1

PENEGASAN DAN PENGUATAN

SISTEM PRESIDENSIAL

PROF. DR. IBRAHIM R, SH. MH.

mrprof.ibrahim@gmail.com

Makalah disampaikan pada Focus Group Discussin

Badan Pengkajian MPR RI Kerjasama Dengan

Fakultas Hukum UNUD,

Di Hotel Ramada Bintang Kuta Bali

Pada Tanggal 21 Juli 2017

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

2017

2

KATA PENGANTAR

Focus Group Discussin Badan Pengkajian MPR RI Kerjasama Dengan Fakultas

Hukum UNUD, Di Hotel Ramada Bintang Kuta Bali Pada Tanggal 21 Juli 2017.

Mengharapkan bagai mana “Penegasan dan Penguatan Sistem Presidensial”. Tetapi,

BP-MPR, tidak menyebut Model dan Unsur Sistem Pemerintahan Presidensial

Indonesia yang harus ditegaskan dan kuatkan.

Perlukah Perubahan UUD yang ke-5, untuk mengoreksi dan penataan sistem

ketatanegaraan Indonesia. Sangat perlu perubahan yang ke-5 UUD, karena banyak

persoalan yang bercampur baur, normanya kosong, normanya konflik, dan normanya

kabur, dan UUD NRI 1945 belum full disebut sebagai Fundamental Negara.

Perhatikan:

1. Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk

Republik, dari kalimat ini menunjukkan tidak bisa membedakan Bentuk Negara

dengan Bentuk Pemerintahan.

2. Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum, ketentuan ayat ini

masih dari ditegaskan negara hukum model mana yang kita anut: Rechtstaat,

Rule of Law, Negara Hukum Demokratis, jika pilihan yang mana, lalu unsurnya

apa saja negara hukum, untuk sebuah kepastian

3

3. Pasal 8 ayat (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat

melakukan kewajibannya dalam masa jabatanya, ia digantikan oleh Wakil

Presiden samapai habis masa jabatannya, jika dihubungkan pemilihan presiden

berikut di hubungkan dengan ketentuan Pasal 7

4. Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untukmsatu

kali masa jabatan.

Hasil amandemen ke 1, 2,3, dan 4 bahwa ada pasal yang sudah diamandemen

pada amademen ke-1, diamandemen lagi pada amandemen ke-2, yaitu, Pasal 20

UUD 1945, telah diubah pada amandemen ke-1 tahun 1999, kemudian diubah

kembali pada amandemen ke-2 tahun 2000.

Denpasar, 21 Juli 2017

Prof. Dr. Ibrahim R, SH. MH.

4

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ........................................................................................... 2

Daftar Isi .............................................................................................. 4

1.1. Tern of Reference ...................................................................................... 5

1.2. Titik TITIK Simpul Tata Negara Indonesia ....................... 6

1.2.1. Pancasila Ideologi Negara .......................................... 6

1.2.2. Struktur Bangun Negara ............................................ 7

1.2.3. Negara Hukum Demokratis .................................................. 10

1.2.4. Demokrasi .................................................................... 11

1.2.5. Darma Hukum dan Doktrin Kekuasaan Kehakiman 14

1.2.6. Kewenangan Attributie ............................................... 15

1.2.7. Konstitusi ...................................................................... 17

1.3. Hasik Kajian Problema Yang Diberikan BP-MPR RI ...................... 20

1.4. Daftar Pustaka ....................................................................................... 26

1.5. Curricullun Vitea ................................................................................. 28

5

1.1. Tern of Reference.

Focus Group Discussion mengambil tema sebagai bahan pengkajian, yaitu

Penegasan dan Penguatan Sistem Presidensial, dengan materi, sebagai berikut:

1. Berdasarkan praktik penyelenggara negara, capaian, bagaimanakan efektivitas

implementasi sistem presidensial dewasa ini ? Bila dipandang belum efektif

dan optimal, aspek manakan yang dipandang penting untuk dilakukan

pembenahan terhadap sistem presidensial ?.

2. Perlu upaya penyederhanaan partai politik dan bagaimanakah konsekuensinya

terhadap pembentukan fraksi di DPR.

3. Pelaksanaan fungsi legislasi, apakah penambahan dan persetujuan RUU oleh

Presiden dan DPR sudah tepat ?. Apakah akan lebih tepat apabila pembahasan

RUU oleh DPR saja, dan Presiden diberikan Hak Veto ?

4. Dalam fungsi pengawasan, DPR memiliki hak angket, hak interplasi, dan hak

menyatakan pendapat, apakah hak-hak tersebut menjadi faktor yang

menguatkan sistem presidensial atau melemahkan sistem presidensial ?.

5. DPR diberikan kewenangan untuk pertimbangan dan persetujuan terhadap hak

yang dimiliki oleh Presiden dalam hal pengangkatan pejabat negara seperti

Panglima TNI dan Kapolri, Pemberian Amnesti dan Abolisi, Pengangkatan

Duta. Apakah kewenangan tersebut sesuai dengan prinsip sistem presidensual

6. Kedudukan dan Peran DPD dalam fungsi legislasi dan fungsi anggaran.

6

Ada enam pertanyaan yang diberikan oleh BP-MPR yang akan dikaji dalam

FGD. Jika, diteliti dan dikaji secara total, maka, kita mengkaji dan membuat

GRAND DESIGN TATANEGARA NEGARA KESATUAN INDONESIA

1.2. Titik Simpul Sistem Tata Negara Indonesia

Untuk mengkaji dan analisis pertanyaan yang diberikan BP-MPR RI, untuk

menjawabnya dibutuhkan kesepakatan pada TITIK SIMPUL SUB-SISTEM

YANG AKAN MENJADI KOMPONEN DALAM SISTEM.

