Embed Size (px)
Citation preview
iii
PENERAPAN MANAJEMAN ZAKAT PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Oleh :
NURUL RIZKILLAH POMALINGO
1113046000004
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2018 M/1439 H
iii
iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Hari ini Kamis, 31 Mei 2018 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswi:
1. Nama : Nurul Rizkillah Pomalingo
2. NIM : 1113046000004
3. Jurusan : Ekonomi Syariah (Manajemen Zakat)
4. Judul Skripsi : Penerapan Manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara
Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan serta kemampuan yang
bersangkutan selama proses Ujian Skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswi
tersebut dinyatakan lulus dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 31 Mei 2018
PANITIA UJIAN:
1. Ketua : AM. Hasan Ali, M.A.
NIP.19751201 200501 1 5005 (……..…..………)
2. Sekretaris : Dr. Abdurrauf, Lc, M.A.
NIP. 19731215 200501 1 002 (…………………)
3. Pembimbing : Dr. Isnawati Rais, M.A.
NIP. 19571027 198503 2 001
(…………....……)
4. Penguji I : Prof. Dr. H. M. Abduh Malik
NIP. 150094391 (…………....……)
5. Penguji II : Mu‟min Roup, M.A.
NIP. 19700416 199703 1 004 (………..…..……)
iv
LEMBAR PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA ILMIAH
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Nurul Rizkillah Pomalingo
NIM : 1113046000004
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya
atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah.
Jakarta, 31 Mei 2018
Nurul Rizkillah Pomalingo
iv
v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS DIRI
Nama : Nurul Rizkillah Pomalingo
Tempat, Tanggal Lahir : Toli-toli, 30 Juli 1996
Alamat : Perumahan Bumi Dian Indah, Blok B
Nomor 23, Lingkungan III, RT/RW
005/003, Kelurahan Girian Weru Dua,
Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi
Sulawesi Utara.
Telepon : 0896-6955-3400
Email : [email protected]
II. PENDIDIKAN FORMAL
- SD : SD Negeri Pembina Toli-toli (2001 – 2006)
SD 7/83 Inpres Girian Weru Dua (2006 – 2007)
- SMP : SMP Negeri 1 Kota Bitung (2007 – 2010)
- SMA : MAN Model Manado (2010 – 2013)
- S1 : FEB, UIN Jakarta (2013 – 2018)
III. PENGALAMAN ORGANISASI
- Wakil Ketua HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) Muamalat
UIN Jakarta 2014/2015
- Anggota PP (Pemberdayaan Perempuan) HMI Komfaksy Cabang
Ciputat
- Anggota PSDMO (Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Organisasi) C.O.I.N.S (Center for Islamic Economic Study) 2014/2015
- Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan KOHATI Cabang Ciputat
(2016/2017)
- Anggota Bidang Pemberdayaan Perempuan HMI Cabang Ciputat
(2016/2017)
- Anggota Bidang Pecinta Alam LEPPAMI Cabang Ciputat (2016/2017)
- Direktur Bidang Keuangan LEPPAMI Cabang Ciputat (2018/2019)
- Asisten Mentor Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan
(OPAK) BEM FSH UIN Jakarta 2014
- Bendahara Kegiatan LK 1 gelombang 3 HMI Komfaksy Cabang
Ciputat
- Ketua OSIS MAN Model Manado 2012/2013
- PASKOBRAKA Kota Manado 2012
vi
Implementation Of Zakat Management at Zakat National Institution
(BAZNAS) North Sulawesi Province
ABSTRACT
This research aims to analyze the implementation of zakat management in
BAZNAS North Sulawesi Province based on the applicable regulations and the
management of zakat in BAZNAS of North Sulawesi Province. The
implementation of zakat management are includes planning, organizing, actuating
and controlling under review of Law Number 23 Year 2011, Government
Regulation Number 14 Year 2014, Presidential Instruction and also the other of
BAZNAS law approach. This research uses descriptive-qualitative writing method
and data collection by interview method, direct observation and documentation.
The results show that zakat management in BAZNAS North Sulawesi
Province is applied good enough to socialize zakat management institution in
North Sulawesi and increase the awareness of Muslims in paying zakat, there are
(a) Planning includes structural formation, plan of collection and distribution
plan; (b) Organizing is arranged based on Regulation of BAZNAS Number 03
Year 2014, with human resources that according to criteria of requirements that
applied; (c) actuating by carrying out to operational steps that applied and build
cooperation with institutions and the government of city; (d) Control by carrying
out the task of BAZNAS that responsible to the Governor and Ministry of
Religious Affairs in the form of internal audit for six months once. In reporting
BAZNAS North Sulawesi Province has not implemented accounting procedures in
accordance with PSAK 109 due to lack of competent human resources in
accounting of zakat and BAZNAS North Sulawesi province has not been able to
do recruitment in that field. In the management of zakat, BAZNAS North Sulawesi
Province is considered quite effective because the distribution that occurs reaches
50% - 60% with an increasing percentage of annually.
Keywords : Zakat, Management of Zakat, BAZNAS North Sulawesi Province,
BAZNAS Regulation, POAC, Law Number 23 Year 2011.
Advisors : Dr. Isnawati Rais, MA.
vii
Penerapan Manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
Sulawesi Utara
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen zakat
pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan pada peraturan yang berlaku
dan pengelolaan zakat pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Penerapan
manajemen zakat ini meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengendalian (controlling) yang
ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Instruksi Presiden dan Peraturan-Peraturan
BAZNAS lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penulisan deskriptif-
kualitatif dan pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi langsungd
dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen zakat pada BAZNAS
Provinsi Sulawesi Utara diterapkan cukup baik untuk mensosialisasikan lembaga
pengelolaan zakat di Sulawesi Utara dan meningkatkan kesadaran umat Islam
dalam membayar zakat dengan cara (a) Perencanaan meliputi pembentukka
struktural, rencana penghimpunan dan rencana pendistribusian; (b)
Pengorganisasian disusun berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 03 Tahun
2014, dengan SDM yang memenuhi kriteria persyaratan yang diterapkan; (c)
Pelaksanaan dengan menjalankan langkah-langkah operasional yang ditetapkan
dan menjalin kerjasama dengan dengan berbagai lembaga dan pemerintah Kota;
(d) Pengendalian dengan melaksanakan tugas BAZNAS yang bertanggungjawab
kepada Gubernur dan Kementerian Agama berupa auditing internal selama enam
bulan sekali. Dalam pelaporannya BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum
melaksanakan prosedur akuntansi sesuai PSAK 109 dikarenakan kurangnya SDM
yang berkompeten pada akuntansi zakat dan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
belum mampu melakukan perekrutan pada bidang tersebut. Pada pengelolaannya
BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara dinilai cukup efektif karena pendistribusian
yang terjadi mencapai 50% - 60% dengan persentasi penghimpunan yang
meningkat setiap tahunnya.
Kata kunci : Zakat, Manajemen Zakat, BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara,
Peraturan BAZNAS, POAC, Undang-Undang.
Pembimbing : Dr. Isnawati Rais, MA.
viii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil „alamin, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang
telah memberikan curhatan rahmat dan kasih sayangnya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini sebagai tanda akhir dari studi S1 yang penulis tempuh
dengan judul “Penerapan Manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional
Provinsi Sulawesi Utara”.
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan
tanpa dukungan, doa dan semangat dari berbagai pihak yang telah membantu dan
berkontribusi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi terutama
kepada:
1. Bapak Arif Mufraini, Lc., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Bapak Yoghi Citra Pratama, M.Si. dan Ibu Tini Anggraeni, ST., M.Si
selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Bapak AM. Hasan Ali, MA. dan Bapak Abdurrouf, Lc., MA., selaku
Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Ibu Dr. Isnawati Rais, MA., selaku Dosen pembimbing skripsi yang
lembut dan baik hati serta ikhlas dan sabar dalam memberikan bimbingan
dan arahan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar yang telah mendidik penulis dengan penuh
dedikasi dan ketekunan.
ix
7. Kepada pihak BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, terutama Ibu Lutvia
Alwi yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk dapat
diwawancara dan memberikan data yang diperlukan.
8. Keluarga tercinta, terutama Alm. H. Irfan Pomalingo, SH. (Ayah), Hj.
Lutfiah Mamonto, S.Hi. (Ibu), Hj. Haeriah Djaelani (Nenek), Jamila
Mamonto (Tante) dan Nazar Irfiawan Pomalingo, S.Hi. (Kakak Kandung)
yang tiada hentinya memberikan do‟a, kepercayaan serta ridho dalam
setiap aktivitas yang penulis lakukan selama merantau.
9. Sahabat seperjuangan selama kuliah Nina, Rahma, Keke, Almas, Asri,
Tsiqah, Tata, Ana dan Dara. Sahabat seperjuangan dalam berorganisasi
Wirda, Matin, Aam, Dendi dan Rendy. Para senior yang tak lelah dalam
memberikan saran Bang Qari, Kak Kevin dan Kak Sena. Para Adik
seperantauan Amalia, Faa Izah, dan Conita. Terima kasih kepada kalian
yang memberikan warna kepada kehidupan penulis.
10. Teman-teman ditempat penulis berhimpun HMI Komfaksy, KOHATI
Komfaksy, HMI Cabang Ciputat , KOHATI Cabang Ciputat, LEPPAMI
Cabang Ciputat, COINS, HMPS Muamalat, IPRA Manado. Terima kasih
atas setiap pengalaman yang kalian bagikan bersama penulis.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan
kurangnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena ini penulis
mengharapkan segala bentuk saran dan kritikan yang membangun. Semoga skripsi
ini bermanfaat. Terima kasih.
Jakarta, 11 April 2018
Penulis
x
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN ...................................................... iii
LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................... iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ................................................................................ v
ABSTRACT ............................................................................................................. vi
ABSTRAK ............................................................................................................ vii
KATA PENGANTAR ......................................................................................... viii
DAFTAR ISI ........................................................................................................... x
BAB I ...................................................................................................................... 1
PENDAHULUAN .................................................................................................. 1
A. Latar Belakang ............................................................................................. 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah........................................................... 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................................... 6
D. Metodologi Penelitian .................................................................................. 7
E. Sistematika Penulisan .................................................................................. 8
BAB II ................................................................................................................... 10
TINJAUAN TEORITIS ........................................................................................ 10
A. Zakat ........................................................................................................... 10
1. Pengertian Zakat ..................................................................................... 10
2. Macam-Macam Zakat ............................................................................. 11
3. Kriteria Penerima Zakat (Mustahik) ....................................................... 14
4. Penghimpunan Zakat .............................................................................. 16
5. Pendayagunaan Zakat ............................................................................. 18
B. Manajemen Zakat ....................................................................................... 20
1. Pengertian Manajemen dan Fungsi Manajemen .................................... 20
2. Pengaturan Manajemen Zakat di Indonesia ........................................... 28
C. Review Studi Terdahulu ............................................................................. 38
D. Kerangka Teori........................................................................................... 39
BAB III ................................................................................................................. 40
xi
GAMBARAN UMUM BAZNAS PROVINSI SULAWESI UTARA ................. 40
A. Sejarah, Visi-Misi dan Struktur Organisasi ............................................... 40
B. Pengelolaan Zakat di BAZNAS SULUT ................................................... 42
BAB IV ................................................................................................................. 49
ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN ZAKAT PADA BAZNAS PROVINSI
SULAWESI UTARA ............................................................................................ 49
A. Manajemen Zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara .......................... 49
1. Perencanaan (Planning) ......................................................................... 49
2. Pengorganisasian (Organizing) .............................................................. 54
3. Pergerakan (Actuating) ........................................................................... 55
4. Pengawasan (Controlling) ...................................................................... 58
B. Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara ......................... 58
1. Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. ................... 58
2. Laporan dan Pertanggungjawaban Pengumpulan, Pendistribusian dan
Pendayagunaan Dana Zakat ........................................................................... 62
BAB V ................................................................................................................... 66
PENUTUP ............................................................................................................. 66
A. Kesimpulan ................................................................................................ 66
B. Saran ........................................................................................................... 67
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 69
LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................... 71
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada masa awal pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk
tunai, hasil peternakan, dan hasil pertanian.1
Rasulullah SAW menggunakan
instrumen zakat sebagai penerimaan negara dan dikelola oleh Baitul Maal.
Pengumpulan zakat diserahkan kepada pengumpul zakat dan setiap orang
terlatih dalam pengumpulan zakat. Setiap perhitungan yang ada disimpan
dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah SAW dan menyita setiap hadiah yang
diterima oleh para pengumpul zakat, sekaligus memberikan teguran
kepadanya.2
Pada zaman itu, zakat dikoordinasi melalui manajemen oleh
suatu lembaga, yaitu Baitul Maal sebagai lembaga pengelola zakat.
Bersanding pada pengelolaan zakat Masa Rasulullah SAW,
pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh pemerintah. Pemerintah di bawah
pimpinan B.J Habibie dan DPR mengeluarkan regulasi yaitu Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999.3
Tujuannya untuk membentuk pranata
agama dan memberikan kontribusi untuk mensejahterakan rakyat. Undang-
Undang ini membahas mengenai pengelolaan zakat di Indonesia mulai dari
organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan, pendayagunaan zakat, hingga
pengawasan dalam pengelolaannya.
Organisasi Pengelolaan Zakat yang dimaksud ialah Badan Amil
Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ dibentuk oleh
pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan
mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama.4
BAZ memiliki kedudukan
1 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer,
(Depok: Gramata Publishing, 2005), h. 78 2 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer,
(Depok: Gramata Publishing, 2005), h. 79 – 88 3 Sepky Mardian, Pengelolaan Zakat di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Regulasi, (Aceh:
Jurnal Hukum Islam Volume I No. 2, 2012), h. 309 4 Pasal 8 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
2
di daerah nasional, provinsi, kabupaten / kota, dan kecamatan. Dan LAZ
merupakan lembaga zakat yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh
pemerintah,5
seperti BAZ, LAZ dapat membentuk kedudukan pada masing-
masing daerah. Kedua lembaga zakat tersebut berdiri secara independen dan
bertanggung jawab kepada pemerintah.
Seiring berjalanya pengelolaan zakat oleh BAZ dan LAZ di
Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengalami amandemen
oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Diperlukan amandemen
karena Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sudah tidak dapat dijadikan
landasan dalam mengelola zakat berkaitan dalam perihal sistem dan
manajemen.6
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 membahas mengenai
pengelolaan zakat, mulai dari organisasi yang mengelola, sumber daya
manusia hingga syarat serta pembagian harta zakat itu sendiri. Kemudian
untuk menyesuaikan hadirnya amandemen tersebut, BAZ perlu melakukan
perubahan nama menjadi BAZNAS tetapi belum semua lembaga melakukan
perubahan tersebut.
Undang-undang ini juga menjelaskan mengenai tugas dan fungsi
organisasi pengelola zakat dalam hal ini Badan Amil Zakat (BAZ) dan
Lembaga Amil Zakat (LAZ), sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 6
BAZNAS merupakan Lembaga yang berwenang melakukan tugas
pengelolaan zakat secara Nasional. Dalam tugasnya sebagai organisasi
pengelolaan zakat, BAZNAS harus bisa menjalankan manajemen secara
baik layaknya organisasi. Dalam keanggotaannyapun BAZNAS diatur pada
pasal 8 mengenai jumlah anggota, persyaratan, hingga unsur-unsur yang
terdapat didalamnya.
Untuk membentuk pengelolaan zakat terkoordinasi dan terpadu,
BAZ dan LAZ wajib mengikuti amandemen peraturan pengelolaan zakat
5 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
6 Heru Susetyo, Selamatkan Gerakan Zakat, (Jakarta: Koalisi Masyarakat Zakat
(KOMAZ), 2012), h.
