PEMETAAN DAN PENGAWASAN WILAYAH PERTAMBANGAN …bpsdm.riau.go.id/web/wp-content/uploads/2018/02/PEMETAAN-DAN... · Pemetaan dan Pengawasan Wilayah Pertambangan Menggunakan Drone,

LAPORAN

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

PEMETAAN DAN PENGAWASAN WILAYAH

PERTAMBANGAN MENGGUNAKAN DRONE

Oleh :

ANTON SUPROJO HADIYANTO, ST

NIP. 19770822 200501 1 006

JABATAN :

KEPALA SEKSI PENGUSAHAAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN

BATUAN, BIDANG MINERAL DAN BATUBARA

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PROVINSI RIAU

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN I

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI RIAU

TAHUN 2017

ii

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Nama Penyusun : Anton Suprojo Hadiyanto, ST

NIP. : 19770822 200501 1 006

Instansi : Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

Judul : PEMETAAN DAN PENGAWASAN WILAYAH

PERTAMBANGAN MENGGUNAKAN DRONE

Hari/ Tanggal :

1.

Ir. M. Ridwan Dermawan

NIP. 19630628 199803 1 001

Menyetujui:

(Mentor)

( ……………………)

2.

Ir. Embung Megasari, M.Si

NIP. 19601218 198603 2 005

(Coach)

( ……………………)

3.

Drs. ASRIZAL, M.Pd

NIP. 19650325 198702 1 001

(Penguji)

( ……………………)

Mengetahui,

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Riau

Drs. ASRIZAL, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19650325 198702 1 001

iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Alloh SWT dengan telah selesainya Penyusunan

Proyek Perubahan “Pemetaan dan Pengawasan Wilayah Pertambangan

Menggunakan Drone”, pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan I di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017. Laporan ini

berisikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan pada setiap tahapan proyek

perubahan..

Laporan ini disajikan dalam tiga Bab, yaitu : BAB I Pendahuluan, terdiri

dari : Latar Belakang, Area dan Fokus Proyek Perubahan, Tujuuan dan Manfaat

Proyek Perubahan, Ruang Lingkup Proyek Perubahan, dan Kriteria Keberhasilan

Proyek Perubahan; BAB II Deskripsi Proyek Perubahan, terdiri dari : Output

Kunci, Pentahapan dan Target capaian, tata kelola, Stake Holder, Faktor Kunci

Keberhasilan Proyek, Adopsi Hasil Benchmarking ke Best Practice; BAB III

Pelaksanaan Proyek Perubahan , dan BAB IV Penutup.

Dengan selesainya penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima

kasih kepada Bapak Kaban BPSDM, Bpk/ Ibu Widyaiswara, Ibu Coach, Bpk.

Mentor serta Teman-teman atas bantuan, bimbingan dan masukannya.

Semoga laporan ini dapat memberikan makna inovasi dan dapat

dilaksanakan dan terciptanya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dinas yang

baik.

Pekanbaru, Juli 2017

Anton Suprojo H, ST

PROYEK PERUBAHAN

Pemetaan dan Pengawasan Wilayah Pertambangan Menggunakan Drone, Tahun 2017

iv

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................................. ii

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... iii

DAFTAR ISI ...................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1

B. Area dan Fokus Proyek Perubahan ............................................................. 6

C. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan ..................................................... 9

D. Ruang Lingkup Proyek Perubahan ............................................................... 13

E. Kriteria Keberhasilan ................................................................................... 13

BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

A. Output kunci Proyek Perubahan ................................................................. 15

B. Pentahapan Proyek Perubahan ................................................................... 16

C. Tata Kelola Proyek Perubahan .................................................................... 20

D. Stakeholders Proyek Perubahan ................................................................. 22

E. Faktor Kunci Keberhasilan Proyek Perubahan ............................................ 24

F. Adopsi Hasil Benchmarching ke Best Practice ............................................ 24

BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Proyek Perubahan … ...................................................................... 26

B. Kendala Internal dan Eksternal … ................................................................ 36

C. Strategi Mengatasi Kendala … ..................................................................... 37

BAB IV PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. Kesimpulan … ............................................................................................. 38

B. Rekomendasi … ........................................................................................... 40

DAFTAR PUSTAKA .. ........................................................................................................ 41

LAMPIRAN .. ................................................................................................................... 42

PROYEK PERUBAHAN


v

DAFTAR TABEL

A. Tabel 1.1 Capaian Proyek Perubahan … ..................................................... 13

B. Tabel 2.1. OUTPUT KUNCI (key Project DELIVERABLES)… ........................... 16

C. Tabel 2.2. Tabel pentahapan dan target capaian proyek perubahan ........ 16

D. Tabel 2.3. Jadwal Milestone Proyek Perubahan … ...................................... 19

E. Tabel 3.1. Tahap Persiapan… ....................................................................... 26

F. Tabel 3.2. Tahap Pelaksanaan ..................................................................... 27

G. Tabel 3.3. Tahap Monitoring dan Evaluasi… ............................................... 31

vi

DAFTAR GAMBAR

A. Gambar 1.1. Bagan Organisasi Dinas ESDM … ........................................... 6

B. Gb.2.1. Struktur Organisai Proyek Perubahan … ......................................... 20

PROYEK PERUBAHAN


1

BAB I

PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang

I.1.1. Umum

Pada awalnya, drone atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV)/

pesawat tanpa awak digunakan untuk kepentingan militer, namun seiring

perkembangan jaman, kini drone banyak digunakan pada kepentingan

non militer. Pemanfaatan drone non militer yaitu dari sekedar hobby

hingga untuk kepentingan pekerjaan secara komersial. Karena merupakan

pesawat tanpa awak, hal ini dapat menghindarkan dari kecelakaan atau

korban jiwa manusia apabila digunakan pada tempat atau area yang

berbahaya atau sangat beresiko.

Drone memiliki berbagai jenis/ model dan kemampuan. Drone

dapat berupa helicopter, multi rotor maupun fix wing. hal ini dibedakan

melalui jumlah dan posisi baling-baling. model umum dari multi rotor yaitu

baling-baling posisi horisontal seperti fungsi pada helicopter, sedangkan

model fix wing, posisi baling-baling miring seperti fungsi pada pesawat

terbang, bahkan ada yang menggunakan mesin jet. Bahan bakar yang

digunakan ada yang dari jenis bahan bakar mesin (BBM cair) dan ada

juga yang dari jenis battery.

Sebagai gambaran perbandingan, penggunaan helikopter maupun

citra satelit untuk melakukan pemetaan memakan waktu dan biaya.

Sementara dengan drone, biaya jauh lebih murah. Menggunakan citra

satelit, seringkali harus menunggu saat satelit melintasi daerah yang akan

dipetakan. Belum lagi jika tertutup awan, dapat mengganggu hasil citra,

namun dengan drone ketinggian terbang di bawah awan dan hanya

PROYEK PERUBAHAN


2

dibutuhkan tiga orang saja untuk melakukan pemetaan. Sementara, risiko

bila memakai helicopter, yaitu kecelakaan. Dengan drone, risiko yang

dihadapi akan jauh lebih sedikit.

Pemanfaatan drone pada sektor energi dan sumber daya mineral

dipergunakan untuk kepentingan pendataan dan monitoring wilayah

pertambangan. Drone ini merupakan drone yang memiliki kemampuan

untuk melakukan pemetaan foto udara. Drone tersebut harus dapat

melakukan misi pemotretan secara auto pilot, yaitu dapat terbang secara

otomatis mengikuti jalur terbang yang telah disetting/ direncanakan

sebelum take off dan melakukan pemotretan.

Data yang diperoleh dari pengolahan foto udara secara fotogrametri dan

Geographic Information System (GIS) yang dapat dihasilkan drone

tersebut yaitu :

1. Peta Foto

2. Visualisasi 3 Dimensi

3. Digital Surface Model

4. Digital Terrain Model

5. Peta Kontur

Provinsi Riau memiliki potensi pertambangan yang cukup besar,

komoditas yang telah diusahakan antara lain batubara, mineral logam

(seperti : emas, mangan, timah), mineral bukan logam (contohnya, kuarsa)

dan batuan (contohnya : pasir, sirtu, batuan andesit, tanah urug).

