Upload
vancong
View
232
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN
RUMAH (KPR) GRIYA iB HASANAH PADA BANK BNI SYARIAH
KANTOR CABANG FATMAWATI- JAKSEL
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk Memenuhi Syarat-
syarat Mencapai Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)
Oleh:
MUTIARA YASMI SUMANTRI
NIM: 1110053000010
KONSENTRASI MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1435 H / 2014 M
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 (S1) di Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, Juli 2014
MUTIARA YASMI.S
i
ABSTRAK
Mutiara Yasmi Sumantri, NIM 1110053000010, “Manajemen Risiko
Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) iB Griya Hasanah pada Bank BNI
Syariah Fatmawati Jakarta Selatan”. Program Strata 1 (S-1), Konsentrasi
Manajemen Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu
Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta,
2014. Dibawah bimbingan Muammar Aditya, M.Ak
Bank BNI Syariah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah
yang berada di jl. R.S fatmawati Jakarta selatan, yang berperan penting dalam
penyimpanan dan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dalam menyalurkan pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) bank BNI Syariah
harus selektif dalam menilai kelayakan yang diajukan oleh debitur. Penilaian ini
dilakukan agar bank BNI Syariah terhindar dari risiko atau kerugian akibat tidak
dapat dikembalikannya kredit yang disalurkan. Dengan demikian dalam
melakukan pemberian kredit atau pembiayaan bank BNI Syariah harus melakukan
penilaian berdasarkan prosedur atau mekanisme pemberian kredit serta
pengendalian intern agar tidak terjadi kredit macet.
Rumusan masalah penelitian ini adalah. Bagaimana mekanisme operasional
pembiayaan KPR iB Griya Hasanah? Bagaimana penerapan manajemen risiko
pada pembiayaan KPR Griya iB Hasanah di BNI syariah KC Fatmawati? . Tujuan
penelitian ini yaitu mengetahui mekanime operasional KPR BNI Syariah, dan
bagaimana penerapan pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan KPR Griya iB
Hasanah.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggukan
pendekatan deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan merupakan perpaduan
antara penelitian keperpustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field
research) yakni penelitian yang mengumpulkan data-data di lapangan,kemudian
menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini
Hasil Penelitian ini menunjukkan, untuk mengantisipasi risiko yang
muncul pada produk KPR IB Griya Hasanah, BNI Syariah memiliki penerapan
dalam mengantisipasi risiko yang terjadi khususnya risiko kredit atau pembiayaan.
Bank BNI Syariah menerapkan beberapa cara dengan berpedoman pada peraturan
Bank Indonesia no 13/23/PBI/2011 mengenai penerapan manajemen Risiko pada
bank umum syariah dan unit usaha syariah, diantaranya yaitu proses penilaian
risiko dengan langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi risiko,
kemudian pengukuran risiko menurut PBI dengan menggunakan metode scoring
dilakukan berdasarkan pada data historis nasabah dan menggunakan analisis 5C
yaitu character (watak atau kepribadiaan), capacity (kemampuan), capital
(modal), collateral (barang jaminan), dan condition of economic setelah itu
pemantauan risiko dan langkah terakhir adalah pengendalian risiko.
Kata Kunci: Penerapan, Manajemen Risiko, KPR iB Griya, BNI Syariah
ii
KATA PENGANTAR
Bismillahirohmanirrahim
Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan kasih
sayang dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa
shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi
Muhammad SAW, yang telah mengajarkan risalah kebenaran dimuka bumi
ini.
Pada penyusunan tugas akhir ini penulis menyadari masih banyak
kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang
sifatnya membangun. Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak lepas dari
bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, terima kasih kepada
kedua orang tuaku tercinta ibunda Yasmida dan ayahanda Usman yang
telah memberi semangat dan motivasi yang tiada henti, yang telah
mencurahkan kasih sayang, nasihat dan doa yang begitu besar, serta
perhatian yang tiada henti kepada ananda dalam menyelesaikan skripsi ini,
dan pada kesempatan yang baik ini penulis juga mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Dr. Arief Subhan, MA. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi, Suparto, M.Ed.,Ph.D selaku Wakil Dekan I Bidang
Akademik, Drs. Jumroni, M.Si selaku Wakil Dekan II Bidang
Administrtasi Umum, Dr. H. Sunandar, MA. Selaku Wakil Dekan III
Bidang Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
iii
2. Drs. Cecep Castrawijaya, MA. dan H. Mulkanasir, B.A, S.Pd, M.M
selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas
Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Muammar Aditya M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah
meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi
serta saran-sarannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini
dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Khususnya Jurusan Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen
Lembaga Keuangan Syariah (MLKS) serta tanpa mengurangi rasa
hormat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah
mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama dibangku
kuliah.
5. Seluruh Dosen Penguji, Sekretaris, dan Ketua sidang Munaqasah yang
telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempersentasikan
hasil skripsi ini.
6. Pihak Bank BNI Syariah Fatmawati dan seluruh staf nya khususnya
bapak Heru setyawan selaku staf bagian processing KPR ib Griya
Hasanah. Bapak Ermawan, bapak Fatih yang telah membantu dalam
penelitian yang penulis lakukan diperusahaan tersebut.
7. Segenap Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah
dan Ilmu Komunikasi serta Perpustakaan Utama Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah memberikan
iv
pinjaman buku kepada penulis, sehingga dapat membantu penulis
dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Keluarga di padang Alm. Nenek ku tercinta Hj. Baheram, Mami
Genti, Maktekjun, yang selalu mendukung dan mendoakan ananda
Mutiara dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh teman- teman MLKS angkatan 2010, Isniyatul Muffarokhah,
Melda Alini, Eliyah, Rika Fitrianti, Nurul Husna, Ratih Khairunnisa,
Neneng Zakiatul, Ahmad Zaki dan teman-teman yang lainnya, yang
penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas
persahabatan yang terjalin dan dorongan semangat yang diberikan.
Semoga silaturrahim kita takkan terputus selama-lamanya.
10. Seluruh pihak yang telah banyak berjasa dalam proses penyelesaian
skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun tidak
mengurangi sedikitpun rasa terima kasih dari penulis.
Akhirnya penulis berharap, semoga karya tulis ini merupakan
refleksi studi S1 dan dapat memberikan sumbangan keilmuan,
khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca yang berminat
dengan tulisan ini. Dengan harapan, karya tulis ini dapat dijadikan amal
bagi penulis, Amin ya robbal ‘alamin.
Jakarta, Juli 2014
MUTIARA YASMI. S
v
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN
LEMBAR PERNYATAAN
ABSTRAK ..................................................................................................... i
KATA PENGANTAR .................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................... v
DAFTAR TABEL .......................................................................................... viii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ........................................................ 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .................................... 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................. 7
D. Metodologi Penelitian ............................................................ 8
E. Tinjauan Pustaka .................................................................... 12
F. Sistematika Penulisan ............................................................ 15
BAB II LANDASAN TEORI
A. Manajemen Risiko ................................................................. 17
1. Pengertian Manajemen Risiko ......................................... 17
2. Penerapan Manajemen Risiko Islami dan Al-Quran ........ 17
3. Jenis-jenis Risiko Perbankan Syariah .............................. 19
4. Proses Manajemen Risiko ............................................... 23
vi
5. Tujuan Manajemen Risiko ............................................... 29
B. Pembiayaan ............................................................................ 29
1. Pengertian Pembiayaan ...................................................... 29
2. Penilaian Pemberian Pembiayaan ...................................... 31
3. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan ...................................... 38
4. Kolektibitas Kredit/pembiayaan ......................................... 40
BAB III GAMBARAN UMUM
A. Sejarah Singkat BNI Syariah ................................................... 43
B. Visi dan Misi BNI Syariah ....................................................... 44
C. Budaya Kerja BNI Syariah ...................................................... 45
D. Logo Perusahaan BNI Syariah ................................................. 45
E. Produk-produk BNI Syariah ................................................... 47
F. Struktur Organisasi dan Jobs Description BNI Syariah .......... 53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Deskripsi Mekanisme Pengajuan penerimaan nasabah
KPR Griya iB Hasanah BNI Syariah ....................................... 59
B. Proses Manajemen Risiko KPR iB Griya Hasanah ................. 66
1. Proses Penilaian Risiko ...................................................... 67
2. Proses pengelolaan Risiko .................................................. 76
3. Proses Mitigasi Risiko ........................................................ 79
C. Analisis Penerapan Pelaksanaan Manajemen Risiko .............. 83
BAB V PENUTUP
vii
A. Kesimpulan ......................................................................... 86
B. Saran ................................................................................... 87
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
viii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Kolektibilitas kredit PT. Bank BNI Syariah ................................... 4
Tabel 4.1 Penggolongan kolektibilitas PT. Bank BNI Syariah ....................... 75
Tabel 4.2 Total pembiayaan KPR macet Bank BNI Syariah .......................... 78
ix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Proses Manajemen Risiko ......................................................... 23
Gambar 3.1. Struktur Organisasi BNI Syariah KC Fatmawati-jaksel ........... 53
Gambar 4.1. Mekanisme KPR iB Griya Hasanah .......................................... 59
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam
menempatkan kredit atau pembiayaan sebagai produk jasa perbankan
yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan
pembiayaan sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan
sandang, pangan maupun papan. Sebagai salah satu kebutuhan utama
manusia, sektor papan (perumahan) merupakan salah satu sektor bisnis
menarik. Perkembangan manusia yang semakin bertambah menyebabkan
semakin bertambahnya kebutuhan akan perumahan. Rumah merupakan
kebutuhan primer bagi pemenuhan kesejahteraan manusia setelah sandang
dan pangan. Namun demikian, ternyata kebutuhan akan perumahan ini
seringkali terbentur pada minimnya dana yang dimiliki oleh konsumen
yang mendambakan memiliki rumah sendiri. Sehingga, pengembangan
melalui pembiayaan kepemilikan rumah dilirik sebagai alternatif utama
pembiayaan perumahan.
Dalam menyalurkan KPR Bank BNI Syariah harus selektif dalam
menilai kelayakan yang diajukan oleh debitur. Penilaian ini dilakukan agar
bank BNI Syariah terhindar dari kerugian akibat tidak dapat
dikembalikannya kredit yang disalurkan. Dengan demikian dalam
2
melakukan pemberian kredit atau pembiayaan bank BNI Syariah harus
melakukan penilaian berdasarkan prosedur atau mekanisme pemberian
kredit serta pengendalian intern agar tidak terjadi kredit macet.
Pemberian kredit yang secara otomatis akan menyusung risiko
kredit atau pembiayaan macet atau kemungkinan tidak terbayarnya
kewajiban-kewajiban oleh debitur. Disamping itu apabila suatu bank
memberikan kredit atau pembiayaan, tentu harus diperhatikan pula tentang
risiko-risiko yang akan dihadapi oleh bank BNI Syariah. Risiko kredit atau
risiko pembiayaan menjadi suatu permasalahan tersendiri yang cukup
penting untuk diperhatikan. Demikian pula bank BNI Syariah sebagai
salah satu badan usaha perbankan juga harus mengevaluasi secara baik
dan tepat.
Untuk mengantisipasi hal itu bank BNI Syariah harus menerapkan
prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit atau pembiayaan
kepemilikan rumah kepada debitur. Bank BNI syariah wajib memberikan
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan
kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya
atau mengembalikan sesuai dengan perjanjian atau akad (Sulhan, 2008:15-
16). Dimana sikap kehati-hatian merupakan prinsip yang harus diterapkan
dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan. Tujuannya adalah untuk
mencegah risiko yang mungkin terjadi.
Teknik-teknik yang digunakan oleh bank BNI syariah untuk
mengurangi risiko pembiayaan adalah sama dengan yang digunakan oleh
3
bank-bank konvensional. Namun, karena tidak adanya lembaga
pemeringkat kredit, bank BNI Syariah hanya mengandalkan catatan
sejarah nasabah dengan bank tersebut dan mengumpulkan informasi
tentang kelayakan kredit dari nasabah melalui sumber-sumber informal
dan jaringan masyarakat lokal.
Manajemen risiko kredit atau pembiayaan bagi Bank BNI Syariah
lebih diperumit dengan adanya eksternalitas tambahan. Terutama dalam
kasus rekanan tidak melakukan pembayaran, Bank BNI syariah dilarang
untuk menagih bunga tertangguh atau mengenakan denda, kecuali dalam
kasus penundaan yang disengaja. Klien dapat mengambil keuntungan
dengan menunda pembayaran, dengan mengetahui bahwa bank tidak akan
mengenakan denda atau meminta pembayaran tambahan. Selama
penundaan itu, modal bank tertahan pada kegiatan yang tidak produktif
dan deposa-nasabah bank tidak mendapatkan penghasilan apapun. Contoh:
nasabah menggunakan agunan dan janji sebagai jaminan terhadap risiko
kredit adalah hal yang umum bagi Bank Syariah. Bank dapat meminta
klien untuk menyerahkan agunan sebelum memulai transaksi murabahah.
Dalam beberapa kasus, subyek murabahah diterima sebagai agunan.
Menggunakan agunan sebagai jaminan bukan berarti tanpa kesulitan,
terutama di Negara-negara berkembang. Masalah yang umum termasuk
likuiditas dari agunan atau ketidakmampuan bank untuk menjual agunan
tersebut, kesulitan dalam menentukan harga pasar wajar secara periodik,
dan kendala hukum serta hambatan dalam menguasai agunan tersebut.
4
Lemahnya lembaga-lembaga hukum dan lambatnya proses menyulitkan
bank untuk menguasai agunan tersebut.
Kolektibilitas kredit merupakan kredit yang terdiri dari
lancar, kredit dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan
hingga macet. Dalam pengelompokan ini kredit lancar adalah
kredit yang selalu tepat waktu dalam melunasi hutangnya, kredit
dalam perhatian khusus adalah kredit yang terlambat
pembayarannya dalam jangka waktu 1-3 bulan, kredit kurang
lancar adalah kredit yang terlambat pembayarannya hingga jangka
waktu 4 bulan, dan dikatakan diragukan jika pembayaran kredit
terlambat hingga 5 bulan, dan jika dikatakan kredit macet hingga
tunggakan dalam jangka waktu 6 bulan keatas tidak melunasi
hutangnya.
