38
LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) atas apa yang telah dikerjakan selama 1 (satu) tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. B. Landasan Hukum Landasan hukum tentang RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga yang selama ini digunakan didalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain :

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP

Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme, menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir

dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan amanat

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) dan Instruksi Presiden Nomor 5

Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, setiap Entitas

Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) atas apa yang telah dikerjakan

selama 1 (satu) tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum tentang RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata

Purbalingga yang selama ini digunakan didalam rangka memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain :

Page 2: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 2

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );

2. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehtan;

3. Undang – Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan

Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor. 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.

4503);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. SK Menkes No. 223/Menkes/VI/1983 tentang perijinan dan penetapan

kelas tipe C RSUD Purbalingga;

11. SK Menkes No. HK.07.06/III/2010 tentang Pemberian Ijin

Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Purbalingga

Page 3: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 3

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah

Kabupaten Purbalingga;

13. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 28 Tahun 2010 tentang

Perubahan Nama Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng

Taroenadibrata Purbalingga;

14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 23 tahun 2011 tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi RSUD dr. R. Goeteng

Taroenadibrata Purbalingga;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Lakip ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan

pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, untuk kemudian para

stakeholder dapat menilai sejauh mana kemampuan RSUD dr. R.

Goeteng Taroenadibrata Purbalingga dalam mengelola sumber dana

dan daya yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Memberikan informasi yang memadai tentang kinerja rumah sakit

3. Sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan

program yang dipercayakan kepada RSUD dr. R. Goeteng

Taroenadibrata Purbalingga berdasarkan suatu sistem akuntabilitas

yang memadai.

Page 4: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 4

D. Gambaran Umum RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga

1). Tupoksi RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga

Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata

Purbalingga yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Purbalingga No. 14 Tahun 2010 dan diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga No. 14 Tanggal 13 Desember

2010, mempunyai tugas pokok “Melaksanakan pelayanan di bidang

kesehatan secara komprehensip dan terintegrasi yang berdya guna dan

berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan,

peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan

melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergency)

dan tindakan medik”.

BaganStruktur Organisasi

RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga

DIREKTURdr. NONOT MULYONO, M.Kes

(Pensiun)

SUB. BAG. PROGRAMDAN HUMAS SUB. BAG. KEUANGAN

Sri Imtikhanah, SESUB. BAG. UMUM

Siti Nur Irianingsih, SH

BAGIAN TATA USAHASarno, S.IP

BIDANG PELAYANANdr. Teguh Wibowo

SEKSI PELAYANAN MEDISDAN KEPERAWATAN

Tari Septiana, S.Kep

SEKSI ADMISI PASIEN DANPENGENDALIAN MUTUHj.Endang Suwesti I, S.Sos

BIDANG PERLENGKAPANDAN PENGENDALIAN

Muslimin, SKM, MPH

SEKSI PERLENGKAPAN

Dwi Nur Setyawati, SH

SEKSI PENGENDALIANPEMELIHARAAN SARANA

Shoim Zakiyan, SE

BIDANG DIKLAT DAN REKAMMEDIS

dr. Sutanto, M.Kes

SEKSI REKAM MEDIS

Gayuh Widiutami, S.Kep,Ners

Hj.Endang Suwesti I, S.SosSEKSI DIKLAT

LITBANG DAN AKREDITASITutik Pamuji I, S.Kep

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL.

PERDA KAB. PURBALINGGANOMOR : 14 Tahun 2010Tanggal : 13 Desember 2010

Page 5: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 5

Adapun Struktur organisasi RSUD dr. R. Goeteng

Taroenadibarata Purbalingga seperti tersebut diatas terdiri dari :

1. Direktur

2. Bagian Tata Usaha :

o Subbagian Program dan Humas

o Subbagian Keuangan

o Subbagian Umum

3. Bidang Pelayanan, terdiri dari :

o Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

o Seksi Admisi Pasien dan Pengendalian Mutu

4. Bidang Perlengkapan dan Pengendalian, terdiri dari:

o Seksi Perlengkapan

o Seksi Pengendalian dan Pemeliharaan Sarana

5. Bidang Diklat dan Rekam Medis terdiri dari :

o Seksi Diklat, Litbang dan Akreditasi

o Seksi Rekam Medis

6. Instalasi terdiri dari :

a. Instalasi Gawat Darurat

b. Instalasi Rawat Inap, terdiri dari:

o Ruang Anggrek

o Ruang Bougenvile

o Ruang Cempaka

o Ruang Dahlia

Page 6: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 6

o Ruang Bersalin dan Perinatal

o Ruang Flamboyan

o Ruang Gardena, Mawar, dan Melati

o Ruang Kenanga

o Ruang Lavender

o Ruang Menur

o Intensive Care Unit (ICU)

c. Instalasi Rawat Jalan, terdiri dari :

oKlinik Dalam

oKlinik Bedah

oKlinik Bedah Anak

oKlinik Anak

oKlinik Obsgyn

oKlinik Syaraf

oKlinik Mata

oKlinik Kulit dan Kelamin

oKlinik THT

oKlinik Gigi

oKlinik Fisiotherapy

oKlinik Konsultasi Gizi

oKlinik Bedah Tulang

oKlinik Urology

oKlinik Jiwa

Page 7: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 7

oKlinik Paru

oKlinik Sehat

d. Instalasi Bedah Sentral

e. Instalasi Laboratorium

f. Instalasi Farmasi

g. Instalasi Radiologi

h. Instalasi Gizi

i. Instalasi Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency

Komprehensif (PONEK)

j. Instalasi Rehabilitasi Medis

k. Instalasi Intensive Care Unit ( ICU )

l. Instalasi Haemodialisa

m. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.

