20
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEREK (PERSPEKTIF KEJAKSAAN) Arief Indra K.A., SH, M.Hum Kasi Wilayah I Subdit Kamtibun & TPUL Dit Penuntutan JAMPIDUM KEJAKSAAN AGUNG RI JANUARI 2011

Penegakan hukum tindak pidana merek

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Penegakan hukum tindak pidana merek

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEREK

(PERSPEKTIF KEJAKSAAN)

Arief Indra K.A., SH, M.Hum

Kasi Wilayah I Subdit Kamtibun & TPUL

Dit Penuntutan JAMPIDUM

KEJAKSAAN AGUNG RI JANUARI 2011

Page 2: Penegakan hukum tindak pidana merek

BEBERAPA PENGERTIAN

MEREK adalah tanda yg berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yg memiliki daya pembeda dan digunakan dlm kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Page 3: Penegakan hukum tindak pidana merek

3

Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Page 4: Penegakan hukum tindak pidana merek

Tugas dan wewenang kejaksaan

(Pasal 30 UU nomor: 16 tahun 2004)

1. Di bidang Pidana a. Melakukan penuntutan b. Melaksanakan penetapan

Hakim dan Putusan Pengadilan

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan

putusan pidana bersyarat, pidana

pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu e. Pemeriksaan tambahan

Page 5: Penegakan hukum tindak pidana merek

2. Dibidang perdata dan tata usaha negara

kejaksaan dgn kuasa khusus dpt bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

Page 6: Penegakan hukum tindak pidana merek

3. Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum

c. Pengawasan peredaran barang cetakan d. Pengawasan aliran kepercayaan yg dpt

membahayakan masyarakat dan negara e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama f. Penelitian dan pengembangaun hukum

serta statistik kriminal

Page 7: Penegakan hukum tindak pidana merek

PENYELIDIKAN

PENYIDIKAN

PRA PENUNTUTAN PENUNTUTAN

SISTEM PERADILAN PIDANA

PERISTIWA PIDANA

LAPORAN/PENGADUAN

Page 8: Penegakan hukum tindak pidana merek

Semua Pelaksanaan Tugas yang berkenaan dengan persiapan pelaksanaan tugas Penuntutan yang meliputi kegiatan :

a. Penerimaan SPDP; b. Pemantauan Perkembangan Penyidikan; c. Penelitian Berkas Perkara tahap pertama; d. Pemberian Petunjuk guna melengkapi hasil Penyidikan; e. Penelitian ulang berkas perkara; f. Penelitian tersangka dan Barang Bukti pada tahap penyerahan

tanggung jawab atas tersangka dan Barang Bukti; g. Pemeriksaan Tambahan

PENGERTIAN PRA PENUNTUTAN

Page 9: Penegakan hukum tindak pidana merek

KEGIATAN PRA PENUNTUTAN

a. Penerimaaan SPDP

b. Pemantauan Perkembangan Penyidikan

- Forum Konsultasi, antara Penyidik dan Penuntut Umum

- Memberikan bimbingan dan arahan secara optimal kepada penyidik

- Forum Rakor Gakum / DILJAPOL

- Setelah 30 hari (P-17)

c. Penelitian Berkas Perkara Tahap Pertama

- Kelengkapan Formil

Meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas /

persyaratan dan tata cara serta keabsahan sesuai ketentuan Undang-undang

(utk TP. Merek, salah satu kelengkapannya adalah ttg adanya pengaduan)

Page 10: Penegakan hukum tindak pidana merek

Lengkap P-21

- Hasil Penelitian

Tidak Lengkap P-18 + P-19

- Kelengkapan Materiil

- Apa yang terjadi

- Siapa pelaku, saksi

- Bagaimana perbuatan dilakukan (Modus Operandi)

- Locus Delicti

- Tempus Delicti

- Akibat

- Motivasi

- Penelitian Kelengkapan Formil dan Materiil tertera dalam Check List

Page 11: Penegakan hukum tindak pidana merek

d. Pemberian Petunjuk guna melengkapi Hasil Penyidikan

- P. 18 + P.19

- Cermat, jelas dan lengkap

- Disusun dalam bahasa yang sederhana dengan menggunakan kalimat-kalimat yang efektif

- Penyidik diundang

e. Penelitian ulang berkas perkara

- Sama dengan butir b

Page 12: Penegakan hukum tindak pidana merek

Pasal 90 - 95

Pasal 91

Menggunakan merek yg sama pd pokoknya

Penjara max 4 th &/ denda max 800 jt

Pasal 90

Sengaja & tanpa hak

Mengunakan merek yg sama pd keseluruhannya dgn merek terdaftar milik pihak lain utk brg / jasa sejenis yg diproduksi &/ diperdagangkan

