PEMERINTAH PROVINSI

PEMERINTAH PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

H. SAHBIRIN NOOR H. RUDY RESNAWAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Drs. H. ABDUL HARIS, M. Si

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

i

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................

DAFTAR ISI ......................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................... Ii

BAB I PENDAHULUAN .....................................................................

A. Latar Belakang ............................................................................. 1

B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok ........................... 1

C. Struktur Organisasi ....................................................................... 3

D. Isu Strategis Provinsi Kalimantan Selatan .................................... 8

E. Sistematika Penyajian .................................................................. 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ................... 13

B. Indikator Kinerja Utama ............................................................... 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................

A. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ........... 18

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ......................................... 24

C. Akuntabilitas Keuangan ................................................................ 130

BAB IV PENUTUP ...........................................................................

A. Simpulan .................................................................................. 142

B. Strategi Peningkatan Kinerja .................................................... 145

Lampiran 1 Pohon Kinerja

Lampiran 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kata

Pengantar

engan memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 ini. Shalawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga akhir nanti.

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan media pertanggungjawaban dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang dimiliki baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan ataupun kekurangan pemerintah provinsi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disamping itu laporan ini juga memuat aspek penting bidang keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan yang tidak terpisah antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana diketahui

adalah merupakan bagian yang integral dari kegiatan pemerintah secara keseluruhan yang secara hierarki berpedoman dan terkait dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJM Nasional ) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu keberhasilan maupun kekurangan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat ditentukan pula konsistennya pelaksanaan program baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah provinsi serta keharmonisan koordinasi yang dilaksanakan berkaitan dengan dukungan anggaran.

Dengan tersusunnya laporan ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Tim Penyusun dan seluruh instansi perangkat daerah yang telah turut membantu dalam mempresentasikan capaian sasaran dan indikator kinerjanya melalui penyusunan laporan ini, diharapkan pula LAKIP ini dapat memberikan informasi yang nyata terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun kedua RPJMD 2016-2021.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini disusun mudahan dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja. dan menjadi umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan guna perbaikan dan penyempurnaan.

D

Banjarmasin, Maret 2019 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

RINGKASAN EKSEKUTIF


ii

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 merupakan

laporan kinerja tahun ketiga dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Laporan

Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 ini disusun menindaklanjuti

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan/atau

kekurangan yang terjadi pada periode tahun pertama serta menyajikan pencapaian dan

perbandingan Misi, Tujuan dan Sasaran Kinerja antara tahun 2018, tahun 2017 dan tahun

2016.

Kinerja utama yang diukur melalui 8 indikator bersifat makro yang merepresentasi

tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu Peningkatan IPM, Angka Pengangguran,

Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, Indeks GINI, Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup, dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk. Menurut angka absolut, pada tahun 2018 ini

secara umum meningkat dari tahun 2017.

Capaian Kinerja Makro 2018

No Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018

2016 2017 Target Realisasi % Capaian

1 Peningkatan IPM Indeks 68,38 69,05 70,13 69,65 99,32 %

2 Angka Pengangguran % 5,45 4,77 4,7 4,5 104,44 %

3 Pertumbuhan ekonomi % 4,38 5,29 3,78 5,13 135,71 %

4 Angka Kemiskinan % 4,52 4,70 4,50 4,65 96,77 %

5 Indeks GINI Indeks 0,351 0,347 0,307 0,340 90,29 %

6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 58,06 60,02 60 62,17 103,61 %

7 Tingkat pertumbuhan penduduk % 1,65 1,59 1,64 1,53 107,19 %

Rata-rata Capaian 104,82 %

Sumber : BPS Kalimantan Selatan dan BPS Pusat

RINGKASAN EKSEKUTIF


iii

iii

Capaian Kinerja Makro Terhadap Capaian Regional, Target Nasional dan MDG’s

No Indikator

Perbandingan

Kalsel Kalteng Kalbar Kaltim Kaltara Target

Nasional Realisasi Nasional

Target SDG’s

1 Peningkatan IPM 69,65 69,79 66,26 75,12 69,84 76,3

(2019) 70,81 -

2 Angka Pengangguran 4,5 4,01 4,26 6,60 5,22 5,20-5,50

(2016) 5,34 -

3 Pertumbuhan ekonomi 5,13 5,64 5,07 2,67 6,04 8,00

(2019) 5,17 -

4 Angka Kemiskinan 4,65 5.10 7.37 6.06 6.86 9,00–10,00

(2016) 9,66 0

5 Indeks GINI 0,340 0,344 0,325 0,342 0,304 0,36

(2019) 0,384 -

6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

60,02 68.05 74.157 79.414 79.465 64 - 65

(2019) 66,19 -

7 Tingkat pertumbuhan penduduk

1,53 - - - - 1,19

(per tahun) - -


Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan tahun

2018 sebesar 69,65 % naik sebesar 0,60% dari tahun 2017 yakni sebesar 69,05%. Untuk

Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan belum

mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 69,65% tahun 2018 dengan target 70,13

% sehingga untuk pencapaian persentase sebesar 99,32%.

Pada bulan Agustus 2018, jumlah angkatan kerja mencapai 2,11 juta orang,

sedangkan penduduk yang bekerja pada Agustus 2018 sebesar 2,02 juta orang. Di saat

bersamaan pada Agustus 2018 jumlah pengangguran menjadi 95.278 ribu orang. Pada

kondisi Agustus 2018, TPAK menjadi 70,27 persen selama periode satu tahun terakhir.

TPT Kalimantan Selatan keadaan Agustus 2018 adalah 4,5 persen. Indikator ini

mengalami penurunan yang sangat baik sebesar 0,27 poin dibandingkan keadaan Agustus

2017 sebesar 4,7 persen.

Perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2018 tumbuh sebesar 5,13 % dibandingkan

dengan periode yang sama tahun 2017 mengalami perlambatan apabila dibandingkan

pertumbuhan pada tahun 2017 sebesar 5,29 %.

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 pada bulan September

mencapai yaitu 4,65%, menurun apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Tahun

RINGKASAN EKSEKUTIF


iv

iv

2017 sebesar 4,70 %. Akan tetapi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan angka

kemiskinan secara nasional tahun 2018 sebesar 9,66 %.

Indeks GINI/GINI Ratio merupakan salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran

penduduk. Indeks GINI disajikan dengan kisaran 0 – 1, dengan arti semakin mendekati 1

ketimpangan semakin tinggi. Indeks GINI Kalimantan Selatan pada September 2018

berdasarkan data BPS Pusat mencapai 0,340, menurun sebesar 0,007 dibandingkan

September 2017 sebesar 0,347. Hal ini menggambarkan bahwa program pengentasan

kemiskinan yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan berhasil dengan baik.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan masih berada di tataran

kategori kurang. IKLH Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 baru mencapai 62,17.

Namun jika dibandingkan dengan IKLH tahun 2017 jauh meningkat sebesar 2,15 point

yang ditahun 2017 IKLH Kalimantan Selatan hanya 60,02. Dalam perspektif IKLH, angka

indeks ini bukan semata-mata peringkat, namun lebih kepada suatu dorongan upaya

perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan pada tahun 2018 mencapai 1,53

%, berhasil menekan pertumbuhan penduduk sebanyak 0,06 % dari capaian pada tahun

2017 yang berada pada 1,59 %.

Hasil pengukuran secara mandiri (self assessment) menginformasikan secara ringkas

tingkat capaian kinerja atas 23 (dua puluh tiga) sasaran strategis dan 48 indikator kinerja

utama yaitu 123,73 % dengan kategori Sangat Memuaskan, dengan rincian 34 (tiga puluh

empat) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori Sangat Memuaskan, 4

(empat) indikator dengan tingat capaian kinerja Memuaskan, 3 (tiga) indikator dengan

tingkat capaian kinerja Sangat Baik, 2 (dua) indikator dengan tingkat capaian kinerja Baik,

3 (tiga) indikator dengan tingkat capaian kinerja Cukup Baik dan 2 (dua) indikator dengan

tingkat capaian kurang.

Rata-rata capaian kinerja dari hasil pengukuran kinerja masih terlihat adanya

kekurangberhasilan yang ditunjukkan dengan capaian indikator sasaran di bawah seratus

persen. Hal tersebut akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang.

BAB I PENDAHULUAN


1

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah menetapkan bahwa

setiap instansi pemerintah wajib

melaksanakan Akuntabilitas Kinerja untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/

kegagalan pelaksanaan misi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Pelaksanaan Akuntabilitas

Kinerja diwujudkan melalui Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP), dimana tahap akhir dari siklus

sistem tersebut adalah menyusun laporan

hasil kinerja sebagai pertanggung jawaban

kinerja organisasi kepada instansi yang

lebih tinggi.

Terbitnya Peraturan Menteri

Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah menjadi acuan disusunnya

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2018, sebagai

pertanggungjawaban atas pelaksanaan

pencapaian kinerja sebagaimana

disepakati dalam dokumen Penetapan

Kinerja Tahun 2018. Penetapan kinerja

dimaksud telah mempertimbangkan

ketersediaan sumber daya dan dana baik

dari APBD maupun sumber dana lainnya

serta mengacu pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah tahun 2017 dan

Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

dibentuk berdasarkan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1956, juncto Undang-

Undang Nomor 21 tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat

Nomor 10 Tahun 1957 antara lain

mengenai Pembentukan Daerah Swatantra

Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara

A. LATAR BELAKANG

B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

BAB I PENDAHULUAN


2

Republik Indonesia Nomor 1106). Saat ini


dipimpin oleh Gubernur H. Sahbirin Noor

dengan Wakil Gubernur Drs. H. Rudy

Resnawan, MBA.

Sebagai daerah otonom, Pemerintah

Provinsi Kalimantan Selatan dalam

menjalankan otonominya, didukung

dengan Organisasi Perangkat Daerah yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan dan Peraturan Gubernur

Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008,

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan

Badan Provinsi Kalimantan Selatan.


menyelenggarakan urusan yang menjadi

kewenangan daerah yang terdiri urusan

wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib

adalah urusan yang wajib diselenggarakan

oleh pemerintahan daerah yang terkait

dengan pelayanan dasar (basic service)

bagi masyarakat sedangkan urusan

pemerintahan yang bersifat pilihan adalah

urusan yang diprioritaskan oleh pemerintah

daerah untuk diselenggarakan yang terkait

dengan upaya mengembangkan potensi

unggulan (Core Competence) yang

menjadi kekhasan daerah.

Urusan wajib yang dimiliki meliputi :

a. Pendidikan ;

b. Kesehatan ;

c. Lingkungan Hidup ;

d. Pekerjaan umum ;

e. Penataan ruang ;

f. Perencanaan Pembangunan ;

g. Perumahan ;

h. Kepemudaan dan Olah raga ;

i. Penanaman modal ;

j. Koperasi, usaha kecil dan menengah; k. Kependudukan dan catatan sipil ;

l. Ketenagakerjaan ;

m. Ketahanan pangan ;

n. Pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak ;

o. Keluarga berencana dan keluarga

sejahtera ;

p. Perhubungan ;

q. Komunikasi dan informatika ;

r. Pertanahan ;

s. Kesatuan bangsa dan politik dalam

negeri ;

t. Otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegawaian, dan

persandian ;

u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;

v. Sosial ;

w. Kebudayaan ;

x. Statistik ;

y. Kearsipan ; dan

z. Perpustakaan.

BAB I PENDAHULUAN


3

Selain menjalankan urusan wajib, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga

menyelenggarakan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara

nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain :

a. Kelautan dan perikanan;

b. Pertanian ;

c. Energi dan sumber daya mineral ;

d. Pariwisata ;

e. Industri ;

f. Perdagangan ; dan

g. Ketransmigrasian.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

sebagai berikut :

Satuan Kerja Perangkat Daerah

A Sekretariat Daerah, yang membawahi :

1 Asisten Pemerintahan, mengoordinasikan

a Biro Pemerintahan

b Biro Hukum

c Biro Organisasi

2 Asisten Pembangunan, mengoordinasikan

a Biro Sarana Prasarana Perekonomian Daerah

b Biro Kesejahteraan Rakyat

c Biro Pengembangan Produksi Daerah

3 Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan

a Biro Umum

b Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa

c Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

B Sekretariat DPRD

C Dinas Daerah terdiri atas :

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;

2 Dinas Kesehatan ;

3 Dinas Perhubungan;

4 Dinas Komunikasi dan Informatika ;

5 Dinas Sosial ;

6 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;

C. Struktur Organisasi

BAB I PENDAHULUAN


4


7 Dinas Perindustrian;

8 DinasPerdagangan ;

9 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;

10 Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman;

11 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;

12 Dinas Pemuda dan Olahraga;

13 Dinas Pariwisata

14 Dinas Kehutanan ;

15 Dinas Perkebunan dan Peternakan ;

16 Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana ;

17 Dinas Tanaman Pangan dan Horticultura ;

18 Dinas Perikanan dan Kelautan ;

19 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ; dan

20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

21 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

24 Dinas Ketahanan Pangan ;

25 Dinas Lingkungan Hidup;

D Lembaga Teknis Daerah terdiri atas :

1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

2 Inspektorat ;

3 Badan Keuangan Daerah;

4 Badan Kepegawaian Daerah ;

5 Badan Pengembangan Sumber Daya Mineral ;

6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

7 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ;

8 Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin ;

9 Rumah Sakit dr.H. Moch. Ansari Saleh ;

10 Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ;

11 Rumah Sakit Gigi dan Mulut ;

12 Badan Pemghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta.

BAB I PENDAHULUAN


5


13 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

E Lembaga lainnya

1 Satuan Polisi Pamong Praja ;

F Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan terdiri atas :

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1 Taman Budaya;

2 Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan ; dan

3 Museum Lambung Mangkurat.

Dinas Kesehatan

4 Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kaliamamtam Selatan ;

5 Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat ;

6 Instalasi Farmasi ; dan

7 Laboratorium Kesehatan.

Dinas Perindustrian

8 Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam.

Dinas Perdagangan

9 Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang .

Dinas Sosial

10 Panti Sosial Bina Netra ” Fajar Harapan ” ;

11 Panti Sosial Asuhan Anak ”Budi Mulia” ;

12 Panti Sosial Bina Remaja ”Budi Satria” ;

13 Panti Sosial Bina Wanita ”Panti Melati” ; dan

14 Panti Sosial Tresna Werdha ”Budi Sejahtera” .

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

15 Laboratotium Kesehatan dan Keselamatan Kerja;

16 Balai Latihan Kerja ;

17 Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah I ( Banjarmasin dan Batola);

18 Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II (Banjarbaru, Banjar, Tapin, dan Tanah Laut);

19 Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah I II ( Balangan, Tabalong, HSU, HSS,dan HST); dan

BAB I PENDAHULUAN


6


20 Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah IV ( Tanah Bumbu dan Kotabaru)

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

21 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura ;

22 Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura ; dan

23 Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Dinas Perkebunan dan Peternakan

24 Balai Inseminasi Buatan ; dan

25 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan.

Dinas Perikanan dan Kelautan

26 Pelabuhan Perikanan Kotabaru;

27 Pelabuhan Perikanan Banjarmasin ;

28 Pelabuhan Perikanan Muara Kintap ;

29 Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kotabaru;

30 Pelabuhan Perikanan Batulicin;

31 Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Karang Intan; dan

32 Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan.

Dinas Kehutanan

33 Taman Hutan Raya Sultan Adam ;

34 Balai Perbenihan Tanaman Hutan;

35 Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayu Tangi;

36 Kesatuan Pengelolaan Hutan Cantung;

37 Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Laut Sebuku;

38 Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong;

39 Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan;

40 Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut;

41 Kesatuan Pengelolaan Hutan Balangan

42 Kesatuan Pengelolaan Hutan Hulu Sungai

Dinas Perhubungan

43 Terminal Type B.

Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah

44 Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil .

BAB I PENDAHULUAN


7


Dinas Energi Sumber Daya Mineral

45 Laboratorium Energi dan Sumberdaya Mineral.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

46 Laboratorium Bahan Kontruksi; dan

47 Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula.

Dinas Pendapatan Daerah

48 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin I ;

49 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II ;

50 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarbaru ;

51 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Martapura ;

52 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Rantau ;

53 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kandangan ;

54 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Barabai ;

55 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Paringin ;

56 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Amuntai ;

57 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Tanjung ;

58 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Pelaihari ;

59 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Batulicin ;

60 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kotabaru ; dan

61 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Marabahan ;

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

62 Kebun Raya Banua.

Dinas Lingkungan Hidup

63 Laboratorium Lingkungan; dan

64 Tempat Pengelolaan Sampah (TPA) Regional Banjarbakula.

BAB I PENDAHULUAN


8

Berdasarkan analisis terhadap berbagai macam permasalahan yang ada di daerah, dan

dengan memperhatikan beberapa Isu strategis internasional, nasional dan regional, maka

isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, yang dapat memberikan

manfaat/pengaruh terhadap daerah pada masa-masa mendatang, serta merupakan hal

yang akan ditangani dalam jangka waktu lima tahun kedepan, terdiri atas:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia di

Provinsi Kalimantan Selatan, yang

diukur dari angka Indeks

Pembangunan Manusia (IPM)

meningkat dari 65,2 (2010) menjadi

67,63 (2014) dengan kategori sedang

(dari 4 kategori IPM, yaitu Sangat

tinggi, tinggi, sedang, dan rendah).

Angka IPM Kalimantan Selatan

dimaksud berada di bawah angka IPM

nasional yang telah mencapai 68,9

(2014).

Kondisi IPM Kalimantan Selatan masih

relatif jauh tertinggal apabila

dibandingkan dengan provinsi lainnya

di Indonesia. Selain berada di bawah

angka Nasional, jika dilihat dari

posisinya maka provinsi ini juga berada

diposisi 25 secara nasional. Secara

regional posisinya juga berada di

bawah provinsi Kalimantan Timur,

Kalimantan Tengah dan Kalimantan

Utara.

Tertinggalnya angka IPM tersebut

terutama disebabkan oleh indikator

Angka Harapan Hidup masyarakat

Kalimantan Selatan yang pada Tahun

2014 posisinya masih jauh berada di

bawah secara nasional, yaitu sebesar

67,47 tahun dibandingkan dengan

angka rata-rata nasional yang sudah

mencapai 70,59 tahun. disamping

angka Angka Rata-rata Lama Sekolah

yang juga masih perlu ditingkatkan,

karena sebagian besar penduduk yang

bekerja hanya memiliki pendidikan SD

atau sederajat mencapai 33,42 % dan

bahkan yang tidak pernah sekolah atau

tidak tamat SD mencapai 19,01 %.

Kondisi pencapaian indikator

kesehatan dan pendidikan tersebut,

antara lain disebabkan oleh faktor

sosial budaya masyarakat yang relatif

kurang mendukung terhadap

akselarasi pencapaian IPM Kalimantan

Selatan. Pada sisi lain sejalan dengan

berjalannya MEA, maka tingkat

keterampilan penduduk usia kerja, juga

harus mendapatkan perhatian khusus

kedepannya, masyarakat kalsel dapat

bersaing secara nasional dan ASEAN.

D. ISU STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BAB I PENDAHULUAN


9

2. Daya Saing Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian Kalimantan

Selatan sampai dengan tahun 2017

berada di posisi 8 secara nasional

dengan tingkat pertumbuhan sebesar

6,97 %, di atas angka nasional yang

hanya mencapai 6,49 %. Namun

dengan terjadinyakrisis perekonomian

global, yang mengakibatkan terjadinya

perlambatan pertumbuhan ekonomi

nasional dan Kalsel dimana

perlambatan ini terjadi sejak tahun

2012 dan terus berlanjut sampai

dengan tahun 2015 yang kemudian

hanya tumbuh sebesar 3,84 % atau

berada di bawah angka nasional yang

mencapai 4,79 %, dengan posisi

menurun menjadi ke 27 secara

nasional.

Perlambatan pertumbuhan

ekonomi ini disebabkan oleh

merosotnya harga komoditas ekspor

Kalsel, yang didominasi komoditas

sektor pertambangan dan perkebunan,

sedangkan sektor pertambangan

merupakan sektor penyumbang

terbesar terhadap perekonomian

Kalsel. Isu peningkatan pertumbuhan

perekonomian, seiring dengan

perlunya transformasi perubahan

struktur perekonomian daerah

kedepannya juga menjadi isu penting

dalam sektor perekonomian. Selain

kondisi perlambatan perekonomian ini,

memerlukan perhatian yang serius

kedepannya, untuk dapat tumbuh lebih

baik lagi, perlu perhatian juga terhadap

indikator kemiskinan dan

pengangguran, karena kondisi yang

ada sekarang telah mulai berdampak

terhadap adanya peningkatan angka

kemiskinan dan angka pengangguran

pada tahun 2015.

3. Kualitas dan Kuantitas Lingkungan

Kondisi lingkungan hidup di

Kalimantan Selatan memerlukan

perhatian yang serius, jika dilihat dari

indikator angka Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup, Provinsi Kalimantan

Selatan yang berada di posisi 22

secara nasional (walaupun posisi ini

telah mengalami perbaikan dari

sebelumnya di posisi 24). Indeks ini

diukur dari: (a) Tutupan Lahan yang

sebelumnya hanya mencapai 39,24

menjadi 41,62; (b) Kualitas Air dari

8,70 menjadi 26,69; (c) Kualitas Udara

dari 97,11 menjadi 98,46. Tutupan

lahan yang disebabkan oleh

pembukaan lahan dari sektor

pertambangan, kualitas air disebabkan

oleh meningkatnya pencemaran oleh

limbah domestik dan akibat aktifitas

perekonomian lainnya, sedangkan

BAB I PENDAHULUAN


10

kualitas udara terutama disebabkan

oleh dampak dari kebakaran hutan dan

lahan.

4. Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur

Perekonomian dan Dasar

Perkembangan perekonomian dan

sosial masyarakat yang telah

berkembang pesat, belum sejalan

dengan tingkat percepatan pelayanan

infrastruktur perekonomian dan dasar

yang tersedia. Untuk itu perlu segera

peningkatan kuantitas dan kualitas

pelayanan infrastruktur perekonomian

seperti ketersediaan energi listrik dan

tingkat pelayanan perhubungan.

Ketersediaan energi listrik jauh berada

di bawah dari tingkat kebutuhan untuk

kegiatan sosial dan ekonomi yang ada,

apalagi jika dikaitkan dengan tingkat

pertumbuhan ekonomi kedepannya,

sedangkan perhubungan udara

(kondisi kepadatan dan pelayanan

bandara), perhubungan darat (tingkat

kepadatan lalulintas yang sudah

menurunkan waktu tempuh) dan

perhubungan laut (belum mempunyai

pelabuhan laut yang representative,

yang dapat menghubungkan provinsi

ini dengan kapal-kapal besar).

Untuk pelayanan Infratruktur dasar

seperti air bersih, jalan, listrik

perdesaan yang memerlukan perhatian

serius agar pemerataan kebutuhan

dasar mereka dapat terpenuhi. Selain

itu pelayanan infrastruktur ini belum

merata antar daerah, sehingga isu

pemerataan pelayanan infrastruktur

juga penting, selain peningkatan

pelayanan terhadap daerah yang

sudah terlayani.

5. Kinerja Pemerintahan Daerah

Kondisi kinerja pemerintahan

daerah provinsi Kalimantan Selatan,

secara umum sudah relatif baik,

sebagaimana ditunjukkan oleh

beberapa indikator, seperti: Indikator

Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

telah mencapai WTP dalam beberapa

tahun terakhir ini, Indikator Kinerja

Akuntabilitas (LAKIP) telah mencapai

nilai B++ dari sebelumnya pada nilai C.

Indikator Kinerja Ketepatan

Penyusunan dokumen perencanaan

dan penganggaran (APBD), selalu

Tepat Waktu, Indikator Kinerja

Kemandirian Keuangan Daerah terus

mengalami peningkatan Kemandirian

dimaksud dapat dilihat dari rasio PAD

terhadap Dana Perimbangan yang

terus meningkat yaitu pada tahun 2010

dari 54,08 % (PAD) : 44,89% (Dana

Perimbangan) menjadi 63,36% (PAD) :

29,12% (Dana Perimbangan) pada

tahun 2015.

BAB I PENDAHULUAN


11

Namun demikian dengan adanya

perlambatan perekonomian Kalimantan

Selatan telah berdampak terhadap

penurunan Pendapatan Daerah, untuk

itu isu tentang peningkatan kapasitas

fiskal merupakan salah satu pekerjaan

penting bagi pemerintah provinsi, agar

pembangunan daerah tetap dapat

berlanjut sebagaimana yang

diharapkan. Secara umum pemerintah

provinsi Kalimantan Selatan,

kedepannya perlu lebih meningkatkan

kinerjanya lagi, agar pemerintah

provinsi ini lebih akuntabel, transparan

dan profesional, yang pada akhirnya

akan berdampak terhadap peningkatan

pencapaian indikator-indikator

pembangunan daerah.

BAB I PENDAHULUAN


12

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2018 terdiri atas 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan dan menjabarkan tugas pokok fungsi atas urusan yang ditangani.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2018, dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.

Bab III Adalah akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2018.

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN



13

13

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2016-2021, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2016 adalah merupakan tahapan ketiga dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2005-2025 dan penyusunannya telah diselaraskan dengan RPJM Nasional

seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN

Tahun 2015-2019.

RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan ini telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD. Adapun visi dan misi

diuraikan sebagai berikut.

VISI :

“KALSEL MAPAN (MANDIRI DAN TERDEPAN) LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN,

BERDIKARI DAN BERDAYA SAING”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi yang harus

dilaksanakan yaitu :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil;

2. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada

Pelayanan Publik;

3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan Lokal;

4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan

Ekonomi Dan Sosial Budaya;

5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal,

Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Penyusunan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 juga

memperhatikan RPJMN. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yaitu:

Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong-Royong, yang ditempuh dengan 7 misi, yaitu:

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH



14

14

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan

negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara

maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan maka pada tahun 2018 ditetapkan Indikator kinerja Utama yang telah

ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tahun 2016-2021 melalui Keputusan Gubernur

Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0366/KUM/2017, sebagai berikut :

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021



15

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja PenanggungJawab

1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat 1 Indeks Pendidikan (AHLS dan ARLS) Dinas Pendidikan dan Kbeudayaan

2 APM SM Sederajat

3 APK SM Sederajat

2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1 Angka Harapan Hidup Dinas Kesehatan

2 Angka kematian ibu

3 Angka Kematian Bayi

4 AKABA

5 Balita Gizi Buruk

6 Balita Gizi Kurang

3 Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja 1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4 Meningkatnya Pemahaman Keagamaan 1 Persentase Lulusan SMA/MA yang Beragama Islam Khatam Al-Quran


2 Persentase Peningkatan event keagamaan yang dilaksanakan

Biro Kesejahteraan Rakyat

3 Persentase Peningkatan Pemasukan Zakat Infaq Sedekah di BAZIZ

4 Persentase peningkatan Jemaah perjalanan Ibadah

5 Meningkatnya Indeks PembangunanGender 1 IPG Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2 IDG

3 Partisipasi Pekerja Perempuan di sektor Non Pertanian

4 Unmeet Need

Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB

6 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro Organisasi

7 Meningkatnya Pendanaan Daerah 1 Rasio Kemandirian Daerah (PAD/APBD) Badan Keuangan Daerah



16


8 Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah 1 Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Jangka Menengah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

9 Terwujudnya Aparatur Pemerintah Yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel

1 Opini BPK Inspektorat

2 Nilai SAKIP Biro Organisasi

10 Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

1 Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan

Dasar

Dinas Sosial

11 Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat

1 Persentase Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan di Kalsel

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2 Angka Kriminalitas

12 Terselenggaranya PON 1 Persentase Terbangunnya Sport Center Dinas Pemuda dan Olahraga

13 Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatifitas, dan Kepedulian

1 Perubahan Perilaku Menuju Positif Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

14 Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama

1 Kondusifitas Kerukunan Beragama Biro Kesehateraan Rakyat

2 Persentase Peningkatan Acara Keagamaan

15 Meningkatnya Ketahanan Budaya, Meningkatnya Kualitas Budaya Masyarakat

1 Persentase Benda, Situs, dan Cagar Budaya yang dilestarikan


2 Persentase Ragam Seni Budaya yang hampir punah yang di aktualisasikan

16 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar

1 Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

17 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian

1 Persentase Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Strategis

18 Terwujudnya Mandiri Pangan 1 Produksi Beras Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

2 Produksi Daging Dinas Perkebunan dan Peternakan

3 Produksi Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan



17


19 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

20 Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Dinas Perindustrian

2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

Dinas Perdagangan

3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa Biro Sarana Prasarana Perekonomian

21 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata Dinas Pariwasata

2 Peningkatan Usaha di Bidang Wisata

22 Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian

1 Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN (Triwulan Rupiah)

Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

23 Menurunnya Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan

1 Indeks Tutupan Lahan Dinas Lingkungan Hidp

2 Indeks Kualitas Udara

3 Indeks Kualitas Air

4 Persentase luas lahan yang terganggu yang telah dilakukan kegiatan reklamasi oleh pemegang IUP dan PKP2B di Kalimantan Selatan

Dinas Energi Sumber Daya Mineral

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Provinsi Kalimantan Selatan dibuat sesuai

ketentuan yang terkandung dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang dalam

penyusunannya berpedoman pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, disamping itu

juga memperhatikan Peraturan Pemerintah

RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2018

merupakan Laporan Kinerja Tahun ketiga

dari RPJMD 2016-2021. Laporan ini

mengungkapkan capaian kinerja sasaran

terhadap target yang ditetapkan pada

setiap misi dalam RPJMD, disertai

penjelasan atas keberhasilan dan atau

kegagalan pencapaian sasaran dan

pembandingan dengan realisasi tahun

sebelumnya, realisasi regional, target

nasional dan target SDGs. Untuk keutuhan

informasi, pada laporan ini juga terlampir

Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan

Pengukuran Kinerja 2018.