Tabel. 1.1 Kolektibilitas kredit PT. Bank BNI Syariah
Kolektibility 2012 2013
Lancar 188.191.805 238.073.767
Dalam perhatian khusus 6.913.686 7.143.033
Kurang lancar 641.351 546.276
Diragukan 666.263 736.350
Macet 4.329.200 4.138.41
Jumlah 250.637.843 200.742.305
Sumber: dari laporan keuangan BNI Syariah
5
Tahun 2012 sampai dengan 2013 bank BNI syariah mengalami
peningkatan jumlah kredit lancar yaitu tahun 2012 sebesar 188.191.805,
tahun 2013 adalah 238.073.767. hal tersebut berbanding terbalik dengan
kredit macet yang mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar
4.329.200 pada tahun 2013 menurun menjadi 4.138.41.
Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kelancaran
dalam pembayaran kredit mengalami kenaikan dilihat dari tahun 2012-
2013 dan kolektibilitas tergolong macet mengalami penurunan dari tahun
2012-2013.
Aspek terpenting dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan
adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga
kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (manageable).1 Pada batas
yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Namun demikian
mengingat perbedaan kondisi pasar struktur, ukuran serta kompleksitas
usaha Bank, tidak ada satu sistem manajemen risiko yang universal untuk
seluruh Bank, sehingga setiap bank harus membangun sistem manajemen
risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada Bank.2
Penerapan manajemen risiko perbankan ternyata menjanjikan
beberapa kegunaan yang di antaranya bersifat strategis bagi kelangsungan
bisnis suatu Bank. Sesungguhnya penerapan manajemen risiko perbankan
yang sistematis dan terintegritasi sudah merupakan keharusan bagi
1 Veithzal Rivai, 2007, Bank and Financial Instution, (Jakarta: PT. Raja Grando Persada)
h. 792 2 Rahmani Timorita Yulianti. Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Jurnal Ekonomi
Islam La_Riba. Vol. III, no. 2, Desember 2009. h. 156
6
manajemen Bank. Namun, manajemen bank tetap memiliki kebebasan
untuk menetapkan cakupan dan skala penerapan manajemen risiko yang
sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank. 3
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian, dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko
Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) pada Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Fatmawati- Jakarta Selatan”.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah, maka penulis
membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu:
a. Kriteria pembahasan skripsi ini penulis hanya
mengkhususkan membahas tentang Manajemen Risiko
Pembiayaan Kepemilikan Rumah Griya iB Hasanah pada
Bank BNI Syariah KC Fatmawati Jakarta Selatan.
b. Produk pembiayaan KPR Griya iB Hasanah dibatasi pada
Bank BNI syariah KC Fatmawati Jakarta Selatan.
2. Perumusan Masalah
Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan
bahwa pokok-pokok permasalahan yang dibahas sebagai berikut:
3 Rudjito.“ Kegunaan Penerapan Risk Management untuk Perbankan”. Jurnal Hukum
dan Bisnis Volume 23-No. 3 Tahun 2004. h.21
7
a. Bagaimana mekanisme operasional Pembiayaan KPR iB
Griya Hasanah KPR Griya iB Hasanah pada Bank BNI
Syariah KC Fatmawati Jakarta Selatan?
b. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan
KPR Griya iB Hasanah di Bank BNI syariah KC Fatmawati
Jakarta Selatan?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme operasional
pembiayaan KPR Griya iB Hasanah di BNI Syariah KC
Fatmawati-Jakarta selatan.
b. Untuk mengetahui analisis penerapan pelaksanaan
manajemen risiko pembiayaan KPR Griya iB Hasanah di
BNI Syariah KC Fatmawati-Jakarta selatan.
2. Manfaat Penelitian
a. Secara teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan
muamalah pada umumnya dan khususnya tentang
penerapan manajemen risiko pada KPR Griya iB Hasanah
di Bank BNI Syariah
b. Secara praktis
1. Bagi akademisi
8
Dari hasil penelitian ini akan menambah referensi bagi
mahasiswa sebagai penjunjang untuk melanjutkan
penelitian berikutnya.
2. Bagi Bank Syariah
Sebagai kontribusi ilmiah untuk menambah ilmu dan
wawasan pengetahuan. Selain itu skripsi ini diharapkan
dapat menjadi sumber rujukan atau informasi bagi BNI
Syariah dalam manajemen risiko perbankan syariah
harus memperhatikan dan menerapkan prosedur-
prosedur kehati-hatian terhadap pemberiaan Kredit
KPR Griya iB Hasanah.
D. Metodologi Penelitian
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang di
perlukan maka penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yang
deskriptif kualitatif dengan cara menggunakan mengenai suatu
kenyataan empiris dari objek yang dijadikan penelitian.
1. Jenis dan Pendekatan penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif analisis untuk memaparkan data-data yang
dapat di lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan
kesimpulan dari penelitian ini.
9
Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk
kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada
suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan
berbagai metode alamiah (maleong, 2006:6)
Sedangkan penelitian deskriptif menurut Arikunto
(2005:234) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk
mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu
keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian
dilakukan. Lebih kanjut Arikunto menjelaskan bahwa penelitian
deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu,
tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel,
gejala atau keadaan.
Menurut Starauss dan Corbin (2003) penelitian kualitatif
adalah sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak
diperoleh melalui prosedur stastistik atau bentuk hitungan lainnya.
Selanjutnya,dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan
peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode
kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang
fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kualitatif.
10
Proses penelitian kualitatif agar dapat menghasilkan temuan
yang benar-benar bermanfaat, memerlukan perhatian yang serius
terhadap berbagai hal yang dipandang perlu. Dalam
memperbincangkan proses penelitian kualitatif paling tidak tiga
hal yang perlu diperhatikan, yaitu kedudukan teori, metodologi
penelitian dan desain penelitian kualitatif.
Untuk memahami istilah penelitian kualitatif ini, perlu
kiranya dikemukakan teori menurut Bogdan dan Taylor
mendefenisikan, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari
orang-orang perilaku yang dapat diamati.4 Dengan memilih
metode kualitatif ini, penulis mengharapkan dapat memperoleh
data yang lengkap dan akurat. Ditinjau dari sifat penyajian
datanya, Penulis menggunakan metode deskriptif dimana metode
ini merupakan penelitian yang tidak mencari atau menjelaskan
hubungan, tidak menguji hipotesa atau prediksi.5
2. Sumber Data
Secara garis besar data dalam penelitian ini berupa data primer dan
data sekunder.
a. Data Primer diambil dengan melakukan obeservasi dan
wawancara dengan pengurus PT. Bank BNI Syariah Kantor
4Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
2000), cet. Ke 11, hal 3 5Jalaluddin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi dilengkapi Contoh Analisis
Statistic.(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), cet 11, h.24
11
Cabang Fatmawati Jakarta Selatan yaitu pada bagian
Processing KPR Griya iB Hasanah.
b. Data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen laporan
keuangan atau Annual Report PT. Bank BNI Syariah 2012 dan
2013.
3. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini bertempat di BNI Syariah KC Fatmawati yang
beralamat di Jalan RS. Fatmawati No.30.C-D Cilandak Jakarta
Selatan. Waktu Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai
dengan April 2014 .
4. Teknik analisis data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian
kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yakni penelitian yang
menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta
yang diperoleh dilapangan, dianalisis kemudian disimpulkan. Analisis
data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya
kedalam pola kategori.
5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diinginkan, maka penulis
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Riset kepustakaan, riset ini dimaksudkan untuk mendapatkan acuan
teori dalam melengkapi data yang ada. Dengan cara membaca
buku-buku, mempelajari literature dan catatan, yang sesuai dengan
12
masalah yang dibahas, agar yang diperoleh benar-benar memiliki
landasan teori dan acuan yang jelas.
2. Riset lapangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer
yang dilakukan peneliti sebagai pelengkap data dalam hasil
penelitian kelak yaitu dengan melakukan wawancara dengan
pejabat yang berwenang untuk memperoleh data yang benar-benar
dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
3. Dokumentasi yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel
yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen
rapat, agenda, dan sebagainya.
6. Teknik Penulisan Skripsi
Dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada standar penulisan
skripsi pada buku “ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ( Skripsi,Tesis
dan Disertasi)” yang diterbitkan CeQDA (Center for Quality
Development and Assurance) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta Tahun 2007. Cet. Ke-2
E. Tinjauan Pustaka
Sebelum membuat skripsi ini, penulis melakukan perbandingan
antara penelitian-penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam
penelitian ini. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mengangkat
tema tentang manajemen risiko bank syariah dan produk pembiayaan
kepemilikan rumah di bank syariah. Salah satunya adalah:
13
1. Ahmad Syukri. Dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Produk
Pembiayaan Kepemilikan Rumah BNI iB Griya (studi pada PT. Bank BNI
Syariah Cabang Syariah Jakarta Selatan)”. Jurusan Muamalat Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010. Penelitian
skripsinya membahas mengenai hasil analisa swot yaitu Kekuatan
(Strengh), Kelemahan (Weaknes), Peluang (Opportunity) dan Tantangan
(Threat) serta ancangan strategi sehingga dapat diaplikasikan untuk
peningkatan pembiayaan produk KPR BNI IB Griya. Perbedaan dengan
penulis teliti adalah membahas mengenai Penerapan Manajemen Risiko
Pembiayaan Kepemilikan rumah (KPR) IB Griya Hasanah yang terdiri
dari bagaimana cara Mengidentifikasi Risiko, Mengukur risiko, Memantau
Risiko dan Mengendalikan Risiko dari produk pembiayaan kepemilikan
rumah (KPR) Griya Hasanah BNI Syariah.
2. Fitri, wulandari. “Manajemen Risiko pada Produk Dirham Card Danamon
Syariah". Skripsi S1 Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta,2011. Skripsi ini membahas risiko yang ada
didalam produk Dirham Card Danamon Syariah. Perbedaan yang penulis
teliti adalah mengenai Penerapan manajemen risiko yang ada di produk
KPR iB Griya Hasanah pada Bank BNI syariah KC fatmawati.
3. Nursyamsiyah. Dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Manajemen
Risiko Dalam Pembiayaaan Murabahah (studi kasusu pada Bank BNI
Syariah Sudirman)”. Program Studi Muamalat (ekonomi islam)
konsentrasi Perbankan Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif
14
Hidayatullah Jakarta, 2009. Skripsi ini membahas mengenai penyebab
pembiayaan murabahah bermasalah pada bank BNI Syariah Sudirman.
Perbedaan dengan penulis teliti adalah membahas mengenai Penerapan
Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan rumah (KPR) IB Griya
Hasanah yang terdiri dari bagaimana cara Mengidentifikasi Risiko,
Mengukur risiko, Memantau Risiko dan Mengendalikan Risiko dari
produk pembiayaan KPR iB Griya Hasanah.
4. Jurnal Hukum dan Bisnis. Volume 23-No. 3 Tahun 2004. Kegunaan
Penerapan Manajemen Risiko untuk perbankan. Penulis : Rudjito. Jurnal
ini membahas mengenai kegunaan Penerapan Manajemen Risiko untuk
perbankan. Perbedaan dengan penulis teliti adalah membahas mengenai
Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan rumah (KPR) IB
Griya Hasanah yang terdiri dari bagaimana cara Mengidentifikasi Risiko,
Mengukur risiko, Memantau Risiko dan Mengendalikan Risiko dari
produk pembiayaan KPR iB Griya Hasanah.
5. Jurnal Ekonomi Islam La_Riba Manajemen Risiko Perbankan Syariah.
Penulis : Rahmani Timorita Yulianti. Vol. III, no. 2, Desember 2009.
Jurnal ini membahas mengenai Fungsi dan peran DPS di bank Syari’ah,
memiliki relevansi yang kuat dengan manajemen risiko perbankan Syari’ah,
yakni risiko reputasi, yang selanjutnya berdampak pada risiko lainnya
seperti risiko likuiditas. Perbedaan dengan penulis teliti adalah membahas
mengenai Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Kepemilikan rumah
(KPR) IB Griya Hasanah yang terdiri dari bagaimana cara
15
Mengidentifikasi Risiko, Mengukur risiko, Memantau Risiko dan
Mengendalikan Risiko dari produk pembiayaan KPR iB Griya Hasanah.
F. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, dengan maksud
untuk memudahkan dalam melakukan pembahasan. Hal ini penulis lakukan
agar pembahasan yang dilakukan tidak menyimpang dari tema dan pokok
pembahasan. Adapun pembagiannya sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan.
Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan dan
pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian,
tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.
Bab II Kerangka Teori
Pada bab ini berisi tentang pengertian manajemen risiko, jenis-jenis
risiko perbankan syariah, proses manajemen risiko, tujuan manajemen risiko,
teori pembiayaan, penilaian pemberian pembiayaan, tujuan dan manfaat
pembiayaan, dan kolektibilitas kredit atau pembiyaan.
Bab III Gambaran Umum Bank BNI Syariah.
Pada bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya Bank BNI
Syariah, visi dan misi Bank BNI Syariah, budaya kerja Bank BNI Syariah,
logo BNI Syariah, produk-produk Bank BNI Syariah, Struktur organisasi dan
jobs description.
16
Bab IV Hasil penelitian dan Analisis
Pada bab ini terdiri dari dua bagian yaitu, deskripsi mekanisme
pengajuan penerimaan nasabah KPR Griya iB Hasanah yang menggambarkan
tentang mekanisme operasional pembiayaan Griya iB Hasanah, Proses
manajemen Risiko KPR Griya iB Hasanah terdiri dari proses penilaian risiko,
proses mitigasi risiko dan analisis penerapan pelaksanaan manajemen risiko di
Bank BNI Syariah.
Bab V Penutup.
Pada bab ini menguraikan tentang Kesimpulan yaitu menjawab dari
rumusan masalah dari penelitian tentang Penerapan Manajemen Risiko
Pembiayaan Kepemilikan Rumah Griya iB Hasanah pada Bank BNI Syariah
KC Fatmawati Jakarta selatan. Serta saran-saran dan masukan serta lampiran-
lampiran sebagai penunjang dalam perbaikan penulisan skripsi ini.