Adapun titik simpul yang harus kita sepakati, sebagai standar kajian dan

standar kepastian, sehingga menghasilkan yang maksimal, yaitu:

1. Pancasila sebagai Dasar dan Falsafah, negara Kesatuan Republik Indonesia,

2. UUD sebagai fundamental negara, apakah UUD yang ada sekarang sudah

termasuk UUD Derajat Tinggi,

3. Negara Hukum Demokrtis dengan prinsip dan unsurnya,

4. Sturktur Bangun Negara, yaitu Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem

Pemerintahan, dan Sifat Pemerintahan,

5. Demokrasi, dimana letak beda demokrasi pola Barat dengan Demokrasi

Pancasila,

6. Darma Hukum dan Doktrin Kekuasan Kehakiman

7. Kewenangan Attributie

Dari tujuh titik simpul tersebut di atas, diolah dan dikaji secara koperhensip,

yang melahirkan PAKEM yang disebut GRAND UNIFIED THEORY NEGARA

7

KESATUAN REPUBLIK INDOESIA. Pada kesempatan berikut akan diuraikan

secara singkat, sesuai dengan waktu yang singkat, pokok pokok titik simpul tersebut.

1.2.1. Pancasila Ideologi Negara

Sila Pancasila: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan

beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia.

Jiwa Pancasila, adalah Statik Lekstar Dinamik, untuk memahaminya, dapat

dijelaskan, berikut:

(1). Sila ke-1, hakekatnya ada pada: “Allah/Tuhan Yang Maha Esa”,

direfleksikan pada realitas kebenaran yang terakhir, ada pada Allah/Tuhan

Yang Maha Esa.

(2). Sila ke-2, hakekatnya ada pada “Manusia”, direfleksikan oleh Manusia

Indonesia, yaitu manusia yang wajib ber-Tuhan.

(3). Sila ke-3, hakekatnya ada pada “Satu”, direfleksikan dalam satu wadah, yaitu

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4). Sila ke-4, hakekatnya “Rakyat”, direfleksikan oleh demokrasi, dalam prinsip:

“the governement fron the people, by the people, for the people”.

(5). Sila ke-5, hakekatnya pada “ Adil”, direfleksikan untuk melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

8

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial.

Sila ke-5 ini bisa dilaksanakan secara baik dan benar, jika sila ke-1, sila ke-2, sila

ke-3, dan sila ke-4 dapat diaktualisasikan dalam diri dan masyarakat, jika tidak, maka

Pancasila itu, hanya sebuah selokan saja dan tidak bermakna apa-apa.

1.2.2. Struktur Bangun Negara.

Struktur Bangun Negara, selama ini kurang mendapatkan perhatian dan

dianggap tidak penting dan dirumuskan secara serampangan, misalnya Pasal 1 ayat

(1) UUD NRI 1945: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk

Republik. Perumus pasal ini sepertinya tidak mengerti Bentuk negara dan Bentuk

Pemerintahan. Bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan sifat

pemerintahan. Struktur Bangun Negara ini, berkorelasi dialam dan dalam demokrasi,

sehingga, lahirlah budaya politik, budaya hukum, budaya birokrat, yang jati diri anak

bangsa. Sekarang ini, masyarakat kita sedang galau nan gelisah, dan mengelisahkan.

Kemana bangsa ini akan dibawa, kalaupun bangsa Indoesia tidak punya masa depan,

yang ada adalah masa lalu, yang dianggap masa depan tadi, adalah bayang-bayang

masa depan bangsa Indonesia.

1.2.2.1. Bentuk Negara, berkaitan dengan kesatuan suatu negara dan hubungan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dibedakan antara negara Kesatuan

versus negara Federal, sebagai patokan bahwa pemerintah pusat

9

mendelegasikan pemerintahan kepada daerah (kesatuan), Negara Bagian

mendelegasikan kewenangan kepada pemerintahan federal (federal)..

1.2.2.2. Bentuk Pemerintahan, berhubungan dengan bagiamana pemerintah

(penguasa) itu diangkat, dan diberhentikan, dibedakan antara Kerajaan

versus Republik. Sistem kerajaan dengan turun temurun, sedangkan

Republik dipilih secara demokratis

1.2.2.3. Sistem Pemerintahan, berkaitan dengan mekanisme demokrasi, pembagian

kekuasaan, pelaksanaannya, dan beban tanggungjawab pemerintahan,

dibedakan antara: sistem pemerintahan Parlementer model Inggris, sistem

pemerintahan Presidensial Model Amerika Serikat, dan sistem pemerintahan

Semi-Presidensial model Prancis.

