Click here to load reader

BUPATI KLATEN · PDF file KEWENANGAN DESA, PENEGASAN DAN PENETAPAN BATAS DESA Bagian Kesatu Kewenangan Desa Pasal 3 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BUPATI KLATEN · PDF file KEWENANGAN DESA, PENEGASAN DAN PENETAPAN BATAS DESA Bagian Kesatu...

  • BUPATI KLATEN

    PROVINSI JAWA TENGAH

    PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

    NOMOR 4 TAHUN 2016

    TENTANG

    PENETAPAN DESA

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    BUPATI KLATEN,

    Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (2)

    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 29

    ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

    tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

    Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

    Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

    perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;

    Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

    Indonesia Tahun 1945;

    2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

    Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

    Tengah;

    3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

    Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5234);

    4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

    http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2008/39TAHUN2008UU.htm

  • 2

    5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

    Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

    dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

    Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

    tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5679);

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

    tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

    2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan

    Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

    tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

    Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

    Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

    Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

    Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

    Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

    Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

    Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

    Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

    Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

    Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 5694);

    8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

    Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang

    Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

  • 3

    Dengan Persetujuan Bersama

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

    dan

    BUPATI KLATEN

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

    1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.

    2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

    Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

    kewenangan daerah otonom.

    3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

    lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

    penyelenggara Pemerintahan Daerah.

    4. Bupati adalah Bupati Klaten.

    5. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten.

    6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten.

    7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

    berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

    masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul

    dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan

    Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Klaten yang

    berada di wilayah Kabupaten Klaten.

    8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

    Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan

    mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat

    istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara

    Kesatuan Republik Indonesia.

    9. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan

    urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.

  • 4

    BAB II

    PENETAPAN

    Pasal 2

    Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) Desa

    di Kabupaten Klaten dengan nama dan kode desa sebagaimana tersebut dalam

    Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

    Peraturan Daerah ini.

    BAB III

    KEWENANGAN DESA, PENEGASAN DAN PENETAPAN BATAS DESA

    Bagian Kesatu

    Kewenangan Desa

    Pasal 3

    Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan

    Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

    pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

    dan adat istiadat Desa.

    Pasal 4

    (1) Kewenangan Desa meliputi:

    a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

    b. kewenangan lokal berskala Desa;

    c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

    atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan

    d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah

    Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan

    peraturan perundang-undangan.

    (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kewenangan sebagaimana

    dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

    Bagian Kedua

    Penegasan dan Penetapan Batas Desa

    Pasal 5

    (1) Pemerintah Daerah melakukan penegasan dan penetapan batas desa.

  • 5

    (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegasan dan penetapan batas desa diatur

    dengan Peraturan Bupati.

    BAB III

    KETENTUAN PERALIHAN

    Pasal 6

    Dengan ditetapkannya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah

    Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang

    sudah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugas

    sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 7

    Batas masing-masing Desa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku,

    tetap diakui sebagai batas Desa sepanjang belum ditetapkan dengan Peraturan

    Bupati.

    BAB IV

    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal 8

    Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

    Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

    Ditetapkan di Klaten

    pada tanggal 30 Maret 2016

    BUPATI KLATEN,

    Cap

    ttd

    SRI HARTINI

    Diundangkan di Klaten

    pada tanggal 30 Maret 2016

    SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

    Cap

    ttd

    JAKA SAWALDI

    LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 4

    NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH :

    (4/2016)

    Mengesahkan

    Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya

    a.n BUPATI KLATEN

    SEKRETARIS DAERAH

    u.b

    KEPALA BAGIAN HUKUM

    Cap

    ttd

    BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum

    Pembina Tk. I

    NIP. 19600530 198901 1 001

  • 6

    PENJELASAN

    ATAS

    PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

    NOMOR 4 TAHUN 2016

    TENTANG

    PENETAPAN DESA

    I. UMUM

    Kabupaten Klaten terdiri atas 26 (dua puluh enam) Kecamatan dan 391

    (tiga ratus sembilan puluh satu) Desa. Keberadaan Desa-Desa di Kabupaten

    Klaten, belum ditetapkan landasan hukum berdasarkan peraturan

    perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penetapan desa.

    Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun

    2014 tentang Desa dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

    tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

    Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

    Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

    2014 tentang Perat

Search related