PENERAPAN SAKIP BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Disampaikan oleh :

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SETDA KABUPATEN LAMONGAN

DASAR HUKUM SISTEM AKIP

1. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

2. INPRES No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3. INPRES No. 5 Tahun 2004 ( SE MENPAN No. 31 Tahun 2004 ) tentang Perjanjian Kinerja – > PERMENPAN No. 53 TAHUN 2014

4. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

6. PERMENPAN No. PER/20/ M.PAN/ 5/2007 tentang Indikator Kinerja Utama

7. PERMENPAN No. 12 TAHUN 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ).

8. LAKIP > SK LAN No. 239 TH 2003 > > PP No. 8 Tahun 2006 > LKjIP > PERMENPAN No. 53 Tahun 2014

LATAR BELAKANG SAKIP

a. SAKIP terlahir dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan

pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui

kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

b. Untuk melaksanakan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah perlu dikembangkan sistem pelaporan akuntabilitas

kinerja yang mencakup indikator, metode, mekanisme dan tata cara

pelaporan kinerja instansi pemerintah.

c. Dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan sistem pelaporan

kinerja tersebut perlu diatur dalam suatu Instruksi Presiden.

(Inpres No. 7 Tahun 1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

SISTEM AKIP

4

PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA SKPD )

RENCANA KINERJA PEMERINTAH ( RKPD )

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ( RKA )

KINERJA AKTUAL

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

KEUANGAN LAPORAN KINERJA KABAG KESMASY

PENGUKURAN KINERJA

EV

ALU

AS

I

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA )

Perjanjian Kinerja Eselon III

IND

IKA

TO

R K

INE

RJA

Perjanjian Kinerja Eselon IV

RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) /

RENJA SKPD

KUA PPAS

Rencana Strategis ( RENSTRA )

Rencana Kinerja Tahunan

Laporan Pertanggung

jawaban Keuangan

Rencana Kerja & Anggaran (RKA)

LKjIP

Perjanjian Kinerja (Performance

Contract/Agreement)

Kinerja Aktual

UU No.17 / 2003

& UU No.1 / 2004

KETERKAITAN DOKUMEN DALAM SISTEM AKIP

RESUME LKjIP BAGIAN KESMASY SETDA KAB. LAMONGAN TAHUN 2017

6

VISI BAGIAN KESMASY SETDA KAB. LAMONGAN : “ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing “.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai Misi yaitu “Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik”.

TUJUAN BAGIAN KESMASY SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Berdasarkan Visi dan Misi Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, maka tujuan yang ingin

dicapai adalah “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan didukung birokrasi yang efektif dan efisien serta

mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik

Selanjutnya Tujuan tsb dijabarkan kedalam 1 Program 16 Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian Kesmasy Setda Kabupaten Lamongan sesuai dengan tugas pokok & fungsi

masing-masing dalam rangka mendukung terwujudnya Visi RENSTRA Bagian Kesmasy Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan.

PENGUKURAN KINERJA

• Pengukuran kinerja dilakukan terhadap Indikator kinerja Utama (IKU)

yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dan RPJMD Kab. Lamongan

khususnya terhadap target kinerja Tahun 2018.

• Capaian kinerja Misi, Tujuan dan Sasaran dari Bagian Kesmasy

Setda Kabupaten Lamongan, melalui Program Fasilitasi dan

Koordinasi Kebijakan Strategis Kesejahteraan Rakyat dengan

indikator presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang

dibantu pada Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tribulan IV

dapat dipaparkan sebagai berikut :

PENGUKURAN KINERJA

Sasaran : Terwujudnya kebijakan strategis bidang Kesejahteraan Rakyat

TARGETREALISASI S/D

TRIBULAN IV% ALOKASI

REALISASI S/D

TRIBULAN IV%

1 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Keagamaan,

Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100 145.238.400 111.570.500 76,82

2 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Bina Sosial dan

Kesehatan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 237.132.400 230.629.500 97,26

3 Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kegiatan Kepemudaan,

Kesenian dan Keolahragaan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100 85.732.400 84.525.500 98,59

4 Penyaluran Bahan Makanan Pokok bagi masyarakat

Kabupaten Lamongan

Jumlah kegiatan penyaluran sembako 3 Kali 3 Kali 100 413.300.000 413.300.000 100,00

