1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan Peternakan merupakan hal yang penting dilakukan karena

saat ini kebutuhan terhadap pangan sangat tinggi. Pembangunan yang

kompeherensif dan intregatif akan mewujudkan tujuan negara sebagaimana

mestinya (Mulawarman,2009). Untuk memenuhi kebutuhan pangan maka perlu

penyediaan pangan dengan melakukan pembangunan peternakan. Dalam

peternakan Kesehatan Ternak menjadi salah satu hal merupakan hal penting.

Tingginya kejadian penularan penyakit zoonosa menjadi perhatian

Pemerintah Kabupaten. Untuk mengatasi kejadian penularan tersebut Kabupaten

Tanjung Jabung Timur atas nama Bupati dan DPRD Kabupaten pada tahun 2006

mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Hewan Menular, dimana kebijakan ini menjadi dasar untuk kegiatan pelaksanaan

pencegahan penyakit hewan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Peraturan

Daerah menjadi tanggung jawab semua pihak yaitu masyarakat, peternak,

pedagang, petugas penyuluh dan pihak lain yang berkepentingan dibidang

peternakan.

Saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki populasi ternak sapi

terbesar di Propinsi Jambi. dan penyebaran ternak ternak di Kabupaten ini

terbilang cukup merata, sementara petani dan perusahaan lain juga sering

mendatangkan ternak sapi dari luat Kabupaten dan luar Propinsi untuk menambah

populasi.

2

Untuk kegiatan pemasukan sapi tersebut Peraturan Daerah Nomor 6 tahun

2006 ini mensyaratkan : ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur harus melalui pemeriksaan di Pos Check Point dan pemberian surat

keterangan ternak sehat dari petugas.

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini, dibuatlah Peraturan Bupati

Tanjung Jabung Timur Nomor 8 tahun 2008 pasal 16 tertulis Bidang Kesehatan

Hewan Dinas Peternakan Tanjung Jabung Timur bertugas : menginventarisir

permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dibidang

kesehatan hewan dan memberikan alternatif pemecahan masalah ; menyiapkan

bahan penetapan perumusan kebijaksanaan dibidang kesehatan hewan ;

melaksanakan pengamatan , mencegah dan pemberantasan penyakit hewan ;

mencegah dan memberantas penyakit zoonosis ; melaksanakan bimbingan,

pembinaan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan bidang kesehatan hewan.

Bidang Kesehatan Hewan bertugas mengamati, mencegah dan memberantas

penyakit hewan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam

melaksanakan hal tersebut Bidang Kesehatan Hewan dibantu oleh Pusat

Kesehatan Hewan Kecamatan yang bertugas membantu SKPD dalam

melaksanakan Kegiatan teknis di bidang Kesehatan Hewan.

Dalam melakukan pencegahan penyakit perlu langkah untuk

mengantisipasi penyakit sebelum terjangkit.

3

Adapun penyakit hewan di Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Penyakit Hewan Menular di Indonesia

No Nama PenyakitHewan

TerserangPenyebab

1 Rabies(tollwuf, penyakit anjing gila) Semua Hewan Virus2 Avian Influenza Unggas Unggas Virus3 Brucellosis(Keluron Menular) Ruminansia, Babi Bakteri4 Anthrax(Radang Limpa) Semua Hewan Bakteri5 Salmonellosis Semua Hewan Bakteri6 Newcastle Diseases/ND(Tetelo) Unggas Virus7 Jembrana Sapi Bali Virus8 Bovine Viral Diarrhael/BVD ( Diare Ganas) Sapi, Rusa Virus9 Septicemia Epizootica/SE(Ngorok) Ruminansia Bakteri10 Classical Swine Fever/CSF(Hog Cholera/Sampar babi) Babi Virus11 Infectious Bovine Rhinotracheitis/IBR Ruminansia Virus12 Infectious Bursal Diseases /IBD Ayam Virus

Sumber : Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan Hewan 2007

Penyakit adalah suatu kejadian yang bersifat negatif sebagai akibat yang

ditimbulkan oleh suatu bibit penyakit dan menyebabkan gangguan fisiologis

pada tubuh induk semang. Penyakit Menular (Infeksious) adalah Penyakit yang

disebabkan oleh mikroorganisme (virus, bakteri, parasit dan jamur) yang bersifat

dapat berpindah dari satu hewan ke hewan lainnya.