3
tersebut. Berdasarkan amandemen undang-undang tersebut, BAZ berganti
nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga
yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS dapat
membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yaitu satuan organisasi yang
dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat. Di dalam
amandemen tersebut juga diatur manajemen yang bersifat baku dan rigid
untuk BAZNAS dan LAZ dalam mengelola zakat, seperti aturan
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang terdapat pada pasal
21 hingga pasal 28. Untuk pelaporan BAZNAS dan LAZ diatur pada pasal
29 yang menjelaskan bahwa BAZNAS dan LAZ menyampaikan laporan
pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan
lainnya secara berkala kepada Menteri untuk BAZNAS, pemerintah daerah
untuk BAZNAS Provinsi atau Kabupaten/Kota dan LAZ setempat. Secara
berkala yang dimaksud kemudian dijelaskan dalam Peraturah Pemerintah
Nomor 14 tahun 2014, selama 6 bulan sekali dengan sistem pencatatan
laporan keuangan yang diatur pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) Nomor 109.
Akhir 2015, BAZNAS di Indonesia baru berdiri di 19 lembaga dari
34 provinsi. Sementara, di tingkat kabupaten / kota, baru berdiri 79
lembaga dari 476 kabupaten/kota.7
Salah satunya adalah Provinsi Sulawesi
Utara yang mempunyai BAZ bernama BAZNAS Provinsi Sulawesi
Utara.
BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara adalah badan amil zakat dan
infak/sedekah yang berada dibawah naungan pemerintah provinsi. Badan ini
telah resmi berdiri sejak tanggal 04 April 2011 berdasarkan pada Surat
Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 98 Tahun 2011 dan
Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2011. BAZNAS SULUT
merupakan Organisasi Pengelola Zakat yang sah sesuai UU No. 38 Tahun
7 Retno Wulandhari, “Baznas Diminta Optimalkan Pengelolaan Zakat” Republika Online,
artikel diakses pada 31 Januari 2017 pukul 15:15 dari http://tinyurl.com/zqkd4w2
4
1999 yang telah direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pegelolaan
zakat yang mempuyai tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan
mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Berangkat dari
kesadaran akan problematika umat Islam yang begitu kompleks di mana
jumlah penduduk umat Muslim di Provinsi Sulawesi Utara menduduki
posisi terbanyak kedua dengan jumlah 701.700 jiwa dengan posisi terbanyak
pertama pada umat Kristen dengan 1.444.141 jiwa8. Jika kita bandingkan
jumlah penduduk muslim pada Provinsi Jawa Barat yang mencapai 40,9 juta
jiwa memiliki potesi zakat sebesar 17,6 triliun, maka melihat tidak sedikit
umat Islam yang berada di daerah ini, Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi
Utara dalam wawancaranya menyatakan bahwa potensi zakat di Sulawesi
Utara mencapai 60 Milyar. Maka dari itu Badan Amil Zakat Provinsi
Sulawesi Utara memposisikan diri dalam kegiatannya menghimpun dana-
dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana halal lainnya dari kaum
muslimin baik perorangan, instansi dan perusahaan kemudian
menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya.9
Untuk membantu penghimpunan zakat, BAZNAS Provinsi Sulawesi
Utara membentuk UPZ diberbagai instansi yang ada. Jumlah UPZ yang
telah dibentuk sebanyak 33 unit yang terdiri dari kantor instansi setempat,
kantor badan usaha milik daerah provinsi, perusahan swasta, perguruan
tinggi, pendidikan menengah, dan instansi pendidikan lainnnya.
Dari data yang penulis dapatkan, BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
selama masa berdirinya penghimpunan dana zakat BAZNAS SULUT
menghimpun dari beberapa perusahaan atau instansi dan juga masyarakat
umum tetapi dengan jumlah yang masih sedikit. Seperti pada tahun 2015
BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara mengumpulkan dana ZIS dari muzakki
8 Badan Pusat Statistik, Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2013, diakses pada
tanggal 17 Januari 2017 pukul 09.56 9 Sabrina Shahnaz, ”Penerapan PSAK 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat,
Infaq/Sedekah pada ABZNAS Provonsi Sulawesi Utara”, dalam Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi,
Volume 16 No. 1 Tahun 2016 (Manado: UNSRAT, 2016), h. 450
5
sebanyak 100 orang dan 37 lembaga dengan total penghimpunan dana ZIS
sebanyak Rp. 668.339.903,- . Sedangkan pada tahun 2016 mengumpulkan
dana ZIS dari muzakki sebanyak 159 orang dan 33 lembaga dengan total
penghimpunan dana ZIS sebanyak Rp. 317.165.728,- masih merupakan
angka yang sangat kecil bahkan tidak menyentuh 1% jika dilihat dari
jumlah penduduk umat Islam yang ada di Sulawesi Utara sebanyak 701.700
jiwa. Tidak hanya kekurangan dari segi penghimpunan dan pendayagunaan,
dari segi pelaporan keuangan, laporan keuangan yang disajikan oleh pihak
BAZNAS SULUT belum sesuai dengan PSAK 109, dari informasi yang
penulis dapatkan pihak BAZNAS SULUT sampai saat ini tidak memiliki
sumber daya yang faham mengenai akuntansi zakat yang sesuai dengan
PSAK 109. Mereka juga tidak mempunyai pengarsipan secara lengkap
berupa soft file laporan keuangan. Baik secara penghimpunan dan
pendayagunaan BAZNAS SULUT belum sesuai dengan Undang-Undang
No 23 Tahun 2011, mengingat hal tersebut penulis ingin mengetahui
bagaimana manajemen zakat yang telah dilaksanakan dan apakah
manajemennya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dari pemaparan latar belakang diatas, untuk melihat bagaimana
penerapan manajemen zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Penerapan
Manajemen Zakat pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara”.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.
1. Pembatasan Masalah
Sehubungan dengan luasnya ruang lingkup dalam penelitian ini,
serta mencegat terjadinya penyimpangan dalam peulisan, maka penulis
membatasi penelitian ini hanya pada masalah pen erapan manajemen
zakat pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
6
2. Perumusan Masalah
Bertolak dari uraian latar belakang dan pembatasan permasalahan di
atas, maka perumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini,
sebagai berikut :
a) Bagaimana penerapan manajemen zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi
ditinjau dari peraturan yang berlaku ?
b) Bagaimana pengelolaan zakat pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini :
a) Untuk mengetahui manajemen zakat pada BAZNAS Provinsi
Sulawesi Utara ditinjau dari peraturan yang berlaku.
b) Untuk mengetahui pengelolaan zakat pada BAZNAS Provinsi
Sulawesi Utara.
2. Manfaat Penelitian
Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah
:
a) Akademisi
Untuk menambah khazanah pengetahuan, melengkapi dan
memberikan informasi yang berharga mengenai manajemen zakat
yang sesuai dengan syariat Islam.
b) Praktisi
Menambah sumbangan wacana pemikiran serta motivasi kepada
praktisi dalam mengevaluasi manajemen zakat .
c) Masyarakat
Menambah pengetahuan masyarakat, serta memberikan informasi
yang bermanfaat dalam bidang manajemen khususnya mengenai
manajemen zakat.
7
D. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian
kualitatif dengan jenis metode deskriptif, yakni kegiatan yang meliputi
pengumpulan data dalam rangka menjawab pertanyaan yang menyangkut
keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitan. 10
Dengan jenis penelitin Studi Kasus (Case Study) yakni satu metodeologi
penelitian yang menggunakan bukti empiris (bukan hasil eksperimen
laboratorium) untuk membuktikan apakah suatu teori dapat
diimplementasikan pada suatu kondisi atau tidak.11
Dimana dari
penelitian ini meghasilkan dara deskriptif dan tertuis dengan informasi
dari instansi terkait dalam objek penelitian. Maka dari itu sumber utama
penelitian ini adalah penelitian langsung ke lapangan (BAZNAS Provinsi
Sulawesi Utara). Dalam penyajian dan penyusunan skripsi ini, penulis
menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :
a. Wawancara yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam
proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang
berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi.12
Dalam hal ini
wawancara dilakukan kepada pihak terkait yaitu pengurus
BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.
b. Studi Dokumentasi yaitu segala sesuatu materi dalam bentuk
tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen yang dimaksud adalah
segala catatan baik berbentuk catatan dalam kertas (hardcopy)
meupun elektronik (softcopy). Dalam hal ini studi dokumentasi yang
dilakukan ialah buku-buku pustaka, undang-undang yang berkenaan
dengan Manajemen Zakat serta laporan pertanggungjawaban
BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.
10
Consuelo G. Sevilla dkk, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 1993), h. 71 11
Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar), (Jakarta, PT Indeks, 2012), h. 115 12
Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai, (Jakarta: LP3ES,
1989)
8
2. Teknik Analisis Data
Terknik analisis data yang penelitia gunakan adalah metode analisis
kualitatif deskriptif. Setelah data diperoleh dari kegiatan wawancara dan
studi dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah analisa dan
pengolahan data. Analisis data merupakan proses (description) dan
penyusunan transkip interview. Data-data yang telah terkumpul dianalisis
dalam terminologi dan kesimpulan deskriptif.
E. Sistematika Penulisan
Merujuk pada uraian di atas dan metode penelitian yang digunakan
serta dalam rangka memudahkan penulisan skripsi maka pembahasan dalam
skripsi ini di bagi menjadi lima bab yang disusun sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis menguraikan apa yang menjadi awal dalam
penulisan skripsi ini. Penulis menjabarkan sekilas mengenai latar
belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat, review studi terdahulu,
metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN TEORITIS
Dalam bab ini diuraikan landasan teori dan pembahasan mengenai
zakat yang meliputi pengertian zakat, macam-macam zakat, tujuan
dan hikmah zakat, penghimpunan dan pendayagunaan zakat.
Kemudian manajemen zakat meliputi pengertian manajemen,
fungsi manajemen dan pengaturan manajemen di Indonesia. Hal
tersebut dibahas untuk memberikan gambaran yang lebih elas
mengenai permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan ini.
9
BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI
Dalam bab ini penulis MEMAPARKAN MENGENAI PROFIL
baznas Provinsi Sulawesi Utara, yang terdiri dari sejarah singkat
berdirinya, Visi dan Misi, serta Struktur Organisasi dna
Pengelolaan Zakat. Pembahasan ini bertujuan untuk mengenal
onjek penulisan yang akan dituju.
BAB IV EVALUASI HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini membahas hasil penulisan tentang manajemen di
BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara ditinjau dari peraturan yang
berlaku dana manajemen Zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi
Utara. Bab ini merupakan poin utama penulis dalam penelitian ini
sebelum diberikan kesimpulan pada pembahasan berikutnya.
BAB V PENUTUP
Dalam bab ini penulis uraikan kesimpulan dari hasil penulisan yang
telah dilakukan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, serta
memberikan solusi atas permasalahan dari masalah rumusan
masalah yang dipaparkan. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan
penerapan manajemen zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
dan manajemen ditinjau dari peraturan yang berlaku lebih lanjut.
10
BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Zakat
1. Pengertian Zakat
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) zakat diartikan
sebagai jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang
beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak
menerimanya yaitu fakir miskin dan sebagainya menurut ketentuan yang
telah ditetapkan oleh syarak.1
Zakat menurut bahasa berarti bertambah dan berkembang. Karena
itu, setiap yang bertambah jumlahnya dan berkembang ukurannya, ia bias
disebutkan zakat. Ada ungkapan zakkâ az-zar‟u, yang berarti tanaman itu
berkembang dan menjadi baik.2 Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu
hak Allah Ta‟ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin,
dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh
berkat, membersihkan serta mensucikan jiwa dan memupuknya dengan
berbagai kebajikan.3 Sebagaimana dalam Firman Allah SWT QS. At-
Taubah: 103 yang berbunyi :
خز ن علي صل نتا ي تزك صذقحتطشن ن ل أه ... هي
“Pungutlah zakat dari harta benda meraka, yang akan membersihkan dan
menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.”
Menurut terminologi syariat, zakat adalah kewajiban atas harta
tertentu, untuk kelompok tertentu, dan dalam waktu tertentu pula. Jadi bisa
diartikan bahwa zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu (hak Allah
SWT) yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang yang berhak
menerimanya. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan
1 Departeman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2005), hlm. 1279 2 Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Fiqih Zakat Kontemporer, 2011, (Solo: Al-
Qowwam, 2011),h. 11 3 Sayid Sabiq, Penerjemah Mahyudin Syaf. Fikih Sunnah 3. Bandung: PT. Alma‟arif,
1978, cet I, h. 3
11
untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuk berbagai
kebaikan.4 Zakat juga merupakan salah satu tiang pokok ajaran Islam. Di
dalam Al-Qur‟an amat banyak disebutkan perintah zakat dalam
serangkaian kalimat dengan perintah shalat, sebagaimana dalam QS. Al-
Mujadalah : 13
تابٱلله علا تف لن فئر ت صذق كن ى ج ييذي هاتي أىتقذ تن فق ءأش
ع ٱلله سسلۥ ٱلله أطيعا ج ك ٱلزه ءاتا ج ل ٱلصه فأقيوا كن لي
ولى تواتع ٣١خثيش
“Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan
sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika
kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu
maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan
Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”
Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak
hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang
miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.
5
Zakat adalah sistem sosial, karena ia berfungsi menyelamatkan
masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan ataupun karena keadaan,
menanggulangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan
kemanusiaan yang berada menolong yang tidak punya, yang kuat
membantu yang lemah, memperkecil perbedaan antara si kaya dan si
miskin.6
2. Macam-Macam Zakat
Secara umum zakat terbagi menjadi dua, yaitu :
4 Al-Furqon Hasbi, 125 Masalah Zakat, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), h. 13
5 Yusuf Qardhawi. Penerjemah Salmah Harun, dkk. Hukum Zakat, Jakarta:Litera Antar
Nusa dan Mizan, 1996, cet. 2, h. 35 6 Yusuf Qardhawi. Penerjemah Salmah Harun, dkk. Hukum Zakat, Jakarta:Litera Antar
Nusa dan Mizan, 1996, cet. 2, h. 118
12
a. Zakat Harta (Maal)
Zakat harta atau Maal adalah zakat yang diwajibkan Allah
SWT terhadap kaum muslimin yang telah memiliki harta mencapai
nisab atau haul serta syarat-syarat yang lainnya. Diantara harta yang
wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak, sebagaimana
firman-Nya,
لهزييٱ زى حٱلزهةٱيك فضه ل سثيل في يفقا ل ٱ لله
نفث ش ش ١٣تعزابألين
“… Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beri tahukanlah kepada
mereka, (bahwa mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih.” (QS.
At-Taubah : 34)
Allah juga mewajibkan zakat hasil pertanian, sebagaimana
firman-Nya pada QS. Al-An-am : 141, yang berbunyi :
لهزي ٱ ت شش هع ش غي ت شش ع هه ت جه لٱأشأ عٱلهخ س لزه
تلفاأكل تىٱۥهخ ي اىٱلزه هه كلاهيثوشلش ثشهتش غي ا ث
إرا ۦ هتش
ءاتاحقه وش محصادۥأث لۦ ي إها شف ۥت شفييٱليحة و ٣٣٣ل
“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang yang
berjunjung dan yang tidak berujung, pohon kura, tanam-tanaman
yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa
(bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlan dari
buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berubah, dan
tunaikanlah haknya di ahri memetik hasilnya (dengan disedekahkan
kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan.”