Untuk melakukan kegiatan evaluasi laporan, dokumen reklamasi

dan pasca tambang, evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)

dan Rencana Kerja Teknik dan Lingkungan (RKTTL) Mineral dan

Batubara diperlukan validasi data sehingga apa yang tertuang dalam

dokumen – dokumen yang dievaluasi dapat dilakukan perbaikan

sedemikian sehingga menuju tercapainya kegiatan pertambangan yang

menerapkan good mining practice; namun hingga saat ini belum dapat

dilakukan secara cepat dan menyeluruh terhadap Wilayah Izin Usaha

Pertambangan (WIUP), karena yang saat ini dapat dilakukan yaitu

terbatas pada pengamatan pada titik – titik contoh di lapangan.

PROYEK PERUBAHAN


3

Drone dapat digunakan untuk mendukung sektor pertambangan, di

mana dengan menggunakan alat ini, dapat segera diketahui kondisi terkini

di lokasi pertambangan dengan bukti otentik dan terbaru. Peta sebagai

material dalam proses perencanaan dan pelaporan mempunyai peranan

vital dalam inventarisasi dan penyajian data spasial.

Penggunaan teknologi drone menjadi salah satu terobosan yang

strategis untuk memantau kegiatan pertambangan, baik aktifitasnya

maupun upaya reklamasi. Drone juga dapat dimanfaatkan untuk

keperluan pemetaan areal aktifitas tambang illegal.

Penggunaan drone, dapat dikatakan lebih efektif dibandingkan

menurunkan surveyor jasa tambang untuk memetakan dan mengawasi

areal kerja. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam satu jam drone mampu

menjelajah pada ketinggian 100 s.d 400 meter dan memotret wilayah kerja

hingga 600 hektare. Sedangkan kalau orang yang melaksanakan,

diperkirakan hanya mampu memetakan kawasan seluas 10 hektare dalam

sehari. Kalau pakai drone hanya beberapa jam sudah menjadi peta.

Pemanfaatan drone untuk pemetaan areal pertambangan dapat

dimaknai untuk melakukan uji kepatuhan atas progress kegiatan yang

sebenarnya terhadap data kegiatan pertambangan yang dilaporkan oleh

pemegang Izin Usaha Pertambangan. drone mampu menjadi data

pembanding atas data progress kegiatan pertambangan yang sudah

dilaporkan, Dengan memanfaatkan teknologi drone, diharapkan mampu

menyajikan informasi yang cepat, akurat dan up to date kondisi

pertambangan. Selain menampilkan secara visual kondisi aktual

lapangan, data yang dapat diekstrak dari foto udara tersebut antara lain :

a. Peta Foto Udara areal tambang

b. Data ekstraksi dari foto udara :

1. Peta Topografi

2. Luas areal terganggu

3. Luas areal realisasi pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang

oleh perusahaan

4. Kondisi dan luasan masing-masing prasarana tambang

PROYEK PERUBAHAN


4

5. Posisi kegiatan tambang terhadap batas Wilayah Izin Usaha

Pertambangan (WIUP)

6. Deliniasi areal kegiatan pertambangan overlay dengan sektor

kehutanan

Selama ini monitoring dilakukan dengan cara pengamatan terhadap

titik sample lokasi. artinya jika cara mengelola dan mendapatkan data

dilakukan dengan cara biasa tersebut (titik sample saja), hal ini sulit

divalidasi terhadap gambaran seluruh areal yang sebenarnya, maka ada

tuntutan untuk melakukan terobosan cara kerja yang inovatif sebagai

solusinya.

Inovasi penggunaan drone untuk mengoptimalkan monitoring

seluruh areal pertambangan hingga dapat dilakukan dengan cepat, murah

dan menyeluruh. Hal ini berarti bahwa inovasi ini dalam rangka

memperkuat pemetaan data spasial wilayah pertambangan, maka dari itu,

pemanfaatan drone menjadi cara yang strategis yang mesti dioptimalkan.

Ketika drone sudah dijalankan, data lapangan yang dimiliki Dinas

Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau diharapkan memiliki

kekuatan yang lebih baik dalam Pembinaan dan Pengawasan kegiatan

pertambangan. Hal ini karena hanya dengan data valid, data tersebut

menjadi bahan bukti lebih akurat untuk menunjukkan adanya

ketidakpatuhan dan memberi peringatan bahkan sanksi.

Sebagai perwujudan dari langkah peningkatan kinerja

sebagaimana harapan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau mencanangkan Proyek

Perubahan “Pemetaan dan Pengawasan Wilayah Pertambangan

Menggunakan Drone”.

I.1.2. Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum dan pertimbangan yang terkait dengan

pelaksanaan proyek perubahan “Pemetaan dan Pengawasan Wilayah

Pertambangan Menggunakan Drone”, yaitu :

PROYEK PERUBAHAN


5

1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah,

2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Kegitan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara, beserta Perubahannya hingga perubahan ke – empat

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegitan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara,


Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaaan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,


Reklamasi dan Pasca Tambang,

6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2013 Tentang

Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha

Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Kabupaten/ Kota,

7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2014 Tentang

Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau,

9. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2016 Tentang kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Kerja Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau,

10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20

Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV

PROYEK PERUBAHAN


6

I.2. Area dan Fokus Proyek Perubahan

Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bidang

Mineral dan Batubara, Dinas Energi dan Sumber Dan Sumber Daya

Mineral, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2016 Tentang

kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Kerja Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, secara hierarki dapat

digambarkan kedalam struktur organisasi sbb :

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas ESDM

Sesuai dengan pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun

2016, Kepala Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan

mempunyai tugas :

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi

Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengusahaan

Mineral Bukan Logam dan Batuan;

PROYEK PERUBAHAN


7

c. memproses rekomendasi Izin Usaha Pertambangan mineral bukan

logam dan batuan;

d. memproses rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produk

Khusus mineral bukan logam dan batuan;

e. memberikan dukungan dan fasilitasi dalam rangka pengembangan

mineral bukan logam dan batuan;

f. melakukan evaluasi terhadap laporan, dokumen eksplorasi, studi

kelayakan, reklamasi dan pasca tambang pengusahaan mineral

bukan logam dan batuan;

g. melakukan evaluasi Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan,

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Pengusahaan mineral bukan

logam dan batuan;

h. memberikan bimbingan teknis pertambangan;

i. melakukan pembinaan pertambangan rakyat, meliputi data,

penganggaran dan evaluasi izin pertambangan rakyat;

j. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan pada Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam

dan Batuan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai

tugas dan fungsinya.

Area Organisasi yang Bermasalah khususnya Seksi Pengusahaan Mineral

Bukan Logam dan Batuan antara lain :

a. Area Sumber daya manusia, Apartur Sipil Negara :

1. Penempatan pada seksi yang baru belum begitu memahami

peraturan perundangan terkait dan tugas fungsi seksi.

2. Keterbatasan background pendidikan terhadap keterkaitan

tugas dan fungsi seksi.

b. Area Pelaksanaan :

1. Keterbatasan sarana-prasarana kerja (meja, kursi, komputer,

printer, ruangan – terkait penempatan ASN konkuren hasil

PROYEK PERUBAHAN


8

penyerahan/ pelimpahan wewenang P3D (penyerahan personil,

Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen) dari

Kabupaten/ Kota)

2. Data yang terkait izin usaha pertambangan mineral bukan

logam dan batuan selama ini tidak pernah disampaikan dari

Kabupaten / Kota, Provinsi tidak mempunyai data yang lengkap,

hanya yang pernah dikunjungi (beberapa lokasi saja)

3. Setelah proses penyerahan P3D, ternyata data yang dapat

dikumpulkan sebagian besar terbatas pada dokumen Surat

Keputusan (SK) Izin Usaha Pertambangan (IUP), sedangkan

laporan kegiatan pertambangan oleh pemegang izin tidak begitu

banyak.