Vaksinasi adalah upaya untuk menimbulkan kekebalan terhadap suatu

penyakit dengan memasukkan bibit penyakit tertentu yang telah dilemahkan ke

dalam tubuh ternak/manusia. Untuk dapat melakukan Vaksinasi ternak perlu

pendampingan dari petugas untuk menerapan pelayanan kesehatan pada ternak.

Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud akan melakukan penelitian

dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TANJUNG

JABUNG TIMUR NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG PENCEGAHAN

DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR”

4

Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Penelitian ini adalah :

a. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Tanjung Jabung Timur

Nomor 6 Tahun 2006 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

b. Apa kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Tanjung Jabung Timur

Nomor 6 Tahun 2006 dan upaya yang dilakukan Dinas Peternakan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mengatasi hal tersebut?

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Tanjung Jabung Timur

Nomor 6 Tahun 2006 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

b. Untuk mengetahui kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah

Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2006 dan upaya yang dilakukan

Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mengatasi

kendala tersebut tersebut.

Hipotesis

Hipotesis Penelitian ini adalah :

a. Implementasi Peraturan Daerah Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun

2006 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terlaksana tetapi belum sesuai

dengan semestinya.

5

b. Terdapat kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Tanjung Jabung

Timur Nomor 6 Tahun 2006 dan Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur mampu mengatasi kendala tersebut.

Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis adalah dapat memberikan informasi tentang

Implementasi Peraturan Daerah Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2006

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular berdasarkan

informasi dalam studi kebijakan peternakan, memberikan kontribusi dalam hal

kebijakan pemerintah daerah mengenai peternakan, sebagai referensi bagi pihak

yang ingin melakukan kajian dengan tema kesehatan hewan.

Manfaat praktis adalah diharapkan bahwa hasil penelitian dapat memberi

sumbangan pemukiran dan sebagai evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan

pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.

Diharapkan hasil Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam

pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Peternakan secara umum dan Pelaksanaan

Pengawasan Kesehatan Hewan khususnya di Provinsi Jambi maupun Kabupaten

Tanjung Jabung Timur.

6

TINJAUAN PUSTAKA

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah produk Perundang-undangan daerah dalam

rangka penyelenggaraan otonomi daerah atau merupakan hasil kompromi antara

DPRD dan Kepala Daerah yang bertujuan untuk menyatukan hidup bersama,

melindungi hak dan kewajiban dan daerah yang bersangkutan( Syam, 1999).

Peraturan Daerah (perda) adalah instrument aturan yang secara sah

diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di

daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-

undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan

menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

Kedudukan dan fungsi perda berbeda antara yang satu dengan lainnya

sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam UUD/Konstitusi

dan UU Pemerintahan Daerahnya. Perbedaan tersebut juga terjadi pada

penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada

pada pemerintah daerah.

Demikian juga terhadap mekanisme pembentukan dan pengawasan

terhadap pembentukan dan pelaksanaan perda pun mengalami perubahan

seiring dengan perubahan pola hubungan antara pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah. Setiap perancang perda, terlebih dahulu harus mempelajari

dan menguasai aturan hukum positip tentang UU.

7

Implementasi Peraturan Daerah

Van Meter dan Van Horn (dalam Nawawi, 2009) mendefinisikan

implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu

atau pejabat- pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan

kebijakan. Suatu proses implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan

yang akan dilaksanakan. Perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan

konsep konsep penting dalam proses implementasi.

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam

kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan. Kebijakan publik adalah

suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara

bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan.

Menurut Soenarko (2005) “Kebijakan publik adalah merupakan suatu

keputusan yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah yang berwenang,

untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan

keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-

keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat”.

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut

George C. Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran

dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang

bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran

dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara

8

tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran

dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui

secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam

organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit.

b. Sumberdaya. Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan

kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna

karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika

jumlah staff pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus

dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan

program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat

meningkatkan kinerja program.

c. Disposisi atau Sikap. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas

implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor

setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan

melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda

dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami

banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap

kebijakan : kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon

program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon

tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program

namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara

tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara

sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program.

9

d. Struktur Birokrasi. Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat

dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik,

norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam

badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun

nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Bila

sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih

gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang

diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang komplek

membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan

mempengaruhi hasil implementasi.

Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam mendukung

keberhasilan suatu kebijakan. Setiap program atau kegiatan dari pemerintah

memerlukan adanya partisipasi dari masyarakat dan menjadi salah satu

indikator keberhasilan program atau kegiatan tersebut. Menurut

Adisasmita(2006) partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran

sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program

dan merupakan aktualisasi, kesediaan dan kemauan masyarakat untuk

berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan.

10

Pencegahan Penyakit Hewan

Kementerian Pertanian 2010, vaksinasi dan obat-obatan pemakaian dan

penggunaan vaksin dan obat-obatan memerlukan kehati-hatian karena akan

berakibat fatal dan merugikan peternak. Beberapa hal yang harus diperhatikan :

a. Selalu membaca label dan ikuti petunjuk penggunaan secara hati-hati.

b. Lakukan vaksinasi sesuai dengan jenis vaksinnya demikian juga dengan

aplikasinya

c. Jangan menggunakan vaksin dan obat-obat yang kedaluarsa Jangan

mencampur vaksin dan obat-obatan sekaligus.

d. Berikan obat-obatan sesuai jangka waktu yang ditentukan.

e. Simpan obat-obatan ditempat yang sejuk.

f. Simpan Vaksin dalam lemari es

g. Pada saat vaksinasi pakailah alat yang steril.

Pemberantasan Penyakit Hewan

Pemberantasan penyakit meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu

lintas hewan, pengendalian hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga

sakit, penanganan hewan sakit,pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit

hewan, dan pendepopulasian hewan(UURI No. 18 Tahun 2009 tentang

Peternakan Dan Kesehatan Hewan ).

Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan

penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk

11

pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan,

dan/atau pengobatan.

Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan,

peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan Penyakit (preventif),

penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang

dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

Upaya mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan penyakit

hewan dilakukan melalui berbagai pendekatan dalam urusan kesehatan hewan

Pemerintah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan nasional untuk

menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan

di berbagai lingkungan ekosistem.

Penyakit Hewan

Penyakit adalah suatu kejadian yang bersifat negatif sebagai akibat yang

ditimbulkan oleh suatu bibit penyakit dan menyebabkan gangguan fisiologis pada

tubuh induk semang. Infeksi adalah masuknya bibit penyakit berupa

mikroorganisme atau organisme lainnya ke dalam tubuh hewan(Pedoman

Kesehatan Ternak Bibit,2006).

Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme (

virus, bakteri, parasit, dan jamur) yang bersifat dapat berpindah dari satu hewan

ke hewan lainnya. Gejala klinis adalah setiap perubahan dari tubuh dan prilaku

yang diakibatkan oleh suatu penyakit(Pedoman Kesehatan Ternak Bibit,2006).

12

Penolakan Penyakit hewan adalah : a. Semua tindakan untuk mencegah

masuknya suatu penyakit hewan dari Luar Negeri ke dalam wilayah Negara

Republik Indonesia, b. Semua tindakan untuk mencegah masuknya penyakit

hewan dari suatu wilayah / pulau yang satu ke dalam wilayah / pulau yang lain

dalam lingkungan Negara Rapublik Indonesia(Peraturan Pemerintah No. 15 tahun

1977).

Di Indonesia penyakit SE bersifat endemis, banyak menyerang ternak

sapi dan kerbau di berbagai provinsi (Natalia dan Priadi, 2006). Penyakit

surra juga merupakan penyakit endemis di Indonesia seperti yang dikemukakan

oleh Partoutomo (1993).

Ciri-ciri fisik ternak sehat dan ternak sakit dapat dilihat pada tabel 2 :

Tabel 2. Ciri visual ternak sehat dibandingkan dengan ternak sakitNo Kategori Sehat Sakit1 Pergerakan Aktif dan lincah kurang aktif dan lincah

2 Mata Jernih Pucat dan sayu

3 Bulu Halus dan bersih Kasar, berdiri dan kusam

4 Nafsu Makan Normal Berkurang

5 Lendir Lubang Alami Tidak Ada Ada

6 Suara NafasHalus teratur dan tidak tersengal-sengal

Ngorok, tidak teratur dan tersengal-sengal

Sumber : Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian 2010

Sarana dan Prasarana

Menurut Sudibyo(2009) sarana dan prasarana adalah alat penunjang

keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik,

karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan

tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana.

