (empat), sesampainya di Jalan umum Solo –

Semarang tepatnya disebelah barat SPBU Mojosongo, Dk. Tegawire

RT.01/09 Ds/Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali terdakwa melihat anak

kecil menyeberang dimana saat itu ada mobil lain yang menyalip

mobil terdakwa sehingga membuat terdakwa kaget, dan saat terdakwa

berbicara tentang kekagetan terdakwa kepada teman terdakwa tersebut

tiba-tiba mobil terdakwa telah menabrak saksi korban Bayu Aji


Menimbang, bahwa kondisi jalan lurus beraspal kering, jalan

dibagi dua jalur dibatasi median jalan, arus lalu lintas sedang,

pandangan bebas tidak terhalang apapun, dan cuaca cerah;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengemudikan

kendaraannya pada saat melihat anak kecil menyeberang, tidak


commit to user

67

membunyikan klakson, tidak berusaha mengerem kendaraannya

sehingga akhirnya menabrak saksi korban Bayu Aji Kurniawan bin

Harsono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim

berpendapat Toyota Yaris dengan Nopol H-8612-GA termasuk dalam

kategori kendaraan bermotor yang dimaksud dalam pasal 1 angka 8

yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin

selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Demikian pule dengan

Terdakwa termasuk dalam kategori pengertian pengemudi yang

dimaksud dalam pasal 1 angka 23 karena terdakwa dalam

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan telah memiliki Surat Ijin

Mengemudi / SIM A;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan kelalaian dari Terdakwa sehingga dapat

mengakibatkan kecelakaan lalulintas yaitu pada saat terdakwa melihat

anak kecil sedang menyeberang dan mobil terdakwa disalip oleh mobil

lain terdakwa kaget dan kemudian membicarakan kekagetannya

tersebut kepada teman terdakwa yang duduk disamping terdakwa;

Menimbang, bahwa adalah suatu sikap kehati-hatian dari seorang

pengemudi ketika mengemudikan kendaraannya di sebuah jalan umum

dengan kecepatan 60 km/jam dan melihat ada anak kecil menyeberang

maka terdakwa seharusnya mengurangi kecepatannya dengan

melakukan pengereman atau membunyikan klakson serta tetap

konsentrasi melihat kearah depan sehingga dapat

menghindari/mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di

persidangan, bahwa terdakwa tidak melakukan suatu sikap berhati-hati,

karena terdakwa ketika mengendarai mobil toyota yaris dengan

kecepatan 60 km/jam, sudah melihat ada saksi Ervan Tri Indrianto

yang menyeberang didepannya tetapi terdakwa tidak mengurangi

kecepatan dan membunyikan klakson serta tidak konsentrasi ke jalan


commit to user

68

yang akhirnya terdakwa tidak bisa mengambil tindakan cepat dan tepat

untuk menghindari saksi korban Bayu Aji Kurniawan yang menyusul

menyeberang dan tidak bisa menghindari kecelakaan tersebut atau

paling tidak mengurangi akibat yang timbul dari kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim

berpendapat bahwa terdakwa telah bertindak kurang hati-hati dan lalai

sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kecelakaan

dan mengakibatkan jatuhnya korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut

diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2 Yang

mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

mengakibatkan kecelakaan lalulintas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan Korban Luka Berat"

Menimbang, bahwa pengertian luka berat terdapat dalam pasal 90

KUHP yaitu:

1. Penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh lagi

dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.

2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan.

3. Tidak lagi memakai salah satu panca indra.

4. Kudung atau rompong.

5. Lumpuh.

6. Berubah pikiran/akal lebih dari empat minggu.

7. Menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan.

Menimbang, bahwa selain dari 7 macam tersebut menurut

yurisprudensi pengertian luka berat termasuk pula segala luka yang

dengan kata sehari-hari disebut sebagai luka berat;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap

dipersidangan akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi

korban Bayu Aji Kumiawan luka pada bagian wajah kiri banyak

mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri, kemudian saksi korban

dibawa ke RSUD Pandanaran Kab, Boyolali tetapi karena kondisi


commit to user

69

saksi korban pada waktu itu cukup parah, kemudian saksi korban di

rujuk ke Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta untuk dilakukan operasi

otak tahap pertama sehingga saksi korban harus opname selama 11

(sebelas) hari, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan

tanggal 10 Oktober 2011 saksi korban opname lagi di rumah sakit

Panti waluyo Surakarta untuk operasi otak tahap kedua, hal ini sesuai

dengan Visum et Repertum nomor 904/PW/P/X/2011 yang

ditandatangani oleh dr. Widjono, Sp.BS dengan diketahui oleh direktur

Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta Dr.T.Soebroto, M.Kes dengan

hasil pemeriksaan pada tanggal 23 Agustus 2011 didapatkan

kesimpulan terjadi pendarahan otak.

