PENELITIAN MAHASISWA Ttg Fungsi DPRD untuk Pengawasan

8/19/2019 PENELITIAN MAHASISWA Ttg Fungsi DPRD untuk Pengawasan

1/11

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MERAUKE

THE IMPLEMENTATION OF THE MONITORING FUNCTION OF PEOPLE'SREPRESENTATIVE COUNCIL IN THE DEVELOPMENT OF MERAUKE

REGENCY

1 Leonardus Mahuse.

2T.T. Andi Lolo,

3Sultan Suhab

1 Mahasiswa PPW, Pascasarjana Universitas hasanuddin Makassar2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas hasanuddin

3 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas hasanuddin

Alamat Korespondensi:

Leonardur MahuseSekertariat Gedung DPRD Merauke

Makassar 99336HP. O8134423600


2/11

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi

pengawasan DPRD Kabupaten Merauke terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merauke. Penelitianini dilaksanakan di DPRD Kabupaten Merauke. Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Informan kunci

terdiri dari 6 orang serta informan tambahan 3 orang tokoh masyarakat. Keenam informan utama adalah para

ketua dari fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PD, Fraksi Gerindra, Fraksi Perjuangan Nasional, Fraksi Keadilandan Nurani Sejahtera, dan Fraksi Kebangkitan Bangsa. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif

dengan melihat fungsi pengawasan dan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD KabupatenMerauke dalam pelaksanaan pembangunan di kabupaten Merauke.Hasil penelitian menunjukan bahwa DPRD

Kabupaten Merauke telah cukup menjalankan fungsinya dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan diKabupaten Merauke, tetapi perlu adanya suatu instrument standar pelayanan publik yang dimiliki pemerintahKabupaten Merauke sehingga pelayanan pengawasan mengacu pada suatu standar layanan yang baku.

Kata kunci : fungsi pengawasan, faktor-faktor yang mempengaruhi.

ABSTRACT

This study aims to find out and analyse the factors influencing the implementation of the monitoring function of People's Representative Council of Merauke Regency in the development of the regency. The research was

conducted in the People's Representative Council of Merauke Regecy, Sota District, Merauke Regency as adescriptive qualitative study. There were 6 key informants and 3 community leaders as additional informants.

The key informants were the heads of Fraksi Partai Golkar (Golkar Party Fraction), Fraksi Partai PD

(Democratic Party Fraction), Fraksi Gerindra (Gerindra Fraction), Fraksi Perjuangan Nasional (NationalStruggle Fraction), Fraksi Keadilan dan Nurani Sejahtera (the Fraction of Justice and Wealthy

Consciousness), and Fraksi Kebangkitan Bangsa (National Resurgence Fraction). The data analysis wasconducted by using the descriptive qualitative analysis by reviewing the monitoring function, and the factors

influencing the moitoring function.The results reveal that the People's Representative Council of Merauke

Regency has done its function in monitoring the development of Merauke Regency. However, it is necessary tomake public service standard instrument so that the service monitoring can be conducted by referring to the

standard.

Keywords: monitoring function, influential factors


3/11


4/11

controlling atau pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah sehingga tidak

menyimpang dari amanat dan aspirasi rakyat. Dalam rangka melakukan controlling

terhadap jalannya pemerintahan itu, DPRD mempunyai beberapa hak, yaitu hak

meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah, hak meminta keterangan, hak

mengadakan penyelidikan, hak amandemen, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak

inisiatif, dan hak anggaran. Pengawasan merupakan fungsi yang paling sensitif yang

harus dilakukan DPRD yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 untuk mengontrol

segala bentuk kebijakan Kepala Daerah.

Dari latarbelakang masalah di atas maka dapatlah dirumuskan

permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut: a). Sejauh mana pelaksanaan

fungsi pengawasan pada DPRD Kabupaten Merauke terhadap pelaksanaan

pembangunan di Kabupaten Merauke? b). Faktor-faktor apa yang mempengaruhi

kinerja pengawasan pada DPRD Kabupaten Merauke? Berdasarkan latar belakang dan

permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan pokok yang ingin dicapai melalui

penelitian ini adalah: a,).Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi

pengawasan DPRD Kabupatan Merauke terhadap pelaksanaan pembangunan di

Kabupaten Merauke. b)..Untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Merauke terhadap pelaksanaan

Pembangunan di Kabupaten Merauke.

METODE

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif.

Diharapkan bahwa temuan-temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, jelas dan

akurat terutama berbagai hal yang memperlihatkan peran implementasi fungsi pengawasan

DPRD Kabupaten Merauke dalam rangka pengawasan pembangunan. Temuan-temuan

empiris untuk dideskripsikan secara rinci, jelas dan akurat dengan pengetahuan teoritis untuk

menemukan obyektifitas hasil kerja DPRD Kabupaten Merauke yang diselaraskan dengan

kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah didalam mewujudnyatakan hasil-hasil

pembangunan bagi masyarakat.