17
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Teori Manajemen Risiko
1. Pengertian Manajemen Risiko
Menurut Herman Darmawi, “Manajemen risiko
merupakan suatu usaha untuk mengetahui menganalisis serta
mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan
tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih
tinggi”.1
Menurut Adiwarman A.Karim, “Manajemen risiko
adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan
mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat
risiko yang wajar dan terarah, terintegrasi, dan
berkesinambungan”.2
Menurut Ferry N. Idroes, “Manajemen Risiko
didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematik dalam
indentifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan
solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang
berlangsung pada setiap aktivitas atau proses”. 3
Menurut Bank Indonesia, “Manajemen Risiko adalah
serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk
mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan
risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank”.4
2. Penerapan Manajemen Risiko islami dan Al-Quran
Risiko bukan merupakan kekhususan yang terdapat
hanya pada sistem keuangan Islam saja. Risiko ada pada semua
sistem keuangan, yakni risiko-risiko yang berkaitan dengan
1 Herman Darmawi, Manajemen Risiko, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2006), h.17
2 Ir. Adiwarman A. Karim, Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan), (Jakarta:
PT.Raja Grafindo Persada, 2010), Ed.4, Cet.7, h. 255 3 Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar
Kesepakatann Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ed. I
(Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 5 4 Robert Tampubolon, Risk Management, Manajemen Risiko Pendekatan
Kualitatif
18
uang pemerintah (fiduciary money), fluktuasi nilai tukar dan
suku bunga, kredit macet, kegagalan operasional, bencana
alam, kejahatan orang lain, kelemahan manajerial dan
lingkungan. Sistem keuangan islam pun terekspos juga pada
risiko-risiko tersebut.5 Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam
surat Al-Baqarah ayat 279:
Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan
sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan
memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan
riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya
dan tidak (pula) dianiaya.
Kedua, adanya kepuasan bahwa ketentuan ilahiah
tersebut didasarkan pada upaya membantu mewujudkan tujuan-
tujuan kemanusian, di antaranya adalah keadilan, simak firman
Allah SWT. Dalam surat Al-Hadiid ayat 25:
5 Prof. Dr. Veithzal Rivai dan Rifki Ismail,S.E. Islamic Islamic Risk
Management For Islamic Bank. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2013), h. 220-
222.
19
Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul
Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami
turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan)
supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami
ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan
berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka
mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa
yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal
Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi
Maha Perkasa”.
Menurut ayat di atas, Bank harus memperhatikan
dengan sungguh-sungguh potensi risiko yang dihadapi dan
mengembangkan sistem untuk mengidentifikasi, mengontrol,
dan mengelola risiko-risiko tersebut. Pengembangan budaya
manajemen risiko pada Bank merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari tanggung jawab otoritas pengawasan dan
regulator. Oleh karena itu, otoritas pengawas juga harus
mengenal baik karakter risiko bank islam dan turut serta dalam
pengembangan manajemen risiko yang efisien.
3. Jenis- jenis Risiko Perbankan Syariah6
a. Risiko Kredit/Pembiayaan
Merupakan bentuk risiko pembayaran yang muncul
pada saat satu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah
uang (misalnya: dalam akad isthisna dan salam murabahah)
atau mengirimkan barang misalnya: dalam akad murabahah)
sebelum menerima aset atau uang cash-nya sendiri, sehingga
6 Tariqullah Khan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan
Syariah, (Jakarta:Bumi Aksara,2008), h. 11
20
menyebabkan terjadinya kerugian. Dalam kasus pembiayaan
berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), risiko
kredit adalah adalah tidak terbayarnya kembali bagian Bank
oleh pihak pengusaha ketika jatuh tempo.7
b. Risiko Benchmark
Bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga,
hal ini ditunjukan bahwa bank syariah tidak menghadapi
risiko pasar yang muncul karena perubahan suku bunga.
Namun bagaimanapun, perubahan suku bunga di pasar,
memunculkan beberapa risiko didalam pendapatan lembaga
keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memakai
benchmark rate. Khususnya dalam akad murabahah, dimana
mark-up ditentukan dengan menambahkan premi risiko pada
benchmark rate.8
c. Risiko Operasional
Karena usianya yang relatif muda, risiko operasional,
terutama yang terkait dengan faktor manusiawi menjadi
suatu yang akut bagi lembaga ini. Risiko operasional bisa
muncul, terutama akibat Bank tidak memiliki personal
(dengan kapasitas dan kapabilitas) yang memadai untuk
menjalankan operasional keuangan syariah. Karena adanya
7 Tariqullah Khan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan
Syariah, (Jakarta:Bumi Aksara,2008), h. 11 8 Tariqullah Khan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan
Syariah, (Jakarta:Bumi Aksara,2008), h. 12
21
perbedaan karakteristik bisnis, software computer yang
tersedia di pasar konvensional bisa jadi tidak sesuai dengan
apa yang dibutuhkan bank syariah. Hal ini melahirkan risiko
sistem yang menuntut Bank syariah untuk mengembangkan
dan memakai teknologi internasional.
d. Risiko Hukum
Karena adanya perbedaan karakteristik akad atau
kontrak keuangan, Bank syariah menghadapi risiko yang
berhubungan dengan proses dokumentasi dan pelaksanaan
hukum. Akibat tidak adanya standar kontrak bagi instrumen-
instrumen keuangan yang ada, Bank syariah harus
menyiapkan hal ini berdasarkan pemahamannya terhadap
syariah, undang-undang yang berlaku, dan sesuai dengan
kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri. Langkanya
standarisasi kontrak disertai dengan adanya kenyataan akan
tidak adanya sistem peradilan untuk menyelesaikan
permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan
kontrak, telah meningkatkan risiko hukum bagi Bank
syariah.9
9 Tariqullah Khan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan
Syariah, (Jakarta:Bumi Aksara,2008), h. 13
22
e. Risiko Penarikan Dana
Perbedaan tingkat return pada tabungan atau
investasi mengakibatkan ketidakpastian tentang nilai
sebenarnya (real value) dari jenis simpanan tersebut.
Perlindungan aset untuk memperkecil risiko kerugian akibat
rendahnya tingkat return, mungkin menjadi faktor penting
dalam keputusan penarikan dana para deposan.10
f. Risiko Fidusia
Rendahnya tingkat return Bank dibandingkan
dengan tingkat return yang berlaku di pasar, juga berakibat
pada munculnya risiko fidusia (fiduciary risk), yaitu ketika
deposan atau investor menafsirkan rendahnya tingkat return
tersebut sebagai pelanggaran kontrak investasi atau
kesalahan manajemen dana oleh pihak Bank (AAOIFI
1999). Risiko fidusia bisa dipicu oleh pelanggaran kontrak
oleh pihak Bank. Misalnya Bank tidak menjalankan kontrka
dengan penuh kepatuhan pada ketentuan syariah.11
g. Displace Commercial Risk
Adalah transfer risiko yang berhubungan dengan
simpanan kepada pemegang ekuitas.
10
Tariqullah Khan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah,
(Jakarta:Bumi Aksara,2008), h. 14 11
Tariqullah Khan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah,
(Jakarta:Bumi Aksara,2008), h. 11
23
Risiko ini bisa muncul ketika Bank berada dibawah
tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus
memberikan sebagaian profitnya kepada deposan untuk
menghindari adanya penarikan dana akibat rendahnya
tingkat return.
4. Proses Manajemen Risiko12
Gambar .2.1. Proses Manajemen Risiko
Penjelasan mengenai proses manajemen Risiko dibawah ini
yaitu:
1) Identifikasi dan Pemetaan Risiko13
12
Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar
Kesepakatann Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ed. I
(Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 7 13
Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar
Kesepakatann Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ed. I
(Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 8
Identifikasi dan pemetaan Risiko
kuantifikasi/menilai/ peringkat Risiko
menegaskan Profil Risiko/ Rencana
Manajemen Risiko
Solusi Risiko Implementsi
Tindakan Mitigasi
Pemantauan dan Pengkinian/ Kaji Ulang Risiko dan
Kontrol
24
a. Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi
risiko secara keseluruhan.
b. Menentukan definisi kerugian.
c. Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme
pengumpulan data.
d. Membuat pemetaan kerugian kedalam kategori risiko yang
dapat diterima dan tidak dapat diterima.
2) Kuantifikasi/ Menilai/ Melakukan Peringkat Risiko14
a. Aplikasi teknik permodelan dalam mengukur risiko
b. Menentukan tingkat frekuensi dan tingkat kerugian dari
risiko berdasarkan data historis yang tersedia.
c. Perluasan dengan memanfaatkan tolok ukur (benchmarking),
permodelan (modelling), dan peramalan (forecasting) yang
berasal dari luar organisasi/eksternal. Sumber eksternal yang
dimaksud berasal dari praktik-praktik terbaik yang telah
dilakukan didalam industri (best practices)
3) Menegaskan Profil Risiko dan Rencana Manajemen Risiko
a. Identifikasi selera risiko organisasi (risk appetite), apakah
manajemen secara umum terdiri dari:
1) Penghindar risiko (risk averter)
2) Penerima risiko sewajarnya (risk neutral)
3) Pencari risiko (risk seeker)
14
Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan ….,h. 8
25
b. Identifikasi visi strategik (strategic vision) dari organisasi,
apakah organisasi berada dalam visi:
1) Agresif yang terobsesi untuk mengejar peningkatan
volume usaha serta keuntungan sebesar-besarnya untuk
mendukung pertumbuhan.
2) Konservatif yang ingin menjaga kelangsungan usaha
pada situasi aman dengan volume usaha dan
keuntungan yang stabil.
Penghindar risiko tidak bersedia menerima risiko
dengan tingkat tinggi. Sebaliknya, pencari risiko bersedia
menerima risiko tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih
tinggi.
Visi strategik yang agresif bersedia menerima risiko
tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi.Visi ini
biasanya diterapkan pada organisasi yang berada dalam tahap
pertumbuhan.Sebaliknya, visi stratejik yang konservatif tidak
bersedia menerima risiko dengan tingkat tinggi.Biasanya
organisasi pada tahap konservatif adalah organisasi yang telah
mapan dengan aktivitas yang stabil.
4) Solusi Risiko/Implementasi Tindakan terhadap Risiko15
a. Hindari (Avoidance): keputusan yang diambil adalah
tidak melakukan aktivitas yang dimaksud. Misalnya
15
Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar
Kesepakatann Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ed. I (Jakarta:
Rajawali Pers, 2008), h. 15
26
sebuah bank mendapat tawaran untuk melakukan bisnis
pencucian uang (money laundering) dari kegiatan
terorisme yang menjanjikan keuntungan dari penempatan
dalam jumlah besar dengan bunga yang sangat rendah.
Risiko aktivitas tersebut adalah ancaman penutupan bank
serta ancaman pidana terhadap pelakunya. Maka, bank
memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas tersebut.
b. Alihkan (Transfer): menbagi risiko dengan pihak lain.
Konsekuensinya terhadap biaya yang harus dikeluarkan
atau berbagi keuntungan yang diperoleh. Misalnya untuk
pembiayaan proyek yang sangat besar, sebuah bank
melakukan skema pinjaman sindikasi. Sindikasi adalah
bentuk berbagi bisnis, risiko, dan hasil yang lazim
dilakukan bank. Pengalihan risiko juga termasuk
penggunaan lembaga asuransi sebagai penanggung
kerugian dengan membayar premi. Selain itu, penggunaan
sumber daya di luar organisasi (outsourcing) juga
termasuk kedalam pengalihan risiko.
c. Mitigasi Risiko (Mitigate Risk): menerima risiko pada
tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi
risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta
aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan
risikonya. Misalnya, pengikatan pinjaman dan agunan
27
pada bank. Pengikatan sangat rentan terjadi masalah.
Akibatnya adalah bank tidak dapat atau berada pada posisi
hukum yang lemah dalam penyelesaian pinjaman atau
eksekusi agunan. Bank perlu menerapkan sistem dan
prosedur yang jelas tentang pengikatan serta aspek-aspek
pendukungnya. Selanjutnya ditetapkan secara tegas
mengenai sanksi yang dapat dikenakan pada individu-
individu yang melakukan penyimpangan prosedur.16
d. Menahan Risiko Residual (Retention of Residual Risk):
menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang
dilakukan. Kesediaan menerima risiko dikaitkan dengan
ketersediaan penyangga jika kerugian atas risiko terjadi.
Peran inilah yang ditekankan dalam membahas
manajemen risiko perbankan. Perbankan harus mengambil
berbagai macam risiko dalam menjalankan aktivitasnya.
Risiko yang dimaksud tidak dapat dihindari, dialihkan, dan
dimitigasi. Akibatnya, risiko tersebut harus ditanggung
sejalan dengan pelaksanaan aktivitas. Misalnya bank
menerima transaksi pembelian valuta asing dan nasabah
untuk menyerahkan setoran jaminan. Pada situasi normal,
mitigasi risiko cukup untuk mengatasi kemungkinan risiko
16
Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar
Kesepakatann Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ed. I
(Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 15
28
yang terjadi. Namun, jika situasi menjadi tak terkendali,
yaitu nilai tukar melonjak drastis, nasabah membatalkan
kontarka dengan menjual pada pasar spot dan membiarkan
setoran jaminan diambil bank. Pada situasi itu terjadi
kerugian karena setoran jaminan tidak dapat menutupi
kerugian tersebut. Situasi inilah yang dikatakan sebagai
risiko redusial yang harus ditanggung bank. Setiap risiko
redusial pada bank diperlukan ketersediaan modal untuk
menyangganya.17
5) Pemantauan dan Pengkinian/ Kaji Ulang Risiko dan
Kontrol
a. Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategik
manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan
dengan baik.
b. Lakukan pengkiniaan dengan mengevaluasi dan menindak
lanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka
manajemen risiko yang terintegrasi kedalam strategi risiko
keseluruhan.
17
Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan Pilar
Kesepakatann Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ed. I
(Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 15
29
5. Tujuan Manajemen Risiko
Manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi
peringatan dini (early warning system) terhadap kegiatan usaha bank.
Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagi berikut: 18
1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat
unacceptable.
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat
uncontrolled.
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.
B. Teori Pembiayaan KPR Syariah
1. Pengertian Pembiayaan KPR
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu
jenis layanan pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada para
nasabah yang menginginkan pinjaman khusus untuk memenuhi
kebutuhan dalam pembangunan atau revonasi rumah. KPR juga
muncul karena adanya berbagai kondisi penunjang yang
strategis diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan perumahan
18
Ir. Adiwarman A. Karim.Bank Islam(Analisis Fiqih dan Keuangan).cet.7. h. 226
30
yang semakin lama semakin tinggi namun belum dapat
mengimbangi kemampuan daya beli kontan dari masyarakat.19
Dikarenakan di dalam perbankan syariah tidak dikenal
istilah kredit, KPR Syariah sering digantikan dengan berbagai
istilah seperti Kebutuhan Pemilikan Rumah Syariah, Kongsi
Pemilikan Rumah Syariah, Kerjasama Pemilikan Rumah
Syariah dan Kepemilikan Pembiayaan Rumah Syariah.
