PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN · PDF filePedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/kota; ... Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Jawa Timurdengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang,' dan berkelanjutan dalam rangkameningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan,perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah.

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayahmerupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakanpemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

c. bahwa telah terjadi perubahan struktur dan pola pemanfaatan ruangwilayah yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 1996 tentangRencana Tata' Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur

d. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sistem pemerintahanyang berpengaruh terhadap sistem penataan ruang wilayah.

e. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun1997 tentang RTRW Nasional, maka strategl dan arahankebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkanke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah ;

f. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b, c, d, dan eperlu menetapkan Rencana Tata Huang Wilayah Provinsi Jawa Timurdengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan ProvinsiJawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentangMengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor2 Dari Hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran NegaraTahun 1950 Nomor 32);

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim / 20071

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokek Pekok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-KetentuanPokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); ,

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan KetentuanPokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831); .

5. Undang-Undang Nemor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian(Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan LembaranNegara Nomor 3274);

6. Undang-Undang 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembarannegara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Nomor 3317);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Kenservasi SumberDaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan LembaranNegara Nomor 3427);

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan danPermukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Nomor 3469) ;

10.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda eagar Budaya(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan LembaranNegara Nomor 3470);

11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem BudidayaTanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, TambahanLembaran Negara Nomor 3478);

12.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian(Lembaran Nagara Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Nomor 3479);

13.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas AngkutanJalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Nomor 3480);

14.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan LembaranNegara Nomor 3481);


15.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan LembaranNegara Nomor 3493);

16.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan LembaranNegara Nomor 3501);

17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PengelelaanLingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

18.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi(Lembaran Negara Tahun 1999 , Nomor 129, Tambahan LembaranNegara Nomor 3881); .

19.Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan LembaranNegara Nomor 3888);

20.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan LembaranNegara Nomor 4169);

21.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan LembaranNegara Nomor 1226);

22.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan LembaranNegara Nomor 4377);

23.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

24.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasienal.

25.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan LembaranNegara Nomor 4433);

26.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Nomor 4437);

27.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (LembaranNegara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4444);


28.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang irigasi(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan LembaranNegara Nomor 3226);

29.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang perlindunganhutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, TambahanLembaran Negara 3294);

30.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang KoordinasiKegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

31.Peraturan Pemerintah Nomor 15 T ahun 2005 tentang Jalan Tol(Tambahan Lembaran Negara Nomor 4489);

32.Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang PelaksanaanHal dan Kewajiban, serta Sentuk dan rata cara Peran sertamasyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara tahun 1996,Nomor 104); .

33.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang RTRWNasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, TambahanLembaran Negara Nomor 3721);

34.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban danPendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 1998Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);

35.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Itentang KawasanSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran NegaraTahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);

36.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AnalisaDampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

37.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang TingkatKetelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran NegaraTahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 3934);

38.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LembaranNegara 3952);

39.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119);

40.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang PenatagunaanTanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);


41.Keputusan Presiden Nomor 32 T ahun 1990 tentang PengelolaanKawasan Lindung;

42.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan TanahBagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

43.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentangPedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi danRTRW Kabupaten/kota;

44.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;

45.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang TataCara Peran serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan TataRuang di Daerah;

46.Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang IzinLokasi; .

47.Keputusan MenteriLingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentangJenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang wajib di lengkapidengan analisis mengenai dampak Iingkungan hidup .

48.Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst;

49.Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral' Nomqr1457.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis PengelolaanLingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi;

50.Keputusan Menteri Perrriukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327Tahun 2002 tentang Penetapan 6 (enam) Pedoman Bidang PenataanRuang;

51.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 2004 tentangPedoman Koordinasi Penataan Rucing Daerah;

52.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Provinsi DaerahTingkat I Jawa Timur, ,

53.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentangPengelolaan Hutan Raya R Soeryo;

54.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentangPengelolaan Hutan di Jawa Timur;

55.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentangPenertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur;

56.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;


Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG RENCANATATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografi~ besertasegenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnyaditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspekfungsional.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan danruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia danmakhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya sertamemelihara kelangsungan kehidupannya.

6. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pem~nfaatan ruang,baik direncanakan maupun tidak.

7. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang,pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkatRTRW Provinsi adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi JawaTimur yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah provinsi.

9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnyadisingkat RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang wilayahkabupaten/kota di Jawa Timur

10. Kawasan adalah wilayah denganfungsi utama Iindung dan ~budidaya.


11. Kawasan Iindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsiutama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakupsumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah sertabudaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan.

12. Kawasan budidaya adalah kawasanyang ditetapkan dengan fungsiutama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensisumberdaya alam, sumperdaya manusia dan sumberdaya buatan.

13. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluarkawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasanperdesaan yang berfungsi sebagai Iingkungan tempattinggai/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukungperikehidupan dan penghidupan.

14. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatanutama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengansusunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan,pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatanekonomi.

15. Kawasan perkotaan atau perkotaan adalah kawasan yangmempunyai kegiatan utama bukan pertanian ~engan susunanfungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatandan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial danekonomi.

16. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasionalmempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya termasukkawasan yang diprioritaskan.

17. Kawasan Pengembangan Utama Komoditi yang selanjutnya disebutKapuk adalah Kawasan ekonomi yang didominasi oleh satukomoditas dalam satu wilayah kabupaten/kota.

18. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terintegrasi yang selanjutnyadisebut Kapeksi adalah kawasan potensial dengan berbagai macamproduktifitas komoditi yang saling terkait antar wilayahkabupaten/kota dan dapat diolah menjadi suatu komoditas barukhususnya komoditas olahan yang saling terkait.

19. Kawasan Pengembangan Utama yang selanjutnya disingkat Kaputadalah kawasan budidaya yang berperan mendorong pertumbuhanekonomi bagi suatu kawasan dan disekitarnya, serta ~apatmewujudkan pemerataan pengembangan wilayah dalam skalaregional atau nasional.

20. Kawasan khusus militer adalah kawasan yang ditetapkan denganfungsi utama untuk kegiatan pertahanan dan keamanan yang terdiridari kciwasan latihan militer, kawasan TNI Angkatan Darat,kawasan Pangkalan TNI AU, kawasan pangkalan TNt Laut.


21. Pusat Kegiatan Nasional adalah pusat permukiman yangmempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasaninternasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerahsekitarnya serta sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpultransportasi yang melayani beberapa provinsi dan nasional.

22. Pusat Kegiatan Wilayah adalah kota sebagai pusat jasa, pusatpengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapakabupaten.

23. Pusat Kegiatan Lokal adalah pusat permukiman kota sebagai pusatjasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyaipelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan.

24. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang dianggap perludiprioritaskan penanganannya serta memerlukan dukunganpenataan ruang segera dalam kurun waktu perencanaan.

25. Kawasan Strategis adalah kawasan yang memiliki Iingkup pengaruhyang berdampak nasional, penguasaan dan pengembangan lahanrelatif besar, mempunyai prospek ekonomi yang relatif baik, sertamemiliki daya tarik investasi.

26. Kawasan Potensial adalah kawasan yang memiliki peran untukmendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan sekitarnya sertadapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang.

27. Kawasan Pengendalian Ketat adalah kawasan yang memerlukanpengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untukmempertahankan daya dUkung, mencegah dampak negatif,menjamin proses pembangunan yang berkelahjutan.

28. Satuan Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat SWPadalah suatu wilayah dengan satu dan atau semua kabupaten/kota-perkotaan didalamnya mempunyai hubungan hirarki yang terikatoleh sistem jaringan jalan sebagai prasarana perhubungan darat,dan atau yang terkait oleh sistem jaringan sungai atau perairansebagai prasarana perhubungan air.

29. Energi baru dan terbarukan adalah bentuk energi yang dihasilkanoleh teknologi baru.

30. Energi terbarukan adalah bentuk energi yang dihasilkan darisumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapatberkelanjutan jika dikelola dengah baik.

31. Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungantimbal balik antara makhluk hidup dengan Iingkungannya .

32. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untukmemenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hakpemenuhan kebutuhan generasi mendatang.


33. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan ekosistem untukmendukung kehidupan organisme secara sehat sekaligusmempertahankan produktifitas, kemampuan adaptasi dankemampuan memperbaruhi diri.

34. Ramah Iingkungan adalah suatu kegiatan industri, jasa danperdagangan yang dalam proses produksi atau keluarannyamengutamakan metoda atau teknologi yang tidak mencemarilingkungan dan tidak berbahaya bagi makhluk hidup.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencara Tata Ruang WilayahProvinsi Jawa Timur ini mencakup strategi dan struktur pemanfaatanruang wilayah provinsi yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, danruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Ruang lingkup RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2meliputi :

a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraanmasyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melaluistrategi pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatanruang yang berkualitas.

b. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

c. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Pasal 4

RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusunberasaskan :

a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, tepatguna, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang danberkelanjutan.

b. keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.


Pasal 5

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 huruf a, adalah:

a. mengakomodasi kebijakan pembangunan dari pemerintah danaspirasi masyarakat dalam dimensi ruang;

b. mengemban kebijakan pengembangan dan mendorongpertumbuhan wilayah berdasarkan potensi pembangunan;

c. mewujudkan tata lingkungan yang serasi antara sumber daya alam,sumber daya buatan, sumber daya manusia untuk menjaminpembangunan yang berkelanjutan sehingga terwujudnya kehidupanmasyarakat yang sejahtera.

Pasal 6

(1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan strategipemanfaatan ruang wilayah.

(2) Strategi pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud padaayat (1), meliputi :

a. struktur pemanfaatan ruang wilayah;

b. pola pemanfaatan ruang wilayah

c. arahan pengelolaan kawasan Iindung dan budidaya;

d. arahan pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan,dan kawasan tertentu.

e. arahan pengelolaan sistem pusat permukiman perdesaan danperkotaan.

f. arahan pengembangan sistem prasarana wilayah.

g. arahan pengembangan kawasan diprioritaskan.

h. arahan pengembangan kawasan pesisir dan kepulauan.

i. arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata guna air, dan tataguna udara.

j. pemanfaatan ruang daerah.


BAB IV

STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

(1) Struktur pemanfaataan ruang wilayah diwujudkan berdasarkanarahan pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dansistem pusat permukiman perkotaan serta arahan sistem prasaranawilayah.

(2) Struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi pusat permukiman perdesaan, pusat permukimanperkotaan, dan prasarana wilayah.

Paragraf 2

Sistem Pusat Permukiman Perdesaan

Pasal 8

(1) Sistem pusat permukiman perdesaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan membentuk pusatpelayanan desa secara berhirarki.

(2) Pusat permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disusun berdasarkan pelayanan perdesaan secata berhirarki,meliputi:

a. pusat pelayanan antar desa

b. pusat pelayanan setiap desa

c. pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompokpermukiman

(3) Pusat pelayanan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)secara berhirarki memiliki hubungan dengan pusat kecamatansebagai kawasan perkotaan terdekat, denga:n perkotaan sebagaipusat Sub SWP dan dengan ibukota kabupaten masing-masing.


Paragraf 3

Sistem Pusat Permukiman Perkotaan

Pasal 9

Sistem pusat permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (2), meliputi:

a. orde perkotaan

b. hirarkhi perkotaan

c. perwilayahan

d. fungsi satuan wilayah pengembangan

Pasal 10

(1) Orde perkotaan yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

a. Orde I Kota Surabaya

b. Orde IIA : Kota Malang

c. Orde lIB : Perkotaan Sidoarjo, Perkotaan Gresik, PerkotaanTuban, Perkotaan Lamongan, Perkotaan Jombang, KotaMojokerto, Kota Pasuruan, Perkotaan Bojonegoro, PerkotaanBangkalan, Kota Madiun, Kota Kediri, Perkotaan Jember,Perkotaan Banyuwangi, Kota Blitar, Kota Probolinggo,Perkotaan Pamekasan, Kota Batu

d. Orde III A : Perkotaan Ponorogo, Perkotaan Ngawi,Perkotaan Nganjuk, Perkotaan Tulungagung, PerkotaanLumajang, Perkotaan Kepanjen, Perkotaan Sumenep.

e. Orde III B : Perkotaan Magetan, Perkotaan Trenggalek,Perkotaan Pacitan, Perkotaan Bond owoso , PerkotaanSitubondo, Perkotaan Sampang, Perkotaan Caruban.

(2) Hirarki perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b,meliputi:

a. Perkotaan Metropolitan meliputi Perkotaan SurabayaMetropolitan Area yang meliputi Kota Surabaya, PerkotaanSidoarjo dan sekitarnya, Perkotaan Gresik dan sekitarnya danPerkotaan Bangkalan dan sekitarnya; dan Perkotaan MalangRaya yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, serta PerkotaanKepanjen dan sekitarnya.

b. Perkotaan Menengah meliputi Perkotaan Tuban, PerkotaanLamongan, Perkotaan Jombang, Kbta Mojokerto, KotaPasuruan, Perkotaan Bojonegoro, Kota Madiun, Kota Kediri,Perkotaan Jember, Perkotaan Banyuwangi, Kota Blitar, KotaProbolinggo, Perkotaan Pamekasan dan Kota Batu.


c. Perkotaan Kecil meliputi Perkotaan Sampang, pe~kotaanSumenep, Perkotaan Ngawi, Perkotaan Magetar{ PerkotaanNganjuk, Perkotaan Bondowoso, Perkotaan Tulungagung,Perkotaan Trenggalek, Perkotaan Ponorogo, PerkotaanSitubondo, Perkotaan Pacitan, Perkotaan Lumajang,Perkotaan Kepanjen dan Perkotaan Caruban.

(3) Perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah9 (sembilan) SWP:

a. SWP Gerbangkertosusila Plus meliputi: Kota Surabaya,Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, KabupatenBojonegoro, Kabupaten' Gresik, Kabupaten Sidoarjo,Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang,Kabupaten Bangkalan, Kabupaten dan Kota Pasuruan denganpusatpelayanan di Kota Surabaya

b. SWP Malang Raya meliputi: Kota Malang, Kota Batu, danKabupaten Malang, dengan pusat pelayanan di Kota Malang

c. SWP Madiun dan sekitarnya meliputi: Kota Madiun, KabupatenMadiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan,Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, dengan pusatpelayanan di Kota Madiun.

d. SWP Kediri dan sekitarnya meliputi: Kota Kediri, KabupatenKediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, danKabupaten Tulungagung, dengan pusat pelayanan di KotaKediri.

e. SWP Probolinggo-Lumajang meliputi: Kota Probolinggo,Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, denganpusat pelayanan di Kota Probolinggo

f. SWP Blitar meliputi: meIiputi Kota Blitar dan Kabupaten Blitar,dengan pusat pelayanan Kota Blitar

g. SWP Jember dan sekitarnya meliputi: Kabupaten Jember,Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo, denganpusat pelayanan di Perkotaan Jember

h. SWP Banyuwangi meliputi: Kabupaten Banyuwangi, denganpusat pelayanan di Perkotaan Banyuwangi

i. SWP Madura dan Kepulauan meliputi: Kabupaten Sampang,Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep denganpusat pelayanan di Perkotaan Pamekasan


(4) Setiap SWP diarahkan mempunyai fungsi wilayah sesuai denganpotensi wilayah masing-masing.

a. SWP Gerbangkertasusila Plus sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf a diarahkan mempunyar fungsi wilayah sebagaipengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan,perkebunan, hortikultura, kehutanan perikanan, peternakan,pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan,pariwisata, transportasi, industri, dan sumberdaya energidengan fungsi pusat SWP sebagai pusat pelayanan wilayah,pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan,kesehatan, transportasi, dan prasarana wisata.

b. SWP Malang Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangankegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura,kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan,perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, industritransportasi, dan sumberdaya energi dengan fungsi pusatSWP sebagai pusat pelayanan wilayah, pemerintahan,perdagangan, jasa, industri, pendidikan, kesehatan, danprasarana wisata.

c. SWP Madiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf cmempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan kegiatan .pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura,kehutanan, peternakan, pertambangan, pendidikan,kesehatan, pariwisata, dan industri dengan fungsi pusat SWPsebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, industri,pendidikan, dan kesehatan.

d. SWP Kediri dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf d mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangankegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,kehutanan, peternakan, pertambangan, pendidikan,kesehatan, pariwisata, perikanan, industri dan sumberdayaenergi dengan fungsi pusat SWP sebagai pusat pemerintahan,perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan

e. SWP Probolinggo - Lumajang sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf e mempunyai fungsi wilayah sebagaipengembangan kegiatan pertanian tanaman pang an,hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan,pendidikan, kesehatan, pariwisata, industri, dan sumberdayaenergi, dan dengan fungsi pusat SWP sebagai pusatpemerintahan, industri, perdagangan, jasa, kesehatan,pariwisata.


f. SWP Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf fmempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan kegiatanpertanian tanaman pangan. hortikultura, perkebunan,peternakan, kehutanan. pe~ikanan, pendidikan. kesehatan.pariwisata sumberdaya energi dengan fungsi pusat SWPsebagai pusat pemer,lntahan, perdagangan, jasa, pendidikan.kesehatan, dan pariwisata.

g. SWP Jember dan sekitarnya sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf 9 mempunyai fungsi wilayah· sebagaipengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan.hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan,pertambangan. pendidikan. kesehatan dan pariwisata denganfungsi pusat SWP sebagai pusat pemerintahan. perdagangan,jasa, pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

h. SWP Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufh mempunyai fungsi wilayah sebagai pengembangan kegiatanpertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,peternakan, kehutanan, pertambangan, perikanan, industri,pendidikan, kesehatan, dan pariwisata dengan fungsi pusatSWP sebagai pusat pelayanan pemerintahan. perdagangan,jasa, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pariwisata.

i. SWP Madura dan Kepulauan sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf i mempunyai fungsi sebagai pengembangankegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan,peternakan, kehutanan, pertambangan, perikanan, industri,pendidikan, kesehatan, dan pariwisata dengan fungsi pusatSWP sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa,pendidikan, kesehatan, pariwisata.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 11

Sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)huruf e, meliputi :

a. sistem prasarana transportasi meliputi: jalan, kereta api,penyeberangan, laut, udara dan angkutan massal eepat perkotaan

b. sistem prasarana telematika

c. sistem prasarana sumberdaya energi

d. sistem prasarana sumberdaya air

e. sistem prasarana gas


f. sistem prasarana Iingkungan

Bagian Kedua

Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 12

Pola pemanfaatan ruang wilayah menggambarkan reneana sebarankawasan Iindung dan kawasan budidaya.