Lokasi Penelitian.


5/11

Penelitian ini berlokasi di DPRD Kabupaten Merauke. Dengan pertimbangan bahwa

penulis ingin mengetahui lebih lanjut implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap

pelaksanaan pembangunan Di Kabupaten Merauke.

Jenis dan Sumber Data

Jenis datanya adalah data primer dan sekunder. Data primer yang diproses diperoleh

dari 6 orang narasumber yang mewakili 6 fraksi di DPRD Kabupaten Meraukedan 3 tokoh

masyarakat . Data primer juga diperoleh dari pengamatan atau observasi dan pengalaman

selama menjadi anggota DPRD Kabupaten Merauke. Data sekunder merupakan data yang

diperoleh dari data yang laporan atau data yang telah dipublikasikan. Data sekunder berupa

data wilayah, kependudukan, data social ekonomi Kabupaten Merauke, Data Jumlah Pemilih

dan Suara sah dalam Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Merauke periode 2009-2014,

data personalia anggota DPRD Kabupaten Merauke periode 2009-2014.

Informan Pokok

Pada penelitian ini yang menjadi informan pokok adalah anggota DPRD di

Kabupaten Merauke sebanyak 6 orang dan 3 tokoh masyarakat. Informan pokok tersebut

berasal dari enam fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Merauke.Keenam fraksi tersebut

adalah sebagai berikut : Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi Perjuangan

Nasional, Fraksi Keadilan dan Nurani Sejahtera dan Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu melalui wawancara langsung

dengan Anggota DPRD mengenai indikator dan instrumen penelitian yang terkait dalam

implementasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Merauke. Wawancara dilakukan dengan

menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun. Selain wawancara, pengumpulan data

dalam penelitian ini juga dilakukan dengan metode pustaka dimana menggunakan data-data

sekunder dengan menggunakan laporan-laporan sebagai data pendukung penelitian ini.

Metode Analisis

Data yang berhasil dikumpulkan peneliti, diolah dan dianalisis dengan menggunakan

teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif diartikan sebagai usaha analisis

berdasarkan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas. Data yang dianalisis

adalah hasil pengamatan dan wawancara yang telah dituangkan dalam catatan. Data dalam

catatan inilah yang akan dianalisis secara kualitatif, dalam arti bahwa data yang akan

disajikan berupa narasi.

Implementasi dirumuskan sebagai pelaksanaan dan pengendalian atau tindakan

kebijaksanaan sampai dicapainya hasil kebijaksanaan tersebut. (Wahab, 2002) proses


6/11

implementasi kebijaksanaan merupakan keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan

pelaksanaan suatu kebijakan Negara. Sering kali kata implementasi digunakan dalam

berbagai pembicaraan, yang maknanya sangat sulit disusun dalam suatu defenisi yang dapat

mewakili makna yang sebenarnya dari kata implementasi itu. Menurut pendapat (Sutarto

1981)) pengertian implementasi adalah merupakan usaha secara rasional untuk melaksanakan

atau menerpakan kebijakan yang sebenarnya. Lebih lanjut( Syukur, 1987) Implementasi

adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah rencana dan

kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusa, langkah-langkah yang

strategis maupun oprasional yang ditetapkan guna mewujudkan suatu program atau

kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dan program yang ditetapkan

semula. Defenisi diatas menunjukkan bahwa implementasi atau pelaksanaan merupakan

aspek oprasional dari rencana atau penerapan berbagai program yang telah disusun

sebelumnya, mulai dari penetapan sampai pada hasil yang dicapai sebagai tujuan semula.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DPRD dalam Perspektif Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004

Pengertian DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah bagian dari pemerintahan daerah

bersama dengan Pemerintah Daerah. (Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004).

Kedudukan DPRD

DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai

Lembaga Pemerintahan Daerah.

DPRD sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggungjawab yang sama

dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat.

Fungsi DPRD

.Legislasi Diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.

Anggaran Diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah

Daerah.

Pengawasan Diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang,

Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah.


7/11

Tugas dan Wewenang DPRD

Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mencapai

tujuan bersama,Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan

Kepala Daerah, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan

peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program

Pembangunan Daerah, dan Kerjasama Internasional di daerah, Mengusulkan pengangkatan

dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia melalui Gubernur,

Kewajiban DPRD

Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan, Melaksanakan

kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Mempertahankan dan

memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah Menyerap, menghimpun,

menampung dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat,

Tugas pimpinan DPRD

Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan,

Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua,

Menjadi juru bicara DPRD, Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD,

Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan

putusan DPRD,

Fungsi Pengawasan DPRD

Dalam konteks lembaga politik, fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD

merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan administratif.

