PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH …

KEGIATAN : PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN

MASYARAKAT DENGAN PENYEDIAAN

FASILITAS PERAWATAN KESEHATAN

BAGI PENDERITA AKIBAT DAMPAK ASAP

ROKOK

PEKERJAAN : PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN UMUM

(CT SCAN)

ID. PAKET : AKS-P1810-1260278

NOMOR KONTRAK : 050/317.01/XI/2018

TANGGAL : 13 November 2018

NILAI KONTRAK : Rp. 12.500.521.000,00 (Dua belas milyar

lima ratus juta lima ratus dua puluh satu

ribu rupiah)

PELAKSANAAN : 13 November 2018 s/d 18 Desember

2018

PENYEDIA :

PT. ANEKA MEDIKA INDONESIA Jl. Karang Tengah - Bona Indah Bisnis Center No. 8P,

Lebak Bulus Jakarta Selatan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET Alamat Kantor : Jl. Raya Jepara – Kelet KM.33 Telp. (0291) 579002 Fax . (0291)578161

Email : [email protected] , Website : www.rsudkelet.co.id

PPK PENYEDIA

Hal | 1

SURAT PESANAN (SP) Nomor: 050/318.01/XI/2018

Nomor ID Paket : AKS-P1810-1260278.

Paket Pekerjaan: Pengadaan Alat Kedokteran Umum (CT SCAN) RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. WIDYO KUNTO, M.Kes Jabatan : Pengguna Anggaran merangkap selaku Pejabat Pembuat komitmen Alamat : Jl. Raya Jepara – Kelet KM. 33 Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum (CT SCAN) RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, nomor : 050/317.01/XI/2018 tanggal 13 November 2018, bersama ini memerintahkan: PT. ANEKA MEDIKA INDONESIA Alamat : Jl. Karang Tengah - Bona Indah Bisnis Center No. 8P, Lebak Bulus yang dalam hal ini diwakili oleh: Ir. EKO BUDI RAHARJO dengan jabatan : Direktur selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No. Uraian Pekerjaan Merk Volume Harga satuan (Rp.

) Total (Rp.)

1. CT Ingenuity 128

Slice

PHILIPS 1 unit 12.500.521.018,68 12.500.521.018,68

2. Ongkos Kirim 0

JUMLAH 12.500.521.018,68

Pembulatan 12.500.521.000

Harga sudah termasuk Pajak PPn 10%

Terbilang : Dua belas milyar lima ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu

rupiah

2. Tanggal barang diterima: Paling lambat tanggal 18 Desember 2018 di RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah dan telah di ujifungsi, siap untuk dioperasionalkan;


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET Alamat Kantor : Jl. Raya Jepara – Kelet KM. 33 Telp. (0291) 579002 Fax . (0291) 578161

Email : [email protected] ; website : www.rsudkelet.co.id

PPK PENYEDIA

Hal | 2

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2018.

5. Alamat pengiriman barang : RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia

akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Jepara, 14 November 2018

Untuk dan atas nama

RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Selaku

Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

dr. WIDYO KUNTO, M.Kes

Pembina Tingkat I NIP. 09621116 199010 1 001

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

PT. ANEKA MEDIKA INDONESIA

Ir. EKO BUDI RAHARJO

Direktur

PPK PENYEDIA

Hal | 3

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum (CT SCAN)

ID Paket : AKS-P1810-1260278 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2018 Nomor: 050/317.01/XI/2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”)

dibuat dan ditandatangani di Jepara pada hari Selasa tanggal tiga belas bulan November tahun Dua Ribu Delapan belas (13 November 2018) antara:

Nama : dr. WIDYO KUNTO, M.Kes

Jabatan : Pengguna Anggaran merangkap selaku Pejabat

Pembuat Komitmen

yang bertindak untuk dan atas nama : RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di : Jl. Raya Jepara – Kelet KM. 33, Telp. (0291) 579002 Fax. (0291) 578161

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 912/046/2018 tanggal 3 Januari 2018, selanjutnya disebut “PPK”dan:

Nama : Ir. EKO BUDI RAHARJO

Jabatan : Direktur

yang bertindak untuk dan atas nama : PT. ANEKA MEDIKA INDONESIA yang berkedudukan di : Jl. Karang Tengah - Bona Indah Bisnis Center No. 8P, Lebak Bulus, Telp. (021) 29203547 Fax. (021) 29237065

berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 07 Tanggal 25 November 2011, oleh Notaris Achmad, SH sebagaimana telah dirubah dengan Akta Perubahan terakhir Nomor : 02 Tanggal 06 Juli 2017 oleh Notaris Like Siti Wulandari, SE selanjutnya disebut ”Penyedia” :

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana

diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang”);

(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional,

personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani

Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan

penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh

advokat;




PPK PENYEDIA

Hal | 4

2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

adalah sebesar Rp 12.500.521.000,- (Dua belas milyar lima ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Total nilai kontrak tersebut dibayarkan melalui Sumber dana APBD-

Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok dengan nama paket Pengadaan Alat Kedokteran Umum (CT SCAN), dengan kode rekening : 1.02.1.02.05.03.0012.5.2.3.34.01;

b. Dibayarkan melalui Rekening PT. ANEKA MEDIKA INDONESIA di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Jakarta dengan Nomor Rekening : 0351011157 ;

c. Cara Pembayaran pekerjaan ini berdasarkan jenis kontrak Lumpsum.

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna

yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini; 3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Kontrak ini:

a. Adendum Surat Perjanjian(apabila ada);

b. Pokok perjanjian;

c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;

d. Syarat-syarat khusus Kontrak;

e. Syarat-syarat umum Kontrak;

f. Spesifikasi khusus;

g. Spesifikasi umum;

h. Gambar-gambar; dan

i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak

yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

PPK PENYEDIA

Hal | 5

3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari

PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk

pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi

lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan

dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

Selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen



Untuk dan atas nama Penyedia PT. ANEKA MEDIKA INDONESIA

Jl. Karang Tengah - Bona Indah Bisnis Center No. 8P, Lebak Bulus

Ir. EKO BUDI RAHARJO Direktur

PPK PENYEDIA

Hal | 6

Lampiran Surat Perjanjian/Kontrak

Nomor : 050/317.01/XI/2018

Tanggal : 13 November 2018

PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN UMUM (CT SCAN)

PADA RUMAH SAKIT DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2018

No. Nama Barang Kuantitas Harga Satuan

(Rp)

Ongkos

Kirim

(Rp)

Total Harga

(Rp)

1. 42000000-AKS-

000075956

CT Ingenuity 128

Slice

1 Unit 12.500.521.000 0 12.500.521.000

Terbilang : **Dua belas milyar lima ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu

rupiah**

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

PT. ANEKA MEDIKA

INDONESIA

Direktur RSUD Kelet selaku Pengguna

Anggaran merangkap sebagai Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK)

IR. EKO BUDI RAHARJO

Direktur


Pembina Tingkat I

NIP. 19621116 199010 1 001

PPK PENYEDIA

Hal | 7

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

1. Korespondensi Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PPK : RSUD KELET PROVINSI JAWA TENGAH


Alamat : Jl. Raya Jepara – Kelet KM. 33 Provinsi Jawa Tengah

Telepon : (0291) 579002

Website : www.rsudkelet.co.id

Faksimili : (0291) 578161

Email : [email protected]

Penyedia : PT. ANEKA MEDIKA INDONESIA

Nama : Ir. EKO BUDI RAHARJO

Alamat : Jl. Karang Tengah - Bona Indah Bisnis Center No. 8P, Lebak Bulus.

Telepon : (021) 29203547

Faksimili : (021) 29237065


2. Wakil Sah Para pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK :dr. WIDYO KUNTO, M.Kes Untuk PenyediaJasa :Ir. EKO BUDI RAHARJO

3. Tanggal Berlaku kontrak Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: 13 November 2018 s.d. 18 Desember 2018.

4. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 35 (tiga puluh lima) hari kalender

5. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar : a. TUV / CE/ ISO /SNI yang masih berlaku b. Memiliki Certificate of Original (CoO) c. Kartu Garansi d. Manual Book / Petunjuk Pengoperasian e. SPO (Standar Prosedur Operasi)

PPK PENYEDIA

Hal | 8

6. Pemeriksaan Bersama PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu 35 (tiga puluh lima) hari setelah penandatangan kontrak

7. Pengepakan Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut : Pengepakan di lakukan sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan kerusakan atau cacat pada alat. Dan dokumen lain selengkapnya juga di sertakan dalam paket barang.

8. Pengiriman Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah :

a. CoO / Surat Penunjukan dari Pabrikan b. Kartu Garansi c. Manual Book / Petunjuk Pengoperasian d. SPO (Standar Prosedur Operasi)

Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya

9. Transportasi 1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir. 2. Penyedia menggunakan transportasi Truk untuk pengiriman barang

melalui darat

10. Serah Terima Serah terima dilakukan pada Tempat Tujuan Akhir yaitu RSUD KELET PROVINSI JAWA TENGAH d/a Jl. Raya Jepara – Kelet KM. 33 Kelet Keling Jepara 59454

11. Pemeriksaan dan Pengujian 1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi:

Pemeriksaan terhadap kondisi fisik dan kelengkapan barang

Pemeriksaan terhadap keaslian barang dan spare part

Pemeriksaan terhadap kelengkapan barang dan spare part

Pengujian terhadap fungsi alat 2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: RSUD KELET PROVINSI

JAWA TENGAH

12. Garansi 1. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: 1 tahun 2. Masa layanan purnajual berlaku selama 5 (lima) tahun setelah serah

terima barang

13. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 5 (Lima) hari kalender, sebelum Berita Acara Serah terima Barang di tanda tangani.

14. Pembayaran Tagihan Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK

PPK PENYEDIA

Hal | 9

15. Sanksi 1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak

dikenakan sanksi sebesar maksimal 5% dari nilai kontrak. 2. Keterlambatan pengiriman dikenakan denda sebesar 1/1000 dari nilai

barang yang belum terkirim, setiap hari keterlambatan.

16. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: a. Penyedia mensubkontrakkan sebagian dari pekerjaan ini; b. Penyedia mengubah atau memutakhirkan program mutu, dan; c. Tindakan – tindakan diluar yang telah diatur dalam kontrak ini.

17. Waktu Penyelesaian Pekerjaan Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama:

35 (tiga puluh lima) hari kalender

18. Kepemilikan Dokumen Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: Hanya di gunakan untuk hal – hal yang berkaitan dengan pekerjaan ini.

19. Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa : Tempat dan lokasi pelaksanaan pekerjaan serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini.

20. Sumber Pembiayaan Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari : APBD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018

21. Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Barang ini tidak diberikan uang muka.

22. Pembayaran Prestasi Pekerjaan a) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus. b) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan

sebagai berikut: Voorfinanciering setelah berita acara serah terima ditandatangani, dan penyedia telah melengkapi semua persyaratan penagihan

c) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: - Berita acara pemeriksaan - Berita acara uji fungsi alat

- Berita acara serah terima - Dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam penagihan

d) Pembayaran prestasi kerja di berikan kepada Penyedia dengan cara di transfer ke rekening penyedia, yaitu : PT. ANEKA MEDIKA INDONESIA di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Jakarta dengan Nomor Rekening : 0351011157.

23. Kompensasi Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika : a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar – gambar, spesifikasi dan / atau instruksi

sesuai dengan jadwal yang dibutuhkan d. PPK menginstruksikan kepada penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan, yang setelah di uji, ternyata tidak ditemukan kerusakan / kegagalan / penyimpangan

e. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan

PPK PENYEDIA

Hal | 10

f. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat di duga sebelumnya dan kondisi tersebut disebabkan oleh PPK

g. PPK menolak sub penyedia jasa tanpa alasan jelas

24. Penyelisihan Perselisihan 1. Apabila terjadi perselisihan antara PPK dan Penyedia jasa maka kedua

belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Kedua belah pihak menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan perjajian ini dengan segala akibat hukumnya dan telah memilih domisili (tempat tinggal) yang tetap serta tidak berubah di wilayah Pengadilan Negeri Semarang.

-------------------------------------------AKHIR SSKK------------------------------------

PPK PENYEDIA

Hal | 11

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) A. KETENTUAN UMUM 1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja

Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;

1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.

1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;

1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.7 Penyediaadalah badan usaha atau orangperseorangan yang menyediakan barang;

1.8 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);

1.9 Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)adalahkerja sama usaha antarpenyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis

yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;

1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;

1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.

1.13 Hari adalah hari kalender;

1.14 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;

PPK PENYEDIA

Hal | 12

1.15 Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULPuntuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

1.16 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

1.17 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen pemilihan, yang

pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;

1.19 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.

1.20 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

1.21 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

1.22 Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

1.23 Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.

1.24 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN/APBD.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia. 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia,

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau

menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.

PPK PENYEDIA

Hal | 13

4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administrastif sebagai berikut: a. Pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan

dalam SSKK. c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan d. Dimasukkan dalam daftar hitam

4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada Direktur RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah.

4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asal Barang

5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasai Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia

6. Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil sah para pihak

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia

perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan 8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan Penyedia dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.

PPK PENYEDIA

Hal | 14

10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini.

10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.

10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.

10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan

tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian

12. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil

serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

13. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 13.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian

oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK; 13.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam

syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK;

13.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK;

13.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum

kontrak B.1 Pelaksanaan Pekerjaan 14. Surat Pesanan

14.1 PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak.

14.2 SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP.

14.3 Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan

15. Program Mutu

15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

15.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi: a. informasi pengadaan barang;

PPK PENYEDIA

Hal | 15

b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan f. pelaksana kerja.

15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan. 15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi

adendum kontrak dan peristiwa kompensasi. 15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukan perkembangan kemajuan

setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPK.

15.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak 16.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SP dan sebelum

pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

16.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah: a. program mutu; b. organisasi kerja; c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d. jadwal pelaksanaan pekerjaan; e. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan; f. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang.

17. Lingkup Pekerjaan

Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga 18. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar

yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK

19. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam kontrak ini

20. Pemeriksaan Bersama

20.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-

sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan. 20.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk

Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. 20.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam

pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak

21. Inspeksi Pabrikasi

21.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

21.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK. 21.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak

22. Pengepakan

22.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari

PPK PENYEDIA

Hal | 16

resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.

22.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK

23. Pengiriman

23.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.

23.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK. 23.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia

harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya

24. Asuransi 24.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;

24.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK

24.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (Cost, Insurance and Freight) harus diasuransikan untuk pertanggungan yang tercantum dalam SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

24.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK

24.5 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

24.6 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak

25. Transportasi 25.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang

(termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

25.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

25.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak

26. Resiko

Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman

27. Pemeriksaan dan Pengujian

27.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.

27.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga.

27.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.

27.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia. 27.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam

SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan

PPK PENYEDIA

Hal | 17

pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK.

27.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.

27.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia

28. Uji Coba

28.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

28.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara; 28.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus

maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;

28.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia

29. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

29.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.

29.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

29.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

29.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan

30. Perpanjangan Waktu 30.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan

melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta

perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

30.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian

31. Incoterm

31.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan Incoterms.

PPK PENYEDIA

Hal | 18

31.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru Incoterms yang tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh the International Chamber of Commerce.

B.2 Penyelesaian Kontrak 32. Serah Terima Barang

32.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

32.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

32.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

32.4 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.

32.5 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.

32.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian Barang.

32.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.

32.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

32.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

32.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

32.11 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah: a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Kontrak dan diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; dan b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK

32.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

33. Jaminan Bebas Cacat Mutu / Garansi

33.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

33.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.

33.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

33.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

PPK PENYEDIA

Hal | 19

33.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

33.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam

34. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

34.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

34.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan pembayaran sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.

35. Layanan Tambahan

Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK

B.3 Addendum

36. Perubahan kontrak 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. 36.2 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk

Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK

37. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 37.1 Perubahan jadwaldalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat

diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; b. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau c. keadaankahar.

37.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.

37.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

37.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.

37.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

B.4 Keadaan Kahar

40. Pengertian

40.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

40.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:

a. Bencana alam;

PPK PENYEDIA

Hal | 20

b. Bencana non alam;

c. Bencana sosial;

d. Pemogokan;

e. Kebakaran; dan/atau

f. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait

40.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

40.4 Tidak termasukKeadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

40.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan

kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

40.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak

42. Bukan Cidera Janji

41.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan

b. telah memberitahukan secara terrtulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

41.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

43. Perpanjangan Waktu Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar

44. Pembayaran

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian

PPK PENYEDIA

Hal | 21

b.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

45. Penghentian kontrak 44.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau

terjadi Keadaan Kahar. 44.2 Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada

penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentiankontrak

46. Pemutusan Kontrak

Pemutusan kontrak dapat dilakukan olehpihak PPK atau pihak Penyedia

47. Pemutusan Kontrak oleh PPK 46.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

a. kebutuhan barang tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barangtidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampaidengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;

f. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

g. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan;

h. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

i. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

46.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka

dicairkan (apabila ada); c. penyedia membayar denda keterlambatan (apabila terdapat pemutusan

kontrak terhadap bagian kontrak yang belum diselesaikan); d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. dan/atau;

46.3 PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusankontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK

PPK PENYEDIA

Hal | 22

48. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia 47.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;

47.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.

47.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 48.2 adalah : a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan

pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak; b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

47.4 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK

49. Pemutusan Kontrak Akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

50. Hak dan Kewajiban Penyedia Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga

yang telah ditentukan dalam kontrak; b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari

PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal

pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan

penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen

maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan

h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

51. Tanggung Jawab

Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian

52. Penggunaan Dokumen kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk

PPK PENYEDIA

Hal | 23

kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PPK

53. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia

54. Penanggungan dan Resiko

53.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia,

SubPenyedia (jika ada), dan Personil; b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau

kematian pihak ketiga. 53.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal

penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

53.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

53.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia

55. Asuransi apabila diperlukan

54.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan,

kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan. 54.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk

dalam nilai kontrak ini.

56. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini; b. mengubah atau memutakhirkan program mutu; c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK

57. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

56.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaaannya.

PPK PENYEDIA

Hal | 24

56.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.

56.3 Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

56.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetetapan di atas. 56.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan

sanksi yang diatur dalam SSKK

58. Penyedia Lain apabila ada Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.

59. Keselamatan apabila diperlukan Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

60. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia

59.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

59.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

59.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

59.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan

61. Pembayaran Denda

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia

62. Laporan Hasil Pekerjaan

61.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan

dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 61.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi

mengenai seluruh aktivitas pekerjaan. 61.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan

diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK 63. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK.Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

PPK PENYEDIA

Hal | 25

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

64. Hak dan Kewajiban PPK PPK memiliki hak dan kewajiban : a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan

yang dilakukan oleh penyedia; c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak

yang telah ditetapkan kepada penyedia; d. mengenakan denda keterlambatan e. memberikan instruksi sesuai jadwal; dan f. membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan

hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK

65. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK

66. Peristiwa kompensasi

65.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut: a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan

pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi

sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan

pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

e. PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; f. ketentuan lain dalam SSKK.

65.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

65.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Kompensasi.

65.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta

perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

65.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi

E. PERSONIL DAN / ATAU PERALATAN PENYEDIA

67. Personil dan / atau peralatan

66.1 Personil dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

66.2 Penggantian personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

66.3 Penggantian personil dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat

PPK PENYEDIA

Hal | 26

hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan beserta alasan penggantian.

66.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan / penggantian personil menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

66.5 Jika PPK menilai bahwa personil: a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; b. berkelakuan tidak baik; atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.

66.6 Jika penggantian personil perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

66.7 Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

68. Harga Kontrak

67.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.

67.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

69. Pembayaran

68.1 Prestasi pekerjaan

a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil

pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau

pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK; 3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila

ada), pajak dan uang retensi; dan 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan

pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan

bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.

c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

d. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK.

68.2 Denda dan ganti rugi

a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;

PPK PENYEDIA

Hal | 27

b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;

c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah: 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum

dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau

2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

3) sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;

d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;

e. tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK;

f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak;

68.3 Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data

70. Perhitungan Akhir apabila diperlukan

69.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

69.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

71. Penangguhan

70.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.