Beberapa bank syariah juga menggunakan istilah tersendiri
untuk pembiayaan ini, misalkan Bank muamalat Indonesia
menggunakan istilah pembiayaan Hunian Syariah, yaitu
pembiayaan yang membantu nasabah untuk memiliki rumah
(ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios maupun
pengalihan take-over KPR dari bank lain. 20
Sedangkan Unit
Usaha Syariah Bank BNI Syariah menggunakan istilah KPR iB
Griya Hasanah (baca: ai-Bi) yang merupakan fasilitas
pembiayaan untuk memiliki rumah, ruko, apartemen, villa,
kavling renovasi atau untuk konstruksi / pembangunan rumah.
Di Indonesia, saat ini dikenal ada 2 (dua) jenis KPR: 21
19
Suzanna Hardjono , Mudah Memiliki Rumah Idaman Lewat KPR (Jakarta: PT.
Pustaka Grahatama, 2008), h.25 20
Suzanna Hardjono , Mudah Memiliki Rumah Idaman Lewat KPR (Jakarta: PT.
Pustaka Grahatama, 2008), h.25 21
Bank Indonesia, “Memiliki Rumah Sendiri dengan KPR” dalam Program
Edukasi Masyarakat dalam Rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia.h. 54
31
a. KPR Subsidi
Yaitu suatu Kredit yang diperuntukan kepada masyarakat
berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi
kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki.
Bentuk subsidi yang diberikan berupa: subsidi meringankan
kredit dan subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan
rumah. Kredit subsidi ini diatur tersendiri oleh Pemerintah,
sehingga tidak setiap masyarakat yang mengajukan kredit dapat
diberikan fasilitas ini.Secara umum batasan yang ditetapkan
oleh pemerintah dalam memberikan subsidi adalah penghasilan
pemohon dan maksimum kredit yang diberikan.22
b. KPR Non Subsidi
Yaitu suatu KPR yang diperuntukan bagi seluruh
masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga
penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai
kebijakan bank yang bersangkutan.23
2. Penilaian Pemberian Pembiayaan
Dalam Pendanaan kepada nasabah dalam bentuk
pemberiaan pembiayaan, ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan dengan penilaian pembiayaan, oleh karena layak
atau tidaknya pembiayaan yang diberikan akan sangat
22
Ibid. 23
Bank Indonesia, “Memiliki Rumah Sendiri dengan KPR” dalam Program
Edukasi Masyarakat dalam Rangka Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia.h. 54
32
mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Menurut Raharja,
penilaian pembiayaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
24
a) Keamanan Pembiayaan (safety).
Harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat
dilunasi kembali.
b) Terarahnya tujuan penggunaan pembiayaan (suitability)
Pembiayaan akan digunakan untuk tujuan yang sejalan
dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak
bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
c) Menguntungkan (profit)
Pembiayaan yang diberikan menguntungkan bagi bank
maupun nasabah, menurut sinungan25
, metode lain yang dapat
digunakan untuk menentukan nilai kredit adalah dengan
menggunakan formula 4P, yaitu:
1. Personality
Bank mencari data tentang kepribadian si peminjam
seperti riwayat hidupnya (kelahiran, pendidikan,
pengalaman, usaha/pekerjaan, dan sebagainya), hobinya,
keadaan keluarganya, (istri, anak), social standing
(pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana pendapat
24
Raharja Pratama, Uang dan Perbankan, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1997)
Cet.3.h.23 25
Sinungan, Muchdarsyah. Manajemen Dana Bank, (Jakarta, Bumi Aksara,
1993) Cet. 3, h.241
33
masyarakat tentang diri si peminjam) serta hal-hal yang erat
hubungannya dengan kepribadiaan si peminjam.
2. Purpose
Mencari data tentang tujuan atau keperluan
penggunaan kredit. Apakah akan dipergunakan untuk
berdagang, berproduksi atau membeli rumah. Dan apakah
tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business
kredit bank bersangkutan.Misalnya, keperluan atau tujuan
untuk perkapalan sedangkan line of business bank justru
dalam bidang pertanian.26
3. Prospect
Yang dimaksud dengan prospek adalah harapan
masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si
peminjam.Ini dapat diketahui dari perkembangan keadaan
ekonomi perdagangan, keadaan ekonomi atau perdagangan
sektor usaha si peminjam, kekuatan keuangan perusahaan
yang dibuat dari learning power (kekuatan pendapatan/
keuntungan) masa lalu dan perkiraan masa mendatang.
4. Payment
Mengetahui bagaimana pembayaran kembali
pinjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari
perhitungan prospek kelancaran penjualan dan pendapatan
26
Sinungan, Muchdarsyah. Manajemen Dana Bank, (Jakarta, Bumi Aksara, 1993) Cet. 3,
h.241
34
sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian
pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah
pengembaliannya.
Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko
penilaian kredit,27
antara lain:
1) Character
Watak (character), yang dimaksud adalah
kepribadiaan, moral dan kejujuran dari ada pemohon
peminjaman. Apakah ia nantinya akan memenuhi
kewajiban dengan baik yang timbul dari perjanjian
kredit yang akan diadakan. Hal ini menyangkut sejauh
mana kebenaran dari keterangan-keterangan yang
diberikan pemohon tentang data-data perusahaannya.
Bank juga menyelidiki asal-usul si pemohon, misalnya
tentang keroyalan si debitur dan juga keadaan masa
lalunya apakah ia pernah terlibat blacklist.
2) Capacity
Kemampuan (Capacity), dimaksud sebagai
kemampuan mengendalikan, memimpin, menguasai
bidang usahanya berjalan dengan baik dan memberikan
untung. Capacity adalah analisis untuk mengetahui
kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman. Dari
27
Raharja Pratama, Uang dan Perbankan, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1997) Cet.3, h.95
35
penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam
mengelola bisnis, kemampuan ini dihubungkan dengan
latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama
ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat
“kemampuannya” dalam mengembalikan pinjaman
yang disalurkan, capacity sering juga disebut dengan
nama Capability.28
Definisi lain tentang capacity adalah
menggambarkan tentang kemampuan seseorang
langganan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban
finansialnya. Suatu estimasi yang dianggap cukup baik
diperoleh dengan menilai posisi likuiditas dan proyeksi
cash flow dari calon langganan. Capacity menyangkut
kemampuan pimpinan perusahaan beserta stafnya, baik
dalam kemampuan manajemen maupun keahlian dalam
bidang usahanya. Untuk itu bank harus
memperhatikan:29
a. Angka-angka hasil produksi
b. Angka-angka penjualan dan pembeliaan
c. Perhitungan laba rugi perusahaan saat ini dan
proyeksinya
28
Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2003) h.118 29
Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2003) h.118
36
d. Data-data financial di waktu-waktu yang lalu,
tercermin didalam laporan keuangan
perusahaan.
3) Capital
Modal diisyaratkan di sini debitur agar
mempunyai modal sendiri, tidak hanya mengandalkan
pinjaman dari bank.Data-data modal dilihat dari neraca
debitur.
4) Conditional
Kondisi ekonomi (Conditional of Economic),
adalah tentang keadaan situasi ekonomi pada waktu dan
jangka tertentu, di mana kredit dapat diberikan pada
debitur, kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa pada
asasnya kelima unsur tersebut mengandung tiga faktor
pokok yaitu:
a. Faktor subyektif (modal)
b. Faktor obyektif yang berkenaan dengan struktur
yuridis dari badan usaha penerima kredit.
Faktor-faktor di atas kemudian oleh pihak bank akan
dibuat dalam satu formulir yang telah disediakan
dimana merupakan data-data yang wajib diisi oleh
pemohon pembiayaan.30
30
Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2003)h.118
37
5) Collateral
Jaminan (Collateral), diartikan sebagai kekayaan
atas orang yang dapat diikat sebagai jaminan pelunasan
hutang dibelakang hari, kalau debitur tak melunasi
hutangnya. Pada dasarnya yang memberi pembiayaan
tentu menghendaki jaminan berada ditangannya yang
mudah dijadikan uang untuk dapat menutup pinjaman
karena tidak dilunasi oleh sipeminjam tersebut. Jaminan
yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat
fisik maupun non fisik.Jaminan hendaknya melebihi
jumlah pinjaman yang diberikan. Jaminan juga harus
diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, ssehingga
terjadi suatu masalah, maka jaminan yang akan
dititipkan dapat dipergunakan secepat mungkin.
Collateral dalam perkreditan merupakan hal
terpenting, terutama dalam fungsinya untuk
pengamanan apabila pembiayaan yang diberikan
tersebut mengalami kegagalan.31
Oleh karena itu syarat
yang diminta oleh kreditur ialah supaya debitur itu
menguasai dan menyimpan jaminan, agar supaya pada
waktu yang diperlukan benda atau harta jaminan dapat
dijadikan uang oleh debitur sendiri.
31
Thomas, Suyanto, et, Kelembagaan Perbankan, (Jakarta, Gramedia Pustaka
Utama, 1996), Edisi II, h.19
38
3. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan
Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan
tertentu, kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank
tersebut didirikan.
Adapun tujuan utama dari pemberian suatu
pembiayaan antara lain: 32
a. Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh dari
pemberiaan kredit tersebut, hasil tersebut terutama
dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai
balas jasa dan biaya administrasi kredit yang
dibebankan kepada nasabah.
b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik
dana investasi maupun untuk modal kerja.
c. Membantu pemerintah bagi pemerintah semakin banyak
pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan,
maka semakin baik, mengingat semakin benyak kredit
berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai
sektor.
Dilihat dari tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa
pemberian suatu pembiayaan tidak hanya menguntungkan bagi satu
sisi pihak saja yaitu pihak yang diberikan pembiayaan tetapi juga
menguntungkan bagi pihak yang memberikan pembiayaan.
32
Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, h. 96
39
Manfaat pembiayaan ditinjau dari berbagai segi: 33
1) Kepentingan Debitur
a. Memungkinkan untuk dan mengembangkan usahanya.
b. Jangka waktu pembiayaan investasi dapat disesuaikan
dengan kapasitas perusahaan yang bersangkutan, untuk
pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang berulang-
ulang.
2) Kepentingan Perbankan
a. Menjaga stabilitas usahanya, serta membantu memasarkan
jasa-jasa bank.
b. Untuk merebut pasar (market share) dalam industry
perbankan, berhubung pada saat ini keseimbangan antara
penawaran dana dan permintaan akan dana masih belum
ada, maka fasilitas pembiayaan sering digunakan oleh bank
sebagai perangsang dalam merebut nasabah bank lain
dengan pemberian kredit yang lebih besar jumlahnya dan
bunga yang rendah.
3) Kepentingan Pemerintah
a. Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk memacu
pertumbuhan ekonomi secara umum, diantaranya
menciptakan lapangan kerja.
b. Sebagai sumber pendapatan Negara.
33
Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial,
(Yogyakarta, Penerbit BPFE, 1996), Cet.3, h. 59-61
40
4) Kepentingan Masyarakat Luas
a. Dengan adanya kelancaran dari proses pembiayaan yang
diharapkan akan memperoleh adanya pertumbuhan
ekonomi yang pesat dan nantinya akan menimbulkan
lapangan kerja baru.
b. Meningkatkan fungsi pasar, karena ada peningkatan daya
beli.34
Dalam hal ini seorang kreditur dituntut agar mampu untuk
meningkatkan kualitas kreditnya, terutama yang masuk golongan
lancar. Sebaliknya, kreditur juga haru berhati-hati jika kondisi kredit
yang disalurkan lebih banyak dalam kondisi diragukan atau macet.
Karena hal ini sudah pasti akan merugikan perbankan. Sekali lagi,
prinsip kehati-hatian perlu diterapkan guna menghindari atau
meminimalkan risiko kerugian.
4. Kolektibilitas Kredit
Kolektibilitas kredit dimaksudkan untuk pengamanan dari kredit
itu sendiri. Dalam pengaman kredit ini perlu diambil langkah untuk
menkategorikan kredit berdasarkan kelancarannya dan kredit yang
ada dikumpulkan serta disusun berdasarkan kriteria.
Pengelompokan ini wajib dilakukan demi kelancaran tugas
pengamanan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan kepada nasabah,
34
Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial,
(Yogyakarta, Penerbit BPFE, 1996), Cet.3, h. 59-61
41
sehingga sikap dan cara-cara menghadapi para nasabah pula dapat
disesuaikan dengan kelancaran kreditnya.kolektibilitas kredit
meliputi:35
a. Kolektibilitas (A), yaitu kredit yang perjalanannya lancar
(memuaskan) artinya segala kewajiban (angsuran utang pokok)
diselesaikan oleh nasabah secara baik.
b. Kolektibilitas (B), yaitu kredit-kredit yang kurang lancar atau
dalam dalam perhatian khusus seperti: kredit yang selama 3
sampai 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran-pembayaran
bunga tidak baik serta angsuran utang, pokok pun demikian pula.
Usaha-usaha approach telah dilakukan tapi hasilnya tetap kurang
baik.
c. Kolektibilitas (C), yaitu kredit yang tidak lancar dan telah sampai
pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah
yang bersangkutan. Umumnya bank member kesempatan untuk
berusaha menyelesaikan selam 3/6 bulan.
d. Kolektibilitas (D), yaitu kredit bermasalah atau dikenal dengan
kredit macet. Kredit macet sebagai kelanjutan dari usaha
penyelesaian atau pengaktifan kembali yang tidak lancar dan
35
Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012), cet
ke-10, h.133
42
usaha itu tidak membuahkan hasil, barulah dikatakan kredit
macet.36
Pengelompokan kredit ini dimaksudkan untuk memudahkan
bank dalam melakukan pengawasan fasilitas kredit yang
diberikan dapat di ikuti secara baik.
36 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012), cet ke-10,
h.133
43
BAB III
GAMBARAN UMUM BANK BNI SYARIAH KC FATMAWATI
A. Sejarah Singkat
Berawal pada tanggal 29 April 2000, PT. Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk, membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) untuk merespon
kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih tahan
terhadap krisis ekonomi. Pembentukan Tim implementasi Bank Umum
Syariah yang akan mentranformasikan UUS BNI Syariah sebagai
implementasi dari UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah didukung dengan Peraturan Bank Indonesia No.
11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pemisahan Unit Usaha
Syariah dari Bank Konvensional.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.