Hal ini membedakan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD dengan fungsi pengawasan

yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dan publik lainnya. Fungsi pengawasan DPRD

lebih bersifat politis strategis menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan

daerah secara umum. Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat politis strategis menyangkut

pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum. Pengawasan pada

konteks disini bukanlah pengawasan yang bersifat teknis adsminitratif yang berkaitan dengan

pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengawasan DPRD juga

dapat berlangsung pada berbagai tingkatan kebijakan, program, proyek maupun kasus yang

ada di daerah. Dengan demikian dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD didasarkan


8/11

pada rencana yang dilengkapi dengan standar atau ukuran yang jelas untuk menentukan

sebuah kegiatan lembaga atau kebijakan publik “berhasil ”, “ gagal ”, atau “menyimpang ”

dalam pelaksanaan tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak

sekedar bersifat observatif, melainkan juga bersifat korektif untuk menjamin pencapaian

tujuan.

Penyusunan RAPBD cenderung pada pendekatan yang bersifat

kesepakatan-kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif yang kurang sesuai dengan

prinsip anggaran berbasis kinerja. Pada tahapan pelaksanaan APBD pengawasan yang

dilakukan melalui kegiatan monitoring ke lapangan dan rapat kerja (evaluasi) ternyata masih

mengalami kendala teknis maupun kendala yuridis, sementara pengawasan terhadap laporan

pertanggungjawaban (LPJ) Bupati sebagai tindakan evaluasi terdapat perbedaan aspek politik

dalam mempertahankan kredibilitas penguasa demi eksistensi kepemimpinannya dan

mengabaikan aspek teknis yang semestinya diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan

APBD untuk mengukur hasil kinerja aparatur (eksekutif) dalam rangka mewujudkan

pemerintahan yang baik.

Faktor Penyebab Lemahnya Fungsi Pengawasan DPRD

Anggota DPRD terpilih pada kenyataannya belum optimal melakukan pengawasan.

Penyebab hal ini terutama karena sistem partai yang terpusat membuat anggota DPRD

menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada

pemilih dan masyarakat. tidak heran apabila banyak Perda yang lahir tanpa memikirkan

kepentingan rakyat namun terkesan sebatas kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.

DPRD sebagai lembaga faktor–faktor lain yang menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan

DPRD antara lain; a). Rendahnya kualitas sumber daya manusia; b). Lemahnya kemampuan

manajerial atau kepemimpinan; c). Lemahnya faktor dukungan (control) masyarakat; d).

Keterbatasan dana; e). Rendahnya komitmen atau motivasi anggota DPRD.

Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Merauke yang telah ditetapkan

untuk tahun 2005 – 2010 yaitu : a). Pendekatan pelayanan masyarakat ( service people

approach) melalui penataan manajemen birokrasi pelayanan masyarakat dan subsidi bantuan

biaya masyarakat tidak mampu; b). Pengembangan kampung agropolitan (agropolitan village

development ) melalui pengembangan potensi unggulan yang memiliki nilai pasar; c).

Pengembangan wilayah terpadu ( Integrated regional development ) melalui pengembangan

potensi sumberdaya manusia (human resources development), peningkatan pelayanan dan


9/11

derajat kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur wilayah (jaringan jalan dan

jembatan, irigasi dan drainase, perumahan dan permukiman, air bersih, listrik dan

telekomunikasi, pengembangan potensi pariwisata dan potensi budaya daerah sebagai

khasanah budaya bangsa, peningkatan stabilitas wilayah serta upaya peningkatan wilayah

administratif kawasan selatan menjadi salah satu Provinsi di Tanah Papua; e). Pengembangan

kota satelit ( growth center ) melalui pembangunan sarana prasarana wilayah sebagai

penunjang pengembangan potensi masing-masing wilayah; f). Pengembangan ekonomi lokal

melalui pemanfaatan potensi sumber daya pertanian, kehutanan, jasa dan penataan jaringan

produksi, distribusi serta pasar lintas wilayah;

Sebagai mitra kerja pemerintah daerah dan berbagai lembaga publik lainnya, maka

DPRD memiliki tiga fungsi utama yakni penganggaran, legislasi dan pengawasan. Untuk

pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut maka DPRD sebagai wakil rakyat di daerah perlu peka

dan tanggap terhadap proses manajemen tata pemerintahan di daerah, khususnya terhadap

dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini penting, karena ketika akan

mengimplementasikan fungsi-fungsi DPRD, maka anggota dewan harus mengerti, mengenal

dan memahami akan setiap proses manajemen tata pemerintahan yang dijalankan.