4. Untuk melakukan kegiatan evaluasi laporan, dokumen

eksplorasi, studi kelayakan, reklamasi dan pasca tambang,

evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan

Rencana Kerja Teknik dan Lingkungan (RKTTL) MBLB serta

memberikan bimbingan teknis pertambangan MBLB diperlukan

validasi data sehingga apa yang tertuang dalam dokumen –

dokumen yang dievaluasi dapat dilakukan perbaikan sehingga

tercapai kegiatan pertambangan yang menerapkan good mining

practice; namun hingga saat ini belum dapat dilakukan secara

cepat dan menyeluruh terhadap Wilayah IUP di Provinsi Riau.

5. Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan

kegiatan pertambangan selama ini terbagi kedalam beberapa

tim pada satu lokasi tambang/ Wilayah IUP. Misalnya, tim

pengawasan reklamasi dan pasca tambang (misalnya:

menginventarisasi berapa luas – Ha lahan yang belum atau

sudah direklamasi), berbeda dengan tim pengawasan tatabatas,

serta Tim Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Materi pembinaan dan pengawasan terhadap objek Wilayah IUP

yang sama namun materi/ aspek yang berbeda-beda membuat

harus dibentuknya beberapa tim yang berbeda mengingat

PROYEK PERUBAHAN


9

keterbatasan jangkauan tim dan waktu perjalanan dinas serta

luasnya areal wilayah IUP. Sampai saat ini belum dapat

dilakukan pendataan terhadap eksisting kondisi lapangan

wilayah IUP secara menyeluruh dengan cepat untuk keperluan

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan kegiatan

pertambangan.

Berdasarkan area permasalahan yang telah teridentifikasi tersebut

diatas, area perubahan yang dijadikan prioritas yaitu : Area Pelaksanaan.

Evaluasi laporan, dokumen eksplorasi, studi kelayakan, reklamasi

dan pasca tambang, evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)

dan Rencana Kerja Teknik dan Lingkungan (RKTTL) MBLB; serta

bimbingan teknis pertambangan MBLB diperlukan validasi data sehingga

apa yang tertuang dalam dokumen – dokumen yang dievaluasi dapat

dilakukan perbaikan sehingga tercapai kegiatan pertambangan yang

menerapkan good mining practice; Namun hingga saat ini belum dapat

dilakukan secara cepat dan menyeluruh terhadap Wilayah IUP di Provinsi

Riau. Sampai saat ini belum dapat dilakukan pendataan terhadap

eksisting kondisi lapangan wilayah IUP secara menyeluruh dengan cepat

untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan

kegiatan pertambangan.

Pada area perubahan tersebut diatas, yang menjadi fokus proyek

perubahan yaitu: pemetaan kondisi eksisting wilayah izin usaha

pertambangan yang dapat dilakukan secara cepat, akurat dan efisien.

Lebih rinci lagi, focus area perubahan tersebut dituangkan ke dalam tema/

judul “Pemetaan dan Pengawasan Wilayah Pertambangan Menggunakan

Drone“. Judul ini sebagai inovasi pemetaan dan pengawasan wilayah

pertambangan di Provinsi Riau”.

I.3. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan

Provinsi Riau memiliki potensi pertambangan yang cukup besar,

komoditas yang telah diusahakan antara lain batubara, mineral logam

PROYEK PERUBAHAN


10

(seperti : emas, mangan, timah), mineral bukan logam (contohnya, kuarsa)

dan batuan (contohnya : pasir, sirtu, batuan andesit, tanah urug).

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Seksi Pengusahaan Mineral

Bukan Logam dan Batuan dalam melakukan kegiatan evaluasi laporan,

dokumen reklamasi dan pasca tambang, evaluasi Rencana Kerja dan

Anggaran Biaya (RKAB) dan Rencana Kerja Teknik dan Lingkungan

(RKTTL) Mineral dan Batubara diperlukan validasi data sehingga apa

yang tertuang dalam dokumen – dokumen yang dievaluasi dapat

dilakukan perbaikan sedemikian sehingga menuju tercapainya kegiatan

pertambangan yang menerapkan good mining practice; namun hingga

saat ini belum dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh terhadap

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), karena yang saat ini dapat

dilakukan yaitu terbatas pada pengamatan pada titik – titik contoh di

lapangan.

Drone dapat digunakan untuk mendukung sektor pertambangan, di

mana dengan menggunakan alat ini, dapat segera diketahui kondisi terkini

di lokasi pertambangan dengan bukti otentik dan terbaru. Peta sebagai

material dalam proses perencanaan dan pelaporan mempunyai peranan

vital dalam inventarisasi dan penyajian data spasial.





Pelaksanaan Proyek Perubahan “Pemetaan dan Pengawasan

Wilayah Pertambangan Menggunakan Drone” ini mempunyai tujuan

jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Tujuan tersebut

dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan Jangka Pendek (60 hari kerja)

a. Tersedianya Sumber daya Manusia terlatih,

b. Tersedianya SOP pengoperasian UAV,

PROYEK PERUBAHAN


11

c. Terlaksananya penerapan teknologi UAV untuk pemetaan areal

tambang secara cepat, efektif dan efisien,

2. Tujuan Jangka Menengah( > 60 hari kerja)

a. Peningkatan kemampuan penyediaan jenis data foto udara

beserta data ekstraktifnya,

b. Monitoring dan evaluasi jalannya SOP yang diterapkan,

Operasional penggunaan UAV pada pelaksanaan survey/

pendataan, Sumber Daya Manusia pengelola, dan Outcame

yang ditimbulkan dengan memperhatikan tingkat capaian luasan

yang terpetakan.

3. Tujuan Jangka Panjang (> 2 tahun )

1. Pengembangan Database Foto Udara Intranet (berbasis

SERVER Dinas)

1. Membangun Sistem Intranet WebGis Foto Udara

Wilayah Pertambangan

2. Membangun sistem UAV multi sensor untuk penelitian

potensi Sumber Daya Mineral

2. Mengembangkan Kerjasama Stake Holder

1. Penerapan Teknologi UAV dengan mengembangkan

kerjasama antar stake holder sektor pertambangan

Berdasarkan tujuan proyek perubahan yang telah ditentukan

tersebut diatas diharapkan memberikan manfaat antara lain :

1. Tersedianya SDM operator untuk pelaksanaan survey dan

pengolahan data hasil survey menggunakan UAV

2. Tersedianya SOP pelaksanaan pendataan menggunakan UAV

3. Tersedianya foto udara hasil survei menggunakan drone dan data

ekstraktifnya (data luasan dan data kondisi areal tambang berbagai

aspek), untuk keperluan bahan pertimbangan pelaksanaan

kegiatan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan,

antara lain:

PROYEK PERUBAHAN


12



1) Luas areal terganggu

2) Luas areal realisasi pelaksanaan reklamasi dan pasca

tambang oleh perusahaan

3) Kondisi dan luasan masing-masing prasarana tambang

4) Posisi kegiatan tambang terhadap batas wilayah izin

usaha pertambangan

5) Deliniasi areal kegiatan pertambangan overlay dengan

sektor kehutanan

Sedangkan manfaat lainnya yang diharapkan yaitu :

1. Manfaat proyek perubahan bagi pembuat proyek adalah :

sebagai syarat dalam mengikuti proses pendidikan dan pelatihan

kepimpinan tingkat IV di lingkup Pemerintah Provinsi Riau dan juga

mempermudah instansi, perusahaan tambang masyarakat dan

pengguna lainnya dalam membutuhkan data spasial wilayah

pertambangan.