Allah juga mewajibkan zakat atas semua penghasilan seorang
muslim jika telah mencapai nishab, yaitu yang disebut zakat profesi.
Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 267
13
ا يلهزييٱي أي ه لكن ا شج أخ ا هوه تن ث ك ها ت هيطيث أفقا ا ءاه
ض ٱ س وال لتيوه خثيثٱتنتل ل تفقى وضا ه أىتم إله اخزي
اٱفي لو ع ٱأىه ٧٦٢حويذي غلله
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalah
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian
dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah
kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan
daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mampu mengambilnya
melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah
bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.”
Demikian pula harta-harta lainnya yang bernilai ekonomis bila
telah sampai nisab-nya.7
b. Zakat Fitrah
Zakat fitrah atau zakatun nafsi (zakat jiwa), telah secara massal
dilaksanakan oleh umat Islam, dengan melalui amil yang dibentuk
oleh lembaga-lembaga dakwah, atau langsung oleh wajib zakat pada
mustahiknya. Terdapat dua pendapat di antara ulama, salah satu
pendapat ialah bahwa zakat fitrah itu tidak boleh untuk keperluan
lain, kecuali untuk fakir dan miskin, agar pada hari raya mereka ikut
bergembira ria. Oleh karena itu, siapa yang menunaikannya sebelum
shalat Idul Fitri merupakan zakat yang makbul, tetapi yang
membayarkannya sesudahnya, sama nilainya dengan sedekah biasa.8
Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun
diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang
berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya,
7 Al-Firqon Habsi, 125 Masalah Zakat, (Tiga Serangkai: Solo 2008), h. 80
8 Syukri Ghozali, dkk, Pedoman Zakat 9 Seri, (Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan
Islam, Zakat dan Wakaf: Jakarta 1997), h. 190
14
untuk memberi makan kepada orang-orang miskin dan mencukupkan
mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya.9
3. Kriteria Penerima Zakat (Mustahik)
Kriteria yang berhak menerima zakat terbagi kedalam 8 asnaf,
sebagaimana yang tertera dalam QS. At-Taubah : 60
تٱإهوا ذق لصه فقشا ء كييٱلل و ولييٱل ع ل ا وؤلهفحٱعلي فيل قلتن
قابٱ شهييٱلش م فيسثيلل ٱ يٱلله ثيل ٱت ه يل هٱفشيضحه ٱلله علينلله
٦٦حكين
Yang artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para
mu‟allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-
orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang
dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan
AllahMaha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
Dari ayat Al-Qur‟an diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud
dengan kedelapan asnaf tersebut ialah sebagai berikut10
:
a. Fakir dan Miskin, yaitu orang-orang yang berada dalam kebutuhan
dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan.11
Imam Maliki,
Imam Hanbali dan Imam Syafi‟i sepakat berpendapat bahwa yang
termasuk dalam kriteria fakir dan miskin, yaitu :
1) Mereka yang tidak punya harta dan usaha samasekali;
9 Yusuf Qardhawi. Penerjemah Salmah Harun, dkk. Hukum Zakat, Jakarta:Litera Antar
Nusa dan Mizan, 1996, cet. 2, h. 921 10
Yusuf Qardhawi. Penerjemah Salmah Harun, dkk. Hukum Zakat, Jakarta:Litera
Antar Nusa dan Mizan, 1996, cet. 2,,h. 514 11
Sayid Sabiq, Penerjemah Mahyudin Syaf. Fikih Sunnah 3. Bandung: PT. Alma‟arif,
1978, cet I, h.86
15
2) Mereka yang punya harta dan usaha tapi tidak mencukupi untuk
diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi
separuh atau kurang dari kebutuhan;
3) Mereka yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat
mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan
tanggungannya, tapi tidak buat seluruh kebutuhan.
b. Pengurus-Pengurus Zakat („Amilin), yaitu orang-orang yang
ditugaskan oleh Imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk
mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat, termasuk para
penyimpan, pengembala-pengembala ternak dan yang mengurus
administrasinya.12
c. Orang-Orang Mu‟allaf, yaitu orang-orang yang diusahakan
merangkul dan menarik, serta mengukuhkan hati mereka dalam
keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau buay
menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum
Muslimin, dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan
untuk kepentingan mereka.13
d. Untuk (memerdekakan) budak (Riqab), yaitu dalam golongan yang
tercakup budak mukatab, yakni yang telah dijanjikan oleh tuannya
akan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan,
dan budak-budak biasa. Budak-budak mukatab dibantu dengan harta
zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan, sedang
budak-budak biasa dibeli dengan harta itu lalu dibebaskan.14
e. Orang-orang yang berhutang (Gharimin), yaitu orang-orang yang
berhutang dan sukar untuk membayarnya. Mereka bermacam-macam.
Diantaranya orang yang memikul hutang untuk mendamaikan
sengketa, atau menjamin hutang orang lain hingga harus
12
Sayid Sabiq, Penerjemah Mahyudin Syaf. Fikih Sunnah 3. Bandung: PT. Alma‟arif,
1978, cet I, h. 91 13
Sayid Sabiq, Penerjemah Mahyudin Syaf. Fikih Sunnah 3. Bandung: PT. Alma‟arif,
1978, cet I, h. 94 14
Sayid Sabiq, Penerjemah Mahyudin Syaf. Fikih Sunnah 3. Bandung: PT. Alma‟arif,
1978, cet I, h. 98
16
membayarnya dengan menghabiskan hartanya. Atau orang yang
terpaksa berhutang karena membutuhkannya untuk keperluan hidup
dan membebaskan dirinya dari maksiat. Maka semua mereka boleh
menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutang.15
f. Untuk dijalan Allah (Fii Sabilillah), Sabilillah ialah jalan yang
menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun
amal. Dan para Jumhur Ulama berpendapat bahwa yang dimaksudkan
ialah berperang, dan jatah sabilillah itu diberikan kepada sukarelawan
yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah.16
g. Ibnu Sabil, yakni para Ulama sepakat bahwa para musafir yang
terputus dari negerinya, diberi bagian zakat yang akan dapat
membantu mencapai tujuannya, jika tidak sedikitpun dari hartanya
yang terssa, disebabkan kemiskinan yang dialaminya.17
4. Penghimpunan Zakat
Pengertian penghimpunan menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) adalah suatu proses atau cara perbuatan menghimpun
(mengumpulkan). Dalam hal ini penghimpunan diterapkan oleh individu
atau kelompok dalam upaya-upaya kordinasi untuk mencapai suatu tujuan.
Penghimpunan dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka
menghimpun dana dari masyarakat dan sumberdaya lainnya dari
masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun
pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai
tujuannya.18
15
Sayid Sabiq, Penerjemah Mahyudin Syaf. Fikih Sunnah 3. Bandung: PT. Alma‟arif,
1978, cet I, h. 99 16
Sayid Sabiq, Penerjemah Mahyudin Syaf. Fikih Sunnah 3. Bandung: PT. Alma‟arif,
1978, cet I, h. 101 17
Sayid Sabiq, Penerjemah Mahyudin Syaf. Fikih Sunnah 3. Bandung: PT. Alma‟arif,
1978, cet I, h. 102 18
April Purwanto, Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat, (TERAS:
Yogyakarta, 2009), h. 4
17
Menghimpun dana adalah sebuah proses yang terdiri dari dua
tahap. Tahap pertama, menunjukkan kepada calon muzakki bahwa ada
kebutuhan penting yang dapat anda penuhi melalui kegiatan anda. Tahap
kedua, meyakinkan calon muzakki agar mau menyumbangkan dan
menunjukkan alasan-alasan mengapa kegiatan tersebut dianggap penting.19
Dalam penghimpunan zakat, dalam hal ini yang bertugas untuk
mengumpulkan zakat ialah pada amil. para „amil zakat mempunyai tugas
dalam pengaturan zakat. Berawal dari mendata orang-orang yang wajib
zakat, menghitung jumlah harta yang wajib dizakatkan, mendata mustahik
kemudian menggolongkannya kedalam beberapa asnaf, mencatat
kebutuhan mustahik, serta berapa besar biaya yang dapat mencukupi
kebutuhannya.
Pada setiap organisasi pengelola zakat, para „amil termasuk dalam
divisi penghimpunan dan pendayagunaan. Peran fungsi dan tugas divisi
atau bidang penghimpunan, memang dikhususkan mengumpulkan dana
zakat, infaq, sedekah dan wakaf dari masyarakat. Dalam melaksanakan
aktivitas penghimpunan dana tersebut, para „amil dapat menyelenggarakan
berbagai kegiatan dengan kemampuan tim dalam mengembangkan
program.20
Kegiatan penghimpunan sesungguhnya terletak pada dua hal,
yaitu :21
a. Penggalangan Dana
Pada bidang ini, kegiatan yang dilakukan lebih mengarah pada
muzakki. Diantara kegiatan dan layanan yang dapat dilakukan dalam
penggalangan dana ialah sebagai berikut :
1) Promosi, penyadaran zakat harus dilakukan dengan terus menerus
sebagai proses yang tidak pernah selesai.
2) Kerjasama program, menawarkan program untuk kerjasama
dengan lembaga atau perusahaan lain. Pilihlan program yang
19
Michael Norton, Menggalang Dana, (Yayasan Obor Indonesia dan Kemitraan Untuk
Pembaruan Tata Pemerintah di Indonesia: Jakarta, 2002), h. 15 20
Eri Sudewo, Manajemen Zakat, (Institus Manajemen Zakat: Jakarta, 2007), h. 189 21
Eri Sudewo, Manajemen Zakat, (Institus Manajemen Zakat: Jakarta, 2007), h. 190
18
masterpiece (konseptor) yang diyakini bisa menarik perusahaan
untuk bekerjasama.
3) Seminar dan diskusi
4) Pemanfaatan rekening Bank untuk memudahkan muzakki
menyalurkan zakatnya. 22
b. Layanan jemput zakat, layanan ini dikhususkan kepada para muzakki
yang tidak dapat mengantarkan dana zakat secara langsung
dikarenakan kesibukan, maka „amil dapat langsung mendatangi para
muzakki yang dimaksudkan. Layanan ini bertujuan untuk
memudahkan muzakki untuk membayar zakat
c. Layanan muzakki yang lain adalah costumer care atau dalam lembaga
disebut customer service. Tugas yang dilakukan layanan muzakki,
diantaranya :
1) Data muzakki, data muzakki harus didokumentasikan, data ini
diperoleh dari berbagai sumber diantaranya bukti transfer Bank,
dari kwitansi para muzakki yang datang langsung dan dari surat-
surat.
2) Keluhan dari muzakki, mitra kerja atau masyarakat umum
3) Follow up keluhan. 23
5. Pendayagunaan Zakat
Pendayagunaan berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan
untuk mekakukan sesuatu atau tindakan, dan kata ”guna” yang berarti
manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu :
a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
b. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas
dengan baik.
22
Erie Sudewo, Manajemen Zakat, (Institus Manajemen Zakat: Jakarta, 2007), h. 190-191 23
Erie Sudewo, Manajemen Zakat, (Institus Manajemen Zakat: Jakarta, 2007), h. 203
19
Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana
cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar
serta lebih baik. Disinilah aplikasi pendayagunaan dana zakat, bagaimana
zakat yang dikeluarkan oleh wajib zakat itu dapat berfungsi sebagai ibadah
baginya dan sekaligus dapat juga berlaku sebagai dana sosial yang
dimanfaatkan untuk kepentingan mengatasi berbagai masalah
kemasyarakatan. Misalnya dengan memberikan bantuan dana kepada
mustahik yang dikategorikan sebagai fakir miskin.24
Adapun pendayagunaan berarti usaha atau kegiatan yang saling
berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat
secara baik, tepat, terarah sesuai dnegan tujuan zakat itu disyariatkan.25
Ada dua bentuk penyaluran dana zakat, yaitu :
a. Zakat dibesikan langsung kepada mustahik. Dalam hal ini bahwa
penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya
kemandirian ekonomi (pemberdayaan mustahik)
b. Zakat disalurkan dengan produktif (pemberdayaan), yaitu penyaluran
zakat yang disertai dengan merubah keadaan penerima (lebih
dikhususkan kepada golongan fakir miskin) dan kategori mustahik
menjadi muzakki.26
Menurut M. Daud Ali, pemanfaatan atau pendayagunaan zakat dapat
digolonngka kedalam empat kategori, sebagai berikut :
a. Pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional sifstnya. Dalam
kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya
untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat
fitrah yang diberikan kepada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana
alam.
24
Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (UI Press: Jakarta, 2007),
h. 69 25
Hamid Abidin, Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat, (Piramedia: Jakarta, 2004), h. 8 26
Lili Briadi, dkk, Zakat dan Wirausaha, (CED: Jakarta, 2005), h. 25
20
b. Pendayagunaan zakat konsumtif kreatif. Maksudnya zakat yang
diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
c. Pendayagunaan zakat produktif tradisional. Zakat yang diberikan
dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin
jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya.
d. Pendayagunaan zakat produktif kreatif. Pendayagunaan zakat yang
diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk
membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau
menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.27
B. Manajemen Zakat
1. Pengertian Manajemen dan Fungsi Manajemen
a) Pengertian Manajemen
Jika ditinjau pengertian manajemen secara etimologi (bahasa)
kata “manajemen” berasal dari bahasa Inggris “manage, to manage”
yang artinya pengatur, mengurus dan mengelola.28
Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti :
a. Proses penggunaan sumberdaya yang efektif untuk mencapai
sasaran.
b. Pimpinan yang bertanggungawab atas jalannya perusahaan.
Sementara pada sumber lain yang dikemukakan oleh Stoner,
Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan
dan pengawasan usaha-usaha para anggota organnisasi dan
penggunaan sumber daya –sumber daya organisasi lainnya agar
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.29
Sedangkan secara terminollogi terdapat banyak definisi yang
dikemukakan para ahli, diantaranya :
27
Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, h. 62-63 28
Jhon M. Echol dan Hasan Sadily, Kamus Inggris dan Bahasa Indonesia, (Gramedia:
Jakarta, 1997), Cet. Ke-24, h. 72 29
Hani Handoko, Manajemen, (BPFE Yogyakarta: Yogyakarta, 2014), h. 2
21
Mary Parker Follet, mendefinisikan manajemen sebagai seni
melaksanakan segala sesuatu melalui manusia. Secara fungsional,
manajemen bermakna kegiatan pengukuran suatu jumlah secara
berkala dan melakukan perubahan rencana awal, atau suatu kumpulan
kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan atau tanpa rencana.30
Nickles Mc Hugh, mengartikan manajemen adalah sebuah
proses yang dilakuka untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui
rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya
organisasi lainnya.31
Manajemen adalah proses yang dilakukan oleh individu maupun
kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mengenai ini
pun sebenarnya belum ada keseragaman pendapat segolongan
mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan sebagian lagi
mengatakan bahwa manajemen adalah seni. Maka sebenarnya kedua
pendapat tersebut mengandung kebenaran yang sama.
Griffin menetapkan bahwa manajemen mencakup empat fungsi,
yaitu Perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),
kepemimpinan (leading), pengawasan (controlling).
Jika menyimak definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa
manajemen, yaitu :
a. Manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai.
b. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni.
c. Manajemen merupakan serangkaian proses yang sistematis dan
terkoordinasi.
d. Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan
tanggungjawab.
e. Manajemen terdiri dari beberapa fungsi.
f. Manajemen hanya alat untuk mencapai tujuan.
