Upload
ngotu
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN – 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jl. Majapahit No. 8, website : www.dpu.ntbprov.go.id
MATARAM 83125
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan
karunia-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP/LAKIP) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun 2017 dapat diselesaikan.
Penyusunan Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP/LAKIP) sebagai
laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB dalam
mempertanggungjawabkan kinerja suatu pelaksanaan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah bidang Pekerjaaan Umum dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2017
yang tertuang dalam 12 sasaran strategis, disamping juga merupakan bahan evaluasi
kinerja pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan ke depannya.
Sangat disadari bahwa dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP/LAKIP)
ini masih perlu penyempurnaan agar hasilnya lebih baik, oleh karenanya masukan yang
konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat diharapkan.
Demikian Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP/LAKIP) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun 2017, semoga dapat
memberikan manfaat dan dapat dijadikan koreksi dalam penyusunan LKJiP/LAKIP ke
depannya.
Mataram, Pebruari 2017
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Ir. WEDHA MAGMA ARDHI, M.TP.
Pembina Utama Muda NIP. 19610810 199003 1 011
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………….…………………………………………………..……………………………... i
DAFTAR ISI ..……….……..……..……………………………………………………………………………….. ii
DAFTAR TABEL .…………………..…………………………………………………………………………….. iii
DAFTAR GAMBAR ……………………..………………………………………………………………………… iv
EXECUTIVE SUMMARY ………………..………………………………………………………………..…….. v
BAB I. PENDAHULUAN ……………….……..…………………………………………………………….. 1
1.1. Gambaran Umum Organisasi ....................................................................................... 1
1.2. Susunan Kepegawaian .................................................................................................. 11
1.3. Isu Strategis ....................................................................................................................... 14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA …………..………………………………................................ 17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .………….………………………………………………………. 23
3.1. Capaian Kinerja SKPD ……............................................................................................. 23
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2017 ................................................................................ 65
BAB IV. PENUTUP .………………………………………..……………………………………………………. 80
LAMPIRAN
1. Rencana Strategis
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
5. Rencana Aksi Tahun 2018
6. Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Tahun 2017
7. Foto Penghargaan yang di terima Perangkat Daerah Tahun 2017
8. Laporan Pendukung LKJiP/LAKIP Tahun 2017
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1. Data Kepegawaian pada Dinas PUPR Provinsi NTB Tahun 2017………………. 11
Tabel 1.2. Keterkaitan Masalah dengan Isu Strategis ................................................................ 14
Tabel 2.1. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 …………………………............................. 18
Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2017..................... 23
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Jalan di Provinsi NTB Tahun 2017 ........................... 41
Tabel 3.3. Capaian Layanan Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2016–2017... 42
Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2017....................... 43
Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Tugas Pembantuan Tahun 2017 .....................…..…. 44
Tabel 3.6. Rekapitulasi Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan sasaran
Strategis Tahun 2017 ………………………………………………………....................…..…. 46
Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2017
dengan Tahun 2016 …………………………………………………..……....................…..…. 51
Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Renstra
Tahun 2018 (Akhir) …………………………………………………..………..................…..…. 56
Tabel 3.9. Analisis Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Capaian Kinerja …………………………………………………..………..........................…..…. 62
Tabel 3.10. Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi NTB Tahun 2017…………………………………………..………..................…..…. 67
Tabel 3.11. Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan Tahun 2017…………………………………………..................…..…. 79
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas PUPR Provinsi NTB Tahun 2017……………......... 9
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB v
EXECUTIVE SUMMARY
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB mempunyai tugas membantu Gubernur
dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah Bidang Pekerjaan Umum dan
Bidang Penataan Ruang.
Keberhasilan pembangunan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas
pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan cita - citanya terkandung
dalam visi “Nusa Tenggara Barat BerSaing”, serta visi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi NTB “Terwujudnya Ruang Hunian Ideal yang dilengkapi Jalan
mantap, Air lestari dan Utilitas umum (Ruang HIJAU)”.
Upaya percepatan pembangunan infrastruktur strategis guna menurunkan
kesenjangan menuju keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor
dilakukan dengan menetapkan program unggulan dan kegiatan pembangunan prioritas
sebagai terobosan dalam mewujudkan NTB Bersaing yaitu Penataan Ruang,
Pengembangan Sistem Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih, Pengembangan
Pembangunan Jalan dan Jembatan, Konservasi Sumber Daya Air dan Pengembangan
Pelayanan Jasa Konstruksi dan Jasa Pengujian. Total anggaran APBD tahun 2017 untuk
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sebesar Rp. 819.462.733.922,- yang dijabarkan ke dalam 23 program pokok dan 76
kegiatan utama.
Evaluasi indikator kinerja program unggulan pembangunan daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut :
Pembangunan Jalan dan Jembatan;
Pada tahun 2017, prosentase kemantapan jalan nasional sudah mencapai 99,44
persen, dan prosentase kemantapan jalan provinsi sudah mencapai 77,16 persen dari
target RPJMD 75,39 persen, tercapai dengan ratio tingkat capaian kinerja 102,35
persen (%). Peningkatan kemantapan jalan nasional dan jalan provinsi pada akhir
2018 dapat dicapai sesuai target melihat anggaran untuk penanganan jalan Nasional
melalui APBN cukup besar.
Konservasi Sumber Daya Air;
Prasarana Sumber Daya Air yang ada di Provinsi NTB pada tahun 2017 mampu
mendukung upaya produksi padi sebanyak 2,5 juta ton/tahun. Untuk mendukung
peningkatan produksi pangan, di Provinsi NTB yang telah dibangun dan diresmikan
Bendungan Pandan Dure yang berlokasi di Kabupaten Lombok Timur. Bendungan ini
mampu mengairi areal pertanian seluas 5.168 Ha. Selain pembangunan waduk
Pandan Dure, diresmikan juga pembangunan waduk Tanju-Mila di Kabupaten Dompu
dan akan diresmikan pada TA. 2019 waduk Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB vi
Barat yang sumber pendanaannya dari APBN serta pengadaan lahan dari APBD
Provinsi NTB dan APBD Kabupaten. Dari dana APBD Provinsi telah dibangun Embung
Prode di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yang akan mengairi areal tanah
kritis seluas 500 Ha.
Pengembangan Sistem Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih;
Cakupan pelayanan air bersih di Provinsi NTB pada tahun 2017 sudah mencapai ratio
85,55 persen yang terdiri atas perkotaan mencapai 90,65 persen dari target RPJMD
sebesar 86,22 persen, sedangkan cakupan pelayanan air bersih perdesaan mencapai
80,45 persen dari target RPJMD sebesar 80,18 persen. Terhadap target RPJMD telah
tercapai ratio capaian kinerja untuk perkotaan sebesar 105,13 persen dan perdesaan
100,34 persen.
Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian;
Akreditasi terhadap uji mutu material konstruksi sampai tahun 2017 terus
mengalami peningkatan seiring capaian target yang sudah terlampaui karena
didukung dengan peralatan yang memadai, data-data pendukung/syarat-syarat
akreditasi terus diupayakan kelengkapannya termasuk peningkatan kapasitas
Sumber Daya Manusia, sejak tahun 2016 telah bersetifikat KAN, dan mulai bekerja
sama dengan pihak swasta yang melaksanakan proyek-proyek nasional di Provinsi.
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan dan Kawasan Strategis
Provinsi (KSP) sudah mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan;
pendampingan penyusunan Raperda RTRW Kabupaten/Kota sudah melampaui dari
target yaitu 100 persen, saat ini sedang mempercepat penyelesaian Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang diamanatkan pada Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2010 tentang RTRW provinsi NTB. Dari 16 Kawasan strategis provinsi yang
tercantum dalam RTRW Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi NTB,
sampai Tahun 2015 telah dapat disusun rencana detailnya sebanyak 5 KSP yaitu KSP
Mataram Metro, KSP Alas Utan, KSP Senggigi - Tiga Gili, KSP Kuta dan KSP Teluk Bima.
Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016 telah disusun RTR sebanyak 2 (dua) KSP yaitu
KSP Rasimas dan Teluk Saleh. pada Tahun Anggaran 2017 telah disusun RTR
sebanyak 1 (satu) KSP yaitu KSP Poto Tano. Selain itu dilakukan pula fasilitasi
penyusunan Rencana detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan pada seluruh
Kabupaten/Kota se-NTB dan penyusunan KLHS yaitu RTR KSP Senggigi Tiga Gili dan
KLHS RTR Kuta dan sekitarnya.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Gambaran Umum Organisasi
Dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di bidang pekerjaan
umum, penataan ruang dan perumahan, terdapat pula urusan yang dilaksanakan di
daerah, yaitu kegiatan dekonsentrasi dan tugas-pembantuan dari pemerintah pusat
untuk kegiatan yang bersifat fisik, khususnya untuk bidang Sumber Daya Air, Bina
Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang.
Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan
dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan melalui Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB adalah sebagai berikut :
a. Urusan pekerjaan umum, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang
terdiri dari sub bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya (perkotaan
dan perdesaan, air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman,
bangunan gedung dan lingkungan) dan jasa konstruksi;
b. Urusan penataan ruang, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang
terdiri dari sub bidang pengaturan, pembinaan, pembangunan dan
pengawasan. Urusan wajib melekat pada urusan dalam skala provinsi.
c. Urusan perumahan merupakan urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari
sub bidang pembiayaan, perumahan formal, perumahan swadaya,
pengembangan kawasan dan pembinaan hukum, peraturan perundang -
undangan dan pertanahan. Urusan wajib melekat pada urusan dalam skala
provinsi.
Sesuai dengan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas urusan
pemerintahan daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kedudukannya struktur
organisasi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB dalam Peraturan Gubernur
Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 50 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi tata kerja dinas-dinas daerah Provinsi NTB, terdiri dari
Kepala Dinas, (1) Sekretariat, (2) Bidang Sumber Daya Air, (3) Bidang Bina Marga,
(4) Bidang Cipta Karya, (5) Bidang Tata Ruang, (6) Bidang Bina Konstruksi dan (7)
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 2
Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) serta Unit Pelaksana Teknis
Dinas (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional.
UPTD yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB terdiri dari 6
(sembilan) UPTD, yaitu : (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan
Hidrologi Pulau Lombok; (2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
dan Hidrologi Pulau Sumbawa; (3) Balai Informasi Infrastruktur Wilayah; (4) Balai
Pengujian Material Konstruksi; (5) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau
Lombok; (6) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa;.
Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi - fungsi :
1. Sekretariat
a. melaksanaan persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi;
b. pengelolaan urusan keuangan;
c. pelaksanaan pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan
ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan
keprotokolan.
2. Sumber Daya Air
a. penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan
dan pengelolaan sumber daya air, saluran irigasi dan pantai;
b. pengendalian dan sosialisasi kebijakan teknis sumber daya air, saluran
irigasi dan pantai;
c. pengumpulan data pengelolaan serta penyajian data dasar sumber daya air,
saluran irigasi dan pantai;
d. penyusunan rencana pengembangan dan konservasi sumber daya air,
saluran irigasi dan pantai;
e. penyusunan rencana kegiatan sumber daya air, saluran irigasi dan pantai;
f. pembangunan dan rehabilitasi prasarana sumber daya air, saluran irigasi
dan pantai;
g. pengembangan dan konservasi prasarana sumber daya air, saluran irigasi
dan pantai;
h. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air, saluran irigasi
lintas kabupaten/kota dan yang bersifat khusus;
i. pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan kawasan manfaat sumber daya
air, saluran irigasi dan pantai;
j. perijinan untuk mengadakan perubahan atau pembongkaran prasarana
dan sarana sumber daya air, saluran irigasi lintas kabupaten/kota dan yang
bersifat khusus;
k. perijinan untuk mendirikan, mengubah dan atau membongkar bangunan-
bangunan lain yang berada di dalam, di atas maupun yang melintas sumber
daya air, dan saluran irigasi;
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 3
l. penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya yang terkait
dengan sumber daya air, saluran irigasi dan pantai;
m. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi di bidang sumber
daya air, saluran irigasi dan pantai;
n. evaluasi dan penyajian laporan bidang sumber daya air, saluran irigasi dan
pantai.
Rincian Tugas antara lain :
a. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah skala
kewenangan Provinsi;
b. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air dan kawasan lindung
sumber air pada wilayah sungai lintas Kabupaten / Kota;
c. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air provinsi dan atau pada
wilayah sungai lintas Kabupaten / Kota;
d. Pembentukan Dewan Air Provinsi;
e. Penetapan dan pemberian izin dan rekomendasi teknis atas penyediaan,
peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah
sungai lintas Kabupaten / Kota;
f. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten / kota
dan pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada
kabupaten / kota;
g. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau
pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi
primer dan sekunder;
h. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder
pada daerah irigasi yang luasnya 1000 Ha sampai dengan 3000 Ha atau
pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten / kota;
3. Bina Marga
a. penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan
dan pengelolaan jalan dan jembatan;
b. pengendalian dan sosialisasi kebijakan teknis jalan dan jembatan;
c. pengumpulan data leger jalan dan jembatan;
d. penyusunan rencana jaringan jalan dan jembatan;
e. penyusunan rencana kegiatan di bidang jalan dan jembatan;
f. pembangunan dan rehabilitasi prasarana jalan dan jembatan;
g. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi,
nasional dan yang bersifat khusus;
h. pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan kawasan manfaat jalan dan
jembatan oleh pihak ketiga;
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 4
i. perijinan untuk mengadakan perubahan atau pembongkaran prasarana
dan sarana dasar jalan dan jembatan provinsi, nasional dan yang bersifat
khusus;
j. perijinan untuk mendirikan, mengubah dan atau membongkar bangunan-
bangunan lain yang berada di daerah manfaat dan daerah milik jalan
provinsi, nasional dan yang bersifat khusus;
k. pemberian perijinan bangunan jalan bebas hambatan lintas
kabupaten/kota;
l. penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya;
m. pelaksanakan tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi di bidang jalan
dan jembatan;
n. evaluasi dan penyajian laporan bidang sumber jalan dan jembatan.
Rincian Tugas antara lain :
a. Pengaturan jalan dan jembatan provinsi meliputi perumusan kebijakan
penyelenggaraan jalan dan jembatan, penyusunan pedoman operasional
penyelenggaraan jalan dan jembatan;
b. Penetapan fungsi jalan dan jembatan yang menghubungkan ibu kota
Provinsi dengan ibu kota Kabupaten, antar kabupaten / kota, penetapan
status jalan dan jembatan dan penyusunan perencanaan umum
pembiayaan jaringan jalan provinsi;
c. Pembinaan jalan dan jembatan provinsi, fasilitasi penyelesaian sengketa
antar kabupaten / kota dan pengembangan teknologi terapan di bidang
jalan dan jembatan;
d. Pembangunan dan pengawasan jalan dan jembatan provinsi.
4. Cipta Karya
a. penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan
dan pengelolaan perumahan, permukiman, tata bangunan, prasarana
perdesaan, dan prasarana perkotaan;
b. pengendalian dan sosialisasi kebijakan teknis perumahan, permukiman,
tata bangunan, prasarana perdesaan, dan prasarana perkotaan;
c. penyusunan rencana kegiatan perumahan, permukiman, tata bangunan,
prasarana perdesaan, dan sarana perkotaan;
d. pengelolaan gedung negara dan rumah dinas;
e. penyusunan standar harga, standar arsitektur bangunan dan jatidiri
kawasan;
f. penataan sanitasi lingkungan, air bersih, drainase dan persampahan lintas
kabupaten/kota;
g. perijinan untuk mendirikan, mengubah dan atau membongkar gedung
negara dan rumah dinas;
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 5
h. penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya yang terkait
dengan sanitasi dan air bersih, prasarana perdesaan, dan prasarana
perkotaan;
i. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi di bidang air
bersih dan air limbah, tata bangunan, prasarana perdesaan, dan prasarana
perkotaan;
j. evaluasi dan penyajian laporan bidang perumahan, permukiman, tata
bangunan, prasarana perdesaan, dan prasarana perkotaan.
Rincian Tugas antara lain :
a. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi dalam pembangunan
kabupaten / kota;
b. Fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana jangka
panjang dan menengah;
c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan
kawasan perkotaan dan perdesaan;
d. Pembangunan, pengawasan dan pengendalian pengembangan
persampahan dan air bersih;
e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman
kumuh;
f. Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan drainase.
5. Tata Ruang
a. penyusunan rencana dan program kegiatan jangka panjang, jangka
menengah dan jangka pendek;
b. penyusunan rencana umum penataan kawasan provinsi, kawasan tertentu
dan kawasan perbatasan;
c. penyiapan penataan kawasan tertentu dan kawasan perbatasan;
d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tata ruang
nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
e. penyusunan dan pengendalian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) di bidang pekerjaan umum dan permukiman;
f. pengelolaan data base tata ruang.
Rincian Tugas antara lain :
a. Penyusunan dan penetapan rencana kawasan strategis, rencana detail tata
ruang;
b. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi;
c. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten / Kota;
d. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang;
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 6
6. Bidang Bina Kontruksi
a. pelaksanaan kebijakan pembinaan penyebarluasan peraturan
perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan
teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
b. pengaturan pengembangan dan peningkatan kapasitas badan
usaha jasa konstruksi;
c. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
d. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
e. Pengembangan dan peningkatan tenaga ahli konstruksi;
f. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai
tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah
Provinsi;
g. pembinaan dan pengawasan Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi (LPJK) tingkat Provinsi dan Asosiasi Jasa Konstruksi
(AJK) di wilayah Provinsi;
h. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan,
dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
Rincian Tugas antara lain :
a. melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan kebijakan pembinaan
penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan
pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
b. melaksanakan pengaturan pengembangan dan peningkatan kapasitas badan
usaha jasa konstruksi;
c. menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi;
d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang pemberdayaan jasa konstruksi;
e. melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi
jasa konstruksi;
f. melaksanakan penyiapan bahan untuk pengembangan pasar dan
kerjasama konstruksi;
g. melaksanakan pengembangan dan peningkatan tenaga ahli
konstruksi;
h. melaksanakan peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan
dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di
wilayah Provinsi;
i. melaksanakan penjaminan mutu pemberdayaan jasa konstruksi;
j. pemberian bimbingan teknis, pelatihan dan supervisi di bidang
pemberdayaan jasa konstruksi.
k. melaksanakan penyiapan bahan dan rencana kerja untuk
pembinaan dan pengawasan Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi (LPJK) tingkat Provinsi dan Asosiasi Jasa Konstruksi
(AJK) di wilayah Provinsi;
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 7
l. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan,
dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
m. melaksanakan evaluasi di bidang pemberdayaan jasa konstruksi
di daerah;
7. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan
pembangunan spasial-sektoral
b. pengembangan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum;
c. penyusunan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur
wilayah dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum;
d. pelaksanaan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan
dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan
keterpaduan rencana dan sinkronisasi program antara
pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan
umum;
Rincian Tugas antara lain :
a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program jangka pendek, jangka
menengah, dan jangka panjang pembangunan infrastruktur wilayah bidang
PU pada sistem Nasional, sistem Provinsi, dan sistem Kabupaten/Kota;
b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program
pengembangan infrastruktur wilayah antar kawasan;
c. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan
infrastruktur antar kawasan;
d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program sektoral jangka pendek,
jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan infrastruktur wilayah
bidang PU pada sistem Nasional, sistem Provinsi, dan sistem Kabupaten
/Kota;
e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program
pengembangan infrastruktur wilayah antar sektor;
f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan
infrastruktur antar sektor;
g. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program
pengembangan infrastruktur wilayah antar kawasan dan antar sektor;
h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan
infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 8
Dalam melaksanakan tugas, UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Gubernur UPTD dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi NTB.
Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
terdiri dari Pimpinan, Pembantu Pimpinan dan Pelaksana dengan Struktur
Organisasi sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut :
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 9
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun 2017
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 10
Adapun peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan, meliputi :
1. Bidang Sumber Daya Air, berperan melaksanakan pengelolaan sungai dan
infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi, dengan tiga pilar
pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air,
pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air;
2. Bidang Bina Marga, berperan untuk melaksanaan pengelolaan jalan dan jembatan
yang berstatus Jalan dan Jembatan Provinsi, baik yang terkait pemeliharaan rutin,
rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan dari jaringan jalan yang ada di
Provinsi NTB;
3. Bidang Cipta Karya, berperan melaksanakan tugas penyediaan infrastruktur dasar
(basic infrastructure) untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan
masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di
perkotaan dan perdesaan. Ruang lingkup pelayanan ini meliputi : (1) Permukiman,
(2) Air Minum, (3) Drainase, dan (4) Penataan Bangunan dan Lingkungan. Khusus
bidang Cipta Karya, pada prinsipnya hampir semua lingkup tugas pelaksanaan
pembangunan pada bidang ini merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten
/ kota sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
melaksanakan tugas - tugas TURBINWAS dan yang bersifat concurrent atas
permintaan daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional dan
daerah serta Standar Pelayanan Minimum (SPM). Untuk kesepakatan pelaksanaan
program kegiatannya dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan
Infrastruktur Jangka Menengah yang merupakan kesepakatan bersama antar
pemerintah;
4. Bidang Penataan Ruang, berperan untuk menyusun perencanaan tata ruang skala
provinsi, serta melakukan pemanfaatan dan pengendalian atas rencana tata ruang
yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
5. Bidang Pelayanan Jasa Pengujian, berperan melaksanakan pengujian tanah dan
bahan bangunan serta pengujian kualitas air;
6. Bidang Bina Konstruksi, berperan melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan
pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
7. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah,berperan melaksanakan penyusunan
kebijakan keterpaduan pembangunan dan pengembangan infrastruktur berbasis
konektivitas sektoral dan aksesibilitas wilayah.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 11
1.2. Susunan Kepegawaian
Jumlah pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 539, terdiri dari 53 orang pejabat struktural, 1 orang
pejabat fungsional dan 485 orang staf biasa.
Tabl 1.1.
Data Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun 2017
NO NAMA JABATAN
STATUS JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) GOLONGAN/
PANGKAT PENDIDIKAN PELATIHAN
STRUKTURAL JUMLAH
(3+4)
ISI KOSONG SD SLTP SLTA D2 D3 S1 S2 I II III IV PIM-I PIM-
II
PIM-
III
PIM-
IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Kepala Dinas 1 1 1 1 1
2 Sekretaris 1 1 1 1 1
3 Kepala Sub Bagian Program 1 1 1 1 1
4 Kepala Sub Bagian Keuangan 1 1 1 1 1
5 Kepala Sub Bagian Umum 1 1 1 1 1
6 Kepala Bidang Tata Ruang 1 1 1 1 1
7 Kepala Seksi Perencanaan Teknik Ruang
1 1 1 1
8 Kepala Seksi Pengendalian Ruang 1 1 1 1 1
9 Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang 1 1 1 1 1
10 Kepala Bidang Sumber Daya Air 1 1 1 1 1
11 Kepala Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air
1 1 1 1 1
12 Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Air
1 1 1 1
13 Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air
1 1 1 1 1
14 Kepala Bidang Bina Marga 1 1 1 1 1
15 Kepala Seksi Perencanaan Teknis Jalan
1 1 1 1 1
16 Kepala Seksi Pembangunan Jalan 1 1 1 1
17 Kepala Seksi Pembinaan Teknik Jalan
1 1
18 Kepala Bidang Cipta Karya 1 1 1 1 1
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 12
NO NAMA JABATAN
STATUS JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) GOLONGAN/
PANGKAT PENDIDIKAN PELATIHAN
STRUKTURAL JUMLAH
(3+4)
ISI KOSONG SD SLTP SLTA D2 D3 S1 S2 I II III IV PIM-I PIM-
II PIM-
III PIM-
IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
19 Kepala Seksi Perencanaan 1 1 1 1
20 Kepala Seksi Tata Bangunan dan
Permukiman 1 1 1 1 1
21 Kepala Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan
1 1 1 1
22 Kepala Bidang Bina Konstruksi 1 1 1 1 1
23 Kepala Seksi Pengaturan 1 1 1 1 1
24 Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa
Konstruksi 1 1 1 1
25 Kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi
1 1 1 1 1
26 Kepala Bidang Tata Ruang 1 1 1 1 1
27 Kepala Seksi Pengembangan
Keterpaduan Antar Kawasan 1 1 1 1 1
28 Kepala Seksi Pengembangan Keterpaduan Antar Sektor
1 1 1 1 1
29 Kepala Seksi Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur
1 1 1 1 1
30 Kepala Balai Pengujian Material
Konstruksi 1 1 1 1 1
31 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 1 1 1 1
32 Kepala Seksi Bahan Bangunan dan Pengujian Tanah
1 1 1 1 1
33 Kepala Seksi Pengujian Air 1 1 1 1 1
34 Kepala Balai Informasi Infrastruktur
Wilayah 1 1 1 1 1
35 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 1 1 1 1
36 Kepala Seksi Pengelolaan Jaringan Hidrologi
1 1 1 1 1
37 Kepala Seksi Data dan Hidromatika 1 1 1 1 1
38 Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah
Sungai Pulau Lombok
1 1 1 1 1
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 13
NO NAMA JABATAN
STATUS JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) GOLONGAN/
PANGKAT PENDIDIKAN PELATIHAN
STRUKTURAL JUMLAH
(3+4)
ISI KOSONG SD SLTP SLTA D2 D3 S1 S2 I II III IV PIM-I PIM-
II PIM-
III PIM-
IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
39 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 1 1 1 1
40 Kepala Seksi Operasi Sungai,
Embung dan Bendungan 1 1 1 1 1
41 Kepala Seksi Operasi Jaringan 1 1 1 1 1
42 Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah
Sungai Sumbawa
1 1 1 1 1
43 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 1 1 1 1
44 Kepala Seksi Operasi Sungai, Embung dan Bendungan
1 1 1 1 1
45 Kepala Seksi Operasi Jaringan 1 1 1 1
46 Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok
1 1 1 1 1
47 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 1 1 1 1
48 Kepala Seksi Pelaksana Pemeliharaan
1 1 1 1 1
49 Kasi Peralatan dan Bahan 1 1 1 1 1
50 Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Sumbawa
1 1 1 1 1
51 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 1 1 1 1
52 Kepala Seksi Pelaksana
Pemeliharaan 1 1 1 1 1
53 Kepala Seksi Peralatan dan Bahan 1 1
54 Jabatan Fungsional 1 1
55 Pelaksana 487 19 17 322 19 132 30 21 323 179 16 2 487
539 2 19 17 322 0 19 160 53 21 323 214 32 1 13 32 541
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 14
1.3. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
Tabel 1.2.
Keterkaitan Masalah dengan Isu Strategis
No. Unit Permasalahan Isu Strategis
1 Bidang Sumber Daya Air
1. Layanan jaringan irigasi belum optimal;
2. Layanan jaringan reklamasi rawa belum optimal;
3. Infrastruktur SDA banyak mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi;
4. Tata kelola Sistem Informasi Sumber Daya Air belum tertib;
5. Terbatasnya peluang - peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur bidang SDA.
Menurunnya kapasitas dan kualitas pelayanan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air irigasi dan air baku.
2 Bidang Bina Marga
1. Pembebanan berlebih (overloading) pada ruas - ruas jalan tertentu;
2. Terbatasnya aksesibilitas bagi daerah potensial terpencil, karena belum sepenuhnya berfungsi untuk melayani mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah;
3. Masih banyaknya titik kemacetan lalulintas pada jaringan jalan tertentu;
4. Pembangunan prasarana jalan kurang selaras dengan amanat RTRW, yang meliputi pemantapan jaringan jalan arteri, kolektor dan lokal.
Kondisi Jaringan jalan masih belum optimal dalam mendukung pengembangan kawasan potensial dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
3 Bidang Cipta Karya
1. Layanan penyediaan air bersih masih belum seluruhnya menjangkau kebutuhan masyarakat;
2. Penanganan sistem drainase masih bersifat parsial, sehingga belum dapat menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas;
3. Pembangunan, Pemanfaatan dan pengendalian gedung belum tertib kurang mencerminkan bangunan gedung yang andal (keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan);
4. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau; Rencana Tata Bangunan & Lingkungan; & pengelolaan sanitasi belum optimal;
Kualitas dan kapasitas pelayanan air bersih belum menjangkau seluruh penduduk, serta belum tertatanya dengan baik lingkungan permukiman masyarakat.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 15
No. Unit Permasalahan Isu Strategis
5. Keterlibatan swasta dan masyarakat dalam penanganan lingkungan permukiman masih terbatas;
6. Tata kelola persampahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan belum optimal.
4 Bidang Tata Ruang
1. Pentingnya menyelesaikan RTR Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana diamanatkan oleh RTRW Provinsi;
2. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang dengan melengkapi instrumen hukum sesuai amanat Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang RTRW Provinsi NTB;
3. Meningkatkan kemampuan perencana dan pelaksana pengendalian pemanfaatan ruang, guna menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas dan efektif;
4. Menyelenggarakan upaya - upaya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;
5. Menyelaraskan RTRW di daerah dalam rangka menjaga keserasian antardaerah dan antar tingkatan RTRW;
6. Pemberdayaan PPNS bidang Penataan Ruang dalam upaya peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang di lapangan.
Implementasi RTRW belum konsisten dengan tata ruang dan tata bangunan yang standar
5 Balai Pengujian Material KonStruksi
1. Semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan jaminan mutu material konstruksi dan kualitas air;
2. Jasa layanan penyelenggaraan, pendampingan dan pengawasan mutu infrastruktur sesuai standar / baku mutu masih terbatas;
3. Masih banyak bangunan yang rusak / runtuh akibat kualitas bahan yang tidak sesuai standar dan syarat teknis bangunan.
Kulaitas bahan bangunan untuk konstruksi bangunan pemerintah maupun swasta masih ada yang belum sesuai standard / baku mutu yg dipersyaratkan
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 16
No. Unit Permasalahan Isu Strategis
6 Balai Jasa Konstruksi
1. Kemampuan Pemerintah untuk meningkatkan Kompetensi SDM Konstruksi yang memiliki standar nasional masih terbatas;
2. Proses sertifikasi yang masih kurang obyektif dan mahal, sehingga menyebabkan tenaga ahli dan tenaga trampil di bidang jasa konstruksi masih terbatas;
3. Penyediaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi belum memadai;
4. Belum diterapkannya konsep green construction dalam penggunaan bahan bangunan yang tepat, efisien, dan ramah lingkungan;
5. Penerapan kualifikasi atau persyaratan dalam pendirian badan usaha jasa konstruksi kurang selektif.
Bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar.
7 Sekretariat
1. Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, implementasi dan evaluasi program dan kegiatan antar bidang / balai belum optimal;
2. Tata kelola administrasi keuangan, kepegawaian dan umum belum memenuhi standar kebutuhan;
3. Tata kelola arsip masih kurang tertib;
4. Tata kelola barang milik daerah /aset belum optimal.
Kualitas dan produktivitas kerja masih belum optimal
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 17
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Adapun perjanjian / penetapan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi NTB Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa
Tenggara Barat
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Dr. TGH. M. Zainul Majdi
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Barat
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Mataram, Pebruari 2017
Pihak Kedua,
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI
Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,
Ir. WEDHA MAGMA ARDHI, M.TP. Pembina Utama Muda
NIP. 19610810 199003 1 011
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 18
Tabel 2.1.
RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya Peningkatan Sarana, Prasarana Aparatur
(a). Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang diadakan
17 Unit
(b). Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala
1 Unit
(c). Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala
50 Unit
(d). Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala
72 Unit
(e). Jumlah meubelair yang diadakan 21 Unit
(f). Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat
2 Unit
2 Terwujudnya Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkualitas
(a). Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan / Detail Engineering Design jalan yang dihasilkan
1.00 Dokumen
(b). Prosentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap
75.39 %
(c). Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jembatan yang dihasilkan
2.00 Dokumen
(d). Panjang jembatan provinsi yang dibangun 402.00 m
(e). Jumlah dokumen monitoring jalan dan jembatan yang dihasilkan
6.00 Dokumen
(f). Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan yang dihasilkan 2.00
Dokumen
(g). Panjang jembatan provinsi yang direhabilitasi
1,871.60
m
(h). Prosentase panjang jaringan jalan provinsi yang direhabilitasi
6.00 %
(i). Prosentase panjang jaringan jalan provinsi yang dipelihara rutin
28.32 %
(j). Jumlah database jalan provinsi yang disusun 1.00
Dokumen
(k). Jumlah database jembatan yang disusun 1.00
Dokumen
(l). Jumlah alat berat yang dipelihara / direhabilitasi
17.00 Unit
3 Meningkatnya Layanan Jaringan
Irigasi dan Rawa (a). Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi
jaringan irigasi yang dihasilkan 2.00 Dokumen
(b). Jumlah pembangunan jaringan irigasi yang dilaksanakan
3.00 Paket
(c). Jumlah dokumen kegiatan peningkatan pengelolaan jaringan irigasi yang dihasilkan 21.00
Dokumen
(d). Luas OP saluran irigasi yang dipelihara rutin 45,895.00
Ha
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 19
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
4 Meningkatnya Pelayanan terhadap Kebutuhan Air Baku bagi Masyarakat
(a). Jumlah pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya yang dilaksanakan
3.00 Paket
(b). Jumlah embung & bangunan penampung air lainnya yang dipelihara / direhabilitasi
172.00 Unit
(c). Jumlah sungai yang memiliki laporan neraca SDA
3.00 WS
(d). Jumlah pos pengelolaan pelayanan hidrologi yang dibangun
11.00 Pos
5 Meningkatnya Kualitas
Pengendalian Banjir (a). Jumlah pembangunan bangunan
pengendalian banjir yang dilaksanakan 3.00 Paket
(b). Jumlah bantaran dan tanggul sungai yang direhabilitasi
2.00 WS
(c). Jumlah sungai yang mendapatkan pemeliharaan
2.00 WS
6 Terwujudnya Lingkungan
Permukiman yang Aman, Nyaman dan Produktif melalui Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah yang Memadai
(a). Prosentase cakupan pelayanan air minum perkotaan yang dicapai
86.22 %
(b). Prosentase cakupan pelayanan air minum perdesaan yang dicapai
80.18 %
(c). Jumlah lokasi saluran drainase yang dibangun
42.00 Lokasi
(d). Jumlah dokumen perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dihasilkan
8.00 Dokumen
7 Meningkatnya Kualitas Ahlak dan
Budi Pekerti (a). Jumlah fasilitas umum / sarana peribadatan
pada kawasan Islamic Center yang dibangun 1.00 Unit
8 Meningkatnya Pencapaian Pelaku,
Proses dan Produk Konstruksi yang Berkualitas
(a). Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan Perundang - Undangan Jasa Konstruksi yang diselenggarakan
1.00 Paket
9 Meningkatnya Arus Informasi dan
Rujukan Teknis Teknologi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum
(a). Jumlah kegiatan Forum Jasa Konstruksi yang diselenggarakan
1.00 Paket
(b). Jumlah tenaga yang memiliki kompetensi di bidang jasa konstruksi yang dihasilkan
180.00 Orang
10 Terwujudnya Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
(a). Jumlah kegiatan keterpaduan infrastruktur antar kawasan yang dilaksanakan 1.00 Paket
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 20
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
(b). Jumlah kegiatan keterpaduan infrastruktur antar sektor yang dilaksanakan 1.00 Paket
(c). Jumlah kegiatan keterpaduan infrastruktur wilayah yang dilaksanakan 1.00 Paket
11 Terwujudnya Informasi Infrastruktur Wilayah
(a). Jumlah dokumen data dan informasi Bina Marga yang dihasilkan
1.00 Dokumen
(b). Jumlah dokumen data dan informasi Cipta Karya yang dihasilkan
1.00 Dokumen
(c). Jumlah dokumen data dan informasi Sumber Daya Air yang dihasilkan
1.00 Dokumen
12 Meningkatnya Pencapaian Perolehan Hasil Uji / Sertifikat Hasil Uji Dalam Rangka Pelayanan yang Memenuhi Standar
(a). Jumlah dokumen pengujian tanah dan bahan bangunan yang dihasilkan
1.00 Dokumen
(b). Jumlah dokumen pengujian kualitas air yang dihasilkan
1.00 Dokumen
13 Meningkatnya Kualitas Pengaturan Pembangunan Infrastruktur Dasar & Implementasi Program Pembangunan Daerah pada Kawasan Strategis Provinsi
(a). Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang dihasilkan
3.00 Dokumen
14 Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang & Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Dukungan SIPR & Monitoring Penataan Ruang di Daerah
(a). Jumlah dokumen database pemanfaatan ruang yang dihasilkan
1.00 Dokumen
(b). Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang dilaksanakan
1.00 Paket
15 Meningkatnya Efektifitas
Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, Pemberian Insentif serta Pengenaan Sanksi
(a). Jumlah kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan
1.00 Paket
(b). Jumlah dokumen monitoring penataan ruang yang dihasilkan
1.00 Dokumen
(c). Jumlah kegiatan pemberdayaan PPNS bidang Penataan Ruang yang dilaksanakan
1.00 Paket
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 21
Program
Anggaran
Keterangan
1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp 4,059,291,000
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 1, Indikator Kinerja point (a), (b), (c), (d), (e) dan (f), serta indikator kinerja RPJMD.
2 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Rp 151,539,239,500
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 2, Indikator Kinerja point (a), (b), (c), (d), (e) dan (f), serta indikator kinerja RPJMD.
3 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rp 366,806,138,640
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 2, Indikator Kinerja point (g), (h) dan (i), serta indikator kinerja RPJMD.
4 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan
Rp 300,000,000
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 2, Indikator Kinerja point (j) dan (k), serta indikator kinerja RPJMD.
5 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - Alat Berat
Rp 384,619,000
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 2, Indikator Kinerja point (l), serta indikator kinerja RPJMD.
6
Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Rp 25,010,957,205
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 3, Indikator Kinerja point (a), (b) dan (c), serta indikator kinerja RPJMD.