2. Manfaat proyek perubahan bagi instansi adalah :

a. Merupakan peningkatan kemampuan perolehan data dan

informasi yang cepat, akurat dan up to date kondisi

pertambangan, memperkuat pemetaan data spasial wilayah

pertambangan, serta Dinas Energi Dan Sumber Daya

Mineral Provinsi Riau memiliki kekuatan lebih baik dalam

Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pertambangan.

b. Dinas ESDM dalam melakukan kegiatan evaluasi laporan,

dokumen reklamasi dan pasca tambang, evaluasi Rencana

Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Rencana Kerja

Teknik dan Lingkungan (RKTTL) Mineral dan Batubara dapat

melakukan validasi data sehingga apa yang tertuang dalam

dokumen – dokumen yang dievaluasi dapat dilakukan

perbaikan sedemikian sehingga menuju konsep kegiatan

pertambangan yang menerapkan good mining practice,

PROYEK PERUBAHAN


13

3. Manfaat proyek perubahan bagi umum : Dapat dijadikan suatu

sarana dan prasarana sumber data visual/ foto udara bagi

masyarakat umum/ akademisi/ instansi pemerintah dan swasta

yang membutuhkan melalui pelayanan data Dinas Energi dan

Sumber daya Mineral Provinsi Riau.

I.4. Ruang Lingkup Proyek Perubahan

Pelaksanaan rencana proyek perubahan yang akan

diimplementasikan merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi seksi

Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bidang Mineral dan

Batubara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, dengan

ruang lingkup sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan Drone mencakup penggunaannya untuk

pemetaan dan pengolahan foto hasil drone secara fotogrametri

digital serta Geographic Information System,

2. Pelaksanaan kegiatan pemetaan dengan menggunakan Drone

mencakup wilayah pertambangan di Provinsi Riau, terutama pada

Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) maupun areal tambang

ilegal yang mempunyai prioritas membutuhkan pemetaan dalam

rangka pembinaan dan pengawasan.

I.5. Kriteria Keberhasilan Proyek Perubahan

Penilaian keberhasilan Pelaksanaan rencana proyek perubahan

yang akan diimplementasikan diindikasikan dengan terwujudnya capaian

sbb :

Tabel 1.1 Capaian Proyek Perubahan

No WAKTU KETERANGAN

1 Jangka Pendek

a. Tersedianya Pegawai yang memiliki kemampuan sebagai Operator dan pengolah data UAV

b. Tersedianya SOP pelaksanaan survey menggunakan UAV

PROYEK PERUBAHAN


14

c. Dinas ESDM mampu memproduksi Peta Foto UAV areal pertambangan dan Data/ Informasi Kondisi Eksisting Wilayah Pertambangan

2 Jangka Menengah

a. Dinas ESDM mampu memberikan pelayanan data foto udara UAV beserta data ekstraktifnya.

b. Tersusunnya Monitoring dan evaluasi jalannya SOP yang diterapkan, Operasional penggunaan UAV pada pelaksanaan survey/ pendataan, Sumber Daya Manusia pengelola, dan Outcame yang ditimbulkan dengan memperhatikan tingkat capaian luasan yang terpetakan.

3 Jangka Panjang

1. Pengembangan Database Foto Udara Intranet (berbasis SERVER Dinas) 1. Terbangunnya Sistem WebGis berbasis

intranet pengelolaan Foto Udara 2. Terbangunnya sistem UAV multi sensor

untuk penelitian potensi Sumber Daya Mineral

2. Mengembangkan Kerjasama Stake Holder Terbangunnya kerjasama antar stake holder sektor pertambangan dalam Penerapan Teknologi UAV.

PROYEK PERUBAHAN


15

BAB II DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

II.1. Output Kunci Proyek Perubahan

Proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Penulis adalah untuk

mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Seksi

Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan pada khususnya dan

dapat juga memberi manfaat pada Seksi lainnya di bidang Mineral dan

Batubara. Kebutuhan akan data spasial yang mencakup areal tambang

yang relatif luas untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi pertambangan

dengan bukti otentik dan terbaru merupakan tantangan dalam rangka

melakukan kegiatan evaluasi laporan, dokumen reklamasi dan pasca

tambang, evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan

Rencana Kerja Teknik dan Lingkungan (RKTTL) Mineral dan Batubara.

Dengan adanya data/ foto udara yang up to date maka Dinas ESDM

dapat melakukan validasi data sehingga apa yang tertuang dalam

dokumen – dokumen laporan kegiatan pertambangan yang dievaluasi

dapat dilakukan perbaikan sedemikian sehingga menuju konsep kegiatan

pertambangan yang menerapkan good mining practice. di sini Nampak

bahwa data/foto udara beserta data ekstraktifnya merupakan material

vital.





Sebagai output kunci dari proyek perubahan ini, yaitu sbb :

PROYEK PERUBAHAN


16

Tabel 2.1. OUTPUT KUNCI (key Project DELIVERABLES)

Nama Deskripsi

a. Pegawai yang mempunyai kemampuan sebagai Operator dan pengolah data UAV

b. SOP pelaksanaan survey/

pendataan menggunakan UAV

c. Tersedianya Peta Foto areal pertambangan dan Data/ Informasi Kondisi Eksisting Wilayah Pertambangan hasil survei menggunakan drone.

Suatu standar /pedoman tertulis yang dipergunakan untuk pelaksanaan survey menggunakan UAV dan melakukan pengolahan data. Tersedianya pegawai yang mampu mengoperasikan UAV dan melakukan pengolahan datanya. Tersedianya peta foto dan Ekstraksi Data Kondisi Eksisting Wilayah Pertambangan berdasarkan Foto Udara UAV.

II.2. Pentahapan dan Target Capaian

pentahapan dan target capaian proyek perubahan dapat dilihat pada tabel

berikut ini.

Tabel 2.2. Tabel pentahapan dan target capaian proyek perubahan

Tahap utama Proses Pencapaian Tahapan

Waktu (Minggu)

Output/ Hasil

1. Persiapan Rencana Kerja Proyek Perubahan (Proper)

a. Konsultasi dan diskusi dengan Mentor serta staf

1. Pertemuan Diskusi Mgg ke 3 bulan Mei 2017

Notulen

b. Penyusunan tugas dan fungsi serta pembentukan Tim Kerja Proyek Perubahan

1. Rapat 2. Susun Tusi Tim

Kerja 3. Susun Tim Kerja 4. Nota Dinas

Penunjukan Tim

Mgg ke 3 bulan Mei 2017

1. Tugas & Fungsi Tim 2. Penun-jukan Tim Kerja

c. Penyampaian gagasan kepada Stake Holder (internal dan eksternal)

1. Koordinasi 2. Kunjungan 3. Sharing Konsep 4. Penggalangan

dukungan/ Sosialisi

Mgg ke 3 s.d Mgg ke 4 Mei 2017

1 Foto 2 Notulen 3 Lembar Dukungan

PROYEK PERUBAHAN


17

2. Pelaksanaan

a. Penyampaian gagasan kepada Stake Holder (internal dan eksternal)

1. Koordinasi 2. Kunjungan 3. Sharing Konsep 4. Penggalangan

dukungan

Mgg ke 4 bulan Mei s.d Mgg ke 4 Juli 2017

1 Foto 2 Notulen 3 Lembar Dukungan

b. Menyusun SOP pelaksanaan survey menggunakan UAV

1. Undangan rapat Tim

2. Rapat Tim 3. Susun SOP survey

Drone 4. Susun Pedoman

Pengolahan Fotogrametri & GIS

Minggu ke 4 bulan Mei 2017

1. Notulen 2. SOP Survey Drone 3. Pedoman Pengolahan Fotogrametri & GIS

c. Bimbingan pegawai untuk operator UAV

1. Persiapan alat 2. Bimbingan SOP

Drone 3. Bimbingan survey

menggunakan Drone

4. Bimbingan pengolahan data

Minggu ke 1 bulan Juni 2017

1. Laporan

d. Pelaksanaan Penerapan teknologi UAV untuk pendataan areal pertambangan (Pelaksanaan Survei foto udara UAV, Pengolahan Foto Udara UAV, Lay Out Peta Foto dan Ekstraksi Data Kondisi Eksisting Wilayah Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Foto Udara UAV)