n. Instalasi Sanitasi dan Pemeliharaan Lingkungan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Komite Medis, membawahi :

a. Satuan Medis Fungsional Non Bedah

b. Satuan Medis Fungsional Bedah

c. Satuan Medis Fungsional Umum dan Gigi

Page 8: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 8

2). Keadaan Kepegawaian, Sarana Prasarana, dll.

a) Sumber Daya Manusia

Jumlah Total Sumber Daya Manusia ( SDM ) di RSUD

Purbalingga pada akhir tahun 2017 sebanyak 766 orang yang dapat

dikelompokkan sebagai berikut :

a) Jumlah berdasarkan kelompok kerja

Tabel. 1Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Kerja

No. Uraian Jumlah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Tenaga Struktural

Dokter Spesialis

Dokter Umum

Dokter Gigi

Apoteker

Paramedis Keperawatan

Bidan

Tenaga Kesehatan Lainnya.

Tenaga Administrasi

13 orang

31 orang

13 orang

1 orang

6 orang

284 orang

56 orang

61 orang

301 orang

Page 9: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 9

b). Jumlah berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel.2Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Uraian Jumlah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

S . D

S . M. P

S . M . A

D 3

S 1

S 2

6 orang

18 orang

210 orang

315 orang

179 orang

38 orang

b) Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Umum :

Tabel.3Jumlah SDN Tenaga Dokter berdasar keahlian

No. Uraian Jumlah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Spesialis Anak

Spesialis Bedah Anak

Spesialis Penyakit Dalam

Spesialis Bedah

Spesialis Kebidanan & Penyakit

kandungan

Spesialis THT

Spesialis Mata

Spesialis Kulit dan Kelamin

2 orang

1 orang

4 orang

2 orang

3 orang

2 orang

2 orang

1 orang

Page 10: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 10

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Spesialis Syaraf

Spesialis Patologi Klinik

Spesialis Radiologi

Spesialis Anesthesi

Spesialis Bedah Orthopaedi

Spesialis Urologi

Spesialis Jiwa

Spesialis Paru

Dokter Gigi

Dokter Umum

3 orang

1 orang

2 orang

3 orang

2 orang

1 orang

1 orang

1 orang

1 orang

13 orang

Dari gambaran data kepegawaian diatas, dapat disimpulkan

bahwa untuk menuju rumah sakit kelas B keberadaan dokter masih

kurang terutama dokter spesialis, seiring dengan makin meningkatnya

jumlah kunjungan pasien rawat jalan maupun meningkatnya tingkat

hunian di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibarata Purbalingga. Dari

data tersebut sebanyak 407 orang atau 53,13 % dari tenaga yang ada di

RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga adalah Pegawai Negeri

Sipil yang gajinya dibiayai oleh Pemerintah, sedangkan tenaga yang

berdasarkan kontrak kerja sebanyak 359 orang yang gajinya dibiayai

dari pendapatan BLUD. Demikian pula beberapa dokter spesialis di

RSUD dr. R. Goeteng dapat dimanfaatkan untuk peningkatan SDM

baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit.

Page 11: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 11

Komitmen karyawan / karyawati RSUD dr. R. Goeteng

Taroenadibarata Purbalingga terhadap peningkatan mutu pelayanan

sudah cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari hasil kerja keras selama

ini yang membuahkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan

yang telah diberikan, dengan didukung adanya standar mutu atau

pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit yang ditetapkan

oleh Bupati.

Komitmen yang cukup tinggi dari karyawan / karyawati

RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibarata Purbalingga perlu mendapat

apresiasi yang baik dari pihak manajemen, dalam bentuk reward yang

memadai. Reward yang telah diberikan oleh pihak manajemen selama

ini masih dalam bentuk jasa pelayanan dan kedepan akan direncanakan

menggunakan sistem remunerasi.

c) Sumber Daya Informasi

Seiring perkembangan teknologi informatika, saat ini RSUD

dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga secara bertahap telah

membangun Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ( SIM-RS )

melalui jaringan Local Area Network yang memungkinkan

pengelolaan dan pengolahan data lebih cepat dan akurat meskipun

demikian sistem informasi manajemen belum memadai dengan belum

aktifnya antara lain billing system yang memudahkan pada

perhitungan pembiayaan pasien di rumah sakit.

Page 12: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 12

c). Sumber Daya Teknologi

Saat ini telah menerapkan Teknologi Non Medik yang cukup

canggih antara lain berupa mesin antrian untuk pelayanan pendaftaran

pasien dan pelayanan farmasi, sehingga memudahkan pelayanan.