30
Jan Hoesada, Taksonomi Ilmu Manajemen, (Andi Offset: Yogyakarta, 2012), h. 52 31
Ernie T, Sule, Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Kencana: Jakarta, 2005), h.
6
22
b) Fungsi Manajemen
Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang
dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing
dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanannya.32
Seorang Prancis, Henro Fayol, menetapkan bahwa manajemen
mencakup lima fungsi, Perencanaan (planning), Pengorganisasian
(Organizing), Memimpin (leading), Mengoordinasi (Co-ordinating),
dan Pengendalian (controlling).33
a. Perencanaan (planning)
Perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus
dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang
digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan
keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif
keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi
dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan
tindakan untuk masa depan.34
Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat
tahap, sebagai berikut :35
1) Tahap pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian
tujuan.
2) Tahap kedua, merumuskan keadaan saat ini.
3) Tahap ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan
hambatan.
4) Tahap keempat, mengembangkan rencana atau
serangkaian kegiatan untuk pecapaian tujuan.36
32
Ernie T, Sule, Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Kencana: Jakarta, 2005), h. 8 33
Jan Hoesada, Taksonomi Ilmu Manajemen, (Andi Offset: Yogyakarta, 2012), h. 52 34
Goerge R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (PT. Bumi Aksara: Jakarta, 2013), cet ke- 12, h.
17 35
Hani Handoko, Manajemen, (BPFE Yogyakarta: Yogyakarta, 2014), h. 79 36
Hani Handoko, Manajemen, (BPFE Yogyakarta: Yogyakarta, 2014), h. 79
23
Dalam pengelolaan zakat, rencana strategis merupakan suatu
unsur yang tidak dipisahkan. Ada beberapa pertimbangan tentang
hal tersebut yakni pertama adalah masalah kepercayaan. Di dalam
masyarakat kita, kepercayaan menjadi barang asing dan mahal.
Kepercayaan tidak bisa diukur dengan kata-kata, apalagi dari orang
yang ingin dikatakan dapat dipercaya. Orang-orang yang
mengelola zakat adalah salah satu kuncinya. Lembaga zakat akan
dapat dipercaya jika pengelolaannnya benar-benar sesuai dengan
kemauan masyarakat, yakni lembaga yang jujur, amanah dan
profesional.
Pertimbangan yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat
memiliki lohika sendiri dalam menilai organisasi. Secara sosial,
zakat merupakan bentuk ibadah yang memiliki hubungan nyata
dengan masyarakat. Kewajiban zakat akan tetap ada walau tidak
ada lembaga yang mawadahinya. Namun, zakat menuntut
tumbuhnya lembaga-lembaga zakat yang memiliki integritas tinggi
dengan harapan lembaga zakat tidak hanya memberikan santunan,
akan tetapi dapat merumuskan metode penanggulangan kemiskinan
secara terencana.37
Pertimbangan ketiga adalah pemeliharaan. Masyarakat kita
tergolong senang mendirikan organisasi, namun agak segan
memeliharanya. Apalagi, kita tidak jarang memmiliki keinnginan
untuk segera memetik hasilnya dalam waktu singkat. Oleh karena
itu, kepanitiaan muncul dimana-mana tanpa perlu perencanaan
yang rumit karena panitia akan bubar saat kegiatan selesai. Melihat
kondisi semacam ini, lembaga zakat aka sulit berkembang karena
tidak akan ada perencanaan jangka menengah apalagi jangka
panjang.
Dengan mencermati tiga pertimbangan diatas, organisasi
zakat harus memprioritaskan perencanaan strategis ketimbang
37
Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas, (UIN-malang Press: Malang, 2007), h. 81-82
24
perencanaan berdasarkan waktu perencanaan strategis akan
memungkinkan lembaga zakat untuk berkreasi secara aktif dan
mampu merespon kondisi masyarakat yang cepat berubah.
b. Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasianadalah cara yang ditempuh oleh sebuah
lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para
anggotanya. Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, yang
sering didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah
dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan.
Disamping itu, koordinasi harus berjalan dengan lancar jika
menginginkan semua anggota melakukan tugas sesuai dengan
kewajibannya. Koordinasi sangat perlu dilakukan sesering mungkin
sesuai degan kebutuhan untuk menghindari perilaku anggota yang
berjalan dengan kemauannya sendiri. Koordinasi bisa berbentuk
pemantapan visi dan misi lembaga yang barangkali belum terlalu
dipahami oleh setiap anggota. Koordinasi akan memegang peranan
penting untuk menjaga kesolidan sebuah organisasi.38
Koordinasi menurut Sudewo, melibatkan beberapa faktor
sebagai berikut :
1) Pimpinan
Dalam sebuah organisasi, termasuk lembaga zakat, sedikit
banyak akan tergantung kepda pimpinannya. Oleh sebab itu,
koordinasi harus melibatkan pimpinan agar diketahui kemana
arah organisasi yang diinginkan pimpinan. Walaupun begitu,
pimpinan tidak bisa dengan seenaknya memaksa kehendak
kapada anggotanya. Justru dengan koordinasi inilah akan
hilang penyumbat kebuntuhan komunikasi antaha pimpinan
dan bawahan.
38
Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas, (UIN-malang Press: Malang, 2007), h. 83
25
2) Kualitas Anggota
Disamping pemimpin, sebuah organisasi sangat
membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Kapasita anggota akan menjadi unsur penting dalam
membangun citra (image) organisasi. Potensi beragam dari
pada anggota lembaga tersebut akan menghasilkan kekuatan
besar bila dikoordinir dengan baik. Sebaliknya walaupun
sebuah lembaga diisi dengan orang-orang yang kompeten
dibidangnya, namun tidak dikoordinir dengan baik, maka
potensi yang dimiliki akan tenggelam.
3) Sistem
Sistem yang baik akan menjadikan sebuah organisasi lebih
lama bertahan hidup. Sistem ini antara lain meliputi struktur
organisasi, pebagian kerja, mekanisme birokrasi, sistem
komunikasi, dan transparansi anggaran. Jika semua sistem
berjalan dengan baik, tentu lembaga itu akan mudah meraih
kesuksesan.
Untuk membentuk sistem yang ideal diperlukan beberapa
syarat, diantaranya adanya kesadaran bersama dalam lembaga
itu bahwa sistem merupakan bagian penting dalam perjalanan
organisai. Agar sistem itu dapat dilaksanakan secara maksimal,
perlu kerjasama yang utuh antar komponen organisasi
sehingga sistem yang dibuat sesuai dengan aspirasi anggota.
Dengan terlibatnya anggota organisasi dalam menentukan
sistem yang berlaku, maka pembenahan sistem akan mudah
dilakukan, tanpa akan menimbulkan konflik internal. Ketika
prosedur sistem telah disahkan, naka seluruh anggota
organisasi akan terikat dengen kesepakatan yang dibuat.
26
Sistem menjadi acuan yang harus ditaati oleh semua anggota
organisasi.39
c. Penggerakkan/Pelaksanaan (actuating)
Actuating, atau disebut juga penggerakkan atau gerak aksi
mencakup kegiatan yang dilakukan seseorang manajer untuk
mengawali dan melanjutkan kegitan yang ditetapkan oleh unsur
peren.
Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi
perencanaan yang dicanangkan oleh organisasi, sedangkan
pengarahan adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program
kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksaan
ada beberapa komponen yang sangat diperlukan, diantaranya
adalah motivasi, komunikasi dan kepemimpinan.40
Motivasi akan memunculkan semangat bekerja dan pantangg
menyerah saat menghadapi berbagai tantangan dan hambatan.
Untuk memotivasi anggota organisasi, perlu dibangun sikap
kebersamaan dan keterbukaan sehingga anggota baru yang mausk
sekalipun akan merasa menjadi bagian utuh yang diharapkan
kiprahnya. Dalam lembaga zakat seperti pengalaman Dompet
Dhuafa Republika, ada beberapa jurus untuk memotivasi anggota
organisasi, antara lain :
1) Pengelola zakat adalah mitra muzakki. Amil zakat bertugas
untuk berdakwah kepada para muzakki untuk berzakat. Ini
adalah perbuatan mulia yang tergolong dakwah, apalagi jika
sukses mengajak muzakki untuk berzakat, tentu pahalanya
berlipat ganda.
2) Setelah mengumpulkan zakat, tugas amil adalah
mendayagunakan secara benar. Apabila tugas kedua ini
dilakukan dengan penuh tanggung jawab, seperti penyaluran
39
Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas, (UIN-malang Press: Malang, 2007), h. 84-85 40
Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas, (UIN-malang Press: Malang, 2007), h. 86
27
zakat kepada yang berhak pada waktu yang tepat dan dengan
metode yang tepat. Pemberian kepada para pengungsi di
penampungan darurat akan lebih bermakna jika dilakukan
secara cepat dan tepat sasaran. Ini adalah ladang amal bagi
amil untuk bekerja giat dan penuh semangat.
3) Transparansi antaranggota. Unsur ini penting dalam rangka
meningkatkan loyalitas dan kepercayaa amil terhadap lembaga
yang digelutinya. Dengan demikian, tidak ada amil yang
merasa dikerjai atau dijadikan sapi perah oleh lembaganya.
Amil akan bekerja optimal sedangkan muzakki akan percaya
dan puas atas kinerja amil karena zakatnya telah disampaikan
kepada yang berhak.
d. Pengawasan (controlling)
Mencakup kelanjutan tugas unntuk melihat apakah kegiatan-
kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan
dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan
diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Ada
berbagai cara untuk mengadakan perbaikan, termasuk merubah
rencana dan bahkan tujuannya, mengatur kembali tugas-tugas atau
merubah wewenang; tetapi seluruh perubahan tersebut dilakukan
melalui manusianya. Orang yang bertanggungjawab atas
penyimpangan yang tidak diinginkan itu harus dicari dan
mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap hal-hal yang sudah
atau akan dilaksanakan.41
Griffin menjelaskan bahwa terdapat empat tujuan dan fungsi
pengawasan yakni, adaptasi lingkungan, meminimalkan kegagalan,
meminimumkan biasa dan mengantisipasi kompleksitas dari
organisasi.
41
Goerge R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (PT. Bumi Aksara: Jakarta, 2013), cet ke- 12, h.
18
28
Adaptasi lingkungan42
, tujuan pertama dari fungsi
pengawasan adalah agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan
perubahan yang terjadi dilingkungan perusahaan, baik lingkungan
yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal.
Meminimumkan kegagalan,43
tujuan kedua dari fungsi pengawasan
adalah ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi misalnya,
perusahaan berharap kegagalan seminimal mungkin.
Meminimumkan biaya, tujuan ketiga dari fungsi pengawasan ialah
meminimumkan biaya melalui penetapan standar tertentu dalam
meminimumkan kegagalan dalam produksi misalnya, akan dapat
meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
Antisipasi kompleksitas organisasi, tujuan terakhir dari fungsi
pengawasan adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai
kegiatan organisasi yang kompleks.44
2. Pengaturan Manajemen Zakat di Indonesia
a) Organisasi Pengelola Zakat
Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergeran di
bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Pada zaman
Rasulullah SAW, dikenal sebuah lembaga yang disebut baitul
maal. Baitul Maai ini memiliki tugas dan fungsi mengelola
keuangan Negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat,
infaq, ghanimah, dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya untuk
asnaf mustahik yang telah ditentukan, untuk kepentingan dakwah,
pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan infra
struktur, dan lain-lain.45
42
Ernie T, Sule, Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Kencana: Jakarta, 2005), h. 318 43
Ernie T, Sule, Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Kencana: Jakarta, 2005), h. 319 44
Ernie T, Sule, Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Kencana: Jakarta, 2005), h. 320 45
Ahmad Juwaini, Catatan Kritis Undang-Undang Pengelolaan Zakat, (Info Zakat; Jakarta,
2012), h. 30
29
Pengelolaan zakat di Indonesia saat ini ada dua bentuk, yaitu
pengelolaan zakat oleh pemerintah yakni Badan Amil Zakat
Nasional (BAZ) dan lembaga pengelolaan zakat non pemerintah
yakni Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh masyarakat dan
mendapatkan pengukuhan dari pemerintah setelah memenuhi
kriteria dan persyaratan yang teleh ditetapkan.46
Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi
yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa
keuntungan, antara lain :
Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar
zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik
zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para
muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta
sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala
prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk
memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan
pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan
langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum
syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-
hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang
berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.47
Dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011,
dijelaskan bahwa dalam melaksanakannya tugasnya BAZNAS
sebagai pengelola zakat, BAZNAS menyelenggarakan fungsi
peranan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat,
pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat, pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat, dan pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan pengelolaan zakat.
46
Oneng Nurul Bariyah, Total Quality Managemen Zakat, (Wahana Kardofa: Jakarta, 2012), h. 38 47
Didin Hafiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Gema Insani: Jakarta, 2002), h. 126
30
Dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS
wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada
Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 Tahun.
Keanggotaan BAZNAS juga dijelaskan dalam pasal 8
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 bahwa BASNAS dipimpin
oleh ketua dan seorang wakil ketua, yang terdiri dari 11 (sebelas)
orang anggota terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat
dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. BAZNAS,
BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat
membentuk UPZ pada tingkat instansi pemerintah, badan usana
milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat
membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama
lainnya, dan tempat lainnnya.48
Prosedur Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kemudian diatur pada
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
. UPZ dijelaskan pada Bagian Keempat, pada pasal 46. Pada bagian
ini dijelaskan bahwa tugas UPZ ialah membantu pengumpulan
zakat oleh BAZNAS setempat dan kemudian menyetorkannya ke
BAZNAS yang menaungi UPZ tersebut. Kemudian mengenai
pembentukkan dan tata kerja UPZ diatur pada Peratura BAZNAS
Nomor 2 tahun 2016.
b) Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi Pengelola Zakat
BAZNAS dan LAZ yang dulunya sejajar dan sama dalam tugas
dan fungsi kini berbeda. Secara tegas dalam pasal 6 Undang-Undang
48
Pasal 16, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Republik Indonesia
31
Zakat (UU No. 23 Tahun 2011) mengatur tentang tugas BAZNAS,
yakni BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan
pengelolaan zakat secara nasional. Sementara pada pasal 7 Undang-
undang zakat tersebut mengatur fungsi BAZNAS dalam pengelolaan
zakat secata nasional, yakni menyelenggarakan fungsi :
1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat
2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat
3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan
zakat
4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan
zakat
Sedangkan LAZ memiliki peran yang tidak jauh berbeda dengan
tugas pokok sebelumnya, yaitu mengumpulkan, mendistribusiakan,
dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama namun
cenderung bersifat membantu BAZNAS.49
Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam
kegiatan manajemen di BAZNAS dan LAZ, terdapat lima macam
kegiatan untuk mengelola zakat. Kelime kegiatan tersebut yakni
merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, melaporkan, dan
mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
a. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan
Pendayagunaan
Dalam pengumpulan zakat, perencanaan dilakukan sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Peraturan dalam hal ini Undang-
Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur mekanisme pengumpulan
zakat oleh BAZ dan LAZ, sebagai berikut :
49
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
32
Pasal 21
(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan
penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban
zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.
Pasal 22
Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ
dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
Pasal 23
(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat
kepada setiap muzakki
(2) Bukti setoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
Dapat dijelaskan bahwa muzakki sebagai pemberi zakat,
menghitung sendiri zakat yang harus dikeluarkan, berdasarkan
nishar harta (jumlah minimum harta zakat) dan haul (batas
kewajiban berzakat). Apabila dalam kesulitan muzakki dapat
meminta bantuan kepada „amil zakat yang ada di BAZNAS atau
LAZ.