1. Persiapan Administrasi

2. Persiapan Teknis 3. Pelaksanaan

Survey Drone 4. Pengolahan Data 5. Pembuatan

Laporan

Minggu ke 2 bulan Juni s.d Mgg ke 2 Bulan Juli 2017

1. Laporan kegiatan 2. Foto Udara UAV 3. Data Wilayah Pertambangan

3. Monitoring dan Evaluasi

a. Monev Pelaksanaan:

1. Sumber Daya Manusia pengelola,

1. Penyusunan format formulir monev

2. Pengisian formulir 3. penyusunan hasil 4. Penyusunan

laporan & rekomendasi

Mgg ke 3 Bulan Juli 2017

1. Laporan monev

PROYEK PERUBAHAN


18

2. Penerapan SOP survey menggunakan drone


2. Pengisian formulir monev

3. penyusunan hasil monev

4. Penyusunan laporan & rekomendasi


1. Laporan monev

3. Operasional survey menggunakan Drone/ UAV dan pengolahan data






1. Laporan monev

b. Monitoring dan evaluasi Outcame

1. Monitoring dan Evaluasi outcame yang ditimbulkan dengan memperhatikan tingkat capaian luasan yang terpetakan

1. Penyusunan format formulir monev outcame

2. Pengisian formulir monev outcame




1. Laporan monev

PROYEK PERUBAHAN


19

Tabel 2.3. JADWAL MILESTONE PROYEK PERUBAHAN

Optimalisasi pemanfaatan drone dan pengolahan secara fotogrametri digital serta GIS sebagai inovasi pemetaan dan pengawasan wilayah pertambangan di

Provinsi Riau

No.

LANGKAH REALISASI/ MILESTONE

TARGET

MEI JUNI JULI AGST

(%) 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

I Persiapan Rencana Kerja Proyek Perubahan (Proper)

20

1 Konsultasi dan diskusi dengan Mentor serta staf

5

2 Penyusunan tugas dan fungsi serta pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan

10

3 Penyampaian gagasan kepada Stake Holder

5

II Pelaksanaan 70

1 Penyampaian gagasan kepada Stake Holder (internal dan eksternal)

10

2 Menyusun SOP pelaksanaan survey/ pendataan menggunakan UAV

10

3 Bimbingan pegawai untuk operator UAV

10

4 Pelaksanaan Penerapan teknologi UAV untuk pendataan areal pertambangan (Pelaksanaan Survei foto udara UAV, Pengolahan Foto Udara UAV, Lay Out Peta Foto dan Ekstraksi Data Kondisi Eksisting Wilayah Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Foto Udara UAV)

30

III Monitoring dan Evaluasi

10

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

1 Sumber Daya Manusia pengelola

3

PROYEK PERUBAHAN


20

2 Penerapan SOP 3

3 Operasional penggunaan Drone/ UAV pada pelaksanaan survey/ pendataan

3

Monitoring dan evaluasi Outcame

1 a. Monitoring dan evaluasi Outcame yang ditimbulkan dengan memperhatikan tingkat capaian luasan yang terpetakan

4

II.3. Tata Kelola Proyek Perubahan

Tata Kelola proyek perubahan dapat dilihat pada diagram berikut ini.

1. Struktur Organisai Proyek Perubahan

Gb.2.1. Struktur Organisai Proyek Perubahan

Keterangan :

Pemimpin Proyek Perubahan:

a. Mengelola tim dan proyek perubahan untuk menghasilkan output;

MENTOR

(KABID

MINERBA)

Project

Leader

(Kasi P.

Coach

(IR. Embung

Megasari Zam)

OUTPUT

SDM OPERATOR

UAV

SOP SURVEY

UAV

DATA DAN FOTO

UDARA

TIM KERJA

KONSULTA

SI OUTPU

T

KEPALA

DINAS

(PENGARA

PROYEK PERUBAHAN


21

b. Membangun tim efektif;

c. Menyediakan input dalam pelaksanaan proyek;

d. Memberi arahan dan kendali pada Tim Proyek Perubahan;

e. Membuat laporan implementasi Proyek Perubahan.

Pengarah:

a. Memberikan masukan bagi tim;

b. Memberikan arahan;

c. Memberikan data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan.

Mentor:

a. Memberikan masukan, dukungan dan arahan atas keseluruhan

Proyek Perubahan;

b. Membantu mengatasi hambatan dan kendala;

c. Memberi arahan pencapaian tujuan, target dan rencana kerja;

d. Memberi inspirasi dan motivasi kepada Pemimpin Proyek

Perubahan;

e. Mendukung penyelesaian proyek perubahan.

Coach:

a. Memberi masukan kepada Pemimpin Proyek;

b. Memberikan arahan pelaksanaan proyek perubahan;

c. Membantu menyelesaikan masalah/kendala;

d. Memberi inspirasi dan motivasi kepada Pemimpin Proyek;

e. Memberikan data dan informasi yang diperlukan.

Tim Kerja:

a. Menyusun draft SK Tim Proyek Perubahan;

b. menyusun Draft SOP Pengoperasian UAV dan Pengolahan Foto

Udara

c. Membantu penyiapan dan pelaksanaan

PROYEK PERUBAHAN


22

II.4. Stake Holder Proyek Perubahan

Berdasarkan hasil pemetaan/ identifikasi stake holder pada proyek

perubahan yang disusun, dapat dikelompokkan berbagai stake holder

sebagaimana berikut ini.

Stakeholder Internal:

a. Tim Efektif (Melaksanakan Proyek Perubahan)

b. Staf Seksi MBLB (sebagai pelaksana Proyek Perubahan)

c. Kabid Minerba (Sebagai Penanggung jawab program)

Stakeholder Eksternal:

1. Stake Holder Pemerintah :

a. Direktur Teknik dan LingkunganMineral dan Batubara, Direktorat

Jenderal Mineral dan Batubara,

b. Kasubdit Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara, Direktorat

Jenderal Mineral dan Batubara,

c. Kasubdit Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara,

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,

d. Inspektur Tambang, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,

e. Kasi Pengelolaan Wilayah Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan

Batubara,

f. Kasi Pengelolaan Wilayah Batubara, Direktorat Jenderal Mineral

dan Batubara,

g. Kepala Dinas Perhubungan (sebagai salah satu instansi pemberi

izin terbang)

h. Manager Airnav Indonesia (sebagai instansi penyelenggara

Pelayanan navigasi Penerbangan – penentu keluarnya izin terbang

pada ketinggian > 150 meter)

i. Kepala Bidang III Bappeda Provinsi Riau (Sebagai penentu dalam

persetujuan anggaran, program dan kegiatan serta berkepentingan

dalam pemanfaatan foto udara untuk analisa dan penyajian data

kondisi eksisting penggunaan lahan)

PROYEK PERUBAHAN


23

j. Kepala Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan

Kehutanan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

(berkepentingan dalam pemanfaatan foto udara untuk analisa dan

penyajian data/ dokumen lingkungan)

k. Direktur Reskrimsus, Polda Riau (berkepentingan dalam

pemanfaatan foto udara untuk penyajian data kondisi eksisting

pertambangan berizin dan tak berizin)

l. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non

Perizinan B, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (berkepentingan dalam pemanfaatan foto udara untuk

pertimbangan dalam rencana pelaksanaan peninjauan lokasi

perizinan)

2. Stake Holder Swasta/ Perusahaan

a. Direktur Perusahaan Tambang (merupakan objek pemetaan foto

udara dan pengawasan kegiatan pertambangan)

b. Direktur Perusahaan AMDAL (berkepentingan dalam pemanfaatan

foto udara untuk analisa dan penyajian data/ dokumen lingkungan)

3. Stake Holder Akademisi

a. Dosen (berkepentingan dalam pemanfaatan foto udara untuk

analisa dan penyajian data)

b. Mahasiswa (berkepentingan dalam pemanfaatan foto udara untuk


c. Peneliti (berkepentingan dalam pemanfaatan foto udara untuk


4. Stake Holder Lembaga Swadaya Masyarakat

a. Direktur LSM Pembangunan (berkepentingan dalam pemanfaatan

foto udara untuk analisa dan penyajian data terkait pembangunan)

b. Direktur LSM Lingkungan (berkepentingan dalam pemanfaatan foto

udara untuk analisa dan penyajian data/ dokumen lingkungan,

kebencanaan, kondisi eksisting penggunaan lahan dll)

PROYEK PERUBAHAN


24

II.5. Faktor Kunci Keberhasilan Proyek Perubahan

Faktor kunci yang menentukan keberhasilan proyek perubahan

adalah sebagai berikut :

1. Dukungan, komitmen dan pembinaan dari pimpinan.

2. Dukungan dan komitmen stakeholder internal dan eksternal.

3. Dukungan dan komitmen staf/pelaksana pada Seksi

4. Dukungan komunikasi yang efektif antar stakeholder.

5. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya

proyek perubahan.