Disamping itu Instalasi Radiologi saat ini memiliki peralatan yang

sudah canggih untuk dapat menerima rujukan dari rumah sakit

disekitarnya.

d) Sumber Daya Fasilitas Fisik ( Sarana dan Prasarana )

Dari segi fasilitas fisik (bangunan dan peralatan) RSUD

dr. R. Goeteng Taroenadibrata sudah cukup memadai, walaupun masih

ada sebagian yang belum memenuhi standar bangunan rumah sakit dan

terbatasnya lahan untuk parkir, namun demikian pengembangan dan

pembenahan bangunan maupun lahan parkir dapat dilaksanakan untuk

masa 5 tahun kedepan karena sebenarnya lahan rumah sakit cukup

luas. RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga dari segi

peralatan telah menyediakan peralatan yang canggih antara lain : CT-

Scan, Laparascopy, EKG, USG 4 D, dll. Dari segi gedung terus

berupaya menambah ruang yang pada akhir tahun 2016 telah

terealisasi pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL),

gedung gizi dan gedung rawat inap kelas I,kelas II dan kelas III

demikian pula pada tahun 2017 telah dibangun gedung rehabilitasi

medis, dan gedung rekam medik.

Page 13: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 13

E. Permasalahan Utama (Strategic Issue) yang dihadapi

Sesuai dengan misi ke-3 dalam visi dan misi Pemerintah

Kabupaten Purbalingga dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan yakni “Mewujudkan masyarakat Purbalingga yang semakin

berkualitas, beraklak mulia, beretika, serta memiliki jati diri dan semangat

nasionalisme” dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga yakni “pembangunan

kesehatan dengan fokus pada peningkatan akses layanan kesehatan”, maka

dengan tujuan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan

kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan merata, antara lain melalui

penyediaan prasarana, sarana dan tenaga kesehatan. Sehingga dalam

pengelolaan rumah sakit diperlukan tatakelola keuangan yang fleksibel dan

responsif yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan pengelolaan

rumah sakit pada umumnya. Diharapkan dengan diberlakukannya

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang penyelenggaraan

Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri Nomor 61 tahun 2007

tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah merupakan angin segar bagi pengelolaan perumahsakitan di

Indonesia. Dengan diperkuat UU No.1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk

meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Page 14: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 14

Rumah Sakit Umum Daerah dr R Goeteng Taroenadibrata

Purbalingga merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah yang berada

di Kabupaten Purbalingga, dengan berbagai kemampuan dan tantangan

yang sudah cukup layak untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), sehingga diharapkan

Rumah Sakit Umum Daerah dr R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga

dapat fleksibel dan leluasa dalam menerapkan praktek-praktek bisnis yang

sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

F. Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun

dengan sistematika sbb :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Gambaran Umum RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata

Purbalingga

E. Permasalahan Utama ( Strategic Issue ) yang dihadapi

F. Sistematika Penulisan

Page 15: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 15

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN

KINERJA

A. Perencanaan Strategis RSUD dr. R. Goeteng

Taroenadibrata Purbalingga

1) Visi

2) Misi

3) Tujuan

4) Sasaran

5) Kebijakan, Program dan Kegiatan

B. Penetapan Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

B. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

C. Akuntabilitas Keuangan / Aspek Keuangan.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan

B. Permasalahan Yang Dihadapi

C. Strategi Pemecahan Masalah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Page 16: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 16

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1) VisiRSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga mempunyai

Visi yakni : “Terwujudnya Rumah Sakit Umum Daerah

dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga sebagai Pusat

Pelayanan Kesehatan Rujukan yang mandiri dan bermutu tinggi.”

RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga menetapkan

visi sebagaimana tersebut di atas, dengan harapan setelah melakukan

kegiatan-kegiatan upaya peningkatan baik berupa kuantitas maupun

kualitas ruang rawat inap, rawat jalan dan berbagai penunjang yang

lain, mutu sumber daya manusia, pemantapan fungsi manajemen,

kebersihan dan kenyamanan rumah sakit serta pelayanan kesehatan

paripurna, RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga

disamping mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu

tinggi juga dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat dari

masyarakat miskin sampai masyarakat mampu, juga menjadi tempat

bergantung dari seluruh karyawannya.

Karyawan yang menggantungkan kehidupannya kepada rumah

sakit, akan bekerja keras, efektif dan efisien dan dengan suka rela

memberikan pelayanan sepenuh hati dan bermutu tinggi untuk

memberikan kepuasan baik kepada pasien maupun keluarga.

Page 17: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 17

Pasien yang mendapatkan kepuasan pelayanan akan tetap

menjadi pelanggan abadi dengan semangat tinggi memberikan

informasi kepada sanak saudara, handai taulan agar berminat

memanfaatkan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga

sebagai tempat pelayanan kesehatan baik untuk penyembuhan maupun

untuk pemeliharaan kesehatannya. Apabila rumah sakit telah

mendapatkan kepercayaan masyarakat, juga akan dimanfaatkan oleh

unit-unit pelayanan kesehatan dalam wilayah Purbalingga dan

sekitarnya untuk merujuk pasiennya yang memerlukan perawatan

lanjutan.