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut, maka

majelis hakim berpendapat bahwa unsur Ad. 3 dengan korban luka

berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak Pidana

yang didakwakan Penuntut Umum dalam Pasal 310 ayat (3) UURI

Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo Pasal

229 ayat (4) UURI Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan

angkutan jalan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan

berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Karena kelalaiannya

menyebabkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat".

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama

persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai

alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim

berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan. Terdakwa harus

dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu

bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya

Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;


commit to user

70

Menimbang, bahwa dalam menemukan jenis dan lamanya pidana

yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan

mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi

terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri

Terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka

nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa

akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan

pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana

telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana

terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan

meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut


- Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan saksi

korban;

- Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya melapor diri di kepolisian

selama sekitar 2 bulan dengan 3 kali pergi ke Jakarta;



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji

akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor;


Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas

Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan

dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar

putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu

terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa

telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis

Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4)


commit to user

71

KUHAP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa

penangkapan dan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena masa pidana yang akan

dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani

Terdakwa maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam

tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke

persidangan yaitu berupa :


· 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota Yaris Nopol: H-8612-GA

Dipersidangan terbukti sebagai milik dari pemilik rental Nuria Jaya

Abadi maka barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan

kepada pemilik rental Nuria Jaya Abadi yaitu sdr. MUHAMMAD

NUROHIM, SH.MH;

· 1 (satu) lembar SIM an.EKO YULIANTO dimana barang bukti

tersebut disita dari terdakwa dan milik terdakwa maka barang bukti

tersebut dikembalikan kepada terdakwa Eko Yulianto Bin Muh.

Zaenuri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti

bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa haruslah

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan

ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 tahun

2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan jo Pasal 229 ayat (4) UURI

Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-

undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal-Pasal lain

dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara

ini.

1. Keterangan tambahan di tinjau dari teori yang bersangkutan


commit to user

72

Dari keterangan diatas, dapat di jelaskan bahwa:

Dalam pertimbangan diatas menyebutkan bahwa ada unsur para

saksi, keterangan dan barang bukti terdakwa yang dapat

menyatakan terdakwa benar bersalah. Hal ini digunakan penuntut

umum dalam membuat surat dakwaan untuk di limpahkan kepada

hakim untuk menyatakan atau memproses terdakwa apakah dapat

dipersalahkan melakukan tindak pidana yang dimaksudkan dalam

dakwaan. Sistem pembuktian ini tentunya berdasarkan keyakinan

hakim (conviction in time). Dalam hal ini hakim di dalam

menjatuhkan putusan tidak terkait dengan alat bukti yang ada.

Darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi

masalah, hakim hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang

ada dipersidangan (Hari Sasangka, 2003:14).

Selain keterangan terdakwa dan keterangan saksi alat bukti lain

yaitu visum et repertum nomor: 904/PW/P/X/2011 juga sebagai

pertimbangan hakim dalam menetukan unsur kesalahan yang

dilakukan terdakwa. Dimana alat bukti visum et repertum

tergolong dalam kategori alat bukti surat yang yang di atur dalam

Pasal 187 KUHAP yang dikatakan sah apabila: (Yahya harahap,

200:306)

1) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.

2) Surat yang dikaitkan dengan sumpah.

Dari hal-hal ini maka majelis hakim dapat mengetahui jelas bahwa

dengan bukti visum et repertum itu unsure dengan luka berat telah

terpenuhi.

Selain alat bukti adapun hal-hal lain yang digunakan majelis

hakim dalam menentukan putusannya, adapun hal yang

meringankan dan memberatkan terdakwa atas pertanggung

jawaban pidana yaitu:



commit to user

73

- Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan saksi

korban;

- Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya melapor diri di

kepolisian selama sekitar 2 bulan dengan 3 kali pergi ke

Jakarta;



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji

akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan

bermotor;


Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat menentukan mengenai

lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai

dengan rasa keadilan terdakwa,korban maupun masyarakat.