70.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

70.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

70.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia

G. PENGAWASAN MUTU 72. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 73. Penyelesaian Perselisihan

72.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau

PPK PENYEDIA

Hal | 28

berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

72.2 Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

74. Itikad baik

73.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

73.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

73.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut

-------------------------------------------AKHIR SSUK------------------------------------

PPK PENYEDIA

Hal | 29


Nomor : 050/316.01/XI/2018 Kepada Lampiran : - Yth. PT. ANEKA MEDIKA

INDONESIA

Perihal : Penunjukan Penyedia Untuk

Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Pengadaan Alat Kedokteran

Umum (CT SCAN) RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

Telp. (021) 29203547

Fax. (021) 29237065

di -

Jakarta Selatan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara pada laman e-purchasing dengan ID-Paket : AKS-P1810-1260278 tanggal tayang 31 Oktober 2018

perihal Penawaran Produk CT Ingenuity 128 Slice dengan nilai penawaran setelah

negosiasi sebesar Rp. 12.500.521.000 (Dua belas milyar lima ratus juta lima ratus dua

puluh satu ribu rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14

(empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk

menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran

Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta petunjuk teknisnya.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya kami ucapkan

terima kasih.

Pengguna Anggaran merangkap Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen

RSUD KELET Provinsi Jawa Tengah



Tembusan Yth. :

1. Direktur RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah 2. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 3. Pertinggal




PPK PENYEDIA

Hal | 30

PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka Pekerjaan Penunjukan Langsung e-Purcasing melalui e-Catalog untuk

Pengadaan Alat Kedokteran Umum (CT SCAN) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah , dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

1. Akan melaporkan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan/atau pihak yang

berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini,

2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia

menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam,

digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.


No. Nama Jabatan Tanda Tangan

1.


Pengguna Anggaran

merangkap selaku

Pejabat Pembuat

Komitmen

................................

2. Ir. EKO BUDI RAHARJO

Penyedia Barang

Jasa PT. ANEKA

MEDIKA INDONESIA

Jl. Karang Tengah -

Bona Indah Bisnis

Center No. 8P, Lebak

Bulus

................................






FASILITAS PERAWATAN KESEHATAN BAGI

PENDERITA AKIBAT DAMPAK ASAP ROKOK


(INFANT WARMER, NEONATUS

RESUCITATION, INKUBATOR NEONATUS)

ID. PAKET : AKS-P1811-1266638



NILAI KONTRAK : Rp. 4.958.840.000,00 (Empat milyar

sembilan ratus lima puluh delapan juta

delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

PELAKSANAAN : 13 November 2018 s/d 17 Desember 2018

PENYEDIA :

PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA Jl. Puspowarno Raya No. 23 Kel. Salaman Mloyo,

Kec. Semarang Barat




PPK PENYEDIA

Hal | 1



Paket Pekerjaan: Pengadaan Alat Kedokteran Umum (Infant Warmer, Neonatus Resucitation, Inkubator Neonatus)

RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018


Nama : dr. WIDYO KUNTO, M.Kes Jabatan : Pengguna Anggaran merangkap selaku Pejabat Pembuat komitmen Alamat : Jl. Raya Jepara – Kelet KM. 33 Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum (Infant Warmer, Neonatus Resucitation, Inkubator Neonatus) RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, nomor : 050/317.02/XI/2018 tanggal 13 November 2018, bersama ini memerintahkan: PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA Alamat : Jl. Puspowarno Raya No. 23 Kel. Salaman Mloyo, Kec. Semarang Barat yang dalam hal ini diwakili oleh: NINIK PURWANITRI WASISTI dengan jabatan : Direktur Utama selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No. Uraian Pekerjaan Merk Volume Harga satuan

(Rp. ) Total (Rp.)

1. Girrafe Omnibad

(Inkubator Neonatus)

GE 6 unit 625.000.000 3.750.000.000

2. Girrafe Warmer

(Infant Warmer)

GE 3 unit 360.000.000 1.080.000.000

3. Lullaby Resus Prime

(Neonatus

Resucitator)

GE 4 unit 20.260.000 81.040.000

4. Ongkos Kirim 47.800.000

JUMLAH 4.958.840.000


Terbilang : Empat milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan

ratus empat puluh ribu rupiah




PPK PENYEDIA

Hal | 2



4. Waktu penyelesaian: selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender dan pekerjaan

harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2018.


6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.


Untuk dan atas nama



dr. WIDYO KUNTO, M.Kes Pembina Tingkat I

NIP. 09621116 199010 1 001


Untuk dan atas nama

PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA

NINIK PURWANITRI WASISTI

Direktur Utama

PPK PENYEDIA

Hal | 3

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum (Infant Warmer, Neonatus

Resucitation, Inkubator Neonatus) ID Paket : AKS-P1811-1266638


Nomor: 050/317.02/XI/2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jepara pada hari Selasa tanggal tiga belas bulan November tahun Dua Ribu Delapan belas (13 November 2018) antara:



Pembuat Komitmen



Nama : NINIK PURWANITRI WASISTI

Jabatan : Direktur Utama

yang bertindak untuk dan atas nama : PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA yang berkedudukan di : Jl. Puspowarno Raya No. 23 Kel. Salaman Mloyo, Kec. Semarang Barat, Telp. (024) 7618080 Fax. (021) 7600014

berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 47 Tanggal 15 Februari 2013, oleh Notaris Retno Hertiyanti, S.H, M.H sebagaimana telah dirubah dengan Akta Perubahan terakhir Nomor : 01 Tanggal 13 Oktober 2018 oleh Notaris Retno Hertiyanti, S.H, M.H selanjutnya disebut ”Penyedia” :

MENGINGAT BAHWA: (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana






penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:




PPK PENYEDIA

Hal | 4

1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;




adalah sebesar Rp 4.958.840.000,- (Empat milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Total nilai kontrak tersebut dibayarkan melalui Sumber dana APBD-

Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok dengan nama paket Pengadaan Alat Kedokteran Umum (Infant Warmer, Neonatus Resucitation, Inkubator Neonatus), dengan kode rekening : 1.02.1.02.05.03.0012.5.2.3.34.01;

b. Dibayarkan melalui Rekening PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama dengan Nomor Rekening : 1.034.01756.1;



















PPK PENYEDIA

Hal | 5


















NIP. 19621116 199010 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA

Jl. Puspowarno Raya No. 23 Kel. Salaman Mloyo, Kec. Semarang Barat

NINIK PURWANITRI WASISTI Direktur Utama

PPK PENYEDIA

Hal | 6


Nomor : 050/317.02/XI/2018


PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN UMUM (INFANT WARMER, NEONATUS

RESUCITATION, INKUBATOR NEONATUS)


TAHUN ANGGARAN 2018

No. Nama Barang Kuantitas Harga

Satuan (Rp)

Ongkos

Kirim (Rp)

Total Harga

(Rp)

1. 42000000-AKS-

000054598

Girrafe Omnibad

6 Unit 625.000.000 30.000.000 3.780.000.000

2. Girrafe Warmer (Infant Warmer)

3 Unit 360.000.000 15.000.000 1.095.000.000

3. Lullaby Resus Prime

(Neonatus

Resucitator)

4 Unit 20.260.000 2.800.000 83.840.000

Jumlah 4.958.840.000

Terbilang : **Empat milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus

empat puluh ribu rupiah**







Direktur Utama


Pembina Tingkat I

NIP. 19621116 199010 1 001

PPK PENYEDIA

Hal | 7





Telepon : (0291) 579002


Faksimili : (0291) 578161


Penyedia : PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA


Alamat : Jl. Puspowarno Raya No. 23 Kel. Salaman Mloyo, Kec. Semarang Barat.

Telepon : (024) 7618080

Faksimili : (021) 7600014


2. Wakil Sah Para pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK :dr. WIDYO KUNTO, M.Kes Untuk PenyediaJasa :NINIK PURWANITRI WASISTI




PPK PENYEDIA

Hal | 8







melalui darat







JAWA TENGAH


terima barang



PPK PENYEDIA

Hal | 9















d) Pembayaran prestasi kerja di berikan kepada Penyedia dengan cara di transfer ke rekening penyedia, yaitu : PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama dengan Nomor Rekening : 1.034.01756.1





PPK PENYEDIA

Hal | 10






-------------------------------------------AKHIR SSKK------------------------------------

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) A. KETENTUAN UMUM

PPK PENYEDIA

Hal | 11

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:


1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;








1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;






PPK PENYEDIA

Hal | 12



1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;







2. Penerapan


3. Bahasa dan Hukum








dalam SSKK.

PPK PENYEDIA

Hal | 13

c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan d. Dimasukkan dalam daftar hitam



5. Asal Barang





6. Korespondensi



Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan

8. Pembukuan


9. Perpajakan

Penyedia dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak





PPK PENYEDIA

Hal | 14








serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

13. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

13.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;

13.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK;


13.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan 14. Surat Pesanan

14.1 PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak

tanggal penandatanganan Kontrak. 14.2 SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan

yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP.


15. Program Mutu


15.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi: a. informasi pengadaan barang; b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan f. pelaksana kerja.

PPK PENYEDIA

Hal | 15








17. Lingkup Pekerjaan Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga 18. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar


19. Perintah



20.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

20.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

20.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus

dituangkan dalam adendum Kontrak

21. Inspeksi Pabrikasi 21.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas

proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.


22. Pengepakan

22.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.


PPK PENYEDIA

Hal | 16

23. Pengiriman











25. Transportasi

25.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.



26. Resiko







SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK.

27.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau Panitia Penerima

PPK PENYEDIA

Hal | 17

Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.


28. Uji Coba











melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.


31. Incoterm



PPK PENYEDIA

Hal | 18
















33.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang

tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.




33.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya

PPK PENYEDIA

Hal | 19

tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.







B.3 Addendum









B.4 Keadaan Kahar

40. Pengertian



a. Bencana alam;


c. Bencana sosial;

d. Pemogokan;



40.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar,

PPK PENYEDIA

Hal | 20

dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


40.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.








44. Pembayaran

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan

pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian


45. Penghentian kontrak

44.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

44.2 Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentiankontrak

PPK PENYEDIA

Hal | 21

46. Pemutusan Kontrak Pemutusan kontrak dapat dilakukan olehpihak PPK atau pihak Penyedia

47. Pemutusan Kontrak oleh PPK

46.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:



c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan

50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;











48. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

47.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;

47.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah

PPK PENYEDIA

Hal | 22

penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.







50. Hak dan Kewajiban Penyedia

Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga




penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;




51. Tanggung Jawab



Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PPK



PPK PENYEDIA

Hal | 23

54. Penanggungan dan Resiko 53.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan

menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia,






55. Asuransi apabila diperlukan 54.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal

selesainya pemeliharaan untuk:

a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;




56. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis

PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini; b. mengubah atau memutakhirkan program mutu; c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK







PPK PENYEDIA

Hal | 24











61.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

61.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

61.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK

63. Kepemilikan Dokumen

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen

lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK.Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.


64. Hak dan Kewajiban PPK

PPK memiliki hak dan kewajiban : a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan


yang telah ditetapkan kepada penyedia; d. mengenakan denda keterlambatan

PPK PENYEDIA

Hal | 25

e. memberikan instruksi sesuai jadwal; dan f. membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan


65. Fasilitas










65.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.



67. Personil dan / atau peralatan 66.1 Personil dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang

tercantum dalam Dokumen Penawaran. 66.2 Penggantian personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis

PPK. 66.3 Penggantian personil dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan

permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan beserta alasan penggantian.


66.5 Jika PPK menilai bahwa personil: a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; b. berkelakuan tidak baik; atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

PPK PENYEDIA

Hal | 26

maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.




68. Harga Kontrak



69. Pembayaran







b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.










PPK PENYEDIA

Hal | 27







69.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal

telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak. 69.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk

menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

71. Penangguhan






PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan

pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia


72.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.


74. Itikad baik 73.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan

dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

PPK PENYEDIA

Hal | 28



-------------------------------------------AKHIR SSUK------------------------------------

PPK PENYEDIA

Hal | 29


Nomor : 050/318.02/XI/2018 Kepada Lampiran : - Yth. PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA




Umum (Infant Warmer,

Neonatus Resucitation, Inkubator Neonatus) RSUD

Kelet Provinsi Jawa Tengah

Telp. (024) 7618080

Fax. (021) 7600014

di -

Semarang Barat

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara pada laman e-

purchasing dengan ID-Paket : AKS-P1811-1266638 tanggal tayang 2 November 2018

perihal Penawaran Produk Girrafe Omnibad dengan nilai penawaran setelah negosiasi

sebesar Rp. 4.958.840.000 (Empat milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta

delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14



Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta petunjuk teknisnya.


terima kasih.

Pengguna Anggaran merangkap

Selaku




NIP. 19621116 199010 1 001

Tembusan Yth. :





PPK PENYEDIA

Hal | 30

PAKTA INTEGRITAS


Pengadaan Alat Kedokteran Umum (Infant Warmer, Neonatus Resucitation, Inkubator Neonatus) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah , dengan ini

menyatakan bahwa saya :




2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk

memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;







1.


Pengguna Anggaran

merangkap selaku

Pejabat Pembuat

Komitmen

................................

2. NINIK PURWANITRI WASISTI

Penyedia Barang

Jasa PT. SAMUDRA

MEDIKA JAYA Jl.

Puspowarno Raya

No. 23 Kel. Salaman

Mloyo, Kec.

Semarang Barat

................................








ROKOK


(VENTILATOR)

ID. PAKET : AKS-P1811-1285820



NILAI KONTRAK : Rp. 4.752.376.950,00 (Empat milyar

tujuh ratus lima puluh dua juta tiga

ratus tujuh puluh enam ribu sembilan

ratus lima puluh rupiah)


2018

PENYEDIA :

PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA Jl. Puspowarno Raya No. 23 Kel. Salaman Mloyo,

Kec. Semarang Barat




PPK PENYEDIA

Hal | 1



Paket Pekerjaan: Pengadaan Alat Kedokteran Umum (Ventilator) RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2018


Nama : dr. WIDYO KUNTO, M.Kes Jabatan : Pengguna Anggaran merangkap selaku Pejabat Pembuat komitmen Alamat : Jl. Raya Jepara – Kelet KM. 33 Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum (Ventilator) RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, nomor : 050/317.02/XI/2018 tanggal 13 November 2018, bersama ini memerintahkan: PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA Alamat : Jl. Puspowarno Raya No. 23 Kel. Salaman Mloyo, Kec. Semarang Barat yang dalam hal ini diwakili oleh: NINIK PURWANITRI WASISTI dengan jabatan : Direktur Utama selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:


(Rp. ) Total (Rp.)

1. Purritan Bennet 840

Ventilator system

with software

includedand Humidifier

COVIDIEN 5 unit 940.475.390 4.702.376.000


JUMLAH 4.752.376.950


Terbilang : Empat milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh

puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah





PPK PENYEDIA

Hal | 2


4. Waktu penyelesaian: selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 Desember 2018.



akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.


Untuk dan atas nama






Untuk dan atas nama



Direktur Utama

PPK PENYEDIA

Hal | 3

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum (Ventilator)



SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jepara pada hari Selasa tanggal tiga belas bulan November tahun Dua Ribu Delapan belas (13 November 2018) antara:



Pembuat Komitmen





yang bertindak untuk dan atas nama : PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA yang berkedudukan di : Jl. Puspowarno Raya No. 23 Kel. Salaman Mloyo, Kec. Semarang Barat, Telp. (024) 7618080 Fax. (021) 7600014

berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 47 Tanggal 15 Februari 2013, oleh Notaris Retno Hertiyanti, S.H, M.H sebagaimana telah dirubah dengan Akta Perubahan terakhir Nomor : 01 Tanggal 13 Oktober 2018 oleh Notaris Retno Hertiyanti, S.H, M.H selanjutnya disebut ”Penyedia” :

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang”);






advokat; 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;




PPK PENYEDIA

Hal | 4

3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan



adalah sebesar Rp 4.752.376.950,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Total nilai kontrak tersebut dibayarkan melalui Sumber dana APBD-

Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok dengan nama paket Pengadaan Alat Kedokteran Umum (Ventilator), dengan kode rekening : 1.02.1.02.05.03.0012.5.2.3.34.01;

b. Dibayarkan melalui Rekening PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama dengan Nomor Rekening : 1.034.01756.1;




















PPK PENYEDIA

Hal | 5

















NIP. 19621116 199010 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA



PPK PENYEDIA

Hal | 6


Nomor : 050/317.02/XI/2018


PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN UMUM (VENTILATOR)


TAHUN ANGGARAN 2018


Satuan (Rp)

Ongkos

Kirim (Rp)

Total Harga

(Rp)

1. 42000000-AKS-

000405235

Purritan Bennet 840

Ventilator system

with software

includedand

Humidifier

5 Unit 940.475.390 50.000.000 4.752.376.000

Terbilang : **Empat milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh

puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah**







Direktur Utama


Pembina Tingkat I

NIP. 19621116 199010 1 001

PPK PENYEDIA

Hal | 7





Telepon : (0291) 579002


Faksimili : (0291) 578161




Alamat : Jl. Puspowarno Raya No. 23 Kel. Salaman Mloyo, Kec. Semarang Barat.

Telepon : (024) 7618080

Faksimili : (021) 7600014


2. Wakil Sah Para pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK :dr. WIDYO KUNTO, M.Kes Untuk PenyediaJasa :NINIK PURWANITRI WASISTI




PPK PENYEDIA

Hal | 8







melalui darat







JAWA TENGAH


terima barang



PPK PENYEDIA

Hal | 9















d) Pembayaran prestasi kerja di berikan kepada Penyedia dengan cara di transfer ke rekening penyedia, yaitu : PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama dengan Nomor Rekening : 1.034.01756.1





PPK PENYEDIA

Hal | 10






-------------------------------------------AKHIR SSKK------------------------------------

PPK PENYEDIA

Hal | 11



















PPK PENYEDIA

Hal | 12












2. Penerapan


3. Bahasa dan Hukum







PPK PENYEDIA

Hal | 13





5. Asal Barang





6. Korespondensi









PPK PENYEDIA

Hal | 14





















15. Program Mutu



PPK PENYEDIA

Hal | 15












19. Perintah










22. Pengepakan


PPK PENYEDIA

Hal | 16



23. Pengiriman















26. Resiko








PPK PENYEDIA

Hal | 17




28. Uji Coba














31. Incoterm


PPK PENYEDIA

Hal | 18





















PPK PENYEDIA

Hal | 19








B.3 Addendum









B.4 Keadaan Kahar

40. Pengertian



a. Bencana alam;

PPK PENYEDIA

Hal | 20


c. Bencana sosial;

d. Pemogokan;














44. Pembayaran


PPK PENYEDIA

Hal | 21






















PPK PENYEDIA

Hal | 22



















51. Tanggung Jawab




PPK PENYEDIA

Hal | 23





















PPK PENYEDIA

Hal | 24





















PPK PENYEDIA

Hal | 25





65. Fasilitas










65.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum

Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak. 65.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu

penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi





66.3 Penggantian personil dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan beserta alasan penggantian.

PPK PENYEDIA

Hal | 26






68. Harga Kontrak



69. Pembayaran








c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di

bidang perdagangan.






PPK PENYEDIA

Hal | 27







f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum

kontrak; 68.3 Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila

penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data

70. Perhitungan Akhir apabila diperlukan 69.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah

pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.


71. Penangguhan









PPK PENYEDIA

Hal | 28


74. Itikad baik




-------------------------------------------AKHIR SSUK------------------------------------

PPK PENYEDIA

Hal | 29


Nomor : 050/318.03/XI/2018 Kepada Lampiran : - Yth. PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA




Umum (Ventilator) RSUD Kelet

Provinsi Jawa Tengah

Telp. (024) 7618080

Fax. (021) 7600014

di -

Semarang Barat


purchasing dengan ID-Paket : AKS-P1811-1285820 tanggal tayang 9 November 2018 perihal Penawaran Produk Purritan Bennet 840 Ventilator system with software

includedand Humidifier dengan nilai penawaran setelah negosiasi sebesar Rp.