Pengimplementasian fungsi pengawasan DPRD akan dilakukan terhadap implementasi

program pembangunan daerah dan berdasarkan sinergisitas yang dibangun antara DPRD

maupun Pemda itu, akan menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan terhadap

pembangunan daerah. Hal ini akan berdampak pada pembuatan dokumen perencanaan

pembangunan daerah pada tahun atau periode berikutnya, dan hal tersebut akan menjadi

siklus positif dalam perencanaan pembangunan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif.

Diharapkan bahwa temuan-temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, jelas dan

akurat terutama berbagai hal yang memperlihatkan peran implementasi fungsi pengawasan

DPRD Kabupaten Merauke dalam rangka pengawasan pembangunan. Temuan-temuan

empiris untuk dideskripsikan secara rinci, jelas dan akurat dengan pengetahuan teoritis untuk

menemukan obyektifitas hasil kerja DPRD Kabupaten Merauke yang diselaraskan dengan

kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah didalam mewujudnyatakan hasil-hasil

pembangunan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya dapat disimpulkan

beberapa hal sebagai berikut : a). DPRD Kabupaten Merauke telah menjalankan fungsinya


10/11

dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merauke. b). Dalam

menjalankan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Merauke tidak saja menggunakan media

formal di dewan tapi juga melalui media informal, c). Kompetensi anggota DPRD Kabupaten

Merauke, dukungan masyarakat, komitmen dan motivasi serta sistem pengkaderan dalam

partai politik merupakan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan melaksanakan fungsi

pengawasan dewan, d). Belum adanya suatu model standar pengawasan yang baik

mengakibatkan pengawasan menjadi tidak terarah, sporadis dan hanya mengikuti

perkembangan permasalahan di masyarakat sehingga menimbulkan kerentanan dalam

kompromi-kompromi politik antara legislative dan eksekutif, e). Fungsi pengawasan DPRD

masih tetap diperlukan untuk memelihara akuntabilitas publik dan menjamin pemerintah

daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang undangan yang

berlaku dan untuk lebih efektif peran serta masyarakat dan kerjasama dengan organisasi

kemasyarakatan serta media masa perlu ditingkatkan.

Babarapa hal yang dapat disarankan sebagai bagian dari penelitian ini adalah sebagai

berikut : a). Anggota DPRD Kabupaten Merauke perlu lebih kreatif memanfaat media

komunikasi yang ada dalam rangka menjaring informasi dan aspirasi masyarakat khususnya

terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasannya, b). Peningkatan kualitas sumber daya

anggota DPRD Kabupaten Merauke perlu terus dilakukan baik melalui peningkatan

pendidikan akademiknya maupun melalui pendidikan-pendidikan non formal seperti

pelatihan dan lain-lain, c). Dukungan masyarakat yang sudah diberikan perlu terus dipelihara

dan dibina agar komunikasi legislatif dengan masyarakat dapat membantu fungsi pengawasan

DPRD, d). Komitmen dan motivasi anggota DPRD Kabupaten Merauke harus terus dijadikan

penggugah untuk berkarya dan berbakti bagi bangsa dan Negara serta rakyat, e). Perlu

disusun suatu bentuk standar pengawasan yang baik oleh dewan dan juga Pemerintah

Kabupaten Merauke perlu menetapkan standar pelayanan ke masyarakat agar pelayanan

dapat lebih terjamin dan dapat dijadikan acuan oleh DPRD untuk membuat instrumen

pengawasan kegiatan pelayanan publik.


11/11

DAFTAR PUSTAKA

Amirin, Tatang M. (1990). Menyusun Rencana Penelitian, Rajawali, Jakarta.

Djojosoekarto Agung, Dwijowiyoto R., I Ketut Putra Erawan, Yasadhana V., (2004).

Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI dan Konrad Adenauer Stiffung , Jakarta

Kartasasmita, G. (1995). Pembangunan Untuk Rakyat. CIDES , Jakarta.

Komaruddin, (1979). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yayasan Reikasindo, Jakarta

Poerwadamita, (1997). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lembaga Penerbit Ul-Press,

Jakarta.

Siagian, S.P. (1992). Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya.

Bumi Aksara, Jakarta.

Sujanto, (1991). Cakrawala otonomi daerah. Sinar Grafika, Jakarta.

Romli, Lili,( 2007 ). Potret Otonomi Daerah Dan wakil Rakyat ditingkat lokal. Pustaka

Pelajar bandung.

Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 22 Tahun 1999.

Pemerintahan Daerah, Jakarta

Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,

Jakarta

Undang-Undang RI nomor 32 Tahun 2004. Pemerintahan Daerah, Jakarta

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta

Documents

PENELITIAN MAHASISWA Ttg Fungsi DPRD untuk Pengawasan