Dengan pengelolaan administrasi yang tertib dan transparan,

angka kunjungan pasien tinggi, penggunaan sumber daya yang efektif

dan efisien, pendapatan yang tinggi, rumah sakit akan mampu

mencukupi biaya operasional, bahkan secara bertahap menanam

investasi untuk mengembangkan pelayanan baik dari segi kapasitas

maupun jenis pelayanan. Dengan kapasitas dan jenis pelayanan yang

ditingkatkan, angka kunjungan pasien akan meningkat lagi, dengan

pengelolaan secara optimal, efektif dan efisien, pendapatan rumah

sakit bukan hanya mampu mencukupi biaya operasional dan

pengembangan, namun akan mampu mendukung program pemerintah

meningkatkan derajat kesehatan, termasuk keluarga miskin tanpa

bantuan biaya dari pemerintah.

Page 18: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 18

2) Misi

Dalam usaha mencapai visi RSUD dr. R. Goeteng

Taroenadibrata Purbalingga tersebut melalui beberapa misi yakni :

1. Menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi

kebutuhan semua lapisan masyarakat.

Hal ini mengandung pengertian bahwa masyarakat yang berbeda-

beda baik tingkat pendidikan, budaya dan kemampuan

ekonominya, berminat memanfaatkan RSUD dr. R.Goeteng

Taroenadibrata Purbalingga sebagai tempat pelayanan kesehatan

bila suatu saat memerlukannya. RSUD dr. R. Goeteng

Taroenadibrata Purbalingga berupaya menarik perhatian

masyarakat dengan meningkatkan kualitas bangunan, kualitas

perabotan dan kelengkapan akomodasi pasien, agar mampu

memberikan pelayanan kesehatan bagi semua pasien baik laki-laki,

perempuan, tua, muda, anak-anak maupun bayi baru lahir dengan

berbagai kasus penyakit.

2. Memberikan pelayanan yang profesional, efektif, efisien dan

memuaskan semua pihak.

Hal ini mengandung pengertian bahwa pasien yang datang ke

rumah sakit akan mendapatkan pelayanan sepenuh hati dan

bermutu tinggi. RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga

selalu berupaya meningkatkan mutu pelayanan, baik pelayanan

medis, penunjang medis dan non medis, asuhan keperawatan

maupun pelayanan administrasi keuangan. Semua staf rumah sakit

Page 19: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 19

akan ditingkatkan ketrampilan dan kemampuan agar dapat

memberikan pelayanan dengan ikhlas dan menekan bahan obat

yang digunakan, namun tidak mengurangi mutu pelayanan yang

diberikan. Dengan demikian pasien maupun keluarganya akan

berpihak kepada rumah sakit dan akan membantu pemasarannya.

3) Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah

dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga adalah sebagai berikut :

a) Menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi

kebutuhan semua lapisan masyarakat.

Rumah sakit menyediakan sarana pelayanan yang memenuhi

kebutuhan masyarakat yang dapat dimanfaatkan selengkap

mungkin sesuai sarana yang tersedia termasuk didalamnya

sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan keahlian

dibidangnya masing-masing.

b) Meningkatnya mutu pelayanan rumah sakit.

Pelayanan Rumah Sakit yang bermutu adalah pelayanan yang

profesional, efisien, efektif dan memuaskan semua pihak.

Kondisi ini harus tercapai sesuai dengan visi dan misi yang telah

ditetapkan diatas. Dengan mutu pelayanan yang tinggi maka

disamping akan meningkatkan kepercayaan masyarakat akan

layanan rumah sakit, maka derajat kesehatan masyarakat juga

akan dapat ditingkatkan.

Page 20: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 20

4) Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh Rumah Sakit Umum

Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga adalah sebagai

berikut :

a) Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang diminati oleh

berbagai tingkat ekonomi.

Untuk memenuhi tuntutan pasar RSUD dr. R. Goeteng

Taroenadibrata Purbalinga mengupayakan penambahan fasilitas

pelayanan para pengunjung rumah sakit, baik untuk pasien rawat

inap, pasien rawat jalan maupun untuk keluarga atau penunggu

pasien. Peningkatan fasilitas rawat inap antara lain penambahan

pengadaan alat-alat kedokteran umum.

Kemudian agar para pengunjung merasa nyaman, RSUD

dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga telah melakukan

penataan pedagang kaki lima yang selam ini ada di depan ruamah

sakit dan mengganggu pemandangan, dipindahkan ke lokasi yang

lebih nyaman dan tertata rapi disebelah timur, namun kebutuhan

konsumsi penunggu pasien masih mudah didapat.

RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga juga

sangat memperhatikan pasien keluarga miskin, setiap pasien

kelurga miskin yang dirawat pada ruang inap kelas III diberikan

pelayanan secara gratis dengan menggunakan Jamkesmas dari

PT. Askes dan diberikan keringanan biaya bagi pasien tidak

Page 21: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 21

mampu non kuota jamkesmas khusus di wilayah kabupaten

Purbalingga dengan menggunakan dana APBD kabupaten

Purbalingga.

b) Tersedianya sumber daya manusia yang profesional.

Untuk dapat memberikan pelayanan lebih baik kepada

pasien RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga

mengirimkan staf medik maupun paramedis untuk mengikuti diklat

fungsional dan mengirimkan/memberangkatkan dokter-dokter

mengikuti seminar sehingga dapat meningkatkan kemampuan

sumber daya manusianya yang profesional, demikian pula pada

tahun 2017 hadirnya tenaga dokter spesialis mata, spesialis paru

dan spesialis jiwa.

c) Terwujudnya pelayanan kesehatan paripurna.

Dengan semakin meningkatnya kunjungan masyarakat

yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Goeteng

Taroenadibrata Purbalingga, maka RSUD dr. R. Goeteng

Taroenadibrata Purbalingga secara bertahap berupaya

meningkatkan pelayanan baik dari sisi ketersediaan peralatan

medis non medis maupun sarana prasarana lainnya. Hal ini dapat

dilihat dari tabel dibawah ini yang menunjukan upaya pemenuhan

sarana prasarana yang telah dilakukan.

Page 22: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 22

Tabel. 4Pemenuhan Sarana Prasarana

No. Tahun Uraian Anggaran (Rp) Sumber Dana

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pembangunan GedungIGD.

Pembangunan GedungPoliklinik

Pembangunan GedungFarmasi, Rekam MedikKasir dan Pendaftaran

Pembangunan RuangRawat Inap Kelas III

Pembangunan GedungRawat Inap

Pengadaan PeralatanKedokteran

Pengadaan PeralatanKedokteran.

Pembangunan GedungPONEK

Pembangunan GedungRawat Inap Kelas III

Pengadaan PeralatanMedis

Pengadaan PeralatanMedis.

Pengadaan PeralatanMedis

Pengadaan PeralatanMedis.

Pembangunan GedungRawat Inap Kelas III

1.049.616.0001.500.000.000

2.705.000.000

5.000.000.000

1.498.610.000

5.000.000.000

3.500.000.000

10.500.000.0005.003.000.000

2.434.328.000

1.669.028.000

4.010.000.000

9.000.000.000

10.000.000.000

5.004.000.000

1.614.451.000

APBD IIAPBN

APBD II

APBN

DAK

APBN

APBN

APBNBAN-GUB

DAK

DAK

BAN-GUB

APBN-P

APBN

BAN-GUB

DAK

Page 23: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 23

10.

11

2016

2017

Pengadaan PeralatanMedis

Pengadaan peralatanMedis

Pembangunan IPAL

Pembangunan GedungGizi

Pembangunan GedungRawat Inap Kelas I,Kelas II dan Kelas III

Pengadaan PeralatanMedis

Pembangunan GedungRehab Medis

4.382.784.000

7.155.388.000

2.298.735.000

2.692.881.038

8,479,208,000

7.492.000.377

4.547.201.000

DAK

BAN-GUB

DAK

BLUD

BLUD

BLUD

BLUD

Disamping pemenuhan sarana prasarana seperti tersebut

diatas yang dananya kami peroleh dari APBN, APBD I dan DAK

juga kami dukung dengan dana operasional yang bersumber dari

Dana BLUD.

5. Kebijakan, Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut

diatas, RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga menetapkan

arah kebijakannya sebagai berikut :

a. Memberikan pelayanan kesehatan yang diminati oleh masyarakat

ekonomi menengah keatas, menengah, dan menengah ke bawah /

gakin.

Page 24: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 24

b. Meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia.

c. Meningkatkan kualitas manajemen Rumah Sakit

d. Meningkatkan kebersihan dan kenyamanan Rumah Sakit.

e. Meningkatkan pelayanan pasien, baik sisi kepuasan maupun

kecepatan penyembuhan pasien.

Sedangkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh

RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga seperti yang

termuat dalam Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2017 dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan pada BLUD

a. Kegiatan pelayanan

- Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran

- Pemeliharaan Sarana dan Prasaana kantor

- Rehabilitasi sarana prasarana dan penataan lingkungan

- Pengadaan alat-alat kesehatan habis pakai

- Pengadaan bahan Laboratorium

- Pengadaan peralatan medis dan non medis

- Kegiatan pengadaan obat-obatan Rumah Sakit

- Pembangunan gedung Rehababilitasi Medis

b. Kegiatan pendukung pelayanan

- Penyediaan bahan dan jasa perkantoran

- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi

- Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

Page 25: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 25

- Pendidikan dan pelatihan pegawai

- Akreditasi

- Pemeliharaan SIM-RS

2. Program Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS )

dalam pemperdayaan masyarakat bidang kesehatan.

- Subsidi pembelian obat-obatan RSUD sebagai pengganti

pelayanan Kesehatan kepada masyarakat miskin

3. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah

Sakit.