Paragraf 1

Pola Pemanfaatan Kawasan Lindung

Pasal 13

Pola pemanfaatan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal12, meliputi:

a. kawasan suaka alam

b. kawasan pelestarian alam

c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

d. kawasan perlindungan bawahan

e. kawasan perlindungan setempat

f. kawasan rawan beneana alam

Pasal 14

(1) Kawasan suaka alam sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 hurufa, meliputi :

a. cagar alam

b. suaka marga satwa.

(2) Cagar alam meliputi :

a. Besowo Gadungan di Kabupaten Kediri

b. Cagar Alam Ceding, di Kabupaten Bondowoso

c. Cagar Alam Watangan Puger I, di Kabupaten Jember

d. Cagar Alam Sungai Kolbu di Kabupatem Probolinggo

e. Curah Manis I - VIII di Kabupaten Jember

f. Gunung Abang, di Kabupaten Pasuruan.

g. Guwo Lowo/Nglirip, di Kabupaten Tuban

h. Gunung Picis di Kabupaten Ponorogo

i. Gunung Sigogor di Kabupaten Ponorogo


j. Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup di Kabupaten Bondowosodan Kabupaten Banyuwangi

k. Manggis Gadungan di Kabupaten Kediri

l. Nusa Barong di Kabupaten Jember .

m. Pulau Bawean, Pulau Noko dan Pulau Nusa di KabupatenGresik

n. Pulau Saobi, di Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep

o. Pulau Sempu, di Kabupaten Malang

p. Rogojampi di Kabupaten Banyuwangi

q. Pancuran Ijen I dan II di Kabupaten Bondowoso .

(3) Suaka marga satwa meliputi Suaka Margasatwa Dataran TinggiYang, berlokasi di Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo,Kabupaten Jember, serta Pulau Bawean di Kabupaten Gresik.

Pasal 15

(1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13huruf b, meliputi :

a. taman nasional

b. taman hutan raya

c. taman wisata alam

(2) Kawasan taman nasional meliputi:

a. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di KabupatenMalang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang danKabupaten Probolinggo

b. Taman Nasional Baluran di Kabupaten Situbondo

c. Taman Nasional Meru Betiri di Kabupaten Jember danKabupaten Banyuwangi

d. Taman Nasional Alas Purwo di Kabupaten Banyuwangi.

e. Taman Nasionallaut Sepanjang dan Saobi di KepulauanKangean Kabupaten Sumenep

(3) Kawasan hutan raya yaitu Taman Hutan Raya R Soeryo diKabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto,Kabupaten Jombang dan Kota Batu.

(4) Taman wisata alam, meliputi :

a. Taman Wisata Kawah Ijen, di Kabupaten Banyuwangi, danKabupaten Bondowoso


b. Taman Wisata Tretes, Gunung Baung, di KabupatenPasuruan.

Pasal 16

(1) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi :

a. lingkungan non bangunan

b. Iingkungan bangunan non gedung

c. Iingkungan bangunan gedung dan halamannya

d. kebun raya.

(2) Lingkungan non bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, meliputi :

a. Monumen Keganasan PKI, di Kabupaten Madiun.

b. Monumen Trisula, di Kabupaten Blitar.

c. Petilasan Sri Aji Joyoboyo, di Kabupaten Kediri.

d. Gunung Kawi, di Kabupaten Malang.

e. Situs Purbakala TrinH, di Kabupaten Ngawi.

(3) Lingkungan bangunan non gedung sebagaimana dimaksu9 padaayat (1) huruf b meliputi:

a. Asta Tenggi di Kabupaten Sumenep

b. Area Totok Kerot di Kabupaten Kediri

c. Candi Penataran dan Candi Simping di Kabupaten Blitar

d. Candi Singosari, Candi Jago, Candi Kidal, Candi Badut diKabupaten Ma/ang

e. Candi Jawi di Kabupaten Pasuruan

f. Candi Cungkup, Candi Dadi dan Makam Gayatri di KabupatenTulungagung

g. Candi Jolotundo di Kabupaten Mojokerto

h. Makam Sunan Ampel di Kota Surabaya

i. Makam KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wachid Hasyim dan MakamSayyid Sulaiman di Kabupaten Jombang

j. Makam Batu Ampar di Kabupaten Pameksan

k. Makam Syaikhul Khalil dan Pesarean Air mata Ibu KabupatenBangkalan


l. Makam Maulana Malik Ibrahim, Makam Sunan Giri (GiriKedaton), Makam Fatimah Binti Maimun, Makam KanjengSepuh dan Kawasan Gunung Surowiti di Kabupaten Gresik

m. Makam Sunan Drajat di Kabupaten Lamongan

n. Makam Batoro Katong di Kabupaten Ponorogo

o. Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban

p. Recolanang di Kabupaten Mojokerto

q. Situs Sarchopagus di Kabupaten Bondowoso

r. Kawasan Trowulan di Kabupaten Mojokerto

(4) Lingkungan bangunan gedung dan halamannya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. Pelestarian bangunan gedung dan/atau lingkungan cagarbudaya di Kota Surabaya

b. Benteng Pendem Van den Bosch di Kabupaten Ngawi

c. Pelestarian bangunan Pabrik Gula di Kabupaten Sidoarjo,Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, KabupatenBondowoso, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang.

d. Makam Proklamator, Museum Bung Kamo dan Petilasan AryoBlitar di Kota Blitar.

e. Monumen PETA (Suprijadi) di Kota Blitar.

(5) Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalahKebun Raya Purwodadi di Kabupaten Pasuruan

Pasal 17

(1) Perlindungan bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13huruf d, meliputi :

a. kawasan hutan Iindung

b. kawasan resapan air.

c. kawasan kars kelas I

(2) Kawasan hutan lindung, meliputi:

a. Kota Batu

b. Kabupaten Blitar

c. Kabupaten Bangkalan

d. Kabupaten Banyuwangi

e. Kabupaten Bojonegoro

f. Kabupaten Bondowoso


g. Kabupaten Jember

h. Kabupaten Jombang

i. Kabupaten Kediri

j. Kabupaten Lamongan

k. Kabupaten Lumajang

l. Kabupaten Mojokerto

m. Kabupaten Magetan

n. Kabupaten Malang

o. Kabupaten Madiun

p. Kabupaten Nganjuk

q. Kabupaten Ngawi

r. Kabupaten Pacitan

s. Kabupaten Pasuruan

t. Kabupaten Probolinggo

u. Kabupaten Ponorogo

v. Kabupaten Pamekasan

w. Kabupaten Situbondo

x. Kabupaten Sampang

y. Kabupaten Sumenep

z. Kabupaten Tuban

aa. Kabupaten Trenggalek

bb. Kabupaten Tulungagung

(3) Kawasan resapan air terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota.

(4) Kawasan kars kelas I yang berfungsi sebagai perlindungan hidrologidan ekologi, meliputi:

a. Kabupaten Slitar

b. Kabupaten Sangkalan

c. Kabupaten Tulungagung

d. Kabupaten Trenggalek

e. Kabupaten Malang

f. Kabupaten Ngawi

g. Kabupaten Ponorogo

h. Kabupaten Pacitan

i. Kabupaten Sampang


j. Kabupaten Tuban

Pasal 18

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13huruf e, meliputi :

a. kawasan sekitar mata air

b. kawasansekitar waduk/danau

c. kawasan sempadan sungai

d. kawasan sempadan pantai

e. kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman

f. kawasan pantai berhutan bakau/mangrove

g. kawasan terbuka hijau kota

Pasal 19

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 huruf f, meliputi :

a. rawan letusan gunung api.

b. rawan banjir.

c. rawan gempa, gerakan tanah, longsor, dan banjir bandang.

d. rawan tsunami.

(2) Kawasan rawan letusan gunung api sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a, meliputi :

a. Gunung Lawu, di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan

b. Gunung Liman dan Gunung Wilis, di Kabupaten Madiun,Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, KabupatenTulungagung, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk

c. Gunung Kelud, di Kabupaten Kediri, Kabupaten Slitar danKabupaten Malang:

d. Gunung Butak, di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang.

e. Gunung Bromo di Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang,Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan.

f. Gunung Semeru, di Kabupaten Malang dan KabupatenLumajang.

g. Gunung Lamongan, di Kabupaten Lumajang dan KabupatenProbolinggo.


h. Gunung Merapi di Kabupaten Banyuwangi, KabupatenBondowoso, Kabupaten Situbondo.

i. Gunung Raung di Kabupaten Banyuwangi, KabupatenBondowoso, Kabupaten Jember.

j. Gunung Welirang di Kabupaten Pasuruan, KabupatenMojokerto.

k. Gunung Ijen di Kabupaten Bondowoso, Banyuwangi.

l. Gunung Argopuro di Kabupaten Probolinggo dan KabupatenJember.

(3) Kawasan rawan banjir, gempa, gerakan tanah dan longsorsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Kabupaten Blitar

b. Kabupaten Bondowoso

c. Kabupaten Sanyuwangi

d. Kabupaten Jember

e. Kabupaten Jombang

f. Kabupaten Lumajang

g. Kabupaten Malang

h. Kabupaten Mojokerto

i. Kabupaten Magetan

j. Kabupaten Ngawi

k. Kabupaten Pacitan

l. Kabupaten Pasuruan

m. Kabupaten Probolinggo

n. Kabupaten Ponorogo

o. Kabupaten Sampang

p. Kabupaten Situbondo

q. Kabupaten Sampang

r. Kabupaten Trenggalek

s. Kabupaten Tulungagung

(4) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf C, terdapat di Pantai Selatan, yang meliputi:

a. Kabupaten Pacitan

b. Kabupaten Trenggalek

c. Kabupaten Tulungagung


d. Kabupaten Blitar

e. Kabupaten Malang


g. Kabupaten Jember

h. Kabupaten Banyuwangi

Paragraf 2

Pola Pemanfaatan Kawasan Budidaya

Pasal 20

Pola pemanfaatan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalamPasal12, meliputi :

a. kawasan hutan produksi

b. kawasan pertanian

c. kawasan perikanan

d. kawasan perkebunan

e. kawasan peternakan

f. kawasan pariwisata

g. kawasan permukiman

h. kawasan industri

i. kawasan pertambangan

j. kawasan perdagangan.

Pasal 21

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a,terbagi berdasarkan KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan), meliputi:

a. Kabupaten Bojonegoro

b. Kota Batu

c. Kabupaten Blitar

d. Kabupaten Bangkalan

e. Kabupaten Bondowoso

f. Kabupaten Banyuwangi

g. Kabupaten Gresik

h. Kabupaten Jombang

i. Kabupaten Jember


j. Kota Kediri

k. Kabupaten Kediri

l. Kabupaten Lamongan

m. Kabupaten Tuban

n. Kabupaten Lumajang

o. Kabupaten Madiun

p. Kabupaten Magetan

q. Kabupaten Ngawi

r. Kabupaten Malang

s. Kabupaten Mojokerto

t. Kabupaten Nganjuk

u. Kabupaten Ponorogo

v. Kabupaten Pasuruan

w. Kabupaten Probolinggo

x. Kabupaten Pacitan

y. Kabupaten Pamekasan

z. Kabupaten Sampang

aa. Kabupaten Sumenep

bb. Kabupaten Situbondo

cc. Kabupaten Trenggalek

dd. Kabupaten Tulungagung

Pasal 22

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf bmeliputi sawah beririgasi, sawah tadah hujan, da,n pertanian lahankering.

(2) Kawasan sawah beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan sawah dengan sistem irigasi teknis maupun irigasisederhana terdapat diseluruh kabupaten/kota.

(3) Kawasan sawah tadah hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tersebar di semua kabupaten/kota. ,

(4) Kawasan pertanian lahan. kering sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tersebar di sernua kabupaten/kota.


Pasal 23

(1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 • hurufe, meliputi :

a. perikanan tangkap

b. perikanan budidaya air payau

c. perikanan budidaya air tawar

d. perikanan budidaya laut

(2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, meliputi :

a. rencana, pengembangan fisheries town di KabupatenBanyuwangi dan pengembangan outer ring fishing port,coldstorage dan industri perikanan di Sendangbiru KabupatenMalang.

b. kawasan pengembangan utama komoditi perikanan di pantaiselatan meliputi Kabupaten Pacitan, Prigi KabupatenTrenggalek, Sendangbiru Kabupaten Malang dan PugerKabupaten Jember dan kawasan potensial lainnya meliputi :

Ujungpangkah Kabupaten Gresik, Brondong KabupatenLamongan, Pondokmimbo Kabupaten Situbondo, BuluKabupaten Tuban dan pasongsongan Kabupaten Sumenep.

c. pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)meliputi Prigi di Kabupaten Trenggalek, SendangbiruKabupaten Malang dan Brondong di Kabupaten Lamongan

d. pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di MuncarKabupaten Banyuwangi, Puger Kabupaten Jember, MayanganKota Probolinggo, Paiton Kabupaten Probolinggo dan LekokKabupaten Pasuruan.

e. pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di SipelotKabupaten Malang, Pancer Kabupaten Banyuwangi, BuluKabupaten Tuban, Pasongsongan Kabupaten Sumenep danTamperan Kabupaten Pacitan,

(3) Pemanfaaatan kawasan budidaya perikanan air payausebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Kabupaten Blitar

b. Kabupaten Bangkalan

c. Kabupaten Banyuwangi

d. Kabupaten Gresik

e. Kabupaten Jember



g. Kabupaten Malang

h. Kabupaten Pasuruan

i. Kota Pasuruan

j. Kabupaten Probolinggo

k. Kota Probolinggo

l. Kabupaten Pamekasan

m. Kabupaten Pacitan

n. Kabupaten Sidoarjo

o. Kabupaten Sampang

p. Kabupaten Situbondo

q. Kabupaten Tuban

r. Kabupaten Trenggalek

s. Kabupaten Tulungagung

t. Kota Surabaya .

(4) Pengembangan kawasan perikahan budidaya air tawar tersebar dikabupaten/kota.

(5) Pengembangan kawasan perikanan budidaya laut sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a. Kabupaten Blitar

b. Kabupaten Sangkalan

c. Kabupaten Sanyuwangi

d. Kabupaten Lamongan

e. Kabupaten Malang

f. Kabupaten Pamekasan

g. Kabupaten Probolinggo

h. Kabupaten Sampang

i. Kabupaten Sumenep

j. Kabupaten Situbondo

k. Kabupaten Tuban

l. Kabupaten Trenggalek

m. Kabupaten Tulungagung


Pasal 24

(1) Pemanfaatan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 huruf d, diarahkan untuk meningkatkan peran serta,efisiensi, produktivitas dan keberlajutan, dengan mengembangkankawasan industri masyarakat perkebunan yang selanjutnya disebutkimbun.

(2) Kimbun dimaksud pada ayat (1) dikembangkan di setiap lokasipengembangan dan sentra produksi yang diselenggarakan dengankebersamaan ekonomi dan berwawasan lingkungan.

(3) Pemanfatan Kimbundi bagi menjadi 7 (tujuh) wilayah :

a. Kimbun Ijen - Argopuro - Raung di Ka,bupaten Bondowoso,Kabupaten Jember, Kabupater Banyuwangi, KabupatenSitubondo dengan komoditi . yang dikembangkan antara lainkopi, tembakau dan tebu

b. Kimbun Bromo - Tengger - Semeru di Kabupaten Malang,Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, KabupatenProbolinggo dengan komoditi yang dikembangkan antara lainkopi, tebu, kelapa dan cengkeh.

c. Kimbun Kelud di Kabupaten Blitar, Kabupaten Jombang,Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malangdengan komoditi yang dikembangkan antara lain kopi, tebu,kakao dan cengkeh

d. Kimbun Wilis di Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri,Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, KabupatenPonorogo, Kabupaten Nganjuk dengan komoditi yangdikembangkan antara lain kopi, tebu, kakao dan kelapa

e. Kimbun Lawu di Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo,Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi dengan komoditiyangdikembangkan antara lain kopi, tebu, kakao, kelapa dancengkeh

f. Kimbun Pantura meliputi Kabupaten Situbondo, KabupatenProbolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tuban,Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, KabupatenLamongan, Kabupaten Bojonegoro dengan komoditi yangdikembangkan antara lain kelapa, tembakau, tebu, jambumente dan kapas

g. Kimbun Kepulauan Madura meliputi Kabupaten Bangkalan,Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan KabupatenSumenep dengan komoditi yang dikembangkan antara lainkelapa, tembakau dan jambu mente


Pasal 25

(1) Pemanfaatan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 huruf e meliputi peternakan ternak besar, peternakanternak kedl, peternakan unggas.