Setelah di ketahui unsur kesalahan yang dilakukan terdakwa dan

unsur tindak pidana yang dilakukan maka sesuai atas hasil

musyawarah bersama yang dilakukan majelis hakim beserta hakim

anggotanya dalam memberikan putusan penahanan yang harus

dijalani terdakwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku

serta keterangan yang diperoleh pada proses persidangan dan rasa

keadilan bersama.

2. Tinjauan putusan berdasarkan data lapangan yang diperoleh

penulis dalam wawancara yang dilakukan kepada majelis

hakim yang bersangkutan, adalah:

Menurut hakim mengenai hal-hal yang berkaitan dengan putusan

tersebut pada permulaanya dibedakan antara kesengajaan dan

kelalaian. Hakim memberikan pengertian mengenai kesengajaan

itu terjadi karena orang itu sudah mengetahui dan menghendaki

akan akibat yang timbul dari apa yang dilakukan. Sedangkan

kelalaian cenderung berkaitan dengan hal-hal yang bisa diduga


commit to user

74

atau diantisipasi apabila melakukan upaya-upaya tertentu, atau

kalau melakukan upaya lain peristiwa itu tidak akan terjadi.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini lebih cenderung mengenai

kelalaian karena pada saat terdakwa sedang berkendara atau

mengemudikan kendaraan sudah melihat anak kecil menyeberang,

seharusnya terdakwa mengontrol laju kendaraan dan tetap

berkonsentrasi apabila mungkin ada orang yang menyeberang jalan

lagi, kemudian terdakwa juga tidak membunyikan klakson maupun

mengurangi laju kendaraan, tetapi terdakwa malah mengobrol

dengan temannya.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum yang lain,

yaitu:

- Selain hal meringankan dan memberatkan terdakwa, ada juga

yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan

yaitu dengan mempertimbangkan apakah terdakwa sudah

pernah di hukum? apakah dalam persidangan terdakwa

berbelit-belit? Hal-hal inilah yang dapat membedakan dengan

orang yang belum pernah dihukum.

- Dalam memberikan putusan itu musyawarah majelis dilakukan

untuk mengambil putusan. Masing-masing hakim berhak dalam

menentukan berapa lamanya masa tahanan yang pantas untuk

terdakwa, dan apabila dari tiga hakim tersebut putusannya

berbeda-beda diambil dari suara terbanyak antara hakim

termuda pertama, kedua serta hakim ketua. Apabila hal tersebut

masih tidak bisa digunakan dalam menentukan putusannya

biasanya di bagi-bagi atau dikembalikan kepada yang

menguntungkan terdakwa dan berdasarkan ketentuan dalam

KUHAP.

- Dari putusan-putusan itu di ambil disparitas putusannya yang

ada sebelumnya mengenai berapa lama masa tahanan dalam


commit to user

75

kasus yang sama dalam kecelakaan akibat kelalaian dalam lalu

lintas, agar tidak terjadi disparitas yang tinggi.

- Jadi hakim itu memutus perkara dari segala sisi, yaitu:

a) Perbutannya;

b) Akibatnya atau akibat yang ditimbulkannya;

c) Sikap baik pelaku, contoh: bantuan, meminta maaf, dll.

Dalam menyikapi masalah mengenai kelalaian dalam lalu lintas

yang pada akhir-akhir ini banyak terjadi hakim memberikan

anggapan yaitu:

1) Menurut hakim semua berperan dalam lalu lintas sebagai

pengguna, sebaiknya ada pengecekan masa layak jalan oleh

Dinas Perhubungan khususnya angkutan jalan. Jangan sampai

ada upaya lain yang dapat memberikan ijin layak jalan tersebut.

2) Bagi pengendara kendaraan sebaiknya melakukan pengecekan

pada kendaraan yang akan dipakainya.

3) Bagi pengguna jalan sebaiknya lebih teliti dalam melihat

rambu-rambu yang ada di jalan raya.

4) Perlunya tanda pengenal pada pembatas jalan.

5) Seperti dalam kapal yang mengangkut kendaraan bermotor

sebaiknya pada peringatan orang tidak boleh berada dalam

kendaraan lebih di pertegas dan di teliti kembali, karena sering

terjadi penyebab kebakaran dalam kapal.