- Pembangunan gedung Rehabilitasi Medis (BLUD)

Page 26: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 26

B. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA 2017Tabel. 5

Perjanjian KinerjaSasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

Rumah Sakit

Penambahan jumlah dan kualitas SDM

Kecukupan sarana dan prasarana ;

a. Penambahan peralatan medis dan non medis sesuai yang

direncanakan.

b. Penambahan gedung pelayanan

c. Prosentase kecukupan kebutuhan bahan laboratorium ,

obat- obatan dan alat kesehatan pakai habis.

d. Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan

prasarana sesuai yang direncanakan

e. Prosentase pemenuhan kebutuhan bahan dan jasa

perkantoran

a. Penambahan jumlah tenaga terlatih. (diklat ekstern dan

inhouse training)

b .Penambahan jumlah tenaga yang terdidik (pendidikan

berkelanjutan sesuai kompetensi)

100 %

2 unit

100 %

100 %

100 %

500 Org

15 Org

Page 27: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 27

Meningkatnya mutu layanan kesehatan di Rumah

Sakit

1. Efisiensi Pelayanan

a. BOR ( Bed Ocupacy Ratio )

b. LOS ( Lenght Of Stay )

c. TOI ( Transient of Interval )

d. BTO

d. Realisasi Belanja

2. Efektifitas Pelayanan :

a. Angka kunjungan rawat jalan

b. Angka kunjungan IGD

c. Angka kunjungan rawat inap

d. GDR ( Gross Death Rate )

e. NDR ( Nett Death Rate )

f. CRR

g. Realisasi Pendapatan

h. Peserta Jamkesda miskin terlayanai di Rumah sakit

3. Profesionalisme pelayanan

- Tingkat kepatuhan asuhan keperawatan.

4. Kepuasan masyarakat

- Indek Kepuasan masyarakat

80 %

4 - 5

1 – 1,25

58 - 73

≤ 100 %

110.000

23.000

15.000

3,8

1,72

≤ 80 %

≥ 100 %

100 %

87 %

80

Page 28: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 28

Kegiatan Anggaran Keterangan

1. Pelayanan Rp. 89.232.324.000,- Dana BLUD2. Subsidi Pembelian Obat-obatan RSUD sebagai Rp. 6.500.000.000,- Dana APBD II

Pengganti Pelayanan Kesehatan Kepada masyarakat miskin3. Pembangunan Gedung Rehabilitasi Medis Rp. 4.547.201.000,- Dana BLUD

Page 29: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 29

Rencana Kinerja dibuat berdasarkan Rencana Strategis yang telah

ditetapkan oleh RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga, sehingga

secara keseluruhan antara Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja telah sesuai,

namun demikian seiring berjalannya Program dan Kegiatan selama 1 semester

terdapat perubahan-perubahan yang sifatnya untuk lebih meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat.

Dengan adanya penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah ( PPK-BLUD ) pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata

Purbalingga, maka perubahan-perubahan yang sifatnya sangat mendesak dapat

segera diatasi. Hal ini akan berdampak terhadap kecepatan layanan yang pada

akhirnya akan berdampak terhadap kepuasan pasien.

Page 30: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 30

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel .6Pengukuran Kinerja dan Analisis Akuntabilitas kinerja

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi (%)

1 2 3 4 Terpenuhinya

kebutuhan sarana

dan prasarana

Rumah Sakit

Penambahan

jumlah dan

kualitas SDM

Meningkatnya

mutu layanan

kesehatan di

Rumah Sakit

Kecukupan sarana dan prasarana ;

a. Penambahan peralatan medis dan

non medis sesuai yang

direncanakan.

b. Penambahan gedung pelayanan

c. Prosentase kecukupan kebutuhan

bahan laboratorium , obat- obatan

dan alat kesehatan pakai habis.

d. Prosentase pelaksanaan

pemeliharaan sarana dan prasarana

sesuai yang direncanakan

e. Prosentase pemenuhan kebutuhan

bahan dan jasa perkantoran

a. Penambahan jumlah tenaga terlatih.

(diklat ekstern dan

inhouse training)

b .Penambahan jumlah tenaga yang

terdidik (pendidikan

berkelanjutan sesuai kompetensi)

1. Efisiensi Pelayanan

a. BOR ( Bed Ocupacy Ratio )

b. LOS ( Lenght Of Stay )

c. TOI ( Transient of Interval )

d. BTO

d. Realisasi Belanja

100 %

1 unit

100 %

100 %

100 %

500 Org

15 Org

80 %

4 - 5

1 – 1,25

58 - 73

118.937.085.000

100 %

1 unit

100 %

100 %

100 %

807 Org

15 Org

70,48 %

3,6

1,48

71,77

114.735.249.060

Page 31: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 31

2. Efektifitas Pelayanan :

a. Angka kunjungan rawat jalan

b. Angka kunjungan IGD

c. Angka kunjungan rawat inap

d. GDR ( Gross Death Rate )

e. NDR ( Nett Death Rate )

f. CRR

g. Realisasi Pendapatan

h. Peserta Jamkesda miskin

terlayani di Rumah sakit

3. Profesionalisme pelayanan

- Tingkat kepatuhan asuhan

keperawatan.