(2) Sentra peternakan ternak besar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:

a. Kabupaten Blitar

b. Kabupaten Bojonegoro

c. Kabupaten Bondowoso


e. Kabupaten Jember

f. Kabupaten Kediri

g. Kabupaten Lumajang

h. Kabupaten Malang

i. Kabupaten Magetan

j. Kabupaten Nganjuk

k. Kabupaten Pasuruan

l. Kabupaten Probolinggo

m. Kabupaten Sumenep

n. Kabupaten Situbondo

o. Kabupaten Trenggalek

p. Kabupaten Tulungagung

q. Kabupaten Tuban

(3) Sentra peternakan ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdapat di seluruh Kabupaten.

(4) Kawasan peternakan unggas terkonsentrasi di wilayah

a. Kabupaten Blitar

b. Kabupaten Jombang

c. Kabupaten Kediri

d. Kabupaten Mojokerto

e. Kabupaten Pasuruan

f. Kabupaten Sidoarjo

g. Kabupaten Tulungagung


Pasal 26

(1) Pola pemanfaatan kawasan pariwisata· sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20 huruf f meliputi kawasan yang terbentang disepanjang koridor pariwisata dan kawasan kepulauan yang dapatmemenuhi kebutuhan wisatawan.

(2) Pemanfaatan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud ·padaayat (1), meliputi:

a. kawasan pengembangan pariwisata koridor utara, meliputi:Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, KabupatenLamongan, Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya.

b. kawasan pengembangan pariwisata koridor tengah, meliputi:Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo,Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri,Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, KabupatenSidoarfo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo,Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso.

c. kawasan pengembangan pariwisata koridor selatan, meliputi: .Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, KabupatenTulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, KotaBatu, Kabupaten Lumajang, Kabupa'ten Jember danKabupaten Banyuwangi.

d. kawasan pengembangan pariwisata kepulauan, meliputi:Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, KabupatenPamekasan, Kabupaten Sumenep dan pulau-pul}:lu kecillainnya.

(3) Kawasan pariwisata yang dapat dikembangkan berdasarkan koridorsebagaimana pada ayat (2) Pasal 26 meliputi :

a. kawasan pengembangan pariwisata koridor utara meliputipotensi wisata alam, minat khusus dan budaya antara lain :pantai, telaga, sumber api alam, goa, berbagai peninggalansejarah seperti makam, gedung-gedung tua, situs sejarah,berbagai sarana wisata buatan, kerajinan cinderamata, dllserta berbagai kegiatan wisata minat khusus.

b. kawasan pengembangan pariwisata koridor tengah meliputipotensi wisata alam, minat khusus dan budaya antara lain :pantai, telaga, sumber api alam, goa, berbagai peninggalansejarah seperti makam, gedung-gedung tua, situs sejarah,berbagai sarana wisata buatan, kerajinan cinderamata, dllserta berbagai kegiatan wisata minat khusus

c. kawasan pengembangan pariwisata koridor selatan meliputipotensi wisata alam, minat khusus dan budaya antara lain :


pantai, air terjun, obyek wisata buatan, makam, candi sertaberbagai kegiatan wisata minat khusus seperti ziarah,berbagai kegiatan penelitian, kegiatan wisata petualangan danlain-lain .

d. kawasan pengembangan pariwisata kepulauan meliputipotensi wisata alam, minat khusus dan budaya antara lain:pantai, taman laut, api alam, karapan sapi, makam,peninggalan kraton serta berbagai kegiatan wisata minatkhusus seperti kegiatan penyelaman, memaneing, berlayardan lain-lain.

(4) Agar arah pengembangan pariwisata dapat lebih terfokus danefisien maka disusun prioritas pengembangan, meliputi:

a. kawasan prioritas utama adalah kawasan yang memiliki nilaidaya saing serta menjadi primadona pengembanganpariwisata di Jawa Timur, antara lain Kawasan Bromo-Tengger-Semeru di Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang,Kabupaten Pasuruan,' Kabupaten Probolinggo, Ijen diKabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi;Plengkung di Kabupaten Banyuwangi; Desa Wisata TrowulanKabupaten Mojokerto serta potensi unggulan lainnya.

b. kawasan pendukung yang merupakan penyangga darikawasan prioritas utama yang meliputi wisata budaya reog diKabupaten Ponorogo; karapan sapi di Kabupaten Madura danberbagai sentra kerajinan rakyat di Jawa Timur.

c. kawasan potensial yang meliputi: Kawasan segitiga emas Ijenyang berada di Kabupaten Banyuwangi dari Bondowoso;taman laut di Pulau Saor, Saobi dan Mamburit di KabupatenSumenep; Kawasan Wisata Bentar di Kabupaten Probolinggo;Wisata Pelabuhan Rest Area Suramadu, Wisata Bahari diKabupaten Lamongan, Pulau Bawean, Kawasan Prigi diKabupaten Trenggalek, serta kawasan-kawasan lain yangpotensial.

Pasal 27

(1) Pemanfaatan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 huruf g, meliputi permukiman perdesaan, perkotaan, dankhusus.

(2) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:

a. permukiman pusat perdesaan

b. permukiman desa


c. permukiman pada pusat perdusunan

(3) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi :

a. permukiman perkotaan metropolitan

b. permukiman perkotaan menengah

c. permukiman perkotaan kecil

(4) Permukiman perkotaan metropolitan sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf a, merupakan permukiman di perkotaan yang memilikifungsi sebagai:

a. kota Inti sebagai pusat pelayanan

b. perkotaan penyangga atau satelit

c. perkotaan baru mandiri

d. perumahan baru skala besar

(5) Permukiman perkotaan menengah sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf b, merupakan permukiman di perkotaan yang memilikifungsi sebagai:

a. pusat pelayanan SWP.

b. pusat pertumbuhan skala wilayah.

c. pusat pelayanan perkotaan antara metropolitan dan perkotaankecil.

(6) Permukiman perkotaan keeil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf e, merupakan permukiman di perkotaan yang memiliki fungsisebagai:

a. pusat pelayanan kabupaten.

b. pusat pertumbuhan skala kabupaten.

c. pusat pelayanan perkotaan keeamatan.

(7) Permukiman pada kawasan khusus sebagaimana dimaksud padaayat (1), meliputi:

a. sebagai tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata.

b. kawasan permukiman yang timbul akibat perkembanganinfrastruktur.

c. permukiman yang timbul akibat kegiatan sentra ekonomi.

d. permukiman di sekitar kawasan industri.


(8) Dalam kawasan permukiman perkotaan, Kabupaten/Kota harusmenyediakan peruntukan lahan perumahan untuk masyarakatberpenghasilan rendah seluas areal berdasarkan kebutuhan danatau sesuai ketentuan dalam pembangunan perumahan danpermukiman dengan Iingkungan yang berimbang.

Pasal 28

(1) Pemanfaatan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal20 huruf h, meliputi:

a. kawasan industri estate.

b. sentra industri keci!.

c. zona industri.

(2) Kawasan industri estate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, meliputi :

a. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Kota Surabaya.

b. Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di KabupatenPasuruan.

c. Ngoro Industrial Park (NIP) di Kabupaten Mojokerto.

d. Kawasan industri Jabon di Kabupaten Sidoarjo.

e. Lamongan Integreted Shorebase (LIS) di KabupatenLamongan.

f. Kawasan industri di Kabupaten Gresik.

g. Kawasan industri di Kabupaten Tuban.

h. Kawasan industri di Kabupaten Bojonegoro.

i. Kawasan industri di Sumbermanjing Wetan KabupatenMalang.

j. Kawasan Industri Gerbang Mas di Kabupaten Probolinggo.

k. Kawasan industri Paiton di Kabupaten Probolinggo

l. Kawasan industri di Kabupaten Bangkalan.

(3) Sentra industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,terdapat diseluruh kabupaten/kota.

(4) Zona industri sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c, meliputi :

a. koridor Taman - Sepanjang - Krian dan koridor Waru diKabupaten Sidoarjo

b. koridor Osowilangon - Romokalisari di Kota Surabaya


c. koridor Driyorejo - Bambe, dan koridor Gresik - Manyar diKabupaten Gresik

d. koridor Mojoagung - Jombang di Kabupaten Jombang

e. zona industri Wongsorejo di Kabupaten Banyuwangi

f. zona industriJetis di Kabupaten Mojokerto

g. koridor Tuban - Bojonegoro di Kabupaten Tuban

Pasal 29

(1) Pemanfaatan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20 huruf i, meliputi pertambangan Bahan GalianGolongan C dan golongan A dan B

(2) Pertambangan galian C sebagaimana dimaksud pada ayat 1meliputi : . '

a. Kabupaten Blitar

b. Kabupaten Bojonegoro



e. Kabupaten Gresik

f. Kabupaten Jember

g. Kabupaten Jombang

h. Kabupaten Kediri

i. Kabupaten Lumajang

j. Kabupaten Malang

k. Kabupaten Mojokerto

l. Kabupaten Madiun

m. Kabupaten Magetan

n. Kabupaten Nganjuk

o. Kabupaten Ngawi

p. Kabupaten Pacitan

q. Kabupaten Ponorogo

r. Kabupaten Pasuruan

s. Kabupaten Probolinggo

t. Kabupaten Situbondo

u. Kabupaten Sidoarjo

v. Kabupaten Sumenep


w. Kabupaten Trenggalek

x. Kabupaten Tulungagung

y. Kabupaten Tuban

(3) Penambangan Bahan Galian Golongan A dan B sebagaimanadimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. Kabupaten Blitar

b. Kabupaten Banyuwangi


d. Kabupaten Bojonegoro

e. Kabupaten Gresik

f. Kabupaten Jember

g. Kabupaten Jombang

h. Kabupaten Lumajang

i. Kabupaten Malang

j. Kabupaten Mojokerto

k. Kabupaten Magetan

l. Kabupaten Nganjuk

m. Kabupaten Ngawi

n. Kabupaten Pacitan

o. Kabupaten Ponorogo

p. Kabupaten Sumenep

q. Kabupaten Trenggalek

r. Kabupaten Tulungagung

s. Kabupaten Sidoarjo

Pasal 30

(1) Pemanfaatan kawasan perdagangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 20 huruf j meliputi perdagangan skala wilayah, skala kota danperdagangan sektor informal.

(2) Perdagangan skala wilayah yang dimaksud pada ayat (1) adalahwilayah yang memiliki fasilitas perdagangan seperti pasar induk,grosir diarahkan di tiap pusat SWP.

(3) Perdagangan skala kota meliputi perdagangan jenis pertokoan danperdagangan pasar yang diarahkan di setiap wilayahkabupaten/kota.


(4) Perdagangan sektor informal yang berkembang di setiap wilayahperkotaan dan perdesaan, diatur dan/atau disediakan ruangnya olehpemerintah kabupaten/kota.

Bagian Ketiga

Arahan Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya

Pasal 31

(1) Arahan pengelolaan pengawasan lindung meliputi semua upayaperlindungan, pengawetan, konservasi dan pelestarian fungsisumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupansecara serasi dan berkelanjutan dan tidak dapat dialihfungsikanmenjadi kawasan budidaya.

(2) Arahan konservasi kawasan lindung meliputi kawasan cagar alam,suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budayadan ilmu pengetahuan.

(3) Arahan pengelblaan kawasan lindung tidak dapat dialihfungsikan.(4) Arahan pengelolaan kawasan Iindung sebagaimana dimaksudpada ayat (1) antara lain:

a. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

b. mempertahankan fungsi ekologis kawasan alami

c. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasankonservasi dan hutan lindung.

d. penambahan luasan kawasan lindung, yang merupakan hasilalih fungsi hutan produksi menjadi hutan Iindung.

e. pengembangan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaankawasan lindung.

f. percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasukdi dalam kriteria kawasan Iindung dengan melakuk<.\npenanaman pohon Iindung yang dapat di gunakan sebagaiperlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil hasilhutan non-kayu.

g. membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkanrasa memiliki/mencintai alam.

h. pemanfaatan kawasan Iindung untuk sarana pendidikanpenelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam.

i. percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan Iindung dengantanaman yang sesuai dengan fungsi lindung.

j. menindak tegas prilaku vandalisme terhadap obyek wisata.


Pasal 32

(1) Arahan pengelolaan kawasan budidaya meliputi segal a usahauntuk meningkatkan pendayagunaan lahan yang diJakukan di luarkawasan lindung, yang kondisi fisik dan sumber daya alamnyadianggap potensial untuk dimanfaatkan, tanpa mengganggukeseimbangan dan kelestarian ekosistem.

(2) Arahan pengelolaan kawasan hutan produksi antara lain:

a. kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatantegakan rendah harus dilakukan percepatan reboisasi, sertapercepatan pembangunan hutan rakyat

b. mengarahkan di setiap wilayah kabupaten/kota mewujudkanhutan kota

(3) Arahan pengelolaan kawasan pertanian antara lain:

a. pengembangan sawah irigasi teknis dilakukan denganmemprioritaskan perubahan dari sawah tadah hujan menjadisawah irigasi sejalan dengan perJuasan jaringan irigasi danpengembangan waduk/embung.

b. perubahan kawasan pertanian harus tetap memperhatikanluas kawasan yang dipertahankan sehingga perlu adanyaketentuan tentang pengganti Jahan pertanian.

c. pemanfaatan kawasan pertanian diarahkan untukmeningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pang andengan mengembangkan kawasan cooperative farming danholtikultura dengan mengembangkan kawasan goodagriculture practices.

(4) Arahan pengelolaan kawasan perikanan antara lain:

a. mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanamanbakau/mangrove.

b. pengembangan budidaya perikanan tangkap dan budidayaperikanan laut.

c. menjaga kelestarian sumber daya air terhadap pen~maranIimbah industri maupun Iimbah lainnya.

d. pengendalian melalui sarana kualitas air dan mempertahankanhabitat alami ikan.

e. peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dJnprasarana perikanan.


(5) Arahan pengelolaan kawasan perkebunan antara lain:

a. pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan yangdinyatakan memenuhi syarat, dan diluar area rawan banjirserta longsor.

b. dalam penetapan komoditi tanaman tahunan, selainmempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah danair juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dankeindahan/estetika.

c. peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukanmemalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabungdalam kawasan Kimbun masing-masing.

(6) Arahan pengelolaan kawasan peternakan, antara lain:

a. meningkatkan kegiatan peternakan secara alami denganmengembangkan padang penggembalaan.

b. kawasan peternakan diarahkan mempunyai keterkaitandengan pusat distribusi pakan ternak.

c. mempertahankan ternak plasma utfah sebagai potensi daerah.

d. pengembangan kawasan peternakan diarahkan kepadapengembangan komoditas ternak unggulan yang dimiliki olehdaerah yaitu komoditas ternak yang memiliki keunggulankomparatif dan kompetitif.

e. kawasan budidaya ternak yang berpotensi untuk dapatmenularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknyapada permukiman padat penduduk, akan dipisahkan sesuaistandart teknis kawasan usaha peternakan, denganmemperhatikan kesempatan berusaha dan melindungi daerahpermtukiman penduduk dari penularan penyakit hewanmenular.

f. pengaturan pemeliharaan hewan yang diternakkan serta tataniaga hewan dan produk bahan asal hewan dikawasanperkotaan dengan tingkat kepadatan lebih dari 300.000 jiwaakan diatur lebih lanjut secara teknis dengan PeraturanGubernur.

g. peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola danmengolah hasil ternak, seperti pembuatan industri pengolahhasil ternak, mengolah kulit, dan sebagainya.

(7) Arahan pengelolaan kawasan pariwisata antara lain:

a. tetap melestarikan alam sekitar untuk mehjaga keindahanobyek wisata.


b. tidak melakukan pengerusakan terhadap obyek wisata alamseperti menebang pohon.

c. melestarikan perairan pantai, dengan memperkaya tanamanmangrove untuk mengembangkan ekosistem bawah lauttermasuk terumbu karang dan biota laut yang dapat di jadikanobyek wisata taman laut.

d. tetap melestarikan tradisi petik lautllarung sesaji sebagai dayatarik wisata.

e. menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah.

f. meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap bendabersejarah untuk menambah koleksi budaya.

g. pada obyek yang tidak memiliki akses yang cukup, perluditingkatkan pembangunan d.an pengendalian pembangunansarana dan prasarana transportasi ke obyek-obyek wisataalam budaya dan minat khusus.

h. merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dariurban/regional desain untuk keserasian lingkungan.

i. meningkatkan daya tarik wisata melalui penetapan jalurwisata, kalender wisata, informasi dan promosi wisata.

j. menjaga keserasian Iingkungan alam dan buatan sehinggakualitas visual kawasan wisata tidak terganggu.

k. meningkatkan peranserta masyarakat dalam menjagakelestarian obyek wisata, dan daya jual/saing

(8) Arahan pengelolaan kawasan permukiman antara lain:

a. pengembangan kawasan budidaya yang secara teknis dapatdigunakan untuk permukiman harus aman dari bahayabencana alam, sehat, mempunyai akses untuk kesempatanberusaha dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatanketersediaan permukiman, mendayagunakan fasilitas danutilitas disekitarnya serta meningkatkan sarana dan prasaranaperkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada.

b. pengembangan permukiman perdesaan dilakukan denganmenyediakan fasilitas dan infrastruktur secara berhit'arkisesuai dengan fungsinya sebagai: pusat pelayanan antardesa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan padasetiap dusun atau kelompok permukiman

c. menjaga kelestarian permukiman perdesan khususnyakawasan pertanian.

d. pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengantetap menjaga fungsi dan hirarki kawasan perkotaan.


e. membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindaripenumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dandiantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau

f. pembentukan perkotaan metropolitan, Surabaya dan Malangdihubungkan dengan sistem transportasi yang memadaidiantaranya mass rapid transport.

g. pengembangan perkotaan baru· mandiri dan perumahan baruskala besar di sekitar Surabaya, yaitu Kabupaten Sidoarjo,Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, dan KabupatenBangkalan.

h. pengembangan kawasan sekitar kaki jembatan Suramaduuntuk kegiatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi

i. perkembangan perkotaan menengah dilakukan denganmembentuk pelayanan wilayah yang mampu mendorongpertumbuhan wilayah sekitarnya.

j. permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembenfukanpusat pelayanan skala kabupaten dan perkotaan kecamatanyang ada di kabupaten .

k. permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempatperistirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukimanbaru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatansentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengantetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaiandengan RTRW masing-masing kabupaten/kota.