Dalam rangka memberikan kesimpulan

pengukuran kinerjanya, Provinsi

Kalimantan Selatan menetapkan

kategorisasi pencapaian kinerja sesuai

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor

12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi

atas Implementasi Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan

capaian rata-rata atas indikator kinerja

menjadi empat kategori sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN



19

Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian

I Lebih dari 90 % Sangat Memuaskan

II Diatas 80 % sampai dengan 90 % Memuaskan

III Diatas 70 % sampai dengan 80 % Sangat Baik

IV Diatas 60 % sampai dengan 70 % Baik

V Diatas 50 % sampai dengan 60 % Cukup

VI Kurang dari 50 % Kurang

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2018

berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :



20

Tabel 1 : Capaian Kinerja Makro Tahun 2018


2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian

1 Peningkatan IPM Indeks 67,63 68,38 69,05 70,13 69,65 99,32 %

2 Angka Pengangguran % 4,92 5,45 4,77 4,7 4,5 104,44 %

3 Pertumbuhan ekonomi % 3,83 4,38 5,29 3,78 5,13 135,71 %

4 Angka Kemiskinan % 4,72 4,52 4,70 4,50 4,65 96,77 %

5 Indeks GINI Indeks 0,359 0,351 0,347 0,307 0,340 90,29 %

6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 57,51 58,06 58,07 60 62,17 103,61 %

7 Tingkat pertumbuhan penduduk % 1,87 1,65 1,59 1,64 1,53 107,19 %


Tabel 2 : Capaian Kinerja Per Misi Tahun 2018

MISI I MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG AGAMIS, SEHAT, CERDAS DAN TERAMPIL

No Sasaran Strategis Kinerja Utama Target Realisasi Persentase

Capaian

1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

1. Indeks Pendidikan (AHLS dan ARLS) 12 10,225 85,00 %

2 APM SMA/Sederajat 62,589 59,49 95,05 %

3 APK SMA/Sederajat 65,42 83,54 127,70 %

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1 Angka kematian ibu 135 108 125 %

2 Angka Kematian Bayi 33 10 330,00 %

3 AKABA 25 11 227,27 %

4 Balita Gizi Buruk 7,29 3 243 %

5 Balita Gizi Kurang 18,25 11,09 164,56 %

6 Angka Harapan Hidup 68,55 68,02 99,23 %

3. Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja 1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja 70,07 70,27 100,29 %



21

4 Meningkatnya Pemahaman Keagamaan 1

Persentase Lulusan SMA/MA yang Beragama Islam Khatam Al-Quran

30 22,86 76,2 %

2 Persentase peningkatan event keagamaan yang dilaksanakan

25 40 160 %

3 Persentase peningkatan pemasukkan zakat infaq sedekah di BAZIZ

20 88,9 444,5 %

4 Persentase peningkatan jamaah perjalanan ibadah 10 3,59 35,9 %

5 Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

1 Partisipasi Perempuan di Pekerjaan Non Pertanian 44,50 66,52 149,48 %

2 Unmeed Need 7,5 12,00 62,50 %

3 Indeks Pembangunan Gender 88,83 88,60 99,74 %

4 Indeks Pemberdayaan Gender 73,14 67,56 92,37 %

Rata-Rata Capaian 150,98 %

MISI II MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK

No Sasaran Strategis Kinerja Utama Target Realisasi Persentase Capaian

1 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 79,50 80,10 100,75 %

2 Meningkatnya Pendanaan Daerah 1 Rasio Kemandirian Daerah (PAD/APBD) 58,33 53,76 92,16 %

3 Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah 1 Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Jangka Menengah

60 104 173,33 %


1 Opini BPK WTP WTP 100 %

2 Nilai SAKIP A (80,26) A (80,15) 100 %




22

MISI III MEMANTAPKAN KONDISI SOSIAL BUDAYA DAERAH YANG BERBASISKAN KEARIFAN LOKAL


1 Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

1 Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar

0,39

(192.395) 3,45 884,6 %

2 Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat


0 0 100 %

2 Angka Kriminalitas 80 N/A N/A

3 Terselenggaranya PON 1 Terbangunnya Sport Center 60 46,19 76,98 %


1 Perubahan Perilaku Menuju Positif Positif Positif 100 %


1 Kondusifitas kerukunan beragama Baik Baik 100 %

2 Persentase peningkatan acara keagamaan 5 5,15 103 %

6 Meningkatnya Ketahanan Budaya, Meningkatnya Kualitas Budaya Masyarakat

1 Persentase Benda, Situs, Dan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

45,00 20,00 44,44 %

2 Persentase Ragam Seni Budaya yang hampir punah yang di aktualisasikan

35 30,00 85,71 %


MISI IV MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MENDUKUNG PERCEPATAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA


1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar

1 Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar 65,58 80,30 122,4 %

2 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian

1 Persentase Fasilitasi Infrastruktur strategis 78,10 56,04 71,8 %




23

MISI V MENGEMBANGKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH YANG BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL, DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN


1 Terwujudnya Mandiri Pangan 1 Produksi Beras 1.365.599 1.485.982 108,8%

2 Produksi Daging 75.129 109.165,79 143,3 %

3 Produksi Ikan 395.000 429.858,93 108,03 %

2 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian

4 2,24 56 %


1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri 4 4,23 105,75 %

2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

8 7,48 93,50 %

3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa 10 6,41 64,10 %

4 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata

7 N/A N/A

2 Persentase Peningkatan Usaha di Bidang Wisata

7 7,01 100,14 %


1 Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN 9,2 11,705 127,22 %

6 Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan 1 Indeks Tutupan Lahan 45 52,13 115,84 %

2 Indeks Kualitas Udara 87 89,02 102,32 %

3 Indeks Kualitas Air 59 52,25 88,55 %

4

Persentase luas lahan yang terganggu yang telah dilakukan kegiatan reklamasi oleh pemegang IUP dan PKP2B dikalimantan Selatan

72

41

64,63

27,10

89,76 %

66,10 %

Capaian Rata-Rata 91,29 %


LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

24

Keberhasilan pencapaian Kinerja utama tahun 2018 diukur melalui 7 (tujuh) indikator

makro yang tertuang dalam sasaran “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”, dengan

rincian target dan realisasi indikator makro sebagaimana pada tabel 4 serta

perbandingannya pada tabel 5.

Tabel 4 : Capaian Kinerja Makro 2018



1 Peningkatan IPM Indeks 67,63 68,38 69,05 70,13 69,65 99,32 %

2 Angka Pengangguran % 4,92 5,45 4,77 4,7 4,5 104,44 %

3 Pertumbuhan ekonomi % 3,83 4,38 5,29 3,78 5,31 135,71 %

4 Angka Kemiskinan % 4,72 4,52 4,70 4,50 4,65 96,77 %

5 Indeks GINI Indeks 0,359 0,351 0,347 0,307 0,340 90,29 %

6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 57,51 58,06 58,07 60 62,17 103,61%

7 Tingkat pertumbuhan penduduk % 1,87 1,65 1,59 1,64 1,53 107,19%

Rata-rata Capaian 104,82%


Tabel 5 : Capaian Kinerja Makro Terhadap Capaian Regional, Target Nasional dan MDG’s

No Indikator

Perbandingan



Target SDG’s

1 Peningkatan IPM 69,65 69,79 66,26 75,12 69,84 76,3

(2019) 70,81 -

2 Angka Pengangguran 4,5 4,01 4,26 6,60 5,22 5,20-5,50

(2016) 5,34 -

3 Pertumbuhan ekonomi 5,13 5,64 5,07 2,67 6,04 8,00

(2019) 5,17 -

4 Angka Kemiskinan 4,65 5.10 7.37 6.06 6.86 9,00–10,00

(2016) 9,66 0

5 Indeks GINI 0,340 0,344 0,325 0,342 0,304 0,36

(2019) 0,384 -

6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

62,17 68.05 74.157 79.414 79.465 64 - 65

(2019) 66,19 -

7 Tingkat pertumbuhan penduduk

1,53 - - - - 1,19

(per tahun) - -

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

MAKRO

CAPAIAN ATAS KINERJA MAKRO




25

Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 69,65 dari target 70,13, sehingga

persentase capaian IPM pada tahun 2017 sebesar 99,32 %.

Pencapaian indikator Angka Pengangguran Provinsi Kalimantan

Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 4,5 dari target 4,70. Indikator ini merupakan

indikator terbalik/negatif, yang berarti semakin kecil realisasi semakin bagus. Dengan

demikian, apabila dibandingkan dengan antara target dan realisasi, maka persentase

capaian pada indikator Angka Pengangguran yaitu sebesar 104,44 %.

Pencapaian indikator Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan

Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 5,13 dari target 3,78, sehingga persentase capaian

indikator Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2017 sebesar 135,71 %.

Pencapaian indikator Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan

tahun 2018 terealisasi sebesar 4,65 dari target 4,50. Indikator ini merupakan indikator

terbalik/negatif, yang berarti semakin kecil realisasi semakin bagus. Dengan demikian,

apabila dibandingkan dengan antara target dan realisasi, maka persentase capaian pada

indikator Angka Kemiskinan yaitu sebesar 96,67 %.

Pencapaian indikator Indeks GINI Provinsi Kalimantan Selatan tahun

2018 terealisasi sebesar 0,340 dari target 0,307. Indikator ini merupakan indikator

terbalik/negatif, yang berarti semakin kecil realisasi semakin bagus. Dengan demikian,

apabila dibandingkan dengan antara target dan realisasi, maka persentase capaian pada

indikator Indeks GINI yaitu sebesar 90,29 %.

Pencapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 62,17 dari target 60 sehingga

persentase capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 sebesar

103,61 %.




26

Pencapaian indikator Tingkat Pertumbuhan Penduduk Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 1,53 % dari target 1,64 %. Indikator ini

merupakan indikator terbalik/negatif, yang berarti semakin kecil realisasi semakin bagus.

Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan antara target dan realisasi, maka

persentase capaian pada indikator Tingkat Pertumbuhan Penduduk yaitu sebesar

107,19%.

Pembangunan manusia di Kalimantan Selatan pada tahun 2018 terus mengalami

kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kalimantan Selatan. Pada tahun 2018, IPM Kalimantan Selatan telah mencapai 69,65.

Angka ini meningkat sebesar 0,60 poin dibandingkan dengan IPM Kalimantan Selatan

pada tahun 2017 yang sebesar 69,05. Nilai tersebut menyatakan bahwa pembangunan

manusia di Kalimantan Selatan masih berstatus “sedang”, namun sudah hampir mendekati

70 yang berarti akan mencapai status “tinggi”.

Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 – 2018 dapat

dilihat dari grafik berikut ini :

Grafik 1 : Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan

Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi

Peningkatan IPM




27

Tabel 6 : Komponen Indeks Pembangunan Manusia se-Kalimantan

Provinsi AHH

(Tahun) HLS

(Tahun) RLS

(Tahun) Pengeluaran Per

Kapita (Ribu Rupiah) IPM

Kalimantan Selatan 68,02 12,46 7,99 11.600 69,65

Kalimantan Tengah 69,59 12,45 8,29 10.492 69,79

Kalimantan Barat 69,92 12,50 7,05 8.472 66,26

Kalimantan Timur 73,70 13,49 9,36 11.612 75,12

Kalimantan Utara 72,47 12,79 8,62 8.643 69,84

Indonesia 71,06 12,85 8,10 10.664 70,81

Berdasarkan pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa posisi IPM Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2018 berada pada peringkat ke-4 di bawah Kalimantan Timur, Kalimantan

Utara dan Kalimantan Tengah, serta hanya berada di atyhlk’,m m/asdfgghj

as Kalimantan Barat. Sedangkan apabila dibandingkan dengan IPM Indonesia, maka

posisi Kalimantan Selatan masih berada di bawah IPM Indonesia.

Selama beberapa tahun terakhir, seluruh komponen pembentuk IPM Kalimantan

Selatan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 - 2018, bayi yang baru lahir

memiliki peluang untuk hidup hingga 68,02 tahun, meningkat 0,10 tahun dibandingkan

tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun pada tahun 2017 - 2018 memiliki peluang

untuk bersekolah selama 12,46 tahun, meningkat 0,17 tahun dibandingkan tahun

sebelumnya. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kalimantan Selatan 65,89 66,68 67,17 67,63 68,38 69,05 69,65

Kalimantan Tengah 66,38 66,66 67,41 67,77 68,53 69,13 69,79

Kalimantan Barat 62,35 63,41 64,3 64,89 65,59 65,88 66,26

Kalimantan Timur 72,02 72,62 73,21 73,82 74,17 74,59 75,12

Kalimantan Utara 67,99 68,64 68,76 69,2 69,84

Indonesia 67,09 67,7 68,31 68,9 69,55 70,18 70,81

6264666870727476

Ind

eks

Indeks Pembangunan Manusia




28

menempuh pendidikan selama 7,99 tahun. Untuk pengeluaran per kapita disesuaikan

(harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai 11.600 juta rupiah pada tahun 2017 -

2018, meningkat 293 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan komponen pembentuk IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long

and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of

living), merupakan akumulasi dari berbagai program peningkatan kualitas kesehatan,

pendidikan serta perekonomian masyarakat yang terus dicanangkan oleh Pemerintah

Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2017 - 2018. Berdasarkan peningkatan

nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan yang terus menerus mengalami peningkatan

menggambarkan bagaimana keberhasilan yang diraih dalam meningkatkan pembangunan

manusia oleh Pemerintah.

Pada bulan Agustus 2018, jumlah angkatan kerja mencapai 2,11 juta orang. Jumlah ini

mengalami kenaikan sebesar 2,06 persen atau terjadi penambahan sebesar 42,8 ribu

orang dibanding keadaan Agustus 2017. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2018

adalah sebesar 2,02 juta orang. Jumlah ini mengalami penambahan sebesar 46,5 ribu

orang atau meningkat sebesar 2,35 persen dibandingkan keadaan Agustus 2017. Pada

periode Agustus 2018 jumlah pengangguran menjadi 95.278 orang. Ada pengurangan

jumlah pengangguran sebesar 3.678 orang (minus 3,72 persen). Jumlah yang bekerja dan

jumlah pengangguran berpengaruh terhadap angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK). Pada kondisi Agustus 2018, TPAK mengalami kenaikan sebesar 0,21 poin

menjadi 70,27 persen pada Agustus 2018 dibanding Agustus 2017 sebesar 70,06 persen.

Angka pengangguran dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu

perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap penduduk angkatan kerja. TPT

Kalimantan Selatan keadaan Agustus 2018 adalah 4,50 persen. Indikator ini mengalami

penurunan sebesar 0,27 poin dibandingkan keadaan Agustus 2017 sebesar 4,77 persen.

Angka Pengangguran




29

Perkembangan Indikator Angka Pengangguran Kalimantan Selatan Tahun 2012 - 2018

dapat dilihat dari grafik berikut ini :

Grafik 2 : Angka Pengangguran Kalimantan

Angka Pengangguran Kalimantan Selatan apabila dibandingkan dengan Provinsi

Kalimantan lainnya merupakan tertinggi ke-3 setelah Provinsi Kalimantan Timur dan

Kalimantan Utara, dan masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan

Tengah. Apabila dibandingkan dengan Angka Pengangguran Indonesia, Kalimantan

Selatan masih berada pada posisi yang lebih rendah.

Selama beberapa tahun pengangguran di Kalimantan Selatan turun naik lumayan

ekstrim, dimana pada tahun 2016 terjadi lonjakan pengangguran sampai pada angka 5,45

%. Meskipun demikian dengan berbagai usaha yang telah dikerahkan, lonjakan tersebut

dapat ditekan sampai dengan saat ini, meskipun belum bisa mencapai angka

pengangguran terendah yang pernah dicapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 3,8%.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018




Kalimantan Timur 7,38 7,5 7,95 6,91 6,6


Indonesia 6,14 6,25 5,94 6,18 5,61 5,50 5,34

2

3

4

5

6

7

8

Pe

rse

nta

se

Angka Pengangguran




30

Perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2018 secara kumulatif tumbuh sebesar

5,13% (c-to-c), mengalami perlambatan apabila dibandingkan pertumbuhan pada tahun

2017 sebesar 5,29 %.

Perkembangan indikator Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2018


Grafik 3 : Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan

Pada tingkat regional tahun 2018, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan

berada di posisi ke-3 di bawah Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah, serta lebih tinggi

daripada Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Secara trend, pertumbuhan ekonomi

Kalimantan Selatan di tahun 2018 masih terus naik, dan hanya mengalami sedikit

perlambatan dibanding tahun 2017 dan sedikit kurang dibandingkan pertumbuhan ekonomi

nasional.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kalimantan Selatan 6,12 5,73 5,18 4,85 3,84 4,38 5,29 5,13

Kalimantan Tengah 6,74 6,69 7,37 6,21 7,01 6,36 6,74 5,64

Kalimantan Barat 5,9 5,8 6,08 5,02 4,81 5,22 5,80 5,07

Kalimantan Timur 2,02 -0,85 -0,38 3,13 2,67

Kalimantan Utara 2,02 -0,85 3,75 6,59 6,04

Indonesia 6,5 6,23 5,78 5,04 4,79 5,02 5,01 5,17

-1

0

12

3

4

5

6

7

8

Pe

rse

nta

se

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi




31

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 pada bulan September

mencapai yaitu 4,65%, menurun apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Tahun

2017 sebesar 4,70 %. Akan tetapi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan angka

kemiskinan secara nasional tahun 2018 sebesar 9,66 %.

Selama satu dekade 2008-2018, jumlah dan persentase penduduk miskin di

Kalimantan Selatan cenderung menurun. Pada tahun 2008, persentase penduduk miskin

di Kalimantan Selatan tercatat 5,12 %, sebelas tahun kemudian pada September 2018

berkurang sangat signifikan menjadi 4,65 %. Tingkat kemiskinan mengalami kenaikan

sebesar 0,11 % dibandingkan keadaan Maret 2018 yang mencapai 4,54 %. Tingkat

kemiskinan di daerah perkotaan keadaan September 2018 sebesar 3,60 %, mengalami

sedikit kenaikan sebesar 0,06 % dibandingkan dengan Maret 2018 yang sebesar 3,54 %.

Demikian pula dengan di perdesaan, tingkat kemiskinan keadaan September 2018

sebesar 5,56 %, mengalami kenaikan sebesar 0,16 % dibandingkan Maret 2018 sebesar

5,40 %.

Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan keadaan September

2018 sebanyak 195,01 ribu orang, sedangkan jumlah penduduk miskin di Kalimantan

Selatan pada Maret 2018 sebanyak 189,03 ribu orang. Selama satu semester, jumlah

penduduk miskin di Kalimantan Selatan bertambah sebanyak 5,98 ribu orang.

Provinsi Kalsel secara bertahap terus mengalami kemajuan dalam pemberantasan

kemiskinan. Hal ini sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

yang tidak ingin secara instan melakukan penurunan angka kemiskinan, karena

dikhawatirkan nantinya ada masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Selatan yang

termarginalkan atau terpinggirkan. Adapun strategi penurunan jumlah penduduk miskin

melalui program pengentasan kemiskinan daerah yang telah disusun dan dijalankan oleh

sebagian pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimatan Selatan.

Perbandingan Indikator Angka Kemiskinan Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2017


Grafik 4 : Angka Kemiskinan Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2018

Angka Kemiskinan




32

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa Provinsi Kalimantan Selatan merupakan

provinsi dengan Tingkat Kemiskinan terendah di antara seluruh Provinsi di Kalimantan

dan terendah ketiga dari seluruh Provinsi di Indonesia setelah DKI Jakarta (3,55) dan

Bali (3,91). Sejak tahun 2011 sampai sekarang, Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan

Selatan cenderung terus mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan bahwa program

pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan berhasil

dengan baik.

Indeks GINI/GINI Ratio merupakan salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran

penduduk. Indeks GINI disajikan dengan kisaran 0 – 1, dengan arti semakin mendekati 1

ketimpangan semakin tinggi. Indeks GINI Kalimantan Selatan pada September 2018

berdasarkan data BPS Pusat mencapai 0,340, menurun sebesar 0,07 dibandingkan

September 2017 sebesar 0,347. Hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran di

Kalimantan Selatan pada tahun 2018 terus menurun dibanding tahun 2017. Indeks GINI

Kalimantan Selatan tahun 2018 masih jauh dibawah Indek GINI Nasional yaitu 0,384.

Perkembangan Indikator Indeks GINI Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2018 dapat

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



Kalimantan Barat 8,48 7,97 8,74 8,07 8,44 8 7,06 7,37

Kalimantan Timur 6,63 6,38 6,38 6,31 6,1 6 6,08 6,06

Kalimantan Utara 6,63 6,38 6,38 6,31 6,32 6,99 6,96 6,86

Indonesia 12,36 11,66 11,46 10,96 11,13 10,7 10,12 9,66

456789

10111213

Pe

rse

nta

se

Angka Kemiskinan

Indeks GINI




33

dilihat dari grafik berikut ini :

Grafik 5 : Indeks GINI Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2018

Perbandingan Indeks GINI di Kalimantan yang disajikan pada grafik di atas

memperlihatkan bahwa posisi Kalimantan Selatan yang sebelumnya merupakan Provinsi

dengan Indeks Gini tertinggi sekarang berada pada urutan ketiga di antara provinsi

lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa usaha Provinsi Kalimantan Selatan dalam

menurunkan ketimpangan pengeluran penduduk terus mengalami perbaikan, ditunjukkan

dengan adanya trend penurunan Indeks GINI selama beberapa tahun dan masih berada di

bawah Indeks GINI Indonesia.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan masih berada di tataran

kategori kurang. Dari perhitungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kalsel

IKLH Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 baru mencapai 62,17. Namun jika

dibandingkan dengan IKLH tahun 2017 jauh meningkat sebesar 2,15 Point dimana pada

tahun 2017 IKLH Kalimantan Selatan hanya 60,02. Dalam perspektif IKLH, angka indeks

ini bukan semata-mata peringkat, namun lebih kepada suatu dorongan upaya perbaikan

kualitas lingkungan hidup. Dalam konteks ini para pihak di tingkat provinsi terutama

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018




Kalimantan Timur 0,38 0,36 0,371 0,35 0,315 0,328 0,333 0,342

Kalimantan Utara 0,38 0,36 0,371 0,35 0,282 0,305 0,313 0,304

Indonesia 0,41 0,41 0,413 0,41 0,402 0,394 0,391 0,384

0,27

0,29

0,31

0,33

0,35

0,37

0,39

0,41

0,43

Ind

eks

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup




34

pemerintah provinsi dapat menjadikan IKLH sebagai titik referensi untuk menuju angka

ideal, yaitu 100. Semakin jauh dengan angka 100, mengindikasikan harus semakin besar

upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan.

Provinsi Kalimantan Selatan masih menjadi Provinsi dengan nilai IKLH terendah di

antara Provinsi di pulau Kalimantan. Dengan nilai 62,17, Kalimantan Selatan berada di

urutan terbawah, dan Provinsi Kalimantan Utara menjadi Provinsi dengan nilai IKLH paling

tinggi, disusul dengan Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan

Barat. Kemudian apabila dibandingkan dengan IKLH Indonesia yang mendapatkan nilai

66,19, maka Kalimantan Selatan masih berada di bawah rata-rata realisasi nasional.

Dengan melakukan komparasi terhadap angka indeks nasional, dapat menjadi acuan,

apabila angka indeks provinsi berada dibawahnya (lebih kecil) artinya ada dalam kategori

upaya yang harus terakselerasi sedangkan apabila diatasnya (lebih besar) artinya ada

dalam kategori pemeliharaan.

Perkembangan Nilai IKLH Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada grafik berikut

ini :

Grafik 6: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan Tahun 2012 - 2018

Dari grafik terlihat bahwa nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan

berada pada peringkat paling rendah dibandingkan dengan IKLH Provinsi lainnya. Bahkan

sejak beberapa tahun ke belakang, IKLH Provinsi Kalimantan Selatan tetap berada di

tingkat paling rendah. Meskipun demikian, nilai IKLH sejak 2 tahun yang lalu terus

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018





Kalimantan Utara 79,465

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

Ind

kes





35

meningkat dengan cukup signifikan, sebagai gambaran bahwa usaha dalam meningkatkan

kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Selatan terus dilaksanakan dan cukup berhasil.

Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan pada tahun 2018 mencapai 1,53

%, berhasil menekan pertumbuhan penduduk sebanyak 0,06 % dari capaian pada tahun

2017 yang berada pada 1,59 %.

Perkembangan Indikator Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun

2011 - 2018 dapat dilihat dari grafik berikut ini :

Grafik 7: Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2018

Trend pertumbuhan penduduk selama beberapa tahun terus menurun, sehingga dapat

dikatakan bahwa Program Pemerintah untuk menekan ledakan penduduk cukup sukses.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan selalu meningkat setiap

tahunnya. Sejak tahun 2011 sampai tahun 2018 sudah terjadi peningkatan sebesar 4,45

poin dari 65,20 (2011) menjadi 69,65 (2018). Peningkatan nilai IPM ini menunjukkan

bahwa kualitas manusia Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkat dalam hal

pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tingkat Pertumbuhan Penduduk 1,89 2,57 1,84 1,77 1,71 1,65 1,59 1,53

0

1

2

3

Pe

rse

nta

se

Tingkat Pertumbuhan Penduduk


Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Peningkatan IPM




36

Peningkatan nilai IPM dari tahun ke tahun merupakan hasil akumulasi dari pencapaian

seluruh program dan kegiatan pada semua sektor. Seluruh program dan kegiatan yang

dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahun memiliki kontribusi

kepada peningkatan nilai IPM, baik secara langsung maupun tidak langsung, namun dapat

dikatakan bahwa dengan meningkatnya nilai IPM, maka seluruh program dan kegiatan

yang dilaksanakan bermanfaat secara luas kepada seluruh masyarakat Kalimantan

Selatan.

Angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan ditahun 2018 kembali berhasil

ditekan menjadi 4,5 persen jika dibandingkan pada tahun 2017 dan terus mengalami trend

penurunan yang baik. Adanya penurunan harga batubara dunia menyebabkan banyak

perusahaan batubara di Kalimantan Selatan mengalami kerugian besar menyebabkan

terjadinya peningkatan angka pengangguran secara besar-besaran sejak tahun 2014.

Namun hal tersebut segera diatasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan

mengalihkan program prioritas pada sektor-sektor lain dan mengusahakan peningakatan

lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2018,

sektor perdagangan dan sektor jasa kemasyarakatan merupakan lapangan usaha

terbanyak kedua dan ketiga yang mampu menyerap tenaga kerja setelah sektor pertanian.

Kedua sektor ini masing-masing menyerap tenaga kerja sebesar 25,65 persen dan 15,27

persen, sedangkan sektor pertanian menyerap sebesar 33,79% dari jumlah seluruh

penduduk yang bekerja.

Meskipun angkatan kerja di Kalimantan Selatan selalu bertambah banyak setiap

tahunnya, dengan berbagai upaya dalam mendorong terciptanya berbagai lapangan usaha

bagi angkatan kerja baru, jumlah pengangguran terus dapat ditekan meskipun angkatan

kerja juga terus ikut meningkat setiap tahunnya. Hal ini menandakan penyerapan angkatan

kerja mengalami trend yang lebih cepat dibandingkan bertambahnya angkatan kerja setiap

tahun.

Angka Pengangguran




37

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalami pembalikan arah,

dari sebelumnya mengalami penurunan selama 4 tahun sejak tahun 2011-2015, berbalik

arah mengalami peningkatan pada periode 2015-2017, namun pada tahun 2018 kembali

mengalami perlambatan. Selama 2 tahun terakhir, sektor pertambangan mengalami

peningkatan kembali dengan membaiknya harga batubara dunia dan harga komoditas

lainnya. Percepatan pertumbuhan perekonomian tahun 2017 dan 2018 disumbang oleh

sektor pertambangan, bahkan terus meningkat. Namun pada tahun 2018 terjadi

perlambatan pada sektor Pertanian, Perdagangan dan Sektor Lainnya yang menyebabkan

adanya perlambatan pertumbuhan perekonomian.

Sedangkan PDRB yang dicapai selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 6 : PDRB Kalimantan Selatan Per Triwulan atas dasar Harga Berlaku

(Milyar Rupiah)

PDRB 2016 2017 2018

Triwulan I 33.796,04 36.610,95 39 675,66

Triwulan II 36.580,15 39.817,89 42 748,93

Triwulan III 38.225,86 42.063,57 45 671,30

Triwulan IV 37.723,56 41.101,44 43 839,86

Total 146.325,62 159.593,85 171 935,75

Selain membaiknya harga batubara, cara Provinsi Kalimantan Selatan dalam

mengatasi permasalahan batubara di tahun2 sebelumnya adalah dengan meningkatkan

produksi berbagai produk ekspor lainnya, sehingga dapat meredam kerugian yang muncul

akibat turunnya harga batubara. Sehingga ketika mulai pulihnya harga batubara dunia juga

mulai meningkatkan kembali pendapatan dari ekspor batubara tersebut.

Pertumbuhan perekonomian tahun 2018 sebesar 5,13% ditunjang oleh semua

kategori. Kategori yang tumbuh paling tinggi adalah kategori jasa perusahaan (7,67%);

pengadaan listrik dan gas (7,58%), serta perdagangan besar dan eceran reparasi mobil

dan sepeda motor (7,48%). Pertumbuhan kumulatif tahun 2018 yang sebesar 5,13 persen

antara lain disumbang oleh kategori pertambangan dan penggalian sebesar 1,09 persen;

kategori perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,66

Pertumbuhan Ekonomi




38

persen; serta kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,56 persen. Secara

total, ketiga kategori ini menyumbang 2,31 persen, sedangkan 14 kategori lainnya

memberikan sumbangan sebesar 2,82 persen pada pertumbuhan tahun 2018.

Kondisi kemiskinan di Kalimantan Selatan terus menurun yang menunjukkan bahwa

program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah provinsi berhasil

menekan kemiskinan di Kalimantan Selatan. Pada akhir tahun 2018, level penduduk

miskin berada pada 4,65 %. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada

September 2018 tercatat 195,01 ribu orang, meningkat sebesar 5,98 ribu orang jika

dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2018 yang berjumlah 189,03 ribu

orang. Namun laju penambahan jumlah penduduk miskin masih dibawah laju pertumbuhan

total penduduk Kalimantan Selatan.

Proses pengentasan kemiskinan memang tidak dilakukan secara cepat untuk

menghindari marginalisasi masyarakat miskin yang tersisa, sehingga pengentasan

kemiskinan dilakukan bertahap. Dengan langkah pengentasan kemiskinan bertahap

diharapkan penduduk miskin yang ada dapat saling membantu agar bersama-sama

menembus garis kemiskinan.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya terbatas pada data jumlah dan

persentase penduduk miskin. Indikator kemiskinan lainya yang menjadi acuan adalah

indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah jarak

antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan

indeks keparahan kemiskinan menunjukan persebaran (kesenjangan) pengeluaran antar

penduduk miskin. Kedua indikator ini dapat menjadi panduan dalam penyusunan program

pemerintah dibidang pengentasan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan pada September

tahun 2018 sebesar 0,753, mengalami kenaikan sebesar 0,066 poin dari bulan Maret

2018 dan naik sebesar 0,013 dari kondisi September 2017. Peningkatan nilai indeks ini

mengindikasikan bahwa secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung

menjauhi garis kemiskinan.

Angka Kemiskinan




39

Untuk Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan pada September 2018 sebesar 0,184,

naik 0,02 dari bulan Maret 2018 dan naik sebesar 0,017 dari September 2018. Hal ini

mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin meningkat. Untuk

Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di

Provinsi Kalimantan dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 5 : Indeks Kedalaman Kemiskinan Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2018

Provinsi Kalimantan Selatan hampir selalu menjadi Provinsi dengan Indeks Kedalaman

Kemiskinan terendah dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Hal ini menunjukkan adanya

bahwa kemiskinan di Kalimantan Selatan tergolong cukup rendah dibandingkan dengan

Provinsi lainnya.

Grafik 5 : Indeks Keparahan Kemiskinan Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2018

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018






Indonesia 1,9 1,89 1,75 1,84 1,74 1,79 1,63

00,20,40,60,8

11,21,41,61,8

2

Pe

rse

nta

se

Indeks Kedalaman Kemiskinan




40

Begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, Kalimantan Selatan hampir selalu

berada pada level terendah, yang berbanding lurus dengan Angka Kemiskinan yang selalu

terendah dibandingkan dengan Provinsi lainnya.