12/41/KEP.GBI/2010, PT Bank BNI Syariah resmi beroperasi sebagai
Bank Umum Syariah pada tanggal 19 Juni 2010 dengan 27 Kantor Cabang
(KC) dan 31 Kantor Cabang Pembantu (KCP). Termasuk Bank BNI
Syariah KC Fatmawati yang beralamat di Jl.RS .Fatmawati No.39 C-D,
Cilandak, Jakarta Selatan dengan jumlah karyawan sebanyak 50 orang.1
Pada saat berdirinya BNI Syariah KC Fatmawati, memiliki legalitas
usaha yaitu izin domisili dengan No. 0035/ 1.824.1/12/2010, TDP No. 09.
05. 1. 85. 37895, dan NPWP No. 01.061.343.8-093.004 kemudian dengan
badan hukumnya itu sendiri No. 18/68/ Kep. GBI/ DPG/ 2009.
1 Wawancara pribadi dengan Bapak Ermawan Penyelia Umum, pada Maret 2014
44
Makna dari logo Bank BNI Syariah yang menunjukan angka “46”
diletakkan secara diagonal menembus kotak berwarna jingga untuk
menggambarkan BNI baru yang modern keinginan dan tuntutan
masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BNI Syariah
yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi
warna turquoise dan jingga. Warna turquoise yang digunakan pada logo
baru ini lebih gelap, kuat mencerminkan citra yang lebih stabil dan kokoh.
Warna jingga yang baru lebih cerah dan kuat, mencerminkan citra lebih
percaya diri dan segar. Angka 46 merupakan simbolisasi tahun kelahiran
BNI, sekaligus mencerminkan warisan sebagai sebagai bank pertama di
Indonesia. Dengan tujuan Bank BNI Syariah menjadi Bank yang terbaik
sesuai kaidah.2
B. Visi dan Misi Bank BNI Syariah3
a. Visi
Menjadi Bank Syariah yang unggul dalam layanan dan kinerja
dengan menjalankan bisnis sesuai kaidah sehingga Insya Allah
membawa berkah.
b. Misi
Secara istiqomah melaksanakan amanah untuk memaksimalkan
kinerja dan layanan perbankan dan jasa keuangan syariah sehingga
dapat menjadikan bank syariah kebanggaan anak negeri.
2 Wawancara pribadi dengan Bapak Ermawan Penyelia Umum, pada Maret 2014
3 Wawancara pribadi dengan Bapak Ermawan Penyelia Umum, pada Maret 2014
45
C. Budaya Kerja Bank BNI Syariah4
Amanah : Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung
jawab untuk memperoleh hasil yang optimal.
1. Jujur dan tepati janji
2. Berani mengambil tanggung jawab
3. Semangat menghasilkan karya terbaik.
4. Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah.
5. Beri layanan melebihi harapan.
Jamaah : Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban
1. Berani member dan menerima umpan balik yang konstruktif,
2. Bangun sinergi secara kekeluargaan,
3. Sebarkan ilmu yang bermanfaat,
4. Pahami kaitan proses kerja dengan rekan,
5. Perkuat kepemimpinan Diri (self-leadership).
D. Logo Perusahaan
Filosofi yang terkandung dalam logo BNI Syariah adalah:
Dalam logo ini terkandung, angka “46” diletakkan secara diagonal
4 Wawancara pribadi dengan Bapak Ermawan Penyelia Umum, pada Maret 2014
46
menembus kotak berwarna jingga untuk menggambarkan BNI baru yang
modern. Palet warna korporat telah didesain ulang, namun tetap
mempertahankan warna korporat yang lama, yakni turquoise dan jingga.
Warna turquoise yang digunakan pada logo baru ini lebih gelap, kuat
mencerminkan citra yang lebih stabil dan kokoh. Warna jingga yang baru
lebih cerah dan kuat, mencerminkan citra lebih percaya diri dan segar. 5
Logo “46” dan “BNI” mencerminkan tampilan yang modern dan
dinamis. Sedangkan penggunakan warna korporat baru memperkuat
identitas tersebut. Hal ini akan membantu BNI melakukan diferensiasi di
pasar perbankan melalui identitas yang unik, segar dan modern.
Huruf “BNI” dibuat dalam warna turquoise baru, untuk
mencerminkan kekuatan, otoritas, kekokohan, keunikan dan citra yang
lebih modern.
Huruf tersebut dibuat secara khusus untuk menghasilkan struktur
yang orisinal dan unik. Angka 46 merupakan simbolisasi tahun kelahiran
BNI, sekaligus mencerminkan warisan sebagai sebagai bank pertama di
Indonesia. Dengan tujuan Bank BNI Syariah menjadi Bank yang terbaik
sesuai kaidah.6
5 Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014.
6 Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014.
47
E. Produk-produk BNI Syariah
1. Produk Dana7
a) Tabungan iB Hasanah
Tabungan iB Hasanah adalah tabungan yang dikelola
berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah atau simpanan
berdasarkan akad wadiah. Dengan prinsip ini tabungan anda akan
diinvestasikan secara produktif dalam investasi yang halal sesuai
dengan prinsip syariah. Keuntungan dari investasi akan
dibagihasilkan antara anda dan Bank sesuai dengan nisbah yang
disepakati di awal pembukaan rekening.
b) Tabungan iB Tapenas Hasanah
Investasi dana untuk perencanaan masa depan yang dikelola
secara syariah dengan akad mudharabah muthlaqah dengan sistem
setoran bulanan, bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana
masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan
ataupun rencana masa depan lainnya.
c) Tabungan iB Prima Hasanah
Investasi dana dalam mata uanag rupiah yang dikelola
berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah
dan bagi hasil yang lebih kompetitif.
7 Brosur BNI Syariah 2013
48
d) Tabungan iB Tunas Hasanah
Investasi dana dalam mata uang rupiah berdasarkan akad
wadiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang
berusia dibawah 17 tahun.
e) Tabungan iB Bisnis Hasanah
Investasi dana dalam mata uang rupiah yang dikelola
berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah
dan dilengkapi dengan detail mutasi debet dan kredit pada
tabungan.
f) Tapenas Griya Hasanah
Dengan Tapenas Griya Hasanah, dapat merencanakan
memliki rumah lebih awal dan mendapatkan kemudahan untuk
memperoleh pembiayaan kepemilikan rumah dengan proses
persetujuan yang relative cepat dan mudah.8
2. Produk pembiayaan Produktif9
a) Tunas Usaha iB Hasanah
Fasilitas pembiayaan produktif berlandaskan akad
mudharabah yang diberikan untuk usaha produktif yang
feasible namun belum bankable guna memenuhi kebutuhan
modal usaha atau investasi usaha.
8 Brosur BNI Syariah 2013
9 Brosur BNI Syariah 2013
49
b) Wirausaha iB Hasanah
Fasilitas pembiayaan produktif berlandaskan akad
mudharabah, musyarakah yang diberikan untuk pertumbuhan
usaha produktif yang feasible guna memenuhi kebutuhan
modal usaha atau investasi usaha.
c) Usaha Kecil iB Hasanah
Fasilitas pembiayaan produktif berlandaskan akad
mudharabah, musyarakah yang diberikan untuk
perngembangan usaha produktif yang feasible guna memenuhi
kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.
3. Produk Pembiayaan Konsumtif10
Dalam kehidupan banyak hal-hal yang harus dipilih dan
dipilah secara bijak. Kita harus membedakan antara “needs” dan
„wants”. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah segala
sesuatu yang dibutuhkan untuk melengkapi hidup dan prasarana
hidup. Keinginan adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan
selera, gaya dan level kepuasan tertentu. Untuk itu BNI Syariah
menyajikan rangkaian jenis pembiayaan yang dikelola secara
syariah.
a) Griya iB Hasanah
1. Pengertian Griya IB Hasanah
Griya IB Hasanah yaitu Pembiayaan pemilikan
10
Brosur BNI Syariah 2013
50
rumah, ruko, kavling siap bangun, pembangunan dan
renovasi rumah serta pembelian rumah inden.
2. Akad Griya IB Hasanah
Griya IB Hasanah menggunakan akad murabahah.
Murabahah yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai
keuntungan yang disepakati.
3. Keunggulan Griya IB Hasanah
a. Rasa tenteram dan tenang karena dengan pembiayaan
syariah terhindar dari transaksi yang ribawi.
b. Selama masa pembiayaan besarnya angsuran tetap dan
tidak berubah sampai lunas.
c. Proses persetujuan pembiayaan yang mudah dan relatif
cepat.
d. Uang muka ringan, minimum 10% khusus untuk
pembelian rumah.
e. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara
otomatis dan dapat dilakukan di seluruh kantor cabang
BNI Syariah.
f. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun.
g. Maksimum pembiayaan sampai Rp 5 miliar.
51
h. Tarif bersaing.
b) Oto iB Hasanah
Oto iB Hasanah merupakan pembiayaan untuk pembelian
kendaraan dengan proses yang mudah dan cepat berdasarkan
syariah. Uang muka relatif ringan dan pembayaran dapat
dilakukan secara debet otomatis.11
c) iB Hasanah Card
Kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit
berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan sistem perhitungan
biaya bersifat fix, adil, transparan, dan kompetitif tanpa
perhitungan bunga, iB Hasanah card tidak hanya digunakan
untuk kegiatan konsumtif namun dapat dimanfaatkan untuk
kebutuhan ibadah umroh, pendidikan dan kegiatan usaha.
d) Pembiayaan Emas iB Hasanah
Pembiayaan Emas iB Hasanah merupakan fasilitas
pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas
logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara rutin
tiap bulannya.
e) Flexi iB Hasanah
Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan
perusahaan/lembaga/ instansi untuk penggunaan jasa antara
11
Brosur BNI Syariah 2013
52
lain pengurusan biaya pendidikan, perjalanan ibadah umrah,
travelling, pernikahan dan lain-lain.
f) CFC iB Hasanah
Dengan prinsip murabahah atau ijarah untuk karyawan
suatu perusahaan.
g) Multiguna iB Hasanah
Fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan
perusahaan/lembaga/instansi atau professional untuk pembelian
barang dengan agunan berupa fixed asset.
53
F. Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Fatmawati
Jakarta Selatan
Gambar. 3.1. Struktur Organisasi BNI Syariah KC Fatmawati-jaksel
Sumber: PT. Bank BNI Syariah KC Fatmawati
3.1. Job description, Tugas dan wewenang masing-masing bagian adalah
sebagai berikut:
1. Branch Manager (BM) atau Kepala Cabang
Merupakan jabatan yang bertanggung jawab terhadap semua
aktivitas karyawan bank BNI Syariah KC Fatmawati, mewakili
bank dalam semua kegiatan diwilayahnya. Melakukan koordinasi
Branch Manager
( M. Syarif )
Operasional Manajer
Pemasaran
( Ervita )
Pemasaran Dana
( Luana )
Pemasaran Pembiayaan
( A. Mubarok)
Penyelia Collection
( Joko Strisno)
Penyelia Operation
( Iis Aprianti )
Penyelia Processing
( Wahyudi Hidayat )
Penyelia Umum
( Ermawan )
Oprasional Manajer Penyelia Umum
( Bambang Hartopo )
Penyelia Layanan Nasabah
Pimpinan Cabang Pembantu
Bintaro
Juanda
Polim
Cilandak
Tebet
UIN
Kalibata
54
dalam pembuatan rencana kerja. Anggaran kantor cabang dan
melakukan evaluasi serta mencapai target yang telah ditetapkan.
Menjamin produktivitas, kemampuan motivasi dan kesidiplinan
pegawai yang tinggi.
2. Operasional Manager Pemasaran
a. Tugasnya yaitu memimpin operasional pemasaran Produk-produk
bank BNI Syariah KC Fatmawati
b. Operasional Manajer Pemasaran bertanggung-jawab terhadap
perolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi
c. Manajer pemasaran sebagai koordinator manajer produk dan
manajer penjualan
d. Manajer pemasaran membina bagian pemasaran dan membimbing
seluruh karyawan dibagian pemasaran
e. Manajer pemasaran membuat laporan pemasaran kepada direksi.
3. Operasional Manager Penyelia Umum
Mengelola seluruh kegiatan operasional Bank BNI Syariah KC
Fatmawati, Bertanggung jawab untuk membuat perencanaan,
pengembangan karyawan Bank BNI Syariah, Menetapkan prioritas dan
tujuan kerja sesuai dengan ketentuan yang ada di bank BNI Syariah
KC Fatmawati.
55
4. Pemasaran Dana
Bertugas mengkoordinasikan dan mensupervisi teamwork dalam
kegiatan pemasaran dana untuk mencapai target dan plan bank BNI
Syariah KC Fatmwati secara efektif dan efisien.
5. Pemasaran Pembiayaan
Bertugas menghimpun dana dan mengelola dana dalam bentuk
pembiayaan dalam batas wewenang cabang, Melakukan koordinasi
dengan kantor pusat berkaitan dengan penyaluran pembiayaan dengan
jumlah plafon tertentu yang pemrosesan permohonan kreditnya
dilaksanakan oleh kantor pusat, Melaksanakan administrasi Kredit
Menengah, Kecil, Mikro dan Program, membuat laporan, melakukan
peninjauan lapangan, pengawasan dan pembinaan terhadap debitur
kredit serta memantau perkembangan daftar hitam dan kredit macet
yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Melaksanakan pengawasan
dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan
ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan dalam
pelaksanaan tugas di unit kerjanya serta membuat laporan atas hasil
pengamatan yang dilakukan jika perlu.
6. Penyelia Collection
Bertugas melakukan pengihan langsung pada nasabah dan
melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam upaya penyelesaian
pembiayaan sesuai dengan ketentuan berlaku atau sesuai dengan
prosedur Term Of Use dari pihak bank BNI Syariah KC Fatmawati.
56
7. Penyelia Operation
Bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan operasional bank
BNI Syariah KC Fatmawati untuk mendukung pertumbuhan bisnis
dengan cara memberikan pelayanan terbaik sehingga transaksi dari
nasabah di BNI Syariah KC Fatmawati dapat diselesaikan dengan baik
dan sesuai dengan justifikasi master plannya.
8. Penyelia Processing
Bertugas menerima permintaan pembukaan LC(PLC) impor dan
permintaab perubahan LC (PPLC), melakukan proses transaksi
pembukaan dan perubahan LC atau PPLC sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku, melakukan inputan transaksi hasil pembayaran
wesel ekspor negosiasi atau collection cabang atau capem pada sistem
Bank vision.
