32
Business Consulting Services Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Business Consulting Services

Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta

Page 2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 20062

Agenda

Pendahuluan dan konsep-konsep

Model enterprise

Arsitektur aplikasi

Aplikasi saat ini

Transisi

Tata kelola

Page 3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 20063

Perkembangan e-Government

Web Presence:

• Information• Search• E-Mail

Interaction:

• Business & Citizen Transactions

• Basic Portal approach

• Legacy data access

Customer-Centric:

• Re-engineered processes within one agency

• Employee training & self-service

• Integrated• Advanced

portals• Multi-channel

access

Adaptive Government

• Re-engineered processes across agencies

• Dynamic and integrated E2E collaboration with citizens, businesses,partners

• Knowledge mngmt for policy development

• E-democracy • Government to

Government web services

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Ente

rpris

e V a

lue

Phases of Progress

Focus: applications

Focus: intelligent infrastructure

and portals

Focus: internal integration/

transformation

Focus: extended enterprise

integration

“On-demand government”

Pendahuluan dan Konsep-konsep

Page 4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 20064

IT Master Plan Pemda DKI Jakarta – Tema-tema Strategis

1. Dalam 3-5 tahun mendatang akan dibangunsistem TI baru yang terpadu secara lintas sektoralberdasarkan arsitektur TI yang telahdikembangkan

2. Anggaran pengembangan sistem TI baru inidikendalikan secara terpusat oleh IT Steering Committee dan pelaksanaannya dikoordinasi olehProgram Management Office

3. Sistem-sistem yang sekarang ada akan terusdigunakan jika sesuai dengan target arsitektur TI, jika tidak maka sistem-sistem tsb akan tetapdioperasikan dalam masa transisi tetapidibekukan pengembangannya

4. Dukungan untuk sistem-sistem yang digunakanlintas-sektoral akan dikelola secara terpusat

5. Outsourcing untuk pengembangan TI maupununtuk dukungan TI akan dilaksanakan secaraselektif berdasarkan manfaat jangka panjangdalam hal biaya, waktu, kualitas layanan, danfleksibilitas

IT Master Plan Pemda DKI Jakarta telah menggariskan 5 tema strategis yang akan dianutsebagai strategi dasarpengembangan danpengelolaan TI dalam kurunwaktu 3-5 tahun mendatang. Kelima tema strategis tsbditampilkan pada kotak disebelah kiri.

Untuk mengoperasionalkantema strategis point 1 dan point 3 diperlukan sebuah arsitekturaplikasi yang lebih terperinci.

Pendahuluan dan Konsep-konsep

Page 5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 20065

Roadmap untuk implementasi ITMP

PengembanganIT Master Plan

Penerapantata kelola TI

Perincianarsitektur aplikasi

Perincianarsitektur infrastruktur

Penetapanstandar infrastruktur

Implementasiinfrastruktur

standar

Review & penyempurnaan

arsitektur

Peningkatan pengelolaan, organisasi, dan SDM TI

Pemilihanaplikasi

Pengembanganaplikasi

Implementasiaplikasi

Assesmentportofolio aplikasi

Pendahuluan dan Konsep-konsep

Page 6: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 20066

Apakah Arsitektur aplikasi itu?

Penggambaran visi untuk aplikasi dalam sebuah enterprise:- Aplikasi apa saja yang dibutuhkan oleh Pemda DKI- Bagaimana aplikasi-aplikasi tersebut akan diintegrasikan

… untuk mencapai tujuan Pemda DKI:- Program yang dituangkan dalam Renstrada- Tugas pemerintahan yang dituangkan dalam TUPOKSI unit-unit

… dengan target:- Mencapai fase 3 dalam kapabilitas e-government- … dan mempersiapkan Pemda DKI untuk fase 4 (on-demand)

Disertai rencana program implementasinya

Pendahuluan dan Konsep-konsep

Page 7: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 20067

Metode pengembangan arsitektur aplikasi

Informasiyg dibutuhkan

Aktifitas ygdilaksanakan

Enterprise model

Unit organisasiyg melaksanakan

aktifitas

Analisakesenjangan

Programimplementasi

Aplikasi ygdiperlukan utk

mengolahinformasi dalam

aktifitas danintegrasinya

Aplikasi ygada sekarang

Enterprise model menjadi basis untuk pengembangan arsitektur aplikasi. IBM menggunakan metode yang disebut CBM (Component Business Modeling) untuk mengembangkan Enterprise model.