1.2.2.4. Sifat Pemerintahan, berkaitan dengan pola dan mekanisme pengambilan

keputusan, dibedakan antara: Demokratis versus Otoriter. Otoriter adalah

kekuasan dipegang oleh seorang dan memerintah berdasarkan kehendaknya.

Pemilihan demokratis, apabila terpilihan seseorang jadi pemimpin, dipilih

oleh 50 persen tambah satu (50%+1) atau 50 persen plus. Pemilihan

Presiden Indonesia dan Pemilihan Gubernur DKI, adalah demokratis, diluar

itu, tidak demokratis, kalaupun ada yang terpilih dengan dengan 50 persen

plus, itu hanya kebetulan saja.

10

1.2.3. Negara Hukum Demokratis

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum.

Dari pasal ini bisa menimbulkan pertanyaannya, yaitu Apa dan bagaimana

memaknai, negara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) tersebut. Untuk

menjawab pertanyaan itu, memerlukan pendekatan sejarah ketatanegaraan, melalui

referensi perdebatan sidang BPUPKI dan PPKI yang mengacu pada rechtstaat dan

rule of law.

Soepomo, mencoba mengkonstruksikan, tapi, belum selesai dikonstruksi,

kecepetan Indonesia merdeka. Hasil pengkajian, Soepomo memberikan makna

negara hukum menjadi “negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat),” . Suatu

keanehan rechtsstaat diartikan Soepomo menjadi “negara berdasarkan atas hukum”,

pemikiran Soepomo tersebut direkonstruksikan kembali oleh Ibrahim R,1 unsur-

unsurnya sebagai berikut dan berasal dari:

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (unsur dari rechtstaat)

2. Supremacy of Law (unsur dari rule of law)

3. Equality Before the Law ( unsur dari rule of law)

4. Adanya pembagian kekuasaan negara berdasarkan Trias Politika (unsur dari

rechtstaat).

5. Setiap tindakan pemerintah berdasarkan atas undang-undang (unsur dari

rechtstaat).

1 Ibrahim R, 2003, Sistem Pengawasan Konstitusional Antara Kekuasaan Legislatif dan

Eksekutif Dalam Pembaruan UUD 1945, Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.

11

6. Adanya peradilan yang bebas dan merdeka ( unsur dari rechtstaat).

Pada kesempatan yang sama, Ibrahim R merekonseptualisasikan Rechtstaat,

Rule of Law, dan Pancasila, dalam Teori Negara Hukum Demokratis, yang

memiliki unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia berdasarkan ideologi,

2. Pembagian kekuasaan berdasarkan Trias Politika,

3. Kedudukan yang sama dalam hukum bagi setiap warga negara,

4. Tindakan pemerintah berdasarkan konstitusi, dilaksanakan dengan undang-

undang,

5. Adanya peradilan yang bebas dan merdeka, dan

6. Adanya kode moral/akhlak, melahirkan budaya bangsa dan negara.

Teori Negara Hukum Demokratis, yang menjadi standar dan dasar,

membangun Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dan sebagai acuan focus group

discussion

1.3. Demokratis

Perkembangan nilai dan kelembagaan demokrasi modern, dimulai dari

Perjanjian Aqabah Pertama tahun 620 dan Perjanjian Aqabah Kedua Tahun 621,

antara Orang Islam, Kristen, dan Yahudi di Madinah, yang melahirkan Piagam

Madinah Tahun 622 (Konstitusi Madinah Tahun 622), Nabi Muhamad sebagai

Nabi dan Rasul sekaligus Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Kemudian

12

dilanjutkan oleh Khalifah Empat. Abu Bakar Ash Shiddiq (573-634), Umar Ibn

Al-Khattab (586-644), Utsman bin Affan (574-656), Ali bin Abi Thalib (599-

661). Periode keemasan Islam, berlangsung selama 500 tahun, kemudian tenggelam,

dan muncul kembali abad ke-17 dalam versi berbeda, maka Sumber Hukum Islam

dan khirarkinya:

1. Al Qur’an (30 Juz, 114 Surah, 6236 Ayat),

2. Hadis Nabi Muhammad saw,

3. Piagam Madinah Tahun 622 (Konstitusi Madinah Tahun 622)

4. Ijmak (mazhab, ulama, ahli hukum Islam).

Abad ke-17, dari revolusi Inggris, yaitu: the fundamental orders of onnecticut,

yang disetujui warga kota Hartford sebagai dan merupakan konstitusi dari

demokrasi.2 Demokrasi, sebagai kehendak rakyat (the will of the people) dan

kebaikan bersama (the common good). Kemudian, terumuskan secara yuridis,

berikut:

1. Government from the people, by the people, for the people.

2. Nilainya adalah one person, one vote, and one value.

Maka, keputusan yang disebut demokratis, adalah keputusan yang diambil

berdasarkan suara mayoritas mutlak, artinya setengan ditambah satu atau lima puluh

persen plus. Menurut Schumpeter, demokrasi sebagai metode adalah prosedur

kelembagaan untuk mencapai keputusan politik, di mana para individu memperoleh

kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan sangat kompetitif dalam

2G. P. Gooch, 1959, English Democratic Ideas in the Seventeenth Century, Harper, New York, hlm. 71