II.6. Adopsi Hasil Benchmarking ke Best Practice

Benchmarking yang telah dilaksanakan yaitu ke Dinas Pariwisata

Provinsi Bali. Inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi

Bali yang dapat diadopsi dalam Proyek Perubahan yang sedang disusun

yaitu antara lain :

1. Pada aspek perencanaan, penyusunan rencana program dan

kegiatan dipertimbangan sedemikian sehingga sesuai potensi

alam . budaya dan masyarakat yang terdapat dimasing-masing

daerah sehingga pengganggaran diharapkan tepat sasaran

sehinggga kebutuhan pendanaan untuk pengembangan

kepariwisataan menjadi tepat guna.

2. Pada aspek Pelaksanaan Kegiatan, dikembangkan komunikasi

yang baik antar stake holder dengan mengkolaborasikan

berbagai keunggulan dan kelebihan masing – masing kekuatan

stake holder untuk mendukung terlaksananya kegiatan.

3. Pada aspek Monitoring dan Evaluasi, bahwa monitoring dan

evaluasi selalu mempertimbangkan masukan dan saran yang

diperoleh dari forum komunikasi yang ada antar stake holder

serta masyarakat.

4. Aspek akuntabilitas, Lembaga public hendaknya dapat

mempertanggungjawaban yang telah ditetapkan dengan

mempertimbangkan dampak masa depan dalam membuat

PROYEK PERUBAHAN


25

kebijakan harus mempertimbangkan tujuan kegiatan tersebut

dan mengapa kebijakan tersebut dilakukan. Dimana alat-alat

akuntabilitas yang dipedomani adalah sebagai berikut :

Rencana strategis (Renstra)

Rencana kinerja

Kesepakatan Kinerja ( cascading) perjanjian kinerja

Laporan Akuntabilitas

PROYEK PERUBAHAN


26

BAB III

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

III. A. Capaian Proyek Perubahan

Proyek Perubahan dilaksanakan melalui tahapan yang direncanakan dan

diwujudkan kedalam capaian. beberapa tahapan mulai dari tahap awal

pelaksanaan diklat, tahapan taking Ownership (Breakthough I) sampai

dengan tahap laboratorium kepemimpinan (BreakThough II). Dalam tahap

laboratorium kepemimpinan (BreakThough II) yang telah dilaksanakan

pada tahapan jangka pendek selama 64 (enam puluh empat) hari

kalender mulai tanggal 24 mei s.d 26 Juli 2017. Adapun rincian tahapan

yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. TAHAP PERSIAPAN; pada tahap persiapan Rencana Kerja Proyek

Perubahan (Proper) ini dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan sbb:

Tahap utama Proses Pencapaian

Tahapan

Rencana Waktu

(Minggu)

Realisasi Output/ Hasil

1. Persiapan Proyek Perubahan (Proper)


1. Pertemuan Diskusi


22 Mei 2017

Notulen

b. Penyusunan tugas dan fungsi serta pembentukan Tim Kerja Proyek Perubahan

1. Rapat 2. Susun Tusi

Tim 3. Susun Tim 4. Nota Dinas

Penunjukan Tim


23 Mei 2017

1. Penun-jukan Tim Kerja 2. Tugas & Fungsi Tim

c. Penyampaian gagasan kepada Stake Holder (internal dan eksternal)

1. Koordinasi 2. Kunjungan 3. Sharing

Konsep 4. Pengga-

langan dukungan

Mgg ke 3 s.d Mgg ke 4 Mei 2017

26 Mei 2017 s.d 30 Mei 2017

1. Foto 2. Notulen 3. Lembar Dukungan

PROYEK PERUBAHAN


27


Konsultasi dilakukan dengan Mentor tentang pelaksanaan dari

Proyek Perubahan (Proper). Hal ini untuk mendapatkan arahan dan

bimbingan dari mentor dalam rangka pelaksanaan proyek

perubahan. Sedangkan diskusi dengan staf adalah untuk

memberikan arahan dan mendapatkan dukungan dari seluruh staf

demi kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan proper. Kegiatan ini

dituangkan ke dalam bentuk notulen.

b. Penyusunan tugas dan fungsi serta pembentukan Tim Kerja

Proyek Perubahan dimaksudkan untuk memberikan arah dan tugas

pada masing-masing staf yang ditunjuk dalam tim kerja agar

tercapa sasaran dan target dari proper ini. penujukan tim

disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing staf agar

dapat bekerja dengan optimal.

c. Penyampaian gagasan kepada Stake Holder (internal dan

eksternal), hal ini dimaksudkan untuk menyampaikan gagasan

proyek perubahan agar hasil dari pelaksanaan proyek perubahan

ini diketahui, dimengerti dan didukung oleh para stake holder serta

mendapatkan masukan yang membangun dan pada akhirnya

proyek ini benar-benar bermanfaat.

2. TAHAP PELAKSANAAN; pada tahap pelaksanaan Proyek Perubahan

(Proper) ini dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan sbb:

2. Pelaksanaan

Tahap utama Proses

Pencapaian

Tahapan

Rencana

Waktu

(Minggu)

Realisasi Output/ Hasil

a. Penyampaian gagasan kepada Stake Holder (internal dan eksternal)

1. Koordinasi

2. Kunjungan

3. Sharing

Konsep

4. Pengga-

langan

dukungan

Mgg ke 4

bulan Mei

s.d Mgg

ke 4 Juli

2017

30 Mei

2017 s.d

28 Juli

2017

1 Foto

2 Notulen

3 lembar Du-

kungan

PROYEK PERUBAHAN


28

b. Menyusun SOP

pelaksanaan

survey/

pendataan

menggunakan

UAV

1. Undangan

rapat Tim

2. Rapat Tim

3. Susun SOP

survey

Drone

4. Susun

Pedoman

Pengo-lahan

Fotogra-

metri & GIS

Minggu ke 4 bulan Mei 2017

31 Mei

2017 s.d

7 Juni

2017

1. Notulen

2. SOP Survey

Drone

3. Pedoman

Pengolahan

Fotogrametri &

GIS

c. Bimbingan

pegawai untuk

operator UAV

1. Persiapan

alat

2. Bimbingan

SOP Drone

3. Bimbingan

survey

menggunak

an Drone

4. Bimbingan

pengolahan

data

Minggu

ke 2

bulan Juni

2017

14 Juni

2017

1. Laporan

d. Pelaksanaan

Penerapan

teknologi UAV

untuk pendataan

areal

pertambang-an

(Pelaksanaan

Survei foto

udara UAV,

Pengolahan

Foto Udara

UAV, Lay Out

Peta Foto dan

Ekstraksi Data

Kondisi

Eksisting

Wilayah Izin

Usaha

Pertambang-an

berdasarkan

Foto Udara

UAV)

1. Persiapan

Administra-

si

2. Persiapan

Teknis

3. Pelaksana-

an Survey

Drone

4. Pengolah-an

Data

5. Pembuatan

Laporan

Minggu

ke 2

bulan Juni

s.d Mgg

ke 2

Bulan Juli

2017

15 Juni

2017 s.d

21 Juli

2017

1. Laporan

kegiatan

2. Foto Udara

UAV

3. Data Wilayah

Pertambangan

PROYEK PERUBAHAN


29

pelaksanaan tahap ini dikelompokkan dalam empat jenis kegiatan, yaitu :

a. Penyampaian gagasan kepada Stake Holder (internal dan

eksternal); kegiatan ini ada pada tahap persiapan maupun pada

tahap pelaksanaan agar proyek perubahan ini benar-benar

didukung dan mendapatkan masukan dari para stake holder.

