Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Konstruksi
Disampaikan dalam Seminar & Rapat Pimpinan Nasional INTAKINDO
Jumat, 4 Mei 2018
Agustinus Wibowo Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan Jenis Perkara & Profesi/Jabatan Tahun 2004 – Desember 2017
80%* kasus korupsi yang diungkap melibatkan
sektor swasta & sektor publik/instansi
pemerintah. Modusnya antara lain:
SUAP-MENYUAP & GRATIFIKASI
* Laporan Tahunan KPK Tahun 2016 Sumber: acch.kpk.go.id
Sumber: acch.kpk.go.id
Pungutan 3%
Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Swasta Sampai dengan Desember 2017, dengan tren meningkat tiap tahunnya
1
4 5
3
12 11
8
10
16
24
16
18
28 28
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sumber: https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan
184 orang swasta merupakan peringkat tertinggi pelaku korupsi berdasarkan data penanganan perkara tahun 2004-2017
Jenis Tipikor (UU No.31/1999 Jo.UU No.20/2001) Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi tujuh jenis besar.
Tipologi Korupsi Terkait Proyek Pembangunan Infrastruktur
SUAP pasal 12a, 12b, 11 dan pasal 5 (1) a, 5
(1) b, 13
PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN... YANG
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
(pasal 2 (1) atau pasal 3) jo 18 (pidana tambahan)
PERBUATAN CURANG OLEH PEMBORONG & PENGAWAS PROYEK
pasal 7 (1) a) atau pengawas (pasal 7 (1) b) dan penerima
pekerjaan tsb (pasal 7 (2)
PN SELAKU PENGURUS /
PENGAWAS YANG IKUT DALAM
PEMBORONGAN, PENGADAAN ATAU
PERSEWAAN pasal 12 huruf i
Pahami Bedanya
• Berhubungan dengan jabatan • Bersifat tanam budi
• Tidak membutuhkan kesepakatan
• Ada kesepakatan • Biasanya dilakukan secara
rahasia dan tertutup
• Ada permintaan sepihak dari penerima (pejabat)
• Bersifat memaksa • Penyalahgunaan kuasa
Contoh: Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan
Contoh: Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta tersebut
Contoh: Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek
PERMA 13/2016 Pasal 4 Ayat 2 : Korporasi dapat dipidana bila:
Memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak
pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi
Melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana
Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk:
• melakukan pencegahan;
• mencegah dampak yang lebih besar;
• memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
3 Korporasi Tbk
Tersangka oleh KPK Pasca PERMA 13 /2016
Jenis Sanksi Pidana Korporasi Antara lain:
UANG PENGGANTI
DENDA PERAMPASAN HARTA
KEKAYAAN
PENCABUTAN IZIN
PEMBEKUAN PEMBUBARAN
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No.30 Th 2002
KPK Pencegahan Penindakan
Peluncuran Gerakan PROFIT Gerakan membangun dunia usaha yang anti praktik suap menyuap
Gedung KPK Merah Putih 17 Oktober 2016
Peluncuran Gerakan PROFIT Gerakan membangun dunia usaha yang anti praktik suap menyuap
Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
Indonesia Business Link
Kamar Dagang Indonesia (KADIN)
Asosiasi Gula Indonesia (AGI)
Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG)
GP Farmasi
Gabungan Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab)
Compliance Knowledge Exchange Forum (CKEF)
PP Equinox
Universitas Prasetiya Mulya
Universitas Bina Nusantara
Pertamina
Perum Bulog
Perum Perhutani
PT Adhi Karya
PT Brantas Abipraya
PT Hutama Karya
PT Nindya Karya
PT Pembangunan Perumahan
PT Pupuk Indonesia
PT Rajawali Nusindo
PT Rekayasa Industri (Rekin)
PT RNI
PT Waskita Karya
PT Wijaya Karya
PT PLN
PT Angkasa Pura II
PT Perusahaan Perdagangan
Indonesia
Total E&P Indonesie
Chevron Indonesia
British Petroleum
Conoco Philips
Medco E&P Indonesia
Petroleum Association
BPP GAPENSI
PT Jaya Konstruksi
Pimpinan
Deputi Pencegahan Deputi Penindakan Deputi Informasi & Data Deputi PIPM Sekretariat Jenderal
