Prosedur Dan Metode KLHS

Prosedur dan Metode KLHS

Oleh:

Sunardi

Pusat Penelitian Sumberdaya Alam dan Lingkungan

(Institute of Ecology)

LPPM - UNPAD

Pelatihan KLHS - Bandung 10-12 Nopember 2010

Prosedur generik KLHS

• SEA can be described as a family of approaches using a variety of tools, rather than a sinle, fixed and prescriptive approach (OECD 2006; Partidario 2000)

• Tidak ada satu cara/pendekatan/teknik universal untuk KLHS

• KLHS dapat disusun dgn berbagai cara, bentuk, bahkan nama

• Pendekatan yang baik adalah pendekatan yg tailor-made


Prosedur KLHS menurut pendekatan

KLHS dgn Kerangka AMDAL KLHS sbg Penilaian Keberlanjutan Lingkungan

Kajian Terpadu utk Penilaian Keberlanjutan

EIA Mainframe SEA Environmental SustainabilityAppraisal or Environmental Appraisal

Integrated Assessment for Sustainability, or Sustainability Appraisal

1. Penapisan 1. Penapisan awal 1. Identifikasi masalah

2. Pelingkupan 2. Analisis efek lingkungan 2. Tetapkan tujuan yg hendak dicapai

3. Dokumen lingkungan hidup (KLHS)

a. Lingkup & karakter efek potensial

3. Kembangkan alternatif atau pilihan KRP untuk mencapaitujuan

4. Partisipasi masyarakat b. Kebutuhan penanggulangan efek

4. Analisis dampak sosial, ekonomi & lingkungan hidup dari KRP

5. Konsultasi c. Lingkup & karakter residual 5. Bandingkan manfaat & kerugian dr setiap

6. Pengambilan keputusan d. Tindak lanjut, termasuk pemantauan efek

6. Paparkan bagaiamana pemantauan & evaluasi diimplementasikan

7. Pemantauan & tindak lanjut e. Kepedulian masyarakat & parapihak

Sumber: UNECE (2003) Sumber: CEAA (2004) Sumber: European Commission(2005)Pelatihan KLHS - Bandung 10-12 Nopember 2010

• Prosedur berbasis AMDAL (EIA Mainframe) dibakukan sebagai protokol KLHS oleh United Nations Economic Comission for Europe (UNECE)

• Tidak berbeda jauh dgn prosedur European Community melalui SEA Directive

• Di Indonesia, prosedur KLHS belum dibakukan; disarankan mengikuti prosedur yg dibakukan UNECE


PROSEDUR GENERIK KLHS

Penapisan (Screening)

• Proses penapisan dilakukan untuk menentukan wajib /tidaknya KLHS bagi suatu KRP

• KRP tertentu berdasarkan pertimbangan strategik, wajib KLHS tanpa Proses Penapisan

Contoh: RPJP, RPJM, RTRW


Pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan

b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

(3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; danc. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.



Jenis KRP

Penuhi kriteria

Wajib KLHS tanpa

penapisan?

Penuhi kriteria

Wajib KLHS tanpa

penapisan?

Proses Penapisan

KRP tidak tergolong wajib KLHS

KRP tergolong wajib KLHS tanpa proses penapisan

KRP tergolong wajib KLHS melalui proses penapisan

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Proses Penapisan:

Kriteria:

• Apakah rancangan KRP berpotensi mendorong timbulnya percepatan kerusakan SDA dan pencemaran lingkungan yg kini tengah berlangsung di suatu wilayah/DAS

• Apakah rancangan KRP berpotensi meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, atau kekeringan di wilayah yg saat ini tengah mengalami krisis ekologi

• Apakah rancangan KRP berpotensi menurunkan mutu air dan udara termasuk ketersediaan air bersih yg dibutuhkan oleh suatu wilayah yg berpenduduk padat

• Apakah rancangan KRP akan menyebabkan jumlah penduduk golongan miskin sebagai akibat adanya pembatasan baru atas akses dan kontrol thd sumber2 alam yg semula dapat mereka akses

• Apakah rancangan KRP berpotensi mengancam keberlanjutan penghidupan (livelihood sustainability) suatu komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di masa datang.


Pelingkupan:

• Pelingkupan adalah proses yg sistematis dan terbuka untuk mengidentifikasi isu-isu penting atau konsekuensi lingkungan hidup yg akan timbul berkenaan dgn rencana KRP

• Pelingkupan adalah focusing isu-isu

Metode yg dapat digunakan:

- seminar-diskusi

- FGD

- Workshop/lokakarya

Metode lain (sebagai pelengkap):

- daftar uji (checklist)

- matrik interaksi

- bagan alir dampak lingkungan


Dokumen KLHS:• Dokumen KLHS memuat: identifikasi, deskripsi dan evaluasi thd

konsekuensi/pengaruh lingkungan yg signikan yg akan timbul akibat rencana KRP

• Dokumen KLHS harus memuat:

1. Pengetahuan & metode terkini yg digunakan dlm menilai pengaruh lingkungan

2. Level of detail dan muatan yg terkandung dlm rancangan KRP serta posisi KRP dimaksud dlm pengambilan keputusan

3. Kepentingan dari masyarakat

4. Informasi yg dibutuhkan oleh institusi pengambil keputusan

Hal-hal yg harus diperhatikan dalam pengumpulan & analisis data:

1. Relevansi data dan informasi yg dianalisis dgn karakter draft KRP

2. Analisis konsekuensi/pengaruh lingkungan yg akan timbul

3. identifikasi upaya utk mencegah & menanggulangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif yg akan timbul

Panduan: Aplikasi Precautionary Principles

Aplikasi hierarki pengelolaan lingkungan (pencegahan,

pengurangan, pengendalian limbah)


Partisipasi Masyarakat:

• KLHS harus melibatkan masyarakat (participative principle)

• Tingkat keterlibatan masyarakat tergantung dr level KRP

• Biasanya keterlibatan masyarakat untuk KEBIJAKAN lebih luas dan intens dibanding pada RENCANA dan PROGRAM

• Media: survey/kuesioner, FGD, talk show, masukan terlulis dll


Pengambilan Keputusan:

KRP yang akan diputuskan harus mempertimbangkan:

- Kesimpulan-kesimpulan pokok yg termuat dlm KLHS

- Langkah-langkah pencegahan & pengendalian yg termuat dlm KLHS

- Pandangan instansi pemerintah yg bertanggung jawab di bidang LH dan Kesehatan

- Aspirasi masyarakat


Pemantauan dan Tindak Lanjut:

Tujuan pemantauan: mengidentifikasi sejak dini dampak/konsekuensi negatif agar dapat diambil langkah-langkah pencegahan sec memadai

Aspek yg harus dipantau:

- lingkungan hidup,

- kesehatan,

- sosial-ekonomi terkait

Sedikit negara memiliki mekanisme pemantauan untuk implementasi KRP



Documents

Prosedur Dan Metode KLHS