Dalam BAZNAS, pengumpulan dan pendayagunaan zakat
dikelola oleh Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Wakil Ketua I
bertugas menyusun strategi pengumpulan zakat, pengelolaan dan
pengembangan data muzakki, dan lainnya.50
Wakil Ketua II
sebagai Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyusun
RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan), dan tugas lainnya
seperti pengelolaan data mustahik, penyusunan strategi
pendayagunaan zakat, dan sebagainya. 51
Segala tugas bidang
50
Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun2 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil
Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota 51
Pasal 40 Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Amil Zakat nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
33
pengumpulan zakat ini berupaya agar muzakki dapat kembali
berzakat.
Dalam pendayagunaan zakat, diatur juga dalam mekanisme
mekanisme perencanaan yang tidak menyimpang dari peraturan
pengelolaan zakat. Zakat yang didapat kan dari muzakki dikelola
oleh BAZNAS dan LAZ untuk kegiatan yang bersifat konsumtif
dan produktif. Mekanisme tersebut terteda dalam Undang-
Undang No. 23 Tahun 2011, yang berbunyi :
Pasal 27
(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam
rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas
umat.
(2) Pendayagunaan untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik
terpenuhi
Zakat untuk usaha produktif dimaksudkan untuk perubahan
ekonomi umat Islam, seperti peningkatan pendapatan,
peningkatan taraf hidup dan lainnya. Hal ini sebagai bentuk
transformasi dari mustahik tahun ini kepada muzakki tahun depan.
Dengan zakat, diharapkan muzakki dapat membangun
perekonomian secara mandiri dan dapat menjadi muzakki yang
dapat memberikan sebagian berkah hasil zakat yang didapatkan
kepada mustahik lainnya.
b. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan
Pendayagunaan Zakat
Dalam pelaksanaannya, BAZNAS diantu oleh Unit
Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ adalah satuan organisasi yang
dibentuk untuk membantu mengumpulkan zakat.52
Pembentukan
UPZ di dinas-dinas pemerintahan dan non-pemerintahan
dilakukan melalui sarana dan prasarana BAZNAS. Setelah
52
Pasal 1 Poin 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
34
dikumpukan, zakat didistribusikan kepada mustahik. Mekanisme
tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pada :
Pasal 25
Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan
syari‟at Islam
Pasal 26
Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada pasal 25,
dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan
prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
Pendistribusian zakat haruslah sesuai syari‟ah seperti tidak
menggunakan bunga bank dan mengutamakan skala prioritas.
Menurut Imam Syafi‟i, Imam An-Nasa‟i, Abu Hanifah dan Imam
malik, memprioritaskan kepada fakir miskin sehingga tercukupi
kebutuhannya adalah jauh lebih baik daripada membagikannya
dalam jumlah yang sangat sedikit kepada seluruh asnaf.53
Maka,
yang dimaksud dengan skala prioritas adalah mengutamakan
mustahik terbanyak untuk memenuhi kebutuhan primernya di
wilayah BAZNAS dan UPZ.
BAZNAS dan LAZ dapat memberikan bantuan kepada
mustahik apabila telah terpenuhi kebutuhan konsumtif mustahik
yang didistribusikan sebalumnya, disamping itu, zakat
didayagunakan untuk menambah pendapatan mustahik dan harus
mempunyai perkembangan melalui pendampingan. Jadi, sebelum
mendayagunakan zakat, pendistribusian sudah tidak bermasalah
lagi dan harus bisa melakukan pendampingan.
c. Pengawasan Pengumpulan, Pendistribusian, dan
Pendayagunaan Zakat
Mekanisme dalam pengawasan pengelolaan zakat tersebut
diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, pada :
53
Didin Hafiduddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Gema Insani: Jakarta, 2002), h. 135
35
Pasal 34
(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupeten/Kota,
dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
(2) Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi,
BAZNAS Kabupeten/Kota, dan LAZ sesuai dengan
kewenangannya.
(3) Pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi
fasilitas, sosialisasi dan edukasi.
Pasal 35
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan
pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam rangka:
a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan
zakat melalui BAZNAS dan LAZ, dan
b. Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS
dan LAZ.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam bentuk :
a. Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang
dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ, dan
b. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan
dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS
dan LAZ.
Pengawasan pengumpulan, pendistribusian dan
pendayagunaan zakat dapat dilakukan oleh, pemerintah dan
masyarakat. Pemerintah memberikan evaluasi dengan
36
memberikan fasilitas terhadap operasional zakat, akses untuk
sosialisasi dan pengajaran manajemen zakat yang baik.
Masyarakat juga dapat mengkritik kinerja BAZNAS dan LAZ dan
menyampaikan informasi penyimpangan pengelolaan kepada
pemerintah.
d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengumpulan,
Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
BAZNAS mempunyai tanggungjawab dalam melaporkan
pengelolaan zakat mereka. Mekanisme pelaporannya diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, pada :
Pasal 71
(1) BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial
keagamaan kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/Walikota
setiap 6 (enam) bulan atau akhir tahun.
(2) BAZNAS Provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan
kepada BAZNAS dan Gubernur setiap 6 (enam) bulan atau
akhir tahun.
Pasal 72
(1) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan
kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan atau akhir tahun.
(2) Selain laporan akhir tahun, BAZNAS juga wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis
kepada Presiden melalui Menteri dan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.
37
Pasal 75
(1) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan
dana sosial keagamaan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam
pasal 71, 72, dan 73 harus diaudit syari‟ah dan keuangan.
(2) Audit syari‟ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh akuntan publik.
(3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh akuntan publik.
(4) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan
dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syari‟ah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)
disampaikan kepada BAZNAS.
Pasal 76
Laporan sebagimana dimaksud dalam pasal 71, 72, dan 73 memuat
akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak,
sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
Dalam mekanisme di atas, BAZNAS dan LAZ disetiap
tatarannya wajib memberikan laporan pelaksanaan kepada
pemerintah daerah, khusus BAZNAS Pusat kepad Menteri
sedikitnya setahun sekali. Laporan-laporan tersebut wajib
dilaksanakan BAZNAS sebagai bentuk pertanggungjawaban
terhadap pemerintah daerah dan masyarakat. Wujud
pertanggungjawaban terletak pada laporan pelaksanaan dan laporan
keuangan. Semua laporan tersebut berlandaskan pada akuntabilitas
dan peningkatan kualitas kinerja pada BAZNAS dan LAZ setelah
diaudit.
38
C. Review Studi Terdahulu
Penelitian ini membahas mengenai penerapan manajemen zakat pada
BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, pada penelitian sebelumnya sudah ada
yang meneliti mengenai penerapan manajemen zakat pada organisasi
pengelola zakat yang ada dibeberapa daerah, seperti :
1. Abdul Aziz
Penilian ini berjudul Manajemen Zakat pada Lembaga
Kemanusiaan Pos keadilan Pedui Umat (PKPU) dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Umat. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014,
sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Islam
(S.Kom.I.) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penilitian ini bertujuan
untuk mengetahui proses penghimpunan zakat yang dilakukan oleh
LAZ PKPU dan mengetahui hasil pendayagunaan dana zakat dalam
meningkatkan kesejahteraan umat.
Persamaan penelitian ini terdapat pada analisis mengenai
penerapan manajemen yang ada di organisasi pengelola zakat.
Perbedaan penelitian terdapat pada objek yang diteliti, penulis
meneliti ke BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara dan memfokuskan
kepada fungsi-fungsi manajemen.
2. Dewi Sri Indriati
Penelitian ini berjudul Efektivitas Pendayagunaan Zakat di
Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini adalah disertasi pada Program
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaiana profesionalisme BAZNAS dalam pengelolaan
zakat di Provinsi Sulawesi Utara dan seperti apa dampak partisipasi
umat Islam dalam membayar zakat di Provinsi Sulawesi Utara.
Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa efektivitas zakat
belum maksimal karena jumlah dana yang terkumpul sedikit
dibandingkan potensi zakat yang besar. Peran BAZNAS dikatakan
belum maksimal dalam mensosialisasikan zakat. Serta pengawasan
yang belum optimal.
39
Persamaan pada penelitian ini terdapat pada objek penelitian
BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Perbedaan penelitian ini dimana
penulis meneliti mengenai manajemen zakat secara organisasi yang
diterapkan pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.
D. Kerangka Teori
Penerapan manajemen zakat tidak lepas dari konsep manajemen itu sendiri
karena dalam segala hal kita tak lepas dari hal tersebut. Maka manajemen zakat
dapat ditinjau dari pengertian dan fungsi manajemen itu sendiri yakni
Planning, Organizing, Actuating and Controling. Kemudian ditinjau dari
undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan BAZNAS yang mengatur
tentang manajemen zakat.
Penerapan Manajeman Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional
Sulawesi Utara
Manajemen Zakat
Pengertian dan
Fungsi Manajemen
Pengelolaan Zakat
Planning
Organizing
Actuating
Controling
Undang-undang,
Peraturan
Pemerintah,
Peraturan BAZNAS
dan peraturan yang
berlaku
40
BAB III
GAMBARAN UMUM BAZNAS PROVINSI SULAWESI UTARA
A. Sejarah, Visi-Misi dan Struktur Organisasi
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
Sebelum adanya perubahan Undang-Undang no.38 Tahun 1999,
Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS), BAZDA pada tingkat Provinsi, BAZDA Kabupaten dan
BAZDA Kecamatan (BAZDA).
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan satu lembaga
pengelola zakat yang berdomisili dan berkedudukan di ibu kota negara
(jakarta). Secara umum, Badan Amil Zakat Nasional menjadi sentral
informasi dan koordinasi bagi semua lembaga pegelola zakat yang ada di
indonesia, termasuk seluruh umat Islam yang ingin mengetahui berbagai
hal berkaitan dengan pelaksanaan zakat. Demikian pula pada BAZDA
yang ada pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan juga Kecamatan.
Setelah adanya perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang pengelolaan zakat, Sebagiamana termaktub pada pasal 5 UU no 23
Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa untuk melaksanakan
pengelolan zakat pemerintah membentuk Badan Aml Zakat Nasional
(BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara (Jakarta), BAZNAS
yang berkedudukan di Provinsi dan BAZNAS yang berkedudukan di
Kabupaten/Kota. Dengan demikian tidak ada lagi istilah BAZDA.1
Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara adalah badan amil zakat
dan infak/sedekah yang berada dibawah naungan pemerintah. Badan ini
telah resmi berdiri sejak tanggal 04 April 2011, dengan keputusan
Gubernur Sulawesi Utara Nomor 98 dan merupakan Organisasi Pengelola
Zakat yang sah sesuai UU No. 38 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan
UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mempuyai tugas
1 BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, Laporan Keuangan Dana ZIS dan DSKL Tahun 2016, h. 5
41
41
mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai
dengan ketentuan agama. Berangkat dari kesadaran akan problematika
ummat islam yang begitu kompleks, Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi
Utara memposisikan diri dalam kegiatannya menghimpun dana-dana
zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana halal lainnya dari kaum muslimin
baik perorangan, instansi dan perusahaan kemudian menyalurkannya
kepada yang berhak menerimanya. 2
2. Struktur Organisasi
3. Visi dan Misi
Visi Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara adalah terwujudnya
BAZNAS SULUT menjadi badan amil yang amanah, transparan, dan
akuntabel.
2 BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, Laporan Keuangan Dana ZIS dan DSKL Tahun 2016, h. 5
42
42
Badan amil zakat provinsi SULUT memiliki tiga misi penting untuk
mencapai tujuannya, ketiga misi tersebut sebagai berikut:3
1. Mewujudkan Kesadaran Kolektif Umat Islam dalam Memahami
Konsep Zakat secara paripurna.
2. Membentuk program pendayagunaan untuk mencetak insan yang
produktif, inovatif, dan mandiri menuju hidup sejahtera lahir dan
batin.
3. Merubah Mustahik menjadi Muzakki.
B. Pengelolaan Zakat di BAZNAS SULUT
1. Prosedur Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat pada
BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
Dalam proses penghimpunan dan pengelolaan zakat, infak dan
sedekah, dana yang terhimpun tentunya berasal dari orang-orang yang
telah mampu membayar zakat seperti warga masyarakat Provinsi
Sulawesi Utara, instansi, dan perusahaan-perusahaan. Penghimpunan
dana zakat, infak/sedekah, serta dana-dana lainnya pada BAZNAS
dilakukan dengan beberapa cara antara lain, muzakki atau donator
menyerahkan langsung donasinya ke BAZNAS terdekat, ada juga yang
melalui layanan jemput zakat, dan layanan transfer rekening zakat di
bank-bank tertentu seperti Bank Muamalat, Bank SULUT, Bank BRI
Syariah, dan Mandiri Syariah. Sistem penyaluran melalui bank,
muzakki menyampaikan kepada pihak BAZNAS atas niatnya untuk
menyalurkan zakatnya, selanjutnya pihak BAZNAS mengarahkan
muzakki untuk menyalurkannya di rekening yang telah ditentukan,
kemudian setelah mentransfer, muzakki mengkonfirmasikan kembali ke
pihak BAZNAS.
Selain itu BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara menghimpun
beberapa sumber dana, yang digolongkan sebagai berikut.
3 BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, Laporan Keuangan Dana ZIS dan DSKL Tahun 2016, h. 7
43
43
a. Zakat fitrah, yakni zakat yang diterima dari muzakki setiap bulan
Ramadhan berupa beras. Penyaluran zakat ini tidak disebar secara
meluas, karena sangat terikat dengan waktu penyaluran yang
membutuhkan kecepatan. Hal tersebut dilakukan secara cepat dan
tepat, sebab di dalam zakat ini masalah waktu akan mendukung
dikategorikannya suatu dana atau benda sebagai zakat atau tidak,
jika telah melewati masa Ramadhan, maka dianggap sebagai donasi
sedekah.
b. Zakat Maal, yakni berupa zakat yang pemanfaatannya tidak
ditentukan oleh muzakki selama pemanfaatnya tidak keluar dari
asnaf mustahiq.. BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara menetapkan cara
penghitungan untuk zakat profesi dengan menghitung total
penghasilan muzakki dalam satu bulan kemudiaan dikurangkan
dengan pengeluaran pokok, dari hasil ini selanjutnya dikali 12 bulan
untuk menentukan mencapai nishab yaitu sebesar 85 gram emas
dengan harga pasar saat ini. Jika harta muzakki mencapai nishab
tersebut maka wajib untuk diambil zakatnya sebesar 2.5%.
c. Infak/sedekah, yakni dana internal yang mengelola dana jama‟ah
atau kader BAZNAS dan dana umum yang diberikan oleh orang-
orang umum (bukan kader). Dana dari donator yang diterima
BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara yang pemanfaatannya menjadi
wewenang penuh manajemen BAZNAS sesuai dengan program-
program yang telah dibuat oleh BAZNAS. Sebagaimana sistem
manajemennya, bahwa dana yang terkumpul dari donator umum
yang tersebar dari berbagai kalangan ini dikelola pemanfaatanya
untuk pembiayaan dan pengelolaan dakwah Islam dan juga
pemanfaatan untuk sosial kemanusiaan.
d. Dana Solidaritas Kemanusiaan, yakni sumbangan yang diterima
BAZNAS sehubungan musibah, seperti peperangan dan bencana
alam yang menimpa masyarakat atau suatu kondisi tidak normal
yang menimpa seorang yang untuk memulihkannya perlu bantuan
44
44
pihak lain. Penghimpunan dana solidaritas kemanusiaan ini
berlangsung di berbagai tempat dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
BAZNAS. Dilakukan oleh individu ataupun kelompok organisasi
atau majelis taklim dan perkumpulan lainnya.