5 Pendampingan Pembinaan Guru Ngaji se Kabupaten

Lamongan

Jumlah Guru Ngaji yang mendapatkan

pembinaan

13.000 Guru Ngaji 11.996 Guru Ngaji 92,28 3.453.050.030 3.224.593.368 93,38

6 Pendampingan Pembinaan Takmir Masjid se Kabupaten

Lamongan

Jumlah Takmir Masjid yang mendapatkan

pembinaan

2.450 Takmir Masjid 2.025 Takmir Masjid 82,65 1.669.781.700 1.645.534.850 98,55

7 Pendampingan Pembinaan Imam Musholla se Kabupaten

Lamongan

Jumlah Imam Musholla yang mendapatkan

pembinaan

4.750 Imam Musholla 4.799 Imam Musholla 101 1.326.068.400 1.305.245.242 98,43

8 Pendampingan Pembinaan Modin se Kebupaten

Lamongan

Jumlah Modin yang mendapatkan

pembinaan

2.000 Modin 2.250 Modin 112,5 640.705.500 635.755.500 99,23

9 Pendampingan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan

Pondok Pesantren Kabupaten Lamongan

Jumlah Penyelenggara Pendidikan Pondok

Pesantren yang mendapatkan pembinaan

500 Penyelenggara Pendidikan

Ponpes

370 Penyelenggara Pendidikan

Ponpes

74 235.440.920 234.626.920 99,65

10 Fasilitasi Penyelenggaraan Hisab dan Rukyat Jumlah peserta pelatihan Hisab dan Rukyat

yang difasilitasi

300 Peserta 300 Peserta 100 136.000.000 136.000.000 100,00

11 Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 5 Kegiatan (Hari Santri, 1

Muharram, Isro' Mi'roj, Nuzulul

Qur'an, Maulid Nabi)

5 Kegiatan (Hari Santri, 1

Muharram, Isro' Mi'roj, Nuzulul

Qur'an, Maulid Nabi)

100 1.232.915.500 1.091.067.000 88,49

12 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 550.000.000 525.650.000 95,57

13 Pembinaan Keagamaan Kabupaten Lamongan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100 1.467.783.250 1.166.437.000 79,47

14 Penyelenggaraan Safari Ramadhan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 139.920.000 139.920.000 100,00

15 Fasilitasi Pembinaan Penghafal Al-Qur'an Kabupaten

Lamongan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 400.000.000 396.000.000 99,00

16 Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba

Jumlah peserta Rencana Aksi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan

Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba

yang difasilitasi.

500 Peserta 500 Peserta 100 350.000.000 246.980.000 70,57

12.483.068.500 11.587.835.380

ANGGARAN

JUMLAH

NO KEGIATAN INDIKATOR

KINERJA

REALISASI ANGGARAN BAGIAN KESMASY SETDA KAB. LAMONGAN TAHUN 2017

Capaian kinerja Misi, Tujuan dan Sasaran terwujudnya kebijakan strategis

bidang Pemerintahan Umum Bagian Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 dari segi

Realisasi Anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Anggaran yang melekat pada DPA Bagian Kesmasy Setda Kabupaten

Lamongan sebesar Rp. 12.483.068.500,- dengan realisasi sebesar Rp.

11.587.835.380,- atau 92,83%. (sampai dengan Tribulan IV)

2. Anggaran yang melekat pada DPA BPKAD Kabupaten Lamongan yang

dikelola oleh Bagian Kesmasy Setda Kabupaten Lamongan sebesar Rp.

62.349.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 55.153.500.000,- atau

88,46%. (sampai dengan Tribulan IV)

REALISASI ANGGARAN BAGIAN KESMASY SETDA KAB. LAMONGAN TAHUN 2017

Untuk penyerapan anggaran yang belum mencapai 100% secara umum

mempunyai kendala yang hampir sama yaitu:

1. Terjadi kesalahan dalam proposal maupun kelengkapannya seperti fotokopi

rekening pemohon, kwitansi pemohon, pengkategorian badan hukum

apakah termasuk golongan organisasi masyarakat atau kelompok

masyarakat beserta kriterianya, dsb sehingga harus dikembalikan ke pihak

pemohon untuk direvisi/ diperbaiki.

2. Kelengkapan administrasi dalam rangka pengajuan dana bantuan yang tidak

lengkap sehingga tidak bisa diajukan pencairan dananya.

3. Adanya Pemohon bantuan yang tercantum didalam Daftar Nama Penerima,

Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial yang

diterima Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan

Tahun Anggaran 2018 namun tidak ditindaklanjuti/ diajukan Proposal

permohonan bantuannya dikarenakan terkendala regulasi mengenai badan

hukum yang lebih kompleks sehingga penyerapan anggaran kurang optimal.

4. Untuk belanja langsung, ada penyerapan anggaran yang tidak mencapai

100% dikarenakan dalam penyerapan anggaran tersebut, disesuaikan

dengan kebutuhan.

No Sasaran Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

s/d Tribulan IV

% Dana

1 2 3 4 5

1. Program Fasilitasi Dan Koordinasi

Kebijakan Strategis Kesejahteraan

Rakyat

12.483.068.500,- 11.587.835.380,- 92,83%

2. Belanja Hibah Kepada Badan/

Lembaga/ Organisasi Swasta

44.089.600.000,- 39.184.100.000,- 88,87%

3. Belanja Hibah Kepada Kelompok

Masyarakat/ Perorangan

17.784.400.000,- 15.719.400.000,- 88,39%

4. Belanja Bantuan Sosial kepada

Organisasi Kemasyarakatan

475.000.000,- 250.000.000,- 52,63%

JUMLAH TOTAL 74.832.068.500,- 66.741.335.380,- 89,19%

DATA KEUANGAN PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

SEKRETARIAT DAERAH KAB. LAMONGAN TAHUN 2018