Penjara max 5 th &/ denda max 1 m

KETENTUAN PIDANA UU NO. 15 TAHUN 2001 TTG MEREK

Page 13: Penegakan hukum tindak pidana merek

Pasal 92 (2)

Menggunakan tanda yg sama pd pokoknya

Penjara max 4 th &/ denda max 800 jt

Pasal 92 (1)

Sengaja & tanpa hak

Mengunakan tanda yg sama pd keseluruhannya dgn indikasi geografis milik pihak lain utk brg sama/ dgn brg yg terdaftar

Penjara max 5 th &/ denda max 1 m

Lanjutan…….

Pasal 92 (3)

Pencantuman asal sebenarnya

Berlaku (1) & (2)

Page 14: Penegakan hukum tindak pidana merek

Pasal 94 (1)

Barangsiapa emperdagangkan brg/jasa hasil 90,91,92,93

kurungan max 1 th / denda max 200 jt

Pasal 93

Sengaja & tanpa hak

Mengunakan tanda yg dilindungi berdasarkan indikasi-asal pd brg / jasa shg dpt memperdaya/menyesatkan masy mengenai asal brg/jasa

Penjara max 4 th &/ denda max 800 jt

Lanjutan…….

Pasal 94 (2)

Ayat (1) ad pelanggaran

Page 15: Penegakan hukum tindak pidana merek

Pasal 95

Tindak pidana psl 90, 91, 92, 93, 94 merupakan delik aduan

Lanjutan…….

Catatan :

Berdasarkan beberapa pendapat sifat dari delik aduan pasal ini adalah delik aduan relatif dimana :

- penuntut umum hanya dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang namanya telah disebutkan oleh pengadu sebagai org yg telah merugikan dirinya.

- Splitsbaar atau dapat dipecahkan

- Pengadu adalah korban atau yg secara langsung telah dirugikan

Page 16: Penegakan hukum tindak pidana merek

Kebijakan Penyelesaian perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung R.I :

BAHWA TINDAK PIDANA HKI MASUK DALAM KATEGORI PERKARA PENTING (PK-TING)

YANG TUNTUTANNYA DIKENDALIKAN JAKSA AGUNG Cq. JAM PIDUM

Page 17: Penegakan hukum tindak pidana merek

INS-004/JA/3/1994 TENTANG PENGENDALIAN PERKARA PENTING TINDAK PIDANA UMUM

KRITERIA :

1. Pelaku / korbannya : - Tokoh masyarakat

- Pejabat teras Pemerintah- Menarik perhatian media / masyarakat

luas / Negara sahabat

1. Perkara yang : - Menggunakan Modus Operandi / secara canggih- Mendapat perhatian media/ dunia

akademik / forensik

2. Perkara yang banyak korban jiwa / sadis / merusak bangunan dari proyek vital

3. Perkara KAMTIBUM yang berdampak luas / meresahkan masyarakat.

4. Perkara yang diduga ada penyimpangan / penyalahgunaan wewenang oleh Aparat Penegak Hukum.

5. Perkara yang mendapat perhatian khusus Pimpinan.

Page 18: Penegakan hukum tindak pidana merek

18

JENIS-JENIS PERKARA PENTING (PK-TING) PIDANA UMUM antara lain :

- Kehutanan - Perpajakan - Uang Palsu- Lingkungan Hidup - Psikotropika - PETI- Perbankan - Narkotika - Terorisme- HAKI - Imigrasi - Pencucian

Uang- Penyalahgunaan Kartu Kredit - Cyber crime- Trafiking - Perlindungan Anak - Penyimpanan Distibusi BBM - Obat & Makanan- T.P. yang Menarik perhatian

Page 19: Penegakan hukum tindak pidana merek

REKAPITULASI JUMLAH PERKARA TP HKI (KHUSUS TP MEREK)

TAHUN 2006 : 18 PERKARA TAHUN 2007 : 32 PERKARA TAHUN 2008 : 39 PERKARA TAHUN 2009 : 17 PERKARA TAHUN 2010 : 14 PERKARA

Page 20: Penegakan hukum tindak pidana merek

TERIMA KASIH

SEMOGA BERMANFAAT

ARIEF INDRA KUSUMA ADHI, SH, MHum

KASI WIL I SUBDIT KAMTIBUM & TPUL

DIREKTORAT PENUNTUTAN JAM PIDUM

Hp. 0811736787

[email protected]