13

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Geragai, Rantau

Rasau dan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Penelitian ini akan dilaksanakan mulai dari ...... Oktober 2013 sampai

dengan ..... Oktober 2013.

Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah masyarakat umum, peternak, pedagang

ternak, dan petugas instansi peternakan di Kecamatan Geragai, Rantau Rasau,

Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini

sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (library research) yaitu memanfaatkan perpustakaan

sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku

sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini

2. Penelitian lapangan yaitu kegiatan penelitian yang penulis lakukan dengan

jalan berhadapan langsung dengan objek yang diteliti di lapangan meliputi :

Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan mengenai

14

keadaan dan kondisi objek penelitian untuk mendapatkan data yang

diperlukan untuk menyusun skripsi ini.

3. Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab dengan responden guna

mendapatkan keterangan secara langsung.

4. Dokumentasi yaitu Pengambilan sebuah data melalui dokumen-dokumen,

foto-foto, arsip atau surat-surat yang diperlukan.

5. Mengumpulkan data sekunder meliputi keadaan umum Kabupaten Tanjung

Jabung Timur, Keadaan Penduduk, Potensi Peternakan, dan Jumlah Kasus

pengendalian penyakit hewan.

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode survei, pengambilan data

secara Simple Random Sampling. Penentuan wilayah responden yaitu sebesar 30%

dari 11 Kecamatan. Tiap-tiap kecamatan diambil 30% jumlah desa. Tiap-tiap desa

diambil responden 3 orang dari peternak, 3 dari pedagang, 1 dari masyarakat.

Tiap-tiap Kecamatan diambil 3 atau 4 orang responden.

Tabel 3. Jumlah Desa di Kecamatan Geragai, Rantau Rasau, Nipah Panjang dan Jumlah Responden.

No Kecamatan Jumlah Desa

Nama Desa Jumlah Responden Peternak

Jumlah Responden Pedagang Ternak

Jumlah Responden Masyarakat

Umum

JumlahResponden

Petugas PPL UPTD

1Kota Baru 3 3 1

Geragai 9 Suka Maju 3 3 1 3Pandan Jaya 3 3 1Rantau Rasau 1 3 3 1

2 Rantau 11 Rantau Jaya 3 3 1 4Rasau Margo Mulyo 3 3 1

Tri Mulyo 3 3 1Pemusiran 3 3 1

3 Nipah 10 Nipah Panjang 1 3 3 1 4Panjang Simpang Datuk 3 3 1

Bunga Tanjung 3 3 1Jumlah 30 33 33 11 11Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2011

15

Metode studi kasus, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu

populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok

(Singarimbun,1989).

Kuesioner adalah pertanyaan terstruktur yang diisi sendiri oleh responden

atau diisi oleh pewawancara yang membacakan pertanyaan dan kemudian

mencatat jawaban yang berikan (Sulistyo-Basuki, 2006). Kuesioner yang

digunakan adalah kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang sudah disediakan

jawabanya sehingga responden tinggal memilih. Penggunaan kuesioner

diharapkan akan memudahkan bagi responden dalam memberikan jawaban karena

alternatif jawaban sudah disediakan dan hanya membutuhkan waktu yang singkat

dalam menjawabnya.

Responden yang dipilih adalah peternak sapi, kelompok ternak, penyuluh

peternakan, pelayan kesehatan hewan. Untuk menentukan besarnya responden

menurut Arikunto (2002) apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil

semua sehingga penelitiannya penelitian populasi. Jika subjeknya lebih besar

dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 %.

Data yang dihimpun

Data yang dihimpun terdiri dari data primer dan data sekunder . Data

primer meliputi identitas dan tanggapan responden berdasarkan kuisioner,

diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap pemilik usaha peternakan

pedagang atau penjual ternak,

16

Data sekunder adalah data dan informasi yang bersumber langsung dari

dinas instansi terkait di , Tanjung Jabung Timur yang meliputi jumlah ternak,

peternak, penduduk, luas wilayah, daftar penyakit yang ada di Tanjung Jabung

Timur, Jumlah kasus penyakit hewan dan jumlah usaha peternakan

Selanjutnya akan dilakukan analisis hasil wawancara dengan orang-orang

yang terlibat dalam pencegahan penyakit hewan dan pemberantaan penyakit

hewan.

