NOMOR POS :

TGL. PEMBUATAN :

TGL. REVISI :

TGL. EFEKTIF :

NAMA POS :

PEMERINTAH PROVINSI BALI

BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri

Nomor 16 Tahun Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Ranperda

tentang APBD dan Ranperkada tentang Penjabaran APBD

Mengetahui tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali

Memiliki kemampuan pemrosesan komputer/laptop

Kemampuan untuk melakukan Evaluasi dan memahami Dasar Hukumnya

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali DISAHKAN OLEH

Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si

NIP. 19621231 198512 1 068

:

KUALIFIKASI PELAKSANA

Evaluasi Ranperda Kab/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperbup/Ranperwali

tentang Penjabaran APBD , Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD.

PERINGATAN

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Perundang-Undangan kami selalu

mengingatkan kepada Kab/Kota untuk menyampaikan Ranperda tentang

APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD, Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Permendagri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Ranperda

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperkada tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

KETERKAITAN

Tim Teknis dan Tim Kebijakan Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali

Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab/Kota

Jaringan internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Kalkulator

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Komputer/Printer

Buku Ranperda tentang APBD, Peubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kab/Kota

Peraturan Perundang-Undangan

Mengetahui tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali

Memiliki kemampuan pemrosesan komputer/laptop

Kemampuan untuk melakukan Evaluasi dan memahami Dasar Hukumnya

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali

Drs. Ida Bagus Ngurah Arda, M.Si

NIP. 19621231 198512 1 068

KUALIFIKASI PELAKSANA

Evaluasi Ranperda Kab/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperbup/Ranperwali

tentang Penjabaran APBD , Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD.

Jaringan internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Kalkulator

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Komputer/Printer

Buku Ranperda tentang APBD, Peubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kab/Kota

Peraturan Perundang-Undangan

BUPATI/WALIKOTA KEPALA BPKAD TIM TEKNIS

APD

TIM KEBIJAKAN

APD

TAPD

KAB/KOTA

BIRO HUKUM

DAN HAM

SEKDA GUBERNUR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Gubernur Bali Bersurat kepada

Bupati/Walikota agar

menyampaikan Ranperda tentang

APBD, Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD dan menyampaikan

Ranperbup/Ranperwali tentang

Penjabaran APBD, Perubahan APBD,

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

dokumen 1 hari surat peringatan

2 Bupati/Walikota bersurat kepada

Gubernur Bali tentang penyampaian

Ranperda tentang APBD, Perubahan

APBD dan Pertanggungjawaban

APBD dan membawa buku

Ranperbup/Ranperwali tentang

Penjabaran APBD, Perubahan APD

dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD kepada

Gubernur Bali untuk dievaluasi

buku 1 hari surat permohonan

3 Gubernur Bali menyampaikan

Ranperda tentang APBD, Perubahan

APBD dan Pertanggungjawaban

APBD dan Ranperbup/Ranperwali

tentang Penjabaran APBD,

Perubahan APD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD kepada BPKAD untuk

dilakukan pencermatan atas

kelengkapan administrasinya

buku 1 hari draf SK Gubernur

PELAKSANA MUTU BAKU

NO KEGIATAN

BUPATI/WALIKOTA KEPALA BPKAD TIM TEKNIS

APD

TIM KEBIJAKAN

APD

TAPD

KAB/KOTA

BIRO HUKUM

DAN HAM

SEKDA GUBERNUR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PELAKSANA MUTU BAKU

NO KEGIATAN

4 BPKAD melakukan pencermatan

atas kelengkapan administrasi

Ranperda Evaluasi Ranperda

tentang APBD, Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD dan Ranperbup/Ranperwali

tentang Penjabaran APBD,

Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

dokumen 15 menit tanda terima

kelengkapan

dokumen

5 Apabila sudah lengkap BPKAD

menyampaikan buku Ranperda

tentang APBD, Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban APBD dan

mengirim buku

Ranperbup/Ranperwali tentang

Penjabaran APBD, Perubahan APD

dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD kepada TAPD

Provinsi Bali

buku 1 hari draf SK Gubernur

6 TAPD Provinsi Bali melakukan

pencermatan terhadap Ranperda

tentang APBD, Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban APBD dan

Ranperbup/Ranperwali tentang

Penjabaran APBD, Perubahan APD

dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

buku 3 hari draf SK Gubernur

BUPATI/WALIKOTA KEPALA BPKAD TIM TEKNIS

APD

TIM KEBIJAKAN

APD

TAPD

KAB/KOTA

BIRO HUKUM

DAN HAM

SEKDA GUBERNUR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PELAKSANA MUTU BAKU