2. Pendayagunaan dan Pendistribusian Dana ZIS pada BAZNAS
Provinsi Sulawesi Utara
Pendayagunaan adalah pemanfaatan dana yang dilaksanakan oleh
BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Dalam pendayagunaan dana ZIS
serta dana lainnya, BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara tetap
memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur‟an
dan Hadits sebagai landasan dalam bertindak. Pendistribusian dana zakat
tersebut dibagikan kepada 8 asnaf mustahiq sesuai dengan ketentuan
syari‟at dalam QS. At-Taubah:60 yaitu fakir, miskin, amil, muallaf,
memerdekan budak, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.
BAZNAS provinsi Sulawesi Utara sebagai lembaga amal dari
ummat untuk ummat akan memaksimalkan peran kontribusinya melalui
lima bidang programnya yakni Program Sulawesi Utara Makmur,
Sulawesi Utara Cerdas, Sulawesi Utara Sehat, Sulawesi Utara Taqwa,
dan Sulawesi Utara Peduli.4
a. Program Sulawesi Utara Makmur
Program ini bergerak dibidang ekonomi mikro / kecil dengan
beberapa jenis kegiatan, yaitu sebagai berikut.
1) Modal Berkah
Kegiatan modal berkah atau singkatan dari modal bergulir
untuk ekonomi ummah adalah program yang digulirkan untuk
produk usaha kecil / mikro dari kaum dhuafa.
2) Modal Mandiri
Penyaluran modal berupa uang tunai yang seorang pengelola
usaha kecil dengan pertimbangan karena lokasi dan atau jenis
4 BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, Laporan Keuangan Dana ZIS dan DSKL Tahun 2016, h. 8
45
45
usaha dimungkinkan tidak dapat bergabung dengan beberapa usaha
mikro kecil lainnya untuk mendapatkan bantuan penyaluran modal.
3) Modal Berupa Perlengkapan / Peralatan Kerja
Program ini ditujukan untuk bantuan modal berupa perlatan /
perlengkapan kerja kepada kelompok atau perorangan pengelola
usaha kecil mikro seperti : Mesin skap listrik, katinting, belanga,
kompor dll sesuai dengan pengelola usaha kecil.
b. Program Sulawesi Utara Cerdas5
Bantuan biaya pendidikan, jenis program ini ditawarkan kepada
peserta didik baik di tingkat SD, SMP, SMU maupun di tingkat
Perguruan Tinggi. Adapun persyartan peseta tunjangan biaya
pendidikan, yaitu sebagai berikut:
a. Siswa/Mahasiswa muslim yang berkeinginan kuat untuk
bersekolah/kuliah tapi mengalami kesulitan biaya pendidikan.
b. Peserta didik muslim yang berpartisipasi diberbagai jenjang
pendidikan tanpa melihat tingkat kemampuan sosial mereka, untuk
menciptakan siswa/mahasiswa yang cinta ilmu pengetahuan.
c. Program Sulawesi Utara Sehat6
Program ini adalah kegiatan dibidang kesehatan yang diberikan
atau disalurkan kepada kaum dhuafa.
1) Program Rumah Layak Huni
Program ini diberikan kepada mustahik atas usulan pengurus
UPZ instansi pemerintah atau perusahaan swasta yang melalui
survey dari pengurus BAZNAS SULUT bagi kaum dhuafa yang
memiliki rumah tinggal yang tidak layak huni.
2) Program Mobil Ambulance Untuk Ummat
Kegiatan dibidang pelayanan kesehatan masyarakat
khususnya umat Islam dari BAZNAS Prov.Sulut dengan
menyiapkan Mobil Ambulance di sekretariat BAZNAS SULUT
5 BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, Laporan Keuangan Dana ZIS dan DSKL Tahun 2016, h. 9
6 BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, Laporan Keuangan Dana ZIS dan DSKL Tahun 2016, h. 10
46
46
3) Program “Pengobatan Untuk Mustahik
Kegiatan ini diberikan kepada mustahik oleh pengurus
BAZNAS SULUT baik secara mandiri oleh BAZNAS SULUT
ataupun bekerjasam dengan pihak-pihak lain (ikatan dokter
indonesia, dll) untuk memberikan pengobatan secara cuma-cuma
kepada kaum dhuafa.
d. Program Sulawei Utara Taqwa 7
Program BAZNAS SULUT ini adalah kegiatan disegmen
keagamaan dengan beberapa jenis kegiatan, yaitu sebagai berikut.
1) Kegiatan Ulama/ mubaligh sahabat BAZNAS SULUT untuk
bekerjasama dengan para ulama dan mubaligh yang berada di
Provinsi Sulawesi Utara untuk bersama-sama memberikan
kesadaran kepada umat Islam untuk dapat melaksanakan kewajiban
memberikan/menyalurkan ZIS melalui Ceramah, Khotbah atau
Diskusi dll.
2) Kegiatan Imam/BTM Mitra BAZNAS SULUT, Program ini
ditujukan untuk membumikan program BAZNAS Prov.Sulut
dikalangan jemaah masjid yang berada dikota / kabupaten yang
berada di Provinsi Sulawei Utara. Adapaun kegiatan yang akan
direncankan yaitu pembentukan kelompok-kelompok peduli zakat
dikalanagan jamaah masjid.
3) Kegiatan pelajar peduli Infaq , kegiatan ini berfokus pada kalangan
pelajar dan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan secara dini
dikalangan mereka dalam bidang perzakatan.
e. Program Sulawei Utara Peduli8
Program BAZNAS SULUT dengan jenisnya sebagai berikut:
1) Program RAZNAS BAZNAS SULUT adalah singkatan dari Beras
dari BAZNAS SULUT . Kegiatan atau penyaluran ini disiapkan
7 BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, Laporan Keuangan Dana ZIS dan DSKL Tahun 2016, h. 11
8 BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, Laporan Keuangan Dana ZIS dan DSKL Tahun 2016, h. 12
47
47
untuk penyaluran beras demi kebutuhan makanan kaum dhuafa
yang disalurkan secara massal; dan
2) Program Sembako for Dhuafa adalah kegiatan untuk penyaluran
sembako antara lain beras, minyak kelapa, ikan kaleng, telur,
sabun, teh, dll. Kepada kaum dhuafa.
3) Program Bencana Alam/Kebakaran. Program ini untuk membantu
korban bencana alam seperti, banjir, tanah longsor serta kebakaran
Dari kelima program kerja diatas, pendistribusian dana zakat yang telah
dilaksanakan para tahun 2016, tercatat sebagai berikut :
JENIS PROGRAM KETERANGAN JUMLAH
PROGRAM SULUT MAKMUR
Bantuan Modal Produktif 138 Orang Rp 148.500.000
Bantuan Peralatan Kerja 9 Orang Rp 23.400.000
PROGRAM SULUT CERDAS
Bantuan Biaya Pendidikan SD/MI 2 Orang Rp 1.934.000
Bantuan Biaya Pendidikan SMP/MTs 7 Orang Rp 16.155.000
Bantuan Biaya Pendidikan SLTA/MA 13 Orang Rp 26.850.000
Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa 16 Orang Rp 52.595.000
PROGRAM SULUT SEHAT
Bantuan Biaya Kesehatan 9 Orang Rp 26.500.000
Sunatan Massal Rp 69.040.000
PROGRAM SULUT TAQWA
Bantuan Perbaikan Sekolah 3 Unit Rp 20.000.000
Santunan Panti Asuhan Rp 39.000.000
Bantuan Perbaikan Masjid 5 Masjid Rp 62.137.500
PROGRAM SULUT PEDULI
Bantuan Biaya Hidup 35 Orang Rp 20.950.000
bantuan Kepada Ibnu Sabil 5 Orang Rp 4.850.000
Bantuan Paket Sembako Ramadhan 350 Orang Rp 137.500.000
Bantuan Bencana Alam Rp 27.750.000
Perbaikan Rumah Sederhana 4 Unit Rp 16.944.500
JUMLAH Rp 694.106.000 Tabel 4.1. Laporan Penyaluran Dana ZIS Tahun 2016
Pada tabel diatas menunjukkan Dana ZIS pada tahun 2016 tersalurkan
sebesar Rp. 694.106.000. Bantuan banyak diberikan kepada dhuafa dalam
48
48
aspek Bantuan Modal Produktif, sedangkan untuk bantuan biaya pendidikan
masih tergolong sedikit. Untuk meningkatkan perekonomian para mustahik,
BAZNAS Prov. Sulawesi Utara akan mengoptimalkan Program SULUT
Makmur, melihat dampak dari program ini dapat terkendali. Kemudian
memasifkan Program SULUT Cerdas agar mengoptimalkan bantuan bagi
pelajar yang kurang mampu membayar biaya pendidikan.
49
BAB IV
ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN ZAKAT PADA BAZNAS
PROVINSI SULAWESI UTARA
A. Manajemen Zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
1. Perencanaan (Planning)
Perencanaan yang baik dalam manajemen zakat harus berdasarkan
pada peraturan yang berlaku, hal tersebut menjadi penting dalam kegiatan
pengelolaan zakat. Berawal dari perencanaan struktural organisasi,
penghimpunan, hingga pendistribusian harus berpijak kepada peraturan
yang telah dibuat. Berikut proses perencanaan yang telah dilakukan oleh
BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.
a. Pembentukan Struktural
Para calon pimpinan dan anggota BAZNAS Prov. SULUT akan
menjalankan tugas sebagai pengelola zakat di Sulawesi Utara. Untuk itu
dibutuhkan persyaratan khusus untuk menjadi pengurus BAZNAS,
selain persyaratan wajib yang tertera di UU No. 23 tahun 2011, yakni
persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh calon pengurus BAZNAS
Provinsi Sulawesi Utara :
1) Pengetahuan Agama Islam dan Hukumnya;
2) Pengetahuan Zakat;
3) Pengelolaan Manajemen dan Administrasi.
Pembentukkan struktural pada BAZNAS Provinsi diatur dalam
Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara
Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan
BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Berdasarkan
peraturan tersebut Gubernur Provinsi Sulawesi Utara membentuk Tim
Seleksi Pemilihan Pengurus BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Tim
seleksi tersebut kemudian memberikan pemberitahuan kepada para
Pimpinan Ormas Islam, Pimpinan Majelis Taklim, Pimpinan Lembaga
50
Keagamaan, serta Ketua Badan Ta‟mir Masjid mengenai pembentukkan
pengurus BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Adapun beberapa tahap
yang perlu dilalui dalam proses seleksi ini, yaitu :
1) Pendaftaran
2) Seleksi Administrasi
3) Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
4) Seleksi Kapabilitas dan Kompetensi
5) Pengumuman Hasil Akhir
Seleksi Kapabilitas dan Kompetensi merupakan proses terakhir
dalam seleksi ini. Mereka yang dinyatakan luluslah masuk sebagai
anggota BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara periode selanjutnya. Tahap
selanjutnya ialah pemilihan struktur pimpinan berdasarkan pasal 8
Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 akan dipilih 5 (lima) calon
Pimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.
Setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur melalui usulan tim
seleksi, sesuai dengan Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 calon
pimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara harus segera dilantik
selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak diterimanya Surat Pertimbangan
Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.
b. Rencana Penghimpunan
Setelah di SK-kan oleh Gubernur, pengurus BAZNAS Provinsi
Sulawesi Utara melakukan perencanaan untuk proses pengelolaan zakat
yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Pada tahap ini para pimpinan
mengikuti yang namanya BAKORNAS dengan menyiapkan Rencana
Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) di BAZNAS Pusat, untuk
menentukan rancangan program kerja selama satu tahun yang kemudian
program-program tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada di
Sulawesi Utara.
Untuk proses awal penghimpunan zakat, BAZNAS Provinsi
Sulawesi Utara melakukan pendataan dan pengklasifikasian terhadap
51
muslim yang wajib zakat (muzakki), penghimpunan dana zakat, dan
penerima dana zakat (mustahik).1
1) Muzakki: Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat,
tahap awal untuk menghimpun dana zakat ialah dengan
melakukan pendataan calon muzakki, baik yang bekerja
disebuah instansi ataupun tidak. Untuk calon muzakki yang
berada di instansi, dalam mempermudah pendataan dan
penghimpunan maka didirikan UPZ disetiap unit instansi yang
bekerjasama. Sedangkan bagi calon muzakki yang berada di
luar instansi kerjasama, dilakukan dengan cara membuka stand-
stand dibeberapa titik di tempat umum. Melalui UPZ dan
stand-stand inilah para calon muzakki akan mendapatkan
informasi mengenai pembayaran zakat, serta membantu dalam
penghimpunan harta yng hendak dizakatkan. Berikut data
jumlah muzakki yang dihimpun
dari tahun 2013- 2016.2
2) Penghimpunan Dana Zakat: BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
menghimpun zakat maal dan zakat fitrah. Untuk
pendayagunaannya, akan dibagi menjadi dua yakni zakat
produktif dan zakat konsumtif yang nantinya akan
didistribusikan melalui program-program kerja yang ada.
3) Penerima dana zakat (mustahik): BAZNAS Provinsi Sulawesi
Utara mendistribusikan zakat kepada 6 dari 8 asnaf, yakni fakir,
1 Wawancara Pribadi dengan Ibu Hj. Lutvia Alwi, SH., Jakarta, 23 November 2017
2 Pusat Kajian Strategis BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia 2017,(PUSKAS BAZNAS: Jakarta,
2016), h.40
Tahun Muzakki
2014 117
2015 583
2016 640
52
miskin, „amilin, mu‟allaf, fii sabilillah, ibnu sabil. dalam proses
pendataan mustahik, BAZNAS SULUT bekerjasama dengan
UPZ, BAZDA dan Dinas Sosial.3
c. Rencana Pendistribusian
Pasal 15 Ayat (a) PERBAZNAS No. 03 tahun 2014 menyebutkan
salah satu fungsi BAZNAS yakni penyusunan strategi pendistribusian
dan pendayagunaan zakat. Strategi BAZNAS SULUT tersebut dalam
hal ini ialah penyusunan program kerja. Program kerja tersebut
merupakan turunan dari BAZNAS pusat yang disahkan pada
BAKORNAS dan kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada di
Sulawesi Utara. Penentuan sasaran dan jangka waktu pelaksanaan
kemudian disusun untuk menyesuaikan program kerja yang ada.
1) Penentuan Sasaran
Penentuan sasaran pada setiap program kerja BAZNAS
Provinsi Sulawesi Utara ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi
lembaga. Penentuan sasaran dilakukan untuk menggali potensi
zakat, mengelola harta/zakat, mendistribusikan zakat kepada
mustahiq secara proporsional, serta mendayagunakan dana zakat
yang ada di Sulawesi Utara. Berikut penentuaannya pada setiap
program kerja.
a) Program SULUT Makmur
Program ini ialah untuk meningkatkan perekonomian
mustahik, seperti mendirikan kelompok usaha kecil/mikro dari
kaum dhuafa, kemudian menyalurkan modal berupa uang tunai
bagi para pengusaha kecil, serta bantuan peralatan/perlengkapan
kerja kepada kelompok atau perorangan pengelola usaha
kecil/mikro.
b) Program SULUT Cerdas
Program ini ditujukan kepada para peserta didik yang
kurang mampu baik ditingkat SD, SMP, SMA‟Sederajat
3 Wawancara Pribadi dengan Ibu Hj. Lutvia Alwi, SH., Jakarta, 23 November 2017
53
maupun ditingkat perguruan tinggi. Seperti pembayaran SPP
atau biaya untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak
mampu dijangkau oleh peserta didik.
c) Program SULUT Sehat
Program ini disalurkan kepada kaum dhuafa, berupa Rumah
Layak Huni dan program Pengobatan untuk Umat di mana
BAZNAS bekerja sama dengan pihak-pihak lain IDI (Ikatan
Dokter Indonesia) untuk memberikan pengobatan secara gratis
kepada kaun dhuafa.
d) Program SULUT Taqwa
Sasaran dari program ini ialah seluruh umah muslim yang
ada di Sulawesi Utara untuk memberikan pemahaman mengenai
pentingnya berzakat. Kemudian membaginya kedalam beberapa
kalangan, berupa Jamaah masjid yang ada di Kota/Kabupaten di
Sulawesi Utara, pembentukkan kelompok-kelompok peduli
zakat. Serta para kalangan pelajar dan mahasiswa untuk
melaksanakkan kegiatan secara dini dikalangan mereka dalam
bidang perzakatan.
e) Program SULUT Peduli
Program ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan
kaum dhuafa dengan menyediakan kebutuhan makanan berupa
penyaluran beras, dan penyaluran sembako.