Pendahuluan dan Konsep-konsep

Page 8: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 20068

Agenda

Pendahuluan dan konsep-konsep

Model enterprise

Arsitektur aplikasi

Aplikasi saat ini

Transisi

Tata kelola

Page 9: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 20069

Penggambaran CBM Pemda DKI

Kolom == FUNGSI RENSTRALajur == LEVEL AKUNTABILITAS- Directing = arahan- Controling = pengendalian- Executing = pelaksanaan

Untuk memudahkan, fungsi-fungsiRenstra dikelompokkan ke dalam 4 “domain”:- Sarana perkotaan- Kependudukan dan kesejahteraan

masyarakat- Perekonomian- Manajemen pemerintahan

CBM untuk keempat domain ini adapada halaman berikut

Arahan

Pengendalian

Pelaksanaan

FungsiFungsi--fungsifungsi RenstraRenstra

KomponenPemerintahan

Model enterprise

Didapatkan melaluianalisa terhadap

TUPOKSI seluruh unit-unit yang ada dalam

ruang lingkup pekerjaan

Page 10: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 200610

CBM untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Arahan

Pengendalian

Pelaksanaan

Sumber DayaAlam

LingkunganHidup

Kebersihan Tata Air Perhubungan Perumahan

PerizinanLingkungan Hidup

Perizinan Usaha dan Profesi Sarana Perkotaan

Layanan Laboratorium PU

Layanan Penyewaan Alat PU

KelengkapanKota

PerizinanTata Ruang

SertifikasiKepemilikan

Tanah

LayananTata Ruang

dan Bangunan

Tata Ruangdan Tata

Bangunan

PerumusanKebijakan

Tata Ruang danBangunan

PengelolaanBangunanPEMDA

PerizinanBangunan

PerencanaanTata Ruang dan

Bangunan

Pengawasan danPengendalian

Tata Ruang danBangunan

PerumusanKebijakan

Perumahan danPemukiman

PerencanaanPerumahan dan

Pemukiman

Pengawasan danPengendalian

Perumahan danPemukiman

Pengawasan danPengendalian

Perumahan danPemukiman

Pengawasan danPengendalianPerhubungan

Pengawasan danPengendalian

Lingkungan Hidup

Pengawasan danPengendalian

Sumber Daya Alam& Energi

PerizinanPerumahan & Pemukiman

PerizinanTata Air

PerizinanSDA,

Pertambangan & Energi

PerumusanKebijakan

Sumber Daya Alamdan Energi

PerencanaanSumber Daya Alam

dan Energi

LayananKebersihan

LayananLaboratorium

Pertambangan

LayananLaboratorium

Lingkungan Hidup

PerizinanPenyerasian dan

KeindahanLingkungan

LayananPertamanan

LayananPerumahan & Pemukiman

ManajemenPertambangan

Layanan RumahSusun

PerumusanKebijakan

Perhubungan

PerencanaanPerhubungan

Pengawasan danPengendalianPerhubungan

PerizinanTransportasi

LayananTransportasi

Manajemen JalanRaya

Perizinan Pos & TelekomunikasiTata Kelola Air

PerumusanKebijakanTata Air

PerencanaanTata Air

PerumusanKebijakan

Kebersihan

PerencanaanKebersihan

PerumusanKebijakan

Lingkungan Hidup

PerencanaanLingkungan Hidup

Pengawasan danPengendalian

Kelengkapan Kota

PerizinanKelengkapan Kota

LayananKelengkapan Kota

PerumusanKebijakan

KelengkapanKota

PerencanaanKelengkapan

Kota

Pengelolaan Mutu Lingkungan Hidup

Perizinan Pekerjaan Umum

Sertifikasi & Uji AlatPerhubungan

Olahragadan

Kepemudaan

Pemberdaya-an

Masyarakat

Kesejahte-raan Sosial

Ketentrama, Ketertiban,

dan Penang-gulanganBencana

KesatuanBangsa Pendidikan Kesehatan Kependudu-

kanKetenaga-

kerjaanKeagamaan

Pelaksa-naan

Pengen-dalian

Arahan

Olahragadan

Kepemudaan

Pemberdaya-an

Masyarakat

Kesejahte-raan Sosial

Ketentrama, Ketertiban,

dan Penang-gulanganBencana

KesatuanBangsa Pendidikan Kesehatan Kependudu-

kanKetenaga-

kerjaanKeagamaan

Pelaksa-naan

Pengen-dalian

Arahan

PerumusanKebijakan

Tramtib danPenanggula-

ngan Bencana

PerencanaanTramtib danPenanggula-

ngan Bencana

PerumusanKebijakanKesatuan

Bangsa

PerencanaanKesatuan

Bangsa

PerumusanKebijakanPendidikan

PerencanaanPendidikan

PerumusanKebijakanKesehatan

PerencanaanKesehatan

PerumusanKebijakan

Kependudukan

PerencanaanKependudukan

PerumusanKebijakan

Keagamaan