13

rangka memperoleh suara dan dukungan rakyat.3 Setiap negara punya aturan sistem

untuk melaksanakan aturan normatif, aturan sistem diperlukan untuk memecahkan

konflik diantara aturan normatif dan memastikan bahwa aturan normatif diterapkan

dan untuk mengatur pembuatan aturan baru, serta kedudukan aturan baru dalam

kaitannya dengan aturan yang lain.4

Oleh karena hukum, memberikan kepada kita sebuah instrumen untuk

mempengaruhi masyarakat lewat perumusannya, sebab, ia berada dalam satu sistem,

karena sistem akan menjadi suatu alat yang penting untuk mengontrol dan

mendorong transfer prinsip dari suatu bidang ke bidang lainnya sebagai pola

komunikasi dan kontrol. Pola pengaturan dan struktur dalam sistem apapun adalah

konfigurasi hubungan diantara komponen sistem yang menetukan karakteristik

utama sistemnya.

Dalam hal aturan sistem, menggunakan Teori Sistem Hukum Sibernetik

Norbert Wiener, yang menempatkan hukum sebagai pusat kekuatan, pengendalian,

dan pengikat keseluruhan sistem sosial.5 Aturan hukum dalam analoginya dapat

diartikan perangkat aturan hukum yang mengatur tatanan hukum, artinya meletakkan

norma-norma dalam perilaku. Hal ini penting artinya, dalam sistem hukum dan

konstitusi, dimana pembentukannya dipengaruhi perkembangan sejarah suatu negara

dan memperlihatkan ciri universal disamping ciri khususnya. Diskripsi pola

3Samuel P. Hungtington, 1997, Gelombang Demokratisasi Ketiga, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 5 4Hanc Van Maarseveen dan Ger Van der Tang, 1978, Written Constitutions A Computerized

Comparative Study, Oceana Publication Inc, New York, hlm. 14 5Norbert Wiener, 1954, The Human Use of Human Beings Cybernetics and Society,Doubeday &

Company Inc Garden City, New York, hlm. 105

14

pengaturannya mencakup pemetaan abstrak hubungan dan hubungan, sedangkan

struktur mencakup pelukisan komponen yang aktual, bentuk, dan komposisi.

1.2.5. Darma Hukum dan Doktrin Kekuasan Kehakiman

Darma Hukum, yang dibaca dalam beberapa literatur, adalah

Kebenaran dan Keadilan. Penetapan darma hukum “Kebenaran dan

Keadilan”, adalah suatu kekeliruan yang patal sebagai pakal pikir ilmu

hukum dalam kontek kekuasaan kehakiman. Seharusnya, darma hukum,

adalah KEPASTIAN dan KEADILAN. Kata “kepastian” berasal dari

logika dan prinsip alas hak hukum alam atau hukum sebab akibat, semua

mahluk yang hidup, pasti mati, dan tidak ada yang bisa mengingkari, hal

itu, merupakan standar sebagai sebuah kepastian, karena standar, maka ia

menjadi pasti. Kata “keadilan” berasal dari logika dan prinsip

“demokrasi”,6 lihat uraian tentang demokrasi, poin 1.2.3. Perhatikan Pasal

24 ayat (1) UUD NRI 1945, Kekuasan kehakiman merupakan kekuasaan yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan “hukum dan keadilan”,

dalam arti Kepastian dan Keadilan.

6 Ibrahim R, 2003, Sistem Pengawasan Konstitusional Antara Kekuasaan Legislatif dan

Eksekutif Dalam Pembaruan UUD 1945, Pascasarjana UNPAD, Bandung

15

Doktrin Kekuasan Kehakiman, bahwa penyelesaian sengketa

dibawah kekuasaan yudisial, tidak boleh difinal, harus ada upaya hukum

berikutnya, apabila ada para pihak yang tidak puas. Jika, difinal, berarti

mengingkari kodratnya, pada saat terjadi pengingkaran kodrat, akan

terjadi kegalauan dan kekacauan. Contoh pengingkaran kodrat dibawah

kekuasaan yudisial dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengdili

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final

untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undsng Dasar,

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus

pembubaran partai politik,dan memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum. (perhatikan kata yang dicetak miring).

1.2.6. Kewenangan Attributie

Setiap jabatan ketatanegraan pada sistem pemerintahan, sistem pemerintahan

apa yang dianut, kemudian pembagian kekuasaan negara tersebutlah yang memiliki

kewenangan attributie, penentuan kewenangan sekaligus batas tanggungjawab, dari

masing–masing lembaga negara. Prinsip dan dasar pembagian kekuasan negara,

sebagai berikut:

(1). Setiap kekuasaan, wajib dipertanggungjawabkan.

(2). Setiap pemberian kekuasaan, harus dipikirkan beban tangungjawab, bagi

penerima kekuasaan.

16

(3). Kesediaan untuk melaksanakan tanggungjawab, harus secara inklusif sudah

diterima pada saat menerima kekuasaan.

(4). Tiap kekuasaan ditentukan batas kewenangan dan sekaligus beban

tanggungjawab.

(5). Kewenangan dan beban tanggungjawab, ditentukan oleh bentuk dan struktur

pembagian kekuasaan negara.