4.752.376.950 (Empat milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh

enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14




Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta petunjuk teknisnya.


terima kasih.






Tembusan Yth. :





PPK PENYEDIA

Hal | 30

PAKTA INTEGRITAS


Pengadaan Alat Kedokteran Umum (Ventilator) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelet

Provinsi Jawa Tengah , dengan ini menyatakan bahwa saya :




2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;







1.


Pengguna Anggaran

merangkap selaku

Pejabat Pembuat

Komitmen

................................


Penyedia Barang

Jasa PT. SAMUDRA

MEDIKA JAYA Jl.

Puspowarno Raya

No. 23 Kel. Salaman

Mloyo, Kec.

Semarang Barat

................................








ROKOK


(BOR ORTHOPEDI, MAYOR SURGERY

SET, SC SET, VENA SECTIO SET, MINOR

SET, IUD SET)

ID. PAKET : AKS-P1810-1257311



NILAI KONTRAK : Rp. 2.624.216.000,00 (Dua milyar enam

ratus dua puluh empat juta dua ratus

enam belas ribu rupiah)

PELAKSANAAN : 07 November 2018 s/d 7 Desember 2018

PENYEDIA :

PT. UROGEN ADVANCED SOLUTIONS Gedung Tripatria Andalan Medika Lt. 2, Jl. Musi No. 37 Kel. Cideng, Kec. Gambir

JAKARTA PUSAT




PPK PENYEDIA

Hal | 1



Paket Pekerjaan: Pengadaan Alat Kedokteran Umum (Bor Orthopedi, Mayor Surgery Set, SC Set, Vena sectio set, Minor set, IUD Set)



Nama : dr. WIDYO KUNTO, M.Kes Jabatan : Pengguna Anggaran merangkap selaku Pejabat Pembuat komitmen Alamat : Jl. Raya Jepara – Kelet KM. 33 Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum (Bor Orthopedi, Mayor Surgery Set, SC Set, Vena sectio set, Minor set, IUD Set) RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, nomor : 050/311.02/XI/2018 tanggal 7 November 2018, bersama ini memerintahkan: PT. UROGEN ADVANCED SOLUTIONS Alamat : Gedung Tripatria Andalan Medika Lt. 2, Jl. Musi No. 37 Kel. Cideng, Kec. Gambir, JAKARTA PUSAT yang dalam hal ini diwakili oleh: SUGIONO BUDHI dengan jabatan : Direktur Utama selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:


(Rp. ) Total (Rp.)

1. Acculan Minimal (Bor

orthopedi)

AESCULAP 1 set 473.757.000 473.757.000

2. Acculan Maximal (Bor

orthopedi)

AESCULAP 1 set 724.648.000 724.648.000

3. Mayor Surgery Set I AESCULAP 6 set 71.015.000 426.090.000

4. Sectio Cesaria Set AESCULAP 6 set 111.635.000 669.810.000

5. Vena Sectio set AESCULAP 1 set 22.590.000 22.590.000

6. Minor Basic Set,

General Surgery

AESCULAP 5 set 49.651.000 248.255.000

7. IUD Set AESCULAP 3 set 14.278.000 42.835.000


JUMLAH 2.624.216.000





PPK PENYEDIA

Hal | 2

Terbilang : Dua milyar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus enam belas

ribu rupiah

2. Tanggal barang diterima: Paling lambat tanggal 7 Desember 2018 di RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah dan telah di uji fungsi, siap untuk dioperasionalkan;


4. Waktu penyelesaian: selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan





Untuk dan atas nama




NIP. 09621116 199010 1 001


Untuk dan atas nama

PT. UROGEN ADVANCED SOLUTIONS

SUGIONO BUDHI

Direktur Utama

PPK PENYEDIA

Hal | 3

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum

(Bor Orthopedi, Mayor Surgery Set, SC Set, Vena sectio set, Minor set, IUD Set) ID Paket : AKS-P1810-1257311


Nomor: 050/311.02/XI/2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jepara pada hari Rabu tanggal tujuh bulan November tahun Dua Ribu Delapan belas (7 November 2018) antara:



Pembuat Komitmen



Nama : SUGIONO BUDHI


yang bertindak untuk dan atas nama : PT. UROGEN ADVANCED SOLUTIONS yang berkedudukan di : Gedung Tripatria Andalan Medika Lt. 2, Jl. Musi No. 37 Kel. Cideng, Kec. Gambir, JAKARTA PUSAT, Telp. (021) 38900338 Fax. (021) 38900340

berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 05 Tanggal 06 Desember 2011, oleh Notaris Eny Sulaksono, S.H sebagaimana telah dirubah dengan Akta Perubahan terakhir Nomor : 13 Tanggal 03 Juli 2018 oleh Notaris Irma Bonita, S.H selanjutnya disebut ”Penyedia” :

MENGINGAT BAHWA:











PPK PENYEDIA

Hal | 4





adalah sebesar Rp 2.624.216.000,- (Dua milyar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Total nilai kontrak tersebut dibayarkan melalui Sumber dana APBD-

Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok dengan nama paket Pengadaan Alat Kedokteran Umum (Bor Orthopedi, Mayor Surgery Set, SC Set, Vena sectio set, Minor set, IUD Set), dengan kode rekening : 1.02.1.02.05.03.0012.5.2.3.34.01;

b. Dibayarkan melalui Rekening PT. UROGEN ADVANCED SOLUTIONS di PT. Bank Central Asia Tbk. KCU Suryopranoto Jakarta dengan Nomor Rekening : 261-302675-4;



















PPK PENYEDIA

Hal | 5


















NIP. 19621116 199010 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia PT. UROGEN ADVANCED SOLUTIONS Gedung Tripatria Andalan Medika Lt. 2,

Jl. Musi No. 37 Kel. Cideng, Kec. Gambir, JAKARTA PUSAT

SUGIONO BUDHI Direktur Utama

PPK PENYEDIA

Hal | 6


Nomor : 050/311.02/XI/2018


PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN UMUM

(BOR ORTHOPEDI, MAYOR SURGERY SET, SC SET,

VENA SECTIO SET, MINOR SET, IUD SET)


TAHUN ANGGARAN 2018


Satuan (Rp)

Ongkos

Kirim

(Rp)

Total Harga

(Rp)

1. 42000000-AKS-

004658171

Acculan Minimal (Bor

orthopedi)

1 Set 473.757.000 2.490.000 476.247.000

2. 42000000-AKS-

004658009

Acculan Maximal (Bor

orthopedi)

1 Set 724.648.000 3.352.000 728.000.000

3. 42000000-AKS-

000065116

Mayor Surgery Set I

6 Set 71.015.000 3.160.000 429.250.000

4. 42000000-AKS-

000064312

Sectio Cesaria Set

6 Set 111.635.000 4.330.000 674.140.000

5. 42000000-AKS-

000066980

Vena Sectio set

1 Set 22.590.000 310.000 22.900.000

6. 42000000-AKS-

000067191

Minor Basic Set,

General Surgery

5 Set 49.651.000 2.210.000 250.465.000

7. 42000000-AKS-

000065108

IUD Set

3 Set 14.278.000 380.000 43.214.000

Jumlah 2.624.216.000

Terbilang : **Dua milyar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus enam

belas ribu rupiah**


PT. UROGEN ADVANCED

SOLUTIONS




SUGIONO BUDHI

Direktur Utama


Pembina Tingkat I

NIP. 19621116 199010 1 001

PPK PENYEDIA

Hal | 7





Telepon : (0291) 579002


Faksimili : (0291) 578161


Penyedia : PT. UROGEN ADVANCED SOLUTIONS

Nama : SUGIONO BUDHI

Alamat : Gedung Tripatria Andalan Medika Lt. 2, Jl. Musi No. 37 Kel. Cideng, Kec. Gambir, JAKARTA PUSAT.

Telepon : (021) 38900338

Faksimili : (021) 38900340


2. Wakil Sah Para pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK :dr. WIDYO KUNTO, M.Kes Untuk PenyediaJasa :SUGIONO BUDHI


4. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 30 (tiga puluh) hari kalender


PPK PENYEDIA

Hal | 8

6. Pemeriksaan Bersama PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatangan kontrak






melalui darat







JAWA TENGAH


terima barang



PPK PENYEDIA

Hal | 9






30 (tiga puluh) hari kalender









d) Pembayaran prestasi kerja di berikan kepada Penyedia dengan cara di transfer ke rekening penyedia, yaitu : PT. UROGEN ADVANCED SOLUTIONS di PT. Bank Central Asia Tbk. KCU Suryopranoto Jakarta dengan Nomor Rekening : 261-302675-4





PPK PENYEDIA

Hal | 10






-------------------------------------------AKHIR SSKK------------------------------------

PPK PENYEDIA

Hal | 11



















PPK PENYEDIA

Hal | 12












2. Penerapan


3. Bahasa dan Hukum







PPK PENYEDIA

Hal | 13





5. Asal Barang





6. Korespondensi









PPK PENYEDIA

Hal | 14





















15. Program Mutu



PPK PENYEDIA

Hal | 15












19. Perintah










22. Pengepakan


PPK PENYEDIA

Hal | 16



23. Pengiriman















26. Resiko








PPK PENYEDIA

Hal | 17




28. Uji Coba














31. Incoterm


PPK PENYEDIA

Hal | 18





















PPK PENYEDIA

Hal | 19








B.3 Addendum









B.4 Keadaan Kahar

40. Pengertian



a. Bencana alam;

PPK PENYEDIA

Hal | 20


c. Bencana sosial;

d. Pemogokan;














44. Pembayaran


PPK PENYEDIA

Hal | 21






















PPK PENYEDIA

Hal | 22



















51. Tanggung Jawab




PPK PENYEDIA

Hal | 23





















PPK PENYEDIA

Hal | 24





















PPK PENYEDIA

Hal | 25





65. Fasilitas


















PPK PENYEDIA

Hal | 26






68. Harga Kontrak



69. Pembayaran









bidang perdagangan.






PPK PENYEDIA

Hal | 27













71. Penangguhan









PPK PENYEDIA

Hal | 28


74. Itikad baik




-------------------------------------------AKHIR SSUK------------------------------------

PPK PENYEDIA

Hal | 29


Nomor : 050/309.05/XI/2018 Kepada Lampiran : - Yth. PT. UROGEN ADVANCED

SOLUTIONS



Pengadaan Alay Kedokteran

Umum (Bor Orthopedi, Mayor Surgery Set, SC Set, Vena

sectio set, Minor set, IUD Set)

RSUD Kelet Provinsi Jawa

Tengah

Telp. (021) 38900338

Fax. (021) 38900340

di -

Jakarta Pusat


purchasing dengan ID-Paket : AKS-P1810-1257311 tanggal tayang 30 Oktober 2018

perihal Penawaran Produk Acculan Minimal (Bor orthopedi) dll dengan nilai penawaran

setelah negosiasi sebesar Rp. 2.624.216.000 (Dua milyar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus enam belas ribu rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.



(empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran


Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan


Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen RSUD KELET Provinsi Jawa Tengah


Pembina Tingkat I

NIP. 19621116 199010 1 001

Tembusan Yth. :





PPK PENYEDIA

Hal | 30

PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka Pekerjaan Penunjukan Langsung e-Purcasing melalui e-Catalog untuk Pengadaan Alay Kedokteran Umum (Bor Orthopedi, Mayor Surgery Set, SC Set, Vena sectio

set, Minor set, IUD Set) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah ,

dengan ini menyatakan bahwa saya :







menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan ketentuan




1.


Pengguna Anggaran

merangkap selaku

Pejabat Pembuat

Komitmen

................................

2. SUGIONO BUDHI

Penyedia Barang

Jasa PT. UROGEN

ADVANCED

SOLUTIONS Gedung

Tripatria Andalan

Medika Lt. 2, Jl.

Musi No. 37 Kel.

Cideng, Kec.

Gambir, JAKARTA

PUSAT

................................




KEGIATAN : PEMENUHAN SARANA PRASARANA DAN

ALAT KESEHATAN PELAYANAN RUJUKAN

(DAK)

PEKERJAAN : PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN GAWAT

DARURAT I ( DEFIBRILATOR, BEDSIDE

MONITOR & EKG)

ID. PAKET : AKS-P1903-1471230

NOMOR KONTRAK : 050/080.01/III/2019

TANGGAL : 21 Maret 2019

NILAI KONTRAK : Rp. 1.971.505.800,00 (Satu milyar

sembilan ratus tujuh puluh satu juta

lima ratus lima ribu delapan ratus

rupiah)

PELAKSANAAN : 22 Maret 2019 s/d 19 Juni 2019

PENYEDIA :

PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA Jl. Puspowarno Raya No. 23 Kel. Salaman Mloyo, Kec.

Semarang Barat




PPK PENYEDIA

Hal | 1

SURAT PESANAN (SP) Nomor: 050/081.02/III/2019


Paket Pekerjaan: Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat I ( Defibrilator, Bedside Monitor & EKG)

RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2019



Jabatan : Pengguna Anggaran merangkap selaku Pejabat Pembuat komitmen Alamat : Jl. Raya Jepara – Kelet KM. 33 Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat I ( Defibrilator, Bedside Monitor & EKG) RSUD

Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019, nomor : 050/080.01/III/2019 tanggal 21 Maret 2019, bersama ini memerintahkan:


Alamat : Jl. Puspowarno Raya No. 23 Kel. Salaman Mloyo, Kec. Semarang Barat yang dalam hal ini diwakili oleh: NINIK PURWANITRI WASISTI dengan jabatan :

Direktur Utama

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai

berikut:

1. Rincian Barang:




NO Merk VOLUME SATUAN HARGA SATUAN ONGKOS KIRIM TOTAL

42000000-AKS-

000592773

NIHON KOHDEN ECG

2150

42000000-AKS-

000591654

NIHON KOHDEN

SVM

7623+IBP+etCO2

42000000-AKS-

000591831

NIHON KOHDEN TEC

5611+SPO2+etCO2

TOTAL 1,971,505,800Rp

NAMA BARANG

EKG1

2 Bedside Monitor

3 Defibrilator 2,250,000Rp 791,623,620Rp

Rp 2,250,000 212,379,360Rp

3 Unit 321,750,940Rp 2,250,000Rp 967,502,820Rp

3 Unit Rp 70,043,120

3 Unit 263,124,540Rp

PPK PENYEDIA

Hal | 2


Terbilang : Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima

ribu delapan ratus rupiah

2. Tanggal barang diterima: Paling lambat tanggal 19 Juni 2019 di RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah dan telah di uji fungsi, siap untuk dioperasionalkan;


4. Waktu penyelesaian: selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan

pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 19 Juni 2019.



akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai

dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Jepara, 22 Maret 2019


Untuk dan atas nama



Direktur Utama


Selaku Pengguna Anggaran merangkap

sebagai



NIP. 19621116 199010 1 00

PPK PENYEDIA

Hal | 3

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat I ( Defibrilator, Bedside Monitor & EKG)


Tahun Anggaran 2019 Nomor: 050/080.01/III/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jepara pada hari Kamis tanggal dua

puluh dua bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan belas (21 Maret 2019) antara:



Pembuat Komitmen

yang bertindak untuk dan atas nama : RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah,

yang berkedudukan di : Jl. Raya Jepara – Kelet KM. 33, Telp. (0291) 579002

Fax. (0291) 578161

berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Nomor : 900/371/II/2019 tanggal 1 Februari 2019, selanjutnya disebut “PPK”dan:



yang bertindak untuk dan atas nama : PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA yang

berkedudukan di : Jl. Puspowarno Raya No. 23 Kel. Salaman Mloyo, Kec. Semarang Barat, Telp. (024) 7618080 Fax. (021) 7600014

berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor 02/2017 tanggal 4 Agustus 2017 , oleh

Notaris Dodik Prasetiawan, SH, MKn. selanjutnya disebut ”Penyedia” :

MENGINGAT BAHWA:





(c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan





PPK PENYEDIA

Hal | 4

1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh

advokat; 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;


mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua

fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) adalah sebesar Rp 1.971.505.800,- (Satu milyar sembilan ratus tujuh

puluh satu juta lima ratus lima ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Total nilai kontrak tersebut dibayarkan melalui Sumber dana APBD

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, Kegiatan Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) dengan nama paket

Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat I ( Defibrilator, Bedside Monitor & EKG), dengan kode rekening : 1.02.1.02.05.16.0007.5.2.3.34.20;

b. Dibayarkan melalui Rekening PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA di PT. Bank

Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama dengan Nomor Rekening : 1.034.01756.1;


2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan

makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian

ini;

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:










4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan

ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di

atas;




1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh

Penyedia;

PPK PENYEDIA

Hal | 5

2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang

dilakukan oleh Penyedia; 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan

oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam

Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari





pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan

kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana

diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama

RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah



NIP. 19621116 199010 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia




PPK PENYEDIA

Hal | 6


Nomor : 050/080.01/III/2019

Tanggal : 21 Maret 2019

PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT I ( DEFIBRILATOR,

BEDSIDE MONITOR & EKG)


TAHUN ANGGARAN 2019

Terbilang : **Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima ribu

delapan ratus rupiah**


PT. SAMUDRA MEDIKA

JAYA




NINIK PURWANITRI

WASISTI

Direktur Utama


Pembina Tingkat I

NIP. 19621116 199010 1 001


42000000-AKS-

000592773

NIHON KOHDEN ECG

2150

42000000-AKS-

000591654

NIHON KOHDEN

SVM

7623+IBP+etCO2

42000000-AKS-

000591831

NIHON KOHDEN TEC

5611+SPO2+etCO2

TOTAL 1,971,505,800Rp

2,250,000Rp 791,623,620Rp

Rp 2,250,000 212,379,360Rp

3 Unit 321,750,940Rp 2,250,000Rp 967,502,820Rp

3 Unit Rp 70,043,120

3 Unit 263,124,540Rp

1

2 Bedside Monitor

3 Defibrilator

NAMA BARANG

EKG

PPK PENYEDIA

Hal | 7


1. Korespondensi

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK : RSUD KELET PROVINSI JAWA TENGAH



Telepon : (0291) 579002


Faksimili : (0291) 578161




Alamat : Jl. Puspowarno Raya No. 23 Kel. Salaman Mloyo, Kec. Semarang

Barat.

Telepon : (024) 7618080

Faksimili : (021) 7600014


2. Wakil Sah Para pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK : dr. WIDYO KUNTO, M.Kes

Untuk Penyedia Barang/Jasa : NINIK PURWANITRI WASISTI

3. Tanggal Berlaku kontrak Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: 22 Maret 2019 s.d. 19 Juni 2019.

4. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 90 (sembilan puluh) hari

kalender

5. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar :

a. Kartu Garansi

b. Surat-surat Kelengkapan Kendaraan Bermotor

c. Manual Book / Petunjuk Pengoperasian d. SPO (Standar Prosedur Operasi)


PPK PENYEDIA

Hal | 8

PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi

lapangan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah penandatangan kontrak

7. Pengepakan

Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut : Pengepakan di lakukan sedemikian

rupa sehingga tidak menyebabkan kerusakan atau cacat pada alat. Dan dokumen lain selengkapnya juga di sertakan dalam paket barang.


a. Kartu Garansi

b. Surat-surat Kelengkapan Kendaraan Bermotor c. Manual Book / Petunjuk Pengoperasian

d. SPO (Standar Prosedur Operasi)

Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia

bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya


melalui darat

10. Serah Terima Serah terima dilakukan pada Tempat Tujuan Akhir yaitu RSUD KELET PROVINSI JAWA TENGAH d/a Jl. Raya Jepara – Kelet KM. 33 Kelet Keling

Jepara 59454





Pengujian terhadap fungsi alat

2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: RSUD KELET PROVINSI JAWA TENGAH


terima barang

13. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-

lambatnya: 5 (Lima) hari kalender, sebelum Berita Acara Serah terima Barang di tanda tangani.