7
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya
Rp 15,507,538,945
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 4, Indikator Kinerja point (a), (b), (c), dan (d), serta mendukung indikator kinerja RPJMD.
8 Program Pengendalian Banjir
Rp 16,430,566,900
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 5, Indikator Kinerja point (a), (b) dan (c), serta indikator kinerja RPJMD.
9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Rp 38,821,164,500
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 6, Indikator Kinerja point (a), (b), (c) dan (d), serta indikator kinerja RPJMD.
10 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum
Rp 10,500,000,000
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 7, Indikator Kinerja point (a), serta indikator kinerja RPJMD.
11 Program Pengaturan Jasa Konstruksi
Rp 108,376,000
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 8, Indikator Kinerja point (a), serta indikator kinerja RPJMD.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 22
12 Program Pengawasan Jasa Konstruksi
Rp 1,033,624,000
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 9, Indikator Kinerja point (a) dan (b), serta indikator kinerja RPJMD.
13 Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan
Rp 467,557,900
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 10, Indikator Kinerja point (a), serta indikator kinerja RPJMD.
14 Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor
Rp 380,279,009
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 10, Indikator Kinerja point (b), serta indikator kinerja RPJMD.
15 Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
Rp 910,381,027
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 10, Indikator Kinerja point (c), serta Sasaran Strategis no. 10, Indikator Kinerja point (a), (b) dan (c), serta indikator kinerja RPJMD.
16 Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian
Rp 488,232,000
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 12, Indikator Kinerja point (a) dan (b), serta indikator kinerja RPJMD.
17 Program Perencanaan Tata Ruang
Rp 805,455,271
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 13, Indikator Kinerja point (a), serta mendukung indikator kinerja RPJMD.
18 Program Pemanfaatan Ruang
Rp 440,000,000
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 14, Indikator Kinerja point (a) dan (b), serta mendukung indikator kinerja RPJMD.
19 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Rp 196,126,000
Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Strategis no. 15, Indikator Kinerja point (a), (b) dan (c), serta mendukung indikator kinerja RPJMD.
Pihak Kedua GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI
Mataram, Pebruari 2017
Pihak Pertama, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,
Ir. WEDHA MAGMA ARDHI, M.TP. Pembina Utama Muda
NIP. 19610810 199003 1 011
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 23
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja APBD
Laporan akuntabilitas kinerja merupakan laporan capaian kinerja tahunan yang
berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja SKPD.
Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB
yang tertuang pada 12 (dua belas) sasaran strategis kinerja pembangunan daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang tersebut dilakukan dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Urusan Pekerjaan Umum
Urusan Pekerjaaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi NTB melalui 23 program strategis dan 76 kegiatan dengan pencapaian,
sebagaimana tabel berikut.
Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2017
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
1.
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
Meningkatkan
aksesibiltas
transportasi
Perencanaan
Pembangunan
Jalan
DED Jalan NTB yang
disusun.
1 Dokumen
/62,0 Km
1 Dokumen
/62,0 Km
Pembangunan
Jalan
Jalan Provinsi yang di
bangun dan
ditingkatkan (DAK &
Percepatan) :
Jln. Datuk Dibanta -
Bts. Kota
Jln. Gatot Subroto
Jln. Kuta - Keruak
Jln. Udayana
Jln. Ketejer - Jontlak
Jln. Ropang-Sekokat
Jln. Sp. Kore - Kiwu
Jln. R. Suprapto
Kuripan - Giri Menang
Jln. Panji Tilar Negara
39 Ruas /
26,77 Km
39 Ruas /
45,00 Km
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 24
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Jl. Terminal
Mandalika
Jln. Sp. Kore - Kiwu II
Jln. Akses TWA
Gunung Tunak
Rembiga (Bts. Kota)-
Pemenang
Lembar - Sekotong –
Pelangan
Pelangan - Sp.
Pengantap I
Pelangan - Sp.
Pengantap II
Pengantap - Mt. Ajan
– Kuta
Jln. Keruak-Pancor
Jln. Keruak - Lb. Haji
Jln. Tetar – Lunyuk
Lenangguar – Lunyuk
Plampang – Sekokat
Jln. Sampungu – Bajo
Jln. Sp. Kore – Piong
Jln. Lb. Kenanga -
Kawinda To'i
Pringgabaya - Sb.
Bumbung
Lb. Lombok -
Sambelia
Jl. Sambelia - Ds.
Biluk
Jln. Sumbawa Besar -
Semongkat - Bt.
Dulang
Jln. Sumbawa-Moyo-
Lua Air
Jln. Tawali – Sape
Jln. Karumbu – Sape
Jln. Bengkel-Kediri
Jln. Kediri-Praya
Jln. Praya-Kruak
Jln. Basuki Rahmat
(Praya)
Jln. Mantang-Praya
Jln. Tanjung Geres-
Pohgading-
Pringgabaya
Pengawasan Teknis
Pembangunan dan
peningkatan jalan
yang disusun
13 Dokumen
/26,77 Km
13 Dokumen
/45,00 Km
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 25
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Perencanaan
pembangunan
Jembatan
DED Jembatan yang
disusun
2 Dokumen /
28,00 M
2 Dokumen /
30,12 M
Pembangunan
Jembatan
Jembatan Provinsi
(Selong Blanak) yang
dibangun
28,00 M 30,12 M
Pengawasan Teknis
Pembangunan
Jembatan yang
disusun
2 Dokumen 2 Dokumen
Monitoring;
evaluasi dan
pelaporan
Hasil Monitoring
Evaluasi yang di
susun.
6 Dokumen
/120 Buku
6 Dokumen
/120 Buku
Pembinaan
teknis jalan
dan jembatan
Peserta rapat
pembinaan teknis
jalan dan jembatan
yang dilaksanakan
1 kali / 50
Orang
1kali / 50
Orang
Bahan publikasi yang
diadakan :
Dokumentasi
Papan informasi
publik
Alat peraga keselamat
an jalan
3 Keg
10 Kab/Kota
1 Pkt
3 Keg
10 Kab/Kota
1 Pkt
Brosur, leaflet yang
dicetak
10.000 Lbr 10.000 Lbr
Penggandaan materi
pembinaan teknis
jalan dan jembatan
105.500 Lbr 105.500 Lbr
Materi pembinaan
teknis jalan dan
jembatan yg dijilid
525 Buku
525 Buku
Peserta pembinaan
teknis/sosialisasi
bidang jalan
210 Orang 210 Orang
Peserta pelatihan
survel kondisi jalan 225 Orang 225Orang
Peserta Tokoh
Masyarakat edukasi
fungsi jalan
berkeselamatan di
P.Lombok
75 Orang 75 Orang
Pelajar Peserta
edukasi fungsi jalan
berkeselamatan
2.000 Org 2.000 Org
Dokumen
Perencanaan
penyusunan leger
jalan yang di susun
1 Dokumen
(5,00 Km)
1 Dokumen
(5,00 Km)
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 26
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
2. Rehabilitasi/
Pemeliharan
Jalan dan
Jembatan
Mempertahank
an umur teknis
jalan dan
jembatan
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Jembatan.
Jembatan yang
direhabilitasi :
Jembatan Pejanggik
Jbt. Kesejahteraan,
Bongor, Kemakmuran
Jbt. Eat Surak
Jbt. Semongkat -
Batu Dulang
Jbt. Lenangguar
Sekokat – Mbawi
Jbt. Sebewe
Jbt. Sultan Kaharudin
Jbt. Benete
Jbt. Tatar
Jbt. Gajah Mada, Hu’u
10 Jbt/
5.500 Meter
10 Jbt/
5.800 Meter
Rehabilitasi
Jalan
Rancangan Peraturan
Daerah (Perda)
Prov.NTB Percepatan
Preversasi Infrastruk
tur Jln.Prov.Melalui
Hibah Pemerintah
Australia dgn pola
pembiayaan Tahun
Jamak tahap II
Periode 2015-2018,
yang disusun
1 Dokumen 1 Dokumen
Peralatan dan mesin
(Insentif PRIM) yang
diadakan :
Saringan Agregat
Timbangan Agregat
Toolkit Pemeliharaan
Cross Fall
Alat Ukur DCP
Termometer manual
Termometer Laser
Alat Pendingin/AC
Komputer PC
Printer
LCD Projector
2 Unit
2 Unit
3 Unit
4 Unit
1 Set
5 Unit
4 Unit
1 Unit
10 Unit
7 Unit
1 Unit
2 Unit
2 Unit
3 Unit
4 Unit
1 Set
5 Unit
4 Unit
1 Unit
10 Unit
7 Unit
1 Unit
Peralatan
Laboratorium Bahan
Bangunan (Hammer
Test)
1 Set
1 Set
Alat khusus Surta
(survey & pemetaan)
yang diadakan
(Insentif PRIM tahap
IV)
4 Set
4 Set
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 27
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Pemeliharaan jalan
Provinsi (Rutin/
Berkala) :
Jln. Kota Mataram
Jln. Kab. Lobar
Jln. Loteng
Jln. Kab Lotim
Jln. Sumbawa Barat
Jln. Sumbawa Besar
Jln. Kab. Dompu
Jln. Kota Bima
Jln. Kab. Bima
46 Ruas /
410,50 Km
46 Ruas /
412,20 Km
Dokumen
pengawasan teknis
rehabilitasi jalan
(PRIM-INDII) Prov.
NTB yg disusun
8 Dokumen
8 Dokumen
Konstruksi jalan
(PRIM-INDII) yang
diadakan :
Paket 19 :
Pringgabaya - Sb.
Bumbung, Lb.
Lombok - Sambelia,
Sambelia - Ds. Biluk
Paket 20 : Sumbawa
Besar - Semongkat -
Bt. Dulang,
Sumbawa-Moyo-Lua
Air
Paket 21 : Tawali -
Sape
Paket 22 : Wilamaci -
Karumbu - Sape
Paket 23 : Bengkel-
Kediri, Kediri-Praya,
Praya-Kruak, Jln.
Basuki Rahmat
(Praya), Mantang-
Praya, Tanjung
Geres-Pohgading-Pr.
Baya
5 Pkt /
436,645 Km
Dengan
rincian :
Panjang
Efektif =
32,045 Km
Panjang
Fungsional =
402,547 Km
5 Pkt /
436,645 Km
Dengan
rincian :
Panjang
Efektif =
32,045 Km
Panjang
Fungsional =
402,547 Km
Pelaporan kegiatan
yang dijilid
160 Buku
160 Buku
3.
Pembangunn
Sistem
Informasi/Data
base Jalan dan
Jembatan
Meningkatkan
informasi
/database jalan
dan jembatan
Penyusunan
Sistem
Informasi/Data
base Jalan
Hasil survey kondisi
jalan, Intergrated
Road Managemen
Sistem(IRMS)
yang disusun
1 dokumen /
1.000 Km
1 dokumen
/ 1.000 Km
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 28
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Panjang jalan Provinsi
yang disurvei 1 dokumen /
1.000 Km
1 dokumen
/ 1.000 Km
Data base jalan yang
disusun dan dijilid 2 Dokumen 2 Dokumen
Penyusunan
Sistem
Informasi/Data
base Jembatan
Hasil survey kondisi
Jembatan, Bridge
Managemen
Sistem(BMS)
yang disusun
1 dokumen /
5.000 M
1 dokumen
/ 5.000 M
Laporan kondisi
jembatan yang
disusun
1 Dokumen 1 Dokumen
4. Pengmbangan
& Pengelolaan
Jaringan
Irigasi, Rawa
dan Jaringan
Pengairan
Lainnya
Meningkatkan
kapasitas dan
mempertahank
an jaringan
irigasi
Perencanaan
Pembangunan
Jaringan Irigasi
Perencanaan
pembangunan/Rehabi
litasi Prasarana SDA :
Studi kinerja daerah
irigasi DI Bagik
Kembar
Studi kinerja daerah
irigasi DI Renggung
Lombok Tengah
DED Rehabilitasi
Bendung DI Sambelia
Kab. Lotim
DED Jaringan Irigasi
Embung Prode
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
Pembangunan
Jaringan Irigasi
Pembangunan,
Peningkatan dan
Pengembangan
jaringan Irigasi (JILK)
dibangun.
3 Lokasi
3 Lokasi
Hasil Pengawasan
pengembangan,
Pembangunan
jaringan irigasi Lahan
Kering :
Pangsor,Sembalun
Lotim
Bale Ijuk, Sembalun,
lotim
Gunung Malang,
Pringgabaya, Lotim
3 dokumen 3 dokumen
5 Pengmbangan,
Pengelolaan
dan Konservasi
Sungai, Danau
dan Sumber
Mempertahank
an kondisi dan
ketersediaan
sumber air
agar dapat
Pembangunan
Embung dan
bangunan
penampung air
Embung yang
dibangun dan
ditingkatkan
3 Lokasi / 3
Unit
3 Lokasi / 3
Unit
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 29
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Daya Air
Lainnya
memenuhi keb.
Air irigasi dan
air baku
DED Embung kecil di
Kec. Kopang dan E.
Ruje, Kec. Pujut,
Loteng
2 Dokumen 2 Dokumen
Hasil Pengawasan
pembangunan
Embung
2 Dok. /
2 Lokasi
2 Dok./
2 Lokasi
Peningkatan
Pengelolaan
Sumber Daya
Air Berbasis
Wilayah Sungai
Peserta rapat
peningkatan dan
pengelolaan jaringan
irigasi (Komir &
DSDA)
180 Orang 180 Orang
6 Pengmbangan
Kinerja
Pengelolaan
Air Minum dan
air Limbah
Meningkatkan
efektivitas air
minum dan air
limbah
Penyediaan
prasarana dan
sarana air
minum bagi
masyarakat
berpenghasilan
rendah
Hibah barang yang
diserahkan ke
masyarakat/pihak
ketiga :
Penyediaan air bersih
40 Lokasi/
40 Desa
40 Lokasi/
40 Desa
Bantuan sosial yang diserahkan untuk masyarakat miskin Prasarana air bersih yang dibangun
7 kab/kota, dan 4 Desa
7 kab/kota,
dan 4 Desa
Perencanaan penyediaan sarana air bersih
23 dokumen / 10 Kab/kota
23 dokumen
/ 10
Kab/kota
DED SPAM Perdesaan Desa Mambalan Kec. Gunung Sari kab. Lobar
1 Dokumen
1 Dokumen
DED SPAM Perdesaan Desa Sintung Kec. Pringgarata Kab. Loteng
1 Dokumen
1 Dokumen
DED SPAM Perdesaan Desa Jango Kec. Janapria Kab. Loteng
1 Dokumen
1 Dokumen
DED SPAM Perdesaan Desa Kesik Kec. Masbagik Kab. Lotim
1 Dokumen
1 Dokumen
DED SPAM Perdesaan Desa Jenggala Kec. Tanjung KLU
1 Dokumen
1 Dokumen
DED SPAM Perdesaan Kel. Monjok Kec. Selaparang Kota Mataram
1 Dokumen
1 Dokumen
DED SPAM Perdesaan Desa bagik Payung
1 Dokumen
1 Dokumen
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 30
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Kec. Suralaga Kab. Lotim
DED SPAM Perdesaan Desa Pengadangan Kec. Pringgasela Kab. Lotim
1 Dokumen
1 Dokumen
Pengawasan penyediaan sarana air bersih
8 dokumen /7 Kab/kota/ 1 Desa
8 dokumen
/7 Kab/kota/
1 Desa
Penyediaan
Prasarana
Sarana Air
Limbah
Prasarana dan sarana
Saluran Drainase
yang dibangun
86 Paket
/12/15
Kws/Ha
86 Paket
/12/15
Kws/Ha
Laporan kegiatan
yang disusun
240 Buku 240 Buku
6. Pengndalian
Banjir
Mengurangi
Luas Daerah
Genangan
Banjir
Pengendalian
Banjir pada
daerah
Tangkapan Air
dan Badan-
badan Sungai
Peserta rapat
koordinasi
pengendalian banjir
45 Orang
45 Orang
DED. Perkuatan
Tebing Sungai
Tanggik, Apitaik
Sikur, Kab. Lotim
1 Paket /
1 Lokasi
1 Paket /
1 Lokasi
DED. Perkuatan
Tebing Sungai
Kotaraja, Kec. Sikur,
Kab. Lombok Timur
1 dokumen/
3 Lokasi
1 dokumen/
Lokasi
Review debit banjir
sungai Mangkung
Kab. Lombok Tengah
1 Paket /
1 Lokasi
1 Paket /
1 Lokasi
DED. Perkuatan
Tebing Kali Desa,
Pringgabaya, Kab
Lotim
1 Paket /
1 Lokasi
1 Paket /
1 Lokasi
DED Pembangunan
Pengendali Banjir
Sungai Terong
Tawah, Kab. Lobar
1 Paket /
1 Lokasi
1 Paket /
1 Lokasi
Pengawasan
Pembangunan
Perkuatan Tebing
Sungai
2 Paket / 4
Sungai 1.896
Meter
2 Paket / 4
Sungai 2.325
Meter
7. Pengembanga
n Wilayah
Stategis Dan
Cepat Tumbuh
Meningkatkan
Aksesibilitas
Jalan Pada
Wilayah
Strategis Dan
Cepat Tumbuh
TIDAK ADA
KEGIATAN
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 31
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
8.
Pembngunan
Sarana Dan
Prasarana
Umum
Meningkatnya
Kualitas
Fasilitas Umum
Pembangunan
Fasilitas Umum
Dan Fasilitas
Sosial
Gedung tempat
Ibadah permanen
fasilitas umum dan
sosial yang dibangun
(Islamic Center)
1 Unit 1 Unit
Konsultan
Pengawasan 1 Dokumen 1 Dokumen
Peserta rapat
kegiatan yang
dilaksanakan
160 Orang 160 Orang
9. Pengaturan
Jasa
Konstruksi
Meningkatnya
Kualitas
Pembangunan
Sarana Dan
Prasarana
Sosialisasi Dan
Desiminasi
Peraturan
Perundang –
Undangan Jasa
Konstruksi Dan
Peraturan
Terkait Lainnya
Peserta sosialisasi dan
Desiminasi
50 orang /
1 Kegiatan
50 orang /
1 Kegiatan
10. Pengawasan
Jasa
Konstruksi
Meningkatnya
Efektivitas
Pembangunan
Sarana Dan
Prasarana
Fasilitasi Jasa
Konstruksi
Daerah (FJKD)
Forum Jasa
Konstruksi yang di
Fasilitasi
90 Orang/
1 Kegiatan
90 Orang/
1 Kegiatan
Pelatihan uji
Kompetensi
dan
keberhasilan
Kontruksi
Peserta pelatihan uji
Sertifikasi Pelatihan
Pelaksana pekerja
konstruksi.