Teori Kewenangan, adalah menentukan dan cara kekuasaan itu diperoleh,

pertama-tama kekuasaan diperoleh melalui attributie (oorspronkelijk dalam arti

aseli), setelah itu dilakukan pelimpahan (afgeleid) yang dilakukan melalui delegatie,

dan mandaat mengikuti dan melekat pada attributie dan delegatie.

Kewenangan attributie diperoleh dan dimulai dari sistem pembagian

kekuasaan, pada sistem pemerintahan yang dianut suatu negara, diluar itu tidak ada

kewenangan yang disebut attributie, ketentuan kewenangan dan beban

tanggungjawab ditetapkan pada Konstitusi, kecuali negara yang tidak mempunyai

konstitusi, seperti Inggris, diatur dalam undang-undang. Delegatie dilakukan oleh

pemegang wewenang attributie dan dalam waktu tertentu, penerima bertindak atas

nama diri sendiri dan bertanggungjawab secara eksternal. Penerima kewenangan

attributie oleh Henc Van Maarseveen, disebut, bahwa setiap konstitusi sebagai

Reglement van Attributie. Banyak literatur bicara teori kewenangan, terjadi

kekeliruan alur pikir dan bisa menyesatkan para pihak. Penerapan Teori

Kewenangan, dalam sistem pemerintahan Indonesia, berdasarkan UUD NRI 1945,

sebagai berikut:

17

1. Lembaga yang mendapat kewenangan attributie, yaitu: MPR, DPR, DPD,

PRESIDEN, BPK, MA, dan MK.

2. Lembaga yang mendapat kewenangan delegatie, yaitu: Menteri, Pangab TNI,

Kapolri, Pejabat Tinggi Negara Setingkat Menteri, dan Gubernur (Gubernur

karena Negara Kesatuan)

3. Lembaga yang mendapat kewenangan sub-delegatie, yaitu: Eselon Satu

Kementerian; Bupati/Walikota, Kantor Wilayah, Rektor Perguruan Tinggi

Negeri.

1.2.7. Konstitusi

Konstitusi sebagai dasar fundamentel negara, merupakan ciri negara modern,

lahir abad ke-7, berkembang pada zaman aufklarung (renaisance atau abad

pertengahan) dan dipandang sebagai rumusan hukum dari cita-cita politik dan

ideologi yang dicapai melalui proses demokrasi, berdiri di atas semua golongan.

Konstitusi sebagai rumusan dari suatu cita-cita politik tertinggi dan merupakan

fundamen bagi penyelenggara negara dan sekaligus sebagai instrumen kontrol,

dimana pemerintah dapat dibatasi, diawasi, dan dikontrol.7 Seiring dengan itu,

menurut Struycken, bahwa konstitusi adalah undang-undang yang memuat garis-

garis besar dan asas tentang organisasi negara

Hakekat, makna, dan arti penting konstitusi, pendapat para ahli:

7K.C. Wheare, 1975, Moderns Constitutions, Oxford University Press, New York

18

1. Menurut John Locke (1632-1704) menyebutnya sebagai batas pemakaian

kekuasaan negara dan prasyarat keabsahan negara modern

2. Montesquieu ( 1689-1755) menjadikan konstitusi sebagai jimat

3. K.C. Wheare menyebutnya sebagai instrumen di mana pemerintah dapat

diawasi,

4. Hans Kelsen (1881-1973) menyebutnya konstitusi sebagai grundnorm.

5. Amerika Serikat menyebutnya, konstitusi sebagai kitab suci negara,8 sebab,

dan mutlak merupakan kata akhir dari perwujudan legitimasi, melanggar

konstitusi berarti melampau batas mandat politik.9

Konstitusi adalah buatan manusia yang mencerminkan nilai, kaidah, harapan,

dan perkiraan the founding fathers tentang berbagai tatanan dan kompromi antar

mereka. Selama para penyusun konstitusi itu berusaha menjadikan konstitusi mereka

tanggap terhadap kebutuhan dan kondisi setempat dan menghindari konsekuensi

negatif. Maka, hubungan antara konstitusi dan pelaksanaan demokrasi dapat

mencerminkan usaha awal. Selama konstitusi mewujudkan nilai yang dipegang

secara luas dalam suatu bangsa. Maka, konstitusi dan pola pelaksanaan demokrasi

bisa merupakan produk dari kebudayaan politik, konfigurasi sikap dan keyakinan

yang dipegang oleh masyarakat dan kelompok elit dalam suatu masyarakat, bukan

konfigurasi yang menyebabkan konfigurasi lain. Dengan demikian, hubungan antara

8Earl R. Kruschke, 1968, An Introduction to The Constitution of The United State, American Book

Company, New York 9David E. Apter, 1996, Pengantar Analisis Politik, LP3ES, Jakarta

19

latar belakang budaya dan nilai konstitusional atau pemerintahan adalah sangat erat.

Sebab, konstitusi mencerminkan norma dasar dan cara berpikit yuridik bangsa.