Analisis Data

Menurut Sugiyono(2005) analisis data adalah “proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam

katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun

kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang

lain”.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif yaitu mengungkapkan

suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan

penyingkapan fakta (Warsito, 1992).

Data kualititatif dan kuantitatif dianalisis secara deskriptif. Data kualitatif

meliputi keadaan umum peternak yang terdiri dari : nama, pendidikan,

pekerjaan utama, sedangkan data kuantitatif meliputi : jumlah peternak, jumlah

ternak dan angka implementasi dari Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2006 ini.

17

Identifikasi dari dilakukan untuk mengetahui konsistensi Peraturan Daerah

tersebut.

Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah digunakan skor untuk

beberapa pertanyaan yang diberikan berdasarkan data yang diteliti. Skor yang

dibuat berjenjang tiga yaitu :

1. Skor 3 untuk katagori Implementasi baik.

2. Skor 2 untuk kategori Implementasi dilakukan tetapi belum sesuai

Peraturan Daerah.

3. Skor 1 untuk kategori Implementasi buruk.

Rumus yang digunakan untuk menghitung angka implementasi adalah

sebagai berikut :

Angka Implementasi=Σ skor sebenarnyaΣ skor maksimum

×1 00 %

Angka Implementasi Peraturan Daerah Tanjung Jabung Timur Nomor 6

Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular

digolongkan berdasarkan range kategori implementasi dengan rumus sebagai

berikut :

Range Kategori Implementasi=% implementasimaks−% implementasi minJumlahkelas

Tabel 4. Angka Implementasi Peraturan Daerah Tanjung Jabung Timur No 6 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular

Angka Implementasi % Kategori77,79 – 100 Implementasi Baik

55,56 – 77,78 Implementasi tidak sesuai Peraturan Daerah33,33 – 55,55 Implementasi Buruk

18

Batasan Operasional

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi

yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Tanjung Jabung Timur.

2. Implementasi adalah suatu penerapan dan suatu pelaksanaan kegiatan maupun

program yang direncanakan dan sudah dindangkan Pemerintah Pusat maupun

Pemerintah Daerah

3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan

Daerah Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit Hewan Menular.

4. Pencegahan Penyakit adalah upaya preventif terhadap terjangkitnya suatu

penyakit Rabies, Antraks, dan Avian Influenza.

5. Pemberantasan Penyakit adalah Upaya penanggulangan terjangkitnya suatu

penyakit hewan yang telah terjadi.

6. Sesuai dengan semestinya, diartikan sebagai pengimplementasian kaedah dan

azas hukum secara persis sebagaimana Peraturan Daerah Tanjung Jabung

Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Hewan Menular.

19

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Anonim. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Balai Pustaka. Jakarta.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2007. Daftar Penyakit Hewan Menular di Indonesia. Jakarta.

Kementerian Pertanian, 2010 Petunjuk Praktis Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Ternak sapi. Jakarta.

Meter, Donald S. Van and Carl E Van Horn, 1978, The Policy Implementation Process: A Concep-tual Pramework Administration & Society, Sage Publication, Inc.

Mulawarman. 1998. Implementasi Pembangunan Peternakan dengan Pendekatan Ketahanan Nasional (Studi Kasus Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 1967 di Propinsi Jambi. Thesis Program Pascasarjana UGM. Yogyakarta.

Peraturan Daerah Tanjung Jabung Timur Nomor 6 tahun 2006 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular.

Peraturan Daerah Tanjung Jabung Timur nomor 8 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Hewan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. No.41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5296.

Singarimbun, 1989. Metode Penelitian Survei LP3S. Jakarta.

Sudibyo, Langgeng. 2009. Sarana dan Prasarana Pendidikan. Rajawali Persada. Jakarta.

Soenarko, Sd. 2005. Public Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah : Airlangga University Press. Surabaya.

20

Sugiyono, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. : Alfabeta. Bandung.

Syam, F 1999. Sistem dan Teknik pembuatan Peraturan Daerah. Universitas Jambi.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pusat Balai Pembibitan Ternak Unggul. Pedoman Kesehatan Ternak Bibit. 2006. Jakarta.