PerencanaanKeagamaan

PerumusanKebijakan

KesejahteraanSosial

PerencanaanKesejahteraan

Sosial

PerumusanKebijakan

PemberdayaanMasyarakat

PerencanaanPemberdayaan

Masyarakat

Pengendalian& Pengawasan

KesatuanBangsa

Pengendalian& Pengawasan

Pendidikan

Pengendalian& Pengawasan

Kesehatan

Pengendalian& PengawasanKependudukan

Pengendalian& Pengawasan

Keagamaan

Pengendalian& PengawasanKesejahteraan

Sosial

Pengendalian& PengawasanPemberdayaan

Masyarakat

Penanggula-ngan Bencana

Pencegahan &Penanggulangan

Kebakaran

PerizinanUndang-Undang

Gangguan

PemantapanKesatuanBangsa

PengelolaanPendidikan

PengelolaanPerpustakaan

Perizinan danAkreditasiPendidikan

LayananKesehatan

PengelolaanSarana

Kesehatan

PengelolaanInventori Supply

Medis

PerizinanKesehatan

AkreditasiKesehatan

Layanan Kepen-dudukan danCatatan Sipil

LayananHaji

PengelolaanFasilitas Sosial

Layanan Sosial

LayananPemakaman

PemberdayaanMasyarakat

PerumusanKebijakan

Ketenagakerjaan& Transmigrasi

PerencanaanProgram

Ketenagakerjaan& Transmigrasi

PerizinanTenaga Kerja

Asing

Sertifikasi dan Akreditasi

Badan Pelatihan

Layanan Ketenagakerjaan& Transmigrasi

PerumusanKebijakan

Olahraga danKepemudaan

PerencanaanProgram

Olahraga danKepemudaan

Pengendalian& PengawasanOlahraga danKepemudaan

PerizinanKegiatan Olah-raga & Pemuda

Perizinan Pemba-ngunan Fasilitas/Sarana Olahraga

dan Pemuda

PrestasiOlahraga dan

Pemuda

PengelolaanFasilitas Olah-

raga & Pemuda

Pengendalian& Pengawasan

Ketenagakerjaan& Transmigrasi

Pengendalian& Pengawasan

Tramtib danPenanggula-

ngan Bencana

Pengawasan Kasus & Kejadian Masyarakat

Perizinan danAkreditasi

Sosial

Perindustriandan

PerdaganganUKM danKoperasi

Peternakan, Perikanan

dan Kelautan

Pertaniandan

Kehutanan

PengembanganUsaha Daerah

PariwisataPelestarianBudaya dan

Permuseuman

Pelaksanaan

Pengendalian

Arahan

Perindustriandan

PerdaganganUKM danKoperasi

Peternakan, Perikanan

dan Kelautan

Pertaniandan

Kehutanan

PengembanganUsaha Daerah

PariwisataPelestarianBudaya dan

Permuseuman

Pelaksanaan

Pengendalian

Arahan

PerumusanKebijakan

Perindustrian,Perdagangan

PerencanaanProgram

Perindustrian,Perdagangan

PerumusanKebijakan

UKM dan Koperasi

PerencanaanProgram

UKM dan Koperasi

PerumusanKebijakan

Peternakan, Perikanan,Kelautan

PerencanaanProgram

Peternakan,Perikanan,Kelautan

PerumusanKebijakanPertanian, Kehutanan

PerencanaanProgram

Pertanian, Kehutanan

PerumusanKebijakanPariwisata

PerencanaanProgram

Pariwisata

Pengendalian& Pengawasan

UKM dan Koperasi

Pengendalian& Pengawasan

Peternakan,Perikanan,Kelautan

Pengendalian& Pengawasan

Pertanian, Kehutanan

Pengendalian& Pengawasan

Pariwisata

PerumusanKebijakanPenanaman Modal,

Pendayagunaan Asetdan Pengembangan

Usaha DaerahPerencanaan Program

Penanaman Modal,Pendayagunaan Asetdan Pengembangan

Usaha DaerahPengendalian

& PengawasanPenanaman nodal,

Pendayagunaan Asetdan Pengembangan

Usaha Daerah

PerizinanPenanaman

Modal

Pendayagunaankekayaan daerah

PerumusanKebijakanPenanaman Modal,

Pendayagunaan Asetdan Pengembangan

Usaha DaerahPerencanaan Program

Penanaman Modal,Pendayagunaan Asetdan Pengembangan

Usaha DaerahPengendalian

& PengawasanPenanaman nodal,

Pendayagunaan Asetdan Pengembangan

Usaha Daerah

PerizinanPenanaman

Modal

Pendayagunaankekayaan daerah

Pengendalian& PengawasanPerindustrian,Perdagangan

PerumusanKebijakan

PelestarianBudaya dan

Perrmuseuman

PerencanaanProgram Pelestarian

Budaya danPerrmuseuman

Pengendalian& Pengawasan

PelestarianBudaya dan

Perrmuseuman

PerizinanPerindustrian,Perdagangan

Pengelolaan Penelitian, PengembanganPembinaan, Penyuluhan

Layanan Perindustrian

dan Perdagangan

PerizinanKoperasi &

UKM

PerizinanPeternakan dan

Perikanan

Layanan Pelelangan

Sertifikasi Peternakandan Perikanan