(9) Arahan pengelolaan kawasan industri antara lain:

a. pengembangan kawasan industri dilakukan denganmempertimbangkan aspek ekologis.

b. pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanyajalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan.

c. pengembangan zona industri pada daerah aliran sungai harusdidasari dengan perhitungan kemampuan daya dukungsungai.

d. pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh saranadan prasarana industri.

e. pengelolaan kegiatan industri dilakukan denganmempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dariindustri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yangdibentukberdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi,biaya keseimbangan Iingkungan dan biaya aktifitas sosial.


f. setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metodaatau teknologi ramah Iingkungan dan harus dilengkapi denganupaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencanaindustri.

(10) Arahan pengelolaan kawasan pertambangan antara lain:

a. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan denganmempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dangeohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan.

b. pengelolaan kawasan bekas penambangan harusdirehabilitasi/reklamasi sesuai dengan zona peruntukan yangditetapkan ditetapkan dengan melakukan penimbunan tanahsubur dan/atau bahan-bahan lainnya sehingga menjadi lahanyang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau,ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetapmemperhatikan aspek kelestarian Iingkungan hidup.

c. setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan danmengamankan tanah atas (top soil) untuk keperluanrehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan.

(11) Arahan pengelolaan kawasan perdagangan antara lain:

a. pengembangan kawasan perdagangan dilakukan denganberhirarki sesuai skala ruang dan fungsi wilayah.

b. pengembangan kawasan perdagangan dan kegiatan komersiallain yang berpengaruh bagi pertumbuhan skala wilayah danatau berpengaruh pada tata ruang dalam lingkup wilayah perlumemperhatikan kebijakan tata ruang wilayah PemeriritahProvinsi.

c. pengembangan kawasan perdagangan dilakukan secarabersinergi dengan' perdagangan informal sebagai sebuahaktivitas perdagangan yang saling melengkapi.

d. pengembangan kawasan dan atau lokasi perdagangan yangterkait dengan sarana dan prasarana yang di kelola provinsimemperhatikan rekomendasi provinsi.

Bagian Keempat Arahan Pengelolaan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan dan

Kawasan Tertentu Pasal 33

Arahan pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dankawasan tertentu merupakan arahan pengembangan perkotaan dengankawasan yang bersifat pedesaan, serta kawasan tertentu sehinggatercipta tata ruang yang berkelanjutan.


Pasal 34

Arahan pengelolaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 33, meliputi:

a. fungsi kawasan. sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayananjasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

b. pengembangan kawasan agropolitan merupakan alternatifpembangunan perdesaan melalui keterkaitan kawasan perkotaan -perdesaan untuk meningkatkan peran perkembangan kawasanperdesaan.

Pasal 35

Arahan pengelolaan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalamPasal 33, meliputi:

a. fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah,pusat pengolahan dan distnbusi hasH pertanian, , perdagangan,jasa, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta transportasi,pergudangan dan sebagainya.

b. fungsi perkotaan sedang dan kecil sebagai pemasok kebutuhan danlokasi pengolahan agroindustri dan berbagai kegiatan agrobisnis.

c. kota sebagai pusat pelayanan, pusat prasarana dan sarana sosialekonomi mempengaruhi pedesaan dalam peningkatanproduktifitasnya.

d. menjaga pembangunan perkotaan yang berkelanjutan melaluiupaya menjaga keseimbangan wilayah terbangun dan tidakterbangun, mengembangkan hutan kota dan menjaga eksistensiwilayah yang bersifat perdesaan di sekitar kawasan. perkotaan.

Pasal 36

(1) Arahan pengelolaan kawasan tertentu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 33, merupakan kawasan yang ditetapkan. secaranasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnyadiprioritaskan, yakni Gerbangkertosusila Plus.

(2) Arahan pengembangan kawasan tertentu Gerbangkeftosusila Plussebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: .:

a. penataan ruang di bagi dalam cluster untuk memfokuskanpada penciptaan kawasanyang dapat bersinergi denganwilayah lainnya.

b. pengendalian secara garis besar mengarah pada upayamengendalikan laju perkembangan kota yang monosentris


sehingga tidak terjadi penumpukan beban transportasi yangcenderung berorientasi memusat.

c. meningkatkan fungsi wilayah sesuai dengan daya dukungkawasan.

d. membentuk kawasan perkotaan baru mandiri dan perumahanskala besar di kawasan sekitar Surabaya, khususnya diKabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan,dan Kabupaten Bangkalan.

e. meningkatkan transportasi umum masal antara Surabayasebagai kota inti dengan perkotaan disekitarnya.

f. menjaga pembangunan yang berkelanjutan melalui upayamenjaga keseimbangan wilayah terbangun dan tidakterbangun termasuk mengembangkan hutan kota dan menjagaeksistensi wilayah yang bersifat rural di sekitar kawasanperkotaan.

Bagian Kellma

Arahan Pengelolaan Sistem Permukiman Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 37

Arahan terhadap sistem pusat permukiman dibedakan ataspengembangan pusat permukiman perdesaan dan permukimanperkotaan.

Pasal 38

(1) Arahan pengembangan pusat permukiman perdesaan adalahpenataan struktur ruang pedesaan sebagai sistem pusatpermukiman di pedesaan yang berpotensi menjadi pusatpertumbuhan di perdesaan.

(2) Arahan pengembangan struktur ruang pedesaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) melalui:

a. pembentukan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP)

b. pembentukan Pusat Desa

c. pembentukan Pusat Permukiman Perdusunan

(3) Pengelolaan struktur ruang perdesaan merupakan upaya untukmempercepat efek pertumbuhan di kawasan perdesaan.

(4) Setiap pusat pelayanan dikembangkan melalui penyediaah berbagaifasilitas sosial-ekonomi yang mampu mendorqng perkembangankawasan perdesaan.


Pasal 39

(1) Arahan pengembangan sistem pusat permukiman perkotaanmeliputi arahan terhadap fungsi pusat kegiatan dan arahanterhadap penataan struktur ruang pusat-pusat permukimanperkotaan

(2) Pengelolaan pusat permukiman perkotaan terkait dengan fungsipusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pusatkegiatan nasional, wilayah dan lokal, meliputi:

a. Pusat Kegiatan Nasional adalah Gerbangkertosusila Plus

b. Pusat Kegiatan Wilayah adalah Malang Raya, PerkotaanJember, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Blitar, KotaProbolinggo, Perkotaan . Banyuwangi, Perkotaan Pamekasan.

c. Pusat Kegiatan Lokal, adalah Perkotaan Pacitan, PerkotaanTrenggalek, Perkotaan Tulungagung, Perkotaan Ponorogo,Perkotaan Magetan, Perkotaan Ngawi, Perkotaan Nganjuk,Perkotaan Bondowoso, Perkotaan Situbondo, PerkotaanLumajang, Perkotaan Sampang, Perkotaan Sumenep,Perkotaan Caruban.

Bagian Keenam

Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah

Paragraf 1

Arahan Pengembangan Prasarana Transportasi Jalan

Pasal 40

(1) Arahan pengembangan sistem prasarana transportasi jalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri dariprasarana jalan umum yang dinyatakan dalam status dan fungsijalan, serta prasarana terminal penumpang jalan.

(2) Pengelompokan jalan berdasarkan status dapat dibagi menjadi jalannasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota.

(3) Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan dibagi kedalam jalanarteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan

(4) Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan jalan terdiri darisistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder

(5) Arahan pengembangan prasarana jalan meliputi arahanpengembangan bagi jalan nasional jalan tol, jalan nasional bukanjalan tol, jalan provinsi, jalan Iintas selatan, jalan lintas/tembuskabupaten dan jalan lingkar kota dan perkotaan.


(6) Pengembangan prasarana jalan meliputi pengembangan jalan barudan pengembangan jalan yang sudah ada.

Pasal 41

(1) Jaringan jalan tol yang sudah dikembangkan di Jawa Timur,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5), meliputi jalan tolSurabaya - Gempol, dan jalan tol Surabaya - Manyar.

(2) Arahan pengembangan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi ruas:

a. Jalan Tol Surabaya - Gresik - Lamongan - Bojonegoro

b. Jalan Tol Manyar - Paciran - Tuban

c. Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder

d. Jalan Tol Gempol- Pandaan - Malang - Kepanjen

e. Jalan Tol Surabaya - Mojokerto - Jombang – Kertosono -Caruban - Ngawi - Mantingan

f. Jalan Tol Madiun - Caruban

g. Jalan Tol Gempol - Pasuruan - Probolinggo - Situbondo -Banyuwangi

h. Jalan Tol Waru - Juanda - Suramadu - Perak (Tol LingkarTimur)

i. Jalan Tol Aloha - Wonokromo - Perak (ToI tengah kota)

(3) Jalan nasional sebagai jalan arteri primer yang sudahdikembangkan di Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal40 ayat (5), meliputi:

a. Surabaya - Malang

b. Surabaya - Mojokerto - Jombang - Kertosono - Nganjuk -Caruban - Ngawi - Mantingan

c. Caruban - Karangjati - Padas - Ngawi

d. Surabaya - Gresik - Lamongan - Tuban - Bulu (Batas JawaTengah)

e. Surabaya - Sidoarjo - Gempol - Pasuruan - Probolinggo -Situbondo - Banyuwangi

f. Kamal - Bangkalan - Sampang - Pamekasan - Sumenep -Kalianget

(4) Arahan pengembangan jalan nasional sebagai jalan arteri primersebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi ruas:

a. Gresik - Sadang - Tuban


b. Mojokerto - Mojosari - Gempol

c. Babat - Bojonegoro - Padangan - Ngawi

(5) Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer sebagaimana dimaksuddalam Pasal 40 ayat (5) yang sudah dikembangkan, meliputi:

a. Ngawi - Maospati - Madiun - Caruban

b. Tuban - Sadang- Gresik

c. Tulungagung - Kediri - Kertosono

d. Malang - Kepanjen

e. Wonorejo - Probolinggo

f. Mojokerto - Mojosari - Gempol

g. Donorejo - Pacitan - Panggul - Trenggalek - Tulungagung -Blitar - Kepanjen - Turen - Lumajang - Wonorejo - Jember -Rogojampi - Banyuwangi

(6) Jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer sebagaimana dimaksuddalam Pasal 40 ayat (5), meliputi ruas:

a. Pacitan - Ponorogo- Madiun

b. Maospati - Magetan - Cemorosewu

c. Nganjuk - Bojonegoro - Ponca - Jatirogo

d. Bojonegoro - Ponco - Pakah

e. Pantai Serang - Blitar - Srengat - Kediri - Nganjuk

f. Karanglo - Pendem

g. Malang - Pend em - Batu - Pujon - Kandangan - Pare - Kediri

h. Kandangan - Pulorejo - Jombang - Ploso - Babat

i. Batu - Pacet - Mojosari - Krian

j. Purwosari - Kejayan - Pasuruan

k. Sidoarjo - Krian - Gresik

l. Mojokerto - Gedek - Lamongan

m. Jember - Bondowoso – Situbondo

n. Bangkalan - Ketapang - Sotabar - Pasongsongan - Sumenep -Pantai Lumbang

o. Sampang – Ketapang

p. Pamekasan - Sotabar

q. Malang - Turen - Talok - Druju - Sendangbiru

r. Ponorogo - Trenggalek

s. Pilang - Sukapura


t. Pasuruan - Kejayan - Tosari

u. Purwodadi - Nongkojajar

v. Lumajang - Kencong - Kasiyan - Puger

w. Rogojampi - Srono – Muncar

x. Padangan - Cepu

y. Ponorogo - Biting

(7) Arahan pengembangan jalan provinsi sebagai jalan kolektor primersebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi ruas Bondowoso -Sukasari -Ijen - Banyuwangi dan Karanglo - Batu.

(8) Arahan pengembangan Jalan Lintas Selatan meliputi dua kelompokjaringan jalan lintas selatan dan ruas jalan sirip jalan Iintas selatan,Status penyelenggaraan ruas jalan Iintas selatan akan ditetapkankemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(9) Arahan pengembangan Jalan Lintas Selatan sebagaimanadimaksud pada ayat (8), meliputi:

a. Mukus - Wareng - Pacitan - Kayen - Sudimoro di KabupatenPacitan

b. Panggul - Jarakan - Durenan di Kabupaten Trenggalek

c. Bandung - Gambiran - Sine - Molang di KabupatenTulungagung

d. Ringin Bandulan - Jolosutro di Kabupaten Blitar

e. Panggung - Waru - Sendang Biru - Talok - Dampit diKabupaten Malang

f. Pronojiwo - Jarid - Bagu - Wot G,alih di Kabupaten Lumajang

g. Puger - Sumberrejo - Tangkinol di Kabupaten Jember

h. Glenmore - Rogojampi di Kabupaten Banyuwangi.

(10) Arahan pengembangan jalan sirip jalan Iintas selatan sebagaimanadimaksud pada ayat (8), meliputi: :

a. Punung - Kalak - Batas Jawa Tengah, Kayen - Jetak -Hadiwarno, Bangunsari - Ngadirejan di Kabupaten Pacitan

b. Panggul - Munjungan - Prigi - Karanggongso - BatasTulungagung di Kabupaten Trenggalek

c. Trenggalek - Popoh di KabupatenTulungagung

d. Bence - Kanigoro - Pantai Serang - Kesamben - Binangun -Wates - Pantai Jolosutro di Kabupaten Blitar

e. Kedung Banteng - Taman Asri di Kabupaten Malang


f. Pronojiwo - Tempusari - Bagu - Tempeh - Pandanwangi diKabupaten Lumajang

g. Ambulu - Watu Ulo dan Kraton - Paseban di KabupatenJember

h. Kendeng Lembu - Sumber Jambe - Pesanggaran - Kutorejo -Muncar - Srono - Rogojampi di Kabupaten Banyuwangi

(11) Arahan jalan tembus antar wilayah kabupaten/kota yang sudahdikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5),meliputi ruas:

a. Pasrepan -Puspo - Wonokitri - Bromo

b. Telaga Sarangan (Magetan) - Karanganyar (Jawa Tengah)

c. Magetan - Jogorogo - Mantingan

d. Banyuwangi - ljen; Bondowoso - Sukasari

e. Pac.itan - Ponorogo - Purwantoro - Wonogiri - Solo

f. Sudimoro - Ngrayun - Ponorogo

g. Bandar - Ponorogo

h. Ngoro - Krembung -Sidoarjo

(12) Arahan pengembangan jalan tembus antar wilayah kabupaten/kota,meliputi ruas:

a. Papar - Pare

b. Malang - Ngadas - Jemplang - Bromo

c. Situbondo - Arjasa - Kayumas - Ijen

d. Nganjuk - Sawahan - Ngebel - ponorogo

e. Kediri - Pulung - Ponorogo

f. Padangan - Dander - Babat - Lamongan

g. Sumberejo - Kanor - Rengel

h. Tulungagung - Bendungan Wonorejo - Pagerwojo -Bendungan Trenggalek - Bendungan Sawo - Ponorogo Ngebel- Nganjuk

i. Ponorogo - Babadan - Lembeyan - Gorang gareng - Magetan

j. Ngawi - Dungus - Madiun

(13) Arahan pengembangan jalan Iingkar kota sebagaimana dimaksuddalam Pasal 40 ayat (4), meliputi jalan lingkar kota dan perkotaan.

(14) Arahan pengembangan terminal jalan berupa pengembanganterminal penumpang jalan berskala regional di setiapkabupaten/kota.


Paragraf 2

Arahan Pengembangan Prasarana Transportasi

Perkeretaapian

Pasal 42

(1) Arahan pengembangan prasarana transportasi perkeretaapiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi arahanpengembangan jalur perkeretaapian, pengembangan prasaranatransportasi kereta api untuk keperluan penyelenggaraanperkeretaapian komuter, dry port, terminal barang, serta konservasirel mati.