14. Pembayaran Tagihan Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender

terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak

diperselisihkan diterima oleh PPK

15. Sanksi

PPK PENYEDIA

Hal | 9

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak



16. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah:

a. Penyedia mensubkontrakkan sebagian dari pekerjaan ini; b. Penyedia mengubah atau memutakhirkan program mutu, dan;

c. Tindakan – tindakan diluar yang telah diatur dalam kontrak ini.


90 (sembilan puluh) hari kalender

18. Kepemilikan Dokumen Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak

yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: Hanya di gunakan untuk hal – hal yang berkaitan dengan pekerjaan

ini.

19. Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa : Tempat dan lokasi pelaksanaan

pekerjaan serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan

pekerjaan ini.

20. Sumber Pembiayaan Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari : APBD Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2019


22. Pembayaran Prestasi Pekerjaan a) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus.

b) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Voorfinanciering setelah berita acara serah terima

ditandatangani, dan penyedia telah melengkapi semua persyaratan

penagihan c) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan

pembayaran prestasi pekerjaan: - Berita acara pemeriksaan

- Berita acara uji fungsi alat - Berita acara serah terima

- Dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam penagihan d) Pembayaran prestasi kerja di berikan kepada Penyedia dengan cara di

transfer ke rekening penyedia, yaitu : PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA di PT.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama dengan Nomor Rekening : 1.034.01756.1

23. Kompensasi

Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika : a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

b. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar – gambar, spesifikasi dan / atau instruksi



PPK PENYEDIA

Hal | 10





belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau melalui pengadilan,

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak menurut

hukum yang berlaku di Indonesia. 2. Kedua belah pihak menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan

perjajian ini dengan segala akibat hukumnya dan telah memilih domisili (tempat tinggal) yang tetap serta tidak berubah di wilayah Pengadilan

Negeri Semarang.

-------------------------------------------AKHIR SSKK------------------------------------

PPK PENYEDIA

Hal | 11

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus

mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,

bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/

Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan

pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat

yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;


1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang

ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;

1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang

melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi.

1.7 Penyediaadalah badan usaha atau orangperseorangan yang menyediakan

barang;

1.8 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian

pekerjaan (subkontrak);

1.9 Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)adalahkerja sama usaha

antarpenyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab

yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan

tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan

Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;

1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan

mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat

Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;



PPK PENYEDIA

Hal | 12

1.14 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar

kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;

1.15 Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat

dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULPuntuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

1.16 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai

peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

1.17 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan

waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap

pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan

bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih

dahulu oleh PPK;

1.19 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung

sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.

1.20 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang

dinyatakan pada Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

1.21 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan

yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

1.22 Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat

khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan

dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

1.23 Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban pengiriman

barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.

1.24 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan

pembayaran atas beban APBN/APBD.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen

Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum


4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak

dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau

menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan

tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

PPK PENYEDIA

Hal | 13

b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen

dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.


4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-

larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administrastif sebagai berikut:

a. Pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan

dalam SSKK. c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan

d. Dimasukkan dalam daftar hitam



5. Asal Barang


5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat

barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi. 5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi,

perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam

negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan

besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasai Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang

membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang

merupakan bagian dari Penawaran Penyedia

6. Korespondensi Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak

ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah

diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail

dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil sah para pihak Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan

setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau

dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia

perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan

8. Pembukuan Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan

sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan Penyedia dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar

semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran

perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak

PPK PENYEDIA

Hal | 14

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak 10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian

nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.

10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain antara lain dengan

mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini.


10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak

diizinkan untuk disubkontrakkan.


10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas

bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. 10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia

dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi

pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya

dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian




13. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 13.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat

Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam

SSKK; 13.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam



13.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah

melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan

penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

14. Surat Pesanan 14.1 PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak

tanggal penandatanganan Kontrak.

14.2 SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP. 14.3 Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal

awal perhitungan waktu penyerahan

PPK PENYEDIA

Hal | 15

15. Program Mutu 15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat

persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK. 15.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:

a. informasi pengadaan barang;

b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan

f. pelaksana kerja. 15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi

adendum kontrak dan peristiwa kompensasi. 15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukan perkembangan

kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan

dari PPK. 15.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban

kontraktual penyedia.

16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

16.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SP dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia menyelenggarakan

rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 16.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan

pelaksanaan kontrak adalah: a. program mutu;

b. organisasi kerja;

c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

e. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan; f. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang.


Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga

18. Standar

Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun

berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK

19. Perintah Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas

Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam kontrak ini

20. Pemeriksaan Bersama 20.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-


Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. 20.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila

dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak,

maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak


PPK PENYEDIA

Hal | 16

21.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas



22. Pengepakan 22.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak

Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada

saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.

22.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan

dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK

23. Pengiriman

23.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen

terkait lainnya diatur dalam SSKK. 23.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.

23.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia




24.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK

24.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (Cost, Insurance and Freight) harus diasuransikan untuk pertanggungan yang tercantum dalam SSKK

terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan

pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman. 24.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan

Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK




(termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan

Pengiriman. 25.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan

Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 25.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah

termasuk di dalam Nilai Kontrak

26. Resiko Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada

Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan

Pengiriman


PPK PENYEDIA

Hal | 17

27.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang

untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.


27.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam

SSKK. 27.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.

27.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan

pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya

kehadiran PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK.


Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti

Barang yang tersebut. 27.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah

terima Barang, PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat

berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia

28. Uji Coba


28.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;

28.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia, biaya

pelatihan termasuk dalam harga barang; 28.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan

dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia


29.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban

menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.

29.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau

kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. 29.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa

Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian

disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.




perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal

Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika

perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

PPK PENYEDIA

Hal | 18

30.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah

menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta

perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah

keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan

alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian

31. Incoterm 31.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya

terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan Incoterms. 31.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam

Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru Incoterms yang tercantum dalam

SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh the International Chamber of Commerce.

B.2 Penyelesaian Kontrak

32. Serah Terima Barang 32.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia

mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;



32.4 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil

pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Panitia

Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.

32.5 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan

kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.

32.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta

Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian Barang. 32.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Panitia

Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut. 32.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

32.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia

berkewajiban untuk melakukan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPK atau pihak lain yang

ditunjuk oleh PPK. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak. 32.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia Penerima Hasil

Pekerjaan. 32.11 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:

a. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; dan

b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK

32.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia

maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

33. Jaminan Bebas Cacat Mutu / Garansi 33.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan berkewajiban

untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK,

PPK PENYEDIA

Hal | 19

Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan

atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

33.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang

ditetapkan dalam SSKK.

33.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan

Purnajual. 33.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban

untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

33.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat

mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui

pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau

penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau

jaminan pelaksanaan Penyedia. 33.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan

Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam


34.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana

ditetapkan dalam SSKK. 34.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan

perawatan, PPK berhak menahan pembayaran sebesar 5 (lima) persen dari

nilai kontrak.

35. Layanan Tambahan Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan

sebagaimana tercantum dalam SSKK

B.3 Addendum

36. Perubahan kontrak

36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. 36.2 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk


37. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

37.1 Perubahan jadwaldalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk

hal-hal sebagai berikut:

a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; b. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau

c. keadaankahar. 37.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya

sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar. 37.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah

melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh

penyedia. 37.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak

untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan. 37.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam

adendum Kontrak.

PPK PENYEDIA

Hal | 20

B.4 Keadaan Kahar

40. Pengertian 40.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan

yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan

sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.


a. Bencana alam;


c. Bencana sosial;

d. Pemogokan;




dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


40.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang

sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak

akibat Keadaan Kahar. 40.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan

sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau

kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia

untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak

dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah

dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak

42. Bukan Cidera Janji 41.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang

ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau

wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:


b. telah memberitahukan secara terrtulis kepada Pihak lain dalam

Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan

Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


43. Perpanjangan Waktu

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya

sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar

44. Pembayaran

PPK PENYEDIA

Hal | 21

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara

hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan

pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan

sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran

sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan

dalam situasi demikian




44.2 Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai

dengan tanggal berlakunya penghentiankontrak

46. Pemutusan Kontrak Pemutusan kontrak dapat dilakukan olehpihak PPK atau pihak Penyedia




b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barangtidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampaidengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya

pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;


d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah

ditetapkan;

e. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman

dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan.

Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau

diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk

memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk

meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;



h. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang

berwenang; dan/atau

i. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau

pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

46.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

PPK PENYEDIA

Hal | 22

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);

c. penyedia membayar denda keterlambatan (apabila terdapat pemutusan kontrak terhadap bagian kontrak yang belum diselesaikan);

d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. dan/atau;

46.3 PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal

berlakunya pemutusankontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua

hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK


47.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan

tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati

sebagaimana tercantum dalam SSKK; 47.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi

keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah

penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak

secara tertulis kepada PPK. 47.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 48.2 adalah :

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;

b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. 47.4 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PPK membayar kepada penyedia

sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai

dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia

menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK


Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam

pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-

undangan


50. Hak dan Kewajiban Penyedia Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari

PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan,

peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan

permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;


PPK PENYEDIA

Hal | 23

g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan

yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi

lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

51. Tanggung Jawab Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup

Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian

52. Penggunaan Dokumen kontrak dan Informasi Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen

kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk



Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas

Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia


53.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua

bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan

biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian

berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut

terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personil;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau


penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan

atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan

oleh kesalahan atau kelalaian PPK. 53.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi

kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 53.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang

menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas

tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi

akibat tindakan atau kelalaian penyedia



a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya

kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan,



c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

PPK PENYEDIA

Hal | 24

54.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk


56. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis

PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini; b. mengubah atau memutakhirkan program mutu;

c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK

57. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil 56.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil

dan Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian

pekerjaaannya. 56.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap

bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut. 56.3 Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan

pekerjaan utama. 56.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetetapan di atas.

56.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK

58. Penyedia Lain apabila ada Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja

bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan

jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.



59.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan

Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan

pekerjaan utama.





Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai

akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran

pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia


61.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk

menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan

dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 61.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan

realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

PPK PENYEDIA

Hal | 25

61.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan

diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK

63. Kepemilikan Dokumen Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-

dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia

berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK.Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban

untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap

dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.


64. Hak dan Kewajiban PPK PPK memiliki hak dan kewajiban :

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan


yang telah ditetapkan kepada penyedia;

d. mengenakan denda keterlambatan e. memberikan instruksi sesuai jadwal; dan

f. membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan,

kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK

65. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana

yang tercantum dalam SSKK

66. Peristiwa kompensasi 65.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai

berikut: b. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan

pekerjaan;

c. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; d. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi

sesuai jadwal yang dibutuhkan; e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan


f. PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; g. ketentuan lain dalam SSKK.

65.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan

dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu

penyelesaian pekerjaan. 65.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan

perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Kompensasi.

65.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan

melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang.

Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

PPK PENYEDIA

Hal | 26

65.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan waktu

penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa

Kompensasi





66.3 Penggantian personil dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan

permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan beserta alasan

penggantian. 66.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan / penggantian personil

menurut kualifikasi yang dibutuhkan. 66.5 Jika PPK menilai bahwa personil:

a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; b. berkelakuan tidak baik; atau

c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari

sejak diminta oleh PPK. 66.6 Jika penggantian personil perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban

untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

66.7 Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika

diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.


68. Harga Kontrak


67.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan

biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

69. Pembayaran


a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh

PPK, dengan ketentuan: 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil



ada), pajak dan uang retensi; dan

4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub

penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang

dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji

coba.

PPK PENYEDIA

Hal | 27


bidang perdagangan.

d. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat

Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta

penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan

dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-

tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK. 68.2 Denda dan ganti rugi



c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan

penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah: 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum




d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu

menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan

kompensasi;


f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam

adendum kontrak; 68.3 Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila



pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal


menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian

tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

71. Penangguhan 70.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi

pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.

70.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai

penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki

dalam jangka waktu tertentu. 70.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi

kegagalan atau kelalaian penyedia.

PPK PENYEDIA

Hal | 28

70.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat

keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia

G. PENGAWASAN MUTU

72. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.Apabila diperlukan,

PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh

penyedia

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

73. Penyelesaian Perselisihan 72.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh

menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau

setelah pelaksanaan pekerjaan ini. 72.2 Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam

Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

74. Itikad baik



73.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka

diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut

-------------------------------------------AKHIR SSUK------------------------------------

PPK PENYEDIA

Hal | 29


Nomor : 050/079.02/III/2019 Kepada Lampiran : - Yth. PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA


Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran

Gawat Darurat I ( Defibrilator,

Bedside Monitor & EKG) RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

Telp. (024) 7618080

Fax. (021) 7600014 di -

Semarang Barat


purchasing dengan ID-Paket : AKS-P1903-1471230 tanggal tayang 21 Desember

2018 perihal Penawaran Produk dengan nilai penawaran setelah negosiasi sebesar Rp. 1.971.505.800 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima

ribu delapan ratus rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap

penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan

Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2019 beserta petunjuk

teknisnya.






NIP. 19621116 199010 1 001

Tembusan Yth. :

1. Direktur RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

2. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 3. Pertinggal




PPK PENYEDIA

Hal | 30

PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka Pekerjaan Penunjukan Langsung e-Purcasing melalui e-Catalog untuk Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat I ( Defibrilator, Bedside Monitor & EKG) Pada

Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah , dengan ini menyatakan bahwa

saya :


2. Akan melaporkan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan/atau pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini,



4. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,

bersedia menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar

Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



1.


Pengguna Anggaran

merangkap selaku

Pejabat Pembuat

Komitmen

................................


Penyedia Barang

Jasa PT. SAMUDRA

MEDIKA JAYA Jl.

Puspowarno Raya

No. 23 Kel. Salaman

Mloyo, Kec.

Semarang Barat

................................




KEGIATAN : PEMENUHAN SARANA, PRASARANA DAN

ALAT KESEHATAN


I ( STERILISATOR SUHU RENDAH )

ID. PAKET : AKS-P1903-1485522

NOMOR KONTRAK : 050/094.01/IV/2019

TANGGAL : 4 April 2019

NILAI KONTRAK : Rp. 1.936.017.420,00 (Satu milyar

sembilan ratus tiga puluh enam juta

tujuh belas ribu empat ratus dua puluh

rupiah)

PELAKSANAAN : 4 April 2019 s/d 23 Mei 2019

PENYEDIA :

PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA Jl. Puspowarno Raya No. 23 Kel. Salaman Mloyo, Kec.

Semarang Barat




PPK PENYEDIA

Hal | 1

SURAT PESANAN (SP)

Nomor: 050/094.02/IV/2019

Nomor ID Paket : AKS-P1903-1485522. Paket Pekerjaan: Pengadaan Alat Kedokteran Umum I ( Sterilisator suhu rendah )




Jabatan : Pengguna Anggaran merangkap selaku Pejabat Pembuat komitmen Alamat : Jl. Raya Jepara – Kelet KM. 33 Provinsi Jawa Tengah


Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum I ( Sterilisator suhu rendah ) RSUD Kelet Provinsi Jawa

Tengah Tahun Anggaran 2019, nomor : 050/094.01/IV/2019 tanggal 4 April 2019, bersama ini memerintahkan:


Alamat : Jl. Puspowarno Raya No. 23 Kel. Salaman Mloyo, Kec. Semarang Barat yang dalam hal ini diwakili oleh: NINIK PURWANITRI WASISTI dengan jabatan :

Direktur Utama


untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:


Terbilang : Satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh belas ribu

empat ratus dua puluh rupiah





42281501-AKS-

000595205

STERIS VproMax

TOTAL 1,936,017,420Rp

Rp 15,000,000 1,936,017,420Rp 1 Unit Rp 1,921,017,420

NAMA BARANG

`1

PPK PENYEDIA

Hal | 2

2. Tanggal barang diterima: Paling lambat tanggal 23 Mei 2019 di RSUD Kelet

Provinsi Jawa Tengah dan telah di uji fungsi, siap untuk dioperasionalkan;


4. Waktu penyelesaian: selama 50 (Lima puluh) hari kalender dan pekerjaan

harus sudah selesai pada tanggal 23 Mei 2019.


6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari

Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai

dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Jepara, 4 April 2019


Untuk dan atas nama



Direktur Utama

Untuk dan atas nama



sebagai Pejabat Pembuat Komitmen


NIP. 19621116 199010 1 00

PPK PENYEDIA

Hal | 3

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum I ( Sterilisator suhu rendah ) ID Paket : AKS-P1903-1485522


Nomor: 050/094.01/IV/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut

“Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jepara pada hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan April tahun Dua Ribu Sembilan belas (4 April 2019) antara:



Pembuat Komitmen

yang bertindak untuk dan atas nama : RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di : Jl. Raya Jepara – Kelet KM. 33, Telp. (0291) 579002

Fax. (0291) 578161

berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Nomor :

900/371/II/2019 tanggal 1 Februari 2019, selanjutnya disebut “PPK”dan:



yang bertindak untuk dan atas nama : PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA yang

berkedudukan di : Jl. Puspowarno Raya No. 23 Kel. Salaman Mloyo, Kec.

Semarang Barat, Telp. (024) 7618080 Fax. (021) 7600014

berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor 02/2017 tanggal 4 Agustus 2017 , oleh Notaris Dodik Prasetiawan, SH, MKn. selanjutnya disebut ”Penyedia” :

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam

Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang”);

(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan

Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;


Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:


advokat;




PPK PENYEDIA

Hal | 4

2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;



MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) adalah sebesar Rp 1.936.017.420,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh belas ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Total nilai kontrak tersebut dibayarkan melalui Sumber dana APBD

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, Kegiatan Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan dengan nama paket Pengadaan Alat

Kedokteran Umum I ( Sterilisator suhu rendah ), dengan kode rekening : 1.02.1.02.05.16.0018.5.2.3.34.01;

b. Dibayarkan melalui Rekening PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama dengan Nomor

Rekening : 1.034.01756.1;



makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;











4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan

ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di

atas;





2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang

dilakukan oleh Penyedia;

PPK PENYEDIA

Hal | 5

3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan





2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan

Kontrak;





lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan

kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana

diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama

RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai



Pembina Tingkat I

NIP. 19621116 199010 1 001


PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA Jl. Puspowarno Raya No. 23 Kel.

Salaman Mloyo, Kec. Semarang Barat


Direktur Utama

PPK PENYEDIA

Hal | 6


Nomor : 050/094.01/IV/2019

Tanggal : 4 April 2019

PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN UMUM I ( STERILISATOR SUHU RENDAH )


TAHUN ANGGARAN 2019

Terbilang : **Satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh belas ribu

empat ratus dua puluh rupiah**


PT. SAMUDRA MEDIKA

JAYA




NINIK PURWANITRI

WASISTI

Direktur Utama


Pembina Tingkat I

NIP. 19621116 199010 1 001


42281501-AKS-

000595205

STERIS VproMax

TOTAL 1,936,017,420Rp

NAMA BARANG

Sterilisator suhu

rendah1 Rp 15,000,000 1,936,017,420Rp 1 Unit Rp 1,921,017,420

PPK PENYEDIA

Hal | 7


1. Korespondensi





Telepon : (0291) 579002


Faksimili : (0291) 578161




Alamat : Jl. Puspowarno Raya No. 23 Kel. Salaman Mloyo, Kec. Semarang

Barat.

Telepon : (024) 7618080

Faksimili : (021) 7600014




Untuk PPK : dr. WIDYO KUNTO, M.Kes

Untuk Penyedia Barang/Jasa : NINIK PURWANITRI WASISTI

3. Tanggal Berlaku kontrak Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: 4 April 2019 s.d. 23 Mei 2019.

4. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 50 (Lima puluh) hari

kalender

5. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar :

a. Kartu Garansi

b. Surat-surat Kelengkapan Kendaraan Bermotor

c. Manual Book / Petunjuk Pengoperasian d. SPO (Standar Prosedur Operasi)


PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu 50 (Lima puluh) hari setelah penandatangan kontrak

PPK PENYEDIA

Hal | 8

7. Pengepakan Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket

Barang harus dilakukan sebagai berikut : Pengepakan di lakukan sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan kerusakan atau cacat pada alat. Dan

dokumen lain selengkapnya juga di sertakan dalam paket barang.