Menurut Soekarno adalah Undang Undang Dasar Sementara, Undang

Undang Dasar Kilat, Revolutie Grondwet,10

menurut Iwa Koesoema Soemantri,

UUD 1945 hanya baik untuk masa revolusi. Pidato Soekarno 1 Juni 1945 dalam

sidang BPUPKI, menyebutkan negara Indonesia merdeka disusun berdasarkan

kerangka philosofische grondslag (Belanda), weltanschauung (Jerman), yaitu

Pancasila, lima asasnya termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

Menurut Soekarno, konstitusi adalah alat, arah, dinamika, sumber bagi semua

undang-undang yang dibentuk, menjamin keselamatan, dan kesejahteraan seluruh

rakyat.11

Sedangkan, menurut Muhamad Yamin merupakan percikan pikiran

sesuatu bangsa atau cetusan nasional yang menjadi hak milik dan berlaku pada

bangsa yang membuatnya.12

Ketentuan UUD 1945 (sebelum amandemen), kedaulatan di tangan rakyat dan

dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Oleh sebab itu, MPR merupakan organ penjelmaan

seluruh rakyat dan organ yang menggantikan kedudukan rakyat dalam menyatakan

kehendaknya (vertretungsorgan des willens des staatsvolkes. Kata vertretung disini

berarti penggantian atau (plaatsvervanging, bukan perwakilan atau

vertegenwoordiging). Dengan demikian, MPR merupakan lembaga penjelmaan

rakyat yang berkedaulatan, citoyen, citizen, burger. Maka, apabila dikatakan

10Muhamad Yamin, 1959, Naskah Persiapan Undang Undang Dasar 1945, Prapantja, Jakarta. 11J.C.T. Simorangkir, 1984, Penetapan UUD Dilihat Dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia,

Gunung Agung, Jakarta

20

Presiden adalah Mandataris MPR, hal itu berarti bahwa Presiden adalah Mandataris

rakyat yang memiliki kedaulatan.

Secara fakta, tradisi demokrasi memiliki sumber asli dari bangsa Indonesia

sendiri, tetapi dalam praktik menggunakan teori barat dan retorika rule of law,

kendati UUD 1945 disusun berdasarkan prinsip rechtsstaat dan yurisprudensi,

dipengaruhi oleh hukum Belanda dan Perancis. Menurut Muhamad Yamin ketiga

konstitusi Indonesia (UUD 1945, KRIS 1949, dan UUDS 1950) selalu disusun atas

ajaran trias politika, sehingga pembagian atas tiga cabang kekuasaan berlaku.

1.3. Hasil Kajian Problema Yang Diberikan BP-MPR

Berdasarkan titik titik simpul yang telah dipaparkan di atas, akan

melakukan pengkajian dan analisis, pertanyaan yang diberikan BP-MPR

RI.

1.3.1. Bagaimana efektifitas implementasi pelaksanaan sistem presidensial

dan Berdasarkan praktik penyelenggara negara, capaian,

bagaimanakan efektivitas implementasi sistem presidensial dewasa ini ?

Bila dipandang belum efektif dan optimal, aspek manakan yang

dipandang penting untuk dilakukan pembenahan terhadap sistem

presidensial ?.

12Muhamad Yamin, 1956, Konstituante Indonesia Dalam Gelanggang Demokrasi, Jambatan, Jakarta.

21

Kita bicara Efektifitas, apa, konsep apa, ketentuan yang dilaksanakan dengan

baik, maka, dapat dikatakan efektif. Apa saja yang menjadi Standar Konten Sistem

Pemerintahan Presidensial Indonesia.Kalau kita ambil contoh, misalnya

menggunakan parameter sistem pemerintahan presidensial. model Douglas V.

Verney,13

sebagai berikut:

1. The Assembly Remains an Assembly Only,

2. The Executive is Not Divided But is a President Elected by The People For

a Definite Term at The Time of Assembly Elections

3. The Head of The Government is Heas of Sate,

4. The President Appoints Heads of Departments Who Are His Subordinates,

5. The President is Sole Executive,

6. Members of The Assembly Are Not Eligible For Ofice in The

Administration and Vice Versa,

7. The Executive is Responsible to The Constitution,

8. The President Cannot Dissolve or Coerce The Assembly,

9. The Assembly is Ultimately Supreme Over The Other Branches of

Government and There is Not Fusion of The Executive and Legislative

Branches as in a Parliament,

10. The Executive is Directly Responsible to The Electorate,

11. There is No Focus of Power in The Political System.

Terjemahannya:

1. Majelis tetap sebagai Majelis,

2. Eksekutif tidak dibagi, hanya ada seorang presiden yang dipilih oleh

rakyat untuk masa jabatan tertentu,

3. Kepala pemerintahan adalah kepala Negara,

4. Presiden mengangkat kepala departemen yang merupakan bawahannya,

5. Presiden adalah eksekutif tunggal,

6. Anggota majelis tidak boleh menduduki jabatan pemerintahan dan

sebaliknya,

7. Eksekutif bertanggungjawab pada konstitusi,

8. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa majelis,

9. Majelis berkedudukan lebih tinggi dari bagian-bagian pemerintahan lain

dan tidak ada peleburan sebagaian eksekutif dan legislatif seperti dalam

sebuah parlemen,

13Arend Lijphart, Edited, 1992, Parliamentary Versus Presidential Government, Oxford University Press,

New York, hlm. 32-47 .

22

10. Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada pemilih, dan

11. Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik.