125 Orang 125 Orang
Pesereta pelatihan
Ujian Sertifikasi MTU
75 Orang 75 Orang
11 Pengemb.
Keterpaduan
Infrastruktur
Antar Kawasan
Meningkatkan
kapasitas
manajemen
pembangunan
pada kawasan
strategis
Pengumpulan
Data sarana da
prasarana
Infrastruktur
dasar antar
kawasan
Sinkronisasi Kebijakan
Pengembangan
Kawasan
1 Dokumen 1 Dokumen
Penataan
Infrastruktur Kawasan 1 Dokumen 1 Dokumen
Pengawasan dan
Pengendalian
Pengembangan
Kawasan
1 Dokumen 1 Dokumen
12 Pengemb.
Keterpaduan
Infrastruktur
Antar Sektor
Meningkatkan
kapasitas
manajemen
pembangunan
Antar Sektor
Pengumpulan
Data sarana da
prasarana
Infrastruktur
dasar antar
Sektor
Sinkronisasi Kebijakan
Pengembangan
Sektor
1 Dokumen 1 Dokumen
Penataan
Infrastruktur Sektor
1 Dokumen 1 Dokumen
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 32
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Pengawasan dan
Pengendalian
Pengembangan
Sektor
1 Dokumen 1 Dokumen
13 Pengemb.
Keterpaduan
Infrastruktur
Wilayah
Meningkatkan
kapasitas
manajemen
pembangunan
Antar Wilayah
Pengumpulan
Data sarana da
prasarana
Infrastruktur
dasar antar
Wilayah
Perencanaan
Pengembangan
Keterpaduan
Infrastruktur Wilayah
1 Dokumen 1 Dokumen
Pengembangan
Keterpaduan
Infrastruktur Wilayah
1 Dokumen 1 Dokumen
1. UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok
1. Rehabilitasi/
pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan
Mempertahank
an umur teknis
jalan dan
jembatan
Rehabilitasi /
pemeliharaan
jembatan
Pemeliharaan
jembatan di Kota
Mataram (Jembatan
Jembatan Sutomo I,
II, III, Jembatan WR.
Supratman,
Pejanggik)
105,70 M 105,70 M
Pemeliharaan
jembatan di Kab.
Lombok Barat
(Jembatan
Kesejahteraan,
Bongor,
Kemakmuran)
170,00 M 170,00 M
Pemeliharaan
jembatan di Kab.
Lombok Tengah
(Jembatan Eat Surak)
4,20 M 4,20 M
Pemeliharaan
rutin jalan
Pemeliharaan jalan
Kota Mataram PRIM,
Ruas jalan :
Tumpang Sari,
TGH. Bangkol
IG. Jelantik Gosa,
Sultan Kaharudin
Sultan Salahudin
Selaparang
1,20 Km
1,30 Km
1,70 Km
1,85 Km
1,10 Km
2,25 Km
1,20 Km
1,30 Km
1,70 Km
1,85 Km
1,10 Km
2,25 Km
Pemeliharaan jalan
Kab. Lombok Barat
PRIM, Ruas jalan :
Kediri-Kuripan
5,30 Km
5,30 Km
Pemeliharaan Jalan
Kab. Lombok Tengah
PRIM, Ruas jalan :
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 33
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Praya-Keruak
Mt. Ajan-Penujak
16,40 Km
23,00 Km
16,40 Km
23,00Km
Pemeliharaan Jalan
Kab. Lombok Timur
PRIM, Ruas jalan :
Aikmel-Swela
Masbagik- Pancor
Selong- Lb Haji
Tj. Geres-Pohgading
Pancor-Rempung
Keruak-Praya
8,40 Km
6,30 Km
5,45 Km
15,23 Km
4,32 Km
4.35 Km
8,40 Km
6,30 Km
5,45 Km
15,23 Km
4,32 Km
4.35 Km
Pemeliharaan Jalan
Kota Mataram
(REGULER ) ruas
jalan:
Dr. Wahidin (btskota)
Dr. Sutomo
WR. Supratman
A. Rahman Hakim
Yos Sudarso
Langko
Pejanggik
Selaparang
Lendang Lekong/
Bertais-Sweta
Majapahit
Sriwijaya
Brawijaya
R. Suprapto
Panji Tilar Negara
RA. Kartini
Ade Irma Suryani
Bung Hatta
Bung Karno
Udayana
Airlangga
Gajah Mada
Mapak-Perampuan
Panca Usaha
Catur Warga
Pendidikan
Diponegoro
Imam Bonjol
Sultan Hasanudin
AA. Gde Ngurah
TGH. Bangkol
Sultan Salahudin
Sultan Kaharudin
Komplek POLMIL
Komplek Lanud
58,90 Km 34
Ruas
0,70 Km
2,39 Km
0,65 Km
1,14 Km
0,85 Km
2,30 Km
3,15 Km
2,25 Km
1,70 Km
3,05 Km
3.13 Km
1,93 Km
0,75 Km
1,91 Km
1,05 Km
1,33 Km
2,90 Km
4,35 Km
1,95 Km
1,58 Km
3,55 Km
0,80 Km
1,35 Km
1,90 Km
1,57 Km
0,72 Km
1,00 Km
0,65 Km
0,85 Km
1,72 Km
1,10 Km
1,85 Km
1,23 Km
1,55 Km
58,90 Km
34 Ruas
0,70 Km
2,39 Km
0,65 Km
1,14 Km
0,85 Km
2,30 Km
3,15 Km
2,25 Km
1,70 Km
3,05 Km
3.13 Km
1,93 Km
0,75 Km
1,91 Km
1,05 Km
1,33 Km
2,90 Km
4,35 Km
1,95 Km
1,58 Km
3,55 Km
0,80 Km
1,35 Km
1,90 Km
1,57 Km
0,72 Km
1,00 Km
0,65 Km
0,85 Km
1,72 Km
1,10 Km
1,85 Km
1,23 Km
1,55 Km
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 34
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Pemeliharaan Jalan
Kab. Lombok Barat
(REGULER) ruas
jalan:
Kediri-Kuripan
Rumak-Kediri
Perampuan-Kb. Ayu-
Lembar
Kuripan-Giri Menang
Sukarno Hatta
(Gerung)
27,58 Km 5
Ruas
5,30 Km
3,00 Km
14,68 Km
2,80 Km
1,80 Km
27,58 Km
5 Ruas
5,30 Km
3,00 Km
14,68 Km
2,80 Km
1,80 Km
Pemeliharaan Jalan
Kab. Lombok Tengah
(REGULER) ruas
jalan:
Sp. Penujak-Tanak
Awu
Gajah Mada (Praya)
Wakul-Ketejer
Kuta-Keruak
Batunyala-Sengkol
Mt. Ajan-Penujak
45,78 Km 6
Ruas
3,70 Km
2,95 Km
3,53 Km
21,00 Km
9,20 Km
5,40 Km
45,78 Km
6 Ruas
3,70 Km
2,95 Km
3,53 Km
21,00 Km
9,20 Km
5,40 Km
Pemeliharaan Jalan
Kab. Lombok Timur
(REGULER) ruas jalan
:
Keruak-Kuta
Diponegoro
TGH. Z. Abdul Madjid
HOS. Cokroaminoto
Hasanuddin
Abdullah
15,94 Km 6
Ruas
8,85 Km
0,98 Km
3,45 Km
1,92 Km
0.43 Km
0,31 Km
15,94 Km
6 Ruas
29,73 Km
23,52 Km
1,20 Km
15,23 Km
4.35 Km
0,95 Km
2. Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Kebinamargaa
n
Meningkatkan
Efektifitas
Sarana dan
prasarana
Kebinamargaan
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
alat-alat berat
Alat-alat berat yang
dipelihara :
Motor Grader
Bechoe Loader
Exavator
Vibro Roller
Hand Vibro 1 Ton
Hand Vibro 0,5 Ton
Stamper
Dump Truck
Alpoment
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
3 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
3 Unit
1 Unit
2. UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa
1. Rehabilitasi/
pemeliharaan
Jalan dan
Jembatan
Mempertahank
an umur teknis
jalan dan
jembatan
Rehabilitasi /
Pemeliharaan
Jembatan
Pemeliharaan
Jembatan di ruas
jalan Kabupaten
Sumbawa
5 Jembatan
/50 Meter
5 Jembatan
/50 Meter
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 35
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Pemeliharaan
Jembatan di ruas
jalan Kabupaten
Sumbawa Barat
2 Jembatan
/20 Meter
2 Jembatan
/20 Meter
Pemeliharaan
Jembatan di ruas
jalan Kabupaten/Kota
Bima
1 Jembatan
/5 Meter
1 Jembatan
/5 Meter
Pemeliharaan
Jembatan di ruas
jalan Kabupaten
Dompu
1 Jembatan
/10 Meter
1 Jembatan
/10 Meter
Pemeliharaan
Rutin jalan
Provinsi
Jasa tenaga
Administrasi/ope
rator/ teknis/tukang
156 OB
156 OB
Form laporan,
Dokumentasi dan
surat surat yang
digandakan
131.000
lembar
131.000
lembar
Pemeliharaan Jalan
Kab. Sumbawa PRIM
INDII
7 Ruas / 245
Km
7 Ruas /
145 Km
Pemeliharaan Jalan
Kab. Sumbawa Barat
PRIM INDII
2 Ruas /
10 Km
2 Ruas /
10 Km
Pemeliharaan Jalan
Kab. Dompu PRIM
INDII
1 Ruas / 19
Km
1 Ruas /
19 Km
Pemeliharaan Jalan
Kab. Bima PRIM
INDII
3 Ruas / 46
Km
3 Ruas /
46 Km
Pemeliharaan Jalan
Kota Bima PRIM
INDII
3 Ruas / 18
Km
3 Ruas /
18 Km
2. Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Kebinamagraa
n
Meningkatkan
Efektifitas
Sarana dan
prasarana
Kebinamagraan
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
alat-alat berat
Bahan bakar yang
dibeli :
Minyak pelumas/ oli
(6 unit)
Bahan bakar utk
pemanasan rutin
400 ltr
2.200 ltr
400 ltr
2.200 ltr
Alat-alat berat yang
dipelihara :
Dump Truck
Asphalt Drum
Compactor Bomag
Beckoe Loader
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 36
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Vibrator Roller
Grader
Exavator
Asphalt Cutter
2 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
2 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
3. UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok
1. Pengembanga
n dan
Pengelolaan
Jaringan
Irigasi, Rawa
dan Jaringan
Pengairan
Lainnya
Meningkatkan
kapasitas dan
mempertahank
an jaringan
irigasi
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Jasa tenaga
Administrasi/operator
/ teknis/tukang
156 OB
156 OB
Pemeliharaan Rutin
Jaringan Irigasi Pulau
Lombok (Swakelola)
57.682 Ha /
16 Lokasi
218.897 M
57.682 Ha /
16 Lokasi
218.897 M
Pemeliharaan berkala
daerah irigasi di Pulau
Lombok (DI Sesaot,
Santong, Bagek
Kembar, Gde.
Bongoh, Renggung,
Parung, Rutus,
Plapak, Sakra,
Sambelia, Belanting,
Maronggek Komplek
& Tojang Komplek)
41.936,42 M
/ 13 DI
41.936,42 M
/ 13 DI
Pintu air yang
diperbaiki
13 DI 13 DI
Papan operasi yang
diperbaiki
16 Buah 16 Buah
Pengadaan dan
pemasangan alat ukur
(kalibrasi alat ukur)
16 Buah 16 Buah
Belanja Hibah
Barang/ Jasa utk
masyarakat (P3A),
Rehab. Saluran Irigasi
47 DI 47 DI
Rehab. Jar. Irigasi
saluran sekunder :
DI Kali Desa Komplek
Kab.Lotim
1 Pkt/
1.370 m
1 Pkt/
1.370 m
Pengawasan rehabili
tasi jaringan irigasi DI
Kali Desa komplek
1 Dokumen 1 Dokumen
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 37
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Peningkatan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi
Peningkatan Jaringan
Irigasi (Partisipatif):
DI. Rutus, Lotim
DI.Sakra, Lotim
DI. Sambelia, Lotim
DI. Bagek Kembar,
Lombok Utara
4 DI /
16 Km/
6.573 Ha
4 DI /
16 Km/
6.573 Ha
2. Pengembang
an Pengelola
an dan Konser
vasi Sungai,
Danau dan
Sumber Daya
Air Lainnya
Meningkatkan
dan
mempertahan-
kan kualitas
dan kapasitas
air baku.
Pemeliharaan
dan rehabilitasi
embung dan
bangunan
penampung air
Belanja Hibah
Barang/Jasa utk
masyarakat, Embung
yang di Rehabilitasi/
normalisasi
164 Unit/
15.600 Ha
164 Unit/
15.600 Ha
Rehabilitasi Embung
pengambilan Bebas
1 Unit 1 Unit
O&P Embung
Kewenangan Provinsi
78 Unit/
46.526 Ha
78 Unit/
46.526 Ha
Pengembangan
Pelayanan
Hidrologi
Penyusunan NSDA
Pulau Lombok
1 Dokumen 1 Dokumen
Rehabilitasi Pos
Pemantau Hidrologi
(Keru, Sapit & Loang
Make)
3 Lokasi 3 Lokasi
3. Pengendalian
Banjir
Mengurangi
Luas Daerah
Genangan
Banjir
Rehabilitasi
Dan
Pemeliharaan
Bantaran dan
Tanggul Sungai
Pembangunan/
Perkuatan Tebing
Sungai
27 Sungai 27 Sungai
Dokumen pengukuran
dan penggambaran
4 Dokumen 4 Dokumen
Operasi dan
Pemeliharaan
Sungai
Bahan penanggu
langan banjir (Kawat
Bronjong Pabrikan)
100 M 100 M
4. UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Sumbawa
1. Pengembanga
n
&Pengelolaan
Jaringan
Irigasi,
Rawa&Jaringa
n Pengairan
Lainnya
Meningkatkan
kapasitas dan
mempertahan-
kan jaringan
irigasi
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Jasa tenaga
Administrasi/operator
/ teknis/tukang
588 OB
588 OB
Pemeliharaan Rutin
dan Berkala
(Swakelola Jaringan
Irigasi Pulau
Sumbawa
29.628 Ha
/ 21 DI
125.120 m
29.628 Ha
/ 21 DI
125.120 m
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 38
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Hibah Barang
Jaringan irigasi
Partisipatif yang
direhabilitasi
9 DI / 10.459
M
9 DI /
10.459 M
Jaringan Irigasi yang
direhab. DAK:
(Kalimantong 1 & II,
DI.Daha I & II, DI.
Beringin Sila, DI.
Madapangga II, DI.
Ncangakai Ncoha, DI.
Sumi, DI. Elang Desa,
DI. Marente Komplek,
DI. Buer Komplek, DI.
Tiu Kulit, DI. Plara)
12 DI/
11.643,24 m/
11.941 Ha
12 DI/
11.643,24
m/
11.941 Ha
Pengawasan
rehabilitasi jaringan
irigasi DI yang
dilaporkan
2 dokumen 2 dokumen
Peningkatan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi
Peningkatan Jaringan
Irigasi (Partisipatif):
DI. Buer Komplek
DI. Ncangakai
DI. Latonda Pekat
3 DI /
6 Km/
1.516 Ha
3 DI /
6 Km/
1.516 Ha
2. Pengembang
an Pengelola
an dan Konser
vasi Sungai,
Danau dan
Sumber Daya
Air Lainnya
Meningkatkan
dan
mempertahank
an kualitas dan
kapasitas air
baku.
Pemeliharaan
& rehabilitasi
embung dan
bangunan
penampung air
lainnya
Operasional
pemeliharaan
Embung Kewenangan
Provinsi P. Sumbawa
(Swakelola)
12 Unit 12 Unit
Embung yang direhab
(Swakelola) Tiu
Rantok, E. Ngeru
2 Unit 2 Unit
Belanja Hibah
Barang/Jasa utk
masyarakat, Embung
yang di Rehabilitasi/
normalisasi
5 Unit 5 Unit
Pengembangan
Pelayanan
Hidrologi
Penyusunan NSDA
Pulau Sumbawa
1 Dokumen 1 Dokumen
Rehabilitasi Pos
Pemantau Hidrologi
(ARR, AWLR & Iklim)
13 Lokasi 13 Lokasi
3. Pengendalian
Banjir
Mengurangi
Luas Daerah
Genangan
Banjir
Rehabilitasi
Dan
Pemeliharaan
Bantaran Dan
Tanggul Sungai
Pembangunan/
Perkuatan Tebing
Sungai
111 Sungai
/ 5.250 M
111 Sungai
/ 5.250 M
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 39
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Operasi dan
Pemeliharaan
Sungai
Bahan Baku
Bangunan yang
diadakan (karung dan
Kawat Bronjong
Pabrikan)
300 unit
5.950 lmbr
300 unit
5.950 lmbr
5. UPTD Balai Informasi Infrastruktur Wilayah (BIIW)
1. Pengembanga
n Keterpaduan
Infrastruktur
Wilayah
Meningkatkan
kualitas data
dan informasi
infra-struktur
bidang Bina
Marga, Cipta
Karya dan
Sumber Daya
Air
Pengelolaan
dan
Penyediaan
data dan
informasi Bina
Marga, Cipta
Karya dan
Sumber Daya
Air (SDA)
Cetak Leaflet dan
Booklet data dan
informasi Bina Marga
100 Lbr/
50 Buku
100 Lbr/
50 Buku
Cetak Leaflet dan
Booklet data dan
informasi Cipta Karya 100 Lbr/
50 Buku
100 Lbr/
50 Buku
Kegiatan Analisa
Debit Air P. Lombok &
P. Sumbawa
1 Dokumen
1 Dokumen
Cetak Publikasi dan
Validasi Data
Hidrologi
300 buku 300 buku
Cetak Pedoman
pengolahan data
dasar SDA
50 buku 50 buku
Cetak Booklet SDA
270 Buku 270 Buku
Rapat Kegiatan SIH3
Provinsi 50 Org 50 Org
6. UPTD Balai Pengujian Material Konstruksi
1. Pengembanga
n pelayanan
Jasa
pengujian
Meningkatnya
Kualitas
material
konstruksi
Pengujian
bahan
bangunan
Uji laboratorium
berupa Assesmen
akreditasi paket A
5 Jenis
5 Jenis
Uji banding antar
laboratorium yang
dilaksanakan
1 Jenis 1 Jenis
Alat laboratorium
yang di kalibrasi,
perbaikan, Sparepart
pengujian diperlihara
dan pendukung
pengujian
1 Unit
1 Unit
Peralatan dan mesin
pengadaan alat
laboratorium bahan
bangunan konstruksi
GPS Map
Genset
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 40
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Pengujian
kualitas air
Bahan kimia yang
diadakan
39 Jenis 39 Jenis
Jasa uji banding yang
dilaksanakan
1 kali 1 kali
Pemeliharaan alat
laboratorium :
Kalibrasi peralatan
Bhn Pendukung
pengujian
Sparepart dan
perbaikan peralatan
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1 kali
1 kali
Alat detector
kebakaran yang
diadakan
1 Unit
1 Unit
Alat Neraca Analitik
yang diadakan
1 Unit 1 Unit
Peralatan
laboratorium yg
diadakan:
- Curvet Kwarsa 1 cm
- Curvet Kwarsa 2,5
cm
- Timbangan
elektronik
- Alarm Emergency
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2017
Capaian kinerja pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum diukur dengan
indikator kinerja Jaringan Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap dan cakupan air bersih
di perkotaan dan perdesaan, sebagai berikut:
A. Jaringan Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Indikator 15)
Panjang Jalan di Provinsi NTB sebesar 8.026,25 Km yang dibedakan
berdasarkan status Jalan Nasional 934,55 Km, jalan Provinsi 1.484,43 Km dan Jalan
Kabupaten/Kota 5.621,81 Km, capaian indikator kinerja urusan Pekerjaan Umum
sebagaimana tabel 3.2 dan tabel 3.3 untuk capaian kinerja Air Minum.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 41
Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Jalan di Provinsi NTB Tahun 2017
Status Jalan Panjang
Jalan(Km) Satuan
Target Kemantapan
2016
Realisasi 2016
Target Kemantapan
2017
Realisasi 2017
Jalan Nasional 934,55 Km 921,47 921,47 934,55 929,32 % 98,60 98,60 100,00 99,44
Jalan Provinsi 1.484,43 Km 1.082,15 1.070,27 1.119,12 1.145,36 % 72.90 72.10 75.39 77.16
Jalan Kab. / Kota 5.621,81 Km 0 0 0 0 % 0 0 0 0
Total 8.040,79
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017
Kemantapan Jalan provinsi tahun 2017 mencapai 77,16 persen dari rencana
75,39 persen target RPJMD, sementara kemantapan jalan nasional tahun 2017 telah
mencapai target 99,44 persen. Jalan provinsi dengan total panjang 1.484,43 Km,
panjang jalan yang sudah Hotmix sebesar 1.145,36 Km (lihat tabel 3.4) dari rencana
75,39 persen dari target yang tertuang dalam RPJMD 2017, capaian kinerja
terlampaui dengan ratio tingkat capaian kinerja 102,35 persen (%) namun upaya
perbaikan kondisi kemantapan jalan tetap dilakukan secara bertahap sesuai
kemampuan anggaran.
Selain penanganan jalan Provinsi, dilaksanakan pula penanganan ruas – ruas
jalan strategis nasional khususnya pada ruas jalan Pemenang-Bayan-Sembalun
(lingkar utara P. Lombok) yang pendanaannya berasal dari APBN untuk konstruksi
dan pengadaan tanah dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Lombok Utara.
B. Cakupan Air Bersih : Perdesaan dan Perkotaan (Indikator 17)
Cakupan pelayanan air bersih di Provinsi NTB pada tahun 2017 sudah
mencapai ratio 85,55 persen yang terdiri atas perkotaan mencapai 90,65 persen
dari target RPJMD sebesar 86,22 persen, sedangkan cakupan pelayanan air bersih
perdesaan telah mencapai 80,45 persen dari target RPJMD sebesar 80,18 persen.
Tahun 2017, Pembangunan Prasarana Air Bersih/Air Minum Untuk
Masyarakat Miskin di Perdesaan dan IKK Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 7
(tujuh) paket sumber dana APBD yaitu untuk 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu)
Kota. Dan pembangunan SPAM Desa sebanyak 44 (empat puluh empat) paket.
Peningkatan indikator capaian pelayanan penyediaan prasarana dan sarana air
bersih/air minum pada tahun yang akan datang diharapkan terus berjalan, melihat
anggaran APBN terhadap program ini meningkat setiap tahunnya.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 42
Tabel 3.3.
Cakupan Layanan Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2016 – 2017
No. Program Unggulan
Kegiatan Prioritas
Capaian Kinerja
Indikator Satuan Target 2016
Realisasi 2016
Target 2017
Realisasi 2017
1 Pengembangan Sistem Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih
Pembangunan Jaringan Penyediaan Air Bersih
Terwujudnya peningkatan cakupan air bersih di perkotaan dan perdesaan
Kota (%) 84,87 89,95 86,22 90,65
Desa (%) 78,50 78,47 80,18 80,45
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017
2. Urusan Penataan Ruang
Berdasarkan hasil pengamatan PPNS Tata Ruang, dalam kurun waktu tahun
2015-2017 terjadi 34 indikasi pelanggaran Tata Ruang. Terhadap terjadinya
pelanggaran tersebut, BKPRD telah melakukan koordinasi secara intensif kepada
Kabupaten/Kota guna mencegah kemungkinan terjadi penyimpangan yang lebih
banyak lagi. Dari 34 indikasi pelanggaran tata ruang, terdapat 5 kasus yang
teridentifikasi dan sedang dalam proses penanganan.
Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi NTB, dari
16 Kawasan strategis provinsi yang tercantum dalam RTRW, sampai tahun 2015
telah disusun rencana detailnya sebanyak 5 KSP yaitu KSP Mataram Metro, KSP
Alas Utan, KSP Senggigi Tiga Gili,KSP Kuta dan KSP Teluk Bima. Dari 5 KSP tersebut
yang telah mendapatkan persetujuan substansi teknis dari Gubernur berdasarkan
rekomendasi BKPRD Provinsi NTB adalah KSP Alas Utan Selain itu dilakukan pula
fasilitasi penyusunan rencana detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan pada seluruh
Kabupaten/Kota se-NTB. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016 telah disusun
RTR sebanyak 2 (dua) KSP yaitu KSP Rasimas (Sakra, Sikur, Masbagik) dan Teluk
Saleh. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan dan Kawasan
Strategis Provinsi (KSP) sudah mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan.
Pendampingan penyusunan Raperda RTRW Kabupaten/Kota sudah melampaui
dari target yaitu 100 persen, yaitu mempercepat penyelesaian Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis Provinsi. pada Tahun Anggaran 2017 telah disusun RTR
sebanyak 1 (satu) KSP yaitu KSP Poto Tano. Selain itu dilakukan pula fasilitasi
penyusunan Rencana detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan pada seluruh
Kabupaten/Kota se-NTB dan penyusunan KLHS yaitu RTR KSP Senggigi Tiga Gili
dan KLHS RTR Kuta dan sekitarnya.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 43
Urusan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi NTB. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi NTB urusan penataan ruang dilaksanakan melalui 3 program pokok dan 3
kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun 2017
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. Perencanaan
Tata Ruang
Meningkatkan
Efektifitas dan
Efisiensi
Pembangunan di
Bidang Tata
Ruang
Penyusunan
Rencana Detail
Tata Ruang
Kawasan
Peserta seminar
fasilitasi
percepatan
Legeslasi Raperda
KSP Pototano
45 Orang
45 Orang
Dokumen RTR
KSP Pototano yang
disusun
1 Dokumen
1 Dokumen
Dokumen KLHS
RTR Senggigi Tiga
Gili yang disusun
1 Dokumen
1 Dokumen
Dokumen KLHS
RTR Kuta dan
sekitarnya yang
disusun
1 Dokumen
1 Dokumen
2 Pemanfaatan
Ruang
Meningkatkan
Efektifitas
Penataan
Kawasan
Sosialisasi Peran
Serta Masyarakat
Dalam
Pemanfaatan
Ruang.
Peserta non PNS
sosialisasi
pemanfaatan
ruang
400 orang
400 orang
Buku Saku tentang
Tata Ruang yang
dicetak
500 Buku
500 Buku
Hasil sosialisasi
pemanfaatan
ruang yang
disusun
10 Laporan
10 Laporan
3. Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Mengendalikan
pemanfaatan
ruang melalui
peningkatan
kinerja PPNS di
dlm Penataan
Ruang
Pemberdayaan
PPNS Penataan
Ruang
Peserta rapat
koordinasi PPNS.
90 orang 90 orang
Hasil rapat
pengawasan PPNS
pemanfaatan
ruang yang
disusun
1 laporan
1 laporan
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 44
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Bahan
Pengendalian
Ruang
3 Kawasan
3 Kawasan
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2017
3. Tugas Pembantuan
Tugas pembantuan yang diberikan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat
kepada Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk
melaksanakan tugas urusan pekerjaan umum.
Dasar Hukumnya adalah PP. No 7 tahun 2008 dan dijabarkan ke dalam SKPD
(Tugas Pembantuan) Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Bina
Marga. Instansi pemberi tugas adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya
Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga dengan sumber dana APBN.
Capaian kinerja tugas pembantuan Tahun 2017 terdiri dari 2 program pokok
dan 2 kegiatan utama, dengan pencapaian kinerja pada table 3.5, sebagai berikut.
Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Tugas Pembantuan
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun 2017
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
1. Pelaksanaan
Preservasi dan
Peningkatan
Kapasitas Jalan
Nasional
Meningkatkan kualitas dan kemantapan jalan nasional.
Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan
Panjang jalan yang
mendapat
peningkatan/Reha
bilitasi jalan DR
Sudjono (4 lajur)-
Mataram
3,85 Km
3,85 Km
Layanan Internal
(Overhead)
1 Dokumen 1 Dokumen
Belanja Barang
Untuk Persediaan
Barang Konsumsi
5 Unit
5 Unit
2 Program
Pengelolaan
Mempertahankan
kondisi jaringan
Operasi dan
Pemeliharaan
Panjang saluran
dan bangunannya
dipelihara rutin
650.690
Km/
11 DI
650.690
Km/
11 DI
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 45
NO. PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
URAIAN TARGET REALISASI
Sumber Daya
Air
irigasi agar dapat
berfungsi sesuai
tingkat
pelayanannya.
Sarana Prasarana
SDA pada Balai
PSDAH Wilayah
Sungai Pulau
Lombok
Jumlah DI yang
dipelihara secara
berkala
11 DI/
4.345 Ha
11 DI/
4.345 Ha
Jumlah dokumen
data kondisi JI
11
Dokumen
11
Dokumen
Operasi dan
Pemeliharaan
Sarana Prasarana
SDA pada Balai
PSDAH Wilayah
Sungai Pulau
Lombok
Panjang saluran
dan bangunannya
dipelihara rutin
377,94 Km/
5 DI
377,94 Km/
5 DI
Jumlah DI yang
dipelihara secara
berkala
5 DI/
2.120 Ha
5 DI/
2.120 Ha
Jumlah dokumen
data kondisi JI
5 dokumen 5 dokumen
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2017
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 46
3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017
Tabel 3.6.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan sasaran Strategis
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun 2017
No. Sasaran Strategis Uraian Satuan Target Realisasi % Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Terwujudnya Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkualitas
(a). Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan / Detail Engineering Design jalan yang dihasilkan
Dokumen 1.00 1.00 100.00 Perencanaan Pembangunan Jalan
(b).
Prosentase panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap
% 75.39 77.16 102.35 Pembangunan Jalan
(c). Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jembatan yang dihasilkan
Dokumen 2.00 2.00 100.00 Perencanaan Pembangunan Jembatan
(d).
Panjang jembatan provinsi yang dibangun
m 402.00 402.00 100.00 Pembangunan Jembatan
(e). Jumlah dokumen monitoring jalan dan jembatan yang dihasilkan
Dokumen 6.00 6.00 100.00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
(f). Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan yang dihasilkan
Dokumen 2.00 2.00 100.00 Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan
(g). Panjang jembatan provinsi yang direhabilitasi m 1,871.60 1,871.60 100.00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
(h). Prosentase panjang jaringan jalan provinsi yang direhabilitasi
% 60.00 60.00 100.00 Rehabilitasi Jalan
(i). Prosentase panjang jaringan jalan provinsi yang dipelihara rutin
% 50.00 50.00 100.00 Pemeliharaan Rutin Jalan
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 47
No. Sasaran Strategis Uraian Satuan Target Realisasi % Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
(j).
Jumlah database jalan provinsi yang disusun
Dokumen 1.00 1.00 100.00 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan
(k).
Jumlah database jembatan yang disusun
Dokumen 1.00 1.00 100.00 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jembatan
(l). Jumlah alat berat yang dipelihara / direhabilitasi Unit 17.00 17.00 100.00
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - Alat Berat
2 Meningkatnya Layanan Jaringan
Irigasi dan Rawa (a). Jumlah dokumen perencanaan
rehabilitasi jaringan irigasi yang dihasilkan
Dokumen 4.00 4.00 100.00 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
(b). Jumlah pembangunan jaringan irigasi yang dilaksanakan
Paket 3.00 3.00 100.00 Pembangunan Jaringan Irigasi
(c). Jumlah dokumen kegiatan peningkatan pengelolaan jaringan irigasi yang dihasilkan
Dokumen 21.00 21.00 100.00 Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi
(d).
Luas OP saluran irigasi yang dipelihara rutin
Ha 45,895.00 45,895.00 100.00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
3 Meningkatnya Pelayanan
terhadap Kebutuhan Air Baku bagi Masyarakat
(a). Jumlah pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya yang dilaksanakan
Paket 3.00 3.00 100.00 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
(b). Jumlah embung & bangunan penampung air lainnya yang dipelihara / direhabilitasi
Unit 172.00 172.00 100.00
Pemeliharaan & Rehabilitasi Embung & bangunan penampung air lainnya
(c). Jumlah sungai yang memiliki laporan neraca SDA
WS 3.00 3.00 100.00
Pengembangan pelayanan hidrologi mendukung konservasi Sumber Daya Air
(d). Jumlah pos pengelolaan pelayanan hidrologi yang dibangun
Pos 11.00 11.00 100.00
Pengelolaan pelayanan hidrologi mendukung pendayagunaan Sumber Daya Air
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 48
No. Sasaran Strategis Uraian Satuan Target Realisasi % Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
4 Meningkatnya Kualitas
Pengendalian Banjir (a). Jumlah pembangunan
bangunan pengendalian banjir yang dilaksanakan
Paket 3.00 3.00 100.00 Pengendalian Banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai
(b). Jumlah bantaran dan tanggul sungai yang direhabilitasi WS 2.00 2.00 100.00
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
(c). Jumlah sungai yang mendapatkan pemeliharaan
WS 2.00 2.00 100.00 Operasi dan pemeliharaan sungai
5 Terwujudnya Lingkungan
Permukiman yang Aman, Nyaman dan Produktif melalui Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah yang Memadai
(a). Prosentase cakupan pelayanan air minum perkotaan yang dicapai
% 86.22 90.65 105.14 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
(b). Prosentase cakupan pelayanan air minum perdesaan yang dicapai
% 80.18 80.45 100.34
(c). Jumlah lokasi saluran drainase yang dibangun
Lokasi 90.00 86.00 95.56 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
(d). Jumlah dokumen perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dihasilkan
Dokumen 8.00 8.00 100.00
Perencanaan Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
6 Meningkatnya Kualitas Ahlak dan
Budi Pekerti (a). Jumlah fasilitas umum / sarana
peribadatan pada kawasan Islamic Center yang dibangun
Unit 1.00 1.00 100.00 Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
7 Meningkatnya Pencapaian
Pelaku, Proses dan Produk Konstruksi yang Berkualitas
(a). Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan Perundang - Undangan Jasa Konstruksi yang diselenggarakan
Paket 1.00 1.00 100.00
Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang - Undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya Terkait
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 49
No. Sasaran Strategis Uraian Satuan Target Realisasi % Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
8 Meningkatnya Arus Informasi dan Rujukan Teknis Teknologi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum
(a). Jumlah kegiatan Forum Jasa Konstruksi yang diselenggarakan
Paket 1.00 1.00 100.00 Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD)
(b).
Jumlah tenaga yang memiliki kompetensi di bidang jasa konstruksi yang dihasilkan
Orang 180.00 135.00 75.00 Pelatihan Uji Kompetensi dan Keberhasilan Konstruksi
9 Terwujudnya Keterpaduan
Infrastruktur Wilayah (a). Jumlah kegiatan keterpaduan
infrastruktur antar kawasan yang dilaksanakan
Paket 1.00 1.00 100.00 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan
(b). Jumlah kegiatan keterpaduan infrastruktur antar sektor yang dilaksanakan
Paket 1.00 1.00 100.00 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor
(c). Jumlah kegiatan keterpaduan infrastruktur wilayah yang dilaksanakan
Paket 1.00 1.00 100.00 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
10 Terwujudnya Informasi Infrastruktur Wilayah
(a). Jumlah dokumen data dan informasi Bina Marga yang dihasilkan
Dokumen 1.00 1.00 100.00 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Bina Marga
(b). Jumlah dokumen data dan informasi Cipta Karya yang dihasilkan
Dokumen 1.00 1.00 100.00 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya
(c). Jumlah dokumen data dan informasi Sumber Daya Air yang dihasilkan
Dokumen 1.00 1.00 100.00 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Air
11 Meningkatnya Pencapaian Perolehan Hasil Uji / Sertifikat Hasil Uji Dalam Rangka Pelayanan yang Memenuhi Standar
(a). Jumlah dokumen pengujian tanah dan bahan bangunan yang dihasilkan
Dokumen 1.00 1.00 100.00 Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan
(b). Jumlah dokumen pengujian kualitas air yang dihasilkan
Dokumen 1.00 1.00 100.00 Pengujian Kualitas Air
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 50
No. Sasaran Strategis Uraian Satuan Target Realisasi % Program / Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8
12 Meningkatnya Kualitas
Pengaturan Pembangunan Infrastruktur Dasar & Implementasi Program Pembangunan Daerah pada Kawasan Strategis Provinsi
(a).
Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang dihasilkan
Dokumen 3.00 3.00 100.00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
13 Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang & Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Dukungan SIPR & Monitoring Penataan Ruang di Daerah
(a). Jumlah dokumen database pemanfaatan ruang yang dihasilkan
Dokumen 1.00 1.00 100.00 Survey dan Pemetaan
(b). Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang dilaksanakan
Paket 1.00 1.00 100.00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
14 Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, Pemberian Insentif serta Pengenaan Sanksi
(a). Jumlah kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan
Paket 1.00 1.00 100.00 Pengawasan Pemanfaatan Ruang
(b).
Jumlah dokumen monitoring penataan ruang yang dihasilkan
Dokumen 1.00 1.00 100.00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
(c).
Jumlah kegiatan pemberdayaan PPNS bidang Penataan Ruang yang dilaksanakan
Paket 1.00 1.00 100.00 Fasilitasi Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 51
3.1.2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 Terhadap Tahun Sebelumnya
Tabel 3.7.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahun
2017
Realisasi % Capaian
Tahun 2017 Terhadap
Tahun 2016 Tahun 2017 Realisasi
Tahun 2016 Target
Tahun 2017
(1) (2) (4) (5) (6) (10) (11) (12)=(11:10x100%) (13)=(11:6x100%)
1 Terwujudnya Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkualitas melalui Peningkatan Layanan Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap
Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan / Detail Engineering Design jalan yang dihasilkan
Dokumen 1.00 4,00 1.00 25.00 100.00
Prosentase panjang jalan provinsi yang ditingkatkan
% 75.39 72.10 77.16 107.02 102.35
Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jembatan / Detail Engineering Design jembatan yang dihasilkan
Dokumen 2.00 1,00 2.00 200.00 100.00
Panjang jembatan provinsi yang dibangun
m 402.00 285,40 402.00 140.85 100.00
Jumlah dokumen monitoring jalan dan jembatan yang dihasilkan
Dokumen 6.00 6,00 6.00 100 100.00
Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan
Dokumen 2.00 3,00 2.00 66.66 100.00
Panjang jembatan provinsi yang direhabilitasi
m 1,871.60 1,767.80 1,871.60 105.87 100.00
Prosentase panjang jalan provinsi yang direhabilitasi
% 75.39 72.10 77.16 107.02 100.00
Prosentase panjang jalan provinsi yang dipelihara rutin
% 75.39 72.10 77.16 107.02 100.00
Jumlah Data base jalan provinsi yang disusun
Dokumen 1.00 1,00 1.00 100.00 100.00
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 52
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahun
2017
Realisasi % Capaian
Tahun 2017 Terhadap
Tahun 2016 Tahun 2017 Realisasi
Tahun 2016 Target
Tahun 2017
(1) (2) (4) (5) (6) (10) (11) (12)=(11:10x100%) (13)=(11:6x100%)
Jumlah Data base jembatan provinsi yang disusun
Dokumen 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00
Jumlah alat berat yang dipelihara / direhabilitasi
Unit 17.00 14.00 17.00 121.43 100.00
2 Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi dan Rawa
Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi yang dihasilkan
Dokumen 4.00 5.00 4.00 80.00 100.00
Jumlah pembangunan jaringan irigasi yang dilaksanakan
Paket 3.00 5.00 3.00 60.00 100.00
Jumlah dokumen kegiatan peningkatan pengelolaan jaringan irigasi yang dihasilkan
Dokumen 6.00 6.00 6.00 100.00 100.00
Luas OP saluran irigasi yang dipelihara rutin
Ha 45,895.00 36,322.04 45,895.00 126.35 100.00
3 Meningkatnya Pelayanan terhadap Kebutuhan Air Baku bagi Masyarakat
Jumlah Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya yang dilaksanakan
Paket 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan embung yg dihasilkan
Dokumen 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00
Jumlah embung & bangunan penampung air lainnya yang dipelihara / direhabilitasi
Unit 172.00 123.00 172.00 139.84 100.00
Jumlah sungai yang memiliki laporan neraca SDA
WS 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00
Jumlah pos pengelolaan pelayanan hidrologi yang dibangun
Pos 11.00 22.00 11.00 50.00 100.00
4 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Banjir
Jumlah pembangunan bangunan pengendalian banjir yang dilaksanakan
Paket 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00
Jumlah bantaran dan tanggul sungai yang direhabilitasi
WS 2.00 5.00 2.00 40.00 100.00
Jumlah sungai yang mendapatkan WS 2.00 4.00 2.00 50.00 100.00
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 53
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahun
2017
Realisasi % Capaian
Tahun 2017 Terhadap
Tahun 2016 Tahun 2017 Realisasi
Tahun 2016 Target
Tahun 2017
(1) (2) (4) (5) (6) (10) (11) (12)=(11:10x100%) (13)=(11:6x100%)
pemeliharaan
5 Terwujudnya Lingkungan Permukiman yang Aman, Nyaman dan Produktif melalui Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah yang Memadai
Prosentase cakupan pelayanan air minum perkotaan yang dicapai
% 86.22 89.95 90.65 100.77 105.14
Prosentase cakupan pelayanan air minum perdesaan yang dicapai
% 80.18 78.47 80.45 102.55 100.34
Jumlah lokasi saluran drainase yang dibangun
Lokasi 90.00 104.00 86.00 82.69 95.56
Jumlah dokumen perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dihasilkan
Dokumen 8.00 4.00 8.00 200.00 100.00
Jumlah dokumen perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air limbah yang dihasilkan
Dokumen 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00
6 Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Pendukung Aksesibilitas Kawasan Cepat Tumbuh
Jumlah dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur yang dihasilkan
Dokumen 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Jumlah infrastruktur yang dibangun Unit 0.00 136.00 0.00 0.00 0.00
Jumlah dokumen monitoring yang dihasilkan
Dokumen 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
7 Meningkatnya Pencapaian Perolehan Hasil Uji/Sertifikat Hasil Uji dalam Rangka Pelayanan yg Memenuhi Standar
Jumlah dokumen pengujian tanah dan bahan bangunan yang dihasilkan
Dokumen 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00
Jumlah dokumen pengujian kualitas air yang dihasilkan
Dokumen 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00
8 Meningkatnya Pencapaian Pelaku, Proses dan Produk Konstruksi yang Berkualitas
Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan Perundang - Undangan Jasa Konstruksi yang diselenggarakan
Paket 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 54
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahun
2017
Realisasi % Capaian
Tahun 2017 Terhadap
Tahun 2016 Tahun 2017 Realisasi
Tahun 2016 Target
Tahun 2017
(1) (2) (4) (5) (6) (10) (11) (12)=(11:10x100%) (13)=(11:6x100%)
9 Meningkatnya Arus Informasi dan Rujukan Teknis Teknologi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum
Jumlah kegiatan forum Jasa Konstruksi yang diselenggarakan
Paket 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00
Jumlah tenaga yang memiliki kompetensi di bidang jasa konstruksi yang dihasilkan
Orang 180.00 125.00 135.00 108.00 75.00
10 Meningkatkan Kualitas Ahlak dan Budi Pekerti
Jumlah fasilitas umum / sarana peribadatan pada kawasan Islamic Center yang dibangun
Unit 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00
11 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni dan Produktif
Jumlah rumah layak huni yang dibangun bagi masyarakat kurang mampu
Unit 0.00 1,008.00 0.00 0.00 0.00
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan yang dihasilkan
Dokumen 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
Panjang jalan lingkungan yg dibangun M 0.00 51,800.00 0.00 0.00 0.00
Jumlah dokumen monitoring perumahan yg dihasilkan
Dokumen 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
12 Terwujudnya Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
Jumlah kegiatan keterpaduan infrastruktur antar kawasan yang dilaksanakan
Paket 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00
Jumlah kegiatan keterpaduan infrastruktur antar sektor yang dilaksanakan
Paket 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00
Jumlah kegiatan keterpaduan infrastruktur wilayah yang dilaksanakan
Paket 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00
13 Terwujudnya Informasi Infrastruktur Wilayah
Jumlah dokumen data dan informasi Bina Marga yang dihasilkan
Dokumen 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00
Jumlah dokumen data dan informasi Cipta Karya yang dihasilkan
Dokumen 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 55
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Tahun
2017
Realisasi % Capaian
Tahun 2017 Terhadap
Tahun 2016 Tahun 2017 Realisasi
Tahun 2016 Target
Tahun 2017
(1) (2) (4) (5) (6) (10) (11) (12)=(11:10x100%) (13)=(11:6x100%)
Jumlah dokumen data dan informasi Sumber Daya Air yang dihasilkan
Dokumen 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00
14 Meningkatnya Kualitas Pengaturan Pembangunan Infrastruktur Dasar & Implementasi Program Pembangunan Daerah pada Kawasan Strategis Provinsi
Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang dihasilkan
Dokumen 3.00 2.00 3.00 150.00 100.00
15 Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang & Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Dukungan SIPR & Monitoring Penataan Ruang di Daerah
Jumlah dokumen database pemanfaatan ruang yang dihasilkan
Dokumen 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00
Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang dilaksanakan
Paket 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00
16 Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, Pemberian Insentif serta Pengenaan Sanksi
Jumlah kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan
Paket 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00
Jumlah dokumen monitoring penataan ruang yang dihasilkan
Dokumen 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00
Jumlah kegiatan pemberdayaan PPNS bidang Penataan Ruang yang dilaksanakan
Paket 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 56
3.1.3. Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Renstra Tahun 2018
Tabel 3.8.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 Terhadap Target Renstra Tahun 2018 (Akhir)
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Target
Tahun
2017
Realisasi
Tahun
2017
% Capaian Tahun 2017
Terhadap - Target Tahun
2018 (Target
tahun terakhir
Renstra) Target Tahun
2017
Target Tahun
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6:5x100%) (8)=(6:9x100%) (9)
1 Terwujudnya Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkualitas melalui Peningkatan Layanan Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap
Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jalan / Detail Engineering Design jalan yang dihasilkan
Dokumen 1.00 1.00 100.00 100.00 1.00
Prosentase panjang jalan provinsi yang ditingkatkan
% 75.39 77.16 102.35 92.24 83.65
Jumlah dokumen perencanaan peningkatan jembatan / Detail Engineering Design jembatan yang dihasilkan
Dokumen 2.00 2.00 100.00 100.00 2.00
Panjang jembatan provinsi yang dibangun
m 402.00 402.00 100.00 28.25 1,423.00
Jumlah dokumen monitoring jalan dan jembatan yang dihasilkan
Dokumen 6.00 6.00 100.00 60.00 10.00
Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan
Dokumen 2.00 2.00 100.00 100.00 2.00
Panjang jembatan provinsi yang direhabilitasi
m 1,871.60 1,871.60 100.00 74.86 2,500.00
Prosentase panjang jalan provinsi yang direhabilitasi
% 60.00 60.00 100.00 60.00 100.00
Prosentase panjang jalan provinsi yang dipelihara rutin
% 50.00 50.00 100.00 50.00 100.00
Jumlah Data base jalan provinsi yang disusun
Dokumen 1.00 1.00 100.00 100.00 1.00
Jumlah Data base jembatan provinsi yang Dokumen 1.00 1.00 100.00 100.00 1.00
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 57
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Target
Tahun
2017
Realisasi
Tahun
2017
% Capaian Tahun 2017
Terhadap - Target Tahun
2018 (Target
tahun terakhir
Renstra) Target Tahun
2017
Target Tahun
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6:5x100%) (8)=(6:9x100%) (9)
disusun
Jumlah alat berat yang dipelihara / direhabilitasi
Unit 17.00 17.00 100.00 56.67 30.00
2 Meningkatnya Layanan Jaringan Irigasi dan Rawa
Jumlah dokumen perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi yang dihasilkan
Dokumen 4.00 4.00 100.00 100.00 4,00
Jumlah pembangunan jaringan irigasi yang dilaksanakan
Paket 3.00 3.00 100.00 60.00 5.00
Jumlah dokumen kegiatan peningkatan pengelolaan jaringan irigasi yang dihasilkan
Dokumen 21.00 21.00 100.00 60.00 35.00
Luas OP saluran irigasi yang dipelihara rutin
Ha 45,895.00 45,895.00 100.00 50.67 90,571.00
3 Meningkatnya Pelayanan terhadap Kebutuhan Air Baku bagi Masyarakat
Jumlah Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya yang dilaksanakan
Paket 3.00 3.00 100.00 50.00 6.00
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan embung yg dihasilkan
Dokumen 3.00 3.00 100.00 50.00 6.00
Jumlah embung & bangunan penampung air lainnya yang dipelihara / direhabilitasi
Unit 172.00 172.00 100.00 59.31 290.00
Jumlah sungai yang memiliki laporan neraca SDA
WS 3.00 3.00 100.00 100.00 3.00
Jumlah pos pengelolaan pelayanan hidrologi yang dibangun
Pos 11.00 11.00 100.00 52.38 21.00
4 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Banjir
Jumlah pembangunan bangunan pengendalian banjir yang dilaksanakan Paket 3.00 3.00 100.00 100.00 3.00
Jumlah bantaran dan tanggul sungai yang direhabilitasi
WS 2.00 2.00 100.00 100.00 2.00
Jumlah sungai yang mendapatkan pemeliharaan
WS 2.00 2.00 100.00 100.00 2.00
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 58
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Target
Tahun
2017
Realisasi
Tahun
2017
% Capaian Tahun 2017
Terhadap - Target Tahun
2018 (Target
tahun terakhir
Renstra) Target Tahun
2017
Target Tahun
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6:5x100%) (8)=(6:9x100%) (9)
5 Terwujudnya Lingkungan Permukiman yang Aman, Nyaman dan Produktif melalui Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Air Minum dan Air Limbah yang Memadai
Prosentase cakupan pelayanan air minum perkotaan yang dicapai
% 86.22 90.65 105.14 103.53 87.56
Prosentase cakupan pelayanan air minum perdesaan yang dicapai
% 80.18 80.45 100.34 98.27 81.87
Jumlah lokasi saluran drainase yang dibangun
Lokasi 90.00 86.00 95.56 86.00 100.00
Jumlah dokumen perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dihasilkan
Dokumen 8.00 8.00 100.00 100.00 10.00
Jumlah dokumen perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air limbah yang dihasilkan
Dokumen 1.00 1.00 100.00 100.00 1.00
6 Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Pendukung Aksesibilitas Kawasan Cepat Tumbuh
Jumlah dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur yang dihasilkan
Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Jumlah infrastruktur yang dibangun Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Jumlah dokumen monitoring yang dihasilkan
Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
7 Meningkatnya Pencapaian Perolehan Hasil Uji / Sertifikat Hasil Uji dalam Rangka Pelayanan yang Memenuhi Standar
Jumlah dokumen pengujian tanah dan bahan bangunan yang dihasilkan
Dokumen 1.00 1.00 100.00 100.00 1.00
Jumlah dokumen pengujian kualitas air yang dihasilkan
Dokumen 1.00 1.00 100.00 100.00 1.00
8 Meningkatnya Pencapaian Pelaku, Proses dan Produk Konstruksi yang Berkualitas
Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan Perundang - Undangan Jasa Konstruksi yang diselenggarakan
Paket 1.00 1.00 100.00 100.00 1.00
9 Meningkatnya Arus Informasi dan Rujukan
Jumlah kegiatan forum Jasa Konstruksi yang diselenggarakan
Paket 1.00 1.00 100.00 100.00 1.00
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 59
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Target
Tahun
2017
Realisasi
Tahun
2017
% Capaian Tahun 2017
Terhadap - Target Tahun
2018 (Target
tahun terakhir
Renstra) Target Tahun
2017
Target Tahun
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6:5x100%) (8)=(6:9x100%) (9)
Teknis Teknologi Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum
Jumlah tenaga yang memiliki kompetensi di bidang jasa konstruksi yang dihasilkan
Orang 180 135.00 75.00 75.00 180.00
10 Meningkatkan Kualitas Ahlak dan Budi Pekerti
Jumlah fasilitas umum / sarana peribadatan pada kawasan Islamic Center yang dibangun
Unit 1.00 1.00 100.00 100.00 1.00
11 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang Layak Huni dan Produktif
Jumlah rumah layak huni yang dibangun bagi masyarakat kurang mampu
Unit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan perumahan yang dihasilkan
Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Panjang jalan lingkungan yg dibangun M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jumlah dokumen monitoring perumahan yg dihasilkan
Dokumen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Terwujudnya Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
Jumlah kegiatan keterpaduan infrastruktur antar kawasan yang dilaksanakan
Paket 1.00 1.00 100.00 100.00 1.00
Jumlah kegiatan keterpaduan infrastruktur antar sektor yang dilaksanakan
Paket 1.00 1.00 100.00 100.00 1.00
Jumlah kegiatan keterpaduan infrastruktur wilayah yang dilaksanakan
Paket 1.00 1.00 100.00 100.00 1.00
13 Terwujudnya Informasi Infrastruktur Wilayah
Jumlah dokumen data dan informasi Bina Marga yang dihasilkan
Dokumen 1.00 1.00 100.00 100.00 1.00
Jumlah dokumen data dan informasi Cipta Karya yang dihasilkan
Dokumen 1.00 1.00 100.00 100.00 1.00
Jumlah dokumen data dan informasi Sumber Daya Air yang dihasilkan
Dokumen 1.00 1.00 100.00 100.00 1.00
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 60
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
Target
Tahun
2017
Realisasi
Tahun
2017
% Capaian Tahun 2017
Terhadap - Target Tahun
2018 (Target
tahun terakhir
Renstra) Target Tahun
2017
Target Tahun
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(6:5x100%) (8)=(6:9x100%) (9)
14 Meningkatnya Kualitas Pengaturan Pembangunan Infrastruktur Dasar & Implementasi Program Pembangunan Daerah pada Kawasan Strategis Provinsi
Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang dihasilkan
Dokumen 3.00 3.00 100.00 100.00 3.00
15 Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang & Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Dukungan SIPR & Monitoring Penataan Ruang di Daerah
Jumlah dokumen database pemanfaatan ruang yang dihasilkan
Dokumen 1.00 1.00 100.00 100.00 1.00
Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang dilaksanakan
Paket 1.00 1.00 100.00 100.00 1.00
16
Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Penetapan Peraturan Zonasi, Perijinan, Pemberian Insentif serta Pengenaan Sanksi
Jumlah kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan
Paket 1.00 1.00 100.00 100.00 1.00
Jumlah dokumen monitoring penataan ruang yang dihasilkan
Dokumen 1.00 1.00 100.00 100.00 1.00
Jumlah kegiatan pemberdayaan PPNS bidang Penataan Ruang yang dilaksanakan
Paket 1.00 1.00 100.00 100.00 1.00
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 61
3.1.4. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan :
1. Terdapat beberapa kegiatan yang kegiatan perencanaan/DED dilaksanakan
pada pada tahun yang sama dengan pelaksanaan fisik konstruksi sehingga
berpengaruh terhadap capaian kinerja secara keseluruhan.
2. Beberapa paket kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat yang
dihibahkan seringkali terjadi perubahan lokasi dari usulan awal/proposal
yang diajukan.
3. Terdapat beberapa lokasi pembangunan yang lokasinya tersebar dengan
jarak jangkau yang cukup jauh. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya
dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Di beberapa lokasi masih terdapat hambatan dalam pelaksaaanaan yang
disebabkan oleh terbatasnya tenaga yang trampil dalam melaksanakan
pekerjaan. Yang berpengaruh terhadap kualits pekerjaan yang kurang baik.
5. Terdapat beberapa kegiatan yang kegiatan perencanaan/DED dilaksanakan
pada pada tahun yang sama dengan pelaksanaan fisik konstruksi sehingga
berpengaruh terhadap capaian kinerja secara keseluruhan.
6. Beberapa paket kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat yang
dihibahkan seringkali terjadi perubahan lokasi dari usulan awal/proposal
yang diajukan.
Solusi :
1. Melakukan percepatan penyelesaian dokumen perencanaan, terutama
paket-paket pekerjaan yang memerlukan proses tender.
2. Melakukan verifikasi secara cermat terhadap proposal yang diajukan oleh
masyarakat dengan melibatkan pihak terkait di lokasi kegiatan.
3. Diperlukan pelibatan kepala desa dan pekerja dari lokasi setempat untuk
mempercepat penyelsaian pekerjaan.
4. Memperketat pengawasan dan pendampingan dalam melaksanakan
pekerjaan untuk menjaga agar kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi
teknik dan persayaratan yang telah ditentukan.
5. Melakukan percepatan penyelesaian dokumen perencanaan, terutama
paket-paket pekerjaan yang memerlukan proses tender.
6. Melakukan verifikasi secara cermat terhadap proposal yang diajukan oleh
masyarakat dengan melibatkan pihak terkait di lokasi kegiatan.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 62
3.1.5. Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau Kegagalan Capaian
Kinerja
Beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung untuk mencapai visi
dan misi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB secara lengkap dan
terkait dapat dilihat pada Tabel 3.9, sebagai berikut :
Tabel 3.9.
Analisis Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Capaian
Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB
No. Program Permasalahan
Pelayanan SKPD Penunjang
Keberhasilan Penunjang Kegagalan
I Bidang Pekerjaan Umum
1 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan lainnya
Terdapat defisit imbangan air irigasi pada bebrapa DI di musim kemarau; serta bangunan irigasi yang sudah berumur
Tersedianya jaringan irigasi teknis yang sudah sangat dipahami oleh para petani yang tergabung ke dalam P3A
Tidak terintegrasinya DI yang menjadi kewenangan propinsi
2
Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya
Kurang optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta Daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang kurang seimbang(berlebihan);
Adanya partisipasi masyarakat terutama pada sungai yang meliwati kota untuk ikut mengelola dan menguri-uri sungai sehingga sungai dapat berdaya guna, serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sungai yang mengakibatkan terjadinya banjir
Belum terkoordinasikan pembagian penanganan bersama Wilayah sungai yang secara kewenangan menjadi kewenangan pusat, tetapi permasalahan banyak melibatkan daerah
3 Penambahan penyediaan air baku
Belum terpenuhinya target penambahan Air baku dikarenakan kewenangan penanganan tidak sepenuhnya berada di provinsi menjadi kewenangan pusat.
Adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengelelola air baku yang di ambil dari mata air setempat
Belum terpetanya semua daerah yang perlu penambahan air baku sesuai dengan prioritas
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Belum seluruhnya jalan dan jembatan provinsi yang dipeliharandalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan provinsi
Tersedianya SDM dan sarana prasarana yang mampu untuk mengatasi penanganganan jalan
Keterbatasan anggaran Daerah (APBD) untuk penanganan Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, sesuai dengan standar NSPM
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 63
No. Program Permasalahan
Pelayanan SKPD Penunjang
Keberhasilan Penunjang Kegagalan
5 Pembangunan Jalan
Belum seluruhnya jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan propinsi
Tersedianya dukungan pemerintah untuk mengatasi penanganganan jalan khususnya strategis nasional
Keterbatasan anggaran Daerah (APBD) untuk penanganan pembangunan dan peningkatan jalan
6 Pembang. Sistem informasi/data base jalan & jembatan
Belum tersaji secara lengkap informasi data base jalan dan jembatan
Tersedianya informasi jalan dan jembatan
Keterbatasan anggaran Daerah (APBD) untuk menyusun data base jalan provinsi
7 Sertifikasi aset jalan & jembatan kewenangan provinsi
Belum adanya sertipikat aset jalan dan jembatan sebagai bukti dokumen BMD.
Tersedia sertipikat jalan dan jembatan provinsi.
Keterbatasan anggaran daerah APBD untuk sertifikasi jalan dan jembatan provinsi.
8 Pengembangan Pengelolaan Air Minum
Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak
Adanya saling gotong royong masyarakat untuk mendapatkan air minum yang layak
Adanya kesulitan mencari lokasi sumber air, yang akan dipakai untuk air minum
9 Pengembangan Pengelolaan Air Limbah
Belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam menyadarkan masyarakat tentang pengelolaan air limbah yang benar
Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola air limbah yang benar
Belum semua penduduk mengelola air limbah yang benar dan ramah likungan
10 Pengelolaan Persampahan
Belum sepenuhnya pengelolaan TPA Regional ditangani dengan baik, karena pengelolaannya masih dilakukan bersama kab./ kota yang dilakukan secara bergantian oleh kab. / kota tersebut, padahal sebetulnya pengelolaan TPA Regional dapat dilakukan oleh provinsi
Sudah di buatkan peraturan tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menjadi acuan Kabupaten kota dalam pengelolaan sampahnya
Belum sepenuhnya kabupaten kota rela akan menyerahkan pengelolaan persampahan TPA Regional kepada Provinsi, karena saat ini sampah sudah menjadi komoditi ekonomi.
11 Pengembangan Kawasan Perkotaan
Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksebilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran daerah
Adanya kemauan masyarakat untuk mendukung program kebutuhan sarana dan sarana dasar pendukung aksebilitas
Belum terpetanya seluruh kebutuhan prasarana dan sarana dasar pendukung aksebilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan
Pengembangan Kawasan Perdesaan
12 Pengembangan Kawasan Cepat tumbuh
Belum optimalnya pengembangan Kawasan cepat tumbuh, karena sarana dan prasarana masih belum memadai
Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan Kawasan cepat tumbuh
Belum semua pengembang dan pengelola kawasan cepat tumbuh mau berbagi kegiatan untuk memajukan kawasannya
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 64
No. Program Permasalahan
Pelayanan SKPD Penunjang
Keberhasilan Penunjang Kegagalan
Pembangunan Saluran Drainase /Gorong-Gorong
Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kota tidak lagi mampu melayani perkembangan kota yang pesat.
Tersedianya forum koordinasi antar daerah yang dapat membantu mengatasi permasalahan drainase antar wilayah kabupaten / kota
Belum berfungsinya sistem drainase sesuai dengan fungsi jaringan (primer, sekunder, tersier). Kurangnya kesadaran masyarakat dlm pengelolaan drainase;
13 Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan
Belum Seluruh bangunan gedung negara dikelola dengan benar mengikuti peraturan perundangan yang berlaku bagi bangunan gedung
Adanya keinginan pengelola bangunan gedung, untuk menyelenggarakan secara tertib admi nistrasi dan teknis
Belum seluruh pemb. bangunan gedung diselenggarakan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkaan dampak penting terhadap
14 Pengendalian Banjir
Semakin banyaknya areal terbangun pada kawasan resapan air hujan, sehingga aliran limpasan (run off) semakin tinggi; serta belum optimalnya pembiayaan dalam upaya pengendalian daya rusak air
Adanya partisipasi masyarakat terutama pada sungai yang melewati kota untuk ikut memantau sungai sehingga sungai dapat berdaya guna, serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sungai dalam mengurangi dampak banjir
Belum terkoordinasikan pembagian penanganan bersama Wilayah sungai yang secara kewenangan menjadi kewenangan pusat, tetapi permasalahan banyak melibatkan daerah
15 Pelayanan Jasa Pengujian
Belum sepenuhnya pelanggan (customer) memanfaatkan layanan jasa laboratorium BPMK dikarenakan kurangnya kesadaran atas jaminan mutu konstruksi dan belum mendapatkan sertifikat akreditasi laboratorium pengujian dari KAN.
Sudah mendapatkan sertifikat akreditasi laboratorium pengujian dari KAN sehingga memastikan kompetensi dan membangun kepercayaan masyarakat.
Belum seluruh parameter uji yang diminta pelanggan (customer) dapat terlayani di Balai Pengujian serta semakin berkurangnya tenaga laboratorium dikarenakan banyak yang sudah pensiun dan mutasi
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 65
No. Program Permasalahan
Pelayanan SKPD Penunjang
Keberhasilan Penunjang Kegagalan
16 Pembinaan Jasa Konstruksi
Belum optimalnya peran pembinaan jasa konstruksi di daerah, yaitu dengan pasar jasa konstruksi daerah masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara supply dan demand
Adanya potensi kegiatan konstruksi
Masih lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi serta masih seringnya terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standard
II Bidang Penataan Ruang
1 Perencanaan Tata Ruang
Belum sepenuhnya RTRWP NTB menjadi acuan secara optimal dalam penyusunan program- program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai dengan rencana TR
Telah adanya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nomor 3 Tahun 2010
Masih belum terkendalinya pemanfaatan ruang
2 Pemanfaatan Ruang
Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam program pemanfaatan ruang
Tersedianya NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) bidang Penataan Ruang sebagai acuan program Pemanfaatan Ruang.
Produk Tata Ruang dan penyebarluasan informasi bidang penataan ruang belum seluruhnya menyentuh sampai ke tingkat kecamatan dan pedesaan
3 Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain.
Sudah dimasukkannya aturan tentang zonasi yang sudah terdeteksi, pada perda kabupaten kota.
Belum semua wilayah, terdeteksi adanya zonasi yang berbahaya, sehingga pengendalian pemanfaatan ruang masih terkendala
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2017
Dinamika kondisi aktual daerah dan isu - isu strategis dan target RPJMD sebagai
pertimbangan dalam menyusun kebijakan umum belanja daerah. Dari realisasi belanja
APBD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB tahun 2013 – 2018 menunjukan
peningkatan yang cukup besar karena pada tahun 2015 ada tambahan anggaran dari
Dana Alokasi Khusus.
Belanja daerah pada Tahun Anggaran 2017 diarahkan kepada :
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 66
Belanja pegawai yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung yang
digunakan untuk membiayai kegiatan aparatur di bidang pelayanan.
Belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program kegiatan yang hasil
dan manfaat secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat.
Penyelenggaraan Urusan wajib Pekerjaan Umum tahun 2017 Provinsi Nusa
Tenggara Barat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui
Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL), setelah DPA-perubahan
alokasi anggaran awal Rp. 682.028.047.000,- menjadi Rp. 819.462.733.922,- Sampai
dengan 31 Desember 2017 realisasi fisik keuangan mencapai 98,01 persen atau Rp.
803.152.143.062,- sisa anggaran sebesar Rp. 16.310.590.860,- (1,99%). Fisik
pekerjaan mencapai 99,35 persen yang terdiri atas :
1. Urusan Pekerjaan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, setelah DPA-
perubahan alokasi anggaran awal Belanja Langsung Rp. 644.856.007.729,- menjadi Rp.
781,982,275,922,- Sampai dengan 31 Desember 2017 realisasi keuangan mencapai
98,03 persen atau Rp. 766,613,982,458,- sisa anggaran sebesar Rp. 15,368,293,464,-
(1,96%). Fisik pekerjaan mencapai 99,45 persen.
2. Urusan Penataan Ruang
Penyelenggaraan Urusan Tata Ruang tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, alokasi anggaran
setelah DPA-Perubahan awal Rp. 1.441.581.271,-, menjadi Rp. 1.469.581.271,- Sampai
dengan 31 Desember 2017 realisasi keuangan mencapai 94,02 persen atau Rp.
1.381.698.250,- sisa anggaran sebesar Rp. 87.883.021,- (3,49%), merupakan sisa
lelang. Fisik pekerjaan mencapai 96,51 persen.
Dengan rincian realisasi belanja pada masing-masing program dan kegiatan
sebagai berikut:
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 67
Tabel 3.10.
Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB TA. 2017
No. Program / Kegiatan Jumlah Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
Sisa Anggaran (Rp)
BELANJA LANGSUNG 781,982,275,922 766,613,982,458 98.03 99.45 15,368,293,464
I URUSAN PEKERJAAN UMUM 664,269,517,494 651,063,020,078 98.01 99.47 13,206,497,416
1 SEKRETARIAT
7,395,550,249
6,849,656,251
92.62
97.15 545,893,998
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,570,214,449 2,371,483,178 92.27 99.44 198,731,271
01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
572,263,100 509,775,328 89.08 100.0 62,487,772
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
125,430,000 117,495,500 93.67 100.0 7,934,500
01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
277,258,460 276,545,660 99.74 99.88 712,800
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 65,897,300 58,658,700 89.02 100.0 7,238,600
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
153,500,000 145,915,000 95.06 100.0 7,585,000
01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10,505,000 7,597,000 72.32 100.0 2,908,000
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
395,881,900 239,212,070 95.43 100.0 18,077,830
01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3,101,600 2,680,000 86.41 100.0 421,600
01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
10,000,000 7,080,000 70.80 100.0 2,920,000
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
25,000,000 23,635,000 94.54 100.0 1,365,000
01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
230,862,600 181,885,363 78.79 100.0 48,977,237
01.19 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran
372,191,000 366,790,000 98.55 100.0 5,401,000
01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
151,735,629 119,056,197 78.46 90.76 32,679,432
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
176,587,860 176,565,360 99.99 100.0 22,500
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4,107,841,000 3,869,117,418 94.19 97.20 238,723,582
02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas /Oprasional
2,950,000,000 2,948,355,958 99.94 100.0 1,644,042
02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
48,550,000 48,488,725 99.87 100.0 61,275
02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
510,841,000 279,700,135 54.75 78.57 231,140,865
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 68
No. Program / Kegiatan Jumlah Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
Sisa Anggaran (Rp)
02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
81,500,000 76,352,500 93.68 93.07 5,147,500
02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
10,000,000 9,804,100 98.04 100.0 195,900
02.42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
506,950,000 506,416,000 99.89 100.0 534,000
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
65,620,000 31,767,200 48.41 50.19 33,852,800
05.04 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur
43,680,000 11,670,000 26.72 26.72 32,010,000
05.06 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian
21,940,000 20,097,200 91.60 96.93 1,842,800
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
592,571,300 516,759,155 87.21 92.84 75,812,145
06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
57,565,254 56,569,850 98.27 100.0 995,404
06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
41,970,900 26,935,800 64.18 64.26 15,035,100
06.05 Penyusunan Renja SKPD 168,882,800 151,678,300 89.81 91.97 17,204,500
06.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
306,432,246 269,142,605 87.83 97.01 37,289,641
06.10 Pengendalian, Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
17,720,100 11,730,600 66.20 73.30 5,989,500
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
59,303,500 51,931,300 87.57 89.24 7,372,200
07.01 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
59,303,500 51,931,300 87.57 89.24 7,372,200
2 BIDANG BINA MARGA 579,500,632,000 575,403,426,736 99.29 99.63 4,097,205,264
15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
199,698,739,500 197,766,047,334 99.03 99.25 1,932,692,166
15.01 Perencanaan Pembangunan Jalan 1,591,970,000 1,335,548,250 83.89 95.71 256,421,750
15.03 Pembangunan Jalan 151,191,802,000 150,409,259,850 99.48 99.19 782,542,150
15.04 Perencanaan Pembangunan Jalan
10,324,500 1,905,000 18.45 42.98 8,419,500
15.05 Pembangunan Jembatan 46,430,898,500 45,640,775,915 98.30 99.78 790,122,585
15.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
45,000,000 25,201,400 56.00 56.15 19,798,600
15.09 Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan
428,744,500 353,356,919 82.42 82.61 75,387,581
18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
379,501,892,500 377,480,171,102 99.47 99.86 2,021,721,398
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 69
No. Program / Kegiatan Jumlah Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
Sisa Anggaran (Rp)
18.07 Rehabilitasi Jalan 379,501,892,500 377,480,171,102 99.47 99.86 2,021,721,398
22 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
300,000,000 157,208,300 52.40 52.40 142,791,700
22.01 Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan
169,250,000 109,988,800 64.99 64.99 59,261,200
22.02 Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan
130,750,000 47,219,500 36.11 36.11 83,530,500
3 BIDANG SUMBER DAYA AIR 14,571,609,833 13,331,816,476 91.49 98.30 1,239,793,357
24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
4,124,569,400 3,477,668,776 84.32 99.91 646,900,624
24.01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
776,196,200 725,649,275 93.49 100.0 50,546,925
24.18 Pembangunan Jaringan Irigasi 2,099,332,700 1,695,245,500 80.75 99.84 404,087,200
24.19 Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi
1,249,040,500 1,056,774,001 84.61 99.98 192,266,499
26
Program Pengembangan Pengelolaan; & Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
3,714,827,700 3,551,597,700 95.61 99.17 163,230,000
26.01 Pembangunan Embung; dan Bangunan Penampung Air Lainnya
3,714,827,700 3,551,597,700 95.61 99.17 163,230,000
28 Program Pengendalian Banjir 6,732,212,733 6,302,550,000 93.62 96.34 429,662,733
28.06 Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai
6,732,212,733 6,302,550,000 93.62 96.34 429,662,733
4 BIDANG CIPTA KARYA
59,186,164,500 52,404,793,500 88.54 99.18 6,781,371,000
27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
48,686,164,500 42,635,790,800 87.57 99.03 6,050,373,700
27.01
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
28,693,312,500 23,648,944,202 82.42 100.0 5,044,368,298
27.02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
18,145,448,000 16,976,539,098 93.56 97.42 1,168,908,902
27.10
Perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
1,847,404,000 1,821,827,500 98.62 99.70 25,576,500
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 70
No. Program / Kegiatan Jumlah Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
Sisa Anggaran (Rp)
35 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum
10,500,000,000 9,769,002,700 93.04 99.91 730,997,300
35.01 Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
10,500,000,000 9,769,002,700 93.04 99.91 730,997,300
5 BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI
1,142,000,000 1,000,517,615 87.61 91.56 141,482,385
32 Program Pengaturan Jasa Konstruksi
69,026,000 68,794,800 99.67 100.0 231,200
32.01
Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-Undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya Terkait
69,026,000 68,794,800 99.67 100.0 231,200
34 Program Pengawasan Jasa Konstruksi
1,072,974,000 681,690,000 86.84 91.02 141,251,185
34.05 Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD)
148,616,000 135,540,000 - 92.64 13,076,000
34.06 Pelatihan Uji Kompetensi dan Keberhasilan Konstruksi
924,358,000 546,150,000 88.03 90.85 110,625,185
6 BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
1,003,979,641 691,111,250.00 68.84 70.56 312,868,391.00
39 Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan
389,195,400 301,981,550.00 77.59 73.03 87,213,850
39.01 Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan
110,000,000 85,480,600.00 77.71 82.48 24,519,400
39.02 Penataan Infrastruktur Kawasan 80,279,000 65,735,250.00 81.88 82.06 14,543,750
39.03 Norma Standar Pedoman dan Manual Pengembangan Kawasan
73,262,500 60,741,500.00 82.91 70.99 12,521,000
39.04 Pengawasan & Pengendalian Pengembangan Kawasan
68,375,000 53,754,900.00 78.62 82.48 14,620,100
39.05 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 57,278,900 36,269,300.00 63.32 60.28 21,009,600
40 Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor
390,279,009 233,333,650.00 59.79 60.71 156,945,359
40.01 Keterpaduan Kebijakan Pengembangan Sektor
110,000,000 78,101,100.00 71.00 75.60 31,898,900
40.02 Penataan Infrastruktur Sektor 80,279,009 63,059,050.00 78.55 83.70 17,219,959
40.03 Sosialisasi Norma Standar Pedoman dan Manual Pengembangan Sektor
100,000,000 44,659,700.00 44.66 44.87 55,340,300
40.04 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Sektor
100,000,000 47,513,800.00 47.51 47.69 52,486,200
41 Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
224,505,232 155,796,050.00 69.40 81.31 68,709,182
41.01 Perencanaan Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
155,538,032 121,462,400.00 78.09 97.28 34,075,632
41.02 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
68,967,200 34,333,650.00 49.78 32.28 34,633,550
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 71
No. Program / Kegiatan Jumlah Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
Sisa Anggaran (Rp)
7 UPTD BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH SUMBAWA
9,070,855,200
8,926,877,408.00 98.41 99.54 143,977,792
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
317,732,480 308,040,422 96.95 98.43 9,692,058
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
52,700,000 48,091,142 91.25 100.0 4,608,858
01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18,286,000 18,286,000 100.00 100.0 -
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
61,961,600 61,961,600 100.00 100.0 -
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12,635,000 12,632,500 99.98 100.0 2,500
01.11 Penyediaan darang Cetakan dan Penggandaan
2,500,000 2,500,000 100.00 100.0 -
01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
2,400,000 2,260,000 94.17 94.17 140,000
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
2,000,000 1,995,000 99.75 100.0 5,000
01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
20,500,000 16,135,600 78.71 78.72 4,364,400
01.20 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
67,000,000 66,893,000 99.84 99.95 107,000
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
41,949,880 41,938,680 99.97 100.0 11,200
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
341,268,516 301,227,400 88.27 96.24 40,041,116
02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
137,503,000 98,639,200 71.74 91.33 38,863,800
02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
8,950,000 8,950,000 100.00 100.0 -
02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
194,815,516 193,638,200 99.40 99.53 1,177,316
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20,787,900 18,537,900 89.18 90.24 2,250,000
06.05 Penyusunan Renja SKPD 20,787,900 18,537,900 89.18 90.24 2,250,000
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
41,650,300 40,750,300 97.84 97.91 900,000
07.01 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
41,650,300 40,750,300 97.84 97.91 900,000
18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
8,080,291,004 7,998,247,703 98.98 99.84 82,043,301
18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
411,491,504 390,289,900 94.85 96.80 21,201,604
18.08 Pemeliharaan Rutin Jalan 7,668,799,500 7,607,957,803 99.21 100.0 60,841,697
23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
269,125,000 260,073,683 96.64 97.22 9,051,317
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 72
No. Program / Kegiatan Jumlah Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
Sisa Anggaran (Rp)
23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat
269,125,000 260,073,683 96.64 97.22 9,051,317
8 UPTD BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH PULAU LOMBOK
10,400,991,529 10,295,879,182 98.99 99.50 105,112,347
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
250,071,293 203,948,532 81.56 84.00 46,122,761
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
49,183,313 28,540,652 58.03 100.0 20,642,661
01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
26,934,940 26,919,940 99.94 100.0 15,000
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
50,100,000 50,082,000 99.96 100.0 18,000
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22,000,000 21,992,900 99.97 100.0 7,100
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8,408,100 8,392,500 99.81 100.0 15,600
01.18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
32,000,000 27,075,600 84.61 100.0 4,924,400
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
21,444,940 21,444,940 100.00 100.0 -
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
113,500,000 78,485,000 69.15 90.34 35,015,000
02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
88,500,000 73,025,000 82.51 98.92 15,475,000
02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
15,000,000 5,460,000 36.40 100.0 9,540,000
02.42 Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor
10,000,000 - - - 10,000,000
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15,502,600 15,498,000 99.97 100.0 4,600
06.05 Penyusunan Renja SKPD 15,502,600 15,498,000 99.97 100.0 4,600
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
35,821,500 32,199,500 89.89 100.0 3,622,000
07.01 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
35,821,500 32,199,500 89.89 100.0 3,622,000
18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
9.669.102.136 9,853,481,650 99.84 100.0 15,620,486
18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
249,489,196 249,222,000 99.89 99.96 267,196
18.08 Pemeliharaan Rutin Jalan 9,619,612,940 9,604,259,650 99.84 100.0 15,353,290
23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
116,994,000 112,266,500 95.96 98.97 4,727,500
23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat
116,994,000 112,266,500 95.96 98.97 4,727,500
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 73
No. Program / Kegiatan Jumlah Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
Sisa Anggaran (Rp)
9 UPTD BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI
1,342,000,000 1,241,913,178 92.54 98.52 100,086,822
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
432,020,100 386,666,978 89.50 99.86 45,353,122
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
57,000,000 46,323,040 81.27 99.52 10,676,960
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
33,016,000 32,976,000 99.88 99.88 40,000
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
22,732,940 22,732,940 100.00 100.0 -
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16,214,850 16,211,200 99.98 100.0 3,650
01.11 Penyediaan darang Cetakan dan Penggandaan
10,080,000 10,064,000 99.84 100.0 16,000
01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1,569,750 1,569,750 100.00 100.0 -
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
56,910,200 46,655,200 81.98 100.0 10,255,000
01.18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
204,697,550 180,625,098 88.24 100.0 24,072,452
01.20 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
29,798,810 29,509,750 99.03 99.03 289,060
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
391,800,000 362,723,800 92.58 97.35 29,076,200
02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
260,000,000 244,810,500 94.16 100.0 15,189,500
02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
65,000,000 63,991,000 98.45 100.0 1,009,000
02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
49,000,000 47,263,800 96.46 100.0 1,736,200
02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
17,800,000 6,658,500 37.41 41.59 11,141,500
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20,000,000 17,000,000 85.00 85.00 3,000,000
05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
20,000,000 17,000,000 85.00 85.00 3,000,000
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13,135,900 13,135,900 100.00 100.0 -
06.05 Penyusunan Renja SKPD 13,135,900 13,135,900 100.00 100.0 -
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
19,444,000 10,744,000 55.26 100.0 8,700,000
07.01 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
19,444,000 10,744,000 55.26 100.0 8,700,000
31 Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian
465,600,000 451,642,500 97.00 98.75 13,957,500
31.01 Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan
166,500,000 158,877,000 95.42 98.03 7,623,000
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 74
No. Program / Kegiatan Jumlah Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
Sisa Anggaran (Rp)
31.03 Pengujian Kualitas Air 299,100,000 292,765,500 97.88 99.16 6,334,500
10 UPTD BALAI INFORMASI INFRASTRUKTUR WILAYAH (BIIW)
1,218,000,000 1,167,809,366 95.88 97.83 50,190,634
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
368,296,980 342,931,722 93.11 98.18 25,365,258
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
70,440,000 56,633,367 80.40 93.55 13,806,633
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
52,998,400 52,998,400 100.00 100.0 -
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
24,574,940 24,574,940 100.00 100.0 -
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18,694,350 18,693,650 100.00 100.0 700
01.11 Penyediaan darang Cetakan dan Penggandaan
12,595,000 8,205,375 65.15 65.84 4,389,625
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
129,562,500 125,979,000 97.23 95.19 3,583,500
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
6,600,000 6,600,000 100.00 100.0 -
01.18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
33,000,000 29,415,200 89.14 99.24 3,584,800
01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
19,831,790 19,831,790 100.00 100.0 -
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
58,850,000 58,538,150 99.47 100.0 311,850
02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
47,850,000 47,680,150 99.65 100.0 169,850
02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
11,000,000 10,858,000 98.71 100.0 142,000
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10,117,750 10,117,750 100.00 100.0 -
06.05 Penyusunan Renja SKPD 10,117,750 10,117,750 100.00 100.0 -
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
10,053,400 10,045,400 99.92 100.0 8,000
07.01 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
10,053,400 10,045,400 99.92 100.0 8,000
40 Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah
770,681,870 746,176,344 96.82 97.86 24,505,526
40.01 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Bina Marga
101,392,475 100,907,450 99.52 100.0 485,025
40.02 Pengelolaan dan Penyediaan
Data dan Informasi Cipta Karya 81,948,900 80,461,900 98.19 100.0 1,487,000
40.03
Pengelolaan dan Penyediaan
Data dan Informasi Sumber
Daya Air
587,340,495 564,806,994 96.16 97.19 22,533,501
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 75
No. Program / Kegiatan Jumlah Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
Sisa Anggaran (Rp)
11 UPTD BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PULAU LOMBOK
57,307,914,777 56,072,992,417 97.85 99.08 1,234,922,360
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
148,098,050 136,253,287 92.00 100.0 11,844,763
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
14,550,000 9,177,042 63.07 100.0 5,372,958
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
36,000,100 36,000,100 100.00 100.0 -
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18,334,800 17,612,100 96.06 100.0 722,700
01.11 Penyediaan darang Cetakan dan Penggandaan
2,300,000 2,297,000 99.87 100.0 3,000
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7,500,000 7,500,000 100.00 100.0 -
01.18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
69,413,150 63,667,045 91.72 100.0 5,746,105
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
101,500,000 89,404,740 88.08 90.67 12,095,260
02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
77,500,000 66,421,090 85.70 87.78 11,078,910
02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
24,000,000 22,983,650 95.77 100.0 1,016,350
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
9,239,500 9,239,450 100.00 100.0 50
06.05 Penyusunan Renja SKPD 9,239,500 9,239,450 100.00 100.0 50
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
25,238,000 25,204,000 99.87 99.87 34,000
07.01 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
25,238,000 25,204,000 99.87 99.87 34,000
24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
24,917,347,517 23,925,813,065 96.02 97.93 991,534,452
24.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
20,339,633,867 20,212,785,265 99.38 97.52 126,848,602
24.19 Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi
4,577,713,650 3,713,027,800 81.11 99.77 864,685,850
26
Program Pengembangan; Pengelolaan dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Air Lainnya
27,731,817,610 27,515,627,175 99.22 100.0 216,190,435
26.02
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan Penampung Air Lainnya
27,226,714,610 27,031,052,175 99.28 100.0 195,662,435
26.08
Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung Konservasi SDA
100,350,000 100,307,000 99.96 100.0 43,000
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 76
No. Program / Kegiatan Jumlah Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
Sisa Anggaran (Rp)
26.09 Pengelolaan Pelayanan Hidrologi Mendukung Pendayagunaan SDA
404,753,000 384,268,000 94.94 100.0 20,485,000
28 Program Pengendalian Banjir 4,374,674,100 4,371,450,700 99.93 100.0 3,223,400
28.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
4,323,807,800 4,321,006,500 99.94 100.0 2,801,300
28.12 Operasi dan Pemeliharaan Sungai
50,866,300 50,444,200 99.17 100.0 422,100
12 UPTD BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SUMBAWA
38,372,996,922 37,845,490,829 98.63 99.66 527,506,093
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
317,164,810 286,579,183 90.36 94.81 30,585,627
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
64,200,000 47,308,882 73.69 81.50 16,891,118
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
52,045,000 52,045,000 100.00 100.0 -
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 41,482,650 40,054,190 96.56 100.0 1,428,460
01.11 Penyediaan darang Cetakan dan Penggandaan
33,817,400 30,810,650 91.11 98.50 3,006,750
01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3,265,300 3,265,300 100.00 100.0 -
01.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3,312,000 2,040,000 61.59 100.0 1,272,000
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
14,879,500 8,433,600 56.68 57.03 6,445,900
01.18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
20,593,600 19,316,261 93.80 93.80 1,277,339
01.20 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
83,569,360 83,305,300 99.68 99.86 264,060
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
276,647,972 210,472,277 76.08 91.09 66,175,695
02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
49,752,910 44,250,270 88.94 100.0 5,502,640
02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
112,131,922 92,091,000 82.13 100.0 20,040,922
02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
93,435,750 52,308,987 55.98 55.98 41,126,763
02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
21,327,390 20,976,010 98.35 98.46 351,380
06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
19,625,000 19,622,500 99.99 99.99 2,500
06.05 Penyusunan Renja SKPD 19,625,000 19,622,500 99.99 99.99 2,500
07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
62,650,000 59,718,000 95.32 95.32 2,932,000
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 77
No. Program / Kegiatan Jumlah Anggaran
(Rp) Realisasi Anggaran
(Rp) Keuangan
(%) Fisik (%)
Sisa Anggaran (Rp)
07.01 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
62,650,000 59,718,000 95.32 95.32 2,932,000
24
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
12,273,809,552 11,904,349,076 96.99 99.63 369,460,476
24.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
11,018,809,552 10,937,064,836 99.26 99.86 81,744,716
24.19 Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi
1,255,000,000 967,284,240 77.07 97.60 287,715,760
26
Program Pengembangan; Pengelolaan dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Air Lainnya
2,406,363,135 2,385,463,490 99.13 99.85 20,899,645
26.02
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1,679,524,635 1,665,685,990 99.18 100.0 13,838,645
26.08
Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung Konservasi SDA
181,714,500 181,307,500 99.78 99.78 407,000
26.09 Pengelolaan Pelayanan Hidrologi Mendukung Pendayagunaan SDA
545,124,000 538,470,000 98.78 99.41 6,654,000
28 Program Pengendalian Banjir 23,016,736,453 22,979,286,303 99.84 99.84 37,450,150
28.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
22,813,148,453 22,775,698,303 99.84 96.57 37,450,150
28.12 Operasi dan Pemeliharaan Sungai
203,588,000 203,588,000.00 100.00 100.0 -
II URUSAN TATA RUANG 1,469,581,271
1,381,698,250.00 94.02 96.51 87,883,021
36 Program Perencanaan Tata Ruang
820,830,271 729,333,250.00 88.85 93.74 91,497,021
36.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
820,830,271 729,333,250.00 88.85 76.51 91,497,021
37 Program Pemanfaatan Ruang 422,625,000 419,230,575.00 99.20 100.0 3,394,425
37.04 Survey dan pemetaan 82,500,000 82,020,850.00 99.42 99.29 479,150
37.05 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang
340,125,000 337,209,725.00 99.14 100.0 2,915,275
38 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
226,126,000 213,134,425.00 94.25 99.97 12,991,575
38.05 Pengawasan pemanfaatan ruang
340,125,000 44,103,000 81.15 99.87 10,247,000
38.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
37,103,500 36,066,475.00 97.21 100.0 1,707,550
38.09 Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang
134,672,500 132,964,950.00 98.73 100.0 1,707,550
BELANJA TIDAK LANGSUNG 35,730,458,000 36,538,160,604 97.49 97.35 942,297,396
TOTAL 682,028,047,000 803,152,143,062 98.01 99.35 16,310,590,860
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 78
3. Tugas Pembantuan
Tugas pembantuan yang diberikan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat
kepada Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk
melaksanakan tugas urusan pekerjaan umum.
Dasar Hukumnya adalah PP. No 7 tahun 2008 dan dijabarkan ke dalam SKPD
(Tugas Pembantuan) Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Bina
Marga. Instansi pemberi tugas adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan
Direktorat Jenderal Bina Marga dengan sumber dana APBN.
Pada tahun 2017, alokasi anggaran Tugas Pembantuan urusan Pekerjaan Umum
yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
sebesar Rp. 27.043.472.000,-. Sampai akhir tahun anggaran realisasi keuangan
mencapai 99,58 persen atau Rp. 26.928.647.500,- dan realisasi fisik mencapai 99,75
persen.
Dengan rincian realisasi belanja pada masing-masing program dan kegiatan
sebagai berikut:
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 79
Tabel 3.11.
REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NTB TA. 2017
NO NAMA SATUAN KERJA
PAGU DIPA AWAL R E A L I S A S I
KET. RPM PLN TOTAL RPM PLN TOTAL Keu. Fisik
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) ( % ) ( % )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I SKPD TP-OP DINAS PEKERJAAN UMUM (BIDANG SUMBER DAYA AIR)
16,776,570,000
-
16,776,570,000
16,747,053,900
-
16,747,053,900
99.82
100.00
II SKPD (TP) DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (BIDANG BINA MARGA)
10,266,902,000
-
10,266,902,000
10,181,593,600
-
10,181,593,600
99.17
99.34
27,043,472,000
-
27,043,472,000
26,928,647,500
-
26,928,647,500
99.58
99.75
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 80
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 merupakan laporan kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB dalam mempertanggung
jawabkan kinerja suatu pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bidang
Pekerjaan Umum, dan Bidang Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
Evaluasi indikator kinerja program unggulan pembangunan daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut :
Pembangunan Jalan dan Jembatan;
Pada tahun 2017, prosentase kemantapan jalan nasional sudah mencapai 99,44 persen,
dan prosentase kemantapan jalan provinsi sudah mencapai 77,16 persen dari target
RPJMD 75,39 persen, tercapai dengan ratio tingkat capaian kinerja 102,35 persen (%).
Peningkatan kemantapan jalan nasional dan jalan provinsi pada akhir 2018 dapat
dicapai sesuai target melihat anggaran untuk penanganan jalan Nasional melalui APBN
cukup besar.
Konservasi Sumber Daya Air;
Prasarana Sumber Daya Air yang ada di Provinsi NTB pada tahun 2017 mampu
mendukung upaya produksi padi sebanyak 2,5 juta ton/tahun. Untuk mendukung
peningkatan produksi pangan, di Provinsi NTB yang telah dibangun dan diresmikan
Bendungan Pandan Dure yang berlokasi di Kabupaten Lombok Timur. Bendungan ini
mampu mengairi areal pertanian seluas 5.168 Ha. Selain pembangunan waduk Pandan
Dure, diresmikan juga pembangunan waduk Tanju-Mila di Kabupaten Dompu dan akan
diresmikan pada TA. 2019 waduk Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat yang
sumber pendanaannya dari APBN serta pengadaan lahan dari APBD Provinsi NTB dan
APBD Kabupaten. Dari dana APBD Provinsi telah dibangun Embung Prode di Kecamatan
Plampang Kabupaten Sumbawa yang akan mengairi areal tanah kritis seluas 500 Ha.
Pengembangan Sistem Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih;
Cakupan pelayanan air bersih di Provinsi NTB pada tahun 2017 sudah mencapai ratio
85,55 persen yang terdiri atas perkotaan mencapai 90,65 persen dari target RPJMD
sebesar 86,22 persen, sedangkan cakupan pelayanan air bersih perdesaan mencapai
80,45 persen dari target RPJMD sebesar 80,18 persen. Terhadap target RPJMD telah
tercapai ratio capaian kinerja untuk perkotaan sebesar 105,13 persen dan perdesaan
100,34 persen.
Bekerja Keras, bergerak Cepat, Bertindak Tepat
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017 | DINAS PUPR PROVINSI NTB 81
Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian;
Akreditasi terhadap uji mutu material konstruksi sampai tahun 2017 terus mengalami
peningkatan seiring capaian target yang sudah terlampaui karena didukung dengan
peralatan yang memadai, data-data pendukung/syarat-syarat akreditasi terus
diupayakan kelengkapannya termasuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia,
sehingga pada tahun 2016 telah bersetifikat KAN, dan mulai bekerja sama dengan pihak
swasta yang melaksanakan proyek-proyek nasional di Provinsi.
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan;
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan dan Kawasan Strategis
Provinsi (KSP) sudah mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan; pendampingan
penyusunan Raperda RTRW Kabupaten/Kota sudah melampaui dari target yaitu 100
persen, saat ini sedang mempercepat penyelesaian Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Provinsi yang diamanatkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010
tentang RTRW provinsi NTB. Dari 16 Kawasan strategis provinsi yang tercantum dalam
RTRW Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi NTB, sampai Tahun 2015
telah dapat disusun rencana detailnya sebanyak 5 KSP yaitu KSP Mataram Metro, KSP
Alas Utan, KSP Senggigi - Tiga Gili, KSP Kuta dan KSP Teluk Bima. Sedangkan pada
Tahun Anggaran 2016 telah disusun RTR sebanyak 2 (dua) KSP yaitu KSP Rasimas dan
Teluk Saleh. pada Tahun Anggaran 2017 telah disusun RTR sebanyak 1 (satu) KSP yaitu
KSP Poto Tano. Selain itu dilakukan pula fasilitasi penyusunan Rencana detail Tata
Ruang Kawasan Perkotaan pada seluruh Kabupaten/Kota se-NTB dan penyusunan KLHS
yaitu RTR KSP Senggigi Tiga Gili dan KLHS RTR Kuta dan sekitarnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Ir. WEDHA MAGMA ARDHI, M.TP. Pembina Utama Muda
NIP. 19610810 199003 1 011