4. Kepuasan masyarakat

- Indek Kepuasan masyarakat

110.000

23.000

15.000

3,8

1,72

64,74 %

77.000.000.000

100 %

87 %

80

159.173

21.347

19.699

4,6

2,13

63,75 %

73.148.734.650

100 %

90,4%

81,20 %

Berdasarkan perhitungan bahwa angka capaian Bed Occupacy Ratio (BOR)

berdasarkan realisasi lebih kecil yaitu 70,48% dari angka yang ditargetkan 80 % hal ini

disebabkan pada tahun anggaran 2017 ini ada bangsal pasien yang dibongkar untuk

pembangunan ruang rawat inap kelas III sehingga berdampak terhadap pengurangan

jumlah kunjungan pasien rawat inap.

B. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi kinerja diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja

melalui hasil pengukuran kinerja yang merupakan suatu proses umpan balik atas

kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktifitas di masa mendatang,

sebagai suatu proses yang berkelanjutan, hasil pengukuran kinerja menyediakan

informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran. Dalam

konteks Akuntabilitas Kinerja, hasil pengukuran kinerja dilakukan setelah tahapan

penetapan indikator dan penetapan capaian indikator kinerja. Pengukuran kinerja

Page 32: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 32

dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, baik bersumber dari data internal

maupun eksternal.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan terdiri dari

indikator-indikator masukan (input), keluaran (out put), hasil (out come), yang

dilakukan secara terencana dan sistematis selama satu tahun terakhir, sedangkan

indikator manfaat (benefit) dan dampak (impac) belum sepenuhnya dapat diukur,

karena indikator tersebut dapat diukur setelah suatu kegiatan selesai dilaksanakan,

selain itu karena sifatnya kualitatif sehingga jika dipaksakan maka nuansa

subyektifitas dari suatu kegiatan akan terlihat mencolok.

Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi

dan kualitas pencapaian sasaran.

Dalam penetapan indikator-indikator kinerja tersebut didasarkan pada

perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, yang mana indikator kinerjanya telah :

a Spesifik dan jelas.

b Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

c Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan pencapaian

keluaran, hasil dan manfaat.

d Cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan.

e Efektif, yaitu dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis datanya secara efisien.

Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan

antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasinya. Analisis ini

menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh RSUD dr. R. Goeteng

Taroenadibrata Purbalingga dengan memberikan data nilai output per kegiatan yang

dihasilkan oleh input tertentu, untuk selanjutnya dilakukan pengukuran tingkat

Page 33: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 33

efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil,

manfaat atau dampak.

Selain itu evaluasi kinerja RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata secara khusus

dilakukan melalui pengukuran pencapaian kinerja dengan indikator kinerja

menggunakan perhitungan-perhitungan menurut ”BARBER JHONSON” yang antara

lain adalah sebagai berikut :

1. BOR ( Bed Ocupancy Rate ) yaitu prosentase / rata-rata Tempat Tidur ( TT )

terisi.

2. LOS ( Length Of Stay ) yaitu rata-rata lamanya pasien dirawat.

3. TOI ( Transient of Interval ) yaitu lamanya hari rata-rata Tempat Tidur kosong.

4. BTO ( Bed Turn Over ) yaitu rata-rata frekuensi pemakaian tempat tidur dalam

kurun waktu tertentu.

5. NDR ( Nett Death Rate ) yaitu jumlah pasien mati di Rumah Sakit > 48 jam.

Indikator ini menunjukan tingkat efektifitas pelayanan yang diberikan oleh

Rumah Sakit. Apabila NDR tinggi maka tingkat efektifitas pelayanan rendah,

demikian sebaliknya.

6. GDR ( Gross Death Rate ) yaitu prosentase seluruh pasien mati di Rumah Sakit,

baik yang meninggal < 48 jam atau > 48 jam.

Indikator NDR dan GDR digunakan untuk mengukur efektifitas pelayanan Rumah

Sakit, dengan asumsi jika GDR / NDR tinggi maka ini menunjukan tingkat

keberhasilan pelayanan rendah karena jumlah pasien yang pulang dalam keadaan

meninggal tinggi.

Dari pengertian tentang beberapa indikator seperti tersebut diatas dapat

disimpulkan tentang tingkat efisiensi agar pelayanan yang diberikan efisien dan

Page 34: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 34

memuaskan pasien, oleh Depkes telah dibuat standart efisiensi dan efektifitas pelayanan

sebagai berikut :

Tabel. 7Standart efisiensi dan efektifitas pelayanan oleh Depkes

Indikator Tingkat Efisiensi Standart Depkes

B O R

L O S

T O I

B T O

60 % - 85 %

6 – 9 hari

1 – 3 hari

40 – 50 kali

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN / ASPEK KEUANGAN

Seluruh kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Rumah Sakit Umum

Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tahun 2017 dibiayai dari

Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Purbalingga, DAU, DAK, BAN-GUB yang selanjutnya dapat dilihat pada

tabel di bawah ini :