Konsep dari pemanfaatan Drone untuk pemetaan dan pengawasan

wilayah pertambangan dapat selalu disempurnakan berkat

masukan – masukan yang membangun.

bentuk – bentuk dari penyampaian gagasan ini antara lain melalui

kegiatan sbb :

a. Koordinasi (ke Instansi terkait)

b. Kunjungan (ke Instansi terkait)

c. Sharing Konsep (dikusi pada kesempatan pertemuan

dengan stake holder, penyampaian gagasan melalui media

cetak/ majalah, koran, media elektronik/ online – website)

d. Penggalangan dukungan

b. Menyusun SOP pelaksanaan survey/ pendataan menggunakan

UAV; Drone merupakan suatu alat yang dapat digunakan/

dimanfaatkan untuk melakukan pemetaan, namun harus melalui

prosedur dan metoda tertentu agar pelaksanaan survei dengan

drone dapat dilakukan dengan aman dan hasil foto udara yang ada

dapat diolah sedemikian sehingga menjadi peta foto dan data

lainnya yang sesuai dengan kaidah dan standar data spasial yang

benar. Langkah-langkah yang ditempuh pada tahap ini antara lain :

1. Rapat Tim

2. Menyusun SOP survey Drone

3. Menyusun Pedoman Pengolahan Fotogrametri & GIS

PROYEK PERUBAHAN


30

Gb. 3.1. Rapat; SOP; Buku Manual

c. Bimbingan pegawai untuk operator UAV; bimbingan dilakukan

untuk pengenalan teknologi drone dan untuk memberikan

keterampilan bagi pegawai yang berminat untuk mengembangkan

kemampuannya.

Gb. 3.2. Bimbingan Operasional Drone

PROYEK PERUBAHAN


31

d. Pelaksanaan Penerapan teknologi UAV untuk pendataan areal

pertambangan (Pelaksanaan Survei foto udara UAV, Pengolahan

Foto Udara UAV, Layout Peta Foto dan Ekstraksi Data Kondisi

Eksisting Wilayah Izin Usaha Pertambang-an berdasarkan Foto

Udara UAV). pada tahap ini kegiatan terdiri dari :

1. Persiapan Administrasi; berupa mempersiapkan surat

perintah tugas dari Kepala Dinas untuk melaksanakan

kegiatan kedinasan ke lapangan. Walaupun kegiatan yang

dilaksanakan bukan menunjuk kegiatan utama untuk

pemetaan menggunakan drone, tetapi kegiatan tersebut

berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan kegiatan

pertambangan di Provinsi Riau. untuk itu, dalam penerapan

proyek perubahan ini, dengan memanfaatkan kesempatan

tugas ke lapangan untuk melaksanakan proyek perubahan

ini, sehingga manfaat dari pemetaan menggunakan drone ini

dapat memberikan kinerja pengawasan wilayah

pertambangan menjadi semakin baik.

2. Persiapan Teknis; persiapan teknis dimaksudkan

mempersiapkan segala sumber daya, baik peralatan dan

perangkat lainnya yang menunjang kegiatan untuk dapat

dipersiapkan dengan baik agar pelaksanaan kegiatan

menjadi optimal. Drone yang digunakan untuk sementara ini

merupakan peralatan pribadi yang selama ini digunakan

untuk kegiatan hobby.

3. Pelaksanaan Survey Drone; Pelaksanaan survey

menggunaakan drone harus mengikuti standar operasional

prosedur yang telah dibuat agar produk yang dihasilkan

dapat diolah dengan baik dan kegiatan pemetaan dilakukan

dengan cara yang aman.

4. Pengolahan Data; pengolahan data dilakukan di kantor

dengan menggunakan peralatan komputer workstation yang

telah tersedia.

PROYEK PERUBAHAN


32

5. Pembuatan Laporan; pembuatan laporan diperlukan untuk

pertanggungjawaban serta dokumentasi dari seluruh

kegiatan yang telah dilaksanakan.

Gb. 3.3. Kegiatan survey dan pengolahan data

3. TAHAP MONITORING DAN EVALUASI; pada tahap monitoring dan

evaluasi Proyek Perubahan (Proper) ini dilaksanakan pada tanggal 24

s.d 28 Juli 2017; aspek yang terkait antara lain, sbb :

Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan :

a. Sumber Daya Manusia pengelola;





b. Penerapan SOP survey menggunakan drone; aspek terkait antara

lain:



PROYEK PERUBAHAN


33



c. Operasional survey menggunakan Drone/ UAV dan pengolahan

data; antara lain :





Monitoring dan Evaluasi Outcame :

Monitoring dan Evaluasi outcame yang ditimbulkan dengan

memperhatikan tingkat capaian luasan yang terpetakan, meliputi :

1. Penyusunan format formulir monev outcame

2. Pengisian formulir monev outcame



Pengambilan foto dengan drone kemudian diolah secara teknologi fotogrametris

memberikan hasil yang sangat ideal untuk menyajikan kondisi eksisting wilayah

pertambangan secara visual. dari pengamatan terhadap hasil survey dan

pengolahan data yang dilakukan terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan

(IUP) PT Quasar Inti Nusantara menunjukkan bahwa :

1. Plotting Peta foto : Sukses

2. Verifikasi luas lahan terbuka (areal terganggu)

a. Menurut Dokumen Laporan PT QIN : 29.8 Ha

b. Menurut digitasi peta foto : 63.4 Ha

PROYEK PERUBAHAN


34

Gb. 3.4 Laporan Perusahaan

Gb. 3.5. Perhitungan luas bukaan berdasarkan foto udara

PROYEK PERUBAHAN


35

3. Fungsi Pengawasan terhadap tata batas Wilayah IUP, verifikasi terhadap

lokasi kegiatan pertambangan : terlihat bahwa kegitan tambang masih berada

di dalam areal Izin yang dimiliki.

4. Analisa Overlay lokasi kegiatan pertambangan terhadap kawasan hutan,

menunjukkan bahwa kegaitan berada di dalam kawasan hutan HPK (hutan

Produksi yang dapat di Konversi)

Secara kemanfaatan terhadap Pemetaan menggunakan Drone ini antara lain :

1. Teknologi drone untuk pemetaan wilayah pertambangan relatiff

cukup mudah dan murah

2. dapat menampilkan kondisi eksisting secara visual dan

bergeoreference/ secara spasial

3. pemetaan dapat dilakukan secara menyeluruh dengan waktu cepat,

mencakup areal yang luas dan relatif akurat.

4. Resiko dalam melaksanakan survei drone ini dapat dikatakan

sangat kecil dibanding dengan survei secara terestrial/ manual.

5. Jenis/ bentuk data yang dapat diekstrak dari foto udara ini berbagai

macam, antara lain :



a. Luas areal terganggu

b. Luas areal realisasi pelaksanaan reklamasi dan pasca


c. Kondisi dan luasan masing-masing prasarana tambang

d. Posisi kegiatan tambang terhadap batas wilayah izin

usaha pertambangan

e. Deliniasi areal kegiatan pertambangan overlay dengan

sektor kehutanan

Namun, disisi lain, penggunaan drone ini untuk kegiatan pengawasan wilayah

pertambangan belum menjadi standar kebijakan, jadi drone ini dapat dijadikan

alat pelengkap atau alternatif (sementara ini) untuk melakukan pemetaan dan

pengawasan pada areal luas ataupun yang membutuhkan pendataan dengan

cepat dan menyeluruh untuk kepentingan verifikasi data pelaporan.