Perizinan Pertaniandan Kehutanan

Layanan Pertaniandan Kehutanan

Perizinan Kebudayaan

Perizinanusaha

pariwisata

Sertifikasimutu hasil

dan metrologi Pengelolaanfasilitas

pariwisata

PengelolaanTaman Margasatwa

Ragunan

Informasi badan usaha

Layanan Peternakandan Perikanan

Informasi Peternakan,Perikanan

dan KelautanInformasi Pertanian

dan Kehutanan

PengelolaanBangunan

Budaya & Museum

Penilaian danPengkajian

Kebudayaan danPermuseuman

Layanan Pariwisata

Layanan Koperasidan UKM

Sertifikasi Pertaniandan Kehutanan

LayananKebudayaan

PengembanganUsaha Daerah

Arahan

Pengendalian

Pelaksanaan

PemerintahanUmum Aparatur Perencanaan

& PengawasanPengelolaan

Keuangan DaerahSistem

Informasi

Perumusan KebijakanPemerintahan Umum

Perencanaan KegiatanKerjasama antardaerah

Pengelolaan PendapatanDaerah

Perencanaan AnggaranDaerah

Pembinaan PengelolaanKeuangan Daerah

Evaluasi Pendapatan &Belanja Daerah

Akuntansi & ManajemenKeuangan

Manajemen Kas

SOP Aparatur &Tata Laksana

Pengelolaan Organisasidan Tata Laksana

Pengadaan & Administrasi Pegawai

PelaksanaanPendidikan & Pelatihan

PengelolaanPengembangan Karir

Pegawai

Pembinaan KesejahteraanPegawai & Pensiun

Evaluasi KinerjaPegawai

PenggajianPegawai

Evaluasi Hasil Diklat

Pengadaan, Penyimpanan& Penyaluran Barang

Pengelolaan Aset

Analisa PengembanganWilayah

SOP kerjasama kota & Daerah DN / LN

Hukum

Pelayanan hukum

Evaluasi & Pengkajian

Peraturan Daerah

Dokumentasi & PublikasiProduk/

kepustakaanhukum

PengelolaanPengarsipan & Hasil

Penelitian Riset

Perumusan KebijakanAparatur

Perumusan KebijakanKeuangan

PerumusanKebijakanHukum /

UU PeraturanDaerah

Perencanaan Program Aparatur

Analisa kebutuhanDiklat

Perumusan KebijakanPerencanaan &Pengawasan

Perencanaan Strategis& Program Kegiatan

Penelitian & Konsultasi

Pengelolaan Administrasi& dukungan teknis

PengembanganStandar & Prosedur TI

Perumusan KebijakanSistem Informasi

Perencanaan Program Sistem Informasi

Konsultasi Teknis TI

Layanan Informasi

Dukungan teknis, operasional danpemeliharaanTI

Pengembangan TI

Pelayanan Keprotokolan

Pengawasan KinerjaPemerintah

Pengelolaan KegiatanKerjasama AntarDaerah Dalam &

Luar Negeri

Pengkoordinasian tugasDekonsentrasi

Pengelolaan administrasiwilayah

Pemeliharaan &Pengamanan Aset

Pengawasan, pengendalian, dan evaluasi TI

Pengendalian &evaluasi kinerja

pemerintah

Model enterprise

SARANA PERKOTAAN KEPENDUDUKAN DAN KESMAS

PEREKONOMIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN

Page 11: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 200611

Agenda

Pendahuluan dan konsep-konsep

Model enterprise

Arsitektur aplikasi

Aplikasi saat ini

Transisi

Tata kelola

Page 12: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 200612

KS041 Pengelolaan Mutu Lingkungan Hidup ( 1of3)

Komponen Pengelolaan Mutu Lingkungan Hidup

Deskripsi Pelaksanaan layanan informasi baku mutu lingkungan hidup Jakarta, pemantauannya dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal pengendaliannya.

Unit primer Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah

SM051Aplikasi Data danStatistik Daerah

SS033Aplikasi PemantauanLingkungan Hidup &

AMDAL

DS118 - Mutu LingkunganDS050 - Hasil Pengujian

Laboratorium

SM008Customer Service &

Call Center

SM009Enterprise Portal

P

PPS021 Portlet

PemantauanLingkungan Hidup

PPS021 Portlet

PemantauanLingkungan Hidup

w

DS050Hasil PengujianLaboratorium

SS062Aplikasi GIS

Lingkungan Hidup

DS132 AMDALDS118 Mutu Lingkungan

SP001Aplikasi PengelolaanKasus , Kejadian &

Tindakan

DS139Kasus Pencemaran

Lingkungan

SM030Aplikasi Master

RetribusiDM049Status

Pembayaran

DM057Retribusi

Untuk masing-masingkomponendigambarkan aplikasi-aplikasiyang diperlukan untukmenunjangkomponen tersebutbesertaintegrasinya