Target Indeks GINI sebagai salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran penduduk

ternyata belum berhasil dicapai Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018. Hal ini

disebabkan jauhnya level pendapatan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin

yang menyebabkan ketimpangan terus terjadi. Indeks GINI sangat berhubungan dengan

program pengentasan kemiskinan, karena pada akhirnya akan menurunkan ketimpangan

yang terjadi.

Namun demikian Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun sejak tahun 2016 belum

berhasil mencapai target penurunan Indeks GINI tahunan, bahkan justru meningkat

dibanding tahun 2015, dimana dari tahun 2016 - 2018 belum berhasil mencapai penurunan

Indeks GINI yang dicapai di tahun 2015 tersebut. Namun secara rata-rata, Indeks GINI

Provinsi Kalimantan Selatan masih terus turun dibandingkan beberapa tahun ke belakang,

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018






Indonesia 0,53 0,48 0,48 0,44 0,51 0,44 0,46 0,41

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Pe

rse

nta

se

Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks GINI




41

sehingga dapat disimpulkan untuk Indikator Indeks GINI Provinsi Kalimantan Selatan terus

mengalami tren penurunan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan memang masih

tergolong rendah, masih dibawah IKLH Regional Kalimantan Selatan dan Nasional, hal ini

terutama disebabkan karena masih banyaknya terjadi pencemaran lingkungan di

Kalimantan Selatan terutama kualitas air dan tutupan hutan/lahan. Lingkungan sebagai

salah satu isu strategis yang harus dihadapi Kalimantan Selatan memang suatu hal yang

sangat sulit diatasi, karena melibatkan banyak pihak dan perlu waktu yang cukup lama.

Namun dalam mendukung program Pembangunan Berkelanjutan (sustainable

development) maka isu lingkungan dan pembangunan harus berjalan selaras dan saling

berkesinambungan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai pengukuran dalam masalah kualitas

lingkungan memang tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Oleh karena itu, meskipun

status Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan masih berada di

tataran “Kurang”, namun pada kenyataannya peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup masih sesuai dengan target.

Peningkatan IKLH Provinsi Kalimantan Selatan, pada Tahun 2018 salah satunya

melalui program gerakan revolusi hijau yang dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan

Selatan dan telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Gerakan Revolusi Hijau, dengan mengakselerasi kegiatan penanaman untuk

melakukan rehabilitasi baik didalam Kawasan hutan maupun diluar Kawasan hutan

yang bertujuan untuk mengurangi laju kerusakan hutan untuk perbaikan kualitas

lingkungan hidup di Kalimantan Selatan. Melalui gerakan tersebut Gubernur Kalimantan

Selatan mengajak Bupati/Wali kota se Kalimantan Selatan dalam rangka

mensukseskan Program Revolusi Hijau, menanam untuk anak cucu. Program revolusi

Hijau adalah gerakan mengubah perilaku masyarakat Kalsel secara cepat dan tepat untuk

peduli pada kualitas lingkungan hidup melalui kegiatan penanaman, dengan pendekatan

menyeluruh yang melibatkan seluruh stakeholder, selain itu, revolusi hijau juga berguna

mengurangi luas lahan kritis di Kalimantan Selatan, menurut Keputusan Menteri





42

Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.036/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018

tanggal 5 Juli 2018 tentang luas Lahan Kritis Nasional per Provinsi, luas lahan kritis

Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 511.594 Ha, ditahun 2018 telah turun seluas

129.115 Ha. Guna meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup di Kalsel beragam

upaya ditempuh yaitu dengan meningkatkan intensitas penanaman pohon, dengan luasan

dan cakupan lahan yang akan ditanami, serta mendorong aksi penanaman oleh

Pemegang izin (corporate) terdiri dari IPPKH, IUPHHK-HTIHA. Izin Industri Primer, Instansi

pemerintah (SKPD, UPT Kementerian), aparatur sipil negara yang naik pangkat lpromosi /

Diklat, masyarakat yang menikah, siswa/siswi dengan program 1 anak 1 pohon,

penghijauan (di luar kawasan hutan) serta penanaman kanan-kiri jalan dan kawasan

perkantoran.

Tingkat Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami

penurunan positif secara konsisten sejak beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2015-2018

Tingkat Pertumbuhan Penduduk mengalami penurunan positif rata rata sebesar 0,11 %,

penurunan positif ini dikarenakan adanya Peran serta Bina Keluarga Balita (BKB Aktif) dan

Sub Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) pada Kabupaten Kota sangat

berpengaruh pada program keluarga berencana yang dicanangkan oleh Pemerintah

Provinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan akhir indikator ini bukanlah terus menekan pertumbuhan penduduk sampai

Zero Growth, namun mengontrol agar tidak terjadi ledakan penduduk serta pertumbuhan

penduduk tetap berada pada area “normal”, sehingga pencapaian ini merupakan sebuah

keberhasilan dalam mengontrol pertumbuhan penduduk.

Selain itu indikator ini juga ikut memiliki andil dalam program nasional dan global untuk

menekan pertumbuhan penduduk Indonesia dan dunia agar tidak terus terjadi ledakan

penduduk. Sehingga dapat disimpulkan keberhasilan pengendalian pertumbuhan

penduduk di Kalimantan Selatan selain berhasil mencapai target, juga berkontribusi, baik

langsung maupun tidak langsung, pada program pengendalian penduduk nasional dan

global.





43

Dalam misi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatanmenetapkan tujuan untuk

“Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia”. Dalam mengukur keberhasilan

tujuan tersebut, ditetapkan indikator Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) yang meliputi aspek pendidikan, aspek kesehatan dan aspek ekonomi

masyarakat (daya beli). Target keberhasilan atas tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 7 : Target Kinerja Tujuan Pada Tahun 2021

No. Tujuan Pembangunan Indikator Tujuan Satuan Target 2021

1 Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 71,80

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, maka di tetapkan lima sasaran, yaitu sasaran

pertama adalah “Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat”; sasaran kedua

adalah “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”; sasaran ketiga adalah

“Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja”; sasaran keempat adalah

“Meningkatnya pemahaman keagamaan”;dan sasaran kelima adalah “Meningkatnya

Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender”.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2018 atas sasaran ” Meningkatnya kualitas

pendidikan masyarakat” diukur melalui 3 indikator dengan target, realisasi dan

capaiannya sebagai berikut :

Tabel 8: Capaian Kinerja Terhadap Target 2018

No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018


1 Indeks Pendidikan (AHLS dan ARLS)

Indeks - 10.09 10,23 12 10,225 85,00 %

2 APM SMA/Sederajat % 70,79 51,71 55,72 62,589 59,49 95,05 %

3 APK SMA/Sederajat % 78,82 69,10 74,51 65,42 83,54 127,70 %


MISI I

MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG AGAMIS, SEHAT, CERDAS DAN TERAMPIL

1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat




44

Tabel 9: Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional

No Indikator

Perbandingan



Target SDG’s

1 Indeks Pendidikan (AHLS dan ARLS) 10,225 10,37 9,775 11,425 10,705

96,10

(2019) 10,475 -

2 APM SMA/Sederajat 59,49 56,66 57,66 64,48 59,63 8,80

(2019) - -

3 APK SMA/Sederajat 83,54 80,67 81,87 90,05 85,32 94,80

(2019) - 100

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian indikator Indeks Pendidikan (AHLS dan ARLS) Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 10,225 % dari target 12%

sehingga persentase capaian Indeks Pendidikan pada tahun 2018 sebesar

85,00 %.

Pencapaian indikator APM SMA/Sederajat Provinsi Kalimantan Selatan

tahun 2018 terealisasi sebesar 59,49% dari target 62,589%, sehingga

persentase capaian APM SMA/Sederajat pada tahun 2017 sebesar 95,05%.

Pencapaian indikator APK SMA/Sederajat Provinsi Kalimantan Selatan

tahun 2018 terealisasi sebesar 83,54 % dari target 65,42%, sehingga

persentase capaian APK SMA/Sederajat pada tahun 2017 sebesar 127,70%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Indeks Pendidikan (AHLS dan ARLS)

Grafik 1 : Indeks Pendidikan




45

Indeks Pendidikan Kalimantan Selatan meningkat sebesar 0,135 poin

jika dibandingkan dengan tahun 2017. Selain itu Indeks Pendidikan

Kalimantan Selatan masih berada pada posisi keempat di antara Provinsi

Kalimantan lainnya, berada di bawah Kalimantan Timur (11,425),

Kalimantan Utara (10,705), dan Kalimantan Tengah (10,37), serta masih

berada di atas Kalimantan Barat (10,225).

b. APM SMA/Sederajat

Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah

penduduk usia 16 sampai 18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan

SMA/Sederajat. Capaian Tahun 2018 meningkat sebesar 3,37%

dibandingkan dengan capaian tahun 2017, meningkat dari 55,72% menjadi

59,49%. Sedangkan pada tingkat regional, nilai APM SMA/Sederajat

Kalimantan Selatan menempati peringkat ketiga di bawah Provinsi

Kalimantan Timur (64,48) dan Kalimantan Utara (59,63), serta masih

berada di atas Kalimantan Barat (57,66) dan Kalimantan Tengah (56,66)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018






Indonesia 9,375 9,48 9,635 9,855 10,06 10,195 10,335 10,475

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

Ind

eks

Indeks Pendidikan




46

c. APK SMA/Sederajat

Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk

yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/Sederajat. Capaian Tahun

2018 meningkat sebesar 9,03% dibandingkan dengan capaian tahun 2017,

meningkat dari 74,51% menjadi 83,54%. Sedangkan pada tingkat regional,

nilai APK SMA/Sederajat Kalimantan Selatan menempati peringkat ketiga

di bawah Provinsi Kalimantan Timur (90,05) dan Kalimantan Utara (85,32),

serta masih berada di atas Kalimantan Barat (81,87) dan Kalimantan

Tengah (80,67).

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Indeks Pendidikan (AHLS dan ARLS)

Untuk Indikator Indeks Pendidikan mengalami penurunan sebesar

0,01 point jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 10,23

sedangkan ditahun 2018 menjadi 10,225, hal ini terjadi tidak lepas dari

penurunan serta peningkatan parameter Indeks Pendidikan yaitu Angka

Rata Rata Lama Sekolah (ARLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah

(AHLS), untuk ARLS pada tahun 2018 mencapai 7,99 naik 0,02 dari tahun

2017, sedangkan untuk AHLS ditahun 2018 sebesar 12,46 sedikit menurut

sebanyak 0,02 jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu 12,48.

b. APM SMA/Sederajat

APM SM Sederjat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 mengalami

peningkatan sebesar 3,77 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 ,

sejak tahun 2016 hingga 2018 indikator ini terus menunjukan peningkatan,

hal ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan

anaknya ke jenjang SM juga meningkat, disamping itu juga karena

dukungan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang

terus dibenahi oleh Pemerintah Kalimantan Selatan dalam peningkatan

akses Pendidikan.

c. APK SMA/Sederajat

Indikator ini setelah jauh menurun 9,72 poin jika dibandingkan dengan

tahun 2015 yang berada pada angka 78,82 menjadi 69,10 di tahun 2016,




47

selanjutnya ditahun 2016 hingga 2018 indikator ini trend nya mengalami

peningkatan positif. Rata rata peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun

2018 adalah sebesar 7,22 poin. hal ini menunjukan bahwa kesadaran

masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang SM juga meningkat,

disamping itu juga karena dukungan program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pendidikan yang terus dibenahi oleh Pemerintah Kalimantan

Selatan dalam peningkatan akses Pendidikan.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam pencapaian kelima indikator kinerja sasaran di atas, secara umum

tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama

tahun 2018 yaitu :

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, dengan

kegiatan;

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidian khusus;

2. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan khusus;

3. Peningkatan sarana dan sarana pendidikan SMA (DAK);

4. Pembangunan infrastruktur SMA;

5. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMA;

6. Rehabilitasi ruang kelas SMA;

7. Pembangunan infrastruktur SMK;

8. Rehabilitasi ruang kelas SMK

9. Bantuan peralatan belajar sekolah bagi siswa tidak mampu SMK;

10. Pengadaan mebeulair SMKD;

11. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMK; dan

12. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMK (DAK).

b. Program perluasan penyelenggaraan pendidikan, dengan kegiatan :

1. Beasiswa siswa miskin SMA;

2. BOSDA SMA;

3. BOSDA SMK;

4. Bantuan operasional sekolah (BOS);

5. Beasiswa berprestasi SMK; dan

6. Beasiswa berprestasi SMA.

c. Program program peningkatan kualitas sekolah, dengan kegiatan:

1. Bantuan operasional pendidikan (BOP) Diksus.




48

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Derajat Kesehatan

Masyarakat” diukur melalui 6 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya

sebagaimana pada tabel 10 sebagai berikut :

Tabel 10 :Capaian Kinerja Terhadap Target Tahun 2018



1 Angka kematian ibu Angka 188 127 104 135 108 125 %

2 Angka Kematian Bayi Angka 12 11 10 33 10 330,00 %

3 AKABA Angka 35 12 10 25 11 227,27 %

4 Balita Gizi Buruk % 8,20 4,10 2,9 7,29 3 243 %

5 Balita Gizi Kurang % 19,20 17,70 21 18,25 11,09 164,56 %

6 Angka Harapan Hidup Angka 67,87 67,80 68,02 68,55 68,02 99,23 %


Tabel 11 :Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional

No Indikator

Perbandingan



Target SDG’s

1 Angka kematian ibu 108 81 113 117 164 306

(2019) 305 102

2 Angka Kematian Bayi 10 53 8 21 20 24

(2019) 22,23 23

3 AKABA 11 - 9 31 15 - 26,29 32

4 Balita Gizi Buruk 3 - - - - - -

5 Balita Gizi Kurang 11,09 - - - - 17,00

(2019)

-

6 Angka Harapan Hidup 68,02 69,59 69,92 73,70 72,47 71,06


Pencapaian indikator Angka Kematian Ibu Provinsi Kalimantan Selatan

tahun 2018 terealisasi sebesar 108 dari target 135, sehingga persentase

capaian Angka Kematian Ibu pada tahun 2018 sebesar 125 %.

Pencapaian indikator Angka Kematian Bayi Provinsi Kalimantan Selatan

tahun 2018 terealisasi sebesar 10 dari target 33, sehingga persentase capaian

Angka Kematian Bayi pada tahun 2018 sebesar 330,00 %.

1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat




49

Pencapaian indikator Angka Kematian BALITA Provinsi Kalimantan

Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 11 dari target 25, sehingga persentase

capaian Angka Kematian BALITA pada tahun 2018 sebesar 227,27 %.

Pencapaian indikator Balita Gizi Buruk Provinsi Kalimantan Selatan tahun

2018 terealisasi sebesar 3 % dari target 7,29 %, sehingga persentase capaian

Balita Gizi Buruk pada tahun 2018 sebesar 243 %.

Pencapaian indikator Balita Gizi Kurang (PSG) Provinsi Kalimantan

Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 11,09 % dari target 18,25 %, sehingga

persentase capaian Balita Gizi Buruk pada tahun 2018 sebesar 164,56 %.

Pencapaian indikator Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Kalimantan

Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 68,02 dari target sebesar 68,55,

sehingga persentase capaian Angka Harapan Hidup pada tahun 2018 sebesar

99,23 %.


a. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2018 terjadi peningkatan secara

negatif sebesar 4 poin menjadi 108 per 100.000 kelahiran hidup,

dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 103,9 per 100.000

kelahiran hidup. Selama beberapa tahun ke belakang trend AKI yang

dicapai oleh Provinsi Kalimantan Selatan mengalami naik turun, dengan

AKI tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 128 per 100.000 kelahiran

hidup.

b. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2018 masih dapat

mempertahankan di 10 per 1.000 kelahiran hidup, dibandingkan realisasi

tahun 2017 sebesar 10 per 1.000 kelahiran hidup. Trend capaian AKB

Provinsi Kalimantan Selatan juga mengalami naik turun selama beberapa

tahun, dengan capaian AKB tertinggi pada tahun 2015 sebesar 43 per

1.000 kelahiran hidup, dan terendah pada tahun 2017 dan 2018 sebesar

10 per 1.000 kelahiran hidup.




50

c. Angka Kematian BALITA (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) tahun 2018 mengalami kenaikan

sebesar 10 poin menjadi 11 per 1.000 kelahiran hidup, dibandingkan

realisasi tahun 2017 sebesar 1 per 1.000 kelahiran hidup. Trend capaian

AKB Provinsi Kalimantan Selatan paling tinggi pada tahuun 2018 di sekitar

angka 11 per 1.000 kelahiran hidup.

d. Balita Gizi Buruk

Untuk Balita Gizi Buruk ditahun 2018 mengalami peningkatan secara

negatif sebesar 0,01 % menjadi 3 %, dibandingkan realisasi tahun 2017

sebesar 2,9%. Trend

e. Balita Gizi Kurang

Untuk Balita Gizi Kurang ditahun 2018 mengalami penurunan secara

positif sebesar 9,91 % menjadi 11,09 %, dibandingkan realisasi tahun 2017

sebesar 21 %.

f. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup di tahun 2018 masih dapat dipertahankan

dengan tahun 2017 sebesar 68,02.




51

Grafik 1 : Angka Harapan Hidup

Pada tingkat Regional, AHH Provinsi Kalimantan Selatan masih

menempati urutan terendah dibandingkan Provinsi Kalimantan lainnya.

kondisi ini masih bertahan sejak tahun 2011 silam.


a. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 mampu

ditekan di angka 113 dengan jumlah kasus kematian ibu yang terjadi

sebanyak 79 kasus dari 73.096 Jumlah kelahiran hidup. Mengalami

peningkatan sebanyak 4 kasus jika dibanding dengan tahun 2017 yang

tercatat sebanyak 75 kasus kematian dari 72.170 Jumlah kelahiran hidup.

Tingginya kasus kematian ibu ini disebabkan oleh beberapa faktor

antara lain :

a. Kematian ibu masih disebabkan oleh perdarahan dan hipertensi dalam

kehamilan.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018






Indonesia 69,81 70,01 70,2 70,4 70,59 70,78 70,9 71,06

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Ind

eks

Angka Harapan Hidup




52

b. Kualitas Antenatal care (ANC) yang belum maksimal. Kegiatan ANC

10 T (TB & BB, Tetanus Toksoid, Tensi, Tinggi fundus, tablet tambah

darah, tes skirinig lab urin dan Hb.

c. Persalinan masih terjadi ditolong oleh tenaga bukan kesehatan yaitu

oleh dukun kampung missal pada kasus risiko tinggi dan bahkan ada

keluarga yang juga menolong persalinan.

d. Persalinan terjadi di luar fasilitas pelayanan kesehatan (di rumah atau

di tempat klinik bidan yang tidak terstandar)

e. Kelas ibu hamil dan penggunaan buku KIA pelaksanaannya belum

maksimal. Buku KIA bukan hanya diisi namun harus dianalisa (seperti

ketika mengukur tekananan darah dengan tensimeter kepada ibu hamil

yang kecenderungan naik terus harus direncanakan untuk dirujuk

bukan diperlakukan seperti keadaan kehamilan normal). Disamping itu

ibu hamil juga kurang begitu memahami hakikat buku KIA.

f. Sistem rujukan belum dilaksanakan secara optimal padahal di setiap

Rumah Sakit Kabupaten/Kota sudah tersedia dokter spesialis

obgyn/kandungan.

g. Keterlambatan dalam mengidentifikasi ibu hamil yang risiko tinggi

seperti hipertensi, pre eklamsi, anemia gizi dan factor penyulit lainnya

sering tidak dipahami oleh keluarga sehingga keterlambatan ini

menyebabkan keadaan yang lebih parah ketika ibu hamil tersebut

dirujuk ke Rumah Sakit dan sering terjadi kematian di fasilitas Rumah

Sakit tersebut.

Kemitraan bidan dan dukun sudah lama digalang namun masih

ditemukan beberapa kejadian Dukun Kampung melakukan

pertolongan. Hal ini terjadi dikarenakan permisifnya masyarakat

disamping tidak adanya sanksi terhadap penegakan aturan dan

kebijakan ini

b. Angka Kematian Bayi

Berbanding lurus dengan angka kematian ibu, angka kematian bayi

Provinsi Kalimantan Selatan juga menunjukkan hasil yang sangat

signifikan. Dari target 33, Provinsi Kalimantan Selatan berhasil menekan

angka kematian bayi hingga mencapai angka 10 dengan total 732 kasus




53

kematian bayi dari 72012 kelahiran hidup. Namun jika dibandingkan

dengan jumlah kasus kematian bayi ditahun 2017 yang tercatat sebanyak

721 kasus dari 72.254 kelahiran hidup, terjadi penambahan jumlah kasus

kematian sebanyak 11 kasus.

Masih tingginya kasus kematian bayi yang terjadi di Provinsi

Kalimantan Selatan disebabkan :

1. Bayi yang dilahirkan mengalami berat badan lahir rendah (BBLR)

dikarenakan pengetahuan ibu yang kurang. Selain itu ibu mengalami

sakit pada waktu hamil;

2. Ibu yang masih muda sebagai implikasi terjadinya perkawinan usia

muda;

3. Bayi lahir pada usia 7 bulan dan mengalami asfeksia dan tidak segera

ditangani dengan baik;

4. Kurangnya tenaga kesehatan yang melakukan praktek sesuai dengan

standar untuk asuhan bayi baru lahir;

5. Belum memadainya fasilitas kesehatan;

6. Terlambatnya dalam mengambil keputusan di tingkat keluarga dalam

hal merujuk karena transportasi dan akses yang sulit sehingga

mengakibatkan terlambat mendapat pertolongan saat tiba di Rumah

Sakit karena sudah parah.

c. Angka Kematian BALITA (AKABA)

Hampir sama dengan AKI dan IKB, AKABA Provinsi Kalimantan

Selatan juga berhasil ditekan sampai ke angka 11 ditahun 2018.

Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan telah berhasil menekan kematian

BALITA, ditahun 2018 tercatat 81 kasus kematian Balita membaik jika

dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebanyak 105 kasus

kematian. AKABA sangat dipengaruhi dengan kondisi Gizi, penurunan

AKABA di Kalimantan Selatan dicapai dengan program yang sejalan

dengan penurunan persentase Balita Gizi Buruk dan Balita Gizi Kurang.




54

d. Balita Gizi Buruk

Indikator Balita Gizi Buruk ditahun 2018 tercatat sebesar 2,6%

meningkat persentasenya jika dibandingkan dengan persentase Balita Gizi

Buruk ditahun 2017 yang tercatat sebesar 0,03%, jumlah balita gizi buruk

sebanyak 153 balita meningkat 6 balita dari tahun 2017 yang tercatat

hanya 144 balita.

Keberhasilan penurunan Balita Gizi Buruk disebabkan :

1. Pengetahuan masyarakat mengenai Gizi makanan yang sudah

baik, sehingga masyarakat mengerti tentang menu yang sehat bagi

keluarga;

2. Dilaksankanya kegiatan penyuluhan baik kegiatan penyuluhan

kesehatan dan khususnya penyuluhan kesehatan Gizi kepada Ibu

Balita oleh kader dan petugas kesehatan di Puskesmas;

3. Intervensi pemberian makanan tambahan (PMT) yang sesuai

dengan jumlah dan kandungan Gizi dan pemberianya

memperhatikan keadaan kekurangan Gizi pada Balita dari 1 (satu)

Bulan hingga 3 (tiga) Bulan;

4. Adanya PTT daerah yang sudah banyak tersebar di Kab/Kota

sehingga sebagian besar untuk jangkauan akses pelayanan

kesehatan di Desa dapat terjangkau.

e. Balita Gizi Kurang

Untuk indikator ini ditahun 2018 mengalami penurunan yang baik jika

dibandingkan dengan tahun 2017, terjadi penurunan yang positif sebesar

1,3%, di tahun 2017 balita gizi kurang tercatat sebanyak 17,70%

sedangkan ditahun 2018 turun menjadi 16,40 %,

Dalam rangka mengurangi Balita Gizi Buruk dan Balita Gizi Kurang di

atas, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan fokus melaksanakan

kegiatan :

1) Kegiatan spesifik pada 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). Kegiatan

dimulai dari intervensi terhadap




55

a) Ibu hamil dengan pencegahan anemia ibu hamil dengan

pemberian TTD selama 90 tablet selama kehamilan, pencegahan

ibu hamil kekurangan energy kronik (KEK) dengan pemberian

makanan tmbahan (PMT) berupa Biskuit Ibu Hamil selama 90 hari.

b) Ibu menyusui dengan pemberian Kapsul Vitamin A Nifas setelah

melahirkan sebanyak 2 kapsul. Penerapan Peningkatan

Penggunaan ASI.

c) Bayi dan balita, dengan pencegahan Bayi BBLR, anak

stunting/pendek, gizi kurang/buruk selama dalam kandungan ibu

hamil dengan PMT ibu hamil.

d) Usia sekolah, remaja, usia produktif dan lansia.

2) Gerakan penyelamatan melalui 1000 HPK sesuai dengan Peraturan

Presiden RI Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional

Percepatan Perbaikan Gizi.

3) Skrining dan penapisan di Posyandu dan fasilitas kesehatan

(Poskesdes/Polindes, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya)

dengan kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak

balita. Bila pertumbuhan anak bermasalah maka secara dini dapat di

intervensi/ditanggulangi segera atau langsung dengan intervensi PMT

Penyuluhan dan PMT Pemulihan.

4) Peningkatan Penggunaan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif sampai anak

berumur 6 bulan. Setelah itu anak mulai dikenalkan dengan Makanan

Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) sesuai dengan Peraturan

Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI

Eksklusif.

5) Pencegahan Infeksi dengan kebersihan lingkungan dan pemberian

imunisasi bagi bayi dan balita

f. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup di Kalimantan Selatan sampai tahun 2018

mampu dipertahankan dari pencapaian ditahun 2017 yaitu 68,02. Hal ini

menunjukan bahwa upaya yang telah dilakukan selama ini untuk

peningkatan Angka Harapan Hidup di Kalsel memberikan hasil on the right

track, namun demikian harus terus diupayakan agar peningkatanya bisa

lebih signifikan lagi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan selalu berupaya dalam

meningkatan usia harapan hidup di Kalimantan Selatan yaitu dengan

upaya perbaikan status kesehatan masyarakat, meningkatan akses dan

kualitas pelayanan kesehatan. Angka harapan hidup merupakan salah




56

satu dimensi yaitu dimensi kesehatan yang digunakan dalam perhitungan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain dimensi Angka Harapan

Sekolah (Pendidikan) dan Poduk Domestik Bruto Per kapita (ekonomi).


Dalam pencapaian kelima indikator kinerja sasaran di atas, secara umum


tahun 2018 yaitu :

1. Program obat dan perbekalan kesehatan; 2. Program upaya kesehatan; 3. Program pengawasan obat dan makanan; 4. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 5. Program perbaikan gizi masyarakat; 6. Program pengembangan lingkungan sehat; 7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit; 8. Program peningkatan kebijakan dan manajemen kesehatan; dan 9. Program pembinaan upaya kesehatan dasar dan rujukan.

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Kualitas Daya Saing

Tenaga Kerja”diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya

sebagai berikut :


No. Indikator Kinerja Satuan

Realisasi Tahun 2018

2015 2016 2017 Target Realisasi %

Capaian

1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Angka 69,73 71,57 70,06 70,07 70,27 100,29%



No Indikator

Perbandingan

Kalsel Kalteng Kalbar Kaltim Kaltara Realisasi Nasional

Target SDG’s

1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja

70,27 70,03 68,65 64,99 67,81 67,26 -

1.

3

Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja




57


Pencapaian indikator Angka Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 70,27 % dari target 70,07

untuk persentase capaian pada indikator APAK yaitu sebesar 100,29%.


Angka Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018

mencapai 70,27 %, meningkat sebesar 0,21 % jika dibandingkan pada tahun

2017 yaitu 70,06%.

Perkembangan Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2011 –

2018 dapat dilihat dari grafik berikut ini :

Grafik 8 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kalimantan

Berdasarkan grafik di atas, APAK Provinsi Kalimantan Selatan sempat

mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2013, namun kembali

meningkat secara perlahan hingga tahun 2016 mencapai 71,57 %. Tahun

2017 kembali menurun perlahan, namun kembali naik pada tahun 2018.

Pada tingkat regional Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan berhasil

mencapai APAK tertinggi se Kalimantan disusul Kalimantan Tengah,

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018





Kalimantan Utara 62,4 68,24 67,81

Indonesia 68,34 67,76 66,77 66,60 65,76 66,34 66,67 67,26

62

64

66

68

70

72

74

Pe

rse

nta

se

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja




58

Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur dengan APAK

terendah.


APAK Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 mengalami kenaikan

sebesar 0.21 % jika dibandingkan dengan APAK Tahun 2017. Jumlah

Angkatan Kerja di tahun 2018 sebanyak 2.116.000 jiwa sedangkan penduduk

usia lebih dari 15 tahun sebanyak 3.010.000 jiwa, sedangkan ditahun 2017

jumlah angkatan kerja tahun 2017 sebesar 2.074.000 jiwa dan jumlah

penduduk usia lebih dari 15 tahun sebanyak 2.920.000 jiwa, terjadi

peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 42.000 jiwa jika dibandingkan

dengan tahun 2017, namun terjadi peningkatan 90.000 jiwa usia lebih 15

tahun, sehingga potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja

mengalami peningkatan namun tidak signifikan, untuk itu ke depannya Provinsi

Kalimantan Selatan tetap akan melakukan evaluasi dan antisipasi terhadap

pertambahan angkatan kerja agar serapan tenaga kerja lebih besar.


Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan

program-program yang dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu :

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan

kegiatan;

1. Pelatihan Pengelola Lembaga Latihan Kerja;

2. Perencanaan, Penyusunan, Evaluasi Program Pelatihan, Monitoring

Lulusan dan Pelaporan;

3. Pelatihan Produkstivitas;

4. Pemagangan dalam negeri berbasis pengguna;

5. Sosialisasi dan orientasi budaya produktif; dan

6. Pengembangan produktivitas tenaga kerja di Desa potensial.

b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

dengan kegiatan;

1. Penyelenggaraan padat karya produktif; 2. Pembinaan terapan teknologi padat karya sistem kader; 3. Gerakan penanggulangan pengangguran; 4. Pengembangan bursa kerja; 5. Penyusunan dan penyebarluasan informasi ketenagakerjaan; dan 6. Bimbingan teknis bursa kerja online.




