Pendapat Hukum Atas Putusan Kasasi Pantura Jakarta 2010

Kasus Posisi

Rencana pengembangan reklamasi pantai di kawasan Pantai Utara Jakarta seluas 2.700 Ha dilaksanakan berdasarkan Keppres nomor 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Keppres tersebut mengamanatkan untuk dilakukan kajian dan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup baik dampak kegiatan reklamasi dan dampak atas kegiatan pengambilan tanah sumber/ bahan reklamasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan reklamasi.

Berdasarkan amanat Keppres No.52 Tahun 1995 dan PP No.27 Tahun 1999, maka disusunlah AMDAL Regional yang dinilai oleh Komisi AMDAL Pusat. Hal ini sesuai dengan amanat PP No.27 Tahun 1999 yang menyatakan apabila kegiatan yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah propinsi, maka dinilai oleh Komisi AMDAL Pusat.

Hasil pembahasan kajian AMDAL Regional Rencana Reklamasi dan revitalisasi Pantura telah dinyatakan ditolak melalui Kepmenlh nomor 14 tahun 1995 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantura. Melalui Kepmen tersebut, Menteri LH mewajibkan kepada semua instansi untuk menolak permohonan izin kegiatan dan/atau usaha yang terkait atau berada dikawasn reklamasi pantura

Dengan diterbitkannya kepmenlh tersebut, 6 pengusaha yang tergabung dalam konsorsium pengembang pantura mengajukan gugatan PTUN atas kepmenlh tersebut. Pada persidangan tahap pertama di PTUN Jakarta dan tahap banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, KEPMENLH No.14 Tahun 2003 tersebut telah dibatalkan. Menlh mengajukan permohonan Kasasi pada tahun 2006. Pada Tahapan KASASI, Mahkamah Agung setelah mempelajari berkas perkara gugatan TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, mengadili dan memutuskan : mengabulkan permohonan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 75/G.TUN/2003/PTUN-JKT dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 202/B/2004/PT.TUN-JKT.

Berdasarkan putusan MA ini maka Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta dinyatakan BERLAKU. Sehingga tidak dapat dikeluarkan izin melakukan kegiatan reklamasi.

Dari hasil pemantauan hingga saat ini oleh KLH maupun informasi LSM menunjukan adanya kegiatan yakni : Pembangunan utara pantai mutiara, Pembangunan mandala krida dan Penyiapan lahan untuk greenbay. Ketiga kegiatan tersebut kegiatan di utara pantai mutiara dan manggala krida telah memiliki izin yang dilengkapi dengan dokumen AMDAL yang dinilai oleh Komisi AMDAL Pemprov DKI Jakarta. Sedangkan kegiatan di pantai hijau (greenbay) belum diketahui izin dan dokumen lingkungan yang menyertainya.

1

Sumber Hukum

1. UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 2. UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara3. Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 109 K/TUN/2006,28 Juli 20095. PP nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL6. Keppres nomor 17 tahun 1994 tentang Repelita VI7. Keppres 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2001 tentang Jenis

Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL jo Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup no. 11 tahun 2006.

Isu Hukum

1. Apakah dengan telah keluarnya putusan kasasi yang menyatakan Keputusan MENLH No. 14 tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta adalah sah, maka kegiatan yang telah ada sebelum dan sesudah putusan kasasi masih boleh berlangsung?

2. Upaya hukum apa yang harus dilakukan KLH jika Pemda tetap mengesahkan dan/atau membiarkan kegiatan di pantura tetap berlangsung?

3. Apakah gubernur memiliki kewenangan untuk menilai dokumen AMDAL Kegiatan tunggal di lokasi rencana reklamasi?

Analisis Hukum

Isu 1: Putusan Kasasi Pantura merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum

tetap. Upaya hukum biasa sudah tidak tersedia lagi. Upaya hukum luar biasa ditempuh melalui mekanisme Peninjauan Kembali. Mengingat putusan kasasi sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka apa yang menjadi putusannya telah dapat diterapkan (eksekusi). Hal ini sesuai dengan mandat UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 109 K/TUN/2006,28 Juli 2009, MA telah mengabulkan permohonan KLH dan membatalkan Putusan PTUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi TUN. Dalam Putusan tingkat pertama dan dikuatkan dalam putusan banding, telah dijatuhkan putusan berupa pembatalan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2003 dan menunda pelaksanaannya. Akan tetapi sebagaimana telah disebutkan di atas, MA membatalkan putusan Pengadilan TUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Oleh karenanya Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tersebut telah berlaku kembali.