(2) Arahan pengembangan jalur perkeretaapian meliputi arahanpengembangan jalur kereta api ganda, dan penataan jalurperkeretaapian di wilayah Gerbangkertosusila Plus Jalur Kereta Apiyang beroperasi saat ini :

a. Jalur Utara : Surabaya (Pasar Turi) - Lamongan - Babat - Bojonegoro - Cepu

b. Jalur Tengah : Surabaya (Semut) - Surabaya (Gubeng) -Wonokromo - Jombang - Kertosono - Madiun-Solo

c. Jalur Timur : Surabaya (Semut) - Surabaya (Gubeng) - Wonokromo - Sidoarjo - Bangil - Pasuruan - Probolinggo - Jember - Banyuwangi

d. Jalur Lingkar : Surabaya (Semut) - Surabaya (Gubeng) -Wonokromo - Sidoarjo - Bangil - Lawang -Malang - Blitar - Kediri - Kertosono - Surabaya

(3) Arahan pengembangan jalur perkeretaapian ganda ditujukan padajalur jalur sebagai berikut:

a. Surabaya - Lamongan - Sabat - Sojonegoro - Cepu

b. Surabaya - Mojokerto - Jombang - Kertosono - Nganjuk -Madiun - Sragen

c. Surabaya - Bangil - Lawang - Singosari - Malang

d. Bangil - Pasuruan - Probolinggo - Jember - Banyuwangi

e. Malang - Kepanjen - Blitar - Tulungagung - Kertosono

(4) Arahan pengembangan prasarana perkeretaapian untuk keperluanpenyelenggaraan kereta api komuter seperti yang sudahdiselenggarakan pada lintas Surabaya - Porong ditujukan padakoridor-koridor, meliputi:

a. Surabaya - Lamongan - Babat


b. Surabaya - Mojokerto - Jombang

c. Surabaya - Porong - Sangil

d. Surabaya - Gresik

e. Pasar Turi - Stasiun Gubeng

f. Lawang - Malang - Kepanjen

g. Madiun - Ponorogo - Siahung

(5) Arahan pengembangan prasarana jalur perkeretaapian diGerbangkertosusila Plus berupa penataan jalur yang terdiri daritindakan pemasangan jalur ganda, tindakan pemasangan jalurmelayang, serta pemindahan Iintasan perkeretaapian regional, biladiperlukan. .

(6) Arahan pengembangan dry port meliputi. pengembangan dry portyang sudah ada di Rambipuji KabLipaten Jember sertapembangunan dry port di Kota Malang, Kota Kediri dan KabupatertJombang.

(7) Arahan pengembangan terminal barang perkeretaapian, meliputi:

a. pengembangan fasilitas terminal peti kemas Pasar Turi,terminal barang Kali Mas Kota Surabaya.

b. pengembangan. terminal barang di Babat KabupatenLamongan.

(8) Arahan konservasi rei mati ditujukan pada ruas-ruas potensial,sebagai berikut:

a. Bojonegoro - Jatirogo

b. Madiun - Ponorogo - Slahung

c. Mojokerto - Mojosari - Porong

d. Ploso - Mojokerto - Krian

e. Malang - Turen - Dampit

f. Malang - Pakis - Tumpang

g. Babat - Jombang

h. Babat - Tuban

i. Kamal - Sangkalan - Sampang - Pamekasan

j. Jati - Probolinggo - Paiton

k. Klakah - Lumajang - Pasirian

l. Lumajang - Gumukmas - Balung - Rambipuji

m. Panarukan - Situbondo - Bondowoso - Kalisat

n. Rogojampi - Blambangan


(9) Arahan pengembangan jalur perkeretaapian di Pulau Madurameliputi Kamal - Sangkalan - Sampang - Pamekasan - Sumenepdan penyambungan ke jaringan kereta api di Surabaya.

Paragraf 3

Arahan Pengembangan Prasarana Transportasi Penyeberangan

Pasal 43

Arahan pengembangan prasarana transportasi penyeberangan meliputiarahan pengembangan pelabuhan penyeberangan, sebagai berikut:

a. pembangunan Pelabuhan penyeberangan Bawean di KabupatenGresik.

b. pembangunan Pelabuhan penyeberangan Paciran di KabupatenLamongan.

c. pembangunan Pelabuhan penyeberangan Kalianget di KabupatanSumenep.

d. pengembangan Pelabuhan penyeberangan Ketapang di KabupatenBanyuwangi.

e. pengembangan Pelabuhan penyeberangan Jangkar di KabupatenSitubondo.

Paragraf 4

Arahan Pengembangan Prasarana Transportasi Laut

Pasal 44

(1) Arahan pengembangan prasarana transportasi laut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi pengembanganpelabuhan umum, dan pelabuharl khusus.

(2) Pelabuhan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudahdikembangkan, meliputi:

a. Pelabuhan Internasional Hub Tanjung Perak

b. Pelabuhan Nasional merupakan Pelabuhan utama tersier diPelabuhan Gresik di Kabupaten Gresik, Tanjung Wangi diKabupaten Banyuwangi, Tanjung Tembaga di KotaProbolinggo, Pasuruan di Kota Pasuruan, Sapudi diKabupaten Sumenep, Kalbut di Kabupaten Situbondo,Sapeken di Kabupaten Sumenep, Paiton di KabupatenProbolinggo, Bawean di Kabupaten Gresik, Kangean diKabupaten Sumenep.


c. Pelabuhan Regional merupakan Pelabuhan pengumpanprimer yang berfungsi khusus untuk melayani kegiatan danalih moda angkutan laut di Pelabuhan Kalianget di KabupatenSumenep, Panarukan di Kabupaten Situbondo, Brondong diKabupaten Lamongan, Branta di. Kabupaten Pamekasan,Telaga Biru di Kabupaten Bangkalan, Tuban di KabupatenTuban, Boom Banyuwangi.

d. Pelabuhan Lokal merupakan Pelabuhan pengumpan sekunderdi Pelabuhan Masalembu di Kabupaten Sumenep, Sampang,Besuki di Kabupaten Situbondo, Gayam di KabupatenSumenep, Raas di Kabupaten Sumenep, Sepulu di KabupatenBangkalan, Pantai utara, Pantai selatan, Pasean dan GiliMandangin di Kabupaten Pamekasan.

(3) Arahan pengembangan Pelabuhan umum sebagaimana dimaksudpada ayat (1), meliputi:

a. pengembangan Pelabuhan Internasional Hub untuk jangkapendek-menengah, di wilayah antara Teluk Lamong sampaiPelabuhan Gresik dengan kapas'itas terbatas, dan untukjangka menengah-panjang di wilayah Kabupaten Ba.ngkalanbagian utara.

b. pengembangan Pelabuhan berskala layanan nasional daninternasional di pantai utara Kabupaten Lamongan danKabupaten Tuban untuk mendukung perkembangan industridan pariwisata di pantai utara, serta Pelabuhan Sendangbiru diKabupaten Malang di pantai Selatan.

c. pengembangan Pelabuhan umum nasional di pantai selatanuntuk mendukung potensi industri, pariwisata, pertanian danpertambangan di Kabupaten Pacitan, dan KabupatenTrenggalek.

(4) Arahan pengembangan Pelabuhan khusus dilaksanakan sesuaidengan kebutuhan dengan meng'ikuti peraturan perundangan yangberlaku.

Paragraf 5

Arahan Pengembangan Prasarana Transportasi Udara

Pasal 45

(1) Prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 huruf a meliputi bandara umum dan bandara khusus.


(2) Prasarana transportasi udara yang sudah dikembangkan meliputi:

a. bandara umum meliputi Bandara Juanda di KabupatenSidoarjo, Bandara Abdul Rahman Saleh di Kabupaten Malang,Bandara Noto Hadinegoro di Kabupaten Jember, Bandara diKabupaten Banyuwangi, Bandara Trunojoyo di KabupatenSumenep.

b. bandara khusus di Pagerungan Kabupaten Sumenep.

(3) Arahan pengembangan bandara umum, meliputi:

a. pengembangan bandara Internasional di kawasan Pantura.

b. pengembangan bandara umum domestik regional diBanyuwangi.

c. pengembangan bandara umum domestik regional Bawean diKabupaten Gresik.

d. pengembangan bandara umum domestik lokal di KabupatenJember.

(4) Arahan pembangunan bandara khusus di Kabupaten Blitar danKabupaten Bojonegoro sesuai dengan kebutuhan dan mengikutiperaturan, perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Arahan Pengembangan Angkutan Massal Cepat Perkotaan

Pasal 46

(1) Arahan pengembangan angkutan massal cepat diwilayah perkotaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, adalahpengembangan angkutan masal cepat di wilayahGerbangkertasusila Plus dan wilayah Malang Raya.

(2) Penentuan teknologi angkutan masal cepat yang akan diterapkanharus dilakukan melalui kajian teknis berdasarkan penetapantrayek, kondisi medan, prakiraan permintaan dan kemampuanpendanaan.

(3) Layanan angkutan umum masal perkotaan merupakan sebuahPublic Service Obligation (PSO) yang menjadi kewenangan dantanggungjawab pemerintah.

(4) Penyelenggaraan angkutan umum masal perkotaan dapat dilakukanoleh pemerintah swasta, atau kerjasama antara pemerintah danswasta .


Paragraf 7

Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Telematika

Pasal 47

(1) Prasarana telematika adalah perangkat komunikasi dan pertukaraninformasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilankeputusan di ranah publik ataupun privat.

(2) Prasarana telematika yang dikembangan, meliputi:

a. sistem kabel

b. sistem seluler

c. sistem satelit

(3) Arahan pengembangan prasarana telematika sebagaimanadimaksud pada ayat (1), terus ditingkatkan perkembangannyahingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau saranaprasarana telematika mendorong. kualitas perencanaan danpelaksanaan pembangunan.

(4) Untuk meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil, pemerintahmemberi dukungan dalam pengembangan kemudahan jaringantelematika.

(5) Pengelolaan ada di bawah otorita tersendiri sesuai denganperaturan perundangan yang berlaku.

(6) Pengaturan lebih lanjut tentang pemanfaatan teknologi telematikaakan diatur oleh Peraturan Gubernur.

Paragraf 8

Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Sumberdaya Energi

Pasal 48

(1) Sumberdaya energi adalah sebagian dari sumberdaya alam yangdapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan atau energi baiksecara langsung maupun dengan proses konservasi atautransportasi.

(2) Pengembangan sumberdaya energi dimaksudkan untuk menunjangpenyediaan jaringan energi Iistrik dan pemenuhan energi lainnya.

(3) Pengembangan sarana untuk pengembangan Iistrik meliputi:

a. Pengembangan pembangkit, PLTU Jawa Timur Selatan, PLTUGrati, PLTU Paiton III - IV, PL TU Madura, PLTU Pasuruan,akan memberikan peningkatan supply energi Iistrik ke sistemJawa Bali (termasuk Wilayah Madura) dengan pengendalisistem operasi di JawaTimur di Waru Kabupaten Sidoarjo.


b. Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan EkstraTinggi 500 KV dan Saluran Udara dan atau Kabel TeganganTinggi 150 KV diperlukan untuk menyalurkan energi listrikyang dibangkitkan oleh pembangkit baru, yaitu SUTET 500 KVPaiton - Banyuwangi, serta transmisi 150 KV, Kediri, Gresik,Sidoarjo, Nganjuk, Tulungagung, Madiun, Mojokerto, KotaSurabaya dan Kabupaten Bangkalan.

c. Pengembangan sistem distribisi 20 KV diperlukan untukmenyalurkan energi ke kawasan yang Pemerintah Propinsidan Pemerintah Kabupaten/Kota serta daerah yang belumberlistrik dan bergantung pada dana yang ada.

(4) Pengembangan energi baru dan terbarukan oleh pemerintahprovinsi maupun kabupaten/kota yang meliputi:

a. energi mikrohidro di wilayah Kabupaten Banyuwangi,Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, KabupatenJember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, KabupatenProbolinggo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung,Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan, KabupatenMadiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pasuruan,Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu.

b. energi angin di wilayah kepulauan dan pesisir

c. energi surya di wilayah perdesaan dan terpencil

d. energi panasbumi di Kabupaten Ponorogo, Ka~upaten .Probolinggo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Banyuwangi,Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu.

e. energi gelombang di wilayah pesisir

(5) Arahan pengelolaan sumberdaya energi sebagaimana dimaksudpada ayat (1), untuk memenuhi kebutuhan Iistrik dan energi sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9

Arahan Pengembangan Prasarana Sumberdaya Air

Pasal 49

(1) Prasarana sumberdaya air adalah prasarana pengembangansumberdaya air untuk memenuhi berbagai kepentingan.

(2) Pengembangan prasarana sumberdaya air untuk air bersihdiarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber airpermukaan dan sumber air tanah.


(3) Rencana pengembangan prasarana sumber air permukaan untukair bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikembangkan dilokasi:

a. Bendungan karet Kali Lamong untuk memenuhi kebutuhan air

bersih khususnya di daerah Gresik.

b. Bengawan Jero di Kabupaten Lamongan

c. Dam Sine di Kabupaten Ngawi

d. Jabung retarding basin - Sembayat barrage dan Flood waySedayu Lawas di Kabupaten Lamongan .

e. Pemenuhan air baku Floodway Sedayu Lawas - BabatBarrage - Jabung retarding basin, Sembayat BarrageBojonegoro Barrage, Waduk Tawun di Kabupaten Bojonegoro

f. Pelayaran di Kabupaten Sidoarjo

g. Penjernihan air Jagir di Wonokromo

h. Singoladri, Lider dan Kedawung di Kabupaten Banyuwangi

i. Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo

j. Umbulan di Kabupaten Pasuruan

(4) Pengembangan prasarana sumber air tanah untuk air, bersihdengan melakukan penurapan mata air dan membangun sumur bor,pencegahan pencemaran pada Cekungan Air Tanah (CAT),meliputi:

a. CAT Brantas;

b. CAT Bulukawang;

c. CAT Besuki;

d. CAT Bondowoso-Situbondo;

e. CAT Banyuwangi;

f. CAT Blambangan;

g. CAT Bangkalan;

h. CAT Jember-Lumajang;

i. CAT Ketapang;

j. CAT Lasem;

k. CAT Ngawi-Ponorogo;

l. CAT Panceng;

m. CAT Pasuruan;

n. CAT Probolinggo;

o. CAT Randublatung;


p. CAT Surabaya-Lamongan;

q. CAT Sumberbening;

r. CAT Sampang-Pamekasan;

s. CAT Sumenep;

t. CAT Tuban;

u. CAT Toranggo.

v. CAT Wonosari;

w. CAT Wonorejo;

x. Selain itu dapat dikembangkan di waduk dan embung

(5) Arahan pengelolaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud padaayat (1), meliputi:

a. pembangunan prasarana sumber daya air.

b. semua sumber air baku dari dam, embung, waduk, telaga,bendungan serta sungai - sungai klasifikasi I - IV .yang airnyadapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untukberbagai kepentingan.

c. zona pemanfaatan DAS dilakukan dengan membagi tipologiDAS berdasarkan tipologinya.

d. Penetapan zona pengelolaan sumber daya air sesuai dengankeberadaan wilayah sungai tersebut pada zona kawasanIindung tidak diijinkan pemanfaatan sumber daya air untukfungsi budidaya, termasuk juga untuk penambangan.

e. prasarana sumberdaya air yang digunakan untuk memenuhikebutuhan lintas wilayah administratif kabupaten/kota,dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 50

(1) Prasarana pengairan direncanakan sesuai dengan kebutuhanpeningkatan sawah irigasi teknis dan non teknis baik untuk irigasi airpermukaan maupun air tanah.

(2) Rencana pengembangan pengairan sebagaimana dimaksud padaayat (1) disusun berdasarkan wilayah sungai.

(3) Pengembangan waduk, dam dan embung serta pompanisasi terkaitdengan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud padaayat (2), dengan mempertimbangkan :

a. daya dukung sumber daya air

b. kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat


c. kemampuan pembiayaan

d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air

e. posisi Jawa Timur sebagai lumbung nasional

(4) Dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), makapengembangan waduk, dam dan embung serta pompanisasiditetapkan meliputi :

a. Dam Genting I di Kabupaten Blitar

b. Dam Babadan di Kabupaten Nganjuk

c. Dam Tugu di Kabupaten Trenggalek

d. Dam Wonosalam di Kabupaten Jombang

e. Dam Karangnongko di Kabupaten Bojonegoro

f. Embung Dempobarat, Jarin, Bujur Timur dan EmbungSumberwaru di Kabupaten Pamekasan

g. Embung Pangolangan, Tambak Poncok, Sangkiyah, Dupok,Paselaju, Pangolangari 2, Maneron, Pakis 3, Manuan,Kombangan 1, Kombangan 2, Kombangan 3 dan Kampak diKabupaten Bangkalan

h. Embung Cepret, Wakah II di Kabupaten Ngawi

i. Embung Pacin di Kabupaten Madiun

j. Embung Kertosari di Kabupaten Pasuruan

k. Embung Mojoroto di Kabupaten Mojokerto

l. Embung Dermo, Kabluk di Kabupaten Lamongan

m. Waduk penampung banjir Jabung/Jabung retarding basin diKali Lamongan

n. Waduk Beng di Kabupaten Jombang

o. Waduk Genting di Kabupaten Malang

p. Waduk Bajulmati di Kabupaten Banyuwangi

q. Waduk Nipah di Kabupaten Sampang

r. Waduk Blega di Kabupaten Bangkalan

s. Waduk Kedung Brubus di Kabupaten Madiun

t. Waduk Gonggang di Kabupaten Magetan

u. Waduk Bendo di Kabupaten Ponorogo

v. Waduk Banjaranyar di Kabupaten Gresik

w. Waduk Tawun, Pejok di Kabupaten Bojonegoro

x. Waduk Antrogan di Kabupaten Jember


(5) Area lahan beririgasi teknis harus dipertahankan agar tidak berubahfungsi menjadi peruntukan yang lain, jika areal tersebut terpaksaharus berubah fungsi maka disediakan lahan areal baru yangmenggantikannya dengan luasan minimal sama ditambah denganbiaya investasi yang telah ditanamkan di lokasi tersebut.