59

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Pemahaman

Keagamaan”diukur melalui 4 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya

sebagai berikut :

Tabel 14 : Capaian Kinerja Terhadap Target 2018



1 Persentase Lulusan SMA/MA yang Beragama Islam Khatam Al-Quran

% - N/A 26,73 30 22,86 76,2 %

2 Persentase peningkatan event keagamaan yang dilaksanakan

% - 10 15 25 40 160 %

3 Persentase peningkatan pemasukkan zakat infaq sedekah di BAZIZ

% - 44,13 117,8

7 20 88,9 444,5 %

4 Persentase peningkatan jamaah perjalanan ibadah

% - 6,91 9,627 10 3,59 35,9 %



a. Persentase Lulusan SMA/MA yang Beragama Islam Khatam Al-Quran

Pencapaian indikator Persentase Lulusan SMA/MA yang Beragama Islam

Khatam Al-QuranProvinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi 22,86%

dari target yang ditetapkan sebesar 30 % dengan persentase capaian kinerja

sebesar 76,2%.

b. Persentase peningkatan event keagamaan yang dilaksanakan

Pencapaian indikator Persentase peningkatan event keagamaan yang

dilaksanakan tahun 2018 terealisasi sebesar 40 % dari target 25 % sehingga

persentase capaian pada indikator ini yaitu sebesar 160%.

c. Persentase peningkatan pemasukkan zakat infaq sedekah di BAZIZ

Pencapaian indikator Persentase peningkatan pemasukan zakat infaq

sedekah di BAZIZ tahun 2018 terealisasi sebesar 88,90 % dari target 20 %

sehingga persentase capaian pada indikator ini yaitu sebesar 444,5%.

1 Meningkatnya Pemahaman Keagamaan




60

d. Persentase peningkatan jamaah perjalanan ibadah

Persentase Peningkatan Jamaah Perjalanan Ibadah tahun 2018 terealisasi

sebesar 3,59 % dari target 10 % sehingga persentase capaian pada indikator

ini yaitu sebesar 35,9 %.


a. Persentase Lulusan SMA/MA yang Beragama Islam Khatam Al-Quran

Persentase Lulusan SMA/MA yang Beragama Islam Khatam Al-Quran

untuk tahun 2017 sebanyak 26,73 % sedangkan pada tahun 2018 terealisasi

sebesar 22,86 %

b. Persentase peningkatan event keagamaan yang dilaksanakan

Persentase peningkatan event keagamaan yang dilaksanakan untuk tahun

2018 terealisasi sebesar 40 % mengalami peningkatan sebesar 25 % dari

tahun 2017 sama yaitu terealisasi sebesar 15 %

c. Persentase peningkatan pemasukkan zakat infaq sedekah di BAZIZ

Persentase peningkatan pemasukkan zakat infaq sedekah di BAZIZ pada

tahun 2018 terealisasi sebesar 88,9% menurun 28,97% jika dibandingkan

dengan tahun 2017 yang terealisasi sebesar 117,87%.

d. Persentase peningkatan jamaah perjalanan ibadah

Persentase peningkatan jamaah perjalanan ibadah pada tahun 2017

terealisasi sebesar 3,59% menurun 6,037% jika dibandingkan dengan tahun

2017 yang terealisasi sebesar 9,627%.


a. Persentase peningkatan event keagamaan yang dilaksanakan

Pelaksanaan event Keagamaan merupakan perwujudan semarak dan

antusiasnya umat beragama dalam mengikuti event-event keagamaan. Hal ini

tentunya perlu terus dibina dan dikembangkan sebagai salah satu wahana

konkrit untuk menciptakan masyarakat dan daerah yang agamis.




61

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga keagamaan di Provinsi

Kalimantan Selatan adalah

a. Fasilitasi keikutsertaan peserta Rakernas PWKI

b. Pengiriman Kafilah MTQ Nasional Tahun 2018

c. Pengiriman kontingen pesta paduan suara Gerejawi (Pesperawi) Prov.

Kalsel

d. Pengiriman Kontingen pesta paduan suara Gerejani Katolik (Pesparani)

Prov. Kalsel

e. Pengiriman MTQ KORPRI IV Nasional Tahun 2018

f. Penyelenggaraan MTQ Nasional Tingkat Provinsi di Tabalong.

g. Keikusertaan pada MTQ Internasional di Maroko.

b. Persentase peningkatan pemasukkan zakat infaq sedekah di BAZIZ

Zakat, Infaq, Sedekah yang terkumpul pada tahun 2017 adalah sebesar

Rp. 2.276.167.702 sedangkan pada tahun 2018 terkumpul Zakat, Infaq,

Sedekah sebesar Rp. 4.300.000.000.

ZIS ditargetkan meningkat 20 % yaitu Rp. 455.000.000 dari perolehan ZIS

tahun 2017 yang sebesar Rp. 2.276.167.702, dengan target perolehan ZIS

ditahun 2018 menjadi Rp 2.731.000.000, sedangkan dari data Penerimaan

Zakat, Infaq dan Shadaqah tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat

signifikan yakni 4 kali lipat atau sebesar 444,5 %. Keberhasilan BAZNAS

Provinsi Kalimantan Selatan ini, diapresiasi oleh BAZNAS Pusat dengan

diberikannya penilaian positif terhadap Kinerja BAZNAS Provinsi Kalimantan

Selatan, diberikan 2 award “BAZNAS Provinsi dengan pendistribusian ZIS

terbaik” dan “BAZNAS Provinsi dengan Laporan Tahunan terbaik”.

Dengan prestasi ini Baznas Provinsi Kalimantan Selatan Optimis

perkembangan pengelolaan ZIS akan semakin baik, dengan dukungan

Regulasi dan pendanaan untuk operasional BAZNAS Provinsi Kalimantan

Selatan melalui Hibah Daerah.

c. Persentase peningkatan jamaah perjalanan ibadah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan ibadah haji dan umrah,

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Kementerian




62

Agama Provinsi Kalimantan Selatan juga mendorong pertumbuhan

penyelenggara haji dan umrah yang memiliki likuiditas keuangan, pelayanan

dan kapasitas yang baik

Pertumbuhan penyelenggara haji dan umrah di Kalimantan Selatan cukup

baik, berdasarkan data dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan,

tiga tahun sebelumnya hanya berjumlah 28 buah penyelenggara, tahun 2018

ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 39

penyelenggara haji dan umrah. Jumlah Jemaah Haji pada Tahun 2017 sekitar

3.831 orang jumlah untuk Jemaah Umroh 24.000 orang dengan total Jemaah

yang melakukan perjalanan ibadah sebanyak 27.831 orang dan tahun 2018

Jumlah Jemaah Haji sekitar 3.831, untuk jumlah Jemaah Umrah sekitar 25.000

orang dengan total sebanyak 28.831 orang dengan kata lain peningkatannya

hanya sebesar 3,59 %, sedangkan yang diharapkan pada tahun 2018

peningkatan Jemaah perjalanan ibadah adalah 10 % atau meningkat sebanyak

2.783 orang dengan total Jemaah yang melaksanakan perjalanan ibadah

sebanyak 30.614 orang. Namun realisasi di Tahun 2018 total Jemaah yang

melakukan perjalanan ibadah hanya 28.831 orang.

Penurunan Jemaah perjalanan ibadah dipengaruhi pada Jemaah

Umroh, secara kuantitatif Jemaah Umroh setiap tahunnya mengalami

peningkatan namun jika dibandingkan dengan target tidak terealisasi, hal

ini disebabkan adanya pengenaan biaya progresif bagi Jemaah Umroh

yang melaksanakan perjalanan ibadah umroh tiap tahun.




a. Program Pendidikan Karakter, dengan kegiatan :

1. Peningkatan pendidikan Al-Qur’an jenjang SMA, SMK, dan pendidikan Khusus.

b. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dengan kegiatan : 1. Bimbingan teknis guru pendidikan Al-Qur’an GTA SMA dan pendidikan

Khusus; 2. Bimbingan teknis guru pendidikan Al-Qur’an GTK SMK.

c. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, dengan kegiatan:




63

1. Pengembangan wawasan bagi pemuka agama; 2. Pengembangan peran organisasi/lembaga keagamaan; 3. Sarasehan dan diaolog umat beragama; 4. Pelayanan penyelenggaraan haji daerah; 5. Bimbingan teknis mediasi konflik umat beragama 6. Pengumoulan data bidang keagamaan; 7. Pelayanan kegiatan keagamaan; 8. Rapat koordinasi bidang keagamaan 9. Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat provinsi, TC dan Pengiriman Kafilah

MTQ/STQ Tingkat Nasional.

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Indeks Pembangunan

dan Pemberdayaan Gender”diukur melalui 4 indikator dengan target, realisasi dan



No. Indikator Kinerja Satuan

Realisasi Tahun 2018


1 Partisipasi Perempuan di Pekerjaan Non Pertanian

% - 64,02 64,32 44,50 66,52 149,48 %

2 Unmeet Need % 12,08 13,5 13 7,5 12,00 62,50 %

3 Indeks Pembangunan Gender Indeks - 88,55 88,86 88,83 88,60 99,74 %

4 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks - 70,05 67,40 73,14 67,56 92,37 %



No Indikator

Perbandingan


Nasional Target SDG’s

1 Partisipasi Perempuan di Pekerjaan Non Pertanian

66,52 - - - - - -

2 Unmeet Need 12,00 - - - - - -

3 IPG 88,60 - - - - - -

4 IDG 67,56 - - - - - -

1

.

Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender




64


Pencapaian indikator Partisipasi Perempuan di Pekerjaan Non Pertanian

Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 66,52 %, jika

dibandingkan dengan taget tahun 2018 yang ditargetkan sebesar 44,50 %,

maka capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 149,48 %.

Pencapaian indikator Unmeet Need Provinsi Kalimantan Selatan tahun

2018 terealisasi sebesar 12,00 %. Jika dibandingkan target tahun 2018 yang

ditargetkan sebesar 7,5 %, maka capaian kinerja untuk indikator ini 62,50 %.

Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 88,60. Jika dibandingkan

target tahun 2018 yang ditargetkan sebesar 88,83, maka capaian kinerja untuk

indikator ini 99,74 %.

Pencapaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 67,56. Jika dibandingkan

target tahun 2018 yang ditargetkan sebesar 73,14, maka capaian kinerja untuk

indikator ini 92,37 %


a. Partisipasi Perempuan di Pekerjaan Non Pertanian

Indikator Partisipasi Perempuan di Pekerjaan Non Pertanian di

Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun

2017 yang terealisasi 64,72 % meningkat sebesar 2,2 % ditahun 2018

menjadi 66,52 %.

b. Unmeet Need

Indikator Unmeet Need di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 jika

dibandingkan dengan tahun 2017 yang terealisasi 13,00 % menurun

secara positif sebesar 1 % ditahun 2018 menjadi 12,00 %.

c. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indikator Indeks pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kalimantan

Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 88,60 menurun sebesar 0,26 jika

dibandingkan dengan tahun tahun 2017 sebesar 88,86.




65

d. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator Indeks pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan

Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 67,56 meningkat sebesar 0,16 jika

dibandingkan dengan tahun tahun 2017 sebesar 67,40.


a. Partisipasi Perempuan di Pekerjaan Non Pertanian

Indikator Partisipasi Perempuan di Pekerjaan Non Pertanian terus

mengalami peningkatan jika dilihat dari pencapaian beberapa tahun

sebelumnya. Ditahun 2018 terealisasi sebesar 66,52 meningkat 2,2 dari

tahun 2017 sebesar 64,32.

Tabel lapangan pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Provinsi

Kalimantan Selatan:

No Lapangan Pekerjaan

Utama

2017 2018

Jenis Kelamin Jenis Kelamin

Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan

1 Pertanian 36,30 35,67 34,42 33,48

2 Pertambangan dan Penggalian

4,59 0,13 6,35 0,22

3 Industri Pengelohan 5,66 8,74 7,56 8,64

4 Konstruksi 7,80 0 7,88 0.09

5 Perdagangan 20,69 32,02 18,18 33,19

6 Jasa Kemasyarakatan 16,63 22,06 14,99 21,38

7 Lainnya 8,33 1,37 10,63 3,00

Rata-Rata 64,32 66,52

Jika dilihat dari tabel diatas lapangan pekerjaan yang paling dominan

dilakukan oleh perempuan non pertanian adalah perdagangan sebesar

33,19 %, dikuti oleh jasa kemasyarakatan, Industri pengolahan, lainnya

yang masing-masing 21,38, 8,64 dan 3,00 sedangkan yang paling sedikit

tingkat partisipasi perempuan non pertanian adalah pekerjaan

pertambangan dan penggalian sebesar 0,22.

b. Unmeet Need

Pencapaian indikator unmeet need tahun 2018 memang belum

berhasil mencapai target sasaran. Namun jika dibandingkan dengan

realisasi di tahun 2017 unmeet need di tahun 2018 mengalami penurunan

yang positif yaitu sebesar 1 %, Meskipun demikian, demi tercapainya nilai




66

Unmeet Need yang ideal maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

terus meningkatkan koordinasi serta mengembangkan program dan

kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas Keluarga

Berencana.

Adapun pencapaian Unmeed Need Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2018 secara rinci dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

No Kabupaten/Kota PUS PA PUS Bukan Peserta KB Unmeed Need

% hamil IAS IAT TIAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = (7+8)/3*100

1 Tanah Laut 65.191 52.887 1.926 3.728 2.679 3.971 10,2 %

2 Kotabaru 61.482 51.153 1.136 2.619 2.930 3.643 10,7 %

3 Banjar 107.052 78.416 2.690 59.01 7.467 12.618 18,8 %

4 Barito Kuala 58.662 47.205 2.098 2.643 2.671 4.005 11,4 %

5 Tapin 40.552 33.648 886 2.325 1.876 1.817 9,1 %

6 Hulu Sungai Selatan 48.695 38.357 1.021 3.220 3.035 3.062 12,5 %

7 Hulu Sungai tengah 49.796 39.567 1.139 2.956 3.383 2.751 12,3 %

8 Hulu Sungai Utara 38.328 30.079 1.226 6.161 652 210 2,2 %

9 Tabalong 47.441 38.950 1.400 2.571 1.547 2.973 9,5 %

10 Tanah Bumbu 54.239 44.973 2.144 2.480 2.281 2.361 8,6 %

11 Alangan 28.768 22.706 1.101 2.395 1.481 1.085 8,9 %

12 Kota Banjarmasin 102.987 76.646 2.650 9.709 6.357 7.625 13,6 %

13 Kota Banjarbaru 39.691 28.680 1.295 3.180 2.894 3.642 16,5 %

Kalsel 742.883 583.267 20.712 49.888 39.253 49.763 12,00 %

c. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2018

mengalami penurunan sebesar 0,26 jika dibandingkan dengan capain

tahun 2017. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sendiri digunakan untuk

mengukur tingkat kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan

perempuan,(Kesetaraan gender).

d. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pencapaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2018

mengalami peningkatan sebesar 0,16 jika dibandingkan dengan capain

tahun 2017. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ini dibentuk berdasarkan

3 (tiga) komponen yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen,

perempuan sebagai tenaga professional, manajer, administrasi, dan teknisi

serta sumber pendapatan, besaran capaian indikator ini merupakan hasil

akumulasi dari berbagai kebijakan baik bersifat langsung maupun tidak

langsung dari program-program yang dilaksanakan, secara umum peranan




67

perempuan dalam pengambilan keputusan di Kalimantan Selatan pada

tahun 2018 mengalami peningkatan. Dari capaian ditahun 2018 Provinsi

Kalimantan Selatan dianggap cukup dalam kesetaraan gender.




a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;

b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan; dan e. Program Pengembangan Desian Program, Pengelolaan dan

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB.

Dalam misi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tujuan untuk

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Dalam mengukur keberhasilan

tujuan tersebut, ditetapkan 2 indikator yaitu Indikator Opini BPK dan Indikator Nilai

SAKIP. Target keberhasilan atas tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17 :Target Kinerja Tujuan Pada Tahun 2021


1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Opini BPK Opini WTP

Nilai SAKIP Nilai A (81,01)

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, maka di tetapkan empat sasaran, yaitu

sasaran pertama adalah “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik”; sasaran kedua

adalah “Meningkatnya Pendanaan Daerah”; sasaran ketiga adalah “Meningkatnya

Kinerja Pembangunan Daerah”;dansasaran keempat adalah “Terwujudnya Aparatur

Pemerintah Yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel”.

MISI II

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK




68

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Kualitas Layanan

Publik” diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai

berikut :

Tabel 18 :Capaian Kinerja Terhadap Target 2018



1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks 75,38 79,07 78,55 79,50 80,10 100,75 %



No Indikator

Perbandingan



1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

80,10 - - - - - -


Pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi dengan nilai 80,10 dari target nilai

79,50, sehingga persentase capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada

tahun 2017 sebesar 100,75 %.


Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan secara menyeluruh termasuk kategori Baik yang mana dilakukan

survei terhadap Unit Pelayanan Publik Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan

yaitu :

No UNIT KERJA NILAI IKM

1. UPPD Banjarmasin I 81.15

2. UPPD Martapura 71.13

3. UPPD Marabahan 80.27

4. UPPD Batulicin 88.71

2 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik




69

5. UPPD Kandangan 80.24

6. UPPD Paringin 77.99

7. UPPD Banjarbaru 84.31

8. UPPD Amuntai 75.01

9. UPPD Barabai 70.25

10. UPPD Kotabaru 76.57

11. UPPD Banjarmasin II 75.4

12. UPPD Rantau 81.8

13. UPPD Pelaihari 79.8

14. Panti Sosial “Melati” 77.28

15. Panti Sosial Tresna Werdha “Budi Sejahtera” 81.29

16. Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat 77.47

17. Balai Hiperkes Dan Keselamatan Kerja 85.9

18. RSJ Sambang Lihum 90.88

19. RSUD Dr. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin 78.87

20. Dinas Lingkungan Hidup 80.01

21. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 75.75

22. Dinas Penanaman Modal Dan PTSP 90.48

23. RSUD Ulin Banjarmasin 77.25

24. RSGM Hasan Aman 87.6

25. Panti Sosial Bina Netral “Fajar Harapan” 80.94

26. Panti Sosial Asuhan Anak “Budi Mulia” 84.28

27. UPTD Laboratorium Esdm Dinas Esdm Prov.Kalsel 76.47

28. Panti Sosial Bina Remaja “Budi Satria” 83.13

29. Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang 80.36

30. Balai Pelatihan Koperasi Dan Usaha Kecil 70.44

31. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Dan KB 75.69

32. Dinas Perdagangan 86.72

NILAI RATA-RATA 80.1075

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik di atas

didapatkan nilai rata-rata SKM sebesar 80,10 dari 32 Dinas/UPPD yang

melaksanakan SKM ditahun 2018, jika dibandingkan capaian di tahun 2017

yang hanya 78,55 dari 16 Dinas/UPPD yang melaksanakan SKM, terjadi




70

peningkatan rata rata nilai SKM pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 1,55

point.


Peningkatan yang terjadi ditahun 2018 sebesar 1,55 point jika

dibandingkan dengan rata rata SKM ditahun 2017, dari segi nilai mengalami

kenaikan dan dari segi SKPD/UPPD yang melaksanakan SKM mengalami

kenaikan ditahun 2017 yang melaksanakan SKM sebanyak 16 SKPD/UPPD

sedangkan ditahun 2018 hanya 32 SKPD/UPPD yang melaksanakan SKM, hal

ini sangat disayangkan, karena pada dasarnya seluruh SKPD/UPPD wajib

melaksanakan SKM untuk menilai tingkat kepuasan pelayanan terhadap

masyarakat (user). Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara regulasi

telah mengatur kebijakan pelaksanaan SKM yang diberlakukan kepada seluruh

SKPD/UPPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baik itu

berupa Peraturan Gubernur Nomor 064 tahun 2014 tentang Pelaksanaan

Pelayanan Publik, namun karena tingkat pengawasan terhadap regulasi masih

belum berjalan maksimal sehingga SKPD/UPPD masih belum sadar akan

pentingnya SKM tersebut..




a. Program Penetapan prinsip-Prinsip Kepemerintahan yang baik (Good

Govermence), dengan kegiatan :

1) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik;

2) Penukuran Kinerja SKPD;

3) Penatalaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi;

4) Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Pemprov;

5) Penataan kelembagaan Provinsi Kalimantan Selatan;

6) Pemberdayaan Budaya Kerja;

7) Penyelenggaraan Administrasi Biro Organisasi.




71

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Pendanaan Daerah”

diukur melalui 1indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut :




1 Rasio Kemandirian Daerah (PAD/APBD)

Rasio 53,24 47,90 50,82 58,33 53,76 92,16 %

Rata-rata Capaian 92,16 % Rata-rata

Capaian 92,16


No Indikator

Perbandingan



1 Rasio Kemandirian Daerah (PAD/APBD)

92,16 - - 53,52 - - -


Pencapaian indikator Rasio Kemandirian Daerah (PAD/APBD) Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 53,76% dari target 58,33

%, sehingga persentase capaian Rasio Kemandirian Daerah (PAD/APBD)

pada tahun 2018 sebesar 92,16 %.


Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap

sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti

bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal

(terutama pemerintah pusat) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam

pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi

partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang

merupakan komponen PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan

retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang

semakin tinggi.

2.

2

Meningkatnya Pendanaan Daerah




72

Pada tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan sebesar

Rp.3.529.062.906.831,09 sedangkan Realisasi Penerimaan Pendapatan

Daerah sebesar Rp.6.564.127.864.783,09. Berdasarkan pembandingan antara

PAD/Pendapatan Daerah maka Rasio yang didapatkan sebesar 53,76%.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 50,82%, maka

realisasi tahun 2018 meningkat 2,94%.


Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan karena adanya kenaikan

yang cukup signifikan terutama pada Jenis Pendapatan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah yang memberikan Kontribusi sebesar 33,00 %. Secara

keseluruhan Pendapatan Daerah tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar

Rp. 959.067.456.007,43 atau naik 17,1 % dari tahun 2017.

Adapun kenaikan kemandirian daerah dari tahun sebelumnya berdasarkan

perhitungan PAD/APBD dengan rincian pendapatan daerah Provinsi

Kalimantan Selatan sebagai berikut:

No Jenis Pendapatan

Daerah

Realisasi Penerimaan (Rp) Kenaikan

Tahun 2017 Tahun 2018 Rp %

1 Pendapatan Asli

Daerah 2.848.892.104.718,66 3.529.062.906.831,09 690.098.567.092,43 23,87%

- Pajak Daerah 2.231.848.166.299,40 2.816.261.395.628,86 584.413.229.329,46 26,19%

- Retribusi Daerah 25.279.466.523,00 27.777.079.520,00 2.497.611.997,00 9,88%

- Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah

yang dipisahkan

45.921.198.163,42 52.271.856.909,19 6.350.658.745,77 13,83%

- Lain-lain PAD yang

Sah 545.843.273.732,84 632.752.575.773,04 86.909.302.040,20 15,92%

2 Dana Perimbangan 2.719.723.930.644,00 2.986.689.751.663,00 266.965.821.019,00 9,82%

3 Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah 36.372.138.393,00 48.375.206.289,00 12.003.067.896,00 33,00%

Jumlah 5.604.998.173.755,66 6.564.127.864.783,09 959.067.456.007,43 17,11%







73

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah, dengan Keigatan:

1. Penyusunan APBD; 2. Verifikasi dan Otorirasi Pelaksanaan Pelayanan Permintaan

Pembayaran; 3. Pembinaan Terhadap Perencanaan Penganggaran ditingkat SKPD; 4. Pembinaan Kebendaharawanan; 5. Penyusunan Keputusan Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan

SKPD; 6. Penyusunan Perubahan APBD; 7. Penyusunan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD; 8. Rapat Konsultasi/Pembahasan RKA-SKPD Perubahan APBD dan

APBD Murni; 9. Penyusunan Besaran Uang Persediaan (IUP) SKPD lingkup Provinsi

Kalimantan Selatan; 10. Penyusunan KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan; 11. Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan

RKA-SKPD; 12. Peningkatan Administrasi dan Penatausahaan Keuangan pada PPK-

SKPD; 13. Penyusunan Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembinaan; 14. Penyusunan Revisi Pergub Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan

Daerah;; 15. Penyusunan Data Sinkronisasi Program/Kegiatan Provinsi dengan

Proogram/Kegiatan Pemerintah; 16. Penyusunan Penyesuaian Data Transfer; 17. Penyusunan Perencanaan Pajak Daerah; 18. Penerimaan Perimbangan Keuangan Daerah; 19. Supervisi dan Monitoring Pengelolaan Pajak Daerah; 20. Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lainnya; 21. Penerimaan Pajak Daerah; 22. Perencanaan dan Pengembangan Retribusi, Perimbangan dan

Pendapatan Lainnya; 23. Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi; 24. Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Kinerja Pembangunan

Daerah” diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai

berikut :

2 Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah




74




1 Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Jangka Menengah

% 0 98,84 105 60 104 173,33 %



Pencapaian indikator Tercapainya Sasaran Pembangunan Jangka

Menengah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 104 %

dari target 60 %, sehingga persentase capaian Tercapainya Sasaran

Pembangunan Jangka Menengah pada tahun 2018 sebesar 173,33 %.


Untuk indikator ini ditahun 2018 terealisasi sebesar 104 % menurun

sebesar 1 % jika dibandingkan dengan capaian ditahun 2017 yaitu 105 %.


Berdasarkan data indikator makro daerah dapat disimpulkan bahwa

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 mengalami

peningkatan kinerja khususnya dalam pencapaian sasaran jangka menengah

(RPJMD). Dari 7 (tujuh) indikator makro daerah, ada 4 (empat) indikator yang

melampaui angka target, yaitu Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi,

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Tingkat Pertumbuhan. Angka

Pengangguran 4,44% lebih tinggi dari target, Pertumbuhan Ekonomi 35,71%

lebih tinggi dari target, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 0,04% lebih tinggi

dari target, begitu pula Tingkat Pertumbuhan Penduduk 7,19% lebih tinggi dari

target,

Indikator ini dipengaruhi oleh pencapaian Indikator Makro Daerah, semakin

tinggi pencapaiannya maka indikator ini juga semakin meningkat realisasinya.

Dengan melihat rata-rata kinerja indikator makro sebesar 104,82 % dapat

dikatakan bahwa realisasi pencapaian kinerja indikator ini yaitu sebesar 80-90

% dan telah melampaui target yang ditetapkan.




75

Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak lepas dari perumusan dan

pengawalan jalanya perencanaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah

Provinsi Kalsel, dari 48 SKPD Lingkungan Pemerintah Previnsi Kalimantan

Selatan 96% SKPD memiliki Rencana Strategis dengan katergori Baik, 97, 33

% SKPD memiliki Rencana Kerja dengan kategori Baik dan 91 % SKPD yang

menerapkan anggaran berbasis kinerja, itupun belum seluruh kegiatan

menggunakan analisa Standar Belanja. Begitu pula dengan kesesuaian antara

APBD dan RKPD sebesar 96 %.




a. Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah, dengan kegiatan:; 1. Dokumentasi dan publikasi pembangunan daerah; 2. Penyusunan dan pemutakhiran data pokok pembangunan; 3. Pelaksanaan website Bappeda; 4. Pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah; 5. Penyusunan HSPK dan SHBJ; 6. Pengelolaan geoportal Kalsel.

b. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah, dengan kegiatan; 1. Perencanaan dan pelaporan penanggulangan kemiskinan; 2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan; 3. Penyusunan rencana aksi daerah; 4. Penyusunan dokumen RKPD; 5. Penyusunan dokumen RKPD Perubahan; 6. Perencanaan pembangunan daerah bidang insfrastruktur dan

pengembangan wilayah; 7. Perencanaan pembangunan bidang ekonomi; 8. Perencanaan pembangunan bidang social budaya dan pemerintahan; 9. Pembinaan dan pelaksanaan tangung jawab social dan lingkungan

perusahaan; 10. Komite perencanaan; 11. Integrase perencanaan makro dan pembiayaan pembangunan daerah; 12. Forum kerjasama pembangunan antar daerah; 13. Penyusunan masukan rencana dan evaluasi proyeksi pertumbuhan

ekonomi daerah; 14. Pelaksanaan e-Pelapran; 15. Pelaksanaan e-Planning; 16. Penyusunan perencanaan dan pelaporan RAD GRK; 17. Revisi dokumen RPJMD; 18. Pelaksanaan Integrated Participatory Development and Management

Irrigation Program (IPDMIP).




76

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Terwujudnya Aparatur Pemerintah

Yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel” diukur melalui 2 indikator dengan

target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut :


No. Indikator Kinerja

Satuan Realisasi Tahun 2018


1 Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP 100 %

2. Nilai SAKIP Nilai BB (76,30) BB (76,69) BB (77,29) A (80,26) A (80,15) 100 %

Rata-rata Capaian 100 %

Tabel 24: Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional

Indikator

Perbandingan



1 Opini BPK WTP - - - - - -

2 Nilai SAKIP

A (80,15)

- - - - - -


Pencapaian indikator Opini BPK Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018

teralisasi WTP dari target WTP sehingga persentase capaian indikatornya

pada tahun 2018 sebesar 100%

Pencapaian indikator Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018

terealisasi dengan kategori A dari target kategori A, sehingga persentase

capaian indikator Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 sebesar

100,00%.


a. Opini BPK

Pencapaian indikator Opini BPK Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018

dengan tahun 2017 tetap sama artinya Pemerintah Provinsi Kalimantan

2

.

Terwujudnya Aparatur Pemerintah Yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel




77

Selatan telah mampu mempertahankan Opini BPK pada tahun sebelumnya

yaitu pada penilaian optimal dan maksimal berupa Opini BPK.

b. Nilai SAKIP

Pengumuman Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Provinsi se-

Indonesia pada tahun 2018 di Wilayah II (Bali, Jawa Timur, Nusa

Tenggara, Kalimantan dan Lampung)dilakukan seremonial oleh

Kementerian PANRB di Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 6

Februari 2019 sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/14/S.AA.05/2019. Sebagai hasil

dari penyelenggaraan SAKIP Tahun 2018, Provinsi Kalsel memperoleh

kategori A.

Apabila dibandingkan dengan target di dalam RPJMD Provinsi Kalsel

Tahun 2016-2021, nilai SAKIP Provinsi Kalsel sudah memenuhi kategori

yang ditargetkan, yaitu A. Akan tetapi, secara bobot belum mampu

mencapai target sebesar 80,26 poin karena nilai SAKIP Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2018 hanya mencapai 80,15 poin dan

mengalami kenaikan sebesar 2,86 point atau 3,70% dibandingkan

perolehan nilai tahun 2017 yaitu sebesar 77,29 poin.

Dilihat pada penilaian per komponen, komponen Perencanaan

Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja mengalami

kenaikan nilai masing-masing sebesar 0,35 poin, 2,85 poin dan 0,26.

Sedangkan Evaluasi Internal tetap dengan nilai 7,78 dan komponen

Capaian Kinerja mengalami penurunan poin sebesar 0,60 poin.