2

Salah satu diktum dalam Kepmenlh tersebut memerintahkan kepada semua instansi terkait menolak untuk menerbitkan izin kegiatan dan/atau usaha yang terkait dan/atau masuk dalam rencana reklamasi AMDAL Regional 2003. Dengan berlakunya kembali kepmenlh tersebut, maka yang menjadi diktum dalam Kepmenlh harus dijalankan oleh instansi terkait. Dengan kata lain, instansi terkait wajib menolak pengajuan izin kegiatan dan/atau usaha yang terkait dan/atau termasuk dalam rencana kegiatan reklamasi pantura. Hal ini sesuai dengan pasal 18 UU No.23 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL untuk memperoleh izin usaha. Terlebih lagi, dengan berlakunya UU No.32 Tahun 2009 yang mensyaratkan dimilikinya izin lingkungan yang berasal dari kelayakan AMDAL untuk memperoleh izin usaha.

Untuk izin-izin yang telah diterbitkan sepanjang bergulirnya gugatan ini harus dihentikan dan permohonan izin baru wajib ditolak. Semua kegiatan dan hasil kegiatan yang bertentangan atau dilakukan dengan melawan hukum menjadi illegal.

Isu 2: Mengingat UU No.23 Tahun 1997 jo UU No.32 Tahun 2009 mensyaratkan izin usaha

diterbitkan setelah dimiliki AMDAL, maka upaya hukum yang harus dilakukan oleh 0KLH terhadap pemerintah daerah yang tetap mengizinkan atau membiarkan kegiatan dan/atau usaha berlangsung dikawasan Pantura tanpa dilengkapi oleh kajian AMDAL yang sesuai dengan ketentuan dan tidak dengan melawan hukum (dilakukan di kawasan yang sah/legal) yaitu:1. Meminta kepada Pemerintah DKI Jakarta untuk menghentikan kegiatan yang

berada di lokasi reklamasi, sampai pemrakarsa dapat memenuhi isu-isu terkait pengelolaan lingkungan hidup yang ketika pembahasan AMDAL tahun 2003 tidak mampu dijawab oleh pemrakarsa; atau

2. Berdasarkan pasal 84 UU No.32 Tahun 2009 yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan, dan pasal 90 UU No.32 Tahun 2009 yang mengatur mengenai hak gugat Pemerintah, maka dimungkinkan untuk diajukan penyelesaian sengketa antara KLH dan Pemerintah DKI Jakarta, dengan penyelesaian melalui mediasi atau perundingan untuk menghasilkan win-win solution bagi semua pihak terkait.

Isu 3: Pembagian kewenangan untuk penilaian dokumen AMDAL baik dipemerintah pusat

maupun pemerintah daerah diatur melalui PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL dalam pasal 11 (1) dan pasal 11 (2).

Untuk dokumen amdal untuk kegiatan yang dinilai oleh Komisi Penilai Pusat menurut Pasal 11 (1): komisi penilai pusat berwenang menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi jenis kegiatan dan/atau usa yang memenuhi kriteria :

a. usaha dan/atau kegiatan bersifat strategis dan/atau menyangkut pertahanan dan keamanan negara;

b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah provinsi

c. usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain;

3

d. usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah ruang lautan;e. usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di lintas batas NKRI dengan

negara lain”

sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa kegiatan diluar yang disebut ayat (1) merupakan kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal ini, apabila Pemda Prov DKI Jakarta melakukan penilaian AMDAL yang bersifat tunggal di lokasi reklamasi dan tidak masuk dalam kriteria pasal 11 ayat (2), maka Pemda Prov DKI berwenang untuk melaksanakannya sesuai dengan pasal 11 (2) PP No.27 Tahun 1999.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis isu-isu hukum tersebut disimpulkan bahwa Keputusan Kasasi Mahkamah Agung atas perkara gugatan TUN KepMenLH No.14 Tahun 2003 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai daya eksekusi. Sehingga apabila ada usaha dan/atau kegiatan yang berjalan di lokasi reklamasi, maka akan dianggap tidak sah dan harus dihentikan.

Saran tindak yang dapat dilakukan oleh KLH ,sebagai berikut:1. Melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka

koordinasi menindak lanjuti putusan kasasi Mahkamah Agung. Dalam pertemuan tersebut diharapkan dapat dicapai kesepakatan langkah tindak yang dapat dilakukan bersama-sama antara KLH dan Pemerintah Provinsi DKI dengan tetap tunduk pada putusan Kasasi Mahkamah Agung.

2. KLH mengirimkan surat kepada Pemerintah Prov DKI Jakarta untuk meminta kepada Gubernur menghentikan kegiatan yang berada di lokasi reklamasi, sampai pemrakarsa dapat memenuhi isu-isu terkait pengelolaan lingkungan hidup yang ketika pembahasan AMDAL tahun 2003 tidak mampu dijawab oleh pemrakarsa

3. KLH mengajukan upaya penyelesaian sengketa terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan penyelesaian melalui mediasi atau perundingan untuk menghasilkan win-win solution bagi semua pihak terkait

4