Upload
jory
View
67
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
PENEGASAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR. Prof. M. Mas’ud Said, PhD Asisten Staf Khusus Presiden Bid ang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah. INDONESIA KITA HARI INI. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
PENEGASAN KEWENANGAN PEMERINTAH PENEGASAN KEWENANGAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENGELOLAAN KAWASAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIRPESISIR
Prof. M. Mas’ud Said, PhD
Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah
INDONESIA KITA HARI INI INDONESIA KITA HARI INI
Indonesia memang Raya dan Bhinneka Tunggal Ika. Propinsi Propinsi dan Indonesia memang Raya dan Bhinneka Tunggal Ika. Propinsi Propinsi dan Kabupaten di Indonesia adalah simetris dan sekaligus asimetris. Artinya Kabupaten di Indonesia adalah simetris dan sekaligus asimetris. Artinya 33 propinsi dan 392 kota dan kabupaten yang ada di negeri ini memiliki 33 propinsi dan 392 kota dan kabupaten yang ada di negeri ini memiliki beberapa kesamaan (simetrisme) namun lebih banyak mereka memiliki beberapa kesamaan (simetrisme) namun lebih banyak mereka memiliki kekhususan (asimetrisme).kekhususan (asimetrisme).
Sebagaimana diketahui, secara legalitas, SISTEM otonomi daerah kita Sebagaimana diketahui, secara legalitas, SISTEM otonomi daerah kita hanya mengenal dua sistem YAITU otonomi daerah (otda) berdasarkan hanya mengenal dua sistem YAITU otonomi daerah (otda) berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang kita sebut sebagai otonomi simetris dan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang kita sebut sebagai otonomi simetris dan ada beberapa propinsi yang menggunakan otonomi khusus dan propinsi ada beberapa propinsi yang menggunakan otonomi khusus dan propinsi istimewa seperti Aceh, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta MEMAKAI istimewa seperti Aceh, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta MEMAKAI SISTEM otonomi khusus (otsus) SISTEM otonomi khusus (otsus)
Secara Perundangan dan Legislasi di Indonesia ada yang bertumpu pada Secara Perundangan dan Legislasi di Indonesia ada yang bertumpu pada sektor sektor dan juga bertumpu pada wilayah wilayah. Artinya sektor sektor dan juga bertumpu pada wilayah wilayah. Artinya kementrian diberi posisi dan otoritas untuk mengelola kawasan yang kementrian diberi posisi dan otoritas untuk mengelola kawasan yang berkaitan dengan sektornya, disamping itu kepala daerah dan kepela berkaitan dengan sektornya, disamping itu kepala daerah dan kepela wilayah juga memiliki otoritas untuk mengatur sektor yang ada di wilayah juga memiliki otoritas untuk mengatur sektor yang ada di wilayahnya.wilayahnya.
• KONFLIK KARENA PERBEDAAN DATA
DASAR
KONFLIK STRUKTURAL DIKARENAKAN OLEH
BASIS PERUNDANGAN
KONFLIK KARENA TABRAKAN
KEPENTINGAN ANTAR INSTITUSI
KONFLIK MANAGERIAL YAITU PERBEDAAN MEMPERLAKUKAN
OBYEK
MACAM MACAM KONFLIK KEWENANGAN
PENGELOLAANDAN PENYELESAIAN
KONFLIK
Konflik Peraturan PerundanganKonflik Peraturan Perundangan(Sumber Aji Sularso, 2012) (Sumber Aji Sularso, 2012)
KEHUTANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PEMERINTAH DAERAH
UU no 5 Th 1990 tentang Konservasi:
Pasal 1Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:5. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat,dan atau di air, dan atau di udara.
UU no 31 Th 2004 tentang Perikanan:
Pasal 1Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 8. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamansumber daya ikan.
UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Pasal 18
(4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arahperairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
Konflik Peraturan PerundanganKonflik Peraturan Perundangan((Sumber Aji Sularso, 2012) Sumber Aji Sularso, 2012)
KEHUTANAN KELAUTAN DAN PERIKANANPP no 28 tahun 2011 ttg Pengelolaa Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam
Pasal 11. Kawasan Suaka Alam selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan .2. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan daratan maupun di perairan 4. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara.
PP no 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
Pasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan,pelestarian dan pemanfaatansumber daya ikan, . Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
Miss Management PengelolaanMiss Management PengelolaanEnvironmental DistructionEnvironmental Distruction
Coral distructionCoral distruction Illegal fishing Illegal fishing water Pollution water Pollution Global Global
warmingAnimal warmingAnimal distictionsdistictions
FloddingFlodding AbrasiAbrasi Sedimentasi Sedimentasi
SISI POSITIF DAN NEGATIF KONFLIKSISI POSITIF DAN NEGATIF KONFLIK
SISI POSITIF SISI POSITIF
KONFLIK BISA KONFLIK BISA MENCIPTAKAN MENCIPTAKAN PERUBAHANPERUBAHAN
KONFLIK BISA KONFLIK BISA MENCIPTAKAN ENERGI MENCIPTAKAN ENERGI
KONFLIK BISA KONFLIK BISA MENGGUGAH KITA MENGGUGAH KITA BERBUAT MEMPERBAIKIBERBUAT MEMPERBAIKI
KONFLIK BISA MEMBAWA KONFLIK BISA MEMBAWA PRODUKTIFITASPRODUKTIFITAS
SISI NEGATIF SISI NEGATIF
KONFLIK BISA KONFLIK BISA MENCIPTAKAN MENCIPTAKAN PERPECAHANPERPECAHAN
KONFLIK BISA KONFLIK BISA MENCIPTAKAN MENCIPTAKAN DISHARMONI DISHARMONI
KONFLIK BISA KONFLIK BISA MENGGUGAH KITA MENGGUGAH KITA BERBUAT JELEKBERBUAT JELEK
KONFLIK BISA MEMBAWA KONFLIK BISA MEMBAWA KERUSAKANKERUSAKAN
JUSTIFIKASI DAERAH DI BAWAH INI MENJADI INSPIRASI PARADIGMA PENANGANAN KHUSUS
KASUS PROPINSI KEPULAUAN RIAU:
Didirikan sebagai propinsi pemekaran berdasarkan UU 25/2002.