PROYEK PERUBAHAN


36

Lebih jauh lagi mengenai pemanfaatan drone untuk pemetaan wwilayah

pertambangan, bahwa data ini mulai diminati oleh perusahaan tambang untuk

mendapatkan visual kondisi eksisting dan data topografi. data topografi biasanya

dilakukan survei manual yang secara gambaran, bahwa untuk memetakan 500

ha areal maka dibutuhkan 1 bulan lamanya untuk melakukan survei. berbeda

dengan drone, untuk memetakan areal seluas 500 ha hanya butuh 1 hari.

Makanya, ini menjadi peluang bagi dinas untuk menyelenggarakan pelayanan

pemetaan sebagai sumber PAD di sektor pertambangan melalui Dinas Energi

dan Sumber Daya Mineral.

Membahas tentang operator pelaksana proyek perubahan ini, sebagai operator

drone, nempaknya terdapat sedikit kendala mengenai belum 100 % mahir dan

masih perlu banyak latihan. hal ini dapat dijadikan saran untuk melanjutkan

pelatihan dan operasi survei drone ini pada jangka menengah agar semakin

terampil.

SOP yang disusun merupakan draft SOP karena uji coba yang dilaksanakan

merupakan ujicoba awal dan sebagaimana keharusan, bahwa SOP harus benar-

benar teruji untuk menjadi sebuah standar.

Evaluasi ini tertuang dalam lampiran lembar evaluasi.

II. Kendala Internal dan Eksternal

Kendala yang timbul dalam pelaksanaan proyek perubahan yang

dapat menghambat kelancaran atau keberhasilan pencapaian target dan

tujuan proyek perubahan adalah :

1. Terbatasnya SDM terampil pada Seksi Pengusahaan Mineral

Bukan Logam dan Batuan dan masih memerlukan waktu lebih

banyak dalam rangka menjadikan pegaai terampil dalam

mengoperasikan drone untuk pemetaan.

2. Banyaknya Izin usaha pertambangan IUP yang ada di Provinsi Riau

dibandingkan dengan kesempatan/ anggaran untuk melakukan

kunjungan ke lapangan terhadap semua Wilayah pertambangan.

PROYEK PERUBAHAN


37

III. Strategi Mengatasi Kendala

1. Terbatasnya SDM terampil pada Seksi Pengusahaan Mineral

Bukan Logam dan Batuan dan masih memerlukan waktu lebih

banyak dalam rangka menjadikan pegawai terampil dalam

mengoperasikan drone untuk pemetaan, maka dilakukan pelatihan

rutin untuk memberikan pemahaman dan keterampilan tersebut.

2. Sementara waktu pada tahun berjalan, survey lapangan dilakukan

dengan memanfaatkan anggaran yang ada seoptimal mungkin

untuk kunjungan ke lapangan.

3. Adanya dukungan, komitmen dan pembinaan dari pimpinan untuk

penggunaan drone dan pengembangannya dalam rangka

pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan.

PROYEK PERUBAHAN


38

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan Proyek Perubahan “Pemetaan dan Pengawasan

Wilayah Pertambangan Menggunakan Drone” ini merupakan langkah awal

dari usaha peningkatan kinerja dan komitment dalam pelaksanakan tugas

dan fungsi yang diemban pada khususnya, serta Kinerja Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Provinsi Riau pada umumnya. Keberhasilan

pelaksanaannya sangat tergantung pada kontribusi berbagai stakeholders

serta dengan dukungan SDM Aparatur yang berkualitas dan memiliki

integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya.

Seiring dengan Visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Riau “Terwujudnya Pembangunan Pertambangan dan Energi

Berwawasan Lingkungan dan Berdaya Saing Tinggi Menuju Masyarakat

Riau Yang Sejahtera” serta dengan misi “Mewujudkan pengaturan dan

pengembangan pengusahaan mineral dan batbara yang standar,

kompetitif, kompeten dan transparan” serta “Mewujudkan data dan

informasi potensi pertambangan dan energi yang lengkap dan akurat”,

semoga dengan pelaksanaan Proyek Perubahan ini dapat memberikan

kontribusi yang positif.

Akhirnya, segala sesuatu yang direncanakan akan membuahkan

hasil bilamana diikuti dengan langkah konkrit untuk melaksanakannya

dengan penuh tanggung jawab dan akan makin bermakna dan sukses bila

diiringi dengan ketaqwaan kepada Alloh SWT.

PROYEK PERUBAHAN


39

IV.I. Kesimpulan

1. Saat ini telah tersedia pegawai yang memiliki kemampuan

mengoperasikan drone, namun belum sepenuhnya mahir karena

jangka waktu pelatihan dan pengalaman mengoperasikan drone

belum banyak

2. Telah tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP)

pengoperasian drone untuk pemetaan dan panduan pengolahan

data foto udara hasil dari drone.

3. Telah tercapainya pembuatan foto udara hasil survei menggunakan

drone dan data ekstraktifnya, antara lain:



f. Luas areal terganggu

g. Luas areal realisasi pelaksanaan reklamasi dan pasca


h. Kondisi dan luasan masing-masing prasarana tambang

i. Posisi kegiatan tambang terhadap batas wilayah izin

usaha pertambangan

j. Deliniasi areal kegiatan pertambangan overlay dengan

sektor kehutanan

4. Pemetaan wilayah pertambangan menggunakan drone telah

berhasil dilakukan dengan baik oleh operator yang ditugaskan serta

sesuai dengan SOP yang telah dibuat.

5. Pemetaan dan Pengawasan Wilayah Pertambangan Menggunakan

Drone dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas data wilayah

pertambangan, dengan memberikan kemampuan jangkauan areal

pemetaan yang cukup luas, dan dapat dilakukan dalam waktu

singkat serta memberikan data visual serta spasial yang akurat

untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam kegiatan pengawasan

wilayah pertambangan.

6. Peta foto udara yang dihasilkan drone tersebut dapat dijadikan

bahan pembanding pada evaluasi laporan, dokumen reklamasi dan

PROYEK PERUBAHAN


40

pasca tambang, evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya

(RKAB) dan Rencana Kerja Teknik dan Lingkungan (RKTTL)

Mineral dan Batubara untuk validasi data laporan yang disusun

oleh perusahaan tambang.

IV.2. Rekomendasi

1. Direkomendasikan untuk melanjutkan ke tahap jangka menengah

agar pemanfaatan drone pada sektor pertambangan dapat lebih

meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan wilayah

pertambangan.

2. Agar Pegawai yang menjadi operator menjadi lebih mahir, maka

disarankan untuk diberi kesempatan berlatih mengoperasikan

drone lebih sering supaya semakin berpengalaman dan mahir.

3. Agar inovasi proyek perubahan ini dapat terlaksana dengan baik

dan efektif, maka diharapkan adanya dukungan, komitmen dan

pembinaan dari pimpinan.

PROYEK PERUBAHAN


41

DAFTAR PUSTAKA

Fatwadi, M, 2015, Koordinasi dan Kolaborasi, Bahan Ajar Diklat

Kepemimpinan Tingkat IV, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta

Fatwadi, M, 2015, Membangun Tim Efektif, Bahan Ajar Diklat

Kepemimpinan Tingkat IV, Lembaga Administrasi Negara,

Jakarta.

Lily Herawati, 2015, Merancang Proyek Perubahan, Bahan Ajar Diklat

Kepemimpinan Tingkat IV, Lembaga Administrasi Negara,

Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau,

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir,

Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Kerja Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Provinsi Riau,

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan Tingkat IV

PROYEK PERUBAHAN


42

LAMPIRAN

Documents

PEMETAAN DAN PENGAWASAN WILAYAH PERTAMBANGAN …bpsdm.riau.go.id/web/wp-content/uploads/2018/02/PEMETAAN-DAN... · Pemetaan dan Pengawasan Wilayah Pertambangan Menggunakan Drone,