8. Pengiriman Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh

Penyedia adalah :

a. Kartu Garansi

b. Surat-surat Kelengkapan Kendaraan Bermotor c. Manual Book / Petunjuk Pengoperasian


Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah

terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya

9. Transportasi

1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir. 2. Penyedia menggunakan transportasi Truk untuk pengiriman barang

melalui darat

10. Serah Terima Serah terima dilakukan pada Tempat Tujuan Akhir yaitu RSUD KELET

PROVINSI JAWA TENGAH d/a Jl. Raya Jepara – Kelet KM. 33 Kelet Keling Jepara 59454


1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi:





2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: RSUD KELET PROVINSI

JAWA TENGAH

12. Garansi 1. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: 1 tahun

2. Masa layanan purnajual berlaku selama 5 (lima) tahun setelah serah terima barang


Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 5 (Lima) hari kalender, sebelum Berita Acara Serah terima Barang

di tanda tangani.

14. Pembayaran Tagihan Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk

pembayaran tagihan angsuran adalah maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak

diperselisihkan diterima oleh PPK


dikenakan sanksi sebesar maksimal 5% dari nilai kontrak.

PPK PENYEDIA

Hal | 9

2. Keterlambatan pengiriman dikenakan denda sebesar 1/1000 dari nilai


16. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah:

a. Penyedia mensubkontrakkan sebagian dari pekerjaan ini; b. Penyedia mengubah atau memutakhirkan program mutu, dan;

c. Tindakan – tindakan diluar yang telah diatur dalam kontrak ini.


50 (Lima puluh) hari kalender

18. Kepemilikan Dokumen Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak

yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: Hanya di gunakan untuk hal – hal yang berkaitan dengan pekerjaan

ini.

19. Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa : Tempat dan lokasi pelaksanaan

pekerjaan serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini.

20. Sumber Pembiayaan Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari : APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019


22. Pembayaran Prestasi Pekerjaan a) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus.

b) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: Voorfinanciering setelah berita acara serah terima

ditandatangani, dan penyedia telah melengkapi semua persyaratan penagihan

c) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan

pembayaran prestasi pekerjaan: - Berita acara pemeriksaan

- Berita acara uji fungsi alat - Berita acara serah terima

- Dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam penagihan d) Pembayaran prestasi kerja di berikan kepada Penyedia dengan cara di

transfer ke rekening penyedia, yaitu : PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama dengan Nomor

Rekening : 1.034.01756.1

23. Kompensasi Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika :

a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

b. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar – gambar, spesifikasi dan / atau instruksi




PPK PENYEDIA

Hal | 10

f. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat di

duga sebelumnya dan kondisi tersebut disebabkan oleh PPK g. PPK menolak sub penyedia jasa tanpa alasan jelas

24. Penyelisihan Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan antara PPK dan Penyedia jasa maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara

musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak menurut

hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Kedua belah pihak menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan perjajian ini dengan segala akibat hukumnya dan telah memilih domisili

(tempat tinggal) yang tetap serta tidak berubah di wilayah Pengadilan Negeri Semarang.

-------------------------------------------AKHIR SSKK------------------------------------

PPK PENYEDIA

Hal | 11


A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi


1.1 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,

dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/

Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan

Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;

1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.

1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang

ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil

pekerjaan;

1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada

institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan

dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.7 Penyediaadalah badan usaha atau orangperseorangan yang menyediakan

barang;

1.8 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan

penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);

1.9 Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)adalahkerja sama usaha antarpenyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang

masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam

perjanjian tertulis.

1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK untuk

menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;

1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut

Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan

mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari

Kontrak;



1.14 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar

kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;

PPK PENYEDIA

Hal | 12

1.15 Harga Perkiraan sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya

pekerjaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat


1.16 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung

menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

1.17 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap

pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan

bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen pemilihan, yang


1.19 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima

barang.

1.20 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang

dinyatakan pada Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

1.21 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah adalah tanggal penyerahan

pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

1.22 Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan

dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

1.23 Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban pengiriman

barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang

digunakan.

1.24 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan

merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN/APBD.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen

Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat

Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum 3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia,


4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan

tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;

b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen


PPK PENYEDIA

Hal | 13

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan

tindakan yang dilarang diatas. 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-

larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administrastif sebagai berikut:

a. Pemutusan Kontrak;

b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan d. Dimasukkan dalam daftar hitam


4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Asal Barang 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari

rincian komponen dalam negeri dan komponen impor. 5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat

barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi. 5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi,

perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia

(produksi dalam negeri). Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa

barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan

besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasai Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang

membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir

Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia

6. Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah

diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail

dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.


Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat

berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia

perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar

akuntansi yang berlaku.

9. Perpajakan Penyedia dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar

semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh

peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak


PPK PENYEDIA

Hal | 14

10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian

nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.

10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam

kontrak ini.


10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak

diizinkan untuk disubkontrakkan. 10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada

penyedia spesialis.

10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas

bagian pekerjaan yang disubkontrakkan. 10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia

dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.


tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi

pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya

dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil




Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;

13.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam



13.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah

melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum

kontrak


14. Surat Pesanan 14.1 PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak

tanggal penandatanganan Kontrak. 14.2 SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan

yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP. 14.3 Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal

awal perhitungan waktu penyerahan

15. Program Mutu

PPK PENYEDIA

Hal | 15

15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat

persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK. 15.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:

a. informasi pengadaan barang; b. organisasi kerja penyedia;

c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan

f. pelaksana kerja. 15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.

15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukan perkembangan

kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan

dari PPK. 15.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban

kontraktual penyedia.


pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia menyelenggarakan

rapat persiapan pelaksanaan kontrak. 16.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan

pelaksanaan kontrak adalah: a. program mutu;

b. organisasi kerja; c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;

d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

e. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan; f. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang.



18. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar

yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun

berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK

19. Perintah Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas

Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam kontrak ini




Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. 20.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila

dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak

21. Inspeksi Pabrikasi 21.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas


21.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.

PPK PENYEDIA

Hal | 16

21.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak

22. Pengepakan


resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada

saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.

22.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang

sebagaimana ditetapkan dalam SSKK

23. Pengiriman

23.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen

terkait lainnya diatur dalam SSKK. 23.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.

23.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya

24. Asuransi

24.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan


24.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

ketentuan yang tercantum dalam SSKK 24.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (Cost, Insurance and Freight) harus

diasuransikan untuk pertanggungan yang tercantum dalam SSKK

terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan

pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman. 24.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan

Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK 24.5 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi

sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 24.6 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak




25.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah

termasuk di dalam Nilai Kontrak

26. Resiko Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada

Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman


27.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang

untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.


PPK PENYEDIA

Hal | 17

27.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam

SSKK. 27.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.

27.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya

kehadiran PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK.


Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia

atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.

27.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat

berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia

28. Uji Coba

28.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh

PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; 28.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;

28.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia, biaya

pelatihan termasuk dalam harga barang; 28.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan

dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang

tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia

29. Waktu Penyelesaian Pekerjaan 29.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban

menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.


kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

29.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi.

Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.



30.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta

perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal

Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika

perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

30.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam

jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas

keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah

PPK PENYEDIA

Hal | 18

keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan

alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian

31. Incoterm 31.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya

terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan Incoterms.

31.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru Incoterms yang tercantum dalam

SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh the International Chamber of Commerce.



mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

32.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam

SSKK. 32.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia

Penerima Hasil Pekerjaan. 32.4 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil

pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Panitia

Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya.

32.5 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa

kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.

32.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta

Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian Barang. 32.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Panitia

Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.

32.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Panitia

Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia. 32.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia

berkewajiban untuk melakukan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPK atau pihak lain yang

ditunjuk oleh PPK. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak. 32.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia Penerima Hasil

Pekerjaan.



32.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia

maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.


33.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK,

Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara

kerja.

PPK PENYEDIA

Hal | 19

33.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 24 (dua puluh

empat) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.

33.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan

Purnajual.

33.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang

ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut. 33.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat

mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui

pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut.

Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis

oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.



34.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman

pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

34.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan pembayaran sebesar 5 (lima) persen dari

nilai kontrak.



B.3 Addendum

36. Perubahan kontrak

36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak. 36.2 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk


37. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 37.1 Perubahan jadwaldalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan

dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:


c. keadaankahar.


37.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh

penyedia. 37.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak

untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.


B.4 Keadaan Kahar

PPK PENYEDIA

Hal | 20

40. Pengertian

40.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan

sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.


a. Bencana alam;


c. Bencana sosial;

d. Pemogokan;




dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang

berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 40.4 Tidak termasukKeadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat

perbuatan atau kelalaian Para Pihak. 40.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan

kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak

akibat Keadaan Kahar. 40.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan

sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia

berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa

Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak

untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah



41.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau



b. telah memberitahukan secara terrtulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya

Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. 41.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.


Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban

Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar

44. Pembayaran

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk

menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan

PPK PENYEDIA

Hal | 21

pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar, PPK

memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran

sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan

dalam situasi demikian




44.2 Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada





Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis

kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:


b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barangtidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan

sampaidengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan

pekerjaan, Penyedia Barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan

tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian

tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat

memperoleh pasokan Barang yang gagal dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk mengganti selisih biaya

(jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia tetap berkewajiban untuk

meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;


g. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan

Pelaksanaan;

h. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang

berwenang; dan/atau


46.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan

penyedia: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);

PPK PENYEDIA

Hal | 22

c. penyedia membayar denda keterlambatan (apabila terdapat pemutusan



berlakunya pemutusankontrak dikurangi denda keterlambatan yang

harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK


47.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan

tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk

pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;

47.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan

kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak

secara tertulis kepada PPK. 47.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 48.2 adalah :

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan


47.4 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai

dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia

menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya

menjadi hak milik PPK

49. Pemutusan Kontrak Akibat lainnya Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan

prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-

undangan



Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga


PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal


penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan

permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan

pelaksanaan yang dilakukan PPK; g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan

yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan

PPK PENYEDIA

Hal | 23

h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi


51. Tanggung Jawab

Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup


52. Penggunaan Dokumen kontrak dan Informasi Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen

kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar,

kecuali dengan izin tertulis dari PPK


Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas

Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia

54. Penanggungan dan Resiko 53.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan

menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua

bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan

biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian

berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal

penandatanganan berita acara penyerahan akhir:


b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau


penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan

risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan

oleh kesalahan atau kelalaian PPK. 53.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi

kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 53.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang

menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas

tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia



a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya

kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan,





PPK PENYEDIA

Hal | 24

56. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:




56.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian

pekerjaaannya. 56.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap

bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.




58. Penyedia Lain apabila ada Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja

bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang

berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.


60. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia 59.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta

koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK,

yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.


59.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang

disubkontrakkan tersebut. 59.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak

serta menganut prinsip kesetaraan

61. Pembayaran Denda Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai

akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran

pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak

mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia

62. Laporan Hasil Pekerjaan 61.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk

menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan

dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.



PPK PENYEDIA

Hal | 25


Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia

berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK.Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban

untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar

rinciannya kepada PPK.Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam

SSKK.


64. Hak dan Kewajiban PPK

PPK memiliki hak dan kewajiban : a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;

c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;

d. mengenakan denda keterlambatan e. memberikan instruksi sesuai jadwal; dan

f. membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan


65. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana

yang tercantum dalam SSKK


65.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

b. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;

c. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; d. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi

sesuai jadwal yang dibutuhkan;

e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata

tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan; f. PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan;

g. ketentuan lain dalam SSKK. 65.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan

dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu

penyelesaian pekerjaan.

65.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat

dibuktikan kerugian nyata akibat Kompensasi. 65.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan

melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang.

Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum


penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa

Kompensasi

PPK PENYEDIA

Hal | 26


67. Personil dan / atau peralatan 66.1 Personil dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang

tercantum dalam Dokumen Penawaran.


66.3 Penggantian personil dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat

hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan beserta alasan penggantian.

66.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan / penggantian personil

menurut kualifikasi yang dibutuhkan. 66.5 Jika PPK menilai bahwa personil:

a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; b. berkelakuan tidak baik; atau

c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin

personil tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.

66.6 Jika penggantian personil perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban

untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

66.7 Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk

menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.


68. Harga Kontrak


67.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan

dan kesehatan kerja.

69. Pembayaran


a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil





b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang

dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.


d. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat

PPK PENYEDIA

Hal | 27

Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat

Perintah Membayar (PPSPM).

e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan

menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara

dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-

tingginya sesuai ketentuan dalam SSKK. 68.2 Denda dan ganti rugi



c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:

1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan

dapat berfungsi; atau 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian

pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi. 3) sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;

d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat

dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan

kompensasi;





69.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal


menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai

tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP

untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen

penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.


pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban

kontraktualnya. 70.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang

penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki

dalam jangka waktu tertentu. 70.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi


70.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan

pengenaan denda kepada penyedia

G. PENGAWASAN MUTU

PPK PENYEDIA

Hal | 28

72. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.Apabila diperlukan,

PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh

penyedia


73. Penyelesaian Perselisihan 72.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh

menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau

setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

72.2 Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi,

konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

74. Itikad baik


73.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa

menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. 73.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka


-------------------------------------------AKHIR SSUK------------------------------------

PPK PENYEDIA

Hal | 29


Nomor : 050/092.04/IV/2019 Kepada Lampiran : - Yth. PT. SAMUDRA MEDIKA JAYA


Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran

Umum I ( Sterilisator suhu

rendah ) RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

Telp. (024) 7618080

Fax. (021) 7600014 di -

Semarang Barat


purchasing dengan ID-Paket : AKS-P1903-1485522 tanggal tayang 1 Maret 2019

perihal Penawaran Produk dengan nilai penawaran setelah negosiasi sebesar Rp. 1.936.017.420 (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh belas ribu

empat ratus dua puluh rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.


(SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap


Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2019 beserta petunjuk

teknisnya.






NIP. 19621116 199010 1 001

Tembusan Yth. :

1. Direktur RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

2. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 3. Pertinggal




PPK PENYEDIA

Hal | 30

PAKTA INTEGRITAS

Dalam rangka Pekerjaan Penunjukan Langsung e-Purcasing melalui e-Catalog untuk Pengadaan Alat Kedokteran Umum I ( Sterilisator suhu rendah ) Pada Rumah Sakit Umum

Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah , dengan ini menyatakan bahwa saya :






4. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar

Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan


Jepara, 4 April 2019


1.


Pengguna Anggaran

merangkap selaku

Pejabat Pembuat

Komitmen

................................


Penyedia Barang

Jasa PT. SAMUDRA

MEDIKA JAYA Jl.

Puspowarno Raya

No. 23 Kel. Salaman

Mloyo, Kec.

Semarang Barat

................................




(KONTRAK)

KEGIATAN : PEMENUHAN FASILITAS PELAYANAN

KESEHATAN PEKERJAAN : PENGADAAN KONSTRUKSI GEDUNG

LABORATORIUM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHAP II RSUD KELET

LOKASI : RSUD KELET JEPARA

NOMOR KONTRAK : 050/159.01/VI/2018

TANGGAL : 08 JUNI 2018

NILAI KONTRAK : Rp. 1.726.063.000,-

PELAKSANAAN : 21 JUNI 2018 s/d 17 DESEMBER 2018

PENYEDIA

CV. BANGUN CAKA Jl. Jatisari Lestari Blok C1 No. 2 Mijen

KOTA SEMARANG


RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET Alamat Kantor : Jl. Raya Kelet – Jepara Telp. (0291) 579002 Fax . (0291) 578161

Email : [email protected] ; Website : www.rsudkelet.co.id

PPK Penyedia

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Nomor: 050/172.01/VI/2018


Nama : dr.WIDYO KUNTO, M.Kes

Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jl. Raya Kelet – Jepara KM. 33, Ds. Kelet, Kec. Keling, Kab. Jepara

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Paket pekerjaan pengadaan konstruksi gedung Laboratorium

Penelitian dan Pengembangan Tahap II RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Nomor 050/159.01/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018, bersama ini memerintahkan:

Nama Perusahaan : CV. BANGUN CAKA

Alamat : Jl. Jatisari Lestari Blok C1 No. 2 Mijen, Kota Semarang

NPWP : 03.209.495.5-503.000


untuk segera memulai Pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Macam pekerjaan : PENGADAAN KONSTRUKSI GEDUNG LABORATORIUM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHAP II RSUD KELET PROVINSI JAWA TENGAH

Nilai Kontrak : Rp. 1.726.063.500,- (Satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Tanggal mulai kerja : 21 JUNI 2018

Waktu penyelesaian : selama 180 (Seratus Delapan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 17 DESEMBER 2018

Lokasi Kegiatan : RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran : 2018

Denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan, Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai bagian tertentu dari

Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak. Biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut dibebankan pada DPA-SKPD RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 kode rekening : 1.02.1.02.05.03.0006.5.2.3.49.06

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini diterbitkan untuk dilaksanakan

Jepara, 21 JUNI 2018

Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama RSUD Kelet - Jepara

Untuk dan atas nama Pengguna Anggaran merangkap CV. BANGUN CAKA Pejabat Pembuat Komitmen

ELIEF TAUFAN Y, S.Pd, ST

dr. WIDYO KUNTO, M.Kes Direktur Pembina Tk I

NIP. 19621116 199010 1 001




PPK Penyedia

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI:

PENGADAAN KONSTRUKSI GEDUNG LABORATORIUM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHAP II RSUD KELET

Nomor: 050/159.01/VI/2018 SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Kontrak) dibuat dan ditandatangani di Jepara pada hari Jumat tanggal delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan belas antara dr. WIDYO KUNTO, M.Kes selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai

Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jl. Raya Kelet Jepara KM.33, Kelet, Keling, Jepara,

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 912/046/2018 tanggal 3 Januari 2018 (selanjutnya disebut PPK) dan ELIEF TAUFAN YUDHIKA, S.Pd, ST selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. BANGUN CAKA, yang berkedudukan di Jl. Jatisari Lestari C1 No. 2 Mijen –

Kota Semarang, berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 01 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Yohana Siti Aminah Hadijanto, SH, M.Kn (selanjutnya disebut Penyedia).

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Konstruksi”);

(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai

dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini; (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini,

dan mengikat pihak yang diwakili;

(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai

berikut: 1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang

diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 1.726.063.500,- (Satu milyar tujuh

ratus dua puluh enam juta enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)”; 2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama

seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari

Kontrak ini: a. adendum Surat Perjanjian;

b. pokok perjanjian; c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);

d. syarat-syarat khusus Kontrak;




PPK Penyedia

e. syarat-syarat umum Kontrak;

f. spesifikasi khusus;

g. spesifikasi umum; h. gambar-gambar; dan i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi

pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi

khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;

2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;

3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia

untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah

ditetapkan kepada Penyedia; b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah

ditentukan dalam Kontrak; 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk

kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh

tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan,

angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang

dirinci dalam Kontrak; 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan

yang dilakukan PPK;

7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada

tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama RSUD Kelet

Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen


Pembina Tk. I

NIP. 19621116 199010 1 001


CV. BANGUN CAKA Jl. Jatisari Lestari C1 No. 2 Mijen

Kota Semarang

ELIEF TAUFAN YUDHIKA, S.Pd, ST

Direktur

PPK Penyedia


A. Korespondensi


Satuan Kerja PPK: Nama: RSUD KELET JEPARA

Alamat: Jl. Raya Jepara Kelet KM. 33, Kelet, Keling Kab. Jepara

Email: [email protected]

Telepon: (0291) 579002 Faksimili: (0291) 578161

Penyedia: Nama: CV. BANGUN CAKA

Alamat: Jl. Jatisari Lestari Blok C1 No. 2 Mijen, Semarang Telepon: (024) 876673504 Email: [email protected]

Faksimili: -

B. Wakil Sah Para Pihak

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK : dr. WIDYO KUNTO, M.Kes Untuk Penyedia : ELIEF TAUFAN YUDHIKA, S.Pd, ST

C. Tanggal Berlaku

Kontrak

Kontrak mulai berlaku sejak: 08 JUNI 2018 sampai dengan

15 JUNI 2019

D.

