18
Modul ke: Fakultas Program Studi PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Pancasila dan Implementasinya Ikhwan Aulia Fatahillah, SH., MH. EKONOMI DAN BISNIS Manajemen

PENDIDIKAN Modul ke: KEWARGANEGARAAN · konsensus nasional tentang Pancasila sebagai dasar Negara, ... sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat ... seperti demokrasi dan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PENDIDIKAN Modul ke: KEWARGANEGARAAN · konsensus nasional tentang Pancasila sebagai dasar Negara, ... sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat ... seperti demokrasi dan

Modul ke:

Fakultas

Program Studi

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANPancasila dan Implementasinya

Ikhwan Aulia Fatahillah, SH., MH.EKONOMI DAN BISNIS

Manajemen

Page 2: PENDIDIKAN Modul ke: KEWARGANEGARAAN · konsensus nasional tentang Pancasila sebagai dasar Negara, ... sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat ... seperti demokrasi dan

Bagian Isi

• Gerakan Pembasisan Pancasila• Pancasila Sebagai Konsensus Dasar• Pancasila Sebagai Dasar Negara• Pancasila Sebagai Cita-cita Moral Bangsa• Makna Nilai dalam Pancasila• Kesimpulan dan Penutup

Page 3: PENDIDIKAN Modul ke: KEWARGANEGARAAN · konsensus nasional tentang Pancasila sebagai dasar Negara, ... sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat ... seperti demokrasi dan

• Istilah Pancasila pertama kali dapat ditemukan dalam bukuSutasoma karya Mpu Tantular yang ditulis pada zamanMajapahit (Abad ke-14).

• Dalam buku itu 7, istilah Pancasila diartikan sebagai perintahkesusilaan yang jumlahnya lima (Pancasila Karma) dan berisilima larangan untuk : 1. Melakukan Kekerasan 2. Mencuri 3.Berjiwa Dengki 4. Berbohong dan 5. Mabuk akibat MinumanKeras.

• Kata Pancasila terdiri dari dua kata dari bahasa Sansakerta:pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas.

Page 4: PENDIDIKAN Modul ke: KEWARGANEGARAAN · konsensus nasional tentang Pancasila sebagai dasar Negara, ... sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat ... seperti demokrasi dan

• Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negarasecara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah :

1. Rumusan Pertama : Piagam Jakarta - tanggal 22 Juni 19452. Rumusan Kedua : Pembukaan Undang-undang Dasar - tanggal

18 Agustus 19453. Rumusan Ketiga : Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia

Serikat - tanggal 27 Desember 19494. Rumusan Keempat : Mukaddimah Undang-undang Dasar

Sementara - tanggal 15 Agustus 19505. Rumusan Kelima : Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan

Pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

Page 5: PENDIDIKAN Modul ke: KEWARGANEGARAAN · konsensus nasional tentang Pancasila sebagai dasar Negara, ... sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat ... seperti demokrasi dan

Gerakan Pembasisan Pancasila

• Gerakan Pembasisan Pancasila yang dilaksanakan olehPergerakan Kebangsaan bertujuan untuk membangunkekuatan sosial untuk memperkokoh eksistensi Pancasilasebagai dasar Negara dan cita-cita moral bangsa Indonesia.

• Melalui Gerakan Pembasisan Pancasila itu, PergerakanKebangsaan mengajak masyarakat untuk memperkokohkonsensus nasional tentang Pancasila sebagai dasar Negara,memahami dan menghayati implementasi Pancasila di tengah-tengah arus globalisasi, serta menggunakan Pancasila sebagai“bintang penuntun” untuk memecahkan problematik yangdihadapi.

• Pergerakan Kebangsaan menyadari berbagai kendala yangdihadapi dalam melaksanakan Gerakan Pembasisan Pancasilaini.

Page 6: PENDIDIKAN Modul ke: KEWARGANEGARAAN · konsensus nasional tentang Pancasila sebagai dasar Negara, ... sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat ... seperti demokrasi dan

• Pembasisan Pancasila yang dilakukan oleh PergerakanKebangsaan dikonsentrasikan pada masalah-masalahsebagai berikut :

1. Kilasan sejarah tentang penerimaan Pancasila sebagaikonsensus dasar berdirinya Negara Republik Indonesia.

2. Pancasila sebagai dasar negara yang berfungsi untukmengatur perilaku Negara.

3. Pancasila sebagai cita-cita moral bangsa: kedudukannyadalam sistem hukum Indonesia dan penggunaannya sebagai“bintang penuntun” dalam memecahkan problematikmasyarakat.