Indonesia sendiri, belum ada kesepakatan bahwa titik titik simpul sub-sistem

yang menjadi Sistem, kita sebut sebagai GRAND UNIFIED THEORY

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDOESIA. Jika, hal itu belum ada

kesepakatan, akan selalu terjadi perselisihan, baik pada tataran teoritik maupun

praktik. Kegamangan teoritik dan berakibat kegamangan dalam praktik, perhatikan

skema berikut, asal muasal kegamangan:

Inggris Indonesia Amerika Serikat

Parlementer Presidensial Presidensial

Pembagian. K. Pembagian K Pembagian K

Percampuran K Percampuran K Pembagian K.

Trias Politik Lembaga Negara Trias Politika

Mosi Tidak Percaya ---- APA ....... Checks and Balances dan

Checkking Power With Power

23

1.3.2. Perlu upaya penyederhanaan partai politik dan bagaimanakah

konsekuensinya terhadap pembentukan fraksi di DPR.

Partai politik perlu disederhanakan, tetapi dengan jalam pedekatan sistem

dan akan sederhana secara alami, model penyederhanaan partai seperti pada masa :

Orla, Orba, Orre, tidak akan bisa disederhanakan, sekali lagi tidak mungkin bisa

disederhanakan dengan sistem model itu, kecuali dimulai dengan pemilihan anggota

legislatif sistim distrik tunggal atau triple dalam satu distrik, masa pengisian jabatan

anggota legislatif tidak habis secara bersamaan, tetapi, sepertiga dipilih setiap dua

tahun sekali. Pencalon presiden oleh partai politik yang kurang pas, membuat para

tokoh ingin jadi Presiden, lalu bentuk partai, contoh: Susilo Bambang Yudhoyono,

bentuk partai Demokrat dan sukses jadi presiden; Prabowo Subianto bentuk paratai

Gerinda, belum sukses jadi presiden; Sutiyoso bentuk partai PKPI tidak berhasil

jadi presiden; Wiranto buat partai Hanura belum berhasil jadi presiden, Surya

Paloh buat partai Nasdem belum. Para pemimpin Indonesia yang sudah tidak

menjadi, menjadi oposisi mengkritik presiden yang sedang berkuasa. Berarti

berbangsa dan bernegara selama ini, menghasilkan akhlak bangsa yang galau ?.

1.3.3. Pelaksanaan fungsi legislasi, apakah penambahan dan persetujuan

RUU oleh Presiden dan DPR sudah tepat ?. Apakah akan lebih tepat

apabila pembahasan RUU oleh DPR saja, dan Presiden diberikan Hak

Veto ?

24

Pertanyaannya, siapa atau lembaga mana yang memegang kekuasaan

legislatif, pada Presidensial Amerka Serikat jelas ada pada Kongres (Senat dan DPR

dalam sistem bikameral), Parlementer Inggris dicampur karena sistem parlementer.

Lalu, Presidesial Indonesia, badang legislatifnya masih monokameral, kalaupun ada

DPD, terlibat full adalah Pemerintah dan DPR, sedangkan DPD terbatas dan tidak

tuntas dan tidak punya otoritas kekuasaan legislatif.

Kalau menggunakan sistem Veto oleh Presiden, akan muncul pertanyaan,

apakah sistem tata negara Indonesia telah meliki perangkat: cheks and balances dan

punya chekking power with power. Kenapa kedua ini belum sinkron, konflik antar

lembaga selama ini, tidak bisa diselesaikan dengan chekking power with power

dalam cheks and balancessystem.

1.3.4. Dalam fungsi pengawasan, DPR memiliki hak angket, hak interplasi,

dan hak menyatakan pendapat, apakah hak-hak tersebut menjadi

faktor yang menguatkan sistem presidensial atau melemahkan sistem

presidensial ?.

Tugas dan wewenag DPR, adalah hak budget, legislatif, dan pengawasan.

Semua hak itu boleh dimiliki oleh DPR, tinggal mengatur batasan dan ruang

lingkup, seperti Pansus Hak Angket DPR. DPR bisa melakukan hak angket kepada

semua lembaga negara (prinsip), berikutnya muncul pertanyaan, bidang dan materi

apa saja yang bisa di angket DPR. DPR melakukan hak angket pada Mahkamah

Agung, yang menyangkut bidang keuangan, sistem pembinaan hakim, tetapi proses

25

yudisial tidak boleh di angket, misalnya perkara yang sudah mulai diproses sesuai

dengan hukum acarannya, tidak boleh dilakukan angket, dengan dalil apapun,

karena proses pengadilan yang sudah berjalan juga terbuka untuk umum, dan

nantinya pengadilan juga akan memutus slah atau tidak salah. Demikian juga

dengan angket DPR untuk KPK, proses Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

oleh KPK berdasarkan undang-undang, tidak boleh dilakukan hak angket. Kalau itu

yang dilakukan menguatkan sistem presidesial dalam negara hukum demokratis,

jika proses yudisial jadi objek hak angket, akan mengganggu sistem pemerintahan

apapun.

1.3.5. DPR diberikan kewenangan untuk pertimbangan dan persetujuan

terhadap hak yang dimiliki oleh Presiden dalam hal pengangkatan

pejabat negara seperti Panglima TNI dan Kapolri, Pemberian Amnesti

dan Abolisi, Pengangkatan Duta. Apakah kewenangan tersebut sesuai

dengan prinsip sistem presidensual.