Paragraf 10

Arahan Pengelolaan Sistem Prasarana Migas

Pasal 51

(1) Prasaranamigas adalah jaringan/distribusi minyak dan gas bumimelalui pipa di darat dan laut, kereta api dan angkutan jalan raya.

(2) Rencana pengembangan sumber dan prasarana migas, meliputi :

a. Kabupaten Bojonegoro

b. Kabupaten Bangkalan

c. Kabupaten Gresik

d. Kabupaten Lamongan

e. Kabupaten Pemekasan

f. Kabupaten Sidoarjo

g. Kabupaten Sampang

h. Kabupaten Sumenep

i. Kabupaten Tuban

j. Kabupaten/kota lain berdasarkan hasil eksplorasi.

(3) Rencana pengembangan sumber dan prasarana migas padawilayah darat dan wilayah laut sepanjang 4 sampai dengan 12 millaut.

(4) Arahan prasarana migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pengelolaanya ada dibawah instansi/badanllembaga sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 11

Arahan Pengembangan Sistem Prasarana lingkungan

Pasal 52

(1) Prasarana lingkungan merupakan arahan pengelolaan prasaranayang digunakan Iintas wilayah administratif.

(2) Prasarana yang digunakan lintas wilayah secara administratifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:


a. tempat pembuangan akhir (TPA) terpadu yang dikelolabersama untuk kepentingan antar wilayah.

b. tempat pengelolaan Iimbah industri 83 dan non 83.

(3) Arahan pengembangan sistem prasarana lingkungan yangdigunakan Iintas wilayah secara administratif sebagaimanadimaksud pad a ayat (2), adalah :

a. kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan danpenanggulangan masalah sampah terutama di wilayahperkotaan.

b. pengalokasian tempat pembuangan akhir sesuai denganpersyaratan teknis.

c. pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungansesuai dengan kaidah teknis.

d. pemilihanlokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuaidengan daya dukung lingkungan.

e. setiap kabupaten/kota diwajibkan menyediakan ruang untukTPA dan/atau TPA terpadu.

Bagian Ketujuh

Arahan Pengembangan Kawasan Diprioritaskan

Pasal 53

(1) Arahan pengembangan kawasan yang diprioritaskan merupakankawasan yang mempunyai karakter khusus dan perlu ditanganisecara tersendiri.

(2) Kawasan diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:

a. Kawasan Ekonomi Potensial

b. Kawasan Strategis

c. Kawasan Tertinggal

d. Kawasan Rawan Bencana

e. Kawasan Khusus Militer

f. Kawasan Perbatasan

g. Kawasan Pengendalian Ketat(High Control Zone)

(3) Arahan pengembangan kawasan diprioritaskan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), meliputi :


a. pengelolaan kawasan yang berpotensi mendorongperkembangan kawasan sekitar dan atau berpengaruhterhadap perkembangan wilayah secara umum.

b. pengelolaan kawasan perbatasan dalam satu kesatuan arahandan kebijakan yang saling bersinergi.

c. mendorong perkembangan/revitalisasi potensi wilayah yangbelum berkembang.

d. penempatan pengelolaan kawasan diprioritaskan dalamkebijakan utama pembangunan daerah.

e. mendorong tercapainya tujuan dan sasaran pengelolaankawasan.

f. peningkatan kontrol terhadap.kawasan yang diprioritaskanmendorong terbentuknya badan pengelolan kawasan yangdiprioritaskan.

Pasal 54

(1) Kawasan ekonomi potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal53 ayat (2) huruf a dijabarkan dalam sentra ekonomi yakni KawasanPengembangan Utama Komoditi, Kawasan PengembanganTerintegrasi dan Kawasan Pengembangan Utama.

(2) Kawasan Pengembangan Utama Komoditi dan KawasanPengembangan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tersebar di berbagai wilayah kabupaten/kota.

(3) Kawasan Pengembangan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi wilayah:

a. Tuban, Lamongan dan sekitarnya.

b. Surabaya dan sekitarnya.

c. Kediri, Blitar dan sekitarnya.

d. Malang dan sekitarnya.

e. Probolinggo dan sekitarnya

f. Jember dan sekitarnya.

g. Madiun dan sekitarnya.

h. Banyuwangi dan sekitarnya.

i. Madura


Pasal 55

(1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)huruf b, merupakan suatu daerah yang mempunyai potensi potensisosial ekonomi untuk dikembangkan yang berbasis pada sumberdaya alam serta melalui pusat-pusat pengembangan penduduk,dengan diterapkan teknologi dan modal maka daerah tersebut akanmenjadi fungsi dan peran khusus bagi daerah sekitarnya(hinterland) guna mencapai tujuan pengembangan wilayah.

(2) Kawasan strategis yang dikembangkan adalah Kawasan East JavaIndustriallntegreted Zone (EJIIZ) sebagai kawasan yang memilikisistem legal, administrasi dan jaringan jalan, pelabuhaninternasional laut dan udara, kawasan berikat, ekspor prosesingzone, kawasan industri serta cargo yang dikelola secaraterintegrasi.

Pasal 56

Kawasan tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)huruf c, banyak terdapat di kawasan pesisir selatan Jawa Timur danMadura dengan arahan meliputi:

a. peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar.

b. penyediaan kesempatan dalam pendayagunaan lahan dansumberdaya alam setempat.

c. pembentukan organisasi perwilayahan perbaikan strukturpenggunaan dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia.

d. peningkatan kesempatan kerja melalui penanggulanganpengangguran, pengembangan sektor pertanian yang berdayaserap tinggi terhadap tenaga kerja.

e. peningkatan pemanfaatan sumber daya alam.

f. peningkatan sumber daya manusia.

g. pelestarian lingkungan hidup.

h. pengembangan keuntungan komparatif antar wilayah dan tidakterjadi tumpang tindih peran dan fungsi wilayah satu denganlainnya.

i. peningkatan daya saing sektor ekonomi potensial.

j. peningkatan daya tarik kawasan dengan cara menyediakanprasarana dan sarana penunjang.

k. perbaikan sistem pemasaran produk yang dihasilkan kawasan.


Pasal 57

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat(2) huruf d merupakan kawasan yang rentan terhadap bencana alam;terutama untuk bencana alam yang terjadinya seperti rawan letusangunung api, rawan banjir, rawan gempa, gerakan tanah, longsor, banjirbandang dan rawan tsunami atau yang merupakan fenomena alamlainnya, dengan arahan meliputi:

a. menciptakan infrastruktur yang khusus didaerah rawan bencanasehingga nilai investasi yang ditanamkan tidak terlalu sia-sia dandaerah tersebut dapat berkembang sesuai dengan sumber dayayang dimiliki.

b. menciptakan peraturan bangunan, membatasi keleluasaanmembangun pada daerah-daerah yang dianggap rawan bencanasecara optimal sebagaimana dilakukan pada daerah-daerahlainnya.

c. mempertimbangkan kestabilan lereng dalam perencanaan,perancangan, dan pengembangan lokasi bangunan.

d. pengendalian atas garapan lahan pada daerah perbukitan danpegunungan

e. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan mangrove/ bakausebagai barier area lJrltuk mitigasi bencana (tsunami).

f. menyediakan ruang untuk evakuasi yang dapat berupa ruangterbuka hijau

g. tidak mencetak sawah lahan basah pada kawasan terjal.

Pasal 58

(1) Kawasan khusus militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53ayat (2) huruf e merupakan kawasan yang lokasinya jauh darikegiatan umum perkotaan, dimana masyarakat umum tidak diijinkanmemakai atau menempati lahan yang ada dan telah ditetapkansebagai kawasan khusus.

(2) Kawasan khusus militer digunakan sebagai kepentingan pertahanankeamanan nasional (TNI), dan kawasan yang digunakan denganfungsi kegiatan militer dikategorikan sebagai kawasan khususmencakup daerah pangRalan, lokasi latihan, obyek vital, basis dandaerah demobilisasi, yang berlokasi di :

a. Bandara Iswahyudi di Kabupaten Magetan

b. Bandara Abdurahman Saleh Kabupaten Malang

c. Bumi Marinir di Karangpilang Kota Surabaya


d. Daerah latihan Gunung Bancak di Kabupaten Magetan

e. Daerah latihan Gunung Majang Komplek di Kabupaten Jember

f. Daerah Basis Armada Timur di Tanjung Perak Kota Surabaya

g. Daerah latihan di Teleng Gesingan Kabupaten Pacitan

h. Gudang senjata dan pabrik pembuatan senjata di TurenKabupaten Malang

i. Gudang Amunisi di Batu Poron Kabupaten Bangkalan Madura

j. Gudang mesiu Curah Daru di Kabupaten Bondowoso

k. Gudang senjata dan· amunisi Angkatan Darat di SaradanKabupaten Madiun

l. Kawasan Air Weapon Range TNI AU di Pantai PasirianKabupaten Lumajang

m. Kawasan KODAM V Brawijaya di Surabaya

n. Kawasan KOSTRAD di Singosari Kabupaten Malang

o. Kawasan KOSTRAD dl Kraton Kabupaten Pasuruan

p. Kawasan latihan Gunung Grati di Kabupaten Pacitan

q. Kawasan TNI AU di Raci Kabupaten Pasuruan

r. Kawasan TNI AU dan daerah latihan di Punung KabupatenPacitan

s. Tempat latihan gabungan tempur di Asembagus KabupatenSitubondo

(3) Kawasan khusus diarahkan dengan :

a. membatasi antara lahan terbangun disekitar kawasan khususdengan kawasan lainnya yang belum terbangun sehinggadiperoleh batas yang jelas dalam pengelolaannya.

b. pemberian hak pengelolaan kepada masyarakat ataupemerintah, harus berdasarkan kerjasama berdasarkanketentuan yang telah disepakati sehingga akanmenguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 59

(1) Kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat(2) huruf f merupakan kawasan antar provinsi dan kabupaten/kotadan kegiatan yang perlu adanya pengawasan dan pengendalianterhadap kegiatan industri, kegiatan domestik, kegiatan pertanian,kegiatan peternakan dan kegiatan perikanan budidaya.


(2) Kawasan perbatasan antar provinsi dan kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f merupakankawasan yang mempunyai kontribusi terhadap pencapaian sasaransecara nasional dan atau regional, dalam pemanfaatan lahan danpemanfaatan ruang di daerah perbatasan.

(3) Kawasan yang memiliki interaksi secara langsung dalampemanfaatan ruang di sekit(;lr wilayah perbatasan Provinsi JawaTimur yang meliputi :

a. Kawasan RATUBANGNEGORO (Blora, Tuban, Rembang, danBojonegoro) merupakan wilayah perbatasan Jawa Timurdengan Jawa Tengah di bagian utara.

b. Kawasan KAWISMAWIROGO (Karanganyar, Wonogiri,Sragen, Magetan, Ngawi, Ponorogo) merupakan wilayahperbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah di bagianTengah.

c. Kawasan PAWONSARI (Pacitan, Wonogiri, Wonosari)merupakan wilayah perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah danDaerah lstimewa Yogyakarta di bagian selatan.

d. Kawasan perbatasan di bagian timur dengan Provinsi Bali dandi bagian utara dengan Kalimantan Selatan.

(4) Arahan pengelolaan kawasan perbatasan antar kota dengankabupaten dan atau antar kabupaten untuk mencapai kesesuaianfungsi antar wilayah dan kerjasama infrastruktur dan pemanfaatanrualng antar wilayah, didasarkan pada :

a. prinsip saling menguntungkan

b. penciptaan efisiensi dalam proses pembangunan denganmemperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam memanfaatkansumber daya.

c. tetap memelihara kualitas Iingkungan hidup

d. tetap mempertahankan fungsi dasar kawasan, terutamakawasan lindung

Pasal 60

(1) Kawasan pengendalian ketat (High Control Zone) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf 9 merupakankawasan.yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasipemanfaatannya untuk mempertahankan daya dUkung, mencegahdampak negatif, menjamin proses pembangunan yangberkelanjutan.


(2) Kawasan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pemanfaatan ruang di sekitar:

a. kawasan perdagangan regional.

b. kawasan kaki jembatan Suramadu di Kota Surabaya danKabupaten Bangkalan yang meliputi kawasan tertentu/fairground, interchange jalan akses dan/atau rencana reklamasipantai.

c. wilayah aliran sungai, sumber air dan stren kali dengansempadannya.

d. kawasan yang berhubungan dengan aspek pelestarianlingkungan hidup meliputi kawasan resapan air atau sumberdaya air, kawasan konservasi hutan bakau/mangrove.

e. transportasi terkait kawasan jaringan jalan, perkeretaapian,areallingkup kepentingan pelabuhan, kawasan sekitarba.ndara, kawasan di sekitar jalan arteri/tol.

f. prasarana wilayah dalam skala regional lainnya seperti area disekitar jaringan pipa gas, jaringan SUTET, dan TPA terpadu.

g. kawasan rawan bencana.

h. kawasan Iindung prioritas dan pertambangan skala regional.

i. kawasan konservasi alami, budaya, dan yang bersifat unik dankhas.

Bagian Kedelapan

Arahan Pengembangan Kawasan Pesisir Dan Kepulauan

Pasal 61

Arahan pengembangan kawasan pesisir, meliputi:

a. menjaga dan memelihara keseimbangan ekosistem pesisir danpulau-pulau kecil.

b. mengembangkan pola spatial pantai berdasar sumber daya yangada.

c. menjaga fungsi tumbuhan pantai/mangrove, terumbu karang danekosistem pantai secara lestari dan alami.

d. menjaga fungsi biodegradasi di pesisir akibat perencanaan daridaratan.

e. memelihara fasilitas publik dan kemudahan akses di wilayah pesisir.

f. memelihara muara sungai yang alami maupun pelabuhan disekitarmuara.


g. Mengembangkan masyarakat pesisir melalui program ekonomi,pendidikan dan sosial.

h. pemberdayaan masyarakat dan aparat pemerintah untuk melindungiekosistem dan sumber daya pesisir, untuk pemanfaatan yangberkelanjutan.

i. mengendalikan pemanfaatan ruang pesisir untuk kegiatan yangberpotensi memberikan dampak Iingkungan yang besar dan luas.

j. mengkhususkan pengelolaan lokasi di wilayah pesisir yangdigunakan untuk kepentingan militer keamanan dan kepentinganstrategis negara.

Pasal 62

(1) Arahan pengelolaan sumberdaya kelautan pada kepulauan untukpelestarian fungsi alami dan pemanfaatan secara ekonomi maupunsumber daya terbarukan lainnya wajib didasarkan pada azaskecocokan dan keterlajutan daya dukung Iingkungan alam.

(2) Setiap upaya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut dan pulaumengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Arahan Pengelolaan Tata Guna Tanah, Tata Guna Air, Tata Guna Udara,dan Tata Guna Sumber Daya alam Lainnya

Pasal 63

Arahan pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna

a. udara dan tata guna sumberdaya alam lainnya, yaitu:

b. tata guna tanah meliputi kebijakan penatagunaan tanah danpenyelenggaraan pehatagunaan tanah

c. tata guna air meliputi kebijakan penatagunaan danpenyelenggaraan air permukaan dan air tanah

d. tata guna udara meliputi kebijakan penatagunaan danpenyelenggaraan ketinggian bangunan, lintasan pesawat, saluranudara tegangan tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi.

e. tata guna sumber daya alam lainnya diarahkan pada pemanfaatansumber daya alam dengan tetap memperhatikan fungsi kelestariankemampuan Iingkungan hidup untuk mendukung kehidupar:t secaraberkelanjutan.


Pasal 64

(1) Arahan tataguna tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63huruf a, dilakukan melalui upaya perlindungan tanah danperlindungan/pengawetan keseimbangaannya terhadap kelestarianIingkungan hidup, meliputi :

a. pengaturan peruntukan dan penggunaan tanah yangmemperhatikan daya dukung dan daya tampung Iingkunganhidup

b. penggunaan tanah yang mengacu pada fungsi (zona) yangtelah ditetapkan untuk kawasan Iindung dengan pemanfaatansebagai kawasan konservasi.

c. lahan yang berperan strategis bagikelestarian Iingkungan •seperti pengembangan tanaman Iindung pada kawasankonservasi.

d. penggunaan tanah yang tidak sesuai rencana tata ruang tidakdapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya.

e. pola penyesuaian penggunaan/pemanfaatan tanah dilakukanmelalui penataan kembali (konsolidasi tanah), upayakemitraan dan penyerahan/pelepasan hak atas tanah padanegara atau pihak lain dengan penggantian sesuai peraturanperundang-undangan.

f. menunjang keseimbangan pembangunan dengan penyediaantanah disetiap tingkatan pemerintahan baik provinsi maupunkabupaten/kota yang selaras dengan rencana tata ruang

(2) Arahan pengelolaan tata guna air sebagaimana dimaksud dalamPasal 63 huruf b, dilakukan melalui upaya kelestarian sumberdayaair terdiri dari:

a. penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanianbaik air permukaan dan/atau air tanah.

b. pengembangan daerah rawa, untuk pertanian dan/atau untukbUdidaya perikanan.

c. pengendalian dan pengaturan banjir serta usaha untukperbaikan sungai, waduk dan sebagainya serta pengaturanprasarana dan sarana sanitasi.

d. pengaturan dan penyediaan air minum, air perkotaan, airindustri dan pencegahan terhadap pencemaran ataupengotoran air.

e. pemeliharaan ketersediaan kuantitas dan kualitas air yangberkelanjutan, meh:lIui pemeliharaan kelangsungan fungsiresapan air dan daerah tangkapan air; pengisian air pada


sumber air; pengendalian pengoJahan tanah di daerah hulu;pengaturan daerah sempadan sumber air; rehabilitasi hutandan lahan dan/atau pelestarian hutan Iindung, kawasan suakaalam, dan pelestarian alam.