E.

Jangka Waktu

Pelaksanaan

Masa

Pemeliharaan

Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 180

(Seratus Delapan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau mulai tanggal 21 JUNI 2018 sampai dengan 17 DESEMBER 2018

Masa Pemeliharaan berlaku selama: 180 (seratus delapan puluh)

hari kalender terhitung sejak sehari setelah diterbitkannya Berita Acara Penyerahan Awal (PHO+1).

F. Umur Konstruksi

Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki umur konstruksi: 10 (Sepuluh)

tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan akhir (FHO).

G. Pedoman

Pengoperasian dan

Perawatan

Gambar As built dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 14 (empat belas) hari

kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan awal.

H. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 30 hari kalender

terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

I. Pencairan Jaminan

Apabila jaminan dicairkan, maka disetorkan pada Kas Negara

J. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan

Persetujuan PPK atau Pengawas

Pekerjaan

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: 1. Mensubkontrakan sebagian pekerjaan dan bukan merupakan

pekerjaan utama; 2. Menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam

Lampiran; 3. Mengubah atau memutakhirkan program mutu.

PPK Penyedia

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah : 1. Menggunakan spesifikasi dan gambar;

2. Mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi; 3. Mengubah Personil inti dan atau Peralatan; 4. Tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

K. Kepemilikan

Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti

lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan persetujuan tertulis dari Pengguna Anggaran.

L. Fasilitas

PPK akan memberikan fasilitas berupa : Air dan Listrik dengan pembayaran Kompensasi.

M. Sumber

Pembiayaan

Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari DPA-SKPD RSUD Kelet Tahun Anggaran 2018 dengan Kode Rekening :

1.02.1.02.05.03.0006.5.2.3.49.06

N. Pembayaran Uang

Muka

Pekerjaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka.

Penyedia konstruksi tidak mengambil uang muka.

O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin sebanyak 2 (dua) kali. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:`

a. Termin I : Dibayarkan kepada PENYEDIA sebesar 50% dari nilai kontrak apab

b. ila PENYEDIA telah menyelesaikan pekerjaan (Kemajuan

Fisik) mencapai 55%, atau sebesar : 50% x Rp. 1.726.063.000 = Rp. 863.031.500,00 dibuktikan

dengan berita acara pemeriksaan pekerjaan. b. Termin II : Dibayarkan kepada PENYEDIA sebesar 30% dari

nilai kontrak apabila PENYEDIA telah menyelesaikan pekerjaan (Kemajuan Fisik) mencapai 100%, atau sebesar :

50% x Rp. 1.726.063.000 = Rp. 863.031.500,00 dibuktikan

dengan berita acara pemeriksaan pekerjaan dan Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan serta menyerahkan Jaminan

Pemeliharaan dari Bank Umum sebesar 5% dari nilai kontrak.

c. Pembayaran melalui transfer bank ke rekening sebagai berikut :

Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang, dengan alamat Maja Mall Jl. Brigjend Sudiarto No. 196-198 Semarang

pada nomor rekening : 1-021-01145-9 atas nama CV. BANGUN CAKA, dengan alamat Jl. Jatisari Lestari Blok C1 No. 2 Mijen - Kota Semarang.

P. Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari nilai bagian

tertentu dari nilai kontrak (bagian pekerjaan yang belum selesai).

Q. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai

Pemutus Sengketa yaitu Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten.

PPK Penyedia

PPK Penyedia

Lampiran A

Syarat-Syarat Khusus Kontrak Personil Inti, Subpenyedia dan Peralatan

- Personil Inti yang ditugaskan:

No. Nama Tgl/Bln/Thn lahir Pendidikan Jabatan Pengalaman Kerja

(Tahun)

Profesi/Keahlian

1 2 3 4 5 6 7

1. Bedjo Y, ST 01 Juni 1970 S1 Teknik Sipil Site Manager 3 Tahun Ahli Madya Arsitek

2. Seftian Enggar Pradipta 15 September 1993 STM Pelaksana 5 Tahun Pelaksana Bangunan Gedung

3. Wulandhari 12 September 1986 SMK Bangunan Pembantu Pelaksana 5 Tahun Bangunan Gedung

4. Subagyo 5 Mei 1969 S1 Teknik Sipil Juru Ukur 3 Tahun Juru Ukur Kuantitas Gedung

5. Kasan Busri 21 April 1981 S1 teknik Elektro Instalasi Penerangan Daya 1 Fasa 5 Tahun Instalatur Penerangan Saya 1 Fasa

6. Ahmad Furkon 1 Maret 1995 SMK Admin / Logistik 3 Tahun Admin / Logistik

- Subpenyedia yang ditunjuk:

No. Nama Sub Penyedia Alamat Nama Pimpinan/

Kontak person

Telp. Dukungan Material

1. TB. Melati Jl. Kedung Mundu Raya No. 188 Semarang Haryadi 024-6700293 Kusen Aluminium Merk Alexindo Bata Ringan SB Con

2. CV. Fanikid Sistem Jl. Sri Widodo Barat No. 10 Purwoyoso Ngaliyan Semarang

Triadi Yudha Prasetyo

024-7620635 Air Conditiong (AC) Merk Daikin

3. CV. Sukses Makmur Jl. Pekojan No. 94 Semarang Kumala Sari Dewi 024-3586238 Keramik Merk Roman

Granite Merk Granito

4. PT. Marksindo Hidup

Sejahtera

Jl. Raden Patah No. 165 Melati Baru

Semarang Timur

Lukito Suhardjo 024-86400777 Aluminium Composite Panel (ACP)

PPK Penyedia

- Peralatan yang digunakan:

No. Jenis Peralatan Jumlah Kapasitas Merk dan Type

Tgl Pembuatan

Kondisi Lokasi Bukti Kepemilikan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Concrete Mixer 1 Unit 500 liter Donfeng 2010 Baik Semarang Surat Perjanjian Sewa

2. Mesin Las 1 Unit Laconi 2014 Baik Semarang Surat Perjanjian Sewa

3. Dump Truk 7,5 ton 1 Unit 6 m3 Hino 2014 Baik Semarang Surat Perjanjian Sewa

4. Scafolding 50 Set 2014 Baik Semarang Surat Perjanjian Sewa

5. Genset 1 Unit 5.000 Watt Krisbow 2014 Baik Semarang Surat Perjanjian Sewa

6. Stamper 1 Unit Mikasa 2014 Baik Semarang Surat Perjanjian Sewa

7. Pompa Air 1 Buah Honda 2015 Baik Semarang Surat Perjanjian Sewa

Untuk dan atas nama RSUD Kelet Pengguna Anggaran merangkap


dr. WIDYO KUNTO, M.Kes Pembina Tk. I

NIP. 19621116 199010 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia CV. BANGUN CAKA

Jl. Jatisari Lestari C1 No. 2 Mijen Kota Semarang

ELIEF TAUFAN YUDHIKA, S.Pd, ST Direktur





ROKOK


(ENDOSKOPI, KOLONOSKOPI)

ID. PAKET : AKS-P1810-1260932



NILAI KONTRAK : Rp. 1.702.584.618,00 (Satu Milyar tujuh

ratus dua juta lima ratus delapan puluh

empat ribu enam ratus delapan belas

rupiah)


2018

PENYEDIA :

PT. MEDISON JAYA RAYA Wisma Tendean Lt. 5, Jl. Kapt. P. Tendean No. 7

Mampang Prapatan, Jakarta Selatan




PPK PENYEDIA

Hal | 1



Paket Pekerjaan: Pengadaan Alat Kedokteran Umum (Endoskopi, Kolonoskopi) RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : dr. WIDYO KUNTO, M.Kes Jabatan : Pengguna Anggaran merangkap selaku Pejabat Pembuat komitmen Alamat : Jl. Raya Jepara – Kelet KM. 33 Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum (Endoskopi, Kolonoskopi) RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, nomor : 050/325.01/XI/2018 tanggal 21 November 2018, bersama ini memerintahkan: PT. MEDISON JAYA RAYA Alamat : Wisma Tendean Lt. 5, Jl. Kapt. P. Tendean No. 7 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh: SEUNG JUN LEE dengan jabatan : Direktur selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:


(Rp. ) Total (Rp.)

1. Fuji Film HD Video

Processor, Light

Source, Gatroscope, Colonoscope and

waterjet.

FUJINON 1 Set 1.629.447.000 1.629.447.000


JUMLAH 1.702.584.618


Terbilang : Satu Milyar tujuh ratus dua juta lima ratus delapan puluh empat

ribu enam ratus delapan belas rupiah




PPK PENYEDIA

Hal | 2



4. Waktu penyelesaian: selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan pekerjaan





Untuk dan atas nama




NIP. 09621116 199010 1 001


Untuk dan atas nama

PT. MEDISON JAYA RAYA

SEUNG JUN LEE

Direktur

PPK PENYEDIA

Hal | 3

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum (Endoskopi, Kolonoskopi)



SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jepara pada hari Rabu tanggal dua puluh satu bulan November tahun Dua Ribu Delapan belas (21 November 2018) antara:



Pembuat Komitmen



Nama : SEUNG JUN LEE

Jabatan : Direktur

yang bertindak untuk dan atas nama : PT. MEDISON JAYA RAYA yang berkedudukan di : Wisma Tendean Lt. 5, Jl. Kapt. P. Tendean No. 7 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Telp. (021) 79194411 Fax. (021) 79194141

berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 05 Tanggal 5 Juli 2006, oleh Notaris Fransiskus Holo Piran, S.H sebagaimana telah dirubah dengan Akta Perubahan terakhir Nomor : 53 Tanggal 17 September 2014 oleh Notaris Humberg Lie, S.H, S.E, M.Kn selanjutnya disebut ”Penyedia” :











PPK PENYEDIA

Hal | 4





adalah sebesar Rp 1.702.584.618,- (Satu Milyar tujuh ratus dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus delapan belas rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Total nilai kontrak tersebut dibayarkan melalui Sumber dana APBD-

Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok dengan nama paket Pengadaan Alat Kedokteran Umum (Endoskopi, Kolonoskopi), dengan kode rekening : 1.02.1.02.05.03.0012.5.2.3.34.01;

b. Dibayarkan melalui Rekening PT. MEDISON JAYA RAYA di Bank Permata Cabang Panglima Polim Jakarta dengan Nomor Rekening : 702311950;




















PPK PENYEDIA

Hal | 5

















NIP. 19621116 199010 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia PT. MEDISON JAYA RAYA

Wisma Tendean Lt. 5, Jl. Kapt. P Tendean No. 7 Mampang Prapatan,

Jakarta Selatan

SEUNG JUN LEE Direktur

PPK PENYEDIA

Hal | 6


Nomor : 050/325.01/XI/2018


PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN UMUM (ENDOSKOPI, KOLONOSKOPI)


TAHUN ANGGARAN 2018

No. Nama Barang Kuantitas Harga Satuan

(Rp)

Ongkos

Kirim (Rp)

Total Harga

(Rp)

1. 42000000-AKS-

000077988

Fuji Film HD

Video Processor,

Light Source,

Gatroscope,

Colonoscope and

waterjet.

1 Set 1.629.447.000 73.137.618 1.702.584.618

Total harga sudah termasuk didalamnya :

1. Harga Main Unit Alat beserta Accessoris sesuai spesifikas teknis.

2. Ongkos kirim, Asuransi pengiriman alat, Instalasi dan Maintenance.

3. Biaya pelatihan bersertifikat di RSUP dr. Karyadi Semarang untuk 1 (satu)

orang dokter dan 2 (dua) orang perawat (Tidak termasuk Akomodasi, tiket dan

tempat tinggal).

Terbilang : **Satu Milyar tujuh ratus dua juta lima ratus delapan puluh empat

ribu enam ratus delapan belas rupiah**


PT. MEDISON JAYA RAYA




SEUNG JUN LEE

Direktur


Pembina Tingkat I

NIP. 19621116 199010 1 001

PPK PENYEDIA

Hal | 7





Telepon : (0291) 579002


Faksimili : (0291) 578161


Penyedia : PT. MEDISON JAYA RAYA

Nama : SEUNG JUN LEE

Alamat : Wisma Tendean Lt. 5, Jl. Kapt. P. Tendean No. 7 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Telepon : (021) 79194411

Faksimili : (021) 79194141


2. Wakil Sah Para pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK :dr. WIDYO KUNTO, M.Kes Untuk PenyediaJasa :SEUNG JUN LEE


4. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 30 (tiga puluh) hari kalender


PPK PENYEDIA

Hal | 8

6. Pemeriksaan Bersama PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatangan kontrak






melalui darat







JAWA TENGAH

12. Garansi 1. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: 1 tahun. 2. Masa layanan purnajual berlaku selama 5 (lima) tahun setelah serah

terima barang



PPK PENYEDIA

Hal | 9






30 (tiga puluh) hari kalender









d) Pembayaran prestasi kerja di berikan kepada Penyedia dengan cara di transfer ke rekening penyedia, yaitu : PT. MEDISON JAYA RAYA di Bank Permata Cabang Panglima Polim Jakarta dengan Nomor Rekening : 702311950





PPK PENYEDIA

Hal | 10






-------------------------------------------AKHIR SSKK------------------------------------

PPK PENYEDIA

Hal | 11



















PPK PENYEDIA

Hal | 12












2. Penerapan


3. Bahasa dan Hukum







PPK PENYEDIA

Hal | 13





5. Asal Barang





6. Korespondensi









PPK PENYEDIA

Hal | 14





















15. Program Mutu



PPK PENYEDIA

Hal | 15












19. Perintah










22. Pengepakan


PPK PENYEDIA

Hal | 16



23. Pengiriman















26. Resiko








PPK PENYEDIA

Hal | 17




28. Uji Coba














31. Incoterm


PPK PENYEDIA

Hal | 18





















PPK PENYEDIA

Hal | 19








B.3 Addendum









B.4 Keadaan Kahar

40. Pengertian



a. Bencana alam;

PPK PENYEDIA

Hal | 20


c. Bencana sosial;

d. Pemogokan;














44. Pembayaran


PPK PENYEDIA

Hal | 21






















PPK PENYEDIA

Hal | 22



















51. Tanggung Jawab




PPK PENYEDIA

Hal | 23





















PPK PENYEDIA

Hal | 24





















PPK PENYEDIA

Hal | 25





65. Fasilitas


















PPK PENYEDIA

Hal | 26






68. Harga Kontrak



69. Pembayaran









bidang perdagangan.






PPK PENYEDIA

Hal | 27













71. Penangguhan









PPK PENYEDIA

Hal | 28


74. Itikad baik




-------------------------------------------AKHIR SSUK------------------------------------

PPK PENYEDIA

Hal | 29


Nomor : 050/323.01/XI/2018 Kepada Lampiran : - Yth. PT. MEDISON JAYA RAYA




Umum (Endoskopi,

Kolonoskopi) RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

Telp. (021) 79194411

Fax. (021) 79194141

di -

Jakarta Selatan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara pada laman e-purchasing dengan ID-Paket : AKS-P1810-1260932 tanggal tayang 31 Oktober 2018

perihal Penawaran Produk Fuji Film HD Video Processor, Light Source, Gatroscope,

Colonoscope and waterjet. dengan nilai penawaran setelah negosiasi sebesar Rp.

1.702.584.618 (Satu Milyar tujuh ratus dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu

enam ratus delapan belas rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.





Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan



terima kasih.


Selaku




NIP. 19621116 199010 1 001

Tembusan Yth. :





PPK PENYEDIA

Hal | 30

PAKTA INTEGRITAS


Pengadaan Alat Kedokteran Umum (Endoskopi, Kolonoskopi) Pada Rumah Sakit Umum

Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah , dengan ini menyatakan bahwa saya :






4. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam,





1.


Pengguna Anggaran

merangkap selaku

Pejabat Pembuat

Komitmen

................................

2. SEUNG JUN LEE

Penyedia Barang

Jasa PT. MEDISON

JAYA RAYA Wisma

Tendean Lt. 5, Jl.

Kapt. P. Tendean

No. 7 Mampang

Prapatan, Jakarta

Selatan

................................




PARAF

PPK PENYEDIA

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum (DAK)


Nomor: 050/067.01/III/2018

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut

“Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jepara pada hari Kamis tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan belas (08-03-2018) antara:



Pembuat Komitmen

yang bertindak untuk dan atas nama : RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di : Jl. Raya Jepara – Kelet KM. 33, Telp. (0291) 579002

Fax. (0291) 578161

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :

912/046/2018 tanggal 3 Januari 2018, selanjutnya disebut “PPK”dan:

Nama : Drs. ROBINSON NABABAN

Jabatan : Direktur II

yang bertindak untuk dan atas nama : PT. Romora Jaya Pratama yang berkedudukan di : Jl. Dr. Soetomo No. 11 A Lantai II Semarang, Telp. (024)

3581966 Fax. (024) 3552752

berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 41 Tanggal 24 Desember 2011, oleh Notaris Ning Sarwiyati, SH sebagaimana telah dirubah dengan Akta

Perubahan terakhir Nomor : 06 Tanggal 4 April 2016 oleh Notaris Ning Sarwiyati, SH selanjutnya disebut ”Penyedia” :

MENGINGAT BAHWA:

(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam

Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Barang”);

(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian

profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan

dalam Kontrak ini;


(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan

dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:


advokat;



Email :[email protected] ; website : www.rsudkelet.co.id

PARAF

PPK PENYEDIA

2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini

beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan

menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 1.502.775.483,- (Satu Milyar Lima ratus

Dua juta Tujuh ratus Tujuh puluh Lima ribu Empat ratus Delapan

puluh Tiga rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Total nilai kontrak tersebut dibayarkan melalui Sumber dana APBD

Kota Semarang Tahun 2018, Kegiatan Pemenuhan Sarana dan

Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK) dengan nama paket Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran

Umum, dengan kode rekening : 1.02.1.02.05.03.0010.5.2.3.34.01;

b. Dibayarkan melalui Rekening PT. Romora Jaya Pratama di PT. Bank

CIMB Niaga Tbk Cabang Cendrawasih Semarang dengan Nomor

Rekening : 800128038600;

c. Cara Pembayaran pekerjaan ini berdasarkan jenis kontrak

Lumpsum.


makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat

Perjanjian ini;











4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen

dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki

pada angka 3 di atas;

5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam

Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPKmempunyai hak dan kewajiban untuk:


Penyedia;

PARAF

PPK PENYEDIA

2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan

yang dilakukan oleh Penyedia; 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang

dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum

dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;



2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana

dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam

Kontrak; 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk

pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan

dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan

pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan

melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama




NIP. 19621116 199010 1 001


PT. ROMORA JAYA PRATAMA Jl. Dr. Soetomo No. 11 A Lantai II

Semarang

Drs. ROBINSON NABABAN Direktur II

PARAF

PPK PENYEDIA


A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai

berikut:

1.1 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak

berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh

Pengguna Barang;

1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/

Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;

1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau

ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;

1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah

pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan

barang.

1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat

yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;

1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang

melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi,

pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.


1.8 Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan

sebagian pekerjaan (subkontrak);

1.9 Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)adalahkerja sama usaha

antarpenyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing,

yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang

dituangkan dalam perjanjian tertulis.

1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan

tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan

Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh

peserta/penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;

1.11 KontrakPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan

Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang

merupakan bagian dari Kontrak;

PARAF

PPK PENYEDIA



1.14 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah

daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;

1.15 Harga Perkiraan sendiri (HPS)adalah perhitungan perkiraan biaya

pekerjaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat


1.16 Pekerjaan utamaadalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai

peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

1.17 Jadwal waktu pelaksanaanadalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan,

terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkanadalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen

pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;

1.19 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini

terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.