Persetujuan DPR terhadap pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri,

sebaiknya, tidak meminta atau persetujuan DPR, jika itu yang akan terjadi, pada saat

hubungan DPR dengan Presiden, kurang harmonis, bisa jadi permaainan politik,

karena ada diel-diel tertentu, saat fit and proper test. Untuk menteri tertentu bisa

dimintakan klarifikasi DPR, bukan persetujuan, klarifikasi untuk menentukan calon

bersih atau tidak dari masa lalunya, sehingga, tidak ada beban dalam melaksanakan

26

tugasnya. Hasil klarifikasi DPR, bisa membatalkan, bahwa cacat itu bisa dibuktikan

secara fakta dan atau hukum, bukan isu atau asumsi.

1.3.6. Kedudukan dan Peran DPD dalam fungsi legislasi dan fungsi anggaran.

Kedudukan DPD, kalau DPD diberi kedudukan dan tugas seperti yang ada

sekarang, sebaiknya dihapus saja DPD. Kalau mau mempertahankan DPD, jadikan

lembaga legislatif bikameral, pemerintah tidak lagi diberi kewenangan dalam

bidang legislatif, baru bisa Hak Veto dijalankan dalam bentuk checkking power with

power.

1.4. Daftar Pustaka

Arend Lijphart (Edited), 1992, Parliamentary Versus Presidential Government,

Oxford University Press, New York.

Dicey, A.V, 1971, An Introduction to the Study of the Law Constitution, English

Language Book Society, London.

Donald A. Rumokoy, 1998, Arti Konvensi Ketatanegaraan Dan Fungsi Dalam

Mengembangkan Hukum Tata Negara Indonesia, Pascasarjana, Universitas

Padjadjaran, Bandung.

Earl R. Kruschke, 1968, An Introduction to The Constitution of The United State,

American Book Company, New York.

Gooch, G.P, 1959, English Democratic Ideas in the Seventeenth Century, Harper,

New York.

Hanc Van Maarseveen dan Ger Van der Tang, 1978, Written Constitutions A

Computerized Comparative Study, Oceana Publication Inc, New York.

Herman Finer, 1962, The Major Government of Modern Europe, Harper & Row

Publishers, London.

27

Horvey, J dan L. Bather, 1984, The British Constitution and Politics, Macmillan

Education Limited, London.

Ibrahim R, 2003, Sistem Pengawasan Konstitusional Antara Kekuasaan Legislatif

dan Eksekutif Dalam Pembaruan UUD 1945, Program Pascasarjana

UNPAD, Bandung.

..................., 2008, Status Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional Dalam

Hukum Nasional: Permasalah Teoritik dan Praktek, Makalah Seminar

Nasional Kersama Deplu dan Fakultas Hukum Unair di Surabaya, 18

Oktober 2008.

.................., 2009, Refleksi Satu Dekade Reformasi Indonesia: Sektor Politik, Hukum,

Pemikiran dan Agenda Berikutnya, Makalah Seminar Nasional Dalam

rangka Dies Natalis ke-47 UNUD dan Kerjasama dengan Deplu, 7-8

September 2009.

..................., 2013, Kedudukan Filafat Ilmu Pada Bidang Ilmu, Materi kuliah umum

pada program Magister dan Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas

Mataram, Mataram.

..................., 2015, Kebijakan Pemerintah dan Negara Hukum, Program Doktor Ilmu

Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Jokosutono, 1982, Ilmu Negara, Dihimpun Oleh Harun Al Rasid, Ghalia Indonesia,

Jakarta.

Lionel Crocker, 1956, Public Speaking for College Studens, American Book

Company, New York.

Montesquieu, 1949, The Spirit of The Laws, (Translated by Tomas Nugent), Hafner

Press A Division of Macmillan Publishing, Ner York.

Muhamad Yamin, 1959, Naskah Persiapan Undang Undang Dasar 1945, Prapantja,

Jakarta.

Norbert Wiener, 1954, The Human Use of Human Beings Cybernetics and

Society,Doubeday & Company Inc Garden City, New York.

Simorangkir, J.C.T, 1984, Penetapan UUD Dilihat Dari Segi Ilmu Hukum Tata

Negara Indonesia, Gunung Agung, Jakarta.

28

Sri Soemantri M, 1976, Sistem Sistem Pemerintahan Negara Negara Asean, Tarsito,

Bandung.

.................., 1999, Perubahan UUD 1945 Prosedur, Sistem Dan Substansinya,

Makalah Diskusi Panel Pembaharuan UUD 1945, Fakultas Hukum Unpad,

Bandung.

Suwoto Mulyosudarmo, 1997, Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis Dan Yuridis

Terhadap Pidato Nawaksara, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wheare, K.C, 1975, Moderns Constitutions, Oxford University Press, New York-

Toronto.

1.5. CURRICULLUM VITEA

Nama : Prof. Dr. Ibrahim R, SH, MH.

Alamat : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Email : mrprof.ibrahim@gmail.com

HP : 08123815993 dan 081239655505

Pendidikan: S1 FH Unud; S2 Pascasarjana UNPAD; S3 Pascasarjana

UNPAD; Guru Besar Fakultas Hukum UNUD.