Pencapaian dan perkembangan nilai SAKIP perkomponen dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 25 : Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Provinsi Kalsel

No. Penilaian Bobot Nilai

Bobot Nilai

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Perencanaan Kinerja 30 23,46 23,33 26,21 26,13 30 26,21 26,56

2. Pengukuran Kinerja 25 12,29 12,43 16,98 17,13 25 18,05 20,90

3. Pelaporan Kinerja 15 10,39 10,53 10,97 11,39 15 11,41 11,67

4. Evaluasi Internal 10 6,28 6,26 7,65 7,77 10 7,78 7,78




78

5. Pencapaian Kinerja 20 13,76 14,18 14,49 14,27 20 13,84 13,24

Total 100 66,18 66,75 76,30 76,69 100 77,29 80,15

Kategori - B B BB BB - BB A

Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 –

2017 dapat dilihat dari grafik berikut ini :

Grafik 9 : Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan

Secara umum perkembangan nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan

selama beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Penilaian

tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan

anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan

budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang

berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah

menunjukkan hasil yang baik.

c. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Opini BPK

Pencapaian indikator Opini BPK Provinsi Kalimantan Selatan tahun

2018 masih mendapatkan nilai WTP. Keberhasilan pencapaian secara

positif ini karena adanya komitmen pimpinan daerah dan seluruh pimpinan

kepala SKPD yang mengelola keuangan daerah secara bersih, transparan

dan akuntabel.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


50

60

70

80

90

Ind

eks

Nilai SAKIP




79

b. Nilai SAKIP

Selama beberapa tahun Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan terus

mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa

Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkatkan kualitas SAKIP. Meskipun

demikian, sebenarnya target peroleh nilai SAKIP Provinsi Kalimantan

Selatan tahun 2018 masih belum sepenuhnya mencapai sasaran. Nilai

SAKIP dinyatakan dalam dua macam nilai, yaitu Kategori dan Nilai.

Pencapaian target kategori sebagai target utama indikator ini telah berhasil

dilaksanakan, yaitu kategori A. Namun apabila dianalisis lebih dalam maka

pencapaian nilai SAKIP masih berada di bawah target nilai, yang

terealisasi sebesar 80,15 % sedangkan target nilai sebesar 80,26 %.

Dengan demikian pencapaian kuantitatif indikator ini masih belum

sepenuhnya berhasil, namun secara kualitatif telah mencapai sasaran. Ke

depannya proses peningkatan kualitas SAKIP akan terus dilaksanakan

dengan melaksanakan

Adapun rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia untuk meningkatkan kualitas SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan

sebagai berikut:

1. Membangun Budaya Kinerja dengan menyelaraskan ukuran kinerja, proses bisnis, kompetensi pegawai serta monev kinerja berkelanjutan;

2. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran (cascade down) kinerja, mulai dari level OPD sampai dengan indikator kinerja di level eselon III dan IV, sampai ke individu pegawai;

3. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU, Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan;

4. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang telah dibangun dengan melakukan integrasi aplikasi manajemen kinerja dengan perencanaan dan penganggaran agar mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja efektivitas program kerja organisasi dalam pencapaian kinerja organisasi;

5. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja organisasi yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan anggaran;

6. Memerintahkan inspektorat untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap OPD, memerintahkan Bappeda dan para




80

penangungjawab program untuk meningkatkan kualitas program untuk mendorong efektivitas dan efisiensi;

7. Memanfaatkan informasi kinerja dan capaian kinerja dari organisasi sebagai pemberian Reward and Punishment

Ditahun 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat

dalam pencapaian target nilai SAKIP untuk menjawab rekomendasi yang

telah diberikan dengan:

1. Terus berupaya membangun Budaya Kinerja dengan melibatkan seluruh jajaran pimpinan dalam ber SAKIP, Penyelarasan Ukuran Kinerja telah dilaksanakan sejak awal Tahun 2017 dengan mewajibkan seluruh SKPD memanfaatkan Pohon Kinerja dan Dokumen Keselarasan dalam proses Perencanaan dengan mengacu pada Peta Proses Bisnis Pemprov Kalsel yang telah disusun yang nantinya akan terus disempurnakan, untuk kompetensi Pegawai Pemerintah Provinsi Kalsel telah melaksanakan Lelang Jabatan pada tahap Levelan Eselon II, serta telah melaksanakan Uji Kompetensi pada pejabat levelan Esselon III dan IV, Monitoring serta Evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara berkelanjutan dan berjenjang melalui Laporan Capaian triwulan SKPD yang dilaporkan baik secara fisik maupun melalui aplikasi E-SAKIP Prov. Kalsel;

2. Ditahun 2017 pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memerintahkan seluruh PNS menetapkan Perjanjian Kinerja yang memiliki keterkaitan Kinerja dari Level tertinggi hingga level terbawah, dan secara berkesinambungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Tim SAKIP terus berupaya melaksanakan penyempurnaan terhadap keselarasan penjabaran (Cascade Down) Kinerja SKPD hingga ke Levelan individu pegawai, disetiap kesempatan melalui acara Asistensi Asistensi SAKIP;

3. Telah dilaksanakan Refocusing Program dan Kegiatan dan Komponen Anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU.

4. Dalam rangka mendukung peningkatan penerapan manajemen kinerja serta efektifitas program kerja organisasi dalam pencapaian kinerja Organisasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini pemanfaatan tekhnologi informasi yang dilakukan adalah mengintegrasikan antara Perencanaan yang saat ini telah berbasis teknologi informasi dengan sistem penganggaran (Planing dan Budgeting);

5. Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan melalui Laporan Kinerja Telah meningkatkan penyajian data capaian kinerja dengan menyajikan antara lain: a. Capaian Kinerja dengan Target Tahunan; b. Capaian Kinerja dengan Target 5 Tahunan; c. Capaian Kinerja dengan Capaian Kinerja Regional, Target

Nasional dan SDG’s; d. Efektifitas program dan anggaran;




81

e. Pemprov Kalsel dalam meningkatkan kualitas pelaporan juga secara Rutin melaksanakan Review awal yang dikoordinasi oleh Biro organisasi dengan Inspektorat Provinsi;

f. Untuk mencapai Pemahaman Penyajian Data Laporan Kinerja diseluruh SKPD Prov. Kalsel, Pemprov Kalsel telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 0106 tahun 2017 tentang petunjuk teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan. Serta membagikan Buku Saku Penyusunan Lakip di Tahun 2018.

6. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menggerakan seluruh Entitas SAKIP di Pemprov Kalsel dengan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 071 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pencapaian Target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Kalsel ;

7. Pemprov Kalsel juga telah memerintahkan seluruh SKPD untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi AKIP Provinsi Kalsel, termasuk Inspektorat dan Bappeda melalui : a. Surat Sekretaris Daerah yang ditujukan kepada Bappeda Nomor

065/00172/ORG Tanggal 30 Januari 2018; b. Surat Sekretaris Daerah yang ditujukan kepada seluruh SKPD

Nomor 065/00343/ORG Tanggal 22 Februari 2018. 8. Pemerintah Kalimantan Selatan telah melaksanakan Rapotan SKPD

pada Semester I Tahun 2018, dengan mengumumkan hasil Raptan SKPD tersebut di Media Massa.




a. Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan: 1. Pembinaan dan Pengawasan Internal Berkala SKPD/UPT/UPTD

Provinsi; 2. Penanganan Kasus Pengaduan diLingkungan Pemerintah Daerah; 3. Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan APIP di Pemda Provinsi; 4. Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemda (EKPPD) Kab/Kota; 6. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; 7. Pembinaan dan Pengawasan Internal Berkala Kab/Kota; 8. Reviu LKJ Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Evaluasi AKIP SKPD Provinsi; 10. Koordinasi Penyusunan UPKPT; 11. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Pelaksanaan

APBD; 12. Reviu Dokumen Perencanaan Daerah; 13. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan;




82

14. Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Provinsi dan Regional/Nasional;

15. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu; 16. Sosialisasi peraturan perundang-undangan; 17. Penyusunan laporan tahunan rencana kerja; 18. Penyusunan /pelaksanaan PKPT dan Rakorwasda provinsi/nasional.

b. Program Penerapan Prinsip – Prinsip Kepemerintahan yang Baik (Good Governance), dengan kegiatan; 1. Peningkatan Kapabilitas APIP; 2. Monitoring/Evaluasi pelaksanaan SPIP Perangkat Daerah; 3. Monitoring/Evaluasi pelaksanaan pelayanan publik lingkup pemda

provinsi; 4. Monitoring/Evaluasi RAD PPK Provinsi Kabupaten/Kota; 5. Koordinasi supervisi pencegahan korupsi di daerah; 6. Pembinaan anti Korupsi.

c. Program Penetapan Prinsip-Prinsip Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance), dengan kegiatan: 1. Monitoring dan Evaluasi pelayanan Publik; 2. Pengukuran Kinerja SKPD; 3. Penatalaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi; 4. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Pemprov 5. Penetaan Kelembagaan Provinsi Kalimantan Selatan; 6. Pemberdayaan Budaya Kerja Aparatur; 7. Penyelenggaraan Administrasi Biro Organisasi.

Dalam misi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 2 tujuan yaitu :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat;

2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Yang Berbasiskan Kearifan Lokal.

Dalam mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 3 indikator yaitu Indikator Indeks

GINI, Persentase Kejadian Konflik Antar Suku, Agama dan Indikator Persentase

Penurunan Angka Kriminalitas. Target keberhasilan atas tujuan tersebut dapat dilihat




1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Indeks GINI Indeks 0,286

Angka Kemiskinan Angka 3,96 – 4,01

MISI III

MEMANTAPKAN KONDISI SOSIAL BUDAYA DAERAH YANG BERBASISKAN KEARIFAN LOKAL




83

2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Yang Berbasiskan Kearifan Lokal

Angka Kriminalitas Nilai A (81,01)

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, maka di tetapkan enam sasaran, yaitu

sasaran pertama adalah “Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”;

sasaran kedua adalah “Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan

Masyarakat”; sasaran ketiga adalah “Terselenggaranya PON”; sasaran keempat

adalah “Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatifitas, dan

Kepedulian”; sasaran kelima adalah “Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat

Beragama”; dan sasaran keenam adalah “Meningkatnya Ketahanan Budaya,

Meningkatnya Kualitas Budaya Masyarakat”.

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Menurunnya Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial” diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan





1 Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar

% 0,39 1,01 13,03 0,39 3,45 884,6 %



Pencapaian indikator Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar

Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 3,45 % dari target

0,39 %, sehingga persentase capaian Persentase PMKS yang Terpenuhi

Kebutuhan Dasar pada tahun 2018 sebesar 884,6%.


Indikator Kinerja Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 9,58 % dari realisasi 13,03

% pada tahun 2017.

3

.

Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial




84


Pada tahun 2018 terealisasi sebanyak 1.867 orang PMKS yang terpenuhi

kebutuhan dasar dalam artian sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya

dari jumlah PMKS yang ditangani pada tahun 2018 sebanyak 54.030 orang,

sehingga persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasar sebanyak 3,45

%. Pencapaian indikator ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan yang bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Swasta.




a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan kegiatan: 1. Pembinaan keluarga Harapan; 2. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT); 3. Pemberdayaan fakir Miskin Perdesaan; 4. Pemberdayaan bagi keluarga miskin Pesisir dan pulau-pulau terpencil 5. Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan.

b. Program Pembinaan Anak Terlantar , dengan kegiatan: 1. Pelatihan Keterampilan dan Praktik Belajar Kerja bagi anak Terlantar.

c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma, dengan kegiatan: 1. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma

d. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya), dengan kegiatan: 1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi eks Penyandang

Penyakit Sosial; e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan

kegiatan: 1. Penyuluhan Sosial; 2. Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial pada Tenaga;

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Karang Taruna (KT); 3. Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial pada organisasi social; 4. Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial pada Pekerja Sosial

Masyarakat (PSM); dan 5. Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kejuangan.




85

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Ketentraman,

Ketertiban, Perlindungan Masyarakat” diukur melalui 2 indikator dengan target,

realisasi dan capaiannya sebagai berikut :



2016 2017 Target Realisasi % Capaian


% 0,66 0 0 0 100%

2 Angka Kriminalitas % 0,02 0,81 NA NA NA



Pencapaian indikator Persentase Penanganan Konflik Sosial yang

diselesaikan di Kalsel Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi

sebesar 0 % dari target 0 %, sehingga persentase capaian Persentase

Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan di Kalsel pada tahun 2018

sebesar 100,00 %.


Persentase Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan di Kalsel

Indikator Persentase Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan di

Kalsel pada tahun 2018 tetap terealisasi sebesar 0%, sehingga tidak ada

peningkatan dalam indikator ini. Namun dalam sudut pandang lain dapat

dikatakan bahwa hal ini merupakan suatu pencapaian karena dapat

mempertahankan capaian yang dicapai pada tahun-tahun terdahulu.


Persentase Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan di Kalsel

Konflik sosial di Kalimantan Selatan selama beberapa tahun tidak pernah

lagi terjadi. Penanganan konflik sosial lebih mengutamakan penanganan

secara preventif, artinya melakukan upaya-upaya pencegahan potensi

3

.

Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat




86

terjadinya konflik sosial. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melelui

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya

mewujudkan stabilitas nasional untuk mencapai Kalsel AMAN melakukan

langkah-langkah preventif dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan

Konflik Sosial (Timdu PKS) yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi,

Kepolisian Daerah, TNI, Kejaksaan, dan Badan Intelijen Negara Daerah

Kalimantan Selatan. Kelompok sasarannya adalah masyarakat, tokoh agama,

tokoh masyarakat, dan tokoh adat, dalam rangka koordinasi pencegahan

tindakan terorisme dan dalam rangka memelihara ketentraman, keamanan dan

ketertiban di masyarakat Kalimantan Selatan.

Penyelesaian konflik sosial di Kalimantan Selatan sebenarnya bukan lagi

pada taraf “menyelesaikan”, namun sudah pada taraf “mempertahankan” agar

tidak lagi terjadi konflik sosial. Selama beberapa tahun belum pernah lagi

terjadi konflik sosial di masyarakat, namun masih banyak sekali ditemukan

potensi konflik. Potensi inilah yang dideteksi dan ditangani oleh Provinsi

Kalimantan Selatan agar tidak berubah menjadi konflik. Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa secara umum masyarakat Kalimantan Selatan tetap

rukun dalam bermasyarakat.




a. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal,

dengan kegiatan:

1. Peningkatan Kantramtibmas Daerah Kalimantan Selatan;

2. Peningkatan Pencegahan Tindak Kriminal.

b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan:

1. Sosialisasi UU No 24 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara

dan Lagu Kebangsaan Bagi Generasi Muda;

2. Sosialisasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru-Guru

dan Jajaran Kesbangpol Kab/Kota se Kalsel;

3. Sosialisasi Kesadaran Bela Negara Dalam Rangka Perkuatan

Ketahanan Bangsa Bagi Generasi Muda se Kalsel;




87

4. Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan

Ekonomi Daerah;

5. Gelar Budaya Dalam Rangka Peningkatan Wawasan Kebangsaan

antar Etnis dan Suku Bangsa se Kalsel;

c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat),

dengan kegiatan:

1. Penyuluhan Pencegahan Peredaran Narkoba dan Premanisme.

d. Program Pembangunan Demokrasi Di Daerah, dengan kegiatan Program

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat):

1. Peningkatan Pengembangan Demokrasi Daerah Kalsel

2. Pembinaan Politik Daerah Kalsel

3. Monitoring Perkembangan Politik Kalsel.

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Terselenggaranya PON” diukur

melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut :




1 Terbangunnya Sport Center % 5 5,00 45,00 60 46,19 76,98 %



Pencapaian indikator Terbangunnya Sport Center Provinsi Kalimantan

Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 46,19 % dari target 60,00 %, sehingga

persentase capaian Terbangunnya Sport Center pada tahun 2018 sebesar

76,98 %.


Capaian indikator ini pada tahun 2018 sudah mencapai 46,19%,

Pencapaian ini meningkat sebesar 1,19% dari tahun 2017 sebesar 45,00%.

3 Terselenggaranya PON




88


Secara teknis pembangunan Sport Center tidak mengalami peningkatan

yang signifikan yaitu sebesar 1,19%, karena pada tahun ini proses yang dapat

terlaksana hanyalah pengukuran lahan oleh Tim BPN. Perlambatan

pencapaian kinerja diipengaruhi oleh belum terpenuhinya prosedur-prosedur

untuk pembebasan lahan, dokumen perencanaan pendukung seperti grand

design, DED dan lain-lain untuk pembangunan sport center nantinya.




1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga , dengan kegiatan:

a. Pembebasan Lahan Sport Center.

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas,

Sikap, Disiplin, Kreatifitas, dan Kepedulian” diukur melalui 1 indikator dengan





1 Perubahan Perilaku Menuju Positif

Kategori 0 0 Positif Positif Positif 100 %



Pencapaian indikator Perubahan Perilaku Menuju Positif Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2018 adalah positif dari target yang ditetapkan yaitu

positif, sehingga persentase capaian Perubahan Perilaku Menuju Positif pada

tahun 2018 sebesar 100 %.

3

.

Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatifitas, dan Kepedulian




89

Tolak ukur Indikator ini untuk sementara di tahun 2017 didasari pada

perubahan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil serta Budaya Kerja pada seluruh

Perangkat Daerah di di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan.


Indikator Perubahan Perilaku Menuju Positif di Kalimantan Selatan sampai

tahun 2018 mampu dipertahankan dalam kategori Positif dari pencapaian

ditahun 2017.


Perubahan Perilaku Menuju Positif Provinsi Kalimantan Selatan mampu di

pertahankan, namun perhitungan pencapaian kuantitatif indikator ini masih

belum sepenuhnya berhasil, secara kualitatif telah mencapai sasaran.

Perhitungan tersebut didapat dari hasil verifikasi dan validasi hasil laporan

pengembangan budaya kerja. Pada tahun 2017 hanya 31 SKPD dari 49 SKPD

di Provinsi Kalimantan Selatan yang mendapatkan kategori Bagus Budaya

Kerjanya meningkat sebanyak 3 SKPD jika dibandingkan dengan tahun 2018

yang meningkat menjadi 34 SKPD dari 49 SKPD di Provinsi Kalimantan

Selatan yang mendapatkan kategori Bagus Budaya Kerjanya. Sedangkan 15

SKPD lainnya mendapatkan kategori dengan rincian sebagai berikut, 8 SKPD

mendapatkan kategori Belum Bagus, 2 SKPD mendapatkan kategori Kurang

Bagus, 5 SKPD belum mengirim laporan. Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan telah berupaya dalam peningkatan budaya kerja melalui pelaksanaan

workshop, bimtek, serta asistensi langsung ke SKPD termasuk UPT/UPTD,

dan merubah pola penilaian serta evaluasi yang sebelumnya dilaksanan

secara mandiri, kini penilaian serta evaluasi ditangani langsung oleh Tim

Budaya Kerja.



program-program yang dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu:

a. Program Penetapan prinsip-Prinsip Kepemerintahan yang baik (Good

Govermence), dengan kegiatan :




90

1) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik;

2) Penukuran Kinerja SKPD;

3) Penatalaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi;

4) Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Pemprov;

5) Penataan kelembagaan Provinsi Kalimantan Selatan;

6) Pemberdayaan Budaya Kerja;

7) Penyelenggaraan Administrasi Biro Organisasi.

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Kerukunan Antar dan

Inter Umat Beragama” diukur melalui 4 indikator dengan target, realisasi dan





1 Kondusifitas kerukunan beragama

% - Tidak

Gangguan Tidak

Gangguan Baik Baik 100 %

2 Persentase peningkatan acara keagamaan

% 2 3 5 5 5,15 103 %



Pencapaian indikator Kondusifitas Kerukanan Beragama tahun 2018

terealisasi dengan kategori Baik dengan target kondisi Baik, sehingga

persentase capaian Kondusifitas kerukunan beragama pata tahun 2018

sebesar 100%

Pencapaian indikator Persentase Peningkatan acara Keagamaan Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 5,15% dari target 5%,

sehingga persentase capaian Persentase Peningkatan acara Keagamaan

pada tahun 2018 sebesar 103 %.

3

.

Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama




91


a. Kondusifitas Kerukanan Beragama

Pencapaian indikator Kondusifitas Kerukanan Beragama pada tahun 2018

masih sama dengan capaian tahun 2017 sehingga capaian pada tahun-tahun

sebelumnya masih tetap dapat dipertahankan

b. Persentase peningkatan acara keagamaan

Persentase peningkatan acara keagamaan tahun 2018 meningkat 0,15 %

apabila dibandingkan dengan pencapaian ditahun 2017 sebesar 5%.


a. Kondisifitas Kerukunan Beragama

Keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menciptakan

Kerukunan Umat Beragama ditandai dengan sangat kondusifnya kondisi

daerah Kalimantan Selatan, sehingga tidak ada kejadian atau peristiwa yang

terjadi terkait dengan konflik atau gangguan kerukunan. Dalam mendukung

kondusivitas kerukunan umat beragama, Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan mengadakan berbagai dialog dan pertemuan, pengembangan

wawasan pemuka agam ke Kota Makassar dan DKI Jakarta dengan lokus

PKUB Kementerian Agama RI, Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan

Paramadina dan FKUB DKI Jakarta.

Selain itu, Biro Kesra melaksanakan pengiriman 3 orang peserta Bimbingan

Teknis Mediator Profesional yang dilaksanakan oleh Maliki Mediation Center

(MMC) Malang, agar dapat menjadi mediator dalam profesional.

Selanjutnya, sejumlah potensi yang mendukung upaya peningkatan kualitas

kerukunan umat beragama, antara lain:

a. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan

tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan

kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat

Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah.

b. Telah terbentuk FKUB Provinsi dan 13 FKUB Kabupaten/kota

c. Pemanfaatan dan pengembangan nilai - nilai kearifan lokal bagi pengelolaan

perbedaan dan konflik di sejumlah daerah.




92

d. Keberadaan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh

pemuda yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait

kerukunan.

b. Persentase peningkatan acara keagamaan

Dalam pembangunan bidang keagamaan, kegiatan atau acara keagamaan

menjadi perhatian yang cukup besar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan, dengan dilaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap sarana

keagamaan dan lembaga keagamaan di Kalimantan Selatan

Tingginya kesadaran dan pengamalan agama ditandai dengan semakin

semaraknya acara-acara keagamaan di tengah masyarakat seperti peringatan

Hari Besar Agama, Tabligh Agama, kegiatan Haul, Maulid Nabi Muhammad

SAW, maulid habsyi, pengajian/majelis ta’lim dan kajian-kajian agama.

Demikian pula kajian-kajian keagamaan Nampak semarak di rumah-rumah

ibadah, sebagai bentuk pelaksanaan ajaran agama yang mewajibkan

menuntuk ilmu. Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya

ajaran agama sebagai rambu-rambu dan penuntun dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan berbegara serta keleamatan didunia dan di

akhirat kelak.

Disamping itu, acara keagamaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya yaitu pelaksanaan kegiatan safari

ramadahn di 13 Kab/Kota, kegiatan Halal bihalal dengan warga Kalsel di Luar

Kallsel, pelaksanaan sholat jum’at di lingkungan pemerintah prov. Kalsel di

gedung idham khalid dan kegiatan ceramah agama dilingkungan pemprov.

Kalsel serta peringatan hari besar islam, PHBI bekerjasama dengan masjid

Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.




a. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, dengan kegiatan ,

1. Pengembangan wawasan bagi pemuka agama.

2. Pengembangan peran organisasi/lembaga keagamaan.




93

3. Sarasehan dan dialog umat beragama

4. Pelayanan penyelenggaraan haji daerah

5. Bimbingan teknis mediasi konflik umat beragama.

6. Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Provinsi, TC dan pengiriman kalifah

MTQ/STQ Tingkat Nasional.

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Ketahanan Budaya,

Meningkatnya Kualitas Budaya Masyarakat” diukur melalui 2 indikator dengan





1

Persentase Benda, Situs,

Dan Cagar Budaya Yang

Dilestarikan

% N/A N/A 17,08 45,00 20,00 44,44 %

2

Persentase Ragam Seni Budaya Yang Hampir Punah Yang Di Aktualisasikan

% N/A N/A 17,39 35,00 30,00 85,71 %



Pencapaian indikator Persentase Benda, Situs, Dan Cagar Budaya Yang

Dilestarikan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 20,00

% dari target 45,00 %, sehingga persentase capaian Persentase Benda, Situs,

Dan Cagar Budaya Yang Dilestarikan pada tahun 2018 sebesar 44,44 %.

Pencapaian indikator Persentase Ragam Seni Budaya Yang Hampir

Punah Yang Di Aktualisasikan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018

terealisasi sebesar 30,00% dari target 35,00 %, sehingga persentase capaian

Persentase Ragam Seni Budaya Yang Hampir Punah Yang Di Aktualisasikan

pada tahun 2018 sebesar 85,71 %.

3

.

Meningkatnya Ketahanan Budaya, Meningkatnya Kualitas Budaya Masyarakat




94


Pencapaian Indikator Persentase, benda, situs, cagar budaya yang

dilestarikan pada tahun 2018 sebesar 20,00 % meningkat sebesar 2,92 % dari

tahun 2017 yaitu 17,08 %.

Pencapaian indikator Persentase Ragam Seni Budaya Yang Hampir

Punah Yang Di Aktualisasikan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018

sebesar 30,00 % naik sebesar 12,61% dari capaian ditahun 2017 yang hanya

17,39%



Dalam pencapaian kedua indikator kinerja sasaran di atas, secara umum


tahun 2018 yaitu :

a. Program Pengembangan Unsur Budaya, dengan kegiatan: 1. Perawatan berkala koleksi ruang pameran museum; 2. Penataan kawasan taman budaya dan gedung sultan suriansyah; 3. Penataan kawasan makam Syach M. Arsyad Al-Banjari; 4. Apresiasi peningkatan mutu kinerja SDM Bidang Kebudayaan; 5. Dialog budaya Kalsel; 6. Prakongres KBB IV; 7. Pawai seni dan budaya nusantara; 8. Sosialisasi music panting lintas KBB.

b. Program Penggalian Unsur Budaya, dengan kegiatan:

1. Survei koleksi dan pengadaan koleksi museum wasaka.

2. Pemberian Penghargaan Anugerah Budaya Kalimantan Selatan;

3. Pemberian Anugerah Seni.

c. Program Aktualisasi Unsur Budaya, dengan kegiatan:

1. Seni Budaya Lintas Kabupaten/Kota; 2. Pengelolaan Museum Waja Sampai Kaputing (Wasaka); 3. Seleksi Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara (GBN); 4. Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya Se Kalimantan Selatan; 5. Pendampingan Gelar Seni Budaya Luar Daerah; 6. Festival busana Adat pengantin banjar; 7. Festival karya tari daerah; 8. Pameran bersama luar daerah; 9. Parade music daerah 10. Parade Tari Nusantara ; 11. Pemilihan Nanang Galuh Kalimantan Selatan; 12. Pengiriman duta tari daerah kalsel ke mancanegara;




95

13. Internasional Folk Festival; 14. Kawatan sejarah daerah dan nasional.

Dalam misi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tujuan untuk

“Meningkatkan Penyediaan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur ke Seluruh

Wilayah Sesuai Dengan Tata Ruang”. Dalam mengukur keberhasilan tujuan tersebut,

ditetapkan Indikator Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar. Target keberhasilan atas

tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :



1 Meningkatkan Penyediaan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur ke Seluruh Wilayah Sesuai Dengan Tata Ruang

Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar

Indeks 100%

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, maka di tetapkan dua sasaran, yaitu sasaran

pertama adalah “Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar”; dan

sasaran kedua adalah “Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur

Perekonomian”.

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Ketahanan Budaya,

Meningkatnya Kualitas Budaya Masyarakat” diukur melalui 1 indikator dengan


MISI IV

MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MENDUKUNG PERCEPATAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA

4

.

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar




96




1 Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar

Indeks 31,16 59,68 74,09 65,58 80,30 122,4 %



Pencapaian indikator Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 80,30 % dari target 65,58

%, sehingga persentase capaian Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar pada



Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 indeks Pelayanan

Infrastruktur Dasar berada pada angka 74,09 % terjadi peningkatan sebesar

6,21 % menjadi 80,30 ditahun 2018


Indikator ini terdiri atas 4 komponen yaitu :

a. Cakupan Air Minum;

b. Cakupan Sanitasi;

c. Rasio Elektrifikasi;

d. Telekomunikasi.

Kenaikan capaian Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar Provinsi Kalimantan

Selatan tahun 2018 dikarenakan adanya peningkatan target capaian air minum

dan capaian sanitasi. Dengan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan

prioritas baik dari daerah maupun nasional gerakan 100-0-100 terus

diupayakan secara intens. Selain, itu peningkatan target Rasio Elektrifikasi dan

telekomunikasi dapat menjangkau pada daerah-daerah terpencil.

Menggunakan anggaran APBD Kab/Kota dan APBN disertai dukungan dari

APBD Provinsi diharapkan seluruh masyarakat dapat menikmati infrastruktur

yang secara alami harus didapatkan.




97


Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, secara umum tidak

terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun

2018 yaitu :

a. Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana public, aparatur, perumahan, air minum, persampahan dan limbah, dengan kegiatan: 1. Sosialisasi dan pelatihan air minum dan PLP; 2. Pengadaan dan pemasangan pipa dan Me; 3. Perbaikan sarana dan prasarana WC/Km masyarakat.

b. Prgram pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan, dengan kegiatan: 1. Pengadaan dan pemasangan PLTS; 2. Indentifikasi dan penyelesaian desa belum berlistrik; 3. Verifikasi listrik hemat dan murah/RTS.

c. Program pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK dan persandian, dengan kegiatan: 1. Layanan internet gratis (M-Cap dan B-Cap) pada daerah Blankspot 2. Pembangunan Menara telekomunikasi.

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas

Infrastruktur Perekonomian” diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan





1 Persentase Fasilitasi Infrastruktur strategis

% 44,40 38,47 43,86

78,10 56,04 71,80 %



Pencapaian inkator Persentase Fasilitasi Infrastruktur strategis Provinsi

kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 56,04 % dari target 78,10 %

sehingga persentase capaiannya sebesar 71,80 %

4

.

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian




98


Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, maka mengalami kenaikan

sebesar 12,18 %. Dimana realisasi pada tahun 2017 sebesar 43,86 %

mengalami kenaikan menjadi 56,04%.


Kenaikan capaian Persentase Fasilitasi Infrastruktur strategis Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2018 yang tidak sesuai target dikarenakan beberapa

infrastruktur strategis yang mengalami progress yang melambat seperti

pembangunan jembatan dan beberapa jalan Provinsi.


Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, secara umum tidak

terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun

2018 yaitu :

a. Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan kegiatan: 1. Pembangunan Jalan anjir pasar-marabahan; 2. Peningkatan jalan batulicin-mekarsari-mentewe; 3. Peningkatan jalan tanjungserdang-lontar

b. Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan, dengan kegiatan: 1. Koordinasi dan verifikasi ketenaga listrikan;

c. Program pengelolaan sumber daya air, dengan kegiatan: 1. Penyusunan dokumen perencanaan embung; 2. Pembangunan embung.

d. Program pembangunan dan rehabilitasi darana dan prasarana perhubungan, dengan kegiatan: 1. Integrase dan sinkrosnisasi perencanaan strategis dinas perhubungan; 2. Operasi dan pengembangan BRT.

e. Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana public, aparatur, perumahan, air minum, persampahan dan limbah, dengan kegiatan: 1. Pengembangan SPAM regional Banjarbakula.