Dari analisa inididapatkan daftaraplikasi yang dibutuhkanolehPemerintah Propinsi DKI Jakarta

Arsitektur aplikasi

Page 13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 200613

Target Aplikasi domain Sarana Perkotaan

Arahan

Pengendalian

Pelaksanaan

Sumber DayaAlam

LingkunganHidup

Kebersihan Tata Air Perhubungan Perumahan

PerizinanLingkungan Hidup

Perizinan Usaha dan Profesi Sarana Perkotaan

Layanan Laboratorium PU

Layanan Penyewaan Alat PU

KelengkapanKota

PerizinanTata Ruang

SertifikasiKepemilikan

Tanah

LayananTata Ruang

dan Bangunan

Tata Ruangdan Tata

Bangunan

PerumusanKebijakan

Tata Ruang danBangunan

PengelolaanBangunanPEMDA

PerizinanBangunan

PerencanaanTata Ruang dan

Bangunan

Pengawasan danPengendalian

Tata Ruang danBangunan

PerumusanKebijakan

Perumahan danPemukiman

PerencanaanPerumahan dan

Pemukiman

Pengawasan danPengendalian

Perumahan danPemukiman

Pengawasan danPengendalian

Perumahan danPemukiman

Pengawasan danPengendalianPerhubungan

Pengawasan danPengendalian

Lingkungan Hidup

Pengawasan danPengendalian

Sumber Daya Alam& Energi

PerizinanPerumahan & Pemukiman

PerizinanTata Air

PerizinanSDA,

Pertambangan & Energi

PerumusanKebijakan

Sumber Daya Alamdan Energi

PerencanaanSumber Daya Alam

dan Energi

LayananKebersihan

LayananLaboratorium

Pertambangan

LayananLaboratorium

Lingkungan Hidup

LayananPerumahan & Pemukiman

ManajemenPertambangan

Layanan RumahSusun

PerumusanKebijakan

Perhubungan

PerencanaanPerhubungan

Pengawasan danPengendalianPerhubungan

PerizinanTransportasi

LayananTransportasi

Manajemen JalanRaya

Perizinan Pos & TelekomunikasiTata Kelola Air

PerumusanKebijakanTata Air

PerencanaanTata Air

PerumusanKebijakan

Kebersihan

PerencanaanKebersihan

PerumusanKebijakan

Lingkungan Hidup

PerencanaanLingkungan Hidup

Pengawasan danPengendalian

Kelengkapan Kota

PerizinanKelengkapan Kota

LayananKelengkapan Kota

PerumusanKebijakan

KelengkapanKota

PerencanaanKelengkapan

Kota

Perizinan Pekerjaan Umum

Sertifikasi & Uji AlatPerhubungan

PerizinanPenyerasian dan

KeindahanLingkungan

LayananPertamanan

Pengelolaan Mutu Lingkungan Hidup

ID NAMA

SS033 Aplikasi Pemantauan Lingkungan Hidup danAMDAL

SS062 Aplikasi GIS LIngkungan Hidup

SS064 Aplikasi Pengawasan Pelanggaran Kebersihan

ID NAMA

SS041 Aplikasi Pengelolaan Pertamanan

SS042 Aplikasi GIS Pertamanan

ID NAMA

SS007 Aplikasi Perizinan Pertamanan

SS008 Aplikasi Perizinan Reklame

SS009 Aplikasi GIS Reklame

Aplikasi-aplikasi tersebutdapat dipetakan terhadapmasing-masing domainuntuk menggambarkanhubungan antara komponendengan aplikasi

Arsitektur aplikasi

Page 14: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 200614

Analisa masing-masing aplikasi

Setiap aplikasi yang berhasildiidentifikasikan dianalisa untukditentukan:- Fungsi dasar aplikasi tersebut- Penanggung jawab aplikasi- Pengguna aplikasi- Informasi apa yang dikelola dalam

aplikasi tersebut- Integrasi yang diperlukan dengan

aplikasi lainAplikasi-aplikasi tsb juga dikategorisasiberdasarkan fungsi aplikasi, ada 14 tipefungsi aplikasi seperti dalam tabeldisamping iniKemudian digambarkan secara high level bagaimana aplikasi berinteraksi padatingkat enterprise. Hal ini digambarkan dihalaman berikut ini:

Kategori TOTAL

Perizinan dgn retribusi 37

Perizinan tanpa retribusi 9

Layanan dgn retribusi 17

Layanan tanpa retribusi 15

Pendapatan 6

Pendapatan (eksternal) 6

Perencanaan & monitoring 4

Back Office 22

GIS 21

Referensi 14

Portal & Customer management 2

Pengelolaan layanan mikro 4

Layanan mikro 5

Layanan internal 4

TOTAL 166

Arsitektur aplikasi

Page 15: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 200615

Diagram Arsitektur Aplikasi

Layanan Mikro(5)