(3) Arahan pengelolaan tata guna udara sebagaimana dimaksud dalamPasal 63 huruf c, meliputi:

a. menjaga kelestarian kualitas udara terhadap pencemaran

b. lingkungan

c. pengaturan jalur SUTT dan SUTET

d. pengaturan frekuensi radio dan jalur transmisi lainnya

e. pemantauan pola cuaca/iklim tropika dan aspek

f. metereologi lainnya

g. pengaturan jalur penerbangan umum dan khusus

h. pengaturan ruang udara untuk keperluan militer

(4) pengaturan ketinggian bangunan

(5) pengaturan ruang kawasan keselamatan operasional

(6) penerbangan di bandara

Bagian Kesepuluh

Pemanfaatan Ruang Daerah

Pasal 65

(1) Pemanfaatan ruang di daerah bertujuan untuk meningkatkankegiatan pembangunan, kesejahteraan masyarakat. investasi danmemelihara serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

(2) RTRW Provinsi merupakan acuan untuk sinkronisasi danketerpaduan dalam penyusunan dan revisi RTRW Kabupaten/Kota.

(3) Dalam rangka mewujudkan pemanfatan ruang yang sesuai denganrencana tata ruang wilayah provinsi, Pemerintah Provinsi danKabupaten/Kota menyediakan pencadangan lahan dimasing-masingwilayah disetiap tahun anggaran.

(4) Untuk mewujudkan pola pemanfaatan ruang daerah, disusunprioritas dan tahapan pembangunan

(5) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi prioritassektor dan wilayah di Jawa Timur


(6) Tahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)meliputi tahapan 5 (lima) tahun pertama sampai ke tiga (7) Syaratzoning pemanfaatan ruang yang lebih detail akan diatur olehPeraturan Gubernur.

Pasal 66

(1) Langkah-langkah pengelolaan kawasan lindung meliputi:

a. percepatan rehabilitasi kawasan Iindung yang telah mengalamipenurunan kwalitas tegakan serta degradasi lahannya.

b. penambahan kawasan Iindung baru yang termasuk dalamkawasan perlindungan bawahan yakni kawasan resapan airmempunyai fungsi sebagai kawasan yang dapat menampung.genangan air serta curah hujan dan mempunyai jenis tanahyang dapat menyerap air tinggi (porous).

c. pada kawasan. dengan fungsi perlindungan bawahanrnengendalikan jenis tegakan disesuaikan dengan karaktertanah dan analisa potensi ekonomi di masing-masing wilayah.

d. penambahan hutan Iindung yang merupakan hasil alih fungsihutan produksi yang mempunyai kriteria kawasan lindungmenjadi hutan Iindung.

e. alih fungsi hutan mangrove didalam dan diluar kawasan hutanmenjadi kawasan Iindung.

f. pengamanan hutan Iindung dari gangguan hutan dan okupansilahan hutan.

(2) Langkah-Iangkah pengelolaan kawasan budidaya meliputi:

a. arahan pemanfaatan ruang kawasan budaya secara optimal,berdayaguna serasi, seimbang, dan berkelanjutan.

b. arahan untuk menentukan prioritas pemanfaatan ruang antarkegiatan budidaya yang berbeda.

c. arahan bagiperubahan jenis pemanfaatan ruang dari jeniskegiatan budidaya tertentu ke jenisnya.

d. percepatan rehabilitasi hutan produksi yang telah mengalamipenurunan kualitas tegakannya, perluasan hutan rakyat sertapembangunan hutan kota.

e. pengamanan hutan produksi dari gangguan iIIegal loging.

f. penggunaan tanah dikawasan budidaya tidak bolehditerlantarkan, harus dipelihara pemanfaatannya danmencegah kerusakan.


g. perubahan/alih fungsi penggunaan tanah sawah yang tidakproduktif dan bukan beririgasi teknis dapat dilakukan untukkegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang sehinggameningkatkan fungsi wilayah dengan tidak meninggalkankaidah ekologis, sedangkan sawah subur dan beririgasi teknisdipertahankan untuk menunjang swasembada pangan.

h. arahan neraca penggunaan tanah tentang perimbangan antaraketersediaan dan kebutuhan penggunaan tanah menurutfungsi kawasan

Pasal 67

(1) Langkah-Iangkah pengelolaan meliputi:

a. pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan yangstrategis dan p6tensial.

b. pemantapan kelembagaan masyarakat dan pemerintahanperdesaan dalam pengelolaan kegiatan pertanian, kelautan,penkanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, agrobisnis,dan agroindustri.

c. membangun kawasan perdesaan melalui peningkatanproduktivitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasanperdesaan.

d. kawasan perdesaan meningkatkan keterkaitan aksesibilitasantara kawasan perdesaan dan perkotaan.

e. mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber dayaalam di perdesaan sesuai dengan prinsip-prinsippembangunan berkelanjutan.

f. membangun sistem jaringan pelayanan inter dan intra sektordan wilayah untuk mendukung keunggulan potensikawasan/daerah, berupa antara lain pendidikan formal daninformal, pemasaran, kelembagaan, teknologi informasi.

g. meningkatkan daya tarik wilayah untuk mengurangi tingkatmigrasi, hyperurbanisasi diwilayah Surabaya MetropolitanArea (mendukung langkah-Iangkah pengelolaan kawasanperkotaan).

h. menjadikan pengembangan kawasan perdesaan sebagaibuffer yang mempunyai nilai ekonomis, untuk menjagapengembangan kawasan perkotaan yang tidak terkendali.

(2) Langkah-Iangkah pengelolaan kawasan perkotaan meliputi:

a. mengendalikan hyperurbanisasi khususnya di wilayahSurabaya Metropolitan Area (SMA).


b. mengalihkan penumpukan beban transportasi yang cenderungberorientasi ke arah Surabaya.

c. menjaga keseimbangan keberlanjutan lingkungan dengankeseimbangan wilayah terbangun dan tidak terbanguntermasuk juga menjaga eksistensi wilayah yang bersifat ruraldi sekitar kawasan perkotaan.

d. menyediakan ruang terbuka hijau minimal 20 % dimana 10%berupa hutan kota di kawasan kota/perkotaan

e. mendorong persebaran pembangunan infrastruktur perkotaan

f. membangun infrastruktur yang dapat mengendalikanpekembangan yang monosentris

g. menyerasikan perkembangan fisik perkotaan yang dapatmenimbulkan disparitas perkembangan kawasan perkotaandengan kawasan perdesaan

h. mendorong terbentuknya sistem cluster dengan pusat - pusatpelayanan

Pasal 68

Langkah-Iangkah pengelolaan kawasan tertentu GerbangkertosusilaPlus adalah sebagai berikut :

a. dipertahankan untuk berfungsi sebagai .pusat pertumbuhan wilayahnasional yang mendukung pelayanan pengembangan wilayahdisekitarnya dan Indonesia bagian Timur.

b. mencegah pertumbuhan kawasan terbangun bagian barat - SelatanSurabaya ke kawasan pertanian tanaman pangan dan Iindung diwilayah Mojokerto - Sidoarjo - Malang.

c. diarahkan untuk. meningkatkan spesialisasi fungsi jasa keuangan,teknologi sistem informasi, pendidikan dan pengangkutan laut

d. meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan sistem perangkutanmassal intra urban (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya danLamongan).

e. meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota yangmemenuhi standar internasional.

f. meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang mendukungterjaganya minat investasi pasar modal

g. memantapkan aksesibilitas metropolitan Gerbangkertosusila Plus kekota-kota Pusat Kegiatan Nasional lainnya di Pulau Jawa danwilayah nasional lainnya, melalui peningkatan kualitas sistemjaringan tran§portasi darat, laut dan udara.


h. meningkatkan kualitas Iingkungan hidup yang menjaminkesejahteraan dan kreativitas masyarakat Surabaya ,dansekitarnya.

i. meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kota danpengendalian pemanfaatan ruang dan sumberdaya di wilayahGerbangkertosusila Plus.

j. meningkatkan aksesibilitas Kota Surabaya ke kota-kota hiterland.

Pasal 69

Pokok-pokok kebijaksanaan sumber daya tanah, sumber daya air,sumber daya udara dan tata guna sumber daya lainnya, meliputi:

a. kebijakan menjaga keseimbangan daya dukung air terhadapkebutuhan perkembangan penduduk dan kegiatannya.

b. kebijakan menjaga keseimbangan daya dukung pang an khususnyaberas terhadap kebutuhan perkembangan penduduk.

c. kebijakan peningkatan pertumbuhan dan pengembangan ekonomiwilayah terhadap pembangunan ekonomi nasional yang bertumpupada ekonomi lokal, mengikuti dan menyesuaikan perkembanganekonomi dunia.

d. kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam rangkamenciptakan pemerataan pembangunan wilayah.

e. kebijakan pemanfaatan ruang wilayah secara optimal yangmencerminkan keterkaitan antar sumber daya manusia, sumberdaya alam dan sumber daya buatan.

f. kebijakan pelaksanaan rencana tata ruang melalui upayapemanfaatan dan pengendalian secara terbuka, berkeadilanmenjunjung tinggi hukum, persamaan serta berorientasi padapelayanan umum pada semua lapisan masyarakat.

Pasal 70

(1) Untuk mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang ldaerah, sumberdaya air dan udara di Provinsi Jawa Timur, maka diperlukankoordinasi dan kerjasama pemanfaatan ruang antar kabupatenlkotasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk menjamin terwujudnya keseraian pemanfaatan ruang daerahmaka diperlukan kerjasama dalam pemanfaatan ruang antarkabupaten/kota, yang mengacu pada peta potensi wilayahberdasarkan hasil pemetaan yang terkoordinasi antara provinsi danseluruh kabupaten/kota.


BAB V

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 71

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatanpengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usahauntuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruangyang ditetapkan dalam rancarigan tata ruang.

(3) Dalam pengawasan akan mencakup kegiatan :

a. meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan BadanKoordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) baik tingkatprovinsi maupun kabupaten/kota dalam melaksanakanpengawasan.

b. pemantauan, usaha atau perbuatan mengamati,

c. mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitastata ruang dan Iingkungan yang tidak sesuai dengan rencanatata ruang.

d. evaluasi, usaha untuk menilai kemajuan pemanfaatan ruangdan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang baik dampakpositif maupun dampak negatif yang ditimbulkan.

(4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usahauntuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yangdirencanakan dapat terwujud.

Pasal 72

Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud, dalam Pasal71, meliputi :

a. pengendalian·pemanfaatan ruang di kawasan Iindung

b. pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budidaya

c. pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan

d. pengendalian pemanfaatanruang di kawasan perkotaan

e. pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan diprioritaskan

Pasal 73

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung sebagaimanadimaksud dalam Pasal 72 huruf a adalah upaya pengawasan danpenertiban terhadap kawasan-kawasan yang te!ah ditetapkansebagai kawasan lindung (kawasan suaka alam, kawasan


pelestarian alam, dan kawasan perlindungan bawahan) sesuaidengan arahan pengelolaan kegiatan untuk masing-masing kategorikawasan lindung yang ada.

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan budidayasebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b adalah upayapengawasan dan penertiban terhadap kawasan budidaya tidakterbangun (Kawasan hutan produksi, kawasan pertanian lahankering, kawasan pertanian lahan basah, kawasan perkebunan,kawasan perikanan, dsb) maupun kawasan budidaya terbangun(kawasan perumahan, kawasan perdagangan, kawasan industri,dsb) sesuai dengan arahan pengembangan kegiatan danpemanfaatan ruang untuk tiap jenis kawasan budidaya yang ada,antarkawasan budidaya, maupun adanya perubahan jenispemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya tertentu kejenisnya.

(3) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perdesaansebagaimana dimaksud dalam Pasa! 72 huruf c adalah upayapengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang dikawasan perdesaan sesuai dengan rencana tata ruang.

(4) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d adalah: upayapengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang dikawasan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang.

(5) Pengemdalian pemanfaatan ruang di kawasan diprioritaskansebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e adalah upayapengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang dikawasan-kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan diprioritaskanyang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan rencana tataruang.

Pasal 74

(1) Jenis kegiatan penertiban pemanfaatan ruang termasuk tata gunatanah, tata gunaair, tata guna udara dan tata guna sumber dayaalam lainnya, meliputi:

a. pada kawasan Iindung:

i. diterapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentanganalisis mengenai dampak Iingkungan hidup bagiberbagai usaha dan/atau kegiatanyang sudah a'da dikawasan lindung dan/atau berhimpit dengan kawasanlindung yang mempunyai dampak besar dan pentingterhadap Iingkungan hidup.


ii. diterapkan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikanfungsi Iindung kawasan yang telah terganggu kepadafungsi Iindung yang dilakukan secara bertahap.

iii. diterapkan peraturan yang mewajibkan dilaksanakannyakegiatan perlindungan terhadap Iingkungan hidup danrehabilitasi daerah bekas penambangan pada kawasanlindung.

b. pada kawasan budidaya, kawasan perde~aan, kawasanperkotaan dan kawasan diprioritaskan dengan menegakkanprosedur perijinan dalam mendirikan bangunan dikabupatenlkota untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuaidengan peruntukanruang dankegiatan yang direncanakan.

(2) Terhadap pemanfaatan ruang di kawasan pengendalian ketatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus mendapat izin dariGubernur.

Pasal 75

(1) Pendayagunaan mekanisme perijinan pemanfaatan ruang danlokasi pembangunan merupakan bagian dari pengendalian terhadappemanfaatan ruang wilayah agar pemanfaatan ruang ataupembangunan sesuai dengan RTRW Provinsi.

(2) Pendayagunaan mekanisme perijinan pemanfaatan ruang danlokasi pembangunan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagaiberikut :

a. tahap gagasan/ide

b. tahap pemberian ijin lokasi

c. tahap kegiatan pembangunan

d. tahap kegiatan berusaha

e. tahap perubahan pembangunan

f. tahap evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang denganRencana Tata Ruang Wilayah

(3) Tahap gagasan/ide sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ayaitu investor/masyarakatlpemerintah memberi suatu studikelayakan seperti ptastudi kelayakan, studi kelayakan, kelayakanekonomi dan Iihgkungan.

(4) Tahap pemberian ijin lokasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (2)huruf b meliputi :

a. persetujuan prinsip percadangan tanah.

b. persetujuan penguasaan peruntukan ruang.


c. persetujuan pembebasan peruntukan ruang.

d. persetujuan ruang.

e. persetujuan tetangga sekitar.

f. penyelesaian administrasi pertanahan.

(5) Tahap kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c yaitu pengaturan dan pengendalian proses fisikpembangunan kawasan Iindung, kawasan budidaya dan kawasantertentu yang terdapat pada wilayah perencanaan.

(6) Tahap kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf d yaitu mengontrol kegiatan-kegiatan berusahal usaha yangdiisyaratkan sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi wilayah yangdiharapkan.

(7) Tahap perubahan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf e yaitu upaya penyesuaian fungsi-fungsi kawasan sesuaidengari perkembangan yangterjadi serta dampak-dampak yangditimbulkannya.

(8) Penataan yang dilakukan oleh seluruh pihak terkait denganpelaksanaan RTRW Provinsi sebagai kebijakan matra ruang akandiberikan insentif atau disinsentif yang akan diatur denganPeraturan Gubernur

Pasal 76

Aparatur pemerintah dalam kegiatan penataan ruang wilayah ProvinsiJawa Timur sesuai dengan kewenangannya wajib berlaku tertib dalamkeikutsertaannya dalam proses penataan ruang.

Pasal 77

(1) Terhadap aparatur pemerintah yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dikenakan sanksiadministratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

(2) Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksiadministratif dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yangberlaku


BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 78

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakatberhak :

a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatanruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

b. mengetahui secara terbuka RTRW Provinsi, rencana tata ruangkawasan, rencana rinci tata ruang kawasan.

c. c. menikmati mantaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang .sebagai akibat dari penataan ruang.

d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminyasebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuaidengan rencana tata ruang.

Pasal 79

(1) Untuk mengetahui rencana tata ruang, selain dari Lembaran Oaerahmasyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang yang telahditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan olehPemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman ataupenyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yangbersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada mediamassa, serta melalui pembangunan sistem intormasi tata ruang.

Pasal 80

(1) Dalam menikmati mantaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruangsebagai akibal penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 hurut c, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundan-undangan atau kaidah yang berlaku.

(2) Untuk menikmati dan memantaatkan ruang beserta sumberdayaalam yang terkandung didalamnya, menikmati mantaat ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa mantaatekonomi, sosial, dan Iingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan,penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dankebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.


Pasal 81

(1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadapperubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagaiakibat pelaksanaan RTRW Provinsi diselenggarakan dengan caramusyawarah antara pihak yang berkepentingan.