99

Dalam misi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 2 tujuan yaitu :

1. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian;

2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Dalam mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 3 indikator yaitu Indikator

Pertumbuhan Ekonomi, Indikator Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN serta Indikator

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Target keberhasilan atas tujuan tersebut dapat dilihat


Tabel 36: Target Kinerja Tujuan Pada Tahun 2021


1. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian

Pertumbuhan Ekonomi Nilai 4,5 – 5,03

Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN

Triliun Rupiah

12

2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 65

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan enam sasaran, yaitu

sasaran pertama adalah “Terwujudnya Mandiri Pangan”; sasaran kedua adalah

“Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian”; sasaran ketiga adalah “Meningkatnya

Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa”; sasaran keempat adalah

“Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata”; sasaran kelima adalah “Meningkatnya

Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian”; dan sasaran keenam adalah

“Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan”.

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Terwujudnya Mandiri Pangan” diukur

melalui 3 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut :


MISI V

MENGEMBANGKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH YANG BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL, DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN

LINGKUNGAN

5 Terwujudnya Mandiri Pangan




100



1. Produksi Beras Ton 1.203.333 1.345.574 1.426.296 1.365.599 1.485.982 108,8 %

2. Produksi Daging Ton 78.383 89.648 103.874,72 75.129 109.165,79 145,3 %

3. Produksi Ikan Ton 357.919,00 389.000 418.614,16 395.000 429.858,93 108,03 %


Tabel 38 : Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional

No Indikator

Perbandingan



1 Produksi Beras 1.485.982 - - - - 82.000.000

(2019) -

2 Produksi Daging 109.165,79 27.893 75.701 80.069 5.921 - 3.585.260

3 Produksi Ikan 429.858,93 213.488,98 246.754,52 175.136,29 503.811,83 24.080.000 26.300.000


Pencapaian indikator Produksi Beras Provinsi Kalimantan Selatan tahun

2018 terealisasi sebesar 1.485.982 Ton dari target 1.365.599 Ton, sehingga

persentase capaian Produksi Beras pada tahun 2018 sebesar 108,8 %.

Pencapaian indikator Produksi Daging Provinsi Kalimantan Selatan tahun

2018 terealisasi sebesar 109.165,79 Ton dari target 75.129 Ton, sehingga

persentase capaian Produksi Daging pada tahun 2017 sebesar 145,3%.

Pencapaian indikator Produksi Ikan Provinsi Kalimantan Selatan tahun

2018 terealisasi sebesar 429.858,93 Ton dari target 395.000 Ton, sehingga

persentase capaian Produksi Ikan pada tahun 2018 sebesar 108,83%


a. Produksi Beras

Produksi beras Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 berhasil

mencapai target, bahkan jauh melebihi target yang sudah ditetapkan dengan

persentase capaian sebesar 108,8 %. Nilai produksi ini menunjukkan

peningkatan produksi beras, di tahun 2016 Produksi Beras yang berada

sebanyak 1.345.574 Ton sedangkan di tahun 2017 mencapai 1.426.296 Ton,

untuk tahun 2018 sebanyak 1.485.982 Ton.




101

Untuk perkembangan Indikator Produksi Padi Tahun 2012 – 2018


Grafik 10 : Produksi Padi Regional Kalimantan

b. Produksi Daging

Untuk produksi daging Di Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan

yang sangat baik dan signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,

ditahun 2017 Jumlah Produksi Daging keseluruhan mencapai 103.874,72 Ton

sedangkan di Tahun 2018 Produksi Daging di Kalimantan selatan mencapai

109.165,79 Ton.

Ditahun 2018 jumlah produksi daging secara keseluruhan meningkat jika

dibandingkan dengan produksi daging ditahun 2017, meningkat sebanyak

5.291,07 Ton. Kalimantan Selatan menduduki posisi teratas dalam Produksi

Daging jika dibandingkan dengan Provinsi Lain di Kalimantan Selatan, dan

produksi Daging Kalimantan Selatan mampu menyumbang 3,04% dari Total

produksi daging Nasional yaitu 3.585.26.

c. Produksi Ikan

Pada tahun 2018, Produksi Ikan mencapai 429.858,93 ton, angka tersebut

melebihi capaian produksi pada tahun 2017 sebesar 418.614,16 ton.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kalimantan Selatan 2.086.221 2.031.029 2.094.592 2.140.276 2.313.574 2.452.366 2.440.400

Kalimantan Tengah 755.507 811.211 838.207 893.202 861.191 767.469

Kalimantan Barat 1.300.100 1.440.902 1.372.695 1.275.707 1.461.782 1.501.552

Kalimantan Timur 561.959 563.715 426.657 408.782 328.475 393.418

Kalimantan Utara 115.620 112.102 87.680 79.896

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Pe

rse

nta

se

Produksi Padi




102

Grafik 11 : Produksi Ikan Regional Kalimantan

Dari grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2018 Provinsi Kalimantan

Selatan menempati urutan ke 2 setelah Provinsi Kalimantan Tenggara di Pulau

Kalimantan dengan nilai produksi 429.858,93 Ton, disusul oleh Provinsi

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Pada tahun 2018, produksi ikan Kalimantan Selatan meningkat sebesar

11.097,20 Ton atau persentase capaiannya sebesar 102,65 % jika

dibandingkan dengan produksi ikan Kalimantan Selatan pada tahun 2017 yang

tercatat sebesar 418.761,73 Ton. Berdasarkan angka tersebut, maka capaian

produksi ikan Kalimantan Selatan tahun 2018 di banding 2017 melebihi 90 %.

Adapun trend produksi ikan Kalimantan Selatan tahun 2015 – 2018, dapat

digambarkan pada diagram berikut :

Grafik 11 : Trend Produksi Ikan Kalimantan Selatan

2017 2018

Kalimantan Selatan 418.614,16 429.858,93

Kalimantan Tengah 190.288,40 213.488,98

Kalimantan Barat 324.031,26 246.754,52

Kalimantan Timur 651.955,20 175.136,29

Kalimantan Utara 503.811,83

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

Ton

Produksi Ikan




103

Berdasarkan trend data produksi ikan Kalimantan Selatan tahun 2016 –

2018, maka dapat terlihat bawa rata-rata pertumbuhan produksi ikan adalah

sebesar 2,56 % per tahun.

Selain itu dapat diinformasikan pula bahwa pada tahun 2018, berdasarkan

data pada Tabel 16, dapat dilihat bahwa posisi produksi ikan Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2018 di wilayah regional Kalimantan masih berada

pada peringkat ke 2 (dua) di bawah Kalimantan Utara, serta masih berada di

atas Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Sementara

itu, kontribusi Kalimantan Selatan terhadap produksi ikan regional Kalimantan

sebesar 27,40 %, dan kontribusi terhadap produksi ikan Nasional tahun 2018

sebesar 1,63 % dari 26.300.000 Ton.


a. Produksi Beras

Peningkatan Produksi Beras erat kaitanya dengan produksi padi, yang

disebabkan oleh bantuan atau subsidi benih bermutu, perbaikan tehnik

budidaya, optimasi lahan dan cetak sawah, serta penggunaaan alat pra atau

pasca panen untuk peningkatan produktifitas dan menekan angka kehilangan

hasil.

340.000,00

350.000,00

360.000,00

370.000,00

380.000,00

390.000,00

400.000,00

410.000,00

420.000,00

430.000,00

2015 2016 2017 2018

Kalimantan Selatan 370.671,20 408.444,50 418.761,73 429.858,93

Produksi Ikan (Ton)




104

Kebutuhan Beras Kalimantan Selatan per tahun dengan asumsi kebutuhan

beras per kapita per tahun sebesar 139 Kg/Kapita/Tahun dan dengan jumlah

penduduk 4.182.695 jiwa maka kebutuhan beras di Kalimantan Selatan

sebesar 629.240 Ton. Sedangkan Kalimantan Selatan ditahun 2018 mampu

memproduksi beras sebanyak 1.485.982 Ton sehingga terjadi Surplus beras

sebesar 856.742 Ton.

b. Produksi Daging

Di Provinsi Kalimantan Selatan Ternak yang menghasilkan daging

antara lain ternak sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras petelur,

ayam ras pedaging dan itik. Dari jenis ternak penghasil daging di tahun

2018 mendominasi secara berurutan pada jenis ternak. Adalah Ayam ras

pedaging (88.545,62 ton), Sapi Potong (8.809,02 ton), Ayam Buras

(4.605,28 ton).

Ditahun 2018 jumlah produksi daging secara keseluruhan meningkat

sebanyak 5.291,07 Ton jika dibandingkan dengan produksi daging ditahun

2017. Program Nasional Kementerian Pertanian melalui Upaya Khusus Sapi

Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) memberi andil besar terhadap

peningkatan produksi daging provinsi Kalimantan Selatan. Program

Nasional UPSUS SIWAB dicanangkan untuk mengakselerasi percepatan

pemenuhan populasi sapi potong dalam negeri guna memenuhi permintaan

konsumsi serta mengurangi ketergantungan impor terhadap daging dan

ternak, dengan program utama peningkatan populasi melalui Inseminasi

Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (Inka). Program ini bertujuan

mewujudkan komitmen pemerintah dalam mengejar swasembada daging

sapi yang ditargetkan

Peningkatan yang signifikan ini terjadi antara lain dikarenakan

meningkatnya jumlah kelahiran yang secara otomatis meningkatkan

populasi ternak, menurunnya jumlah kematian ternak serta menurunnya

jumlah pemotongan ternak produktif. Disamping itu, penguasaan teknologi

budidaya dan pengolahan pakan serta sarana prasarana yang memadai

juga turut memberi andil dalam peningkatan produksi daging.




105

Rincian Produksi daging di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 39 : Tabel Produksi Daging Kalimantan Selatan

No Jenis Ternak Tahun 2017 (Ton) Tahun 2018* (Ton) Pertumbuhan (%)

Produksi Daging

1 Sapi potong 8.344,09 8.809,02 5,57

2 Kerbau 742,05 780,83 5,23

3 Kuda 1,84 1,86 1,09

4 Kambing 637,04 655,23 2,86

5 Domba 2,01 2,04 1,49

6 Babi 51,78 51,24 -1,04

7 Ayam buras 4.387,39 4.605,28 4,97

8 Ayam ras petelur 2.842,98 2.978,38 4,76

9 Ayam ras pedaging 84.253,72 88.545,62 5,09

10 Itik 2.611,82 2.736,29 4,77

Jumlah 103.874,72 109.165,79 5,09

c. Produksi Ikan

Kegiatan usaha perikanan sebagai sumber penghasil produksi ikan

di Provinsi Kalimantan Selatan berasal dari usaha perikanan tangkap dan

budidaya perikanan. Untuk produksi perikanan tangkap berasal dari

kegiatan penangkapan ikan di Laut, dan penangkapan ikan di Perairan

Umum Daerah (PUD). Sedangkan produksi budidaya perikanan berasal

dari budidaya perikanan air tawar, budidaya perikanan air payau, dan

budidaya perikanan laut. Pada Gambar 5 diinformasikan tentang

kontribusi jenis usaha terhadap produksi ikan Kalimantan Selatan tahun

2018 :




106

Grafik 11 : Kontribusi jenis usaha terhadap produksi ikan Kalimantan Selatan

Berikut disampaikan pertumbuhan produksi perikanan tahun 2018

berdasarkan jenis usahanya :

Tabel 18. Pertumbuhan Produksi Perikanan Tahun 2018

No. Jenis Usaha Produksi (Ton)

Pertumbuhan (%) 2017 2018

1. Budidaya Perikanan 164.715,03 167.709,55 101,82

- Budidaya Air Tawar 121.995,80 124.305,21 101,89

- Budidaya Air Payau 42.024,16 42.049,72 100,06

- Budidaya Laut 695,07 1.354,62 194,89

2. Perikanan Tangkap 254.046,70 262.149,38 103,19

- Penangkapan Laut 179.696,1 186.452,67 103,76

- Penangkapan P. Umum 74.350,6 75.696,71 101,81

Jumlah Total 418.761,73 429.858,93 102,65

Dari data pada Tabel 18 terlihat bahwa pada tahun 2018 produksi

perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 2,65 % di banding capaian

tahun 2017. Peningkatan jumlah produksi ikan tersebut ditunjang dengan

adanya dukungan pelaksanan di bidang perikanan tangkap berupa

bantuan Kapal Fiber > 10 GT dan Mesin sebanyak 15 Unit, Alat tangkap

Ikan Gillnet Pendukung Kapal Fiber > 10 GT sebanyak 15 paket, dan

Mesin Kapal Nelayan dan Alat Tangkap Ikan Trammel Net sebanyak 15

paket. Sementara itu, di bidang pengembangan usaha perikanan juga

telah dilaksanakan dukungan Penyediaan Paket Budidaya Akselerasi,

Perikanan Tangkap;

262.149,38Ton (60,98 %)

Budidaya Perikanan;

167.709,55Ton (39,02 %)




107

Inovasi Teknologi Pembudidayaan ikan nila, patin, lele, kakap putih,

rumput laut, serta Pengembangan Budidaya Ikan Lokal (Papuyu dan

Haruan), dan Pengembangan Pakan Alternatif.




a. Program Peningkatan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura serta

Pemantapan Sistem Penyuluhan, dengan kegiatan:

1. Promosi dan pemasaran hasil produksi TPH unggulan; 2. Penyediaan sarana pasca panen dan pengolahan hasil TPH; 3. Pemantapan ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan; 4. Pemantapan penyelenggaraan penyuluhan; dan 5. Pelaksanaan PDMIP.

b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan

Hortikultura, dengan kegiatan:

1. Produksi benih dan pengendalian OPT/DPI hortikultura;

2. Penyediaan sarana peningkatan produksi sayuran dan tanaman

Obat;

3. Penyediaan sarana peningkatan produksi buah dan tanaman hias;

4. Penyediaan sarana peningkatan produksi serealia;

5. Penyediaan sarana peningkatan produksi aneka kacang dan umbi;

6. Produksi benih dan pengendalian OPT/DPI tanaman pangan;dan

7. Pengukuran produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.

c. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian, dengan

kegiatan :

1. Pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;

2. Penyediaan sarana pertanian;

3. Pengawalan pembiayaan dan investasi pertanian;

4. Peningkatan perbengkelan Alsintan;

5. Bimtek manajemen kelompok UPJA; dan

6. Persiapan HPS di Kalsel.

d. Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak, dengan kegiatan :

1. Pengendalian Pemotongan Ternak Produktif; 2. Perbibitan Ternak; 3. Pakan dan Perwilayahan; 4. Budidaya Ternak; 5. Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Sumberdaya Peternakan;

dan 6. Pelatihan dan Penilaian Kelompok Ternak yang Berprestasi.




108

e. Program Pengendalian Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Hewan,

Penyakit Zoonosa dan Keamanan Pangan, dengan kegiatan :

1. Penyediaan Jaminan Keamanan Pangan dan Kesejahteraan Hewan; 2. Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan; dan 3. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak dan Zoonosis.

f. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil produksi

Peternakan, dengan kegiatan :

1. Promosi dan Pemasaran; dan 2. Temu Usaha, Sosialisasi dan Bimtek Pengolahan Hasil.

g. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan berupa :

1. Membangun Armada Nelayan dan Memudahkan Mendapatkan Bahan

Bakar.

2. Penyusunan UKL/UPL dalam rangka Perencanaan Membangun 5

Sentra Perikanan Air Tawar dan Laut Yang Dilengkapi Fasilitas

Pendingin.

3. Pelaithan ANKAPIN III Bagi Nelayan.

4. Pelatihan BST (Basic Savety Training) Bagi Nelayan.

5. Pembinaan Nelayan (Pembinaan KUB Perikanan Tangkap).

6. Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan Ikan melalui pelaksanaan

restocking.

h. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan kegiatan berupa :

1. Penyediaan Paket Budidaya, Akselerasi Inovasi Teknologi

Pembudidayaan.

2. Pengembangan Pakan Alternatif.

3. Pengembangan Ikan Lokal (Papuyu dan Haruan).

4. Penyebarluasan Sistem Perbenihan.

5. Pengendalian dan Penanggulangan Hama dan Penyakit Ikan/Udang.

i. Program Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan

kegiatan berupa :

1. Penegakan Hukum IUU Fishing Penegakan Hukum IUU Fishing.

2. Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan

dan Perikanan Yang Berkelanjutan.

3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pengawasan

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.




109

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Kontribusi Sektor

Pertanian” diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya

sebagai berikut :




1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian

% 3,70 3,63 4,38 4,00 4,14* 103,5 %


*Data tahun 2017


No Indikator

Perbandingan



1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian

4,14* 3,77* 4,46* 0,46* 5,22* - -

*Data tahun 2017


Pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian

Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 belum tersedia data dari BPS,

perkiraan rilis data LPE Pertanian sekitar bulan Juni 2018. Sehingga untuk

realisasi sementara menggunakan data tahun 2017 yang terealisasi sebesar

4,14%, jika dibandingkan dengan taget tahun 2018 yang ditargetkan sebesar

4,00 % capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 103,5%.


Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian belum bisa dibandingkan

dengan tahun 2017.


Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian belum bisa dianalisa

dikarenakan LPE sektor Pertanian untuk tahun 2018 belum rilis dari BPS.

5 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian




110




a. Program Peningkatan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura serta

Pemantapan Sistem Penyuluhan, dengan kegiatan:

1. Promosi dan pemasaran hasil produksi TPH unggulan; 2. Penyediaan sarana pasca panen dan pengolahan hasil TPH; 3. Pemantapan ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan; 4. Pemantapan penyelenggaraan penyuluhan; dan 5. Pelaksanaan PDMIP.

b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan

Hortikultura, dengan kegiatan:

1. Produksi benih dan pengendalian OPT/DPI hortikultura;

2. Penyediaan sarana peningkatan produksi sayuran dan tanaman

Obat;

3. Penyediaan sarana peningkatan produksi buah dan tanaman hias;

4. Penyediaan sarana peningkatan produksi serealia;

5. Penyediaan sarana peningkatan produksi aneka kacang dan umbi;

6. Produksi benih dan pengendalian OPT/DPI tanaman pangan;dan

7. Pengukuran produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.

c. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian, dengan

kegiatan :

1. Pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;

2. Penyediaan sarana pertanian;

3. Pengawalan pembiayaan dan investasi pertanian;

4. Peningkatan perbengkelan Alsintan;

5. Bimtek manajemen kelompok UPJA; dan

6. Persiapan HPS di Kalsel.


Industri, Perdagangan dan Jasa” diukur melalui 3 indikator dengan target, realisasi

dan capaiannya sebagai berikut :


5

.

Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa




111



1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri

% 3,60 6,42 6,6 4,00 4,23 105,75 %

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

% 8,20 7,62 8,26 8,00 7,48 93,50 %

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa

% 6,90 8,49 6,44 10,00 6,41 64,10 %



No Indikator

Perbandingan



1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri

4,23 5,03 9,16 0,52 4,27 4,27 -

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

7,48 8,01 3,91 8,57 11,47 5,2 -

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa

6,41 - - - - - -


Pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 4,23% dari target 4,00 %,

sehingga persentase capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri pada


Pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 7,48% dari target

8,00 %, sehingga persentase capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor

Perdagangan pada tahun 2018 sebesar 93,50 %.

Pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 6,41 % dari target 10,00 %,

sehingga persentase capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa pada

tahun 2018 sebesar 64,10 %


a. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri

Untuk laju pertumbuhan ekonomi pada sektor industri di tahun 2018

terealisasi sebesar 4,23 %, apabila dibandingkan dengan tahun 2017




112

sebesar 5,58 dimana terjadi perlambatan dalam pertumbuhannya sebesar

1,35 %.

Perkembangan Indikator Laju Pertumbuhan Sektor Industri Tahun

2014 – 2018 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Provinsi Kalimantan

Selatatan tahun 2018 terealisasi sebesar 7,48%, angka ini mengalami

perlambatan dalam pertumbuhannya sebesar 0,78% jika dibandingkan

dengan pencapaian pada tahun 2017 sebesar 8,26%

Perkembangan Indikator Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Tahun 2014 – 2018 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

2014 2015 2016 2017 2018

Kalimantan Selatan 3,89 3,50 6,42 5,58 4,23

Kalimantan Tengah 12,16 6,41 7,48 8,60 5,03

Kalimantan Barat 4,24 3,47 4,45 3,03 9,16



0,002,004,006,008,00

10,0012,0014,00

Pe

rse

nta

se

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri




113

c. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa

Realisasi Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Jasa (LPE Jasa) pada

tahun 2018 adalah 6,41% angka ini mengalami perlambatan sebesar

0,03% dari tahun 2017 yang terealisasi sebesar 6,44%.

Perkembangan Indikator Laju Pertumbuhan Sektor Jasa Tahun 2014 –

2018 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

2014 2015 2016 2017 2018






0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

Pe

rse

nta

se

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

2014 2015 2016 2017 2018






0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Pe

rse

nta

se

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa




114


a. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri

Pada tahun 2018 untuk laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor

Industri mencapai angka 4,23 % melebihi dari target yang ditetapkan

sebesar 4 %. Ini menunjukkan bahwa nilai tambah yang dihasilkan oleh

sektor industi meningkat secara signifikan walaupun jika dibandingkan

dengan tahun 2017 terjadi sedikit perlambatan hal ini disebabkan oleh

pengaruh pasar global.

LPE PDRB Sektor Industri Tahun 2018 (Dalam Milyar Rupiah)

Kat Uraian Berlaku Konstan

2016 2017 2018 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

21.793,56 23. 259,50 24. 749,81 16. 600,74 17.294,99 17.981,75

B Pertambangan dan Penggalian

30.650,35 33.121,19 35.436,21 30.396,55 31.641,06 32.971,69

C Industri Pengolahan 20.732,75 22.945,83 24.062,84 15.078,39 15.924,23 16.598,11

D Pengadaan Listrik, Gas

176,43 206,91 237,27 133,96 138,78 149,29

E Pengadaan Air 582,36 645,16 713,92 445,36 479,85 512,64

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan adalah pertumbuhan

sektor perdagangan yang membandingkan antara pertambahan yang

diperoleh dari tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Angka ini

dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan sektor perdagangan dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pada Tahun 2018 sampai

dengan triwulan IV posisi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan

realisasinya mencapai 7,48% dan belum mencapai sesuai target yang

ditetapkan yaitu sebesar 8%. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor

Perdagangan dilaksanakan melalui Kegiatan Pengembangan Pasar dan

Informasi Harga dengan melakukan pemantauan harga bahan pokok dan

penting setiap hari di 3 (tiga) pasar rakyat/tradisional di Banjarmasin dan

Kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan sebanyak 56 kali di

Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan serta Kegiatan Pengembangan




115

Pemasaran Produk Dalam Negeri merupakan kegiatan Pameran dan

Temu Usaha antar Pulau. Juga melalui kegiatan Promosi Komoditi

Perdagangan Luar negeri yang ini merupakan kegiatan promosi yang

dilaksanakan diluar daerah dan Kegiatan Pelatihan UKM Calon Eksportir

dan Eksportir dengan melatih calon eksportir sebanyak 60 UKM.

LPE PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2018 (Dalam Milyar Rupiah)

Kat Uraian Berlaku Konstan

2016 2017 2018 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A Pengadaan Air 582,36 645,16 713,92 445,36 479,85 512,64

B Konstruksi 11 435,79 12 393,79 13 675,86 8 590,14 9 086,57 9 621,52

C Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

13 749,37 15 483,03 17 213,46 9 950,20 10 726,03 11 528,51

D Transportasi dan Pergudangan

9 387,06 10 345,47 11 387,16 6 781,12 7 246,43 7 751,31

E Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

2 869,53

3 143,54 3 463,67 2 184,41 2 333,90 2 497,51

c. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa

Pencapaian LPE Sektor Jasa ini didapatkan dari hasil rilis data BPS

tahun 2018 yang menyebutkan bahwa ada 5 bidang jasa, yaitu :

Tabel 44 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa

No Lapangan Usaha LPE 2015 LPE 2016 LPE 2017 LPE 2018 Penurunan/

Kenaikan

1 Jasa Keuangan 4,77 % 7,73 % 6,00 % 4,24 % Turun (1,76 %)

2 Jasa Perusahaan 6,72 % 8,19 % 7,14 % 7,67 % Naik (0,53 %)

3 Jasa Pendidikan 9,44 % 9,45 % 6,91 % 7,02 % Naik (0,11 %)

4 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

7,45 % 9,09 % 5,56 % 5,72 % Naik (0,16 %)

5 Jasa lainnya 6,15 % 7,97 % 6,59 % 7,38 % Naik (0,79 %)

Rata-Rata Capaian 6,90% 8,49% 6,44 % 6.41% Turun (0,03 %)

Dilihat pada jenis lapangan usaha Jasa Perusahaan, Jasa

Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya

mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,53 persen, 0,11 persen,

0,16 persen, dan 0,79 persen. Sedangkan untuk jenis Lapangan usaha

Jasa Keuangan mengalami penurunan sebesar 1,76 persen.




116




a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan kegiatan :

1. Promosi produk unggulan Industri Kalsel melalui kegiatan

Expo/Pameran dalam daerah dan luar negeri;

2. Pelatihan IKM berbasis hasil perkebunan;

3. Pelatihan IKM berbasis pangan;

4. Pelatihan Industri hasil hutan; dan

5. Pendataan IKM se Kalsel.

b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan kegiatan :

1. Pelatihan industry berbasis teknologi;

2. Promosi produk industri Kalsel berbasis teknologi informasi;

3. Percepatan pembangunan kawasan industry;

4. Peltihan teknologi alat transportasi;

5. Pelatihan perekayasaan mesin dan teknologi industri; dan

6. Pelatihan elektronika dan teknologi informasi.

c. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial, dengan

kegiatan :

1. Percepatan pembentukan sentra industry; dan

2. Penumbuhan sentra industry terpasdu produk unggulan.

d. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, dengan

kegiatan :

1. Pengawasan dan penyuluhan peredaran barang dan jasa;

2. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Konsumen; dan

3. Sosialisasi dan Pemetaan Potensi UTTP di wilayah provinsi.

e. Program Peningkatan dan pengembangan ekspor, dengan kegiatan :

1. Penyelenggaraan KALSEL EXPO;

2. Promosi Komoditi Perdagangan Luar Negeri;

3. Pelatihan UKM Calon Eksportir dan Eksportir; dan

4. Promosi Perdagangan Kalsel Berbasis Teknologi Informasi;

f. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan

kegiatan:

1. Pengembangan Pemasaran Produk Dalam Negeri;

2. Perbaikan Pasar Rakyat;

3. Pengembangan Pasar dan Informasi Harga; dan

4. Pasar Murah (Penanganan Sembila Bahan Pokok).

g. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan:

1. Peningkatan pembinaan lembaga keuangan daerah dan

pengembangan usaha daerah;

2. Sinkronisasi dalam rangka pengendalian inflasi dan penyediaan

distribusi bahan pokok;




117

3. Sinkornisasi dan evaluasi kebijkan ekonomi bidang perhubungan;

4. Monitoring dan evaluasi kebijakan bidang penelitian, pengembangan,

statistic dan persandian;

5. Koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi penanaman modal dan PTSP

di Kalimantan Selatan;

6. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

perumahan rakyat dan permukiman;

7. Pengendalian dan koordinasi sarana prasarana ekonomi bidang

pekerjaan umum tata ruang serta pertanahan; dan

8. Monitoring dan evaluasi kebijakan bidang komunikasi dan informasi.


Pariwisata” diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya

sebagai berikut :




1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata

% - - - 7,0 NA NA

2. Persentase Peningkatan Usaha di Bidang Wisata

% - - 5 7 7,01 100,14

Rata-rata Capaian 50,07


Pencapaian indikator Persentase Peningkatan Usaha di Bidang Wisata

ditargetkan sebesar 7 % terealisasi sebesar 7,01 %, sehingga persentase

capaian indikator ini pada tahun 2018 sebesar 100,14 %.


Realisasi Indikator Persentase Peningkatan Usaha di Bidang Wisata pada

tahun 2018 adalah 7,01% mengalami kenaikan sebesar 2,01% dari tahun 2017

yang terealisasi sebesar 5 %.


Indikator Persentase Peningkatan Jumlah Usaha dibidang wisata

terealisasi sebesar 7,01 % pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar

5 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata




118

2,01 % dari tahun 2017 yang terealisasi sebesar 5 %. Adapun jumlah usaha

dibidang wisata pada tahun 2018 sebanyak 1.664 jumlah usaha meningkat

sebesar 109 jumlah usaha dari tahun 2017 sebanyak 1.555 jumlah usaha.




a. Program Pengembangan Pariwisata, dengan kegiatan:

1. Partisipasi Duta Wisata ke Tingkat Nasional Total; 2. Promosi kegiayan event luar daerah; 3. Pemilihan putri pariwisata Kalimantan Selatan; 4. Pengelolaan/pemeliharaan penginapan amandit-loksado; 5. Penyusunan dan workshop pola perjalanan (travel patern); 6. Analisa pasar pariwisata; 7. Pengelolaan pusat informasi dan publikasi pariwisata daerah; 8. Pengadaan bahan promosi pariwisata dan promosi inflight magazine; 9. Bimtek pengembangan ODTW; 10. Penataan kawasan wisata budaya candi agung; 11. Pengembangan ecoturism samber gelap dan pulau-pulau kecil

Kotabaru; 12. Penataan kawasan monument devisi IV ALRI pertaahan Kalimantan di

Desa Paku Alam Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar; 13. Pengembangan ecotourism air terjun paramasan; 14. Wisata Kalimantan selatan fair; 15. Penataan kawasan wisata budaya makam Syech. M. Nafis Tabalong; 16. Penataan kawasan wisata budaya sei jingah; 17. Pembangunan/revitalisasi kawasan wisata pasar terapung lokbaintan 18. Revitalisasi balai adat besar Dayak dan sarana pendukungnya; 19. Festival budaya banjar dan pariwisata; 20. Festival wisata buday pasar terapung; 21. Lomba jingle branding promosi pariwisata Kalimantan selatan; 22. Festival anggrek; 23. Festival internasional batu permata; 24. Liputan media cetak dan elektronik objek wisata kalsel; 25. Bimtek standarisasi usaha pariwisata; 26. Pemberdayaan pemandu wisata local; 27. Penilaian pokdarwis tingkat provinsi dan nasional; 28. Festival budaya borneo II; 29. Promosi event dalam daerah; 30. Penyuluhan standarisasi usaha rumah makan; 31. Penataan kawasan pariwisata di kebun raya banua dan kiram 32. Banjar heritage tour; 33. Inventarisasi objek-objek wisata unggulan provinsi Kalimantan selatan

bersama stakeholder; 34. Pengadaan nomadic tourism;




119

35. DED penataan kawasan pariwisata di pantai batu jodoh, teluk aru, Kab. Kotabaru;

36. Pembuatan warung kopi terapung disungai martapura; 37. Sosialisasi pembentukan, monitoring, dan evaluasi pokdarwis; 38. Pengembangan wawasan pokdarwis; 39. DED pembangunan bungalow di pantai gedambaan Kotabaru; 40. Pembuatan website informasi Pariwisata; 41. Penyusunan dokumen usulan KEK riam kanan.