Direktorat Gratifikasi
Direktorat Pendidikan & Pelayanan Masyarakat
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
Direktorat Pendaftaran & Pemeriksaan LHKPN
Unit Koordinasi & Supervisi Bidang Pencegahan
Penasehat Berdasarkan Lampiran Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. PER-08/XII/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK
Satgas Pendidikan
Satgas ACLC
Satgas Swasta
Satgas Politik
Satgas Community
Development
Satgas Media &
Kampanye
Panduan Sistem Pencegahan Korupsi
01. SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
02. Perma 13/2016 Pasal 4 ayat 2 (C) mengenai langkah-langkah pencegahan yang memadai bagi korporasi
03. Panduan Pencegahan Penyusunan melibatkan pakar, MA, dan pelaku usaha
04. Implementasi Bersama dengan Kadin Indonesia melakukan sosialisasi dan implementasi
SNI ISO 37001
Perma 13/2016
Panduan Pencegahan
Implementasi
Panduan Pencegahan Korupsi Komitmen 1. Manajemen Puncak, 2. Kebijakan, 3. Kode Etik, 4. Fungsi Pelaksana
Perbaikan 1. Pemberian Sanksi dan Penghargaan,
2. Perbaikan berkelanjutan
Perencanaan 1. Pemahaman mengenai
peraturan perundangan, 2. Perencanaan berbasis risiko, 3. Penilaian risiko
Pelaksanaan 1. Uji tuntas (due diligence),
2. Klausul komitmen anti korupsi, 3. Pengaturan praktik pemberian / penerimaan
fasilitas, hadiah, sponsor dan Gratifikasi, 4. Pengaturan kontribusi dan donasi politik,
5. Layanan pengaduan, 6. Pengaturan benturan kepentingan, 7. Pengendalian transaksi keuangan,
8. Komunikasi, 9. Pelatihan
Evaluasi 1. Audit, 2. Monitoring dan Evaluasi
yang Memadai bagi Korporasi
Sedang di-review oleh MA & Kadin
Finalisasi & Sosialisasi Pedoman Kepatuhan Antikorupsi Bagi Usaha Kecil dan Menengah
1. Profil Usaha Kecil dan Menengah 2. Tindak Pidana Korupsi 3. Peta Permasalahan UKM 4. Sistem Pencegahan 5. Insentif Perilaku Antikorupsi
Sedang di-review oleh Kemenkop
Sertifikasi API Ahli Pembangun Integritas
01
03
05
07
02
04
06
08
Merancang kebijakan integritas organisasi
Melakukan penilaian risiko korupsi
Melakukan pemeriksaan pelanggaran terhadap kebijakan integritas organisasi
Memantau sistem integritas organisasi
Melaksanakan program integritas organisasi
Memantau pelaksanaan rencana mitigasi risiko korupsi
Memantau tindak lanjut rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan integritas organisasi
Mengevaluasi sistem integritas organisasi
Memastikan perusahaan mematuhi peraturan dan kebijakan antikorupsi, terutama suap
Menjadi narasumber (single point of contact) dalam
organisasi terkait peraturan antikorupsi dan antisuap
FUNGSI DASAR UNIT KOMPETENSI
Ahli Pembangun Integritas Disahkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 338 Tahun 2017
Ditandatangani pada International Business Integrity Conference (IBIC), 12 Desember 2017
Skema Sertifikasi API
Persyaratan Dasar Proses Sertifikasi 1. Proses Pendaftaran 2. Proses Asesmen 3. Proses Uji Kompetensi 4. Keputusan Sertifikasi 5. Pembekuan dan
Pencabutan Sertifikat 6. Pemeliharaan sertifikasi
(jika ada) 7. Proses Sertifikasi Ulang 8. Penggunaan Sertifikat 9. Banding
Kode Etik 1. Religiusitas 2. Integritas 3. Keadilan 4. Profesionalisme 5. Kepemimpinan
Mengacu SKKNI berdasarkan Kepmen Ketenagakerjaan RI No 338 Th 2017
Pejabat atau pegawai dengan jabatan yang berhubungan dengan kepatuhan/pengawasan internal pada korporasi atau instansi pemerintah yang berurusan dengan korporasi dan telah berpengalaman kerja minimal 2 tahun secara berkelanjutan, atau
Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi untuk jabatan Ahli Pembangun Integritas yang dilakukan oleh lembaga pelatihan KPK atau lembaga pelatihan yg mendapat rekomendasi dari KPK.
Tujuan Penyusunan 1. Sebagai acuan dalam
melaksanakan asesmen oleh LSP, asesor dan asesi kompetensi sesuai standar dan regulasi.