9. Penyelia Umum
Bertugas menyelanggarakan usaha-usaha kesekretariatan,
personalia, umum dan usaha-usaha lain yang sejenis sepanjang usaha-
usaha tersebut menjadi wewenang kantor cabang, Menyelenggarakan
kegiatan penghitungan/pembayaran gaji karyawan, pajak, dan asuransi
pegawai serta hak-hak pegawai lainnya, Menyusun laporan berkala
atas kegiatannya, Melakukan pengawasan dan penelitian atas semua
kegiatan di unit kerjanya agar sesuai dengan ketentuan, melakukan
pencegahan timbulnya kesalahan dalam pelaksanaan tugas unit
57
kerjanya serta membuat laporan atas hasil pengamatan jika dipandang
perlu.12
10. Penyelia Layanan Nasabah
Bertugas menyelesaikan permohonan nasabah dan calon nasabah
dalam hubungannya dengan penjualan produk dan jasa,
Mengusahakan secara aktif bertambahnya nasabah-nasabah baru,
Melaksanakan pelayanan kepada nasabah dominan/prima agar
hubungan yang terjalin dapat berkesinambungan dan saling
menguntungkan melalui program layanan prima, Melakukan
pengawasan dan penelitian atas semua kegiatan di unit kerjanya agar
sesuai dengan ketentuan, melakukan pencegahan timbulnya kesalahan
dalam pelaksanaan tugas unit kerjanya serta membuat laporan atas
hasil pengamatan bila dipandang perlu.
11. Pimpinan Cabang Pembantu
Pimpinan Cabang Pembantu (PinCaPem) atau Sub-BM
memiliki tugas yang identik dengan pimpinan Cabang yaitu
merencanakan, mengkoordinasikan dan mensupervisi seluruh
kegiatan karyawan yang ada dikantor Cabang Pembantu atau Kantor
Kas. Perbedaannya terletak pada tempat dan area yang menjadi
tanggungjawabnya, yaitu di Kantor Cabang Pembantu atau Kantor
Kas. Wilayah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Bank BNI Syariah
12
Wawancara pribadi dengan Bapak Ermawan Penyelia Umum, pada Maret 2014
58
Jakarta selatan terdiri dari KCP Bintaro, Polim, Cilandak, UIN, Tebet,
Kalibata. Kantor Kas Juanda yang berada di ciputat.
Dengan demikian dapat diketahui struktur organisasi BNI
Syariah KC Fatmwati Jakarta selatan dikepalai oleh Branch Manager
yang didukung oleh beberapa divisi, untuk menjalankan operasional
bank sesuai standar perbankan.
59
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Mekanisme pengajuan Pembiayaan KPR Griya iB Hasanah BNI
Syariah KC Fatmawati
Gambar 4.1 SkemaKPR iB Griya Hasanah.
Sumber: Data Bank BNI Syariah KC Fatmawati
Nasabah (1 & 2) Marketing
(3)
Processing
(5)
Sentra
Taksasi
(4)
Operational
(8)
Pemutus
Cabang
(6)
Pemutus
Pusat
(6)
Approve/Reject/Cancel
(7)
60
Gambar 4.1. Deskripsi pengajuan penerimaan nasabah KPR BNI
Syariah KC Fatmawati adalah sebagai berikut:
1. Prosedur penerimaan nasabah pembiayaan KPR di Bank BNI Syariah
KC Fatmawati.
Calon Nasabah telah mengisi kelengkapan formulir dan
melampirkan data persyaratan seperti: data pribadi (Copy KTP,), data
pekerjaan (surat keterangan kerja, slip gaji untuk pegawai atau laporan
keuangan untuk pengusaha/profesional) dan data jaminan (copy
sertifikat, IMB dan PBB).1
2. Marketing
Bertugasmemeriksa kelengkapan data calon nasabah.Dokumen
yang harus dilengkapi antara lain: untuk pegawai, pengusaha dan
professional. Seperti :2
a. Fotocopy KTP/ paspor pemohon dan suami/istri.
b. Pasfoto 4x6 cm pemohon dan suami/istri.
c. Fotocopy surat nikah/cerai/pisah harta (jika pisah harta gonogini)
d. Fotocopy kartu keluarga.
e. Fotocopy surat WNI (surat keterangan ganti nama bagi WNI dan
keturunan)
f. Fotocopy NPWP (pembiayaan diatas Rp. 50 juta)
g. Fotocopy rekening Koran/tabungan 3 bulan terakhir.
h. Asli slip gaji terakhir / surat keterangan penghasilan.
i. Asli surat keterangan masa kerja dan jabatan terakhir perusahaan.
j. Neraca dan laba rugi/ informasi keuangan 2 tahun terakhir.
k. Akte perusahaan, SIUP, dan TDP
l. Fotocopy surat izin praktek profesi (bagi profesional)
1Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014.
2 Brosur BNI Syariah 2013
61
m. Dokumen kepemilikan jaminan seperti : fotocopy sertifikat dan
IMB, surat pesanan/penawaran, fotocopy bukti setoran PBB
terakhir, Rencana Anggaran Biaya (RAB)
n. Denah lokasi rumah tinggal.
3. Sentra Taksasi
Bertugas memeriksa penilaian jaminan nasabah.Nilaijaminan
berupa bangunan rumah dan tanah yang dinilai mampu mengcover dari
pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tersebut.3
4. Processing
Bertugas verifikasi dan investigasi data pribadi dan pekerjaan
nasabah yang akan mengajukan pembiayaan KPR di BNI Syariah KC
Fatmawati.
Prosedur identifikasi dan Verifikasi nasabah:
Identifikasi nasabah yang dilakukan BNI Syariah KC Fatmawati
dengan cara:4
a. meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya
kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
b. Menatausahakan fotokopi dokumen setelah dilakukan pencocokan
dengan dokumen asli yang sah.
c. Melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan
rekening tersebut disetujui bagi calon nasabah yang menggunakan
media elektronis, telepon dan surat menyurat. Investigasi nasabah
dengan melakukan Pertemuan petugas bank dengan calon nasabah
3Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014.
4Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014.
62
dapat dilakukan melalui petugas processing KPR yang mewakili
bank untuk menyakini identitas calon nasabah dan menilai
kewajaran informasi yang diberikan oleh calon nasabah.
d. Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya
konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon
nasabah. Investigasi nasabah yaitu dengan cara melakukan
kunjungan langsung(on the spot), Petugas verifikasi dan investigasi
mendatangi lokasi pekerjaan/usaha dan rumah calon nasabah
disertai dengan Surat Tugas (lampiran yang ditandatangani oleh
DepartmentHead/KepalaCLBC/CLBOManager/WorkflowManage
r/Koordinator PetugasVerifikasi dan investigasi,dalamrangka
menghubungi narasumber untuk memperoleh informasi
calonnasabahsesuai dengan jenispekerjaancalonnasabah.5
1) Pegawai
a) Konfirmasi alamat calon nasabah kepada ketua
RT/RW/Tetangga/sumber informasi lainnya sebelum
mendatangi rumah calon nasabah, untuk kemudian
konfirmasi dengan sumber informasi yang berada dirumah
dan menanyakan beberapa hal, antara lain:6
(1) Lama tinggal
(2) Status kepemilikan rumah
(3) Jenis dan jumlah kendaraan pribadi
5Pedoman Standar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009
6Pedoman Standar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009
63
(4) Jumlah tanggungan.
b) Konfirmasi kantor nasabah dilakukan dengan cara, antara
lain:7
(1) Konfirmasi alamat kantor nasabah melalui operator atau
resepsionis atau pihak yang berkompeten.
(2) Konfirmasi status (permanen atau kontrak) jabatan,
masa kerja, calon nasabah kepada
HRD/SDM/Personalia atau pihak yang berkompeten.
c) Konfirmasi penghasilan yang tertera dalam slip gaji atau
surat keterangan gaji san rekening penampungan gaji pada
payroll staff/ bendahara atau pihak yang berkompeten.
2) Wiraswasta atau professional
a) Konfirmasi alamat rumah calon nasabah kepada ketua
RT/RW/Tetangga/sumber informasi lainnya sebelum
mendatangi rumah calon nasabah, untuk kemudian
konfirmasi dengan sumber informasi yang berada dirumah
dan menanyakan beberapa hal, antara lain:8
(1) Lama tinggal
(2) Status kepemilikan rumah
(3) Nama gadis ibu kandung
(4) Jenis dan jumlah kendaraan pribadi
(5) Jumlah tanggungan.
7Pedoman Standar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009
8Pedoman Standar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009
64
b) Konfirmasi alamat kantor/ tempat usaha calon nasabah
melaui resepsionis atau petugas lainnya.
c) Konfirmasi penghasilan dengan cara interview langsung
kepada calon debitur untuk memberikan informasi antara
lain mengenai:9
(1) Legalitas usaha
(2) Omzet penjualan perbulan dan pertumbuhannya.
(3) Margin laba bersih perbulan
(4) Jumlah pegawai
(5) Rata-rata pelanggan/klien/pasien perhari dan tariff
konsultasi pertransaksi untuk professional.
(6) Pelanggan tetap
5. Pemutus Cabang (Bank BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati)10
Pemutus Cabang Mempunyai kewenangan dalam memutus
plafon pinjaman yang dilakukan secara berjenjang, bila melebihi batas
kewenangan. Maksudnya adalah apabila ada calon nasabah yang akan
mengajukan pembiayaan KPR sampai dengan lebih dari 2 milyar maka
akan diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu pemutus pusat (Bank
BNI Syariah Pusat). Pemutus Cabang (Bank BNI Syariah Cabang) BM
(Branch Manager) hanya mempunyai kewenangan memberikan
pembiayaan KPR kepada nasabah dari minimum50 juta dan
9Pedoman Standar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009
10Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014.
65
maksimum 2 milyar. bila diatas 5 milyar akan diteruskan ke tingkat
yang lebih tinggi yaitu bank BNI syariah pusat.
6. Approve/Reject/Cancel.
Bank BNI syariah KC Fatmawati dalam prosedurnya
pembiayaan KPR bisa saja menerima, menolak atapun membatalkan
pembiayaan KPR karena proses verifikasi dan investigasi data calon
nasabah KPR.11
7. Petugas operasional
Bertugas melaksanakan akad dan pencairan pembiayaan KPR,
dilakukan oleh petugas operasional apabila calon nasabah tersebut
telah memenuhi syarat prosedur penerimaan nasabah.
Prosedur penerimaan nasabah perorangan
1) Pengisian formulir standar yang ditetapkan oleh Bank sekurang-
kurangnya memuat informasi:12
a) Nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta
kewarganegaraan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau
paspor dan dilengkapi dengan informasi mengenai alamat
tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam
dokumen. Khusus warga Negara asing (WNA), Selain
paspor dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara
(KIMS/ KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)
11
Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014. 12
Veithzal Rivai dan Rifki Ismail.Islamic Risk Management For Islamic Bank.
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2013), h. 412
66
b) Alamat dan nomor telepon yang tempat bekerja yang
dilengkapi dengan keterangan mengenai kegiatan usaha
perusahaan atau instansi tempat bekerja.
c) Keterangan mengenai pekerjaan atau jabatan dan
penghasilan calon nasabah. Dalam hal calon nasabah tidak
memiliki pekerjaan maka data yang diperlukan adalah
sumber dan tujuan penggunaan dana.
2) Apabila diperlukan bank dapat meminta informasi lain antara nya
berupa major kredit card, identitas pemberi kerja dari calon
nasabah, rekening telepon dan rekening listrik.
B. ProsesManajemen RisikoKPR iB Griya Hasanahdi BNI Syariah KC
Fatmawati adalah sebagai berikut:
Risiko yang lebih dominan pada produk KPR iB Griya Hasanah
adalah risiko pembiayaan atau risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko
yang terjadi karena kegagalan debitur, yang menyebabkan tak
terpenuhinya kewajiban untuk membayar utang.13
Untuk mengantisipasi risiko-risiko tersebut bank BNI Syariah
menerapkan beberapa cara dengan berpedoman pada peraturan bank
Indonesia no 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi
bank umum syariah dan unit usaha syariah, diantaranya akan dijelaskan
sebagai berikut:
13
Veithzal Rivai dan Rifki Ismail.Islamic Risk Management For Islamic Bank.
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2013), h. 244
67
1. Proses Penilaian Risiko
Dalam melakukan penilaian risiko terlebih dahulu Bank BNI
Syariah KC Fatmawati melihat aspek risiko nasabah dengan
menilainya dari segi usaha yang akan dijalankan dan jaminan yang
menjadi tanda keseriusan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Hal
ini sangat penting dilakukan oleh bank karena ini bagian dari
manajemen risiko yang dilakukan BNI Syariah risiko pembiayaan
yaitu risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi
kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
Ada beberapa tahap proses penilaian risiko dengan langkah
awal yang dilakukan adalah identifikasi risiko, kemudian pengukuran
risiko, setelah pemantauan risiko dan langkah terakhir adalah
pengendalian risiko, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:
1) Identifikasi Risiko14
Identifikasi Risiko adalah suatu proses mengenali baik
seluruh risiko yang ada pada setiap aktivitas, jenis dan transaksi
financial yang dijalankan oleh bank BNI Syariah KC Fatmawati.
Tetapi juga mendeteksi kemungkinan risiko baru yang mungkin
saja terjadi.Hal ini penting karena banyak peristiwa atau keadaan
yang menimbulkan kerugiaan financial yang besar bagi perbankan,
bahkan Negara, sebagaii akibat adanya risiko yang tersembunyi
dan tidak terdeteksi secara dini.
14
Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014.
68
Adapun prosesidentifikasi dan deteksi ini adalah proses
yang sangat penting karena Bank BNI Syariah adalah dengan
mengetahui terlebih mendalam transaksi yang akan dijalankan,
seperti dalam pembiayaan KPR. Risiko-risiko yang dapat di
identifikasi antara lain adalah nasabah membatalkan jual beli
namun bank terlanjur membeli objek barang. Nasabah
memanipulasi harga objek barang, nasabah memanipulasi
informasi data penghasilan, nasabah tidak mampu membayar
kewajiban pada saat jatuh tempo yang telah disepakati.15
Prosedur yang diterapkan oleh BNI Syariah KC Fatmawati
adalah pada saat analisa pengajuan pembiayaan berdasarkan pada
karakter nasabah, kondisi keuangan, serta dengan memperhatikan
beberapa dokumen penting terkait seperti KTP, slip gaji asli dll.
Dalam menganalisa calon nasabah pihak bank BNI syariah harus
cermat dan teliti, karena kondisi kondisi nasabah sangat
berpengaruh terhadap terpenuhinya kewajiban nanti, jika nasabah
mempunyai karakter yang baik dan jujur serta kondisi keuangan
yang memadai maka kegagalan dalam hal pembayaran akan dapat
dihindari, sehingga bank BNI syariah tidak akan menanggung
kerugian yang akan berdampak pada kelangsungan usahanya serta
kesehatan bank BNI syariah KC Fatmawati itu sendiri.
2) Pengukuran Risiko
15
Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014.
69
Pengukuran risiko dilakukan untuk menilai sejauh mana
risiko tersebut dapat membahayakan kelangsungan aktivitas bank,
pengukuran ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi secara
berkala terhadap seluruh data yang ada dan prosedur yang telah
digunakan untuk mengukur risiko, dengan demikian maka prosedur
yang ada dapat menyesuaikan terhadap perubahan yang terjadi di
luar kegiatan bank.16
Pengukuran Risiko bank BNI Syariah KC Fatmawati
dilakukan sesuai peraturan BI Nomor 13/23/PBI/2011 tentang
penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit
usaha syariah dengan menggunakan metode scoring. Proses
scoring dilakukan berdasarkan pada data historis pembayaran
nasabah terhadap hutang terdahulu, jumlah pinjaman, jangka
waktu, penambahan kredit dan jenis kredit yang sedang dilakukan.
Dalam prinsipnya BNI Syariah KC Fatmawati menggunakan
analisis Penilaian Pemberiaan Pembiayaan menerapkan 5C
yaitu:17
1. Character (watak/ kepribadian)18
Penilaian ini berdasarkan sifat atau karakter nasabah
pengambil pembiayaan KPR BNI Syariah seperti kebenaran
data (pribadi, pekerjaan dan jaminan) yang dilampirkan
16
Veithzal Rivai dan Rifki Ismail.Islamic Risk Management For Islamic Bank.
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2013), h. 244 17
Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan.Jakarta, 10 April 2014 18
Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan.Jakarta, 10 April 2014
70
oleh nasabah dan historis pembiayaan nasabah (berdasarkan
laporan BI checking). Bi checkingbertugas memeriksa data
calon nasabah apakah ada daftar hitam, daftar kredit macet
Bank Indonesia dalam pembiayaan yang dilakukan calon
nasabah pada bank-bank sebelumnya.
Dengan melakukan pemeriksaan daftar kredit macet
dari bank Indonesia yang memuat nama-nama perorangan,
perusahaan dan pengurusnya serta bank dan pengurus yang
tercatat sebagai debitur kredit macet.
Dengan cara melakukan Bank checking yaitu
meminta informasi kepada bank Indonesia (BI) untuk
mengetahui apakah calon debitur yang mengajukan
permohonan pembiayaan mempunyai pinjaman atau kredit
pada Bank atau lembaga keungan lainnya.Dari informasi
inilah dapat diketahui juga mengenai besarnya pinjaman,
jangka waktu, jaminan, serta kolektibilitas pembiayaan.
Hasil dari pemeriksaan status nasabah ini akan
menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan
pembiayaan. Jika tercatatat sebagai debitur macet atau
kondisinya kurang lancar, maka Bank BNI Syariah akan
menolak dan tidak menyetujui pembiayaan yang diajukan
oleh calon nasabah tersebut.
2. Capacity (kemampuan)
71
Penilaian ini diutamakan pada kemampuan calon
nasabah untuk dapat mengembalikan dana pembiayaan
yang telah diberikan bank BNI Syariah pada jangka waktu
yang telah ditetapkan, biasanya hal ini dapat dilihat dari
penghasilan calon debitur.Untuk menghitung penghasilan
minimal dari calon penerima pembiayaan agar dapat
diterima pembiayaannya maka cicilan pembiayaan
kepemilikan rumah (KPR) haruslah minimal 400/0 dari
penghasilannya. Misalkan cicilan pembiayaan KPR sebesar
Rp. 2.500.000,- maka penghasilan minimalnya adalah Rp.
2.500.000,- / 400/0 = Rp. 6.250.000,-. Jika penghasilannya
calon penerima nasabah dibawah Rp. 6.250.000,-, maka
permohonan pembiayaannya akan ditolak.19
3. Capital (modal)
Penilaian atas modal yang disetor dapat berupa uang
muka yang diberikan oleh pemohon kepada pihak bank
BNI Syariah.
4. Collateral (barang jaminan)
Artinyajaminan yang telahdimiliki yang
diberikannasabahPembiayaankepada bank BNI Syariah
seperti: nilai jaminan berupa bangunan rumah dan tanah
yang dinilai mampu mengcoverdari pembiayaan yang
19
Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan.Jakarta, 10 April 2014
72
diberikan kepada nasabah tersebut kepada pihak
bank.Apabila dikemudian hari nasabah mengalami
kesulitan dalam memenuhi kewajiban untuk mengangsur
pembiayaan KPR.20
5. Condition
Artinya keadaanusaha atau nasabah memiliki karir
di perusahaan yang berprospek seperti: perusahaan yang
dinilai memiliki prospek yang baik dan bonafit. Nasabah
memiliki usaha yang memiliki prospek yang baik dan
konsiten/kontinuitas dalam menjalankan usahanya dan
memperoleh keuntungan (bukan usaha musiman).
3) Pemantauan Risiko
Pemantauan risiko dilakukan dengan memperhatikan
perubahan kegiatan pembiayaan yang sedang dilakukan,
berdasarkan pada data-data yang ada dan akurat yang telah berhasil
dikumpulkan, kemudian bank BNI Syariah KC Fatmawati
menetapkan risiko-risiko tersebut berdasarkan tingkatannya yang
terdiri dari rendah (low), sedang (moderate),dantinggi (high).
Pemetaan ini bertujuan untuk memudahkan pihak bank dalam
memantau kegiatan pembiayaan berikutnya, jika teridentifikasi
adanya suatu gejala yang menunjukan akan adanya risiko, misalnya
nasabah mulai terlambat dalam melakukan pembayaran maka bank
20
Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan.Jakarta, 10 April 2014
73
akan mencari solusi atau pembinaan dan pengawasan terhadap
pembiayaan KPR yang diberikan antara lain dengan melakukan
pengecekan dan pengawasan secara intensif. Hal tersebut dapat
menghindari bahwa dana pembiayaan digunakan untuk hal lain
diluar untuk pembiayaan rumah.
Kegiatan pengawasan dan monitoring ini meliputi:21
a. Monitoring pekerjaan atau kegiatan usaha nasabah.
Mengingat pemberian pembiayaan KPR Syariah
kepada nasabah lebih ditonjolkan kepada pertimbangan
karakter atau kejujuran nasabah, maka bank wajib
melaksanakan pengawasan atau monitoring atas kegiatan
usaha nasabah secara rutin dan berkesinambungan.
b. Monitoring penggunaan atau kewajaran pembiayaan.
Monitoring penggunaan atau kewajaran pembiayaan
KPR syariah dilakukan untuk mencegah terjadinya
penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan dana
KPR syariah tersebut.
4) Pengendalian Risiko
Langkah berikutnya yang harus dilakukan setelah proses
pemantauan risiko yaitu tindakan mengendalikan risiko,
mengamankan dan menghindari risiko bila memungkinkan. Dalam
mengambil sebuah keputusan yang baik didalam pengendalian
21
Pedoman Standar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009
74
risiko hanya dapat terlaksana apabila proses pengukuran risiko,
pemantauan risiko berjalan dengan baik. Dengan kata lain BNI
Syariah tidak akan dapat menentukan tindakan yang harus
dilakukannya untuk melakukan risiko. Kecuali komparasi dan
analisis antara risiko yang akan terjadi dengan ambang batas
tingkat risiko yang diterima BNI Syariah terlaksana dengan baik.
Apabila bank BNI Syariah tidak mengetahui posisinya terhadap
risiko yang terjadi, maka tindakan yang diambil untuk mengatasi
risiko akan bersifat reaktif, padahal tindakan proaktif akan jauh
menguntungkan.22
Kolektibilitas adalah penggolongan tingkat kelancaran
nasabah diukur berdasarkan jumlah hari tunggakan. Seperti yang
tercantum dalam tabel dibawah ini:
Tabel 4.1 penggolongan kolektibilitas
Jumlah Hari/
Tunggakan
Penggolongan
Kolektibility
Kualitas
0 Kolektibilitas 1 Lancar
1 s/d. 90 hari Kolektibilitas2 Dalam perhatian khusus
91 s/d. 180 hari Kolektibilitas3 Kurang Lancar
181 s/d. 270 hari Kolektibilitas4 Diragukan
>Dari 270 hari Kolektibilitas5 Macet
22
Pedoman Standar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009
75
Sumber: Data Bank BNI Syariah
Bila kolektibility cenderung semakin baik maka akan
berdampak positif sehingga menaikan rentabilitas dan solvabilitas
bank BNI Syariah KC Fatmawati dan NPF semakin menurun.23
Dalam hal ini, terlebih dahulu BNI Syariah KC Fatmawati
memonitoring usaha nasabah apakah nasabah tersebut layak
dinyatakan kolektibilitas 1 atau kolektibilitas 2 sampai dengan
kolektibilitas 5, apabila debitur melakukan pembayaran tepat
waktu itu dikategorikan kolektibilitas 1 dengan kualitas
pengembalian pembiayaannya lancar dan apabila pembiayaan
tersebut tidak melakukan penunggakan pembayaran selama tiga
bulan berturut-turut itu temasuk kategori dalam perhatian khusus
atau kolektibilitas 2 pihak bank BNI Syariah akan memberikan
surat peringatan 1 s/d 3. SP-1 (surat peringatan pertama), akan
tetapi apabila penunggakannya berturut selama tiga bulan maka itu
termasuk kategori kurang lancar akan diberikan surat
peringatanSP-2 (surat peringatan kedua) dan apabila selama 12
bulan berturut-turutakan diberikan surat peringatan SP-3 (surat
peringatan ketiga) dan bahkan sampai 21 bulan tidak membayar
angsuran dikategorikan kedalam pembiayaan macet.maka
pimpinan bank harus melakukan tindakan yang sebagaimana
mestinya.Seperti eksekusi atau pemberian segel terhadap jaminan
23
Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014.
76
nasabah, pemberian surat somasi 1 s/d 3, dan pelelangan atas
jaminan nasabah.24
2. Proses pengelolaan Risiko pada bank BNI Syariah KC Fatmawati
a. Pengelolaan Risiko Pembiayaan KPR iB Griya Hasanah BNI
Syariah
Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan,
sebagian besar dari aktiva produktif yang diberikan kepada
debitur untuk membayar kembali pinjamannya.Semakin besar
porsi pembiayaan yang bermasalah adanya keraguan atas
kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya,
semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan penghapusan
pembiayaan dan apabila aktivitas pemberian pembiayaan tidak
dikelola secara hati-hati dapat menimbulkan
pembiayaanbermasalah yang menurunkan tingkat kesehatan dan
pendapatan bank BNI syariah KC Fatmawati.25
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang penilaian
kualitas kredit berdasarkan tingkat kolektibilitasnya.Dengan
kolektibilitas tersebut, Bank Indonesia mewajibkan setiap bank
untuk melakukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)
dari setiap aktiva produktif yang dimilikinya, yang terdiri dari
Cadangan Umum dan Cadangan Khusus.
24
Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014. 25
Wawancara pribadi dengan Bapak Heru Setyawan, Jakarta, 10 April 2014.
77
1. Cadangan umum Wajib dibentuk dengan ketentuan minimal
sebesar 10/0 dari jumlah seluruh aktiva produktif lancar (1
0/0 x
aktiva produktif lancar)
2. Cadangan khusus wajib dibentuk dengan ketentuan sebesar:26
a) 50/0 x aktiva produktif dalam perhatian khusus (call 1)
b) 150/0 x (aktiva produktif kurang lancar - nilai agunan)
c) 500/0 x (aktiva produktif diragukan - nilai agunan)
d) 1000/0 x (aktiva produktif macet - nilai agunan)
Di bank syariah sendiri dalam kasus ini Bank BNI
Syariah KC Fatmawati, istilah pembiayaan (financing) lebih
sering digunakan untuk menggantikan istilah (credit). Risiko
Pembiayaan (financing risk) terjadi ketika pihak debitur
(mudharib) karena berbagai sebab, tidak dapat memenuhi
kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan
(pinjaman) yang diberikan oleh bank BNI Syariah KC
Fatmawati. Langkah yang dilakukan bank untuk
meminimalisir risiko ini antara lain: membuat kebijakan
pembiayaan secara tepat dan efektif, menetapkan prinsip
kehati-hatian dalam proses pembiayaan.
Tabel. 4.2. Total pembiayaan KPR macet/bermasalah
Tahun Total
pembiayaan
Pembiayaan
bermasalah/macet
NPF 0/0
26
Data Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, tentang
penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dari setiap aktiva produktif Perbankan
syariah.
78
2012 103.290.155.501 211.164.363 2,60 0/0
2013 145.845.579.819 259.722.594 2,670/0
Sumber: Data Annual Report Bank BNI Syariah
Dari tabel diatas dilihat bahwa total pembiayaan KPR dua
tahun terakhir naik 7 persen dari tahun 2012, karena BNI Syariah
selalu mengembangkan jaringan-jaringan yang meluas dan mudah
dijangkau oleh masyarakat luas. Pada tahun 2012 pembiayaan
Kepemilikan Rumah yang dikeluarkan oleh BNI Syariah KC
Fatmawati mencapai 103.290.155.501 dengan persentase
pembiayaan macet mencapai 2,60 0/0dan pada tahun 2013 total
pembiayaan KPR di Bank BNI Syariah naik dari tahun
sebelumnya menjadi 145.845.579.819 dengan persentase
pembiayaan macet 2,670/0. Dengan demikian tingkat risiko
pembiayaan, Kegagalan pembayaran angsuran nasabah KPR pada
saat jatuh tempo semakin meningkat pada tahun 2013.27
3. Proses Mitigasi Risiko
Dengan menetapkan serangkaian prosedur manajemen risiko,
maka bank BNI Syariah Fatmawati dapat mengelola risiko dengan
sebaik-baiknya, karena manajemen yang baik dan strategi yang tepat
dapat meminimalkan risiko dengan menetapkan tingkat risiko yang
dapat ditolerir dalam aktivitas bisnis, sehingga risiko yang ada tidak
menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti kerugian karena
27
Data Annual Report Bank BNI Syariah tahun 2012 dan 2013
79
dapat menganggu keberlangsungan usaha bank, selain itu pengelolaan
yang baik terhadap risiko juga akan mendatangkan manfaat bagi
bank.