6) Saling menghormati dan menghargai sesama pengguna jalan.

Pada akhirnya dalam pemberian putusan tersebut hakim berharap

agar terdakwa lebih berhati-hati nantinya dalam berkendara dijalan

raya dalam upaya untuk mendidik terdakwa dan dapat menjadikan

pembelajaran bagi orang lain tentang akibat yang di timbulkan dari

perbuatan yang tidak baik dalam berkendara di jalan raya.


commit to user

76

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah Penulis uraikan dalam bab-bab

sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Dalam kasus ini terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya kurang

berhati-hati yang menyebabkan kecelakaan tersebut tidak dapat

dihindarkan. Apalagi terdakwa dengan jelas terbukti tidak

membunyikan klakson sebagai peringatan, tidak berusaha untuk

memperlambat laju kendaraannya dengan cara mengerem serta tidak

ada tanda-tanda pengereman di tempat kejadian. dalam mengemudikan

mobinya terdakwa juga tidak mengutamakan pejalan kaki maka ketika

melihat saksi korban sedang menyeberang jalan dan pada saat saksi

korban yang sedang berjalan tertabrak langsung oleh mobil tersebut

yang di kemudikan terdakwa. Maka dalam hal ini terlihat jelas bahwa

terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai mana dimaksud

dalam uraian di atas. Hal ini tergolong dalam kelalaian dan termasuk

dalam kategori ciri-ciri perbuatan kelalaian yang terdapat dalam Pasal

310 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, jika dilihat dari faktor data

yang diperoleh dalam kecelakaan tersebut.

2. Hal ini dapat di katakan kelalaian karena pada kenyataanya terdakwa

Eko yulianto tidak konsentrasi mengenai apa yang ada pada kondisi

jalan yang di laluinya sehingga eko yulianto dinyatakan telah

melanggar Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 tahun 2009 Tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 229 ayat (4) UURI Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertimbangan

hakim mengenai pembuktian yang sah, telah dilakukan dengan

memeriksa dua alat bukti yang sah. Dasar pertimbangan hukum hakim

sudah benar dalam memutus karena telah terpenuhinya syarat-syarat

pemidanaan (syarat formil dan syarat materiil) dan terpenuhinya semua

unsur yang ada pada Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 Tahun 2009


commit to user

77

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 229 ayat (4) UURI

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam pengenaan Pasal ini di harapkan nantinya dalam bekendara

kendaraan bermotor khususnya mobil lebih berhati-hati dan tidak

membahayakan orang lain maupun pengguna jalan lainnya dan sebagai

tolak ukur pada masyarakat mengenai pasal yang dikenakan bagi

tindak pidana lalu lintas yang membahayakan orang lain karena

kelalaian tersebut. Jika dilihat dari pertimbangan Majelis hakim alasan

atau dasar dalam pembuatan putusan dinilai berdasar pada

pertimbangan dengan seadil-adilnya.

B. SARAN

1. Pengaturan mengenai kelalaian dalah hukum Pidana sudah cukup baik

karena adanya Undang-Undang lalu lintas yang baru Nomor 22 Tahun

2009 dapat menjawab mengenai kelalain yang terjadi seperti pada

masa sekarang ini dengan perkembangan yang sangat pesat khususnya

dalam naiknya volume kendaraan di jalan raya. Tetapi pada masa

sekarang ini jumlah kendaraan yang semakin banyak mempengaruhi

pola perilaku di jalan raya yang bermacam-macam sehingga tidak

memutup kemungkinan banyak terjadi kelalaian dalam berlalu lintas.

Sehingga dalam Undang-Undang lalu lintas perlunya pembaharuan

lagi agar dapat mengatasi masalah yang di timbulkan dalam Lalu lintas

pada masa yang semakin berkembang.

2. Dalam hal pertimbangan hakim sebaiknya lebih melihat dari Unsur-

Unsur yang sesuai terdapat dalam Pasal atau Undang-Undang lalu

lintas, agar dapat dinilai lebih efektif dalam memberikan putusan.

3. Bagi penegak hukum diharapkan dapat memberikan sanksi kepada

pelanggar peraturan lalu lintas dengan semaksimal mungkin agar

timbul perasaan takut kepada pelanggar dan dapat membuat jera.

DAFTAR PUSTAKA

Documents

PENERAPAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN … filePENERAPAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN YANG MELAKUKAN KELALAIAN DI