Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENAJAMAN DUKUNGAN DAK TERHADAP PRIORITAS NASIONAL
DAN PENYELESAIAN MAJOR PROJECT
D E P U T I B I D A N G P E N D A N A A N P E M B A N G U N A NK E M E N T E R I A N P P N / B A P P E N A S
JAKARTA, 19 MEI 2021
2
OUTLINE
• Evaluasi Pelaksanan TA. 2021
• Perkuatan DAK Dalam Prioritas Nasional dan Major Project
• Integrasi DAK Dengan Sumber Pendanaan Lainnya
• Pendanaan DAK Tahun 2022
• Perkuatan Krisna DAK Dalam Pengusulan DAK Fisik
EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN 2021
• Terdapat 12.262 detail rincian (9,6%) dari total usulan sebanyak 127.475 dengan nilai < Rp.20 juta
• Contoh usulan < 20 juta:
‒ Pariwisata: Papan Interpretasi Kawasan - Kab. Sidenreng Rappang (Rp11 juta)
‒ KKP: Sarana Pendukung Kegiatan PenangkapanIkan- Kab. Aceh Barat Daya (Rp 20 juta)
‒ Pertanian: Irigasi air tanah (dangkal/dalam) -Kab. Tangerang (Rp15 juta)
‒ IKM: Pendirian/Revitalisasi Ruang Sarana Penunjang Baru – Kab. Lampung Barat (Rp15 juta)
ALOKASI BELUM MENUNJUKAN PENEKANAN/PRIORITAS (TIPIS - MERATA)
Hampir semua daerah menerima alokasi
sehingga alokasi per bidang per daerah menjadi
tidak signifikan
‒ Pertanian: 352 daerah (99%) menerima <Rp
10 M dari total 357 daerah penerima
‒ Sanitasi: 447 daerah (93%) menerima <
Rp10 M dari total 483 daerah penerima
‒ Kelautan dan Perikanan: 461 daerah (96%)
menerima alokasi <Rp.10M dari total 478
daerah penerima
USULAN DAERAH TIDAK SIGNIFIKAN/ KURANG FOKUS
3
LANJUTAN…
DAK Penugasan cenderung sama dengan
DAK Reguler (berdasarkan usulan),
sehingga berpotensi PN dan MP yang
membutuhkan dukungan DAK tidak optimal
karena tidak diusulkan Daerah
BELUM TAMPAK “RUH” DAK PENUGASAN
Proyek prioritas yang didanai melalui DAK
belum terintegrasi dalam Matrik
Pembangunan RKP
Perencanaan DAK bersifat tahunan, belum
menggambarkan rencana pencapaian
prioritas atau penanganan isu tertentu
secara keseluruhan
BELUM TERINTEGRASI DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
4
PERKUATAN TA. 2022
5
CLEARING HOUSE RKP 2022
https://setkab.go.id/gallery/sidang-kabinet-paripurna-rpjmn-2020-2024/
“Sasaran pokok serta prioritas nasional tersambung,termasuk dengan rencana-rencana strategis setiapkementerian. Presiden meminta Kementerian PerencanaanPembangunan Nasional (PPN)/Badan PerencanaanPembangunan Nasional (Bappenas) dapat menjadi clearinghouse.
Sidang Kabinet Paripurna 14 November 2019: RPJMN 2020-
2024 di Kantor Presiden
Pidato Pelantikan Presiden, 20 Oktober 2019
“Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugasbirokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi kita itumenjamin agar manfaat program itu dirasakan olehmasyarakat”
https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024
6
HIGHLIGHT MAJOR PROJECTS UTAMA TAHUN 2022
Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan
Berkualitas dan
Berkeadilan
PN 1
PN 2
PN 3
PN 5
Mengembangkan
Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjang-
an dan Menjamin
Pemerataan
Meningkatkan
Sumber
Daya Manusia
Berkualitas
dan Berdaya Saing
Memperkuat Infrastruk-
tur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar
Major Project RKP 2022 diperkuat dengan mekanisme
Clearing House, untukmenjalankan amanat presiden
“making delivered”
• Major Project di Wilayah Papua
• Ibu Kota Negara
• Jaringan Utama PelabuhanTerpadu
• Transformasi Digital (Infrastruktur, Pemanfaatan, & Enabler)
• Kawasan Industri dan 31 Smelter
• Peningkatan Peran UMKM• Energi Terbarukan
• Food Estate• 10 Destinasi Wisata
• Reformasi Sistem PerlindunganSosial
• Sistem Kesehatan Nasional• Reformasi Pendidikan
Keterampilan
7
GAMBARAN INTEGRASI PENDANAAN DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA BOROBUDUR
Penyiapan Destinasi Pariwisata Borobudur
Sarana & Prasarana Pendukung Pariwisata Borobudur
Proyek Dalam Major Project, antara lain:
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
Jalan akses Kawasan Borobudur Pemda
Fasilitas pendukung Kawasan wisata Borobudur Pemda 8
DAK PENUGASAN (TOP DOWN)