2. Memastikan kompetensi kerja Ahli Pembangun Integritas selama sertifikat profesi masih berlaku
Target 20 assessor, 75 API tersertifikat
Komite Advokasi Nasional (KAN) Tingkat nasional terbagi per sektor strategis, dengan rencana aksi
• Penyederhanaan proses perizinan
• Bahan peledak • Sinkronisasi Peraturan
Pengadaan & Integrasi IT pengadaan
• Integrasi Data • Harmonisasi Kebijakan • Mekanisme Penanganan
Pascapanen • Penanganan pungutan liar • Pengadaan alat mesin
pertanian
• Perijinan & tata batas • Perencanan usaha • Pengelolaan hutan & hasil • Perambahan lahan • Pungutan pajak • Sumbangan & denda • Status lahan HTI • Tata Usaha Kayu (TUK) • WASDAL
• Penyederhanaan sistem perizinan
• Permasalahan sponsorship
• Permasalahan pengadaan
• Penguatan asosiasi dalam proses akreditasi dan sertifikasi
• Billing Rate Konsultan Perencana dan Pengawas
• Vendor Audit • Pengelolaan Subkontractor • Probity Audit • Review HPS
ANTI-CORRUPTION WORKING GROUP I SEKTOR INFRASTRUKTUR | Gedung KPK, 21 April 2017
ANTI-CORRUPTION WORKING GROUP II SEKTOR INFRASTRUKTUR | Hotel Ibis Tamarin, 18 Juli 2017
KOMITE ADVOKASI NASIONAL Gedung Merah Putih KPK | 25 Agustus 2017
ANTI-CORRUPTION WORKING GROUP Hotel Sari Pan Pacific Jakarta | 14 September 2017
Gedung Merah Putih KPK | 25 Agustus 2017
Pertemuan KAN Sektor Infrastruktur II
Bangun Bisnis Berintegritas Bersama
KOMITE ADVOKASI DAERAH (KAD)
PUBLIC-PRIVATE
DIALOGUE
Sumber: Buku Saku Panduan Kegiatan: Komite Advokasi Nasional & Daerah
Riau
Jawa Tengah
Jawa Barat
DIY
Jawa Timur
Lampung
NTT
Kaltim
Perlunya wadah dialog antara pemerintah &
pelaku usaha (bisnis) dalam bentuk Dialog
Publik-Privat (Public-Private Dialogue)
Membahas isu-isu strategis dalam
kemudahan berbisnis di daerah terkait
pemberantasan korupsi
Menyampaikan rekomendasi yang
telah disusun kepada para pihak yang
dituju baik regulator maupun asosiasi
bisnis dengan supervisi dari KPK.
Pemerintah Daerah
Asosiasi
Bisnis
Kamar
Dagang Akademisi
LSM
Pelaksanaan
KAD 2017 2018 8 PROVINSI 26 PROVINSI
• Panduan untuk korporasi berdasarkan Perma No.13 tahun 2016 tentang Tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi
• Panduan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas PROGRAM KERJA
SATGAS SWASTA
2018 Membangun sistem integritas dalam upaya pencegahan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya
Forum Komunikasi Antikorupsi Daerah :
Komite Advokasi Daerah Forum Komunikasi Antikorupsi Nasional :
Komite Advokasi Nasional 5 Sektor Prioritas
Sektor migas, infrastruktur, kesehatan, pangan & kehutanan
Panduan Pencegahan Korupsi
International Business Integrity Conference 2018
Aksi kolaborasi regulator, pelaku usaha dan publik
OUTPUT: Rekomendasi peningkatan • praktik bisnis antisuap • kemudahan berusaha
(ease of doing business) di Indonesia
75 orang tersertifikasi 2018
bersinergi dengan TIM KORSUPGAH dan satgas lainnya di
DIKYANMAS
2017 8 provinsi
2018 26 provinsi
Jakarta, 17 Oktober 2018
KPK menyediakan berbagai saluran dalam menampung pengaduan tindak pidana korupsi Kontak Layanan Pengaduan Masyarakat
Yang perlu diperhatikan: • Persyaratan pelaporan • Kelengkapan pelaporan • Bukti permulaan pendukung pelaporan • Perlindungan bagi pelapor
“Membangun kedekatan dengan stakeholder memang diperlukan dalam melaksanakan bisnis. Namun, kedekatan tersebut perlu ada batas-batas profesional.”
TERIMA KASIH
K E D E P U T I A N P E N C E G A H A N K P K
SEMINAR & RAPIMNAS INTAKINDO