Penduduk 1.685.698, terdiri dari 2.408 pulau . Tiga puluh persen Pulaunya belum bernama dan tidak berpenduduk.Sekitar 95% adalah wilayah kepulauan, dan hanya 5% daratan. Berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, Malaysia dan Singapura.
Perlukan UU khusus, atau bisakah dengan UU 32/2004. Kalau ingin mengaspirasi kebaharian Kepri, bagaimana caranya?.
MENCARI SOLUSIMENCARI SOLUSI
Pilih pengelolaanPilih pengelolaan
Bersama kawasan khususBersama kawasan khusus
UJI MATERI UJI MATERI DI MKDI MK
DOALOG DIFASILITASIDPR – ATAU
MENKO
MOU DAN KERJASAMA
PENGELOLAAN
MELAKUKAN LEGAL AUDIT
PP DAN PERMEN
CARA MENGATASI MASALAH: DUDUK BERSAMA
FORUM
BUPATI
DIRJEN KELAUTAN
PERUM PERHUTANI
STANDARDISASIDAN
LEGALITAS
MENKO
DPR
KOMISI IV
ADVANTAGESHARING
VISUALISASI PROSES MOU BALEKAMBANG
ORGANISASIOBYEK GARAPAN
SISTEM KERJADURASI
GOAL RENCANAPENGELOLAAN BERSAMA
MOU / LEGAL CONTRACT
BALEKAMBANG
CONTOH BENTUK KAWASAN KHUSUSCONTOH BENTUK KAWASAN KHUSUS
Kawasan Industri ( Keppres No. 41 Tahun 1996)Kawasan Industri ( Keppres No. 41 Tahun 1996)
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu / KAPET (Keppres no. 150 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu / KAPET (Keppres no. 150 Tahun 2000). Tahun 2000).
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, ((UU No. 44 Tahun UU No. 44 Tahun 20072007, , Perppu No. 1 Tahun 2007Perppu No. 1 Tahun 2007))
Kawasan Kawasan Ek Ekonomi onomi KKhusus husus - BATAM- BATAM (UU No. 25 Tahun 2007 dan UU (UU No. 25 Tahun 2007 dan UU NNo. o. 39 Tahun 2009). 39 Tahun 2009).
BAGAIMANA TENTANG PESISIR MALANG ATAU BALEKAMBANG ?BAGAIMANA TENTANG PESISIR MALANG ATAU BALEKAMBANG ?
EMPAT HAL YANG DIHINDARKAN DALAM EMPAT HAL YANG DIHINDARKAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUSPENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS
INGAT INGAT INGAT INGAT
Bahwa sebuah bangsa terwujud dan kuat Bahwa sebuah bangsa terwujud dan kuat apabila memiliki syarat apa yang pernah apabila memiliki syarat apa yang pernah disebut oleh Soekarno—mengikuti pendapat disebut oleh Soekarno—mengikuti pendapat Ernest Renan— Ernest Renan— sebagai sebagai le desire d’etre le desire d’etre ensemble ensemble atau kehendak akan bersatu. atau kehendak akan bersatu.
Soekarno mengingatkan syarat pendirian Soekarno mengingatkan syarat pendirian suatu bangsa yang didasarkan pada suatu bangsa yang didasarkan pada keinginan yang kuat dari setiap elemen keinginan yang kuat dari setiap elemen masyarakat untuk bersatu. masyarakat untuk bersatu.
INGAT INGAT INGAT INGAT
Dalam konteks kelangsungan bangsa, Dalam konteks kelangsungan bangsa, cukup penting apa yang disebut cukup penting apa yang disebut dengan dengan ‘mitos integrasi total’, yakni kesempurnaan ‘mitos integrasi total’, yakni kesempurnaan keadaan harmonis tanpa konflik atau keadaan harmonis tanpa konflik atau antagonisme di mana setiap individuantagonisme di mana setiap individu melebur dalam suatu komunitas yang lebih melebur dalam suatu komunitas yang lebih besar. besar.
Harmoni dalam keadaan yang sempurna, Harmoni dalam keadaan yang sempurna, tidak ada antagonisme atau konflik, sulit tidak ada antagonisme atau konflik, sulit diwujudkan tanpa desain integrasi bangsa.diwujudkan tanpa desain integrasi bangsa.
•TERIMA KASIH BANYAK….TERIMA KASIH BANYAK….• THANK YOU VERY MUCH….THANK YOU VERY MUCH….
•MATOR SEKELANGKONGMATOR SEKELANGKONG• SYUKRON KATSIIROH…SYUKRON KATSIIROH…