4. Implementasi Pancasila di tengah-tengah percepatan prosesglobalisasi dewasa ini.

Page 7: PENDIDIKAN Modul ke: KEWARGANEGARAAN · konsensus nasional tentang Pancasila sebagai dasar Negara, ... sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat ... seperti demokrasi dan

• Pembasisan Pancasila bukanlah monopoli PergerakanKebangsaan. Karena itu Pergerakan Kebangsaan akanmenjalin kerjasama yang konstruktif dengan semuapihak yang terdorong untuk melakukan pembasisanPancasila. Kerjasama tersebut meliputi bukan sajakerja sama teknis, melainkan juga dialog dan prosespembelajaran bersama mengenai dalam rangkamengembangkan Pancasila sebagai ”ideologiterbuka”.

Page 8: PENDIDIKAN Modul ke: KEWARGANEGARAAN · konsensus nasional tentang Pancasila sebagai dasar Negara, ... sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat ... seperti demokrasi dan

Pancasila Sebagai Konsensus Dasar

• Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarnomenyampaiakan pidatonya di depan sidangBadan

• Penyelidik Usaha-usaha Persiapan KemerdekaanIndonesia (BPUPKI), yang kemudian dikenalsebagai lahirnya Pancasila.

• Panitia 9 dan Piagam Jakarta, perjuangan untukmencapai kompromi antara kemauan untukmendirikan Negara Islam dan kemauan untukmendirikan Negara Kebangsaan.

Page 9: PENDIDIKAN Modul ke: KEWARGANEGARAAN · konsensus nasional tentang Pancasila sebagai dasar Negara, ... sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat ... seperti demokrasi dan

• Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

• Dalam rapat besar Panitia Persiapan KemerdekaanIndonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 disetujui secarabulat bunyi Pembukaan UUD 1945 seperti yang sekarang.Perubahan penting yang disepakati adalah penghapusantujuh kataa ”dengan kewajiban menjalankan syariat Islambagi pemeluk-pemeluknya” yang ada dalam PiagamJakarta. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah kategori baruyang mangatasi batasan-batasan berdasarkan agamatertentu.

Page 10: PENDIDIKAN Modul ke: KEWARGANEGARAAN · konsensus nasional tentang Pancasila sebagai dasar Negara, ... sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat ... seperti demokrasi dan

• Dengan demikian founding fathers kita bersedia secarabulat untuk menerima Pancasila sebagai konsensus dasarberdirinya negara Republik Indonesia, dengan pertimbanganbahwa dasar negara harus dirumuskan sedemikian rupabahwa tiap-tiap suku, golongan, agama, dan kebudayaandapat menerimanya.

• Sebagai bangsa kita mempunyai kewajiban untukmemantapkan dan memantapkan kembali dasar ini untukmemelihara persatuan bangsa dan menghindari keteganganyang tidak perlu dalam perjuangan untuk mengisikemerdekaan.

Page 11: PENDIDIKAN Modul ke: KEWARGANEGARAAN · konsensus nasional tentang Pancasila sebagai dasar Negara, ... sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat ... seperti demokrasi dan

Pancasila Sebagai Dasar Negara• Pancasila adalah dasar Negara (“philosofische grondslag”, “Staatsfundamentalnorm”,

“Pokok Kaidah Fundamentil Negara”), dan sebagai dasar Negara, Pancasila mengatur perilakuNegara, yang terwujud dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan(konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya) yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta terungkap dalam praktek dan kebiasaan bertindak para penyelenggarakekuasaan negara.

• Dalam sistem norma hukum, kita mengenal adanya hukum tertulis dan hukum tidaktertulis. Di Negara Republik Indonesia, hukum tertulis dari hari ke hari terus mendesakperanan hukum tidak tertulis.

• Dalam membasiskan Pancasila sangat perlu untuk terus menerus memberikanpenekanan pada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang harus mengatur perilakunegara.

• Kita pernah keliru melihat seolah-olah Pancasila sudah sangat kuat dengan makinbanyaknya warga negara yang mengikuti Penataran P-4 (pada tahun 1990 sekitar 72 juta orangatau sekitar 74% penduduk usia dewasa telah terjangkau oleh proses pemasyarakatanPancasila, terutama melalui penataran-penataran P-4 dengan berbagai type dan polanya) dansemua organisasi politik sudah memasang Pancasila sebagai satu-satunya asas.

• 5. Di atas sudah dikatakan bahwa masyarakat Pancasila akan terwujud apabilapengoperasian norma dasar Pancasila melalui pembuatan dan pelaksanaan peraturanperundang-undangan, yang terungkap dalam praktek dan kebiasaan bertindak penyelenggarakekuasaan negara, memang benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalamPancasila.