Tabel. 8Tebel Anggaran dari APBD, BLUD 2017

URAIAN PROGRAM DAN KEGIATANANGGARAN

%ALOKASI REALISASIA. BELANJA APBD 29.704.761.000 29.659.578.407 99,85

1. BELANJA TAK LANGSUSNG 23.204.761.000 23.155.660.534 98,712. BELANJA LANGSUNG Subsidi Pembelian Obat-obatan

RSUD Sebagai PenggantiPelayanan Kesehatan kepadaMasyarakat Miskin

6.500.000.000 6.499.517.873 100

JUMLAH BELANJA APBD 29.704.761.000 29.659.578.407 99,85

B. PENDAPATAN BLUD 77.000.000.000 73.148.734.650 95

Page 35: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 35

C. BELANJA BLUD1. PELAYANAN dan PENDUKUNG

PELAYANAN72.076.490.000 69.523.823.175 96,46

Penyediaan Bahan Dan JasaPerkantoran

52.248.627.000 51.147.508.371 97,89%

Pemeliharaan Sarana DanPrasarana

2.300.000.000 2.269.555.250 98,68%

Pengadaan Alat KesehatanPakai Habis

6.315.172.000 6.311.580.447 99,94%

Pengadaan BahanLaboratorium

2.093.927.000 2.091.927.454 99,94%

Pengadaan Peralatan MedisDan Non Medis

9.859.600.000 7.492.000.377 75,99%

Pengadaan Obat 7.485.931.000 7.484.941.719 99,99% Pembangunan Gedung

Rehabilitasi Medik5.067.767.000 4.547.201.000 89,73%

Rehabilitasi Sarana PrasaranaDan Penataan Lingkungan RS

2.120.000.000 2.118.720.120 99,94%

Rapat-Rapat Koordinasi DanKonsultasi

205.000.000 202.433.195 98,75%

Pendidikan Dan PelatihanPegawai

1.000.000.000 925.439.430 92,54%

Akreditasi 297.000.000 284.713.290 95,86% Pemeliharaan SIM-RS 240.000.000 199.650.000 83,19%

JUMLAH BELANJA BLUD 89.232.324.000 85.075.670.652 95,34%JUMLAH BELANJA APDB + BLUD 118.937.085.000 114.735.249.059 96,47%

Page 36: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 36

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM TINGKAT KEBERHASILAN

Berdasarkan uraian di atas mengenai akuntabilitas kinerja yang meliputi hasil

pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa

Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga

Tahun 2016 berhasil dengan baik.

Dalam rangka mencapai tujuan melalui kebijakan dan program, maka capaian

kinerja sasaran sudah menunjukan capaian yang cukup tinggi, hal ini terbukti dari

banyaknya antrian di brangkar-brangkar yang seringkali terjadi di IGD RSUD

dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan maka akuntabilitas kinerja tersebut

merupakan bentuk pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng

Taroenadibrata Purbalingga atas kewenangan yang diberikan sesuai Peraturan Daerah

Kabupaten Purbalingga No. 14 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati No.23 tahun

2011 tentang Penjabaran, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten Pubalingga.

B. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Selama melaksanakan Program dan Kegiatan di Tahun anggaran 2016 Rumah

Sakit Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga menemui beberapa

permasalahan sebagai berikut :

Page 37: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 37

a Adanya tunggakan pasien mengakibatkan berkurangnya potensi pendapatan

rumah sakit.

b Beberapa fasilitas sarana maupun prasarana pelayanan kesehatan masih kurang

representatif.

c Masih kurangnya sumber daya manusia yang profesional di bidangnya, terutama

dokter spesialis untuk menuju ke type B. Kekurangan dokter spesialis antara lain

spesialis jantung, paru, dan bedah syaraf. Sedangkan dokter sub spesialis kurang 2

antara lain rehab medik, forensik, bedah mulut, konserfasi, dan ortodonty.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti tersebut diatas, diperlukan

langkah antisipatif dan langkah konkrit untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi

agar program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Langkah tersebut

antara lain adalah sebagai berikut:

a. Mengintensifkan penagihan kepada pasien yang mempunyai tunggakan tagihan

yang belum terbayar.

b. Mengusulkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang

memadai dalam perencanaan anggaran tahun 2018.

c. Meningkatkan SDM Karyawan melalui pembekalan yang dilaksanakan dengan

cara pelatihan/ kursus-kursus singkat, study banding dan pembinaan khusus lain

yang bersifat pemberian motivasi kerja, serta bekerja sama dengan lembaga

pendidikan dalam pemenuhan dokter spesialis.

d. Mengusulkan kekurangan SDM dan sarana/prasarana yg lain yang sifatnya

mendesak.

Page 38: PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP...A. Latar Belakang Penyusunan LAKIP Azas Akuntabilitas di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

LAKIP RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2017 38

Purbalingga,21 Maret 2018Direktur RSUD dr. R. GoetengTaroenadibrata Purbalingga

Dr. NONOT MULYONO,M.KesPembina Utama Muda

NIP. 19620909 198803 1 011