1.20 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan oleh Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK).

1.21 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah adalah tanggal

penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah

terima pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

1.22 Tempat Tujuan Akhir adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang

akan dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

1.23 Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban

pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.

1.24 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK

dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN/APBD.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan

dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum 3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia. 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia,

PARAF

PPK PENYEDIA


4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan

tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui

atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen



4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan

larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administrastif sebagai berikut:

a. Pemutusan Kontrak; b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana

ditetapkan dalam SSKK. c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan

d. Dimasukkan dalam daftar hitam 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada

Direktur RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah.


5. Asal Barang


5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain

tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi. 5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur,

pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari

dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar

Inventarisasai Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang diterbitkan

oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN

(apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia

6. Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan

dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung

kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang

tercantum dalam SSKK.

7. Wakil sah para pihak Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk

dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan

untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan

PARAF

PPK PENYEDIA

8. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini

berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. 9. Perpajakan

Penyedia dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk

membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini.

Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak


10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal

pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.

10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan

utama dalam kontrak ini. 10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan

dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. 10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila

pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan

dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan. 10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan

kepada penyedia spesialis. 10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah

mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan

Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.


tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau

seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis

dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka



Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;

13.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai

kerja yang tercantum dalam SPMK;


13.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia

telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat

PARAF

PPK PENYEDIA

melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia

dengan adendum kontrak


14. Surat Pesanan


14.2 SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP. 14.3 Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai

tanggal awal perhitungan waktu penyerahan

15. Program Mutu



b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;

e. prosedur instruksi kerja; dan f. pelaksana kerja.

15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan. 15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika

terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi. 15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukan perkembangan

kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan

sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPK.


16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

16.1 Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SP dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia

menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

16.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:

a. program mutu; b. organisasi kerja;

c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

e. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan;

f. Rincian rencana pengiriman dan rencana pabrikasi barang.



18. Standar

Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan

standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK

PARAF

PPK PENYEDIA

19. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam

kontrak ini


20.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi

pekerjaan. 20.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk

Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK. 20.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara.

Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi

Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak

21. Inspeksi Pabrikasi 21.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan

inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.


22. Pengepakan 22.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk

mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa

transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.

22.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan

penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK

23. Pengiriman

23.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman

dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK. 23.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.

23.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi,

penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya

24. Asuransi

24.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;

24.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK

24.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (Cost, Insurance and Freight) harus diasuransikan untuk pertanggungan yang tercantum dalam

SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan

dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.



PARAF

PPK PENYEDIA

24.6 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai

kontrak

25. Transportasi 25.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan

Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan

Tempat Tujuan Pengiriman. 25.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat

Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 25.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan)

telah termasuk di dalam Nilai Kontrak

26. Resiko

Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan

Tempat Tujuan Pengiriman

27. Pemeriksaan dan Pengujian 27.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas

Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.

27.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia

dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga. 27.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur

dalam SSKK. 27.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.

27.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/atau Panitia Penerima

Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses

kepada PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat

Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK.

27.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk

memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.

27.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil

Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia

28. Uji Coba


28.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;

28.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia,

biaya pelatihan termasuk dalam harga barang; 28.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang

ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung

penyedia


29.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal

penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.

PARAF

PPK PENYEDIA

29.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan

akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan

denda. 29.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh

Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran

ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.



30.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan

akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan

data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara

tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah

Masa Kontrak. 30.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah

menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama,

dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan

peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini

tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian

31. Incoterm 31.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan

implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan Incoterms.

31.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru Incoterms yang

tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh the International Chamber of Commerce.



mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk

penyerahan pekerjaan; 32.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan

dalam SSKK. 32.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia

Penerima Hasil Pekerjaan. 32.4 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap

hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan,

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK

untuk meminta penyedia memperbaiki/ menyelesaikannya. 32.5 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa

kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.

32.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung

meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian Barang.

PARAF

PPK PENYEDIA

32.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.

32.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani

oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

32.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan sebagaimana

tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK. Biaya pelatihan termasuk

dalam Nilai Kontrak. 32.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia Penerima

Hasil Pekerjaan.


Kontrak dan diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; dan

b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK 32.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman

bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda

keterlambatan.


33.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara

wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu

akibat desain, bahan, dan cara kerja.

33.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu

lain yang ditetapkan dalam SSKK. 33.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada

Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

33.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam

jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

33.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan

menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan

melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai

dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan

pelaksanaan Penyedia.

33.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke

dalam daftar hitam

34. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan 34.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang

pedoman pengoperasiandanperawatan dalam jangka waktu

sebagaimana ditetapkan dalam SSKK. 34.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman

pengoperasiandanperawatan, PPK berhakmenahan pembayaran sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.

PARAF

PPK PENYEDIA



B.3 Addendum

36. Perubahan kontrak 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

36.2 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK

37. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

37.1 Perubahan jadwaldalam hal terjadi perpanjangan waktu

pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:


c. keadaankahar. 37.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-

kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.

37.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah

melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

37.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu

pelaksanaan. 37.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam

adendum Kontrak.

B.4 Keadaan Kahar

40. Pengertian

40.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat

diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.


a. Bencana alam;


c. Bencana sosial;

d. Pemogokan;



40.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya

Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.


40.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang

sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

PARAF

PPK PENYEDIA

40.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan

sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan

prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara

tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat

mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian

biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur

dalam suatu adendum Kontrak


41.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau



b. telah memberitahukan secara terrtulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan

pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi

yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang

sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak

akibat Keadaan Kahar

43. Pembayaran Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan

sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau

kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai. Jika selama masa

Keadaan Kahar, PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pengadaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak

untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah

dikeluarkan untuk melanjutkan pengadaan dalam situasi demikian


44. Penghentian kontrak 44.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah

selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 44.2 Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada


PARAF

PPK PENYEDIA



46. Pemutusan Kontrak oleh PPK 46.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui

pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:


b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barangtidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampaidengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak

masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan

pekerjaan;

c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya

pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang

telah ditetapkan;

e. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal

Pengiriman dan Penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan

atau diselesaikan. Dalam hal terjadi pemutusan, PPK dengan caranya sendiri dapat memperoleh pasokan Barang yang gagal

dikirimkan atau diselesaikan. Penyedia berkewajiban untuk

mengganti selisih biaya (jika ada) yang dikeluarkan oleh PPK di atas Nilai Kontrak ini untuk memasok Barang tersebut. Penyedia

tetap berkewajiban untuk meneruskan pelaksanaan bagian lain dari pengadaan dalam Kontrak ini yang tidak diputuskan;



h. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh

instansi yang berwenang; dan/atau

i. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN

dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

46.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan

Uang Muka dicairkan (apabila ada); c. penyedia membayar denda keterlambatan (apabila terdapat

pemutusan kontrak terhadap bagian kontrak yang belum

diselesaikan); d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. dan/atau;


berlakunya pemutusankontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia

menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan

selanjutnya menjadi hak milik PPK

PARAF

PPK PENYEDIA


47.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui

pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang

disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;

47.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini

pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana

Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK. 47.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 48.2 adalah :

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat

melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak; b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

47.4 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh

PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia

(apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK

48. Pemutusan Kontrak Akibat lainnya Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat

penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi

berdasarkan perundang-undangan



Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

harga yang telah ditentukan dalam kontrak; b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan

prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;

d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja,

bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan

untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk

pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan

pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi


50. Tanggung Jawab Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup


PARAF

PPK PENYEDIA


Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan

kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PPK

52. Hak Atas Kekayaan Intelektual Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen

dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia


53.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan

menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,

denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya

(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim

yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara

penyerahan akhir:


b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil; c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit

atau kematian pihak ketiga. 53.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal

penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko

kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau

kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK. 53.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak

membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini. 53.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan

yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki

oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau

kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia

54. Asuransi apabila diperlukan 54.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan

tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi

terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap

kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;


c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan. 54.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan

termasuk dalam nilai kontrak ini.


Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:



PARAF

PPK PENYEDIA

56. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil 56.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha

Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan

sebagian pekerjaaannya. 56.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap

bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut. 56.3 Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang

bukan pekerjaan utama. 56.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetetapan di

atas.

56.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK

57. Penyedia Lain apabila ada

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya

yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.

58. Keselamatan apabila diperlukan Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi

kerja.


koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro

dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang

bukan pekerjaan utama. 59.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur

dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK. 59.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang

disubkontrakkan tersebut. 59.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada

Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan


Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-

kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia.

Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia

61. Laporan Hasil Pekerjaan 61.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak

untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan

pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan. 61.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan

realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.


PARAF

PPK PENYEDIA


Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia

berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK.Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak

berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak

tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak

tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.


63. Hak dan Kewajiban PPK PPK memiliki hak dan kewajiban :

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;

c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;

d. mengenakan denda keterlambatan

e. memberikan instruksi sesuai jadwal; dan f. membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap

tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang

dilakukan PPK

64. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan

sebagaimana yang tercantum dalam SSKK

65. Peristiwa kompensasi 65.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal

sebagai berikut: a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan

pekerjaan;

b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau

instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan



65.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan

dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan

perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 65.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data

penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat

Kompensasi.

65.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak

untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus

PARAF

PPK PENYEDIA

dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut

mengubah Masa Kontrak. 65.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/ atau perpanjangan

waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi

dampak Peristiwa Kompensasi




66.2 Penggantian personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan

tertulis PPK. 66.3 Penggantian personil dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan

permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan beserta

alasan penggantian. 66.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan / penggantian

personil menurut kualifikasi yang dibutuhkan. 66.5 Jika PPK menilai bahwa personil:

a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan

baik; b. berkelakuan tidak baik; atau

c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan

menjamin personil tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.

66.6 Jika penggantian personil perlu dilakukan, maka penyedia

berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil yang digantikan tanpa biaya

tambahan apapun. 66.7 Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah

sumpah.


67. Harga Kontrak


67.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya

keselamatan dan kesehatan kerja.

68. Pembayaran



1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan

hasil pekerjaan; 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin

atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;

3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan

PARAF

PPK PENYEDIA

4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan


b. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah

terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.


d. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

e. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK

dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang

sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sesuai ketentuan

dalam SSKK. 68.2 Denda dan ganti rugi



c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:

1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang

belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau



d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan

pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang

berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;



68.3 Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila

penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-

data

69. Perhitungan Akhir apabila diperlukan 69.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan

setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

69.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban

untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK

berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan

angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

PARAF

PPK PENYEDIA

terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang

diterima oleh Pengawas Pekerjaan.


pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi

kewajiban kontraktualnya. 70.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang

penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan

untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. 70.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi


70.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan

dengan pengenaan denda kepada penyedia

G. PENGAWASAN MUTU

71. Pengawasan dan Pemeriksaan PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap

pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.Apabila

diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan

pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia


72. Penyelesaian Perselisihan

72.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari

atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

72.2 Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase,

mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

73. Itikad baik 73.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang

disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. 73.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur

tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. 73.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka


PARAF

PPK PENYEDIA


1. Korespondensi





Telepon : (0291) 579002


Faksimil : (0291) 578161


Penyedia : PT. ROMORA JAYA PRATAMA

Nama : Drs. ROBINSON NABABAN

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 11 A Lantai II Semarang.

Telepon : (024) 3581966

Faksimili : (024) 3552752




Untuk PPK :dr. WIDYO KUNTO, M.Kes

Untuk PenyediaJasa :Drs. ROBINSON NABABAN

3. Tanggal Berlaku kontrak

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: 08 Maret 2018 s.d. 21 April 2018


Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 45 (Empat puluh Lima ) hari kalender

5. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar : a. TUV / CE/ ISO /SNI yang masih berlaku

b. Memiliki Certificate of Original (CoO) c. Kartu Garansi

d. Manual Book / Petunjuk Pengoperasian

e. SPO (Standar Prosedur Operasi)

6. Pemeriksaan Bersama PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan

kondisi lapangan dalam waktu 45 (Empat puluh Lima) hari setelah penandatangan kontrak

PARAF

PPK PENYEDIA

7. Pengepakan Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar

paket Barang harus dilakukan sebagai berikut : Pengepakan di lakukan sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan kerusakan atau cacat

pada alat. Dan dokumen lain selengkapnya juga di sertakan dalam paket barang.

8. Pengiriman

Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah :

a. CoO / Surat Penunjukan dari Pabrikan b. Kartu Garansi

c. Manual Book / Petunjuk Pengoperasian


Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia

bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya

9. Transportasi 1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir. 2. Penyedia menggunakan transportasi Truk untuk pengiriman

barang melalui darat

10. Serah Terima

Serah terima dilakukan pada Tempat Tujuan Akhir yaitu RSUD KELET PROVINSI JAWA TENGAH d/a Jl. Raya Jepara – Kelet KM. 33 Kelet

Keling Jepara 59454






2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: RSUD Kota Semarang

12. Garansi 1. Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi berlaku selama: 1

tahun 2. Masa layanan purnajual berlaku selama 5 (lima) tahun setelah

serah terima barang

13. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-

lambatnya: 5 (Lima) hari kalender, sebelum Berita Acara Serah terima Barang di tanda tangani.

14. Pembayaran Tagihan

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah maksimal 30 (tiga puluh)

hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK

PARAF

PPK PENYEDIA


dikenakan sanksisebesar maksimal 5% dari nilai kontrak. 2. Keterlambatan pengiriman dikenakan denda sebesar 1/mil dari

nilai barang yang belum terkirim, setiap hari keterlambatan, maksimal sebesar 5% dari nilai kontrak.

16. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: a. Penyedia mensub kontrakkan sebagian dari pekerjaan ini;

b. Penyedia mengubah atau memutakhirkan program mutu, dan; c. Tindakan – tindakan diluar yang telah diatur dalam kontrak ini.

17. Waktu Penyelesaian Pekerjaan Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama: 45 (Empat puluh Lima) hari kalender


Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan

sebagai berikut: Hanya di gunakan untuk hal – hal yang berkaitan dengan pekerjaan ini.

19. Fasilitas PPK akan memberikan fasilitas berupa : Tempat dan lokasi pelaksanaan pekerjaan serta sarana dan prasarana yang diperlukan

untuk pelaksanaan pekerjaan ini.

20. Sumber Pembiayaan Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari : APBD Provinsi Jawa

Tengah Tahun Anggaran 2018


22. Pembayaran Prestasi Pekerjaan

a) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus. b) Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut: Voorfinanciering setelah berita acara serah terima ditandatangani, dan penyedia telah melengkapi semua

persyaratan penagihan

c) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

- Berita acara pemeriksaan - Berita acara uji fungsi alat


d) Pembayaran prestasi kerja di berikan kepada Penyedia dengan cara di transfer ke rekening penyedia, yaitu : PT. Romora Jaya Pratama di PT.

Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Cendrawasih Semarang dengan Nomor

Rekening : 800128038600

23. Kompensasi Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika :

a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaanpekerjaan

b. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia

PARAF

PPK PENYEDIA

c. PPK tidak memberikan gambar – gambar, spesifikasi dan / atau

instruksi sesuai dengan jadwal yang dibutuhkan d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak

e. PPK mengisntruksikan kepada penyedia untuk melakukan pengujian tambahan, yang setelah di uji, ternyata tidak ditemukan kerusakan /

kegagalan / penyimpangan

f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak

dapat di duga sebelumnya dan kondisi tersebut disebabkan oleh PPK h. PPK menolak sub penyedia jasa tanpa alasan jelas

24. Penyelisihan Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan antara PPK dan Penyedia jasa maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia

dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan dalam kontrak menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Kedua belah pihak menyatakan kesanggupannya untuk

melaksanakan perjajian ini dengan segala akibat hukumnya dan telah memilih domisili (tempat tinggal) yang tetap serta tidak

berubah di wilayah Pengadilan Negeri Semarang.

PARAF

PPK PENYEDIA

SURAT PESANAN (SP)

Nomor: 050/068.01/III/2017.

Paket Pekerjaan: Pengadaan Alat – alat Kedokteran Umum (DAK) RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2018


Nama : dr. WIDYO KUNTO, M.Kes Jabatan : Pengguna Anggaran merangkap selaku Pejabat Pembuat

komitmen Alamat : Jl. Raya Jepara – Kelet KM. 33 Provinsi Jawa Tengah


Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat – alat Kedokteran Umum (DAK) RSUD Kelet Provinsi Jawa

Tengah Tahun Anggaran 2018, nomor : 050/067.01/III/2017 tanggal 08 Maret 2018, bersama ini memerintahkan:

PT. ROMORA JAYA PRATAMA

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 11 A Lantai II Semarang

yang dalam hal ini diwakili oleh: Drs. ROBINSON NABABAN


untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan

sebagai berikut:

1. Rincian Barang:


(Rp. ) Total (Rp.)

1. I.V. Hanger Rod Paramount 60 unit 861.000,00 51.660.000,00

2. Collapsible Bed Rails Paramount 60 unit 2.501.988,53 150.119.311,80

3. Reversible Pressure Reduction Mattress

Paramount 60 unit 5.130.469,52 307.828.171,20

4. New 3 Crank Gatch Bed

Paramount 60 unit 16.552.800,00 993.168.000,00

JUMLAH 1.502.775.483,00


Terbilang : Satu Milyar Lima ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu

empat ratus delapan puluh tiga rupiah

2. Tanggal barang diterima: Paling lambat tanggal 21 April 2018 di RSUD

Kelet Provinsi Jawa Tengah dan telah di ujifungsi, siap untuk

dioperasionalkan;



Email :[email protected]; website : www.rsudkelet.co.id

PARAF

PPK PENYEDIA

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan

Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 April 2018


6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu

per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Semarang, 9 Maret 2018


Selaku Pengguna Anggaran merangkap sebagai





Untuk dan atas nama

PT. ROMORA JAYA PRATAMA

Drs. ROBINSON NABABAN

Direktur II

PARAF

PPK PENYEDIA


Nomor : 050/064.01/III/2018 Kepada

Lampiran : - Yth. PT. ROMORA JAYA PRATAMA Perihal : Penunjukan Penyedia Untuk


Pengadaan Alat Kedokteran Umum (DAK) RSUD Kelet

Provinsi Jawa Tengah

Telp. (024) 3581966

Fax. (024) 3552752

di - Semarang

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara pada laman

e-purchasing dengan nomor produk : 42000000-AKS-000046474, 000046467, 000047948, 000046642 tanggal tayang 28 Februari 2018 perihal Penawaran

Produk dengan nilai penawaran setelah negosiasi sebesar Rp. 1.502.775.483

(Satu Milyar Lima ratus Dua juta Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun

berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan

Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya kami

ucapkan terima kasih.


Selaku Pejabat Pembuat Komitmen




Tembusan Yth. :

1. Direktur RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah 2. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

3. Pertinggal







BAGI PENDERITA AKIBAT DAMPAK

ASAP ROKOK

PEKERJAAN : PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN

UMUM

ID. PAKET : AKS-P1810-1260376


TANGGAL : 05-11-2018

NILAI KONTRAK : Rp. 1.120.000.000,00 (Satu Milyar

seratus dua puluh juta rupiah)


2018

PENYEDIA :

PT. LYNAS MEDIKAL Ruko Cibubur Villa 5 No. 3, Jl. Kranggan KM 1,

Kel. Jatisampurna BEKASI




PPK PENYEDIA

Hal | 1



Paket Pekerjaan: Pengadaan Alat Kedokteran Umum RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : dr. WIDYO KUNTO, M.Kes Jabatan : Pengguna Anggaran merangkap selaku Pejabat Pembuat komitmen Alamat : Jl. Raya Jepara – Kelet KM. 33 Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018, nomor : 050/309.02/XI/2018 tanggal 05-11-2018, bersama ini memerintahkan: PT. LYNAS MEDIKAL Alamat : Ruko Cibubur Villa 5 No. 3, Jl. Kranggan KM 1, Kel. Jatisampurna BEKASI yang dalam hal ini diwakili oleh: NUGROHO WARSITO dengan jabatan : Manajer Operasional selanjutnya disebut sebagai Penyedia; untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:


(Rp. ) Total (Rp.)