Enterprise Portal & Customer Management

(2)

Layanan denganretribusi

(17)

Perizinan/ registrasi tanpa

retribusi(9)

Layanantanpa retribusi

(15)

Perizinan /registrasi dengan

retribusi(37)

LayananInternal

(4)

GIS(21)

Back Office(22)

PendapatanDaerah

(6+6 ext)

Perencanaanand Monitoring

(4)

Referensi(14)

PengelolaanLayanan Mikro

(4)

Portal / layananmitra kerja

LayananG2G, G2B, G2C

Aplikasi mitraPemda DKI

(BUMD, bank, supplier dll)

Aplikasiinstansi

pemerintahanlain (G2G)

Aplikasi swadayamasyarakat(G2B/G2C)

Enterprise Service Bus

Arsitektur aplikasi

Page 16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 200616

Rekap jumlah aplikasi per kategori dan domain

KategoriTOTAL Perekonomian Manajemen

PemerintahanKependudukan

& KesmasSarana

perkotaanKomunikasi

dan pelaporan

Perizinan dgn retribusi 37 5 7 25

Perizinan tanpa retribusi 9 5 4

Layanan dgn retribusi 17 6 3 8

Layanan tanpa retribusi 15 4 7 4

Pendapatan 6 6

Pendapatan (eksternal) 6 6

Perencanaan & monitoring 4 2 2

Back Office 22 22

GIS 21 1 3 16 1

Referensi 14 4 2 3 3 2

Portal & Customer management 2 2

Pengelolaan layanan mikro 4 4

Layanan mikro 5 1 1 3

Layanan internal 4 3 1

TOTAL 166 26 36 34 57 13

Arsitektur aplikasi

Page 17: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 200617

process choreography

Access, authorization, authentication

Enterprise Service Bus (ESB) menjadi “switchboard” untukintegrasi antar aplikasi

Synchronous web services

MessageOriented

Middleware

GISlayer sharing

Contentsharing

ExtractTransform

Load

Aplikasi pengguna layanan

Aplikasi pemberi layanan

quality of service

reliability, availability, resiliencemanagement, monitoring

Arsitektur aplikasi

Page 18: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 200618

Agenda

Pendahuluan dan konsep-konsep

Model enterprise

Arsitektur aplikasi

Aplikasi saat ini

Transisi

Tata kelola

Page 19: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 200619

Framework Dasar Analisa

Category 2: SILVERHigh business valueHighly critical to businessPartially aligned to business strategyMedium customer impactPartially aligned to IT strategySome IT skills risks and issuesMore difficult to integrate

Category 1: GOLDHigh Business valueHighly critical to businessAligned to business strategyHigh customer impactHigh alignment to IT StrategyLow IT skills risks and issuesEasily integrated

Category 4: BLUELow business valueNot business critical Low business strategy alignment No customer impactLow alignment to IT strategyHigh IT skills risks and issues

Category 3:BRONZELow business value Not business criticalAligned to business strategyLow customer impactAligned to IT strategySome IT skills risk and issues

Business Score

IT Score High

High Analisa menggunakanBusiness and IT Scores

Urutan prioritas adalahGold, Silver, Bronze danBlue

Business score mempunyai bobot lebihbesar dari IT score

Misalnya:

High Business Score + Low IT Score = Silver;

Low Business Score + High IT Score = Bronze

Aplikasi saat ini

Page 20: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 200620

Category 2: SILVER Category 1: GOLD

Category 4: BLUE Category 3:BRONZE

Jumlah aplikasi saat ini per kategori

Business Score

IT Score High

High

DOMAIN JumlahSarana Perkotaan

Kependudukan & Kesmas 1

Perekonomian 2

Manajemen Pemerintahan 6

Pelaporan & Komunikasi eksternal -

JUMLAH 14

5

DOMAIN JumlahSarana Perkotaan

Kependudukan & Kesmas 5

Perekonomian 2

Manajemen Pemerintahan 1

Pelaporan & Komunikasi eksternal 1

JUMLAH 15

6

DOMAIN JumlahSarana Perkotaan

Kependudukan & Kesmas 8

Perekonomian 6

Manajemen Pemerintahan 16

Pelaporan & Komunikasi eksternal 7

JUMLAH 53

16

DOMAIN JumlahSarana Perkotaan

Kependudukan & Kesmas 3

Perekonomian -

Manajemen Pemerintahan 6

Pelaporan & Komunikasi eksternal 5

JUMLAH 22

8

Aplikasi saat ini

Page 21: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 200621

Analisa aplikasi berdasarkan action terhadap aplikasi saat ini

Aplikasi saat ini

Kode Action Jumlah

C Consolidate 12

E Enhance

Relocate

Maintain

Replace

Consolidate & Replace

Consolidate & Sunset

Enhance & Replace

Enhance & Sunset

Relocate & Replace

Replace & Sunset

Consolidate, Enhance, Replace

TOTAL 68DEVELOP NEW 98

8

L 1

M 2

R 32

CR 4

CS 1

ER 1

ES 1

LR 3

RS 1

CER 2

Page 22: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 200622

Agenda

Pendahuluan dan konsep-konsep

Model enterprise

Arsitektur aplikasi

Aplikasi saat ini

Transisi

Tata kelola

Page 23: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 200623

Prinsip-prinsip dalam penyusunan program transisi

1. Pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu oleh aktifitas implementasi IT2. Sistem-sistem yang dibutuhkan sebagai platform untuk aplikasi lain mempunyai urgensi

tertinggi3. Secara umum, aplikasi yang mendapatkan prioritas (dibahas pada bab sebelumnya) akan

diimplementasikan terlebih dahulu3. Develop software adaptor untuk legacy system dari sejak awal implementasi sehingga

legacy system dapat diintegrasikan dengan sistem-sistem baru secara bersamaan dalamimplementasi

4. Aplikasi yang berkaitan dengan pendapatan mendapatkan prioritas tinggi5. Secara umum, jika ada beberapa aplikasi yang sejenis, maka implementasi dilakukan

secara bertahap dengan pilot implementation terlebih dahulu untuk mengurangi risiko6. Deployment aplikasi yang berkaitan perencanaan harus disesuaikan dengan siklusnya7. Aplikasi referensi yang mendapatkan data dari sistem transaksional diimplementasikan

setelah aplikasi transaksional berjalan dengan baik8. Aplikasi layanan mikro dikembangkan bersama-sama dengan aplikasi pengelolanya dengan

urgensi relatif rendah9. Sedapat mungkin hardware dishare untuk efisiensi biaya tanpa mengurangi kinerja

keseluruhan sistem10. Sistem yang memiliki aplikasi existing dengan rating gold atau silver mempunyai urgensi

lebih rendah dari pada sistem yang tidak memiliki aplikasi pada saat ini

Transisi

Page 24: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 200624

Work package

Transisi

Setelah kesenjangan dianalisa, maka disusun program untuk implementasi dengan memperhatikan:- Urutan implementasi yang diperlukan secara teknis- Prioritas implementasi- Pengelompokan implementasi aplikasi-aplikasi yang sejenis

Untuk itu didefinisikan paket-paket kerja (work package) yang merupakan kelompok kegiatan yang berhubungandekat. Untuk setiap paket kerja dianalisa:- Aplikasi-aplikasi yang menjadi ruang lingkup paket kerja- Estimasi sumber daya dan biaya yang dibutuhkan untuk

pengerjaan- Estimasi jadwal pengerjaan- Rekomendasi unit yang bertanggung jawab- Dependensi dengan paket kerja lain

Seluruh paket kerja disusun menjadi program implementasiselama 3-5 tahunPaket kerja dibagi menjadi 4 domain, ditambah dengankategori paket kerja untuk aplikasi pengelolaan informasidan paket kerja untuk tata kelola

TIPE PAKET KERJA Jumlah

Sarana perkotaan 17

Kependudukan dan Kesmas 13

Perekonomian 9

Manajemen Pemerintahan 10

Pengelolaan informasi 10

Tata kelola dan infrastruktur dasar 7

TOTAL 66

Page 25: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 200626

Agenda

Pendahuluan dan konsep-konsep

Model enterprise

Arsitektur aplikasi

Aplikasi saat ini

Transisi

Tata kelola

Page 26: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 200627

Arahan strategis sebagai pedoman dalam masa transisi

1. Implementasi IT Master Plan perlu didukung penuh oleh eksekutif puncak dan seluruhjajaran manajemen Pemprov DKI Jakarta

2. Arsitektur aplikasi sebagai perincian dari IT Master Plan merupakan blueprint implementasiyang disepakati dan diikuti semua unit terkait. Perubahan terhadap arsitektur aplikasidilakukan melalui proses yang terstruktur baik sehingga perubahan dapat dikontrol

3. Kesinambungan program implementasi merupakan salah satu kunci keberhasilanimplementasi dari segi kualitas dan pencapaian target waktu

4. Tugas dan tanggung jawab unit-unit terkait dalam implementasi harus jelas sehingga tidakmenimbulkan inefisiensi akibat pelaksanaan yang bertumpang tindih

5. Perlu ditetapkan suatu proses yang terstruktur untuk memantau dan mengendalikanimplementasi secara konsisten dan berkesinambungan sehingga kemajuan program implementasi dapat terukur

6. Rencana dan anggaran untuk pembangunan sistem baru yang sudah ada pada tahunberjalan perlu ditinjau untuk sedapat mungkin disesuaikan dengan program implementasiITMP

7. Program implementasi ITMP mencakup pembangunan sistem-sistem baru dan tidakmencakup pengoperasian aplikasi yang telah ada. Pengoperasian aplikasi yang telah adasekarang harus tetap dijaga sampai tiba waktunya aplikasi tersebut dihentikanpenggunaannya.