• Terkait fungsi Bappenas sebagai Clearing House, maka Bappenas perlu memastikan Prioritas Nasional dan Major Project dapat diselesaikan
dan “ter-delivered” dengan baik
• Bappenas harus memastikan seluruh stakeholder saling terintegrasi/berkontribusi dalam mendukung penyelesaian Prioritas Nasional dan
Major Project tersebut
• Termasuk dukungan proyek DAK yang secara strategis dibutuhkan dalam mencapai Prioritas Nasional/ Major Project. Hal ini dapat terwujud
melalui DAK Penugasan yang lebih “Top Down” untuk beberapa isu penting (selected)
Proyek DAK Penugasan cenderung
bersumber dari usulan yang
disampaikan daerah (seperti DAK
Reguler)
KONDISI SAAT INIKondisi tersebut berpotensi adanya Prioritas
Nasional dan Major Project yang membutuhkan
dukungan proyek DAK menjadi tidak optimal
karena tidak diusulkan Daerah
• Bappenas menyusun indikasi proyek DAK Penugasan (Top Down) yang strategis dibutuhkan dalammencapai Prioritas Nasional/ Major Project
• Indikasi Proyek DAK Penugasan tersebut kemudian diperdalam dan dikonfirmasi Daerah
PERKUATAN
9
PENDANAAN DAK JANGKA MENENGAH
• Untuk mewujudkan proyek-proyek prioritas yang “delivered”, maka perlu dipastikan penyelesaiannya dengan
memperkuat pendekatan pendanaan yang bersifat multiyear (termasuk proyek dalam skema DAK)
• Diharapkan daerah dapat lebih tertib dalam menyampaikan informasi perkiraan maju proyek-proyek DAK
Fitur forward estimate target dan alokasi
telah tersedia dalam KRISNA DAK, namun
belum optimal penggunaannya
• Daerah dengan tertib mengisi forward estimate DAK dalam Sistem Informasi Krisna
• Menggunakan data forward estimate sebagai bahan reviu baseline pagu DAK pada tahun berikutnya
2021 : 129 Ha
2022 : -
2023 : -
KONDISI SAAT INIRINCIAN Pembangunan Jaringan Irigasi
LOKUS D.I. Malinau Seberang (Kab. Malinau - Kaltara)
TARGET KEB. ALOKASI
2021 : Rp23,72 M
2022 : -
2023 : -
RENCANA PERKUATAN
Contoh:
10
11
Didalam rencana pengalokasiannya memperhatikan :
1. Mengutamakan bidang terkait langsung Tema RKP
2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
Struktural khususnya Major Project terkait antara lain :
1. Pertanian (mendukung Food Estate)
2. Kelautan Perikanan (mendukung Ketahanan
Pangan)
3. Jalan (mendukung dan mendorong ekonomi)
4. Dukungan Pariwisata (mempertimbangkan aspek
ketuntasan dan sinergi bidang)
2. Mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan
3. Sinergi alokasi dan pemanfaatan DAK fisik dan non
fisik serta dengan Belanja K/L
PENDANAAN DAK TAHUN 2022
• Besaran alokasi DAK tahun
2022 diindikasikan lebih rendah
dibandingkan tahun 2021
• Sementara itu, terdapat
penambahan 2 bidang DAK
Fisik baru, yaitu:
• Perdagangan; dan
• UMKM
PERKUATAN KRISNA DAK DALAM PENGUSULAN DAK FISIK
12
KRISNA-DAK TAHUN 2022
• Pada prinsipnya mekanisme teknis pengusulan oleh daerah dalam
Sistem Informasi Krisna-DAK untuk tahun anggaran 2022 relative
sama dengan periode sebelumnya
• Namun demikian, terdapat beberapa perkuatan untuk mendukung
pencapaian Prioritas Nasional yang lebih konkret, yaitu :
• Fitur DAK Top Down Terkonfirmasi (ilustrasi pada slide
selanjutnya)
• Mendukung prinsip ketuntasan khususnya DAK bidang
Pendidikan hasil sinergi dengan data Dapodik Kemdikbud
(ilustrasi pada slide selanjutnya)13
FITUR DAK TOP-DOWN TERKONFIRMASI
14
BELUM TAMPAK “RUH” DAK PENUGASAN
Alur Proses
Gambaran dalam dashboard Krisna DAK
PERKUATAN MENDUKUNG PRINSIP KETUNTASAN
15
Berdasarkan data Dapodik, telah ditentukan intervensi DAK yang dibutuhkan pada suatusekolah berdasarkan kondisi real di lapangan
PENUTUP
• Alokasi DAK harus lebih focus dan selected sehingga hasilnya lebih konkret dan
signifikan.
• Pendanaan DAK harus disinergikan dengan sumber-sumber pendanaan lainnya
dalam mencapai sasaran pembangunan.
• Usulan daerah diarahkan untuk mendukung PN dan Major Project yang menjadi
penekanan 2022.
• Daftar proyek DAK Top Down Terkonfirmasi dalam proses finalisasi. Diharapkan
Pemerintah Daerah tetap memantau perkembangan dalam Krisna DAK
(direncanakan M-1 Juni).
16
TERIMA KASIH
17