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Nilai Investasi Dalam

Aktivitas Perekonomian” diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan





1. Realisasi Nilai Investasi

PMA dan PMDN Triliun Rp 5,40 9,50 6,25 9,2 11,705 127,22 %



No Indikator

Perbandingan



1. Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN

11,705 19,00 10,17 25,33 2,79 678,8 641,47


Pencapaian indikator Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN Provinsi

Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 11,705 Triliun dari target

9,2 Triliun sehingga persentase capaian Realisasi Nilai Investasi PMA dan

PMDN pada tahun 2018 sebesar 127,22%.


Investasi PMA dan PMDN pada tahun 2018 mengalami kenaikan cukup

signifikan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017. Investasi pada

tahun 2018 mencapai 11.705.600.000.000 Rupiah, kenaikan sebesar

5

.

Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian




120

5.456.780.000.000 Rupiah dibandingkan capaian pada tahun 2017 yaitu

sebesar 6.248.820.000.000 Rupiah.

Apabila dibandingkan dengan capaian Realisasi Nilai Investasi PMA dan

PMDN Provinsi lainnya, Kalimantan Selatan menempati peringkat ke-3

dibawah Kaltim (25,33 Triliun), Kalteng (19,00 Triliun), dan lebih tinggi dari

Provinsi Kalbar (10,17 Triliun) dan Provinsi Kaltara (2,79 Triliun).


Capaian realisasi investasi pada tahun 2018 melebihi target yang telah

ditetapkan yaitu sebesar 11.705 triliun rupiah dari target 9,2 triliun atau

persentase capaian sebesar 127,22%, mengalami kenaikan sebesar 87,32%

dari Realisasi di tahun 2017.. Hal ini menunjukan bahwa perkembangan iklim

investasi khususnya di Kalimantan Selatan semakin diminati dan bertumbuh

kembang. Dengan kata lain Investor berminat untuk menanamankan modalnya

di Kalimantan Selatan.

Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan investasi:

1) Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA & PMDN, didukung dengan

APBD dan Dekonsentrasi APBN

2) Himbauan dan edaran pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal

(LKPM)

3) Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan

baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya

yang berupa LKPM

4) Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat (BKPM RI) dan Pemerintah

Kabupaten/Kota melalui DPMPTSP Kabupaten/Kota se Kalimantan

Selatan

5) Promosi Investasi

6) Penyusunan dokumen, kajian, serta kebijakan untuk peningkatan investasi

7) Inovasi SEJADI (Seberkas Jadi Dua Izin), agar izin yang semula tidak

masuk skema penanaman modal menjadi masuk dari bagian penghitungan

investasi, sehingga dapat memacu peningkatan realisasi investasi.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan

nonperizinan:




121

1) Penyesuaian persyaratan, spesifikasi, dan biaya/tarif yang mengacu pada

peraturan perundangan yang berlaku.

2) Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan lingkup

pemerintah provinsi kepada DPMPTSP Prov.Kalsel sebanyak 18 bidang

dan 132 jenis perizinan dan nonperizinan.

3) Pengelompokkan prosedural pengurusan perizinan dan nonperizinan

menjadi 3 (tiga) Standar Operasional Prosedur (SOP): 1. Dengan

pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan, 2. Tanpa pertimbangan

teknis dengan peninjauan lapangan, dan 3. Tanpa pertimbangan teknis

tanpa peninjauan lapangan. Prosedural yang dibuat adalah untuk

kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam berurusan. Telah

dilakukan pemangkasan proses untuk menciptakan kemudahan berusaha

bagi masyarakat.

4) Konsistensi implementasi maklumat pelayanan yang menyatakan bahwa

aparat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

publik, dan apabila tidak ditepati, siap menerima sanksi yang berlaku.

5) Reward petugas pelayanan terbaik

6) Penyediaan dan Penambahan tenaga Front Officer

7) Tersedianya Help Desk

8) Implementasi perizinan secara online dengan Sistem Aplikasi Perizinan

Online (SIMAPAN) dan Online Single Submission (OSS)

9) Digital Signature untuk percepatan dan kemudahan perizinan

nonperizinan.

10) Pembentukan Satuan Petugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Provinsi Kalimantan Selatan serta keaktifan didalamnya

11) Menuju ISO 9001:2015




a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan:

1. Pengembangan dan pemberdayaan usaha; 2. Penyelenggaraan pameran investasi; 3. Identifikasi peluang dan potensi investasi daerah; 4. Evaluasi pelaksanaan RUPM;




122

5. Forum kawasan industri Kalimantan Selatan. b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan

kegiatan:

1. Pengawasan dan pelaksanaan task force dalam rangka penyelesaian permasalahan investasi;

2. Pengelolaan sistem informasi perizinan dan penanaman modal. c. Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan, dengan kegiatan:

1. Sosialisasi perizinan se Kalsel; 2. Rapat koordinasi perizinan dengan instansi terkait dan Kab/Kota se

Kalsel; 3. Peninjauan Lapangan untuk syarat teknis pemberian perizinan; 4. Evaluasi dan sertifikasi standar pelayanan SMM berbasis ISO 9001; 5. Pelayanan penanaman modal.

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Menurunnya Kerusakan dan

Pencemaran Lingkungan” diukur melalui 4 indikator dengan target, realisasi dan





1. Indeks Tutupan Lahan Indeks 43,66 50,64 51,50 45 52,13 115,84 %

2. Indeks Kualitas Udara Indeks 81,83 87,60 85,60 87 89,02 102,32 %

3. Indeks Kualitas Air Indeks 44,00 46,95 49,31 59 52,25 88,55 %

4. Persentase luas lahan yang terganggu yang telah dilakukan kegiatan reklamasi oleh pemegang IUP dan PKP2B dikalimantan Selatan

Ha - 65,19

29,88

65,05

31,64

72

41

64,63

27,10

89,76 %

66,10 %



No Indikator

Perbandingan



1. Indeks Tutupan Lahan 52,13 62,72 58,58 67,48 - - -

2. Indeks Kualitas Udara 89,02 92,25 89,12 88,87 95,83 - -

3. Indeks Kualitas Air 52,25 55,26 57,50 57,97 51,00 - -

4. Persentase luas lahan yang 64,63 - - - - - -

5

.

Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan




123

terganggu yang telah dilakukan kegiatan reklamasi oleh pemegang IUP dan PKP2B dikalimantan Selatan

27,10


Pencapaian indikator Indeks Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan

tahun 2018 terealisasi sebesar 52,13% dari target 45%, sehingga persentase

capaian Indeks Tutupan Lahan pada tahun 2018 sebesar 115,84%.

Pencapaian indikator Indeks Kualitas Udara Provinsi Kalimantan Selatan


capaian Indeks Kualitas Udara pada tahun 2018 sebesar 102,32%.

Pencapaian indikator Indeks Kualitas Air Provinsi Kalimantan Selatan


capaian Indeks Kualitas Air pada tahun 2018 sebesar 88,55 %.

Pencapaian indikator Persentase luas lahan yang terganggu yang telah

dilakukan kegiatan reklamasi oleh pemegang IUP dan PKP2B di Kalimantan

Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 64,63 %

dan 27,10 % dari target sebesar 72 % dan 41 %, sehingga persentase capaian

kinerja tahun 2018 sebesar 89,76 % dan 66,10 %.


a. Indeks Tutupan Lahan

Indikator Indeks Tutupan Lahan ditahun 2018 mencapai indeks 52,13

mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 yang hanya 51,50, dan

apabila dilihat dari tahun 2015 untuk indikator ini terus mengalami

perbaikan.

Perkembangan indikator Indeks Tutupan Lahan Kalimantan Selatan Tahun


Grafik 11 : Indeks Tutupan Lahan Kalimantan




124

Dari grafik terlihat bahwa Indeks Tutupan Lahan pada Provinsi

Kalimantan Selatan menempati peringkat terendah diantara Provinsi

lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan luasan berhutan

dengan luas wilayah Kalimantan Selatan merupakan yang paling rendah,

dengan kata lain, Kalimantan Selatan paling sedikit memiliki hutan atau

paling banyak membuka hutan dibandingkan dengan Provinsi lainnya di

Kalimantan.

b. Indeks Kualitas Udara

Untuk indikator ini ditahun 2018 berada pada indeks 89,02,

mengalami peningkatan 3,42 jika dibandingkan dengan Indeks ditahun

2017 yang berada pada indeks 85,60.

Perkembangan indikator Indeks Kualitas Udara Kalimantan Selatan

Tahun 2012 - 2018 dapat dilihat dari grafik berikut ini :

Grafik 12 : Indeks Kualitas Udara Kalimantan

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018





43,00

47,00

51,00

55,00

59,00

63,00

67,00

71,00

75,00

79,00

83,00

Ind

kes

Indeks Tutupan Lahan




125

Dibandingkan dengan Provinsi lain, pada tahun 2018 Kalimantan

Selatan berada pada posisi terbawah dalam pengukuran Indeks Kualitas

Udara, meskipun pada tahun 2015 Kalimantan Selatan sempat berada

pada posisi kedua di bawah Kalimantan Tengah, namun pada tahun 2018

kembali berada pada posisi terbawah.

c. Indeks Kualitas Air

Indikator ini ditahun 2018 berada pada indeks 52,25 naik perlahan

sebesar 2,94 jika dibandingkan dengan realisasi ditahun 2017 yaitu 49,31.

Perkembangan indikator Indeks Kualitas Air Kalimantan Selatan Tahun


Grafik 13 : Indeks Kualitas Air Kalimantan

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kalimantan Selatan 88,69 77,46 81,83 87,60 85,60 89,02

Kalimantan Tengah 93,26 88,48 88,92 89,87 83,80 92,25

Kalimantan Barat 95,38 89,19 87,74 91,57 81,50 89,12

Kalimantan Timur 87,35 83,94 84,79 96,20 80,20 88,87


76,00

81,00

86,00

91,00

96,00

Ind

kes

Indeks Kualitas Udara




126

Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Air di Kalimantan

Selatan beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan, namun di

tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan.

d. Persentase luas lahan terganggu yang telah dilakukan kegiatan reklamasi

oleh Pemegang IUP dan PKP2B di Kalsel

Pada tahun 2018. Persentase luas lahan terganggu yang telah

dilakukan kegiatan reklamasi oleh Pemegang IUP dan PKP2B di Kalsel

terealisasi sebesar 64,63 % dan 27,10 %, jika dibandingkan dengan tahun

2017 yang terealsiasi sebesar 65,05 % dan 31,64 % maka indikator ini

mengalami penurunan sebesar 0,42 % dan 4,54 %.


a. Indeks Tutupan Lahan

Indikator Tutupan Lahan meningkat positif sebesar 0,63% dari Indeks

Tutupan Lahan tahun 2017, Perhitungan Indeks Tutupan Lahan Provinsi

Kalimantan Selatan adalah dengan melakukan perbandingan antara Luas

Tutupan ber-Hutan dengan Luas Wilayah Provinsi. Data Luas lahan kritis

dalam Kawasan hutan pada review lahan kritis tahun 2013 adalah sebesar

398.302 Ha atau sebesar 22,38% dari luas Kawasan hutan Kalimantan

Selatan yang luasnya 1.779.982,00 Ha, ditahun 2018 ditargetkan

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kalimantan Selatan 54,32 53,26 46,16 36,00 43,78 52,25

Kalimantan Tengah 54,69 54,25 50,13 70,89 82,22 55,26

Kalimantan Barat 63,63 63,25 61,00 82,33 80,80 57,50

Kalimantan Timur 50,88 51,39 48,67 77,90 79,77 57,97


35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

Ind

kes

Indeks Kualitas Air




127

penurunan kerusakan hutan sebesar 1,12% dari total lahan kritis , pada

tahun 2108 melalui gerakan revolusi hijau yang dicanangkan oleh

Gubernur Kalimantan selatan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Revolusi Hijau, Pemerintah

Provinsi Kalimantan Selatan mengakselerasi kegiatan penanaman

untuk melakukan rehabilitasi baik didalam Kawasan hutan maupun

diluar Kawasan hutan yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan hutan

untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup di Kalimantan selatan, sehingga

berhasil menurunkan kerusakan hutan sebesar 1,45% dari target

penurunan kerusakan hutan yang ditetapkan, yang paling berkontribusi

besar dalam penurunan kerusakan hutan adalah kegiatan penanaman

dengan pendanaan pihak ketiga atau perusahaan yang mencapai

1,35% dan sisanya kontribusi dari pendanaan APBN, serta kegiatan

perlindungan dan pengamanan hutan yang bertujuan mencegah

bertambahnya kerusakan hutan pada Kawasan hutan yang

kondisinya masih baik.

b. Indeks Kualitas Udara

Untuk mengukur kualitas udara, dilakukan pemantauan 2 kali per

tahun di lokasi-lokasi yang mewakili daerah permukiman, industri, dan

padat lalulintas kendaraan bermotor pada 13 kabupaten/kota. Pengukuran

kualitas udara dilakukan dengan menghitung parameter NO2 dan SO2

untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area

transportasi (A), industri (B) dan 2 (dua) titik di area komersial, yaitu dalam

hal ini perumahan (C1) dan perkantoran/perdagangan (C2). Angka rata-

rata NO2 dan SO2 provinsi dibandingkan dengan Referensi EU akan

didapatkan Indeks Udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum

dinormalisasikan pada indeks IKLH. Indeks Udara model EU yang sudah

dikonversikan menjadi indeks IKLH memberikan gambaran bahwa Indeks

Kualitas Udara Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 87,75.

Indeks Kualitas Udara di Provinsi Kalimantan Selatan telah

menunjukkan kualitas yang bagus, serta telah berhasil melebihii target

yang ditetapkan pada awal tahun anggaran yang mencapai 89,02.




128

Pencapaian ini dihasilkan dari berbagai kegiatan peningkatan

kualitas lingkungan serta pengendalian polusi dan perusakan

lingkungan yang diselenggarakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan

dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Indeks Kualitas Air

Dalam mengukur kualitas Air di Provinsi Kalimantan Selatan, dilakukan

pemantauan sebanyak 66 titik di seluruh kab/kota di Provinsi Kalimantan

Selatan dengan pembagian 14 titik menggunakan dana dekonsentrasi dan

33 titik menggunakan dana APBD. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa

terdapat 10 titik dengan status memenuhi, 79 titik mengalami pencemaran

ringan, 0 titik mengalami pencemaran sedang dan 0 titik mengalami

pencemaran berat. Berdasarkan hasil perhitungan uji laboratorium

didapatkan Indeks Kualitas Air Kalsel sebesar 52,25, terus mengalami

peningkatan ke arah yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun

tahun sebelumnya, jika di bandingkan dengan tahun 2017 naik sebesar

2,94, namun belum berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hal ini

disebabkan karena sebagai besar perairan di Kalimantan Selatan masih

tercemar oleh limbah, baik limbah dari industri, pertanian, pertambangan

dan rumah tangga. Hal ini menyebabkan Provinsi Kalimantan Selatan tetap

menjadi daerah dengan Indeks Kualitas Air terendah dibandingkan

dengan Provinsi lain di Kalimantan.

Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan berbagai program dan

kegiatan dalam mengendalikan berbagai permasalahan lingkungan yang

terjadi.

d. Persentase luas lahan terganggu yang telah dilakukan kegiatan reklamasi

oleh Pemegang IUP dan PKP2B di Kalsel

Terjadi penurunan realisasi kinerja di tahun 2018 jika dibandingkan

dengan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,42 % dan 4,54 %.

Penurunan kinerja dikarenakan luas daerah lahan terganggu bersifat

dinamis dan reklamasi dan revegetasi tidak dapat dilaksanakan karena

bukaan tambang yang belum selesai ditambang.




129

Pada Tahun 2018 total luas lahan terganggu karena kegiatan

penambangan adalah 58.086,94 Ha, untuk luas lahan yang di reklamasi

oleh pemegang PKP2B dan IUP sebesar 37.540,48 Ha, sedangkan untuk

luas lahan yang di revegetasi pemegang PKP2B dan IUP sebesar

15.743,65 Ha, sedangkan di tahun 2017 luas lahan terganggu karena

kegiatan penambangan adalah 42.861,38 Ha, untuk total luas lahan yang di

reklamasi oleh pemegang PKP2B dan IUP sebesar 27.880,35 Ha,

sedangkan untuk luas lahan yang di revegetasi pemegang PKP2B dan IUP

sebesar 13.562,21 Ha.



program-program yang dilaksanakan selama Tahun 2018 yaitu:

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,

dengan kegiatan:

1. Pemantauan kualitas lingkungan;

2. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan(PROPER);

3. Pengelolaan/prokasih/superkasih;

4. Pengawasan dan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;

5. Penegakan hukum lingkungan;

6. Penanganan kasus LH

7. Pengkajian dan evaluasi dokumen AMDAL;

8. Pembinaan dan pengawasan teknis AMDAL;

9. Pengawasan pengelolaan B3 dan limbah B3;

10. Inventarisasi dan perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK);

11. Sosialisasi/kampanye/pembinaan perhitungan ozon; dan

12. Pengendalian dampak perubahan iklim.

b. Program Perlindungan, Rehabilitasi, Pemulihan, dan Konservasi

Cadangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan kegiatan:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya

alam;

2. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem

gambut;

3. Pengelolaan ekosistem gambut;

4. Pengelolaan lahan akses terbuka;

5. Implementasi kebijakan KLHS;

6. Implementasi kebijakan RPPLH;

7. Pantai dan laut lestari;

8. Pemeliharan keanekaragaman hayati;




130

9. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar dalam pemanfaatan

ruang/kawasan.

c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan

kegiatan:

1. Pengembangan data dan informasi lingkungan daerah.

d. Program Pengendalian, Perusakan Lingkungan Hidup dan Pengusahaan

Bidang Pertambangan, dengan kegiatan:

1. Bimbingan Teknis Kegiatan Pertambangan Terhadap PKP2B, KK dan

IU;

2. Monitoring dan Evaluasi Produksi dan Penjualan terhadap PKP2B, KK,

dan IUP;

3. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Penambangan;

4. Monitoring Kewajiban Tata Batas dan Pemeliharaan Batas Wilayah Izin

Usaha Pertambangan;

5. Pendataan dan Penyelidikan PETI; dan

6. Penyusunan/Pembuatan Dokumen Rencana Umum Mineral dan

Batubara Daerah Prov. Kalsel.

Perhitungan APBD tahun 2018 sebelum Audit BPK menunjukan bahwa

Pendapatan Daerah mencapai Rp. 6.445.477.929.560,00, sedangkan belanja daerah

terealisasikan sebesar Rp. 6.604.429.134.772,70, dan terdapat SILPA senilai Rp.

634.054.050.055,69

Untuk persentase Pencapaian Pendapatan Daerah yaitu 102,47 % menunjukan

Kinerja yang bagus dari seluruh SKPD yang memiliki sumber-sumber bagi penerimaan

daerah sementara untuk realisasi belanja sebesar terealisasi sebesar 91,20%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1 Anggaran dan Realisasi APBD 2018




131

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya

No. Sasaran Strategis

Program Prioritas

Uraian Anggaran Realisasi Persentase

Rp Rp %

1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

102.642.165.994,00 95.729.674.524,00 93,27 %

Program perluasan penyelenggaraan pendidikan

266.117.926.147,00 218.253.867.316,00 81,99 %

Program program peningkatan kualitas sekolah

16.146.503.585,00 15.329.779.847,00 94,94 %

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Program obat dan perbekalan kesehatan 6.851.082.000,00 6.189.139.396,00 90,34 %

Program upaya kesehatan masyarakat 20.477.637.000,00 17.148.281.934,00 83,74 %

Program pengawasan obat dan makanan 598.070.000,00 560.152.400,00 93,66 %

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

36.914.903.100,00 35.922.327.838,00 97,31 %

Program perbaikan gizi masyarakat 3.470.613.680,00 3.133.322.088,00 90,28 %

Program pengembangan lingkungan sehat 1.956.824.000,00 1.785.609.250,00 91,25 %

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit 5.568.251.500,00 5.167.295.191,00 92,80 %

Program peningkatan kebijakan dan manajemen kesehatan

2.696.955.000,00 2.482.926.718,00 92,06 %

Program pembinaan upaya kesehatan dasar dan rujukan 1.571.901.000,00 1.342.991.006,00 85,44 %

3. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

646.821.000,00 558.617.176,00 86,36

Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

859.570.600,00 738.808.131,00 85,95

2 Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program




132

4 Meningkatnya pemahaman keagamaan

Program Pendidikan Karakter

1.150.350.400,00 1.070.312.00,00 93,04 %

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

78.840.810.657,00 79,496.789.760,00 100,83 %

Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

2.095.028.000,00 1.896.238.342,00 90,51 %

5 Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

77,000,000.00 69.761.147 90,60 %

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1,497,000,000.00 1.394.628.544 93,16 %

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

2,471,750,000.00 2.147.617.023 86,89 %

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

371,000,000.00 347.582.284 93,69 %

Program Pengembangan Desian Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB.

131.800.000,00 88.976.000,00 67,50 %

Misi 2 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi

Pada Pelayanan Publik


Program Prioritas


Rp Rp %

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Program Penetapan Prinsip-Prinsip Kepemerintahan yang baik (Good Govermence)

2.933.400.000,00 2.550.318.956,00 86,94 %

2. Meningkatnya pendanaan daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

12.310.573.500,00 10.251.773.494,00 83.28 %

3. Meningkatnya kinerja pembangunan daerah

Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah

1.571.395.000,00 1.466.912.749,00 93,35 %




133

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

11.001.086.500,00 10.122.165.570,00 92,01 %


Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH

9.030.386.765,00 6.798.128.847,00 75,28 %

Program Penerapan Prinsip – Prinsip Kepemerintahan yang Baik (Good Governance),

2.037.072.750,00 1.338.961.415,00 65,73 %


2.933.400.000,00 2.550.318.956,00 86,94 %

Misi 3 : Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan Lokal


Program Prioritas


Rp Rp %

1.

Menurunnya Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

14.727.198.500,00 13.852.690.088,00 94,06%

Program Pembinaan Anak Terlantar 368.683.000,00 364.839.000,00 98,96%

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

1.354.850.000,00 1.317.184.738,00 97,22%

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)

231.798.000,00 227.734.200,00 98,25%

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

2.998.836.000,00 2.786.554.155,00 92,92%

2.

Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat

Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1.132.175.000,00 740.263.372,00 65,38 %

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3.843.396.000,00 3.592.702.457,00 93,48 %




134

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

89.950.000,00 88.585.100,00 98,48 %

Program Pembangunan Demokrasi Di Daerah

1.026.800.000,00 872.328.313,00 84,96 %

3 Terselenggaranya PON Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

45.531.919.508,00 4.064.606.984,00 8,92 %



2.933.400.000,00 2.550.318.956,00 86,94 %


Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

2.095.028.000,00 1.896.238.342,00 90,51%

6 Meningkatnya Ketahanan Budaya, Meningkatn mya Kualitas Budaya Masyarakat

Program Pengembangan Unsur Budaya

11.708.150.000,00 6.248.641.442,00 53,37 %

Program Penggalian Unsur Budaya

379.410.000,00 265.910.000,00 70,09

Program Aktualisasi Unsur Budaya

12.492.504.450,000 8.154.161.908,00 65,27 %

Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya

No Sasaran Strategis

Program Prioritas


Rp Rp %

1. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar

Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana public, aparatur, perumahan, air minum, persampahan dan limbah

97.126.987.600.00 81.572.089.387.00 83,98

Prgram pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan

11.966.281.250,00 10.305.905.390,00 86,12%.

Program pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK dan persandian

2.157.660.300,00 1.645.579.824,00 76,27 %




135

2. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian

Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan

339.909.718.360.00 330.812.207.765.00 97,32

Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan

11.966.281.250,00 10.305.905.390,00 86,12%.

Program pengelolaan sumber daya air

67.452.994.710.00 59.904.893.323.00 88,81 %

Program pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan

1.848.348.000,00

1.738.018.907,00

94.03 %

Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana public, aparatur, perumahan, air minum, persampahan dan limbah

97.126.987.600.00 81.572.089.387.00 83,98 %

Misi 5 : Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya

Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

No Sasaran Strategis

Program Prioritas


Rp Rp %

1

Terwujudnya Mandiri Pangan

Program Peningkatan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Pemantapan Sistem Penyuluhan

1.944.300.000,00 1.867.223.532,00 96,04 %

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura

11.261.191.000,00 10.775.624.898,00 95,69 %

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian

23.462.900.000,00 15.740.549.652,00 67,09 %

Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak

1.875.667.000,00 1.761.211.806,00 93,90 %

Program Pengendalian Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Hewan, Penyakit Zoonosa dan Keamanan Pangan

900.000.000,00 843.066.755,00 93,67 %




136

Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil produksi Peternakan

326.900.000,00 286.888.320,00 87,76 %

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

16.084.450.000,00 15.015.383.769,00 93,35%

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2.849.1111.200,00 2.287.089.393,00 80,27%

Program Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

673.6000.000,00 640.257.141,00 95,05%

2 Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian

Program Peningkatan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Pemantapan Sistem Penyuluhan

1.944.300.000,00 1.867.223.532,00 96,04 %

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura

11.261.191.000,00 10.775.624.898,00 95,69 %

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian

23.462.900.000,00 15.740.549.652,00 67,09 %


Program Pengembangan

Industri Kecil dan

Menengah

1.915.445.000,00 1.747.032.718,00 91,20 %

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

3.378.030.000,00 2.608.929.700,00 77,23 %

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

305.900.000,00 280.928.640,00 91,83 %

Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

696,200,000 581,727,374 95.49

Program Peningkatan dan pengembangan ekspor

1,199,850,000 1,005,633,346 83.81

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1,494,250,000 1,201,842,788 80.43

Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik

1.504.200.000,00 1.357.682.155,00 90,26 %

4 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata

Program Pengembangan Pariwisata

17.413.899.200,00 14.804.389.000,00 71,82 %


Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2.836.400.000,00 2.687.656.900,00 94.76

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1.050.000.000,00 973.943.400,00 92.76




137

Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan

1.189.370.000,00 1.044.104.050,00 87.79

6 Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

3.843.702.000,00 3.143.940.625,00 81,79 %

Program Perlindungan, Rehabilitasi, Pemulihan, dan Konservasi Cadangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2.487.700.000,00 1.810.441.450,00 77,27 %

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

24.571.813.000,00 15.542.777.900,00 63,25 %

Program Pengendalian, Perusakan Lingkungan Hidup dan Pengusahaan Bidang Pertambangan

3.127.768.000,00 2.347.353.383,00 75,05%.

NO UNIT KERJA ANGGARAN REALISASI %

1 Biro Pemerintahan 2.635.925.000,00 2.405.345.939,00 91,25%

2 Biro Hukum 6.795.606.000,00 5.519.277.711,00 81,22%

3 Biro Organisasi 3.641.650.000,00 2.978.067.529,00 81,78%

4 Biro Sarana Prasarana Perekonomian Daerah 1.962.200.500,00 1.791.843.228,00 91,32%

5 Biro Pengembangan Produksi Daerah 2.131.240.750,00 1.953.322.992,00 91,65%

6 Biro Kesejahteraan Rakyat 3.641.955.000,00 3.361.930.738,00 92,31%

7 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 12.053.600.000,00 10.849.191.647,00 90,01%

8 Biro Umum 12.023.716.000,00 11.143.832.962,00 92,68%

9 Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa

35.745.640.000,00 33.348.460.800,00 93,29%

10 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

44.166.311.500,00 39.043.312.908,00 88,40%

11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.151.874.226.276,00 1.104.004.171.266,00 95,84%

12 Dinas Kesehatan 114.768.420.280,00 106.087.575.331,00 92,44%

13 Dinas Perhubungan 33.487.384.000,00 31.228.991.647,00 93,26%

14 Dinas Komunikasi dan Informatika 30.041.445.600,00 26.681.484.310,40 88,82%

15 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 561.323.599.270,00 508.920.909.333,00 90,66%

16 Dinas Sosial 49.960.909.500,00 47.209.656.389,00 94,49%

17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 30.338.238.090,00 28.052.734.046,00 92,47%

18 Dinas Perindustrian 16.888.154.750,00 14.753.281.957,00 87,36%

3 Anggaran dan Realisasi menurut Organisasi




138


19 Dinas Perdagangan 14.599.204.490,00 13.129.239.005,00 89,93%

20 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 13.944.042.000,00 12.841.508.605,00 92,09%

21 Dinas Pemuda dan Olahraga 113.896.238.508,00 58.919.902.753,00 51,73%

22 Dinas Pariwisata 24.991.654.200,00 21.444.075.011,00 85,80%

23 Dinas Kehutanan 99.148.093.528,00 94.410.220.203,00 95,22%

24 Dinas Perkebunan dan Peternakan 40.995.848.435,00 38.542.158.280,00 94,01%

25 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikutura 74.191.587.900,00 63.372.541.513,00 85,42%

26 Dinas Kelautan dan Perikanan 45.484.714.300,00 42.678.658.950,00 93,83%

27 Dinas Energi Sumber Daya Mineral 42.047.942.850,00 37.562.723.104,00 89,33%

28 Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana

11.231.241.000,00 9.602.957.999,00 85,50%

29 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 112.752.120.000,00 97.731.250.669,61 86,68%

30 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

9.762.431.000,00 8.735.819.003,00 89,48%

31 Badan Keuangan daerah 196.927.870.209,00 178.632.652.212,00 90,71%

32 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 30.589.360.500,00 27.665.948.798,00 90,44%

33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 17.512.131.000,00 15.062.088.231,00 86,01%

34 Dinas Lingkungan Hidup 41.709.101.000,00 30.748.890.682,00 73,72%

35 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

16.470.446.200,00 15.297.242.798,00 92,88%

36 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 49.264.718.000,00 45.279.659.380,00 91,91%

37 Dinas Ketahanan Pangan 18.240.471.600,00 16.681.551.368,00 91,45%

38 Inspektorat Daerah 26.973.710.428,00 22.597.674.999,00 83,78%

39 Badan Kepegawaian Daerah 21.521.556.700,00 19.817.644.525,00 92,08%

40 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 37.423.874.912,00 32.216.137.389,00 86,08%

41 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15.168.421.200,00 13.229.230.561,00 87,22%

42 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 18.709.128.400,00 17.008.756.258,00 90,91%

43 Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalsel

8.634.777.000,00 7.816.199.931,00 90,52%

44 RSUD ULIN B.MASIN 286.201.807.398,00 251.022.106.719,00 87,71%

45 RS. ANSARI SALEH 78.005.807.534,00 74.627.327.587,00 95,67%

46 RSJ SAMBANG LIHUM 59.905.562.119,00 55.957.130.388,00 93,41%

47 RSGM Gusti Hasan Aman 17.316.195.881,00 15.833.535.361,00 91,44%

48 SATPOL PP dan DAMKAR 24.200.225.000,00 22.284.710.216,00 92,08%

49 Sekretariat DPRD 130.101.041.725,00 87.594.894.842,00 67,33%

50 Taman Budaya 6.301.345.100,00 5.390.076.033,00 85,54%

51 Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

2.440.485.000,00 2.348.482.059,00 96,23%

52 Museum Lambung Mangkurat 3.836.390.000,00 3.376.042.813,00 88,00%

53 Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kaliamamtam Selatan

18.306.124.716,00 15.126.333.174,00 82,63%

54 Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat 2.423.499.440,00 2.232.233.029,00 92,11%




139


55 Laboratorium Kesehatan 9.448.860.450,00 9.172.354.266,00 97,07%

56 Instalasi Farmasi 3.848.398.500,00 3.478.720.806,00 90,39%

57 Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam

1.136.851.200,00 1.122.180.399,00 98,71%

58 Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 2.082.016.500,00 1.947.220.090,00 93,53%

59 Panti Sosial Bina Netra ” Fajar Harapan ” 4.608.228.000,00 4.335.035.089,00 94,07%

60 Panti Sosial Asuhan Anak ”Budi Mulia” 11.627.822.500,00 10.983.445.385,00 94,46%

61 Panti Sosial Bina Remaja ”Budi Satria” 7.471.302.050,00 7.093.938.619,00 94,95%

62 Panti Sosial Bina Wanita ”Panti Melati” 7.087.581.000,00 6.666.080.671,00 94,05%

63 Panti Sosial Tresna Werdha ”Budi Sejahtera” 9.116.916.000,00 8.711.218.721,00 95,55%

64 Balai Latihan Kerja 3.468.559.200,00 3.218.424.656,00 92,79%

65 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura

3.252.850.000,00 3.116.172.117,00 95,80%

66 Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura

2.039.731.600,00 1.919.573.212,00 94,11%

67 Balai Inseminasi Buatan 4.166.225.500,00 3.877.862.306,00 93,08%

68 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan

2.019.879.800,00 1.878.877.857,00 93,02%

69 Pelabuhan Perikanan Banjarmasin 2.640.042.000,00 2.599.472.437,00 98,46%

70 Pelabuhan Perikanan Muara Kintap 1.969.739.800,00 1.889.612.782,00 95,93%

71 Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Karang Intan

2.276.057.100,00 2.232.119.998,00 98,07%

72 Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan 2.055.539.200,00 1.933.471.747,00 94,06%

73 Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kotabaru

1.985.200.000,00 1.918.508.883,00 96,64%

74 Taman Hutan Raya Sultan Adam 23.428.138.500,00 19.981.277.711,00 85,29 %

75 Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil 4.621.019.000,00 4.333.127.862,00 93,77 %

76 Laboratorium Energi dan Sumberdaya Mineral. 42.047.942.850,00 37.562.723.104,00 89,33%

77 Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula 9.087.761.000,00 4.169.164.416,00 45,88%

78 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin I

3.108.264.000,00 2.830.030.999,00 91,05%

79 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II

2.705.739.000,00 2.448.017.889,00 90,48%

80 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarbaru

1.975.571.000,00 1.849.442.723,00 93,62%

81 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Martapura 1.751.582.800,00 1.656.593.134,00 94,58%

82 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Rantau 1.378.202.000,00 1.309.140.030,00 94,99%

83 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kandangan

1.361.842.000,00 1.247.644.577,00 91,61%

84 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Barabai 1.395.837.000,00 1.267.212.496,00 90,79%

85 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Paringin 1.392.805.000,00 1.346.094.860,00 96,65%

86 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Amuntai 1.340.446.000,00 1.280.750.226,00 95,55%

87 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Tanjung 1.478.826.000,00 1.337.872.080,00 90,47%




140

4

Efisiensi Penggunaan Sumber Dana dan Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan 2018


88 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Pelaihari 1.760.942.000,00 1.654.802.015,00 93,97%

89 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Batulicin 2.286.224.000,00 2.129.170.899,00 93,13%

90 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kotabaru 1.748.381.000,00 1.643.089.908,00 93,98%

91 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Marabahan

1.539.388.000,00 1.468.328.199,00 95,38%

92 Kebun Raya Banua 7.457.200.000,00 7.228.219.201,00 96,93%

93 BLUD RSUD Ulin 348.454.456.230,00 361.206.007.481,00 103,66%

94 BLUD RSJ Sambang Lihum 27.749.052.956,00 23.662.607.599,00 85,27%

95 BLUD RS Ansari Saleh 124.535.195.600,00 124.298.041.718,00 99,81%

Jumlah 4.539.616.008.125,00 4.140.154.644.350,01 91,20 %

Tahun Total APBD Jumlah

Program

Jumlah

Kegiatan Efisiensi

2017 5.532.559.991.000 146 1494 10.459.686.600

2018 6.089.952.371.644 150 1633 12.333.400.000

2019 7.031.945.852.547 136 1068 52.143.277.350

Menindaklanjuti arahan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi terkait SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan, dan hasil evaluasi

Rencana Jangka Menengah Daerah pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan telah melakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah

Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Berdasarkan hasil evaluasi, disusun Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka

Menengah Daerah Kalsel Tahun 2016-2021. Evaluasi dilakukan tidak hanya pada

dokumen RPJMD namun juga evaluasi atas kinerja SKPD, apakah telah mendukung

target-target yang ditetapkan baik dalam RPJMD maupun target capaian SPM yang

ditetapkan dalam PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Evaluasi

juga dilakukan untuk menyesuaikan perubahan perangkat daerah sebagai dampak

diterbitkannya PP nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.




141

Pada tahun 2018 jumlah program kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah

mengalami peningkatan dari sisi jumlah. Program pada tahun 2018 bertambah 4 dari 146

menjadi 150 program. Begitupula jumlah kegiatan bertambah 139 kegiatan, dari 1494

menjadi 1633. Terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah berdampak pada jumlah

organisasi perangkat daerah, ada perangkat daerah yang bergabung ataupun berpisah.

Perubahan ini menyebabkan bertambahnya usulan program dan kegiatan baru yang

berakibat pada meningkatnya jumlah program/kegiatan pada tahun 2018.

Pada tahun 2018, ada 150 program dan 1633 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6,09

Trilyun, meningkat Rp. 557,4 Milyar. Mengingat banyaknya penambahan kegiatan pada

tahun 2018, dan berdasar hasil evaluasi capaian RPJMD, evaluasi kinerja perangkat

daerah serta evaluasi capaian SPM, maka perubahan RPJMD yang diikuti perubahan

Rencana Strategis Perangkat Daerah segera dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi

kemudian dilaksanakan pemangkasan program kegiatan. Sehingga pada perencanaan

tahun 2019 jumlah program menjadi 136 atau berkurang 14 program dan jumlah kegiatan

1068 atau berkurang 565 kegiatan. Pemangkasan program/kegiatan ini berhasil

mengurangi anggaran sebesar lebih kurang Rp. 52,1 Milyar, yang dananya kemudian

dialihkan ke kegiatan prioritas daerah.




130

BAB IV PENUTUP


142

142

BAB IV

P E N U T U P

Gambaran tentang kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun

2018 telah termuat tergambar pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Laporan Kinerja

Tahun 2018 ini adalah tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja ini

dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran strategis

melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam

rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah

Provinsi Kalimantan Selatan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam

dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 adalah :

1. Pencapaian Tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan yang dijabarkan dalam 5

(lima) tujuan utama dengan 17 Indikator Tujuan, yang akan dijawab pada tahun

ketiga dan tahun terakhir RPJMD

Pencapaian Sasaran yang dijabarkan dalam 23 (dua puluh tiga) sasaran strategis dan

48 indikator kinerja utama yaitu 123,73 % dengan kategori Sangat Memuaskan, dengan

rincian 34 (tiga puluh empat) Indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori Sangat

Memuaskan, 4 (empat) Indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori Memuaskan,

3 (tiga) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori Sangat Baik, 2 (dua) indikator

dengan tingkat capaian kinerja berkategori baik, 3 (tiga) indikator dengan tingkat capaian

kinerja Cukup Baik dan 2 (dua) indikator dengan tingkat capaian kurang.

Terlepas dari pencapaian kinerja yang terus membaik, apabila dilakukan

pembandingan dengan Angka Nasional maupun Angka Provinsi lain yang ada di

Indonesia, Pembangunan Manusia di Kalimantan Selatan masih akan terus

ditingkatkan dan menjadi fokus pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah 2016-2021, Pembangunan Manusia menjadi isu strategis yang

pertama disusul dengan Daya Saing Perekonomian Daerah, Kuantitas dan Kualitas

A. SIMPULAN

BAB IV PENUTUP


143

143

Lingkungan Hidup, Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perekonomian dan Dasar,

serta Kinerja pemerintah Daerah.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel Selama RPJMD

2016-2021 dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja antara lain :

1. Pemprov. Kalsel terus berupaya membangun Budaya Kinerja dengan melibatkan

seluruh Jajaran Pimpinan Dalam Ber SAKIP

2. Pemprov. Kalsel telah melaksanakan Evaluasi Budaya Kinerja secara mandiri

Dengan Nilai Rata-Rata Baik;

3. Pemprov Kalsel telah mengintegrasikan Aplikasi E-planing Dan E-budgeting;

4. Gubernur Kalsel ikut memacu serta mendorong Bupati/Walikota fokus dan concern

pada pencapaian Visi Dan Misi Pemngembangan Daerah Melalui Penerapan

Manajemen Kinerja yang baik;

5. Pemprov Kalsel telah menetapkan Cascading serta Croscutting Tingkat Pemda;

6. Pemprov. Kalsel telah menerapkan Cascading Kinerja diseluruh SKPD dengan

melakukan penyelarasan ukuran kinerja yang dilaksanakan sejak tahun 2016

dengan mewajibkan seluruh SKPD memanfaatkan Pohon Kinerja dan Dokumen

Keselarasan dalam proses perencanaan dengan mengacu Pada Peta Proses

Bisnis Pemprov Kalsel yang telah disusun;

7. Pemprov Kalsel telah menerapkan Perjanjian Kinerja Hingga Levelan Staf;

8. Pemprov Kalsel telah melaksanakan Rapotan Kinerja Tiap Semester;

9. Pemprov Kalsel telah melaksanakan Evaluasi Program dan Kegiatan, dan telah

melaporkanya pada Laporan Kinerja Pemprov Kalsel, dalam rangka meningkatkan

Efisiensi Penggunaan Dana;

10. Meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Terhadap OPD;

11. Untuk mencapai pemahaman Penyajian Data Laporan Kinerja diseluruh SKPD

Prov. Kalsel. Pemprov Kalsel Telah Menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 0106

Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama,

Pengukuran Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Di Provinsi Kalimantan Selatan. Serta

Membagikan Buku Saku Penyusunan LAKIP Keseluruh SKPD sebagai Pedoman

SKPD dalam Penyusunan LAKIP;

12. Pemprov Kalsel ikut membantu Kemenpan RB Ri dalam pembinaan SAKIP di

Kab/Kota melalui Asistensi SAKIP secara berkesinambungan dan menargetkan

BAB IV PENUTUP


144

144

ditahun 2018 seluruh Kab/Kota yang kualifikasi SAKIPnya masih Cc menjadi B

dan melaksanakan Reviu RPJMD Pemerintah Kab/Kota;

13. Pemprov Kalsel telah menerapkan E-SAKIP yang memudahkan SPD dalam

penginputan Data Kinerja yang Outputnya berupa Rencana Aksi SKPD, Laporan

Efisiensi Penggunaan Dana, Laporan Pengukuran Triwulan, Yang Kedepanya

Akan Mengarah Pada “Paperless”;

Dari upaya perbaikan dan penerapan SAKIP tersebut Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan telah berhasil, antara lain :

1. Regrouping, Pemerintah Kalimantan Selatan lebih fokus pada pembangunan yang

menyasar langsung kepada masyarakat, yang sebelumnya Pemprov Kalsel memiliki

13 Prioritas Kepala Daerah kini menjadi 5 Prioritas Kepala Daerah;

2. Meningkatnya Pelayanan Publik yang tergambar pada peningkatan peringkat

Kepatuhan Pelayanan Publik ditahun 2017 Provinsi Kalimantan Selatan menduduki

peringkat Ke 7 ditahun 2018 menduduki peringkat Ke 4 dari seluruh Provinsi di

Indonesia;

3. Shifting, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sebelumnya bergantung

pada Sumber Daya Alam yaitu Sektor Pertambangan, Sejak tahun 2016 Pemprov

Kalsel mulai menggerakan Sektor-Sektor Lain sebagai andalan Yaitu Sektor

Pertanian, Industri dan Pariwisata;

4. Melalui Refocusing serta Evaluasi Program Kegiatan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan mampu mengefektifkan Program dan Kegiatan yang selaras

dengan arah pembangungan, yang sebelumnya terdiri dari 168 Program 1368

Kegiatan menjadi 136 Program 1062 Kegiatan

5. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ditandai dengan

minimnya tingkat temuan material yang ditemukan oleh pihak Audit Eksternal. Pada

Tahun 2018 temuan material Pemrov. Kalsel hanya 0,0203% dari batas maksimal

temuan material sebesar 5% dari total Belanja Langsung APBD;

6. Meningkatnya Kualifikasi Sakip Di Pemerintah Kab/Kota yang sebelumnya hanya 3

Kabupaten Kota yang mendapatkan kualifikasi B, dan 6 dari 13 Kab/KotasSaat ini

ada 1 Kabupaten yang telah mencapai BB, 5 Kab/Kota yang mendapatkan B, dan 6

Kab/Kota yang kualifasinya CC.

BAB IV PENUTUP


145

145

Strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki sistem pengumpulan data kinerja dalam rangka meningkatkan

kualitas data kinerja dalam sistem pelaporan secara berkala dengan meningkatkan

analisis dan kajian data kinerja yang disampaikan secara berkala. Selanjutnya

melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara individu terhadap

pertanggungjawaban kinerja SKPD, serta meningkatkan kualitas reviu atas laporan

kinerja Pemda maupun SKPD;

2. Menyelenggarakan pelatihan dan asistensi bagi SDM aparatur tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja, untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang

berkinerja tinggi dan akuntabel, dengan memanfaatkan dokumen kinerja dalam

proses perencanaan kinerja selanjutnya terdata terhadap perbaikan dokumen

Kinerja RPJMD 2016 – 2021;

3. Menyempurnakan kualitas rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja terkait

dalam sasaran strategis Pembangunan daerah maupun sasaran strategis

organisai dengan membangun dari bawah indikator kinerja yang baik dengan

melakukan perjanjian kerja dan pengukuran kinerja secara berjenjang secara

menyeluruh sampai pada semua levelan pejabat esselon terendah;

4. Meningkatkan komitmen terhadap penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas di

lingkungan Pemerintah Provinsi serta meningkatkan pembinaan dalam

penerapannya melalui pemberian reward bagi SKPD yang berkinerja tinggi dan

memberikan punishment bagi SKPD yang belum maksimal berkinerja dengan baik;

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

NO.

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

DAERAH

Satuan

Kondisi

Kinerja pada

awal Periode

RPJMD

Target

Tahun

2016

Realisasi

Tahun 2016

Target

Tahun

2017

Realisasi

Tahun 2017

Target

Tahun

2018

Realisasi

Tahun 2018

% Capaian

Tahun

2018

Kategori

CapaianSumber Data

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1 Kesejahteraan dan Pemetaan Ekonomi

1.1 Pertumbuhan Ekonomi % 3,84 3,28 4,38 3,53 5,29 3,78 5,13 135,71% Sangat Berhasil BPS

1.2 Indeks Gini Indeks 0,359 0,328 0,351 0,317 0,347 0,307 0,340 90,29% Berhasil BPS

1.3 Persentase Penduduk Miskin % 4,72 (2015) 4,68 4,52 4,65 4,70 4,50 4,65 96,77% Berhasil BPS

1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 67,63 68,88 68,38 67,75 68,38 67,85 69,65 102,65% Sangat Berhasil BPS

ASPEK PELAYANAN UMUM

2 Pelayanan Urusan Wajib Dasar

2.1 PENDIDIKAN

2.1.1 Rata Rata Lama Sekolah Tahun 7,6 12 7,76 7,79 7,97 7,88 7,99 101,40% Sangat Berhasil Disdikbud

2.1.2 APK SMA % 62,14 64,32 65,06 65,06 74,51 65,42 83,54 127,70% Sangat Berhasil Disdikbud

2.1.3 APM SMA/MA/SMK/MAK % 50,05 57,491 51,71 60,032 55,72 62,59 59,49 95,05% Berhasil Disdikbud

2.1.4 Harapan Lama Sekolah Tahun 11,96 N/A 12,21 12,54 12,48 12,83 12,46 97,12% Berhasil Disdikbud

2,2 KESEHATAN

2.2.1 Angka Kematian Ibu/1.000 KH /1000KH 188 (2013) 170 103 150 104 135 108 125,00% Sangat Berhasil Dinkes

2.2.2 Angka Kematian Bayi/100.00 KH /1000KH 43 (2013) 40 9 37 10 33 10 330,00% Sangat Berhasil Dinkes

2.2.3 AKABA /1000KH 35 (2013) 30 1 27 1 25 11 227,27% Sangat Berhasil Dinkes

2.2.4 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 67,47 (2014) 67,66 67,80 68,19 68,19 68,55 68,02 99,23% Berhasil Dinkes

2.2.5 Status Gizi Balita

· Balita Gizi Buruk 8,20 7,60 4,1 7,40 0,03 7,29 3,00 243,00% Sangat Berhasil Dinkes

· Balita Gizi Kurang 19,20 18,77 17,7 18,50 16,40 18,25 11,09 164,56% Sangat Berhasil Dinkes

2,3PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG

2.3.1 Presentase Penyediaan Prasarana Air Baku % 36 13 13 22 13 31 13 41,94% Kurang Berhasil Dinas PUPR

2.3.2Prosentase Terbangunnya Sarana

Prasarana Publik% 20/36=55,6% 58,3% 116,6 72,3% 80,55 86,10 86,10 100,00% Berhasil Dinas PUPR

2.3.3Prosentase Terbangunnya Sarana dan

Sarana Aparatur Perkantoran% 44,7 53,2% 39,9 74,5% 68,08 83,00 83,00 100,00% Berhasil Dinas PUPR

NO.



DAERAH

Satuan

Kondisi

Kinerja pada

awal Periode

RPJMD

Target

Tahun

2016

Realisasi

Tahun 2016

Target

Tahun

2017

Realisasi

Tahun 2017

Target

Tahun

2018

Realisasi

Tahun 2018

% Capaian

Tahun

2018

Kategori

CapaianSumber Data

2.3.4Persentase Luas Irigasi dan Rawa Dalam

Kondisi Baik% 39,5 11 10,10 16,9 15,67 22,80 26,51 116,27% Sangat Berhasil Dinas PUPR

2.3.5Persentase Luas Jaringan Irigasi/Rawa

Yang Dikembangkan% 49 7 7 27 25,68 51,00 53,38 104,67% Sangat Berhasil Dinas PUPR

2.3.6Persentase Luas Kawasan yang Terlindungi

Dari Daya Rusak Air% 28 40 15,4 52 19,57 64,00 72,54 113,34% Sangat Berhasil Dinas PUPR

2.3.7 Jalan Dalam Kondisi Baik % 85 85,5 92,76 86 71,71 87,00 77,57 89,16% Cukup Berhasil Dinas PUPR

2.3.8 Jembatan Dalam Kondisi Baik % 82 82,5 82,67 83 82,67 83,50 80,55 96,47% Berhasil Dinas PUPR

2,4PERMUKIMAN RAKYAT DAN

PERUMAHAN

2.4.1Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Air

Limbah Domestik yang Memadai% 28,5 33,83 60,13 38,74 28,16 44,12 72,46 164,23% Sangat Berhasil Dinas PUPR

2.4.2Persentase Berkurangnya Luasan

Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan% 9,2 7,7 5,4 6,2 0,0 4,70 3,40 72,34% Kurang Berhasil Dinas Perkim

2.4.3Cakupan Pelayanan Pengangkutan

Persampahan% 46,95 47,13 50,23 49,23 59,16 51,27 51,27 100,00% Berhasil Dinas PUPR

2.4.4Persentase Cakupan Pelayanan Sanitasi

Layak% 58 60 25,61 62 28,16 64,00 64,00 100,00% Berhasil Dinas PUPR

2,5

2.5.1 Indeks Demokrasi Indonesia % 70,84 75 74,76 72,02 73,43 72,75 77,25 106,19% Sangat Berhasil Bakesbangpol

2.5.2Persentase Penurunan Angka Kriminalitas

(2.232 Kasus)% 0 0,02 0,81 90,00 1,22 80,00 Kurang Berhasil Bakesbangpol

2.5.3 Konflik Sosial Kejadian 0 0 0 0 0 0 0 100,00% Berhasil Bakesbangpol

2,6 SOSIAL

2.6.1 Persentase PMKS yang Tertangani % 194.623 7,5 0,60 15,00 34,35 22,50 27,76 123,38% Sangat Berhasil Dinsos

3 Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar

3,1 TENAGA KERJA

3.1.1 Angka Pengangguran % 4,83 (2015) 4.8-4.79 5,45 4,77 3,53 4,70 4,50 104,44% Sangat Berhasil Disnakertrams

3,2

3.2.1 Indeks Pembangunan Gender Indek 88,55 86,64 88,64 88,74 88,86 88,83 88,60 99,74% Berhasil DPPPA

3.2.2 Indeks Pemberdayaan Gender Indek 69,42 70,64 71,55 71,88 67,4 73,14 67,56 92,37% Berhasil DPPPA

3.2.3Persentase Peningkatan Peran Perempuan

Dalam Pembangunan% 63 65 53.87 67 67,00 69,00 70,60 102,32% Sangat Berhasil DPPPA

3.2.4Persentase Peningkatan Kelembagaan

Gender dan Anak% 10 15 24.39 25 29.41 50,00 42,86 85,72% Cukup Berhasil DPPPA

KETENTRAMAN UMUM, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.



DAERAH

Satuan

Kondisi

Kinerja pada

awal Periode

RPJMD

Target

Tahun

2016

Realisasi

Tahun 2016

Target

Tahun

2017

Realisasi

Tahun 2017

Target

Tahun

2018

Realisasi

Tahun 2018

% Capaian

Tahun

2018

Kategori

CapaianSumber Data

3,3

3.3.1 Peningkatan Skor PPH Ketersediaan Skor 88 88 80,81 88,5 81,28 89 86,03 96,66% Berhasil DKP

3.3.2Persentase Penurunan Konsumsi Beras

Perkapita/Thn% 90 90 96,4 89,50 97,00 89,10 206,54 231,81% Sangat Berhasil DKP

3.3.3 Peningkatan Skor PPH Konsumsi Skor 84,9 84,9 84,8 85,9 82,6 86,9 86,50 99,54% Berhasil DKP

3,4

3.4.1 Persentase Lahan yang Bersertifikat % 30 35 54,49 45 58,68 55 58,,98 107,23% Sangat Berhasil Biro Perlengkapan

3.4.2Persentase Penyelesaiaan Tapal Batas

Wilayah% 60 65 65 70 100 75 53,85 71,80% Kurang Berhasil Biro Pemerintahan

3,5

3.5.1 Indeks Tutupan Hutan Indeks 43,66 45 43,75 45,5 44,11 46 49,21 106,98% Sangat Berhasil DLH

3.5.2 Indeks Kualitas Air Indeks 46,16 58 49,31 58,5 52,25 59 53,87 91,31% Berhasil DLH

3.5.3 Indeks Kualitas Udara Indeks 81,83 85 85,57 86 89,02 87 87,75 100,86% Sangat Berhasil DLH

3.5.4 Persentase Pengelolaan Sampah % 46,95% 47,13% 23 49,23 23 51,27 23,00 44,86% Kurang Berhasil DLH

3,6

3.6.1Persentase Kabupaten yang Melaporkan

Data-data Kependudukan% 0 0 100 20 0 40 54 135,00% Sangat Berhasil Disdukcapil dan KB

3,7

3.7.1Persentase Swadaya Masyarakat Untuk

Pembiayaan Pembangunan Desa % 15 16 1,28 17 16,6 18 18 100,00% Berhasil DPMD

3.7.2Persentase Pembiayaan Pembangunan

Yang dilaksanakan Oleh Mayarakat% 40 50 8,34 60 10 70 72 102,86% Sangat Berhasil DPMD

3,8

3.8.1 Persentase Kader GSI Aktif % 0 0 - 10 18 20 21,2 106,00% Sangat Berhasil Disdukcapil dan KB

3.8.2 Persentase BKB dan Sub BKBD Aktif % 0 0 - 20 45,75 40 46,25 115,63% Sangat Berhasil Disdukcapil dan KB

3,9

3.9.1Prosentase Jumlah Halte BRT yang

Terbangun% 0 5 0 30 25 60 45 75,00% Kurang Berhasil Dinas Perhubungan

3.9.2Waktu Tempuh Rata-rata Ruas Jalan

Provinsi KmH 60 62 60 km/jam 65 65 65 44,65 68,69% Kurang Berhasil Dinas Perhubungan

3.9.3Persentase Penurunan Angka Kecelakaan

Diruas Jalan Provinsi% 60 60 3,46 55 27 50 45 90,00% Cukup Berhasil Dinas Perhubungan

3.9.4

Persentase Penurunan Angka Kecelakaan

Angkutan Sungai Danau dan

Penyeberangan

% 60 60 54 55 55 50 45 90,00% Cukup Berhasil Dinas Perhubungan

PANGAN

PERTANAHAN

LINGKUNGAN HIDUP

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PERHUBUNGAN

NO.



DAERAH

Satuan

Kondisi

Kinerja pada

awal Periode

RPJMD

Target

Tahun

2016

Realisasi

Tahun 2016

Target

Tahun

2017

Realisasi

Tahun 2017

Target

Tahun

2018

Realisasi

Tahun 2018

% Capaian

Tahun

2018

Kategori

CapaianSumber Data

3,10

3.10.1Nilai dan Rangking Pemeringkatan e-

GovernmentPeringkat 16 13 - 10 0 8 0 0,00 Kurang Berhasil Dinas Kominfo

3.10.2Persentase Cakupan Media Informasi

Komunikasi Publik% 15,4 30,8 - 46,2 42,86 55,2 55,8 101,09% Sangat Berhasil Dinas Kominfo

3.10.3

Persentase Daerah yang Tercover Jaringan

Komunikasi (Jumlah Desa yang Tercover

Jaringan Komunikasi)

% 7,7 23,1 - 38,5 77,96 53,9 53,9 100,00% Berhasil Dinas Kominfo

3,11

3.11.1Persentase Peningkatan Rencana Investasi

PMA dan PMDN% 41 15 10,05 15 -34,25% 15 86,16 574,40% Sangat Berhasil DPM dan PTSP

3,12

3.12.1Persentase Organisasi Pemuda yang

Terlibat Dalam Pembinaan Kepemimpinan % 0 0 25,45 20 25,45 40 69,49 173,73% Sangat Berhasil

Dinas Pemuda dan

Olahraga

3.12.2Persentase Peningkatan Kemitraan

Pemuda dengan Masyarakat% 0 0 24,54 20 24,54 40 52,17 130,43% Sangat Berhasil

Dinas Pemuda dan

Olahraga

3,13

3.13.1Persentase Unsur-unsur Budaya yang

Dikembangkan% 28 30 71,42 35 20 40 38 95,00% Berhasil Disdikbud

3.13.2Persentase Unsur Budaya yang Ada di

Kalsel% 10 20 100 30 33,33 40 38 95,00% Berhasil Disdikbud

3.13.3Persentase Unsur-unsur Budaya Yang

Menjadi Kekayaan Budaya% 14 20 57,14 25 33,33 30 28 93,33% Berhasil Disdikbud

3,14

3.14.1Persentase Peningkatan Buku yang

dipinjam (4500)% 0,02 0,02 - 0,026 0,22 0,032 0,039 121,88% Sangat Berhasil

Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

3.14.2Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan

Perpustakaan % 0,05 5 - 15 10,2 25 24,80 99,20% Berhasil


Kearsipan

3,15

3.15.1Persentase SKPD yang Mengelola Arsip

Berbasis TIK% 0 0 - 20 27 40 50 125,00% Sangat Berhasil


Kearsipan

4 Pelayanan Urusan Pilihan

4,1

4.1.1 Konsumsi Ikan(Kg/kapita/th

n)47,43 48,50 48,96 49,50 49,97 50,50 51,65 102,28% Sangat Berhasil Dislutkan

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KEBUDAYAAN

PERPUSTAKAAN

KEARSIPAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENANAMAN MODAL

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.



DAERAH

Satuan

Kondisi

Kinerja pada

awal Periode

RPJMD

Target

Tahun

2016

Realisasi

Tahun 2016

Target

Tahun

2017

Realisasi

Tahun 2017

Target

Tahun

2018

Realisasi

Tahun 2018

% Capaian

Tahun

2018

Kategori

CapaianSumber Data

4,2

4.2.1 Persentase Kenaikan Jumlah Wisnus %0 % ( 627,859

org)10 0 10 10 20 18,91 94,55% Berhasil Dinas Pariwisata

4.2.2 Persentase Kenaikan Jumlah Wisman %0 % ( 26,975

org )5 0 5 5 10 5,75 57,50% Kurang Berhasil Dinas Pariwisata

4.2.3 Lama Tinggal Wisnus Hari 3 3 2 3 3 4 6 150,00% Sangat Berhasil Dinas Pariwisata

4.2.4Persentase Pembangunan Jumlah

Obyek/Daya Tarik Pariwisata% 20 30 37,5 40 37,5 50 220 440,00% Sangat Berhasil Dinas Pariwisata

4.2.5Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok

Sadar Wisata% 102 klpk 20 9,80 20 294 20,0 21 106,75% Sangat Berhasil Dinas Pariwisata

4.2.6Persentase Peningkatan Jumlah Usaha

dibidang wisata% 1410 usaha 0,05 -15,95 5 2,25 7 7,01 100,14% Sangat Berhasil Dinas Pariwisata

4,3

4.3.1 Persentase Peningkatan Produksi Padi % 3 0,18% 0,94% 0,18% 0,03% 3 1,56% 52% Kurang Berhasil Dinas TPH

4.3.2 Persentase Peningkatan Produktivitas padi % 3 3% 8,97% 3 4,40 3 0,49 16,33% Kurang Berhasil Dinas TPH

4,4

4.4.1Persentase Kontribusi Sektor PDRB

Perdagangan% 8 8 9,42 8 10,21 8 10,01 125,13% Sangat Berhasil Dinas Perdagangan

4,5

4.5.1Jumlah Pengembangan Desa Eks Kawasan

TransmigrasiUPT 0 3 UPT 3 UPT 3 3 4 0 0,00% Kurang Berhasil Disnakertrans

4.5.2Jumlah Pengembangan Kawasan

TransmigrasiUPT 0 1 UPT 1 UPT 2 0 3 1 33,33% Kurang Berhasil Disnakertrans

4.5.3 Jumlah Sumber Daya Transmigrasi UPT 0 1 UPT 1 UPT 2 1 3 0 0,00% Kurang Berhasil Disnakertrans

ASPEK DAYA SAING

5 Rasio Elektrifikasi 84,23 79,83 85,5 91,39 85,5 96,65 113,04% Sangat Berhasil Dinas ESDM

PERTANIAN

PERDAGANGAN

TRANSMIGRASI

PARIWISATA

Documents

PEMERINTAH PROVINSI