NO KEGIATAN

7 BPKAD membuat draf SK Gubernur

Ranperda tentang APBD, Perubahan

APBD dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan

Ranperbup/Ranperwali tentang

Penjabaran APBD, Perubahan APBD

dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

dokumen 3 hari draf SK Gubernur

8 BPKAD membuat surat undangan

kepada TAPD Provinsi Bali terkait

dengan rapat teknis Evaluasi

Ranperda tentang APBD, Perubahan

APBD dan Pertanggungjawaban

APBD dan Ranperbup/Ranperwali

tentang Penjabaran APBD,

Perubahan APD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

dokumen 1 hari surat undagan

9 BPKAD melaksanakan rapat teknis

bersama TAPD Provinsi Bali

dokumen 2 jam draf SK Gubernur

10 BPKAD Membuat surat undangan

kepada TAPD Provinsi Bali dan TAPD

Kab/Kota terkait dengan rapat

kebijakan Evaluasi Ranperda

tentang APBD, Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD dan Ranperbup/Ranperwali

tentang Penjabaran APBD,

Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD

dokumen 1 hari surat undangan

BUPATI/WALIKOTA KEPALA BPKAD TIM TEKNIS

APD

TIM KEBIJAKAN

APD

TAPD

KAB/KOTA

BIRO HUKUM

DAN HAM

SEKDA GUBERNUR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PELAKSANA MUTU BAKU

NO KEGIATAN

11 TAPD Provinsi Bali melaksanakan

rapat kebijakan bersama dengan

TAPD Kab/Kota

dokumen 2 jam draf SK Gubernur

12 BPKAD membuat resume dan

menyiapkan draf SK yang sudah

dibahas untuk kemudian diajukan

ke Biro Hukum dan HAM Setda

Provinsi Baliuntuk mendapatkan

Nomor SK Evaluasi Ranperda

tentang APBD, Perubahan APBD dan

pertanggungjawaban APBD

dokumen 1 hari draf SK Gubernur

13 Biro Hukum dan HAM Setda

Provinsi Bali menyampaikan

kembali draf SK Evaluasi Ranperda

tentang APBD, Perubahan APBD dan

pertanggungjawaban APBD yang

sudah berisi Nomor kepada BPKAD

untuk dikoreksi apabila ada koreksi

dari Biro Hukum dan HAM Setda

Provinsi Bali

dokumen 1 hari draf SK Gubernur

14 BPKAD menindak lanjuti draf SK

Evaluasi Ranperda tentang APBD,

Perubahan APBD dan

pertanggungjawaban APBD yang

sudah dikoreksi oleh Biro Hukum

dan HAM Setda Provinsi Bali

dokumen 1 hari draf SK Gubernur

BUPATI/WALIKOTA KEPALA BPKAD TIM TEKNIS

APD

TIM KEBIJAKAN

APD

TAPD

KAB/KOTA

BIRO HUKUM

DAN HAM

SEKDA GUBERNUR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PELAKSANA MUTU BAKU

NO KEGIATAN

15 BPKAD mengajukan Kembali draf SK

Evaluasi Ranperda tentang APBD,

Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD yang sudah diperbaiki untuk

kemudian mendapatkan tanda

tangan dari Gubernur Bali

dokumen 1 jam draf SK Gubernur

16 Biro Hukum dan HAM Setda

Provinsi Bali mengajukan draf SK

Evaluasi Ranperda tentang APBD,

Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD kepada Gubernur Bali

dokumen 1 hari draf SK Gubernur

17 SK Evaluasi Ranperda tentang APBD,

Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD yang sudah ditanda tangani

Gubernur Bali, diteruskan kepada

Sekda Provinsi Bali

dokumen 1 hari SK Gubernur

18 Sekda Provinsi Bali meneruskan SK

Evaluasi Ranperda tentang APBD,

Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD yang sudah di tanda tangani

oleh Gubernur Bali kepada Biro

Hukum Setda Proivinsi Bali

dokumen 1 hari SK Gubernur

BUPATI/WALIKOTA KEPALA BPKAD TIM TEKNIS

APD

TIM KEBIJAKAN

APD

TAPD

KAB/KOTA

BIRO HUKUM

DAN HAM

SEKDA GUBERNUR KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PELAKSANA MUTU BAKU

NO KEGIATAN

19 Biro Hukum Setda Provinsi Bali

menurunkan SK Evaluasi Ranperda

tentang APBD, Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD yang sudah ditanda tangani

oleh Gubernur Bali kepada BPKAD

Provinsi Bali

dokumen 1 hari SK Gubernur

20 BPKAD Provinsi Bali menyampaikan

kepada Bupati/Walikota bahwa SK

Evaluasi Ranperda tentang APBD,

Perubahan APBD dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD sudah ditanda tangani

dokumen 15 menit SK Gubernur

14

KETERANGAN

14

KETERANGAN

14

KETERANGAN

14

KETERANGAN

14

KETERANGAN

14

KETERANGAN