2) Jangka Waktu
Setiap Program yang dijalankan, BAZNAS Provinsi tidak
menentukan batas waktu tertentu, dikarenakan dalam pendistibusian
dan penyaluran dana bergantung pada penghimpunan yang dilakukan
oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kecamatan dan UPZ. Dalam
menunjang program kerja BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara menerima
proposal pengajuan bantuan dari UPZ maupun proposal bantuan
individu, sebanyak 5 proposal perharinya. Proposal-proposal yang
masuk kemudian dibagikan kedalam skala prioritas, dan diproses dalam
54
jangka waktu yang ditentukan mulai dari melaksanakana survei yang
dilakukan oleh pihak BAZNAS itu sendiri hingga penyaluran bantuan
kepada pihak yang membutuhkan.4
2. Pengorganisasian (Organizing)
Penyusunan struktur organisasi BAZNAS Provinsi diatur dalam
PERBAZNAS No. 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
BAZNAS Provinsi dan BAZNAS kabupaten/Kota. Peraturan tersebut
menjelaskan setiap unsur yang ada, seperti Ketua, Wakil Ketua, Bidang
Pengumpulan, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bidang
perencanan Keuangan dan Pelaporan, serta Bidang Administrasi, SDM dan
Umum.
Berdasarkan peraturan tersebut BAZNAS SULUT menyusun struktur
organisasi kepengurusan sebagai berikut.
a. Ketua, H. Abid Takalamingan, S.Sos., M.H.
Tugas ketua ialah memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Provinsi
Sulawesi Utara
b. Wakil ketua I Bidang Pengumpulan, Hj. Lutvia Alwi, S.H., M.H.
dengan Kepala Bidang Fauzy Suleman, SE.
Bidang Pengumpulan bertugas untuk melaksanakan pengelolaan
pengumpulan zakat di Sulawesi Utara. Selama masa bertugas tiga tahun
terakhir, penghimpunan dana zakat, infaq/sedekah selalu mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Bidang ini merupakan bidang yang
menjadi tugas utama dalam awal kegiatan pengelolaan zakat. Jika
penghimpunan selalu meningkat maka potensi banyaknya mustahik
menerima zakat juga ikut meningkat.
c. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Drs. H.
Anwar Sandiah dengan Kepala Bidang Pepen Erisman, S. HI.
Bidang ini bertugas untuk menyusun strategi pendistribusian dan
pendayagunaan di Sulawesi Utara, mengembangkan data mustahik,
4 Wawancara Pribadi dengan Ibu Hj. Lutvia Alwi, SH., Jakarta, 23 November 2017
55
membangun koordinasi dengan beberapa lembaga, ORMAS Islam
untuk mendistribusikan dana zakat. Bidang ini juga dapat dikatakan
cukup efektif dalam mendistribusikan dana zakat karena presentasi
pendayagunaan zakat setiap tahunnya mengalami peningkatan.
d. Wakil Ketua III, bidang perencanaan keuangan dan pelaporan, H,
Alpian Djapai, BA. dengan kepala bidang Ramadan Rusi, S. Kom.
Bidang ini bertugas untuk penyusunan rencana tahunan BAZNAS
Provinsi Sulawesi Utara, mengelola keuangan, melaksanaan sistem
akuntansi, menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas
kinerja BAZNAS SULUT. Pelaporan pengelolaan dana ZIS pada
lembaga ini dapat dikatakan transparan, namun belum maksimal dalam
penyusunan laporan keuangan, dikarenakan belum sesuai dengan
standar PSAK 109.
e. Wakil Ketua IV, bidang administrasi, SDM, dan Umum, Mustafa
Marhaba, dengan kepala bidang Muh. Ali Murtadho.
Bidang ini bertujuan untuk menyusun strategi pengelolaan pada „amil di
BAZNAS SULUT, melaksanakan perencanaan, perekrutan dan
pengembangan „amil, administrasi perkantoran, serta memberikan
rekomendasi pembukaan perwakilan LAZNAS di Sulawesi Utara.
3. Pergerakan (Actuating)
Dalam menjalankan manajemem zakat, setiap unsur yang ada di
BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara bergerak secara berdampingan. Setiap
unsur pimpinan yang ada bekerjasama dengan unsur pelaksana untuk
menjalankan setiap program kerja yang tertera pada Rapat Kerja Anggaran
Tahunan (RKAT).5 Langkah-langkah dalam pelaksanaan sebagai berikut :
a. Langkah Operasional
Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
memiliki langkah operasional yang dimana bertujuan untuk
meningkatkan kepercayaan muzakki agar dapat terus membayar zakat.
5 Wawancara Pribadi dengan Ibu Hj. Lutvia Alwi, SH., Jakarta, 23 November 2017
56
Langkah tersebut tertuang dalam visi BAZNAS Provinsi Sulawesi
Utara ya kni Amanah, Transparan dan Akuntable. BAZNAS Provinsi
Sulawesi Utara melakukan pengelolaan dana ZIS berdasarkan ketentuan
sya‟riah dengan menghimpun dan menyalurkan kepada mereka yang
berhak dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dari 8 asnaf yang
ditetapkan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara hanya menyalurkan
kepada 6 asnaf saja, kecuali Riqab dan Gharimin. Berikut penyaluran
dana ZIS kepada penerima manfaat per-asnaf dari tahun 2014 – 2016.
No Asnaf 2014 2015 2016
1 Fakir-Miskin 1233 888 707
2 Muallaf 100 91 115
3 Fii Sabilillah 15 20 30
4 Ibnu Sabil 6 4 5
Jumlah 1354 1003 857
Tabel 4.2. Penerima manfaat per-asnaf dari tahun 2014-2016
Tabel diatas menunjukkan adanya penurunan penyaluran pada
asnaf fakir-miskin, sedangkan terjadi fluktuatif pada asnaf yang lain.
Terjadinya penurunan jumlah asnaf yang diberikan setiap tahunnya
terhitung 3414 mustahik yang menerima dana ZIS, sedangkan tercatat
penduduk miskin berjumlah 200.350 jiwa. Hal tersebut menunjukkan
masih belum maksimalnya BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
mendayagunakan dana ZIS.
b. Menjalin Kerjasama
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 dan InPres No. 03 Tahun
2014 membahas mengenai kerjasama BAZNAS Provinsi Sulawesi
Utara dengan berbagai pihak dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan
zakat.
1) Bekerjasama dengan BAZDA dan Instansi
Bentuk kerjasama yang terjadi antara BAZNAS Provinsi
dengan BAZDA dan Instansi ialah melakukan sosialisasi dan
penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh
57
masyarakat muslim didaerah sekitar dan para pegawai muslim di
Instansi-instansi yang bekerjasama. Kemudian memfasilitasi
masyarakat muslim di daerah sekitar dan pegawai muslim yang di
lingkungan Instansi kerjasama untuk membayar zakat di BAZNAS
Provinsi SULUT.
Menjalin kerjasama tersebut untuk mengoptimalkan
pengelolaan zakat berawal dari pengumpulan hingga
pendayagunaan zakat, BAZNAS Provinsi Sulawasi Utara
melakukan kepanjangan tangan dengan BAZDA Kabupaten/Kota,
yakni BAZDA Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow
Selatan, Kab. Sangihe, Kota Manado dan Kota Tomohon. Selain
BAZDA, BAZNAS Provinsi juga bekerjasama dengan Unit
Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam upaya mengumpulkan zakat.
BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara mendirikan UPZ dibeberapa
Instansi kerjasama sebanyak 33 unit yang terdiri dari berbagai
lembaga mulai dari Institusi Pemerintah, berupa UPZ Kantor
Pemerintah Provinsi Sulut, Inspektorat Sulut, Dinas Sosial Prov.
Sulut, Dinas Tenaga Kerja dan Transportasi, Badan Kesbangpol,
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulut serta Kantor
Wilayah Kementrian Agama Prov. Sulut dan masih banyak lagi.
UPZ dlam Institusi Perdidikan juga berupa UPZ MAN Model
Manado, IAIN Manado, RA Nurul Hidayah, MTs Negeri Manado,
FIB Unsrat Manado dan Institusi lainnya, UPZ PT. Angkasa Pura I
Bandara Manado, PT. Asuransi, hingga UPZ perhotelan didirikan
untuk membantu dalam upaya penghimpunan dana zakat.
2) Bekerjasama dengan Gubernur dan Pemerintah Provinsi
Mengacu pada InPres No. 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi
Pengumpulan Zakat di Kementerian/lembaga, Sekretariat Jendral
Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah
Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
melalui BAZNAS menyampaikan bahwa setiap instansi dapat
58
berkoordinasi dan memfasilitasi dalam pengumpulan zakat bagi
pegawai muslim. Berdasarkan pasal 31 ayat (1) UU No. 23 Tahun
2011, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga membantu
BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara untuk menunjang kegiatan
operasional dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang diajukan sesuai dengan Rencana Kerja Badan
Pelaksana BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.
4. Pengawasan (Controlling)
Setelah melakukan perencanaan, pengorganisasian, serta
penyelenggraan dalam mengelola zakat, untuk memperhatikan setiap
proses pengelolaan agar berjalan secara terstruktur dengan baik juga di
lakukan controlling atau pengawasan.
Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Provinsi Sulawei Utara
bertanggungjawab kepada Gubernur dan Kementerian Agama.. Maka
dari itu, dalam proses pengawasan terhadap BAZNAS SULUT, setiap
enam bulan sekali diadakan namanya auditing internal yang dilakukan
oleh satuan audit internal guna menganalisis setiap bentuk laporan yang
disediakan oleh para pimpinan BAZNAS. Kemudian melakukan evaluasi
kinerja BAZNAS Provinsi setiap tahunnya.
B. Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
1. Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
Selama proses pengumpulan, BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
dibantu oleh UPZ-UPZ yang tersebar dibeberapa instansi yang ada di
Sulawesi Utara sebagaimana yang penulis telah tuliskan sebelumnya.
Proses pengumpulan dana ZIS dilakukan oleh „amil dengan berbagai cara
mulai dari pengumpulan dana dari UPZ, muzakki secara individu,
penjemputan hingga melalui rekening bank oleh para muzakki.
Pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan secara bertahap, dengan
beberapa program kerja yang diutamakan berupa SULUT Makmur,
59
Rp-
Rp100,000,000
Rp200,000,000
Rp300,000,000
Rp400,000,000
Rp500,000,000
Rp600,000,000
Rp700,000,000
Rp800,000,000
Rp900,000,000
2014 2015 2016
zakat maal
Infak/Sedekah
Dana Bagi Hasil
Dana Bantuan
SULUT Cerdas dan SULUT Peduli, semuanya dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan bagi pada mustahik. Pendayagunaan dana ZIS dikatakan cukup
maksimal, merujuk dari laporan keuangan BAZNAS SULUT Tahun 2016
yang penulis dapatkan, pendayagunaan dana ZIS yang terealisasi 52% dari
hasil penghimpunan dana ZIS dan beberapa bantuan dana dari LAZIS PLN
dan BAZNAS Pusat. Total penerimaan dana yang didapatkan sebesar Rp.
1.887.237.839,39 sedangkan total pengeluaran pada tahun 2016 sebesar
Rp. 967.702.092.08 maka saldo yang tersisa sejumlah Rp. 919.535.748,31.
Tabel 4.3. Penghimpunan Dana dari tahun 2014-2016
Gambar 4.1. Grafik Penghimpunan Dana dari tahun 2014-2016
Pada tabel dan gambar di atas, menjelaskan penghimpunan zakat maal
dan dana bantuan yang dilakukan oleh BAZNAS SULUT pada tahun 2014
sampai 2016 terjadi peningkatan selama tiga tahun. Terjadi peningkatan
PENGHIMPUNAN
Jenis Dana Tahun
2014 2015 2016
Zakat Maal - Penghasilan Rp. 581.310.684 Rp. 619.094.433 Rp. 642.963.766
Infak/Sedekah Rp. 100.325.000 Rp. 49.245.470 Rp. 174.201.962
Dana Bagi Hasil Rp. 4.556.364 Rp. 4.480.256 Rp. 2.141.220
Dana Bantuan Rp. 100.000.000 Rp. 200.000.000 Rp. 849.800.000
Jumlah Rp. 786.192.048 Rp. 872.820.159 Rp. 1.669.106.948
60
yang signifikan pada dana bantuan di tahun 2016, pada tahun ini BAZNAS
SULUT mendapatkan bantuan dari LAZIS PLN sebesar Rp. 75.000.000
dan bantuan beasiswa dari BAZNAS Pusat sebesar Rp. 774.800.000.
Kemudian tidak terjadi peningkatan yang signifikan pada penghimpunan
zakat maal, selama tiga tahun terakhir meningkat sebanyak 20-35juta
hingga tahun 2016. Berbeda pada penghimpunan dana Infaq/Sedekah yang
mengalami penurunan pada tahun 2015 hingga mencapai 50% (Rp.
49.245.470) yang kemudian meningkat pada tahun 2016 mencapai Rp.
174.201.962. tabel dan gambar di atas juga menjelaskan bahwa pada tahun
2016 terjadinya peningkatan, hal ini juga dikarenakan bergantinya
kepengurusan dalam BAZNAS SULUT yang kemudian terjadi beberapa
inovasi dalam sistem penghimpunan dan pendayagunaan zakat.
Penghimpunan ini dikatakan masih jauh dari jumlah potensi zakat yang
ada di Sulawesi Utara yang mencapai 60 milyar. BAZNAS SULUT harus
melakukan inovasi yang lebih untuk menghimpun zana ZIS kedepannya
Tabel 4.4. Pendayagunaan Dana dari tahun 2014-2016
PENDAYAGUNAAN
Program Kerja Tahun
2014 2015 2016
SULUT MAKMUR Rp. 78.574.000 Rp. 112.696.000 Rp. 171.900.000
SULUT CERDAS Rp. 43.975.000 Rp. 82.508.000 Rp. 97.534.000
SULUT SEHAT Rp. 9.000.000 Rp. 45.300.000 Rp. 95.540.000
SULUT TAQWA Rp. 172.051.827 Rp. 43.566.000 Rp. 291.590.455
SULIT PEDULI Rp. 280.619.300 Rp. 340.552.817 Rp. 207.994.500
JUMLAH Rp. 584.220.127 Rp. 624.622.817 Rp. 864.558.955
61
Rp-
Rp50,000,000
Rp100,000,000
Rp150,000,000
Rp200,000,000
Rp250,000,000
Rp300,000,000
Rp350,000,000
Rp400,000,000
2014 2015 2016
SULUT MAKMUR
SULUT CERDAS
SULUT SEHAT
SULUT TAQWA
SULIT PEDULI
Gambar 4.2. Grafik Pendayagunaan Dana dari tahun 2014-2016
Pada tabel dan gambar diatas menjelaskan pendayagunaan dana
ZIS dan dana bantuan yang disebarkan melalui program kerja. Terjadi
peningkatan pada program SULUT MAKMUR, SULUT CERDAS dan
SULUT SEHAT selama tahun 2014-2016. Sedangkan pendayagunaan
pada program lain terjadi fluktuatif yakni pada SULUT TAQWA dan
SULUT PEDULI. Apabila diakumulasikan setiap tahunnya, jumlah
pendayagunaan dana ZIS mengalami peningkatan. Namun melihat dari
jumlah penghimpunan BAZNAS SULUT pada tahun 2016 selisih
dengan jumlah pendayagunaan tahun 2016 mencapai 50% (Rp.
804.547.993) , yang artinya dana ZIS pada tahun tersebut hanya dapat
didistribusikan setengah dari jumlah yang dihimpun, dibandingkan
dengan tahun 2014-2015 selisih mencapai 10% dari jumlah
penghimpunan.
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya
pendayagunaan dana ZIS yakni, kurangnya pendataan kepada mustahik
di beberapa daerah yang jauh dari pusat kota, serta paradigma
masyarakat muslim yang menganggap BAZNAS merupakan Organisasi
Masyarakat (ORMAS) yang dibentuk oleh tokoh-tokoh muslim
Sulawesi Utara, yang pada nyatanya BAZNAS ialah lembaga resmi
yang dilindungi oleh Undang-Undang, kemudian keterbatasan jumlah
62
„amil yang ada di BAZNAS SULUT juga menjadi faktor belum
maksimalnya pendayagunaan dana ZIS, pihak BAZNAS SULUT belum
mampu untuk melakukan perekrutan kembali untuk „amil yang
berkualitas dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai
pengelolaan dana ZIS, hal ini dikarenakan pihak BAZNAS SULUT
memiliki keterbatasan dalam biaya operasional.6 Keterbatasan biaya
operasional ini tidak hanya menjadi tanggungjawab BAZNAS dalam
hal ini hak „amil, tetapi juga tanggungjawab pemerintah daerah, karena
dalam menjalankan tugasnyaa, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS
Kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Hal „Amil.7
2. Laporan dan Pertanggungjawaban Pengumpulan, Pendistribusian
dan Pendayagunaan Dana Zakat
Pada umumnya dana yang diterima organisasi pengelolaan zakat
tidak terlepas dari realisasi keimanan seseorang terhadap syariat Islam.
Oleh karena itu, muzakki merasa perlu mengetahui aliran dana dan
kinerja lembaga tersebut. Apakah sumber dana yang mereka serahkan
telah digunakan secara benar atau tidak.
Akuntabilitas merupakan hal yang kerap dituntut muzakki dari
sebuah lembaga publik. Untuk itu, BAZ dan LAZ harus melaporkan
kinerja dan laporan keuangan kepada muzakki. Demikian halnya pada
BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, wajib untuk melaporkan kinerja dan
posisi keuangan serta laporan penerimaan dan penyaluran zakat dan
infak/sedekah kepada para muzakki. Tidak hanya kepada muzakki,
BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara harus menyediakan laporan
keuangan kepada BAZNAS Pusat dan Pemerintah Daerah secara
berkala.8
Pada pelaporannya akan dilakukan pengauditan setiap 6 bulan
sekali, dalam hal ini terdapat audit internal dan audit syariah. Namun
6 Wawancara Pribadi dengan Ibu Hj. Lutvia Alwi, SH., Jakarta, 23 November 2017
7 Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
8 Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
63
pengauditan yang seharusnya sudah harus dilakukan oleh kementerian
agama belum sempat terlaksana pada tahun 2017. Selain belum diaudit,
laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara sebelum
dilakukan penerapan PSAK No.109 barulah berupa laporan penerimaan
dan penyaluran dana zakat. Walaupun ini sudah bisa memberikan
informasi kepada pihak yang membutuhkan namun tetap perlu
diberlakukannya PSAK No. 109. Hal ini demi menunjang eksistensi
dimata pemerintahan dan para muzakki menjaga akuntabilitas keuangan
dan guna mencapai visi dan misi BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara.
Berdasarkan PSAK No.109 maka BAZNAS Provinsi Sulawesi
Utara harus memiliki lima laporan komprehensif, yaitu laporan posisi
keuangan yang bertujuan menyediakan informasi mengenai asset,
kewajiban, dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan di antara
unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan perubahan dana yang
bertujuan menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan
peristiwa lain yang mengubah jumlah saldo dana. Laporan perubahan
aset (aset lancar dan tidak lancar) untuk mengetahui nilai dari aset yang
dimiliki. Laporan arus kas yang bertujuan menyajikan informasi
mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Dan
catatan atas laporan keuangan yang menampilkan keterangan-
keterangan atas laporan keuangan.9
Beberapa macam perbedaan sebelum diterapkannya pencatatan
laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat,
infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi SULUT, antara lain
sebagai berikut.
9 Sabrina Shahnaz, “Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat,
Infaq/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara”, (Manado: Skripsi di Universutas Sam
Ratulangi Manado, 2016), h. 70
64
Pencatatan oleh
BAZNAS SULUT
Pencatatan menurut
PSAK No.109
Setelah Penerapan PSAK
No.109
Semua pemasukan
dana yang masuk,
diakui dan dicatat
sebagai penambah
dana zakat.
Setiap pemasukan dana
yang masuk, diakui dan
dicatat berdasarkan
jenisnya (Dana zakat,
dana infak/sedekah,dana
nonhalal, dan dana
amil).
Mencatat dana yang masuk
berdasarkan jenisnya.
Dalam hal ini, terdapat dua
jenis yaitu dana zakat dan
dana nonhalal.
Mencatat transaksi
penerimaan
mengguakan table real
time donasi.
Mencatat transaksi
dalam bentuk jurnal
sebagai acuan dalam
pembuatan laporan
keuangan.
Melakukan pencatatan
dalam bentuk jurnal
berdasarkan transaksi yang
terjadi.
Mengakui pendapatan
bunga dari Bank
Konvensional sebagai
dana zakat.
Mengakui pendapatan
bunga dari Bank
Konvensional sebagai
dana nonhalal.
Mencatat jurnal
penambahan dana nonhalal
dari pendapatan bunga
pada Bank Konvensional.
Tabel 4.5 Perbedaan Pencatatan BAZNAS SULUT dan PSAK No. 109
Pada tabel diatas dapat terlihat bagaimana perbandingan antara
pencatatan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi SULUT dan
pencatatan menurut aturan PSAK No. 109. Dari sini bisa terlihat tiga
perbedaan yang signifikan antara pencatatan pada BAZNAS Provinsi
SULUT dan pencatatan menurut PSAK No. 109.
Pertama, pihak BAZNAS mengakui semua penerimaan yang terjadi
sebagai penambah dana zakat. Sedangkan menurut PSAK No. 109, ada
4 jenis dana yang diakui yaitu dana zakat, dana infak/sedekah, dana
amil, dan dana nonhalal. Kedua, pihak BAZNAS hanya melakukan
sistem pencatatan menggunakan “Table Realtime Donasi” yang berupa
buku kas penerimaan dan penyaluran dana zakat yang dicatat setiap
terjadinya transaksi. Sedangkan untuk membuat laporan keuangan yang
sesuai dengan PSAK No. 109, di perlukannya pencatatan double entry
berupa jurnal umum. Ketiga, BAZNAS mengakui pendapatan bunga
dari bank konvensional sebagai penambah dana zakat. Sedangkan
menurut PSAK No. 109, semua penerimaan dari kegiatan yang tidak
sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau
65
bunga yang berasal dari bank konvensional diakui sebagai dana
nonhalal.
66
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pada bagian akhirs skripsi ini, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan
berdasarkan pada bab pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Penerapan fungsi manajemen pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
yang dimulai dari perencanaan terlaksana dengan menentukkan sasaran,
asumsi penghitungan, serta jangka waktu yang merupakan tolak ukur
dalam menjalankan sistem manajemen selama satu tahun kedepan. Serta
menentukkan visi, misi dan tujuan organisasi sehingga BAZNAS
Provinsi Sulawesi Utara dapat melaksanakan berbagai fungsi manajemen
lainnya untuk mewujudkan sasaran organisasi yang telah ditentukkan.
Kemudian dalam pengorganisasian, BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara
memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua dan wakil ketua
sebagai unsur pimpinan dan Bidang Pengumpulan, Bidang
Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bidang Perencanaan Keuangan dan
Pelaporan, serta Bidang Administrasi, SDM dan Umum sebagai Unsur
pelaksana. Pada pelaksanaannya para pimpinan mengikuti yang namanya
Rapat Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) bersama BAZNAS Pusat yang
kemudian dilaksanakan oleh unsur pelaksana yang ada di BAZNAS
Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal pengendalian, pihak BAZNAS
Provinsi Sulawesi Utara berupaya meningkatkan kepercayaan dan
memudahkan muzakki dalam membayar zakat dan memperbaiki
penyimpangan dengan melaksanakan tanggungjawab pelaporan kepada
kementerian agama.
2. Dalam pendistribusiannya, BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara dinilai
cukup efektif dilihat dari persentasi pendayagunaan dana zakat yang
melebihi 50% jumlah penghimpunan. Namun masih jauh dari persentasi
potensi zakat yang ada di Sulawesi Utara. Beberapa kekurangan terdapat
67
pada pendataan mustahik dan muzakki yang belum menyeluruh serta
SDM yang memumpuni untuk mengelola dana ZIS. Kemudian, pada
pelaporan keuangan BAZNAS SULUT, standar yang harus diterapkan
ialah PSAK No. 109, namun hingga tahun 2016 pencatatan laporan
keuangan yang diberlakukan hanyalah berupa laporan penerimaan dan
pendayagunaan zakat saja, tidak adanya SDM yang memahami mengenai
pencatatan laporan keuangan zakat menjadi faktor utama belum
diberlakukannya pencatatan sesuai PSAK No. 109.
B. Saran
Adapun saran yang penulis ajukan untuk mengoptimalkan penerapan
manajemen zakat pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut :
1. Untuk BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, diharapkan dapet
mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan
dana ZIS, seperti dengan melakukan pencatatan yang akurat mengenai
daftar mustahik, meningkatkan kinerja para „amil yakni dengan mengirim
minimal 2 „amil untuk mengikuti Pelatihan „Amil Zakat yang dilakukan
oleh BAZNAS setiap tahunnya, meningkatkan sosialisasi mengenai
BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan Bimbingan
Masyarakat Islam (BIMAS) Kementerian Agama, Majelis Ulama
Indonesia, serta organisasi-organisasi masyarakat Islam lainnya.
2. Untuk Proses Pendayagunaan dana ZIS, BAZNAS Provinsi Sulawesi
Utara harus lebih memfokuskan pendistibusian dengan zakat produktif,
untuk meningkatkan kreatifitas masyarakat agar dapat meningkatkan
ekonomi keluarga menjadi lebih baik. Tentunya dengan tetap
memberikan pembinaan kepada para mustahik untuk dapat mengelola
dan mempertahankan usaha yang dibangun, serta dapat bersaing dengan
pebisnis yang lain.
3. BAZNAS Provinsi Sukawesi Utara juga harus meningkatkan koordinasi
dengan pihak BAZDA yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, agar daerah-
daerah yang terpencil dapat lebih terjangkau dengan baik dan
mendapatkan data mustahik yang lebih akurat.
68
4. Pencatatan laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara harus
segera dilakukan perubahan mengikuti standar yang berlaku yakni PSAK
No. 109, dengan merekrut SDM yang memahami mengenai Akuntansi
Laporan Keuangan Zakat, atau mengirim SDM pada bidang pelaporan
untuk mengikuti pelatihan mengenai Pencatatan laporan keuangan zakat.
5. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat
berkoordinasi dengan baik mengenai dana bantuan untuk membantu
kegiatan operasional BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, melihat pada
tahun 2016 pemerintah daerah tidak memberikan bantuan operasional
kepada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Bantuan operasional yang
dimaksud, diatur pada pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun
2011 bahwa untuk menjalankan tugasnya, BAZNAS Provinsi dibiayai
dengan Anggaran Pendapatan da Belanja Daerah dan hak „Amil.
69
DAFTAR PUSTAKA
Abidin Hamid, Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat, Jakarta: Piramedia, 2004.
Amalia Euis, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga
Kontemporer, Depok: Gramata Publishing, 2005.
Banyah Oneng Nurul, Total Quality Managemen Zakat, Jakarta: Wahana Kardofa,
2012.
BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, Laporan Keungan Dana ZIS dan DSKL,
Manado: 2016.
Briadi Lili, dkk, Zakat dan Wirausaha, Jakarta: CED, 2005.
Daud Ali Mohammad, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press,
2007.
Departeman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka, 2005
Echol Jhon M dan Hasan Sadily, Kamus Inggris dan Bahasa Indonesia, Jakarta/;
Gramedia, 1997.
Ghozali Syukri, dkk. Pedoman Zakat 9 Seri, Jakarta : Proyek Peningkatan Sarana
Keagamaan Islam, Zkaat dan Wakaf, 1997
Hafiduddin Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani,
2002.
Handoko Hani, Manajemen, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2014.
Hasbi Al-Furqon, 125 Masalah Zakat, Solo : Tiga Serangkai, 2008.
Hoesada Jan, Taksonomi Ilmu Manajemen, Yogyakarta: Andi Offset, 2012.
Juwaini Ahmad, Catatan Kritis Undang-Undang Pengelolaan Zakat, Jakarta: Info
Zakat, 2012.
Mardian Sepky, Pengelolaan Zakat di Indonesia: Perspektif Sejarah dan
Regulasi, Aceh: Jurnal Hukum Islam Volume I No. 2, 2012.
70
Norton Michael, Manggalang Dana, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan
Kemitraan Untuk Pembaruan Tata Pemerintah di Indonesia, 2002.
Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi da Tata Kerja
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten/Kota.
Purwanto April, Manajemen Fundrising Bagi Organisasi Pengelola Zakat,
Yogyakarta: TERAS, 2009
Qardhawi. Yusuf Hukum Zakat. (Jakarta:Litera Antar Nusa, 1896).
Sangarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. Metode Penelitian Survai, Jakarta :
LP3ES, 1989.
Sarosa, Samiaji Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar), Jakarta : PT Indeks, 2012.
Sevilla, Consuelo, dkk. Pengantar Metode Penelitian, Jakarta : Penerbit
Universitas Indonesia, 1993.
Shahnaz Sabrina, ”Penerapan PSAK 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi
Zakat, Infaq/Sedekah pada ABZNAS Provonsi Sulawesi Utara”, dalam
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16 No. 1 Tahun 2016, Manado:
UNSRAT, 2016.
Shalih Al-Utsaimin Muhammad, Fiqih Zakat Kontemporer, Solo : Al.Qowam,
2011.
Sudewo Eri, Manajemen Zakat, Jakarta: Institusi Manajemen Zakat, 2007.
Sudirman, Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas, Malang, UIN-Malang Press,
2007.
Susetyo Heru, Selamatkan Gerakan Zakat, Jakarta: Koalisi Masyarakat.
T Ernie, Sule, dkk, Pengantar Manajemen, jakarta: Kencana, 2005.
Terry Goerge R., Prinsip-Prinsip Manajemen, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat.
71
LAMPIRAN-LAMPIRAN