1. Infusomat Space

P/Advance Infusion

Pump

Bbraun 20 unit 35.000.000 700.000.000

2. Perfusor Space/ Advance Syringe

Bbraun 12 unit 35.000.000 420.000.000

3. Ongkos Kirim 0

JUMLAH 1.120.000.000


Terbilang : Satu Milyar seratus dua puluh juta rupiah




PPK PENYEDIA

Hal | 2

2. Tanggal barang diterima: Paling lambat tanggal 4 Desember 2018 di RSUD

Kelet Provinsi Jawa Tengah dan telah di ujifungsi, siap untuk dioperasionalkan;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan

Kontrak;

4. Waktu penyelesaian: selama 30 (tiga puluh hari) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 4 Desember 2018.


6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan

Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.


Untuk dan atas nama




NIP. 09621116 199010 1 001


Untuk dan atas nama

PT. LYNAS MEDIKAL

NUGROHO WARSITO

Manajer Operasional

PPK PENYEDIA

Hal | 3

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum ID Paket : AKS-P1810-1260376


Nomor: 050/309.02/XI/2018 SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jepara pada hari Senin tanggal Lima

bulan November tahun Dua Ribu Delapan belas (05-11-2018) antara:



Pembuat Komitmen



Nama : NUGROHO WARSITO

Jabatan : Manajer Operasional

yang bertindak untuk dan atas nama : PT. LYNAS MEDIKAL yang berkedudukan di : Ruko Cibubur Villa 5 No. 3, Jl. Kranggan KM 1, Kel. Jatisampurna BEKASI, Telp. (021) 84310622 Fax. (021) 84310623

berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 01 Tanggal 24 Oktober 2012, oleh Notaris Kulima Nur Surliani Tanjung, SH, M.Kn sebagaimana telah dirubah dengan Akta Perubahan terakhir Nomor : 01 Tanggal 07 Juli 2017 oleh Notaris Kulima Nur Surliani Tanjung, SH, M.Kn selanjutnya disebut ”Penyedia” :



(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian

profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;




PPK PENYEDIA

Hal | 4


(d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan


advokat; 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan


MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) adalah sebesar Rp 1.120.000.000,- (Satu Milyar seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Total nilai kontrak tersebut dibayarkan melalui Sumber dana APBD

Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok dengan nama paket Pengadaan Alat Kedokteran Umum, dengan kode rekening : 1.02.1.02.05.03.0012.5.2.3.34.01;

b. Dibayarkan melalui Rekening PT. LYNAS MEDIKAL di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Jakarta Gajah Mada dengan Nomor Rekening : 3130005885;



makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang

tidak terpisahkan dari Kontrak ini:











5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam

Kontrak yang meliputi khususnya:

PPK PENYEDIA

Hal | 5



Penyedia; 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang

dilakukan oleh Penyedia; 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan









pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk

melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.







NIP. 19621116 199010 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia PT. LYNAS MEDIKAL

Ruko Cibubur Villa 5 No. 3, Jl. Kranggan KM 1, Kel. Jatisampurna

BEKASI

NUGROHO WARSITO Manajer Operasional

PPK PENYEDIA

Hal | 6


Nomor : 050/309.02/XI/2018

Tanggal : 05-11-2018

PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN UMUM


TAHUN ANGGARAN 2018


Satuan (Rp)

Ongkos

Kirim

(Rp)

Total Harga

(Rp)

1. 42000000-AKS-

000043104

Infusomat Space

P/Advance Infusion

Pump

20 Unit 35.000.000 0 700.000.000

2. 42000000-AKS-

000042997

Infusomat Space

P/Advance Infusion

Pump

12 Unit 35.000.000 0 420.000.000

Jumlah Total 1.120.000.000

Terbilang : **Satu Milyar seratus dua puluh juta rupiah**


PT. LYNAS MEDIKAL




NUGROHO WARSITO

Manajer Operasional


Pembina Tingkat I

NIP. 19621116 199010 1 001

PPK PENYEDIA

Hal | 7





Telepon : (0291) 579002


Faksimili : (0291) 578161


Penyedia : PT. LYNAS MEDIKAL

Nama : NUGROHO WARSITO

Alamat : Ruko Cibubur Villa 5 No. 3, Jl. Kranggan KM 1, Kel. Jatisampurna BEKASI.

Telepon : (021) 84310622

Faksimili : (021) 84310623


2. Wakil Sah Para pihak Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK :dr. WIDYO KUNTO, M.Kes Untuk PenyediaJasa :NUGROHO WARSITO


4. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 30 (tiga puluh hari) hari kalender


PPK PENYEDIA

Hal | 8

6. Pemeriksaan Bersama PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu 30 (tiga puluh hari) hari setelah penandatangan kontrak


8. Pengiriman Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh

Penyedia adalah :




melalui darat







JAWA TENGAH


terima barang



PPK PENYEDIA

Hal | 9






Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama: 30 (tiga puluh hari) hari kalender







c) Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan

pembayaran prestasi pekerjaan: - Berita acara pemeriksaan - Berita acara uji fungsi alat - Berita acara serah terima - Dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam penagihan

d) Pembayaran prestasi kerja di berikan kepada Penyedia dengan cara di transfer ke rekening penyedia, yaitu : PT. LYNAS MEDIKAL di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk KCU Jakarta Gajah Mada dengan Nomor Rekening : 3130005885


sesuai dengan jadwal yang dibutuhkan

PPK PENYEDIA

Hal | 10

d. PPK menginstruksikan kepada penyedia untuk melakukan pengujian tambahan, yang setelah di uji, ternyata tidak ditemukan kerusakan / kegagalan / penyimpangan

e. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan f. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat

di duga sebelumnya dan kondisi tersebut disebabkan oleh PPK g. PPK menolak sub penyedia jasa tanpa alasan jelas




-------------------------------------------AKHIR SSKK------------------------------------

PPK PENYEDIA

Hal | 11




1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;








1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;




PPK PENYEDIA

Hal | 12




1.17 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan,

terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;







2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum





PPK PENYEDIA

Hal | 13







5. Asal Barang





6. Korespondensi


7. Wakil sah para pihak Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan

8. Pembukuan



PPK PENYEDIA

Hal | 14












serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK


13.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;

13.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK;


13.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan 14. Surat Pesanan




PPK PENYEDIA

Hal | 15

15. Program Mutu


15.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi: a. informasi pengadaan barang; b. organisasi kerja penyedia; c. jadwal pelaksanaan pekerjaan; d. prosedur pelaksanaan pekerjaan; e. prosedur instruksi kerja; dan f. pelaksana kerja.


adendum kontrak dan peristiwa kompensasi. 15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukan perkembangan

kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPK.





17. Lingkup Pekerjaan Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga 18. Standar Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar


19. Perintah Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam kontrak ini


20.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

20.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

20.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak


PPK PENYEDIA

Hal | 16



22. Pengepakan

22.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.


23. Pengiriman















26. Resiko



PPK PENYEDIA

Hal | 17





SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK.



28. Uji Coba








kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda. 29.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa

Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.



melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

PPK PENYEDIA

Hal | 18


31. Incoterm

















PPK PENYEDIA

Hal | 19

33. Jaminan Bebas Cacat Mutu / Garansi 33.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan

berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.











B.3 Addendum

36. Perubahan kontrak 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

36.2 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK

37. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 37.1 Perubahan jadwaldalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan

dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut: a. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK; b. masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau c. keadaankahar.


PPK PENYEDIA

Hal | 20




B.4 Keadaan Kahar

40. Pengertian



a. Bencana alam;


c. Bencana sosial;

d. Pemogokan;





40.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

40.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah






PPK PENYEDIA

Hal | 21



Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar

44. Pembayaran





44.2 Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal berlakunya penghentiankontrak







c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai

dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;




PPK PENYEDIA

Hal | 22




46.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang

Muka dicairkan (apabila ada); c. penyedia membayar denda keterlambatan (apabila terdapat

pemutusan kontrak terhadap bagian kontrak yang belum diselesaikan);

d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam. dan/atau; 46.3 PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi

pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusankontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK


47.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;




47.4 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda

keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK





Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban: a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

PPK PENYEDIA

Hal | 23

b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK; d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal


penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;




51. Tanggung Jawab



Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PPK




53.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal

berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir: a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia,





53.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia

PPK PENYEDIA

Hal | 24

atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia



a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;


c. perlindungan terhadap kegagalan bangunan. 54.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan

termasuk dalam nilai kontrak ini.


Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut: a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini; b. mengubah atau memutakhirkan program mutu; c. tindakan lain yang diatur dalam SSKK








59. Keselamatan apabila diperlukan

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.


koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.





PPK PENYEDIA

Hal | 25



61.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.








yang telah ditetapkan kepada penyedia; d. mengenakan denda keterlambatan e. memberikan instruksi sesuai jadwal; dan f. membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap

tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK

65. Fasilitas




pekerjaan; b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia; c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau

instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; d. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan


PPK PENYEDIA

Hal | 26




65.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.












68. Harga Kontrak



69. Pembayaran



PPK PENYEDIA

Hal | 27

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;

3) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan

4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.


c. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku

di bidang perdagangan.






c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah: 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang

belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau



d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu

menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;





69.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

69.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7

PPK PENYEDIA

Hal | 28

(tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

71. Penangguhan










74. Itikad baik



73.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka

diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut -------------------------------------------AKHIR SSUK------------------------------------

PPK PENYEDIA

Hal | 29


Nomor : 050/306.01/XI/2018 Kepada

Lampiran : - Yth. PT. LYNAS MEDIKAL Perihal : Penunjukan Penyedia Untuk



Umum RSUD Kelet Provinsi

Jawa Tengah

Telp. (021) 84310622

Fax. (021) 84310623

di -

Bekasi


purchasing dengan ID-Paket : AKS-P1810-1260376 tanggal tayang 31 Oktober 2018

perihal Penawaran Produk Infusomat Space P/Advance Infusion Pump dll dengan nilai penawaran setelah negosiasi sebesar Rp. 1.120.000.000 (Satu Milyar seratus

dua puluh juta rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.


(SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara

untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap


Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta petunjuk

teknisnya.


terima kasih.


Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



Pembina Tingkat I

NIP. 19621116 199010 1 001 Tembusan Yth. :





PPK PENYEDIA

Hal | 30

Nomor : 050/299.01/X/2018 Jepara, 26 Oktober 2018 Lamp : - Kepada Yth. Direktur PT. LYNAS MEDIKAL Ruko Cibubur Villa 5 No. 3, Jl. Kranggan KM 1, Kel. Jatisampurna di - Bekasi

Perihal : Surat Permintaan Penawaran secara E-Purchasing Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan

Dengan ini kami beritahukan bahwa PT. LYNAS MEDIKAL akan kami tunjuk sebagai pelaksana paket pekerjaan Pengadaan Barang sebagai berikut : 1. Paket Pekerjaan

Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat Kedokteran Umum Lingkup pekerjaan : Pengadaan Alat Kedokteran Umum untuk

kebutuhan RSUD Kelet Jepara. Sumber Dana : DPA SKPD - APBDP RSUD Kelet Provinsi Jawa

Tengah Nilai HPS : Rp. 1.120.000.000,- (Satu Milyar seratus dua puluh juta rupiah)

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Ruang ULP RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Jl. Raya Jepara Kelet KM.33 Kelet Keling Jepara 59454

Website : www.lpse.jatengprov.go.id

3. Untuk itu dimohon kesediaan saudara untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis maupun harga melalui aplikasi e purchasing daring pada :

Tanggal : 31 Oktober 2018

Waktu : 13.00 – sampai dengan selesai

Demikian disampaikan untuk diketahui.


dr. Widyo Kunto, M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19621116 199010 1 001




PPK PENYEDIA

Hal | 31

BERITA ACARA KLARIFIKASI, NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

Nomor : 050/304.03/X/2018

Pada hari ini, Rabu Tanggal Tiga puluh satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas (31-10-2018) dimulai pukul 08.00 WIB, bertempat di Ruang ULP RSUD Kelet

Provinsi Jawa Tengah, telah diadakan Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga Pekerjaan

Pengadaan Alat Kedokteran Umum pada RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah yang

bertandatangan di bawah ini;


NIP. 19621116 199010 1 001

Pengguna Anggaran Merangkap Pejabat

Pembuat Komitmen

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2018, telah melaksanakan

Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga untuk:

Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat Kedokteran Umum

Lingkup pekerjaan : Pengadaan Alat Kedokteran Umum untuk kebutuhan

RSUD Kelet Jepara. Sumber Dana : DPA SKPD – APBDP Provinsi Jawa Tengah Nilai HPS : Rp. 1.120.000.000,-

(Satu Milyar seratus dua puluh juta rupiah)

Penyedia jasa yang diundang untuk memberikan Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga

tersebut diatas adalah :

1.

Nama Penyedia Jasa

:

PT. LYNAS MEDIKAL

Alamat : Ruko Cibubur Villa 5 No. 3, Jl. Kranggan KM 1,


NPWP : 31.752.937.8-432.000

1. Negosiasi Teknis

Spesifikasi Yang diminta Spesifikasi Yang di Tawarkan

Sesuai Sesuai

2. Negosiasi Harga

Nama Penyedia Jasa

:

.

PT. LYNAS MEDIKAL Alamat : Ruko Cibubur Villa 5 No. 3, Jl. Kranggan KM 1,


NPWP : 31.752.937.8-432.000

Harga Penawaran : Rp. 1.191.800.000,-

Harga Negosiasi : Rp. 1.120.000.000,-

Demikian Berita Acara Klarifikasi, Negosiasi Teknis dan Harga Pekerjaan Pengadaan Alat

Kedokteran Umum RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah ini dibuat dalam rangkap

secukupnya dan ditanda tangani oleh dan PT. LYNAS MEDIKAL selaku penyedia yang

ditunjuk untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


1.

dr. Widyo Kunto, M.Kes Pembina Tingkat I

NIP. 19621116 199010 1 001

Pejabat Pembuat

Komitmen

................................

2.

NUGROHO WARSITO

PT. LYNAS MEDIKAL Manajer Operasional ...............................




PPK PENYEDIA

Hal | 32

LAMPIRAN BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN VERIFIKASI

Nomor : 050/304.03/X/2018

Tanggal : 31 Oktober 2018

No. Uraian Pertanyaan PPK Klarifikasi dari

Calon Penyedia Jasa*

1. Harga Penawaran

Dengan harga penawaran Saudara,

apakah sanggup melaksanakan

pekerjaan sesuai dengan spesifikasi,

volume, waktu pelaksanaan sesuai

dengan Dokumen Lelang dan tidak

merubah harga penawaran ?

Ya, Sanggup

Tidak, Tidak

sanggup

2. Kelengkapan

Administrasi

Apakah kelengkapan administrasi

dokumen yang sudah lampirkan sesuai

dengan aslinya?

Ya, Sesuai

Tidak, Tidak

sesuai

3. Jangka Waktu

Pelaksanaan

Apakah Saudara yakin dapat

melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan sesuai dengan jangka

waktu pelaksanaan 30 hari kalender

terhitung sejak Kontrak

ditandatangani

Ya.

Tidak

4. Sanksi

Apakah Saudara sanggup menerima

sanksi hukum apabila melanggar kesepakatan ?

Ya, Sanggup

Tidak, Tidak

sanggup

5. Black List

Apakah PT. LYNAS MEDIKAL pernah

menerima black list dari Instansi lain?

Tidak pernah

Ya, Pernah

6. Telah Melunasi

Kewajiban Pajak

Apakah saudara telah melunasi

Kewajiban Pajak yang di persyaratan dalam Dokumen

Sudah

Belum

Calon Pemenang

PT. LYNAS MEDIKAL

NUGROHO WARSITO

Manajer Operasional

Pengguna Anggaran Merangkap



Pembina Tingkat I

NIP. 19621116 199010 1 001

*. Coret salah satu.

PPK PENYEDIA

Hal | 33

PENETAPAN PENUNJUKAN LANGSUNG

PENYEDIA E-PURCHASING MELALUI E-KATALOG

Pengadaan Alat Kedokteran Umum

Nomor : 050/305.01/XI/2018

1. Dasar :

a. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

b. Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2011 tentang Acuan Harga Perkiraan

Sendiri;

c. Addendum Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan Alat – alat Kesehatan (Kontrak Payung) secara e-purchasing antara LKPP dengan PT. LYNAS

MEDIKAL No. 651 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 Atas Kontrak Payung No.

164 tahun 2013 tentang Penyediaan Alat-Alat Kesehatan;

d. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. 050/304.03/X/2018, tanggal 31 Oktober

2018

2. Menetapkan Pemenang Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum sebagai berikut :

Nama Penyedia Jasa

:

.

PT. LYNAS MEDIKAL

Alamat : Ruko Cibubur Villa 5 No. 3, Jl. Kranggan KM 1,

Kel. Jatisampurna BEKASI NPWP : 31.752.937.8-432.000

Harga Penawaran : Rp. 1.191.800.000,-

Harga Negosiasi : Rp. 1.120.000.000,-

HPS : Rp. 1.120.000.000,-

3. Demikian Penetapan Pemenang untuk : Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat Kedokteran Umum

Lingkup pekerjaan : Pengadaan Alat Kedokteran Umum untuk kebutuhan

RSUD Kelet Jepara

Sumber Dana : DPA-SKPD APBD-P Provinsi Jawa Tengah





Pembina Tingkat I

NIP. 19621116 199010 1 001




PPK PENYEDIA

Hal | 34

Nomor : Jepara, 2 November 2018

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth.

PT. LYNAS MEDIKAL

Ruko Cibubur Villa 5 No. 3, Jl. Kranggan KM 1,

Kel. Jatisampurna BEKASI di -

BEKASI

Perihal : Surat Permintaan Pembelian Pekerjaan Pengadaan Alat Kedokteran Umum RSUD

Kelet Provinsi Jawa Tengah

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Widyo Kunto, M.Kes

Jabatan : Pengguna Anggaran merangkap selaku

PPK RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Alamat : Raya Jepara Kelet KM. 33 Kelet Keling Jepara 59454


Berdasarkan hasil kesepakatan Negosiasi tanggal 31 Oktober 2018 yang dituangkan

dalam Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor : 050/304.03/X/2018, mengajukan permintaan pembelian, dengan rincian barang sebagai berikut :

No. Nama Barang Jumlah Harga Satuan Total Harga

1.

42000000-AKS-000043104

Infusomat Space P/Advance Infusion Pump

20 Unit 35.000.000 700.000.000

2. 42000000-AKS-000042997

Infusomat Space P/Advance

Infusion Pump

12 Unit 35.000.000 420.000.000

Untuk proses pembelian barang/jasa tersebut, kami harap Saudara dapat hadir untuk

penandatanganan perjanjian pembelian yang akan dilaksanakan pada :


Pukul : 10.00 Wib

Tempat : RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

Jl. Raya Jepara Kelet KM. 33 Kelet keling Jepara

Mohon Saudara dapat melakukan konfirmasi kesediaan penandatanganan perjanjian

pembelian, dengan menghubungi Sdr. dr. Widyo Kunto, M.Kes, alamat Jalan Raya Jepara

Kelet KM. 33 Kelet Keling Jepara 59454

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.




Pembina Tingkat I

NIP. 19621116 199010 1 001




PPK PENYEDIA

Hal | 35

PAKTA INTEGRITAS


Pengadaan Alat Kedokteran Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa

Tengah , dengan ini menyatakan bahwa saya :






4. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,

bersedia menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan


Jepara, 05-11-2018


1.


Pengguna Anggaran

merangkap selaku

Pejabat Pembuat

Komitmen

................................

2. NUGROHO WARSITO

Penyedia Barang

Jasa PT. LYNAS

MEDIKAL Ruko

Cibubur Villa 5 No.

3, Jl. Kranggan KM

1, Kel. Jatisampurna

BEKASI

................................




Documents

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH …