PENDAPAT AKHIR MINI PEMERINTAH

TGL. 7 SEPTEMBER 2009

PENDAPAT AKHIR (MINI)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PERFILMAN

PADA RAPAT KERJA

DENGAN KOMISI X DPR-RI

SENIN, 7 SEPTEMBER 2009

JAKARTA

2009

PENDAPAT AKHIR (MINI) PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

TERHADAP

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERFILMAN

Jakarta, 7 September 2009

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Komisi X Dewan Perwakllan Rakyat

Republlk Indonesia yang terhormat,

Hadirin yang berbahagfa,

Assalamu'alalkum Warahmatullahl Wabarakatuh,

Salam SeJahtera bagl kita semua,

Marllah klta panJatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

rahmat dan karunia-Nya yang telah memungklnkan klta untuk dapat bersama·

sama menf alankan tugas yang sangat penting lni. Perkenankan kaml, mewaklll . . .

Pemerlntah Republik Indonesia, menyampaikan pendapat akhir {mini)

mengenai Rancangan Undang•Undang tentang Perfllman.

Atas nama Pemerintah, kaml mengucapkan terima kasih dan penghargaan

.yang tlnggi kepada Saudara Pimpinan dan para Anggota Komisi X Dewan

yang terhormat serta semua pihak, yang telah bekerja keras bersama·sama

dengan Pemerlntah melakukan serangkaian pembahasan Rancangan Undang·

Undang tentang Perfllman yang dilakukan hampir tidak mengenal waktu,

seringkali dari pagl sampal larut malam, bahkan di hari Minggu dan hari llbur,

termasuk selama menJalani puasa Ramadhan ini. Pemerintah menghargal

2

suasana pembahasan yang dlalogls, dinamls dan konstruktlf untuk memajukan

perfllman Indonesia.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Komisi X Dewan yang terhormat,

Pemerintah mengaJak seluruh pemangku kepentlngan lalnnya untuk

menlngkatkan upaya memaJukan perfllman Indonesia agar film Indonesia:

1. Mencapai jumlah Judul yang lebth banyak dan mutu yang leblh balk;

2. Menjadl tuan rumah di negeri sendlri;

3. MenJadl tamu terhormat di luar negerl; dan

4. Meningkatkan ketahanan budaya bangsa dan kesefahteraan masyarakat.

Telah klta sadari bersama bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992

tentang Perfilman tldak sesual lagl dengan perkembangan perfilman dan

semangat Jamannya, oleh karena ltu perlu dlbentuk Undang-Undang tentang

Perfilman yang baru.

Kita bersyukur bahwa Rancangan Undang-Undang tentan·g Perfllman usul dari

DPR untuk menggantikan UU No. 8 Tahun 1992 tersebut telah selesai kita

bahas bersama.

Rancangan Undang-Undang tentang Perfllman ini mengandung paradlgma

baru yang menempatkan film dan pertilman ke ranah budaya dengan

mengubah postur dan menambah materi muatan dari Rancangan Undang·

Undang sebelumnya.

.,

Rancangan Undang-Undang tentang Perfllman lnl telah mengakomodaslkan

berbagai kepentlngan darl para pemangku kepentlngan yaitu pemerlntah dan

2

3

pemerlntah daerah, pelaku kegiatan perfilman dan pelaku usaha perfilman

serta masyarakat, seperti :

1. Kepentingan untuk mengutamakan fllm Indonesia dalam pengedaran dan

pertunJukan fllm;

2. Kepentingan untuk mengutamakan .dan mellndungi lnsan perfllman

Indonesia dalam pembuatan film dengan pengertian lnsan perfllman tfdak

ditempatkan sebagal bagian darl sumber daya melafnkan menJadl sentral

dalam penyelenggaraan perfllman;

3. Kepentlngan untuk mengutamakan penggunaan sumber daya dalam

negerl;

4. Kepentingan untuk mengakul keberadaan kegfatan non-komersfal sebagal

pelaku kegiatan perfllman, yaitu pefaku kegfatan pembuatan fllm, Jasa

teknik film, pengedaran film, pertunjukan film, apreslasl fllm dan

pengarslpan fllm;

5. Kepentlngan untuk menyederhanakan perlzlnan usaha perfllman dan

pemberlakuan rezim pendaftaran usaha perfilman;

6. Kepentlngan untuk menyederhanakan perfzfnan lainnya, sepertl mengubah

kewajlban perwakflan negara asing dan lembaga lntemasional untuk

meminta izfn di dalam mempertunjukkan tllm yang diimpomya untuk

kepentfngan non-komerslal menJadl kewajiban melaporkan;

7. Kepentingan untuk melindungl semua pelaku perftlman di dalam

persaingan usaha yang sehat, termasuk pelaku perfllman di daerah;

8. Kepentlngan untuk menlngkatkan peran pemerlntah dan pemerlntah

daerah darf semata·mata regulator men}adl fasilitator dan regulator;

9. Kepentfngan untuk mereformasl ketentuan tentang sensor dan lembaga

sensor film;

1 O. Kepentingan untuk meningkatkan partislpasi masyarakat khususnya

melalui badan perfllman Indonesia;

11 . Kepentfngan untuk menyerahkan pengaturan tentang penanaman

modal asing dalam perfilman kepada rezfm penanaman modal berdasarkan 3

4

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan

Peraturan Pelaksanaannya;

12. Kepentlngan untuk menyesualkan pengaturan terhadap perkembangan

teknologl dalam pembuatan dan pertunjukan film yang memungklnkan

semua bentuk dan teknologl film boleh dlpertunjukan, baik analog

maupun digital;

1 3. Kepentlngan untuk menugaskan pemerintah dan pemerlntah daerah

menyelenggarakan dan atau memfasllltasl pendidlkan dan pelatlhan untuk

pengembangan kompetensl lnsan perfllman;

14. Kepentingan untuk mengatur pemberlan penghargaan kepada insan

perfllman, pelaku keglatan perfllman, dan pelaku usaha perfllman yang

berprestasl dan atau berJasa.

Dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang tentang Perfilman untuk

disahkan menJadi Undang-Undang di dalam Pemblcaraan Tlngkat I, upaya

menlngkatkan kemaJuan perfllman Indonesia semakln dekat untuk dapat

diwujudkan.

Atas nama Pemerlntah, sekall lagi kami menyampaikan penghargaan dan

terima kaslh kepada Komlsi X Dewan yang terhormat, terutama kepada PanJa

Rancangan Undang-Undang tentang Perfllman.

Kami Juga menyampalkan penghargaan dan terima kaslh kepada semua plhak

yang terkalt yang telah memberlkan dukungan dan kerJa samanya dalam

proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perfllman sampai

dengan Rapat Kerfa lni.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantlasa mellmpahkan rahmat dan hldayah·

Nya kepada klta semua. Terlma kaslh.

4

5

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 7 September 2009

.•

5