Bentuk mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank BNI
SyariahKC Fatmawati dengan menggunakan Standar Prosedur
Operasional (SOP) yang berlaku yaitu Risk Acceptance Criteria28
Jenis Risiko29
Parameter Mitigasi risiko
Risiko Pembiayaan Kegagalan
pembayaran
angsuran pada saat
jatuh tempo
-Penerapan Risk
Acceptance Criteria
antara lain
penghasilan, DSR,
LTV,Agunan,
maksimum limit
pembiayaan, jangka
waktu pembiayaan.
- Penetapan umur,
jenis pekerjaan dan
lama bekerja calon
nasabah pembiayaan.
- Standarisasi
verifikasi income
untuk pegaawai,
professional dan
wiraswasta.
-Tersedianya
mekanisme
monitoring.
- Penerapan sistem
scoring yang dikelola
oleh Retail dan
Consumer Risk
Group.
-Penerapan Loan
Origination Systems.
28
Pedoman Standar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009 29
PedomanStandar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009
80
Risk Acceptance Criteria30
Keterangan
Debt Service Ratio (DSR) Maksimum DSR adalah 400/0
sudah termasuk untuk
mengcover kewajiban kepada
kreditur atau kewajiban lain.
Maksimum DSR dapat lebih
besar dari 400/0 sepanjang hasil
scoring accept dan kententuan
LTV tidak lebih dari 700/0 untuk
KPR dari non developer
(secondary market) atau 800/0
untuk KPR dari developer
(primary market), serta calon
debitur diyakini masih memiliki
kemampuan untuk membayar
angsuran dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Maks DSR 450/0jika
penghasilan minimum 5 juta
perbulan.
b. Maks DSR 500/0jika
penghasilan minimum 10
juta perbulan
c. Maks DSR 550/0jika
penghasilan minimum 20
juta perbulan.
d. Kewenangan memutus DSR
tersebut mengacu kepda
limit kewenangan masing-
masing pejabat
kewenangan.
Loan To Value (LTV) Maksimum 800/0(coverage ratio
agunan minimum 1250/0) untuk
pembelian dari developer
(primary market).
Maksimum 700/0(coverage ratio
agunan minimum 1430/0) untuk
pembelian dari developer
(secondary market).
Agunan 1. Jenis agunan yang dapat
diterima
a. Rumah tinggal
b.Rumah toko (ruko)
c. Rumah kantor
30
Pedoman Standar Operasional Prosedur BNI Syariah 2009
81
d.Rumah susun atau hunian
(apartement)
2. Status agunan
a. Sertifikat hak milik (SHM)
b. Sertifikat hak guna
bangunan (SHGB) dengan
masa sisa masa berlaku
SHGB pada saat kredit
jatuh tempo minimum 2
tahun.
3. Nilai agunan diperoleh dari:
a. Hasil penilaian agunan yang
dilakukan oleh bank atau
independent appraisal
rekanan bank yang telah
direview oleh bank berupa
nilai pasar sebelum safety
margin.
b. Price list (sesuai dengan
surat pemesanan)
=harga tanah dan bangunan-
discount (bila ada)+ppn
Penetapan nilai agunan
yang dipergunakan sebagai
dasar prhitungan LTV
berupa price list hanya
dapat dilaksanakan untuk
pembelian rumah tinggal,
rumah toko, rumah kantor,
rumah susun, apartemen
yang dibeli dari developer
tertentu jika memenuhi
ketentuan.
4. Agunan harus diatasnamakan
calon debitur suami atau istri
debitur.
5. Kondisi agunan.
a. Memiliki izin mendirikan
bangunan (IMB)
b. Memliki bukti setoran pajak
bumi dan bangunan (PBB)
tahun terakhir
c. Lebar jalan minimum 3
meter.
d. Bebas dari banjir
e. Tidak berada dibawah jalur
82
tegangan tinggi
f. Tidak berlokasi tusuk sate.
g. Tidak dalam sengketa.
Limit pembiayaan
Jangka waktu
1. Minimum 50 Juta
2. Maksimum 5 milyar
4. Maksimum 15 tahun untuk
pembelian rumah tinggal
5. Maksimum 10 tahun untuk
pembelian rumah toko,
rumah kantor.
C. Analisis penerapan pelaksanaan manajemen risiko
Proses manajemen risiko merupakan sistem yang komprehensif
yang meliputi penciptaan lingkungan manajemen yang kondusif,
memelihara pengukurun risiko yang efisien, proses mitigasi dan
monitoring, serta menciptakan sistem kontrol internal yang memadai.
Penerapan manajemen risiko di Bank BNI Syariah telah sesuai dengan PBI
NO 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum
syariah dan unit usaha syariah dan berdasarkan standar operasional
prosedur yang diterapkan oleh BNI Syariah KC Fatmawati, sebagai
langkah untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan.Secara
struktural kegiatan manajemen risiko perusahaan berada dalam wilayah
tanggung jawab direktur risiko dan kepatuhan yang membawahi satuan
83
kerja manajemen risiko yakni divisi manajemen risiko.Divisi manajemen
risiko bertindak secara independen terhadap divisi atau unit yang
menjalankan fungsi bisnis atau operasional.31
Untuk membantu
pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko. Bank BNI Syariah
membentuk komite-komite pada level direksi terdiri dari Komite
Kebijakan dan Risiko (KKR), Komite Asset and Liabilities Manajemen
(KALMA), komite modal investasi dan teknologi serta komite sumber
daya manusia. Komite pada level komisaris – direksi terdiri dari komite
audit, komite Remunerasi dan Nominasi serta komite pemantau risiko.32
Sejauh ini manajemen yang diterapkan Bank BNI Syariah sudah
baik,dan sesuai dengan konsep syariah. Meskipun demikian bank BNI syariah
harus lebih efektif, selektif dan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.
1. Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko di BNI Syariah
Selama tahun 2010 Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan
tugasnya antara lain sebagai berikut:33
a. Menyusun program kerja tahunan.
b. Melaksanakan rapat internal atau rapat bersama Dewan
Komisaris atau manajemen.
c. Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risikoyang
disusun oleh manajemen.
31
http://Annual-Report-BNI-Syariah-2012 32
http://Annual-Report-BNI-Syariah-2012 33
Data Bank BNI Syariah KC Fatmawati
84
d. Mengevaluasi laporan-laporan internal berkala dari Direksi,
Divisi Manajemen Risiko, Divisi hukum, Kepatuhan dan
Kesekretariatan, hasil pemeriksaan Bank Indonesia. hasil dari
evaluasi laporan-laporan tersebut digunakan sebagai alat
pemantau kinerja manajemen dan jika dianggap perlu, sebagai
dasar rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai langkah-
langkah yang perlu dilakukan Dewan Komisaris dalam
melakukan tugasnya.34
e. Melakukan kajian dan diskusi mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan rencana kerja Komite Pemantau Risiko dan mengevaluasi
kinerja Komite di tahun 2010.
f. Mengevaluasi proses kebijakan penyaluran pembiayaan.
g. Mengevaluasi proses manajemen risiko operasional, antara lain
aktivitas operasional cabang, penanganan pegawai yang terlibat
kasus, fraud dan transaksi yang mencurigakan, serta operasional
sistem teknologi.
h. Membuat rekomendasi dan memberikan masukan kepada
Dewan Komisaris antara lain yang berkaitan dengan kebijakan
prosedur pembiayaan; organisasi manajemen risiko BNI Syariah
dalam menerapkan Four eyes Principle dalam proses persetujuan
pembiayaan.35
34
Data Bank BNI Syariah KC Fatmawati 35
Data Bank BNI Syariah KC Fatmawati
85
i. Membuat rekomendasi dan memberikan masukan kepada
Dewan Komisaris atas action plan Direksi berkaitan dengan
penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana.
j. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi pada Dewan
Komisaris terkait tugas utama Dewan Komisaris,
k. Pemetaantugas dan tanggung jawab Komite-Komite dibawah
Dewan Komisaris.
l. Mengevaluasi struktur dan isi Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan serta Rencana Bisnis BNI Syariah.
86
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Mekanisme operasional pengajuan pembiayaan produk KPR iB Griya
Hasanah di BNI Syariah diawali dengan pengajuan aplikasi oleh
nasabah pemohon kepada pihak bank yang dalam hal ini adalah BNI
Syariah, kemudian calon nasabah diberi penjelasan oleh petugas
marketing BNI syariah mengenai margin dan berapa lama waktu
angsuran pembiayaan KPR dan melengkapi dokumen-dokumen
penting untuk memenuhi syarat dalam mengambil pengajuan
pembiayaan KPR, apabila calon nasabah telah memenuhi syarat
langkah selanjutnya adalah kepihak petugas sentra taksi yang
memeriksa penilaian penjaminan nasabah apabila sewaktu-waktu
nasabah tersebut terkena pembiayaan bermasalah, setelah itu ke
petugas processing yang bertugas mem-verifikasi dan investigasi
kebenaran data pribadi dan pekerjaan nasabah, apabila semua proses
tersebut berjalan dengan baik dan memenuhi kriteria pengajuan
pembiayaan nasabah KPR ib Griya hasanah di BNI dan dinyatakan
lulus atau diterima semua persyaratannya kemudian nasabah tersebut
ke proses akad dan pencairan pembiayaan KPR oleh petugas
operasional.
2. Untuk mengantisipasi risiko yang muncul pada produk KPR IB Griya
Hasanah, BNI Syariah memiliki penerapan dalam mengantisipasi
87
risiko yang terjadi khususnya risiko kredit atau pembiayaan. Bank BNI
Syariah menerapkan beberapa cara dengan berpedoman pada peraturan
Bank Indonesia no 13/23/PBI/2011 mengenai penerapan manajemen
Risiko pada bank umum syariah dan unit usaha sayriah, diantaranya
yaitu proses penilaian risiko dengan langkah awal yang dilakukan
adalah mengidentifikasi risiko, kemudian pengukuran risiko menurut
PBI dengan menggunakan metode scoring dilakukan berdasarkan pada
data historis nasabah dan menggunakan analisis 5C yaitu character
(watak atau kepribadiaan), capacity (kemampuan), capital (modal),
collateral (barang jaminan), dan condition of economic setelah itu
pemantauan risiko dan langkah terakhir adalah pengendalian risiko.
B. SARAN-SARAN
1. Pihak bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan KPR
syariah, kepada para nasabahnya dengan melalui proses analisa
yang baik, jujur dan benar (proses yang dilakukan secara sehat) agar
tidak terjadi hal-hal yang merugikan dan berisiko tinggi
2. Pembinaan dan pengawasan yang kooperatif serta memperhatikan
tingkat kolektibilitas pembiayaan sehingga menjadi sehat dan
menghindari pembiayaan macet.
3. Pengembangan terhadap produk dan jasa layanan Bank BNI syariah
khususnya KPR syariah iB Griya Hasanah harus disesuaikan dengan
konsep muamalat menurut ketentuan syariat islam.
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Basyaib, Fahmi. Manajemen Risiko. Jakarta: PT. Raja Grafinndo
Persada. 2007
Bank Indonesia, Memiliki Rumah Sendiri dengan KPR dalam
Program Edukasi Masyarakat dalam Rangka Implementasi
Arsitektur Perbankan Indonesia.
Booklet Perbankan Indonesia. Manajemen Risiko Terhadap KPR iB.
Jakarta: Bank Indonesia.2013.
Darmawi, Herman. Manajemen Risiko.Jakarta: PT. Bumi Aksara.
2006
Idroes, Ferry N. Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman
Pendekatan Pilar Kesepakatann Basel II Terkait Aplikasi
Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ed. I.Jakarta:
Rajawali Pers. 2008
Iqbal Zamir, Greuning Hennie Van. Analisis Risiko Perbankan
Syariah. Jakarta: Salemba Empat. 2011.
Karim, Adiwarman A. Bank Islam Analisis Fiqih dan
Keuangan.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
Kasmir,.Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT Grafindo Persada.
2003
Khan, Thariqullah dan Ahmed Habib. Manajemen Risiko Lembaga
Keuangan Syariah. Jakarta: 2008
Maleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, (bandung:
PT.Remaja Rosdakarya 2000). cet. Ke -11
Muchdarsyah, Sinungan,. Manajemen Dana Bank. Jakarta, Bumi
Aksara, 1993. Cet. 3
Muljono, Teguh Pudjo. Manajemen Perkreditan bagi Bank
Komersial. Yogyakarta : Penerbit BPFE.1996.Cet.3
Nasuhi, Hamid, dkk. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
(Skripsi,Tesis Dan Disertasi)” yang diterbitkan CeQDA
(Center for Quality Development and Assurance). Jakarta:
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2007.
Cet. Ke-2
Pratama, Raharja. Uang dan Perbankan. Jakarta, PT. Rineka Cipta,
1997. Cet ke-3.
Rahmat, Jalaluddin, Metode Penelitian Komunikasi dilengkapi
Contoh Analisis Statistic.(bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2002). Cet ke-11.
Rivai,Veithzal dan Rifki Ismail. Islamic Risk Management for
Islamic Bank. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.2013.
Soeisno Djojosoedarso. Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko
Asuransi, Jakarta:Salemba Empat.2003
Suyanto, Thomas. Kelembagaan Perbankan. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1996. Edisi II
Suzanna, Hardjono. Mudah Memiliki Rumah Idaman Lewat KPR
Jakarta: PT. Pustaka Grahatama, 2008.
Tampubolon, Robert. Manajemen Risiko Pendekatan Kualitatif
untuk Bank Komersial, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,
2004.
Jurnal
Rudjito.“Kegunaan Penerapan Risk Management untuk
perbankan”. Jurnal Hukum dan Bisnis. Volume 23-No. 3
Tahun 2004.
Yulianti, Rahmani Timorita. Manajemen Risiko Perbankan
Syariah.Jurnal Ekonomi Islam La_Riba. Vol. III, no. 2,
Desember 2009.
Sari, Lisa Kartika. “ Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan
di Indonesia”. Jurnal Akutansi. http://journal.unesa.ac.id.
index.phpjurnal-akuntansi article view 280204