Page 12: PENDIDIKAN Modul ke: KEWARGANEGARAAN · konsensus nasional tentang Pancasila sebagai dasar Negara, ... sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat ... seperti demokrasi dan

Pancasila Sebagai Cita-cita Moral Bangsa

• Staatsfundamentalorm mempunyai akar langsung pada kehendak sejarahsuatu bangsa, dasar yang membentuk Negara tersebut, sebagai konsensusatau keputusan politik yang diambil oleh para pendiri Negara.

• Timbul persoalan: Apakah perbedaan dan bagaimana hubungan antaraPancasila sebagai Dasar Negara dan Pancasila sebagai Cita-cita MoralBangsa ?

• Pancasila sebagai cita-cita moral bangsa memiliki fungsi konstitutif yangmenentukan dasar dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan;dan memiliki fungsi regulatif yang menentukan apakah peraturanperundang-undangan yang dibentuk itu merupakan peraturan yang adilatau tidak adil.

• “Cita-cita moral bangsa” adalah konstruksi pikiran suatu bangsa yang berisipreskripsi moral bagi bangsa tersebut untuk tercapainya cita-cita yangdiinginkan bersama.

Page 13: PENDIDIKAN Modul ke: KEWARGANEGARAAN · konsensus nasional tentang Pancasila sebagai dasar Negara, ... sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat ... seperti demokrasi dan

Makna Nilai dalam Pancasila

a. Nilai KetuhananNilai ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dankeyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta.

b. Nilai KemanusiaanNilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikapdan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasartuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimanamestinya.

c. Nilai PersatuanNilai persatuan indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalamkebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara KesatuanRepublik Indonesia.

Page 14: PENDIDIKAN Modul ke: KEWARGANEGARAAN · konsensus nasional tentang Pancasila sebagai dasar Negara, ... sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat ... seperti demokrasi dan

d. Nilai KerakyatanNilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan darirakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakatmelalui lembaga-lembaga perwakilan.

e. Nilai KeadilanNilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengandung makna sebagaidasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil danMakmur secara lahiriah atauun batiniah.

Page 15: PENDIDIKAN Modul ke: KEWARGANEGARAAN · konsensus nasional tentang Pancasila sebagai dasar Negara, ... sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat ... seperti demokrasi dan

Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karenasifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapatdioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit,perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilaiinstrumental tersebut adalah UUD 1945 dan peraturanperundang-undangan lainnya. Sebagai nilai dasar, nilai-nilaitersebut menjadi sumber nilai.

Artinya, dengan bersumber pada kelima nilai dasar diatasdapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumentalpenyelenggaraan negara Indonesia.

Page 16: PENDIDIKAN Modul ke: KEWARGANEGARAAN · konsensus nasional tentang Pancasila sebagai dasar Negara, ... sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat ... seperti demokrasi dan

Kesimpulan dan Penutup• Dalam Konferensi Studi Pergerakan Kebangsaan II di Surabaya,

21 - 25 Pebruari 2008. Ada tiga hal yang mendasari mengapaPancasila harus mengalami "pembasisan" yakni:

Reformasi sebagai bagian dari pendalaman dan percepatan prosesglobalisasi di Indonesia membawa serta masuknya nilai-nilai universalseperti demokrasi dan hak asasi manusia yang kemudian menguasaiopini publik dalam atmosfir politik nasional.Lenyapnya Pancasila dari sejak reformasi menimbulkan keprihatinanyang ckup dalam, baik dalam kalangan elite politik maupun masyarakatluas. Keprihatinan itu ditunjukkan melalui berbagai pernyataan dimedia massa maupun kegiatan-kegiatan lainnya seperti seminar,simposium, dan sarasehan mengenai Pancasila dan Eksistensinyasetelah reformasi.Pembasisan Pancasila adalah suatu upaya untuk memperkokoheksistensi Pancasila melalui pemahaman masyarakat terhadapPancasila serta implementasinya dalam menghadapi tantangan zamansekarang.

Page 17: PENDIDIKAN Modul ke: KEWARGANEGARAAN · konsensus nasional tentang Pancasila sebagai dasar Negara, ... sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat ... seperti demokrasi dan

Daftar Pustaka

• Dwi Winarno. Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan. Bumi Aksara.Jakarta, 2008

• Pendidikan Kewarganegaraan, Salemba• Empat.http://pancasila1965.multiply.com/journal/item/18/Pancasila_dan_

Mancapat_Kalima_Pancer (KOMPAS, Kamis, 01 Juni 2006)• http://www.ekonomirakyat.org/edisi_11/artikel_1.htm• http://ideologipancasila.wordpress.com/• Herwan Parwiyanto. Pancasila dan Pertimbangan Moral.

Page 18: PENDIDIKAN Modul ke: KEWARGANEGARAAN · konsensus nasional tentang Pancasila sebagai dasar Negara, ... sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat ... seperti demokrasi dan

Terima KasihIkhwan Aulia Fatahillah, SH., MH.