8. Sistem yang baru sebaiknya dikelola dan dioperasikan dalam lingkungan terpisah darisistem yang lama untuk menjaga konsistensi, kualitas, dan sekuritas sistem

Tata Kelola

Page 27: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 200628

Penanggung Jawab Aplikasi

Lingkup Tanggung JawabRequirement Budget Development Operations

Tanpa Multi-Year Project:Sekda

LintasSektoral

UPJ (unit penanggung-jawab)

Dengan Multi-Year Project:- Sekda, atau- KPTI

• PMU mengelolaprogram

• Project team lintas sektoralmelaksanakandevelopment

IT Shared Service melaksanakanoperasional TI sehari-hari

SpesifikUnit

UPJ UPJ UPJ UPJ

Jeni

sA

plik

asi

Tata Kelola

IT Shared Service: suatu unit yang bertugas (hanya) untuk memberikanlayanan TI kepada unit-unit lain di dalam Pemda DKI. Saat ini KPTI bertindak sebagai IT Shared Service

Page 28: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 200629

AplikasiSpesifik

Unit

AplikasiSpesifik

Unit

AplikasiSpesifik

Unit

AplikasiSpesifik

Unit

Pengguna (users)

Tanggung jawab atas aplikasi Lintas Sektoral vs aplikasiSpesifik Unit

AplikasiLintas

Sektoral

Sentra DataPemprov DKI

Network

Portal, ESB

UPJ

IT SharedServices

UPJ

UPJ = unitpenanggungjawab

Aplikasi Lintas Sektoral:memenuhi requirements unit-unit pengguna, yang dikoordinasikan oleh UPJditempatkan di Sentra Data Pemprov DKI, menggunakan shared infrastructure yang dipelihara oleh IT Shared Service, terintegrasi melalui portal dan ESB

Aplikasi Spesifik Unit:memenuhi requirements yang spesifik untukUPJ ybs.dapat ditempatkan di Sentra Data Unit ybs.,dapat menggunakan infrastruktur (hardware-software) sendiri yang dipelihara oleh unit ybs.,tidak memerlukan integrasi kompleks, hanyamengirimkan laporan ke pusat secaramanual, atau membaca (read-only) data dariaplikasi lintas sektoral melalui ESB

Aplikasi Lintas Sektoral maupun AplikasiSpesifik Unit akan menggunakan jaringan(network) yang sama, yang dikelola oleh IT Shared Services.

PenanggungJawab

Aplikasidan

Infrastrukturunit

AplikasiSpesifik

Unit

Hanya digunakan di unit ybsMungkin digunakan lintas unit

Lokasi aplikasitransparan

untuk pengguna

Sentra DataUnit atau

Sentra DataPemprov

DKI

Tata Kelola

Page 29: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 200630

Pemantauan dan pengendalian implementasi

Perlu ditetapkan suatuproses yang terstrukturuntuk memantau danmengendalikanimplementasi secarakonsisten danberkesinambungansehingga kemajuanprogram implementasidapat terukur.Delayed projects

Master plan

project list

Committed projects

Ongoing projects

Completed projects

Masterplan

Anggarantahunan

Evaluasikegiatan

Not completed projects

Higher cost of project failure/cancelation

GA

TE

GA

TE

GA

TE

Pelaksanaan

GA

TEProposed projects dari unit-

unit

Monitoring

Deferred projects

Perencanaan Investasi Operasi

Tata Kelola

Page 30: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 200631

Peninjauan kembali rencana dan anggaran pembangunan TI tahun 2006

Rencana untuk pembangunansistem baru yang sudahdianggarkan pada tahun 2006 perluditinjau untuk sedapat mungkindisesuaikan dengan program implementasi ITMP

Kegiatan A

Kegiatan B

Kegiatan C

Kegiatan D

Kegiatan A

Kegiatan B’

Kegiatan D

Sebelum revisi Sesudah revisi

Sesuai ITMP

Dilaksanakan sesuairencana awal

Kurang sesuai ITMP

Dilaksanakan denganpenyesuaian

Tidak sesuai ITMPPengalihan anggaran

Bukan merupakankegiatan pengembangan

Dilaksanakan sesuairencana awal

Tata Kelola

Page 31: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Presentasi ITSC | Pengembangan Detail Arsitektur Aplikasi | Mei 200632

Rekomendasi keputusan dalam waktu dekat

Revisi Struktur Organisasi Komite Pengarah TI

Pembentukan Program Management Office TeknologiInformasi (PMO TI/ Gugus Pengelola Program TI)

Penetapan IT Master Plan dan Arsitektur Aplikasi

Revisi Kegiatan TI dalam Masa Transisi 2006

Tata Kelola

Page 32: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pemerintah ProvinsiDKI Jakarta