(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan rnengenai penggantian yanglayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannyadilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Pasal 82

....

(1) ...

(2) ...

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keteranganatau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidangpenataan ruang agar keterangan atau laporan tersebutmenjadi lengkap dan jelas; .•

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenaiorang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yangdilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badansehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;

d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumenlain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain sertamelakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut

f. meminta bantuantenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tug aspenyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaansedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan ataudokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang penataan ruang


i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksasebagai tersangka atau saksi

j. menghentikan penyidikan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaranpenyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menuruthukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukandimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannyakepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90

(1) RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilengkapidengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang WilayahProvinsi Jawa Timur 2005 - 2020 dan album peta.

(2) Buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Potensi, Masalah dan Prospek Pengembangan Wilayah

Bab III : Strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah Jawa Timur

Bab IV : Arahan Pengelolaan Pemanfaatan Ruang WilayahJawa Timur

Bab V : Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Bab VI : Hak, kewajiban dan peranserta masyarakat

Bab VII : Penutup

(3) Buku RTRW Provinsi dan album peta sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerahini.

Pasal 91

RTRW Provinsi berfungsi sebagai kebijakan matra ruang dari RPJP untukpenyusunan RPJMD pada periode berikutnya.


Pasal 92

RTRW Provinsi digunakan sebagai pedoman bagi :

a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah.

b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbanganperkembangan antar wilayah Provinsi serta keserasian antar sektor.

c. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah

d. dan atau masyarakat.

e. penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota yang merupakan dasardalam pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan.

Pasal 93

Terhadap RTRW Provinsi dapat dilakukan peninjauan kembali 5 (lima)tahun sekali.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, maka semua RTRWKabupaten/Kota dali sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang didaerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan RTRWProvinsi.

BAB XI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 95

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan DaerahProvinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 TentangRTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 1997/1998 - 2011/2012 dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjangmengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan PeraturanGubernur.


Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahProvinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 7 Juli 2006

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

H. IMAM UTOMO. S

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 7 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO, SH, M.Hum

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2006 NOMOR 2 TAHUN 2006 SERI E.


PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Perkembangan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Timur sepuluh tahunterakhir nampak terlihat adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi di masing-masingwilayah yang berdampak tidak seimbangnya berkembang wilayah kabupaten/kota.

Ketimpangan tersebut terlihat semakin lebarnya disparitas antara wilayahpermukiman perdesaan dengan perkembangan permukiman, perkotaan. Yang nampakterjadi adalah suatu supremasi wilayah perkotaan tertentu yang menimbulkanurbanisasi ke wilayah perkotaan semakin tinggi. Akibatnya sangat dirasakan ,wilayahtersebut, yaitu semakin padatnya wilayah perkbtaan karena melebihi daya tampungnya.Selain itu kerusakan kawasan hutan lindung dan kerusakan Iingkungan lainnya yangdengan sengaja dirusak oleh sekelompok masyarakat secara sporadis serta lemahnyafungsi kontrol dari aparat pemerintah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kotadalam pengelolaan hutan dan Iingkungan lainnya. Dampak dari kerusakan hutan danIingkungan nyata-nyata merugikan masyarakat.

Pembangunan wilayah sangat erat kaitannya dengan pengembangan wilayahyang berdampak pada pemanfaatan lahan. Namun apabila pengembangan wilayahtanpa memperhatikan daya dukung lahan, dipastikan akan menimbulkan kegagalandalam pembangunan. Dengan demikian, maka dalam pelakssanaan pembangunanyang berwawasan tataruang harus mengedepankan aspek keberlanjutanpembangunan. Hal-hal berkait dengan pelestarian alam, upaya mempertahankankeanekaragaman hayati, keseimbangan ekosistem harus menjadi pertimbangan utama.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahandaerah diartikan sebagai masa kebebasan kabupaten/kota sebagai daerah dalammelakukan percepatan pertumbuhan wilayahnya tanpa memperhatikan kepentinganwilayah lain yang mempunyai ikatan erat antar wilayah yang bersebelahan. Undang-Undang tersebut memang menyebutkan bahwa wilayah kabupaten/kota mempunyaikewenangan yang sebesar-besarnya dalam pengembangan wilayahnya. Kondisi inilahpada akhirnya yang menimbulkan masalah pengendalian pemanfaatan lahan yangbersifat regional maupun nasional terabaikan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahandaerah menyebutkan adanya kewenangan provinsi sebagai daerah otonom dimanadalam hal penyusunan tata ruang wilayah provinsi harus berdasarkan keserasian antarwilayah kabupaten/kota.


Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada dasarnya ,merupakan kebijakanperencanaan pembangunan daerah untuk digunakan sebagai pedoman dalampemanfaatan dan pengendalian ruang.

Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swastamaupun masyarakat harus mengacu pada arahan perencanaan tata ruang, sehinggaruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimum, dengan tetapmempertahankan prinsip-prinsip: daya dukung kingkungan, keseimbangan alam dankeberlanjutan dalam jangka panjang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi mempunyai fungsi sebagai pengendalipemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan menyelaraskan keseimbanganperkembangan antar wilayah, sehingga pertumbuhan wilayah di Provinsi Jawa Timurbisa tumbuh bersama-sama antar wilayah sesuai dengan potensi sumberdaya alamyang dimilikinya.

Berdasarkan Undang-Undang 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruangmenyebutkan bahwa penyusunan rencana tata ruang harus sesuai hierakinya,sedangkan menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 rencana tata ruang disusunberdasarkan kesepakatan antar wilayah. Dengan demikian penyusunan Rencana TataRuang Wilayah Provinsi harus disusun berdasarkan konsep Top Down dan Bottom UpPlanning meliputi tata ruang daratan, lautan dan udara beserta sumber daya alam yangterkandung didalamnya sebagai satu kesatuan, yang dapat dimanfaatkan berdasarwawasan Jingkungan.

Seluruh kajian analisa teknis pemanfaatan lahan yang meliputi kawasanJindung dan budidaya harus dituangkan dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Timur,yang harus dipatuhi oleh semua elemen stakeholder mulaipemerintah, swasta danmasyarakat sebagai suatu ketentuan hukum yang dijadikan pedoman untukpemanfaatan lahan.

Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timurdisusun berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 tahun 1998tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang di Daerah.

Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi ini memberikewenangan kepada Gubernur untuk mengendalikan pemanfaatan lahan yang bersifatIintas batas dan regional seperti apa yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Secara umum peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi iniberisikan tentang arahan pemanfaatan dan pengendalian penggunaan lahan sesuaisubstansi yang telah diatur dalam Undang-Undang 24 Tahun 1992.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Pengertian ruang yang diatur dalam peraturan inidititik beratkan pada ruang daratan yaitu ruang yangterletak diatas dan dibawah permukaan bumidaratan sejauh terkait langsung denganpenggunaan diatasnya, termasuk permukaanpermukaan perairan darat dan sisi darat dari garislaut atau surut terendah.

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan danruang udara akan diatur' lebih lanjut sesuaiperaturan yang berlaku


Pasal 4 : Yang dimaksud dengan semua kepentingan adalahbahwa penataan ruang dapat menjamin seluruhkepentingan, . yakni kepentingan pemerintah danmasyarakat secara adil dengan memperhatikangolongan ekonomi lemah. Yang dimaksud denganterpadu adalah bahwa penataan ruang dianalisisdan dirumuskan menjadi satu kesatuan dariberbagai kegiatan pemanfaatan ruang baik olehpemerintah maupun masyarakat. Penataan ruangdilakukan secara terpadu dan menyeluruhmencakup antara lain pertimbangan aspek waktu,modal, optimasi, daya dukung dan daya dukungIingkungan hidup dan geopolitik. Dalammempertimbangkan aspek waktu, suatuperencanaan tata ruang memperhatikan adanyaaspek prakiraan, ruang Iingkup wilayah yangdirencanakan, persepsi yang mengungkapkanberbagai keinginan serta kebutuhan dan tujuanpemanfaatan ruang. Penataan ruangdiselenggarakan secara tertib sehingga memenuhiproses dan prosedur yang berlaku serta konsisten.

Yang dimaksud dengan berdaya guna dan berhasilguna adalah bahwa penataan ruang dapatmewujudkan kualitas ruang yang sesuai denganpotensi dan fungsi ruang. Yang dimaksud denganserasi, selaras, dan seimbang adalah bahwapenataan ruang dapat menjamin terwujudnyakeserasian, keselarasan, dan keseimbanganstruktur dan pola pemanfaatan ruang bagi


persebaran penduduk antar wilayah, pertumbuhan.dan perkembangan antar sektor, antar daerah sertaantara sektor dalam satu kesatuan WawasanNusantara. Yang dimaksud dengan berkelanjutanadalah bahwa penataan ruang menjaminkelestarian kemampuan daya dukung sumber dayaalam dengan memperhatikan kepentingan antargenerasi. Serta memiliki makna mengedepankankeseimbangan ekosistem wilayah, dankeanekaragaman hayati.

Pasal 5 : Cukupjelas.

Pasal 6 ayat (1) : Cukupjelas.

ayat (2) huruf a : Arahan Struktur Pemanfaatan Ruang merupakankebijakan penyusunan unsur-unsur pembentuk ronaIingkungan alam, lingkungan sosial, dan Iingkunganbuatan yang digambarkan secara hirarkls danberhubungan satu dengan yang lainnya membentukstruktur ruang provinsi. Isi arahan strukturpemanfaatan Ruang diantaranya. meliputi hirarkipusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan,hirarkhi sarana dan prasarana, sistem jaringantransportasi seperti sistem jalan arteri, jalankolektor, dan kelas terminal.

Sedangkan Pola Pemanfaatan Ruangmenggambarkan kebijakan letak, ukuran, fungsidari kegiatan-kegiatan budidaya dan Iindung.

huruf b : Cukup jelas.

huruf c : Arahan pengelolaan kawaan Iindung dan budidayamerupakan arahan yang ditekankan pada kawasankonservasi dan kawasan yang dapat dikembangkansebagai kawasan budidaya.

huruf d : Arahan pengelolaan kawasan perdesaan,perkotaan, dan tertentu mencakup. strategi yangditempuh untuk lebih meningkatkanhubunganlketerkaitan fungsi antar kawasan sertaketerkaitannya dengan sistem jaringan prasaranatransportasi dan sistem prasarana lainnya.

Dalam hal ini perlu ditentukan bagaimana kotadikembangkan agar dapat memicu pertumbuhandan pemerataan, bagaimana desa dikembangkansesuai dengan strategi pengembangan kawasan


produksi, serta bagaimana kawasan tertentudikembangkan sesuai dengan strategipengembangan sektor produksi.

huruf e : Arahan ini mencakup penentuan pusat-pusatpermukiman perdesaan, permukiman perkotaandan keterkaitan di antara pusat-pusat permukimanperdesaan dan perkotaan, serta kebijakanpengembangannya dengan melihat struktur kota-kota di wilayah provinsi.

huruf f : Arahan pengembangan sistem prasarana wilayahmeliputi prasarana transportasi darat, laut, danudara yang terkait sehingga dapat menghubungkanatau terjadi interkoneksitas antara wilayah.

huruf g : Arahan pengembangan kawasan diprioritaskanmeliputi dua kawasan prioritas, antara lain :Kawasan yang relatif cepat pertumbuhan /perkembangan kegiatannya serta Kawasanyang di dalamnya dimungkinkan bagiperkembangan sektor-sektor strategis danmemberikan sumbangan bagi perkembanganwilayah.

huruf h : Arahan pengembangan pesisir sumberdayakelautan pada pulau-pulau kecil didasarkan potensikeaneka-ragaman hayati yang bernilai ekonomitinggi serta upaya pelestarian Iingkungan.

huruf i : Arahan kebijaksanaan tata guna tanah, tata gunaair dan tata guna udara, berisi arahan mengenaipenguasaan, penggunaan, dan pemanfaatansumber daya alam yang dijabarkan dalammekanisme penguasaan, penggunaan, danpemanfaatan serta pengendaliannya.

huruf j : Cukup jelas

Pasal 7 : Arahan pengelolaan struktur ruang meliputi:

a. pembentukah pusat permukiman perdesaan dahperkotaan secara berhirarkidan salingberhubungan mulai dari tingkat dusun - desa -kota sampai ibukota provinsi sebagai satusistem.

b. setiap pusat pengembangan perlu didorongpertumbuhannya sehingga akan tercipta


keseimbangan perkembangan antar wilayah.

c. setiap pusat pelayanan memiliki jangkauansesuai dengan tingkatan pelayanan masing-masing yang sesuai dengan kelengkapanfasilitas yang dimiliki serta hubungan antarwilayah yang ada.

d. struktur pemanfaatan ruang perdesaan danperkotaan secaara keseluruhan merupakanbagian yang tak terpisahkan dari struktur tataruang nasional, provinsi dan kota/kabupaten.

e. memantapkan fungsi wilayah melalui penetapanfungsi dan peran wilayah dalam konteks lokal,regional dan nasional.

f. untuk mewujudkan struktur ruang yang mantapdan berhirarki, maka antara pusat pelayananperdesaan dan .perkotaan dikembangkansebagai satu kesatuan mulai dari pusat satuanwilayah pengembangan, sub pusat satuanwilayah pengembangan, Ibukota Kecamatan,Pusat Antar Desa, Pusat Desa, sampai PusatPerdusunan.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) huruf a : Pusat pelayanan yang melingkupi beberapa desadalam satu kecamatan

huruf b : Pusat pelayanan yang diperlukan pada setiap desasesuai dengan besaran dan ukuran desa masing-masing

huruf c : Setiap desa pada dasarnya terdiri dari tiap dusundan tiap dusun mempunyai pusat pelayanan sendiri

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal10 ayat (1) : Tingkat perkembangan antar wilayah kota danperkotaan di Provinsi Jawa Timur yang secarakeseluruhan me mili ki tata jenjang sesuai dengantingkat perkembangan tiap kota dan perkotaanmaing-masing.

ayat (2) : Menggambarkan ukuran besaran perkotaan yangdiindikasikan dengan adanya berbagai kelengkapanfasilitas penunjang.


ayat (3) : Menggambarkan skala pelayanan serta adanyainteraksi perkotaan dengan area disekitarnya,sehingga dalam satu wilayah pelayanan memilikipusat pengembangan.

ayat (4) : Dalam satuan wilayah pengembangan, terdapatfungsi wilayah dan pusat pengembangan denganpotensi sesuai karakeristik wilayah.



Pasal 13 huruf a : Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan cirikhas tertentu baik didarat maupun di perairan yangmempunyai fungsi pokok sebagai kawasanpengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dansatwa beserta ekosistemnya.

huruf b : Kawasan pelestarian alam adalah kawasan yangmempunyai fungsi perlindungan, sistem penyangga,pengewetan keaneka ragaman jenis tumbuhan dansatwa.

huruf c : Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuanadalah tempat serta ruang disekitar bangunanbernilai tinggi, situs purbakala.

huruf d : Kawasan perlindungan bawahan adalah kawasanyang digunakan sebagai zona penyangga untukmelindungi kawasan disekitarnya.

huruf e : Kawasan perlindungan setempat merupakankawasan yang digunakan untuk melindungi sumberdaya alam seperti sempadan pantai, sungai danau,mata air.

huruf f : Kawasan rawan beneana alam adalah area yangdiidentifikasi sebagai daerah dengan rawan tanahlongsor, banjir, gempa dsb.

Pasal 14 ayat (1) huruf a : Cagar alam merupakan kawasan perlindunganmutlak, yang memiliki luas areal 10.947,90 ha makakawasan tersebut harus tetap dipertahankan dandiupayakan untuk tidak terjadi alih fungsi lahan.


huruf b : Suaka margasatwa di Provinsi Jawa Timur memilikiluas 18.008,6 ha merupakan areal dimana masihbanyak flora fauna yang dilestarikan sehinggakawasan tersebut dapat di kembangkan sebagaiobyek wisata alam dengan tetap memperhatikanfungsi lindung dan diupayakan tidak di alih fungsi.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 15 ayat (1) huruf a : Taman nasional di Provinsi Jawa Timur seluas178.291,30 ha dan terdapat di empat lokasi, dimanakawasan tersebut merupakan wilayah denganfungsi lindung disamping sebagai pengembanganobyek wisata dan diupayakan untuk tidak terjadi alihfungsi lahan.

huruf b : Taman hutan raya R Soeryo terdapat di tiga wilayahdengan luas areal 27.868,30 ha, kawasan tersebutmemiliki fungsi sebagai kawasan lindung dimana airdapat langsung berintrusi ketanah dan diupayakanuntuk tidak terjadi alih fungsi lahan .

huruf c : Kawasan taman wisata alam merupakan kawasanyang dilestarikan dan digunakan sebagai tempatwisata, adapun luas taman wisata alam di ProvinsiJawa Timur 297,5 ha dan diupayakan untuk tidakterjadi alih fungsi lahan.

ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas

Pasal 16 ayat (1) huruf a : Kawasan lingkungan non bangunan adalahkawasan eagar budaya yang dikembangkansebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuanseperti adanya situs peningalan bersejarah yangdapat di kembangkan sebagai taman wisatapendidikan.

huruf b : Kawasan lingkungan bangunan non gedung yangdimaksud adalah suatu tempat yang dapat diperuntukan sebagai eagar budaya bersejarahdengan bentuk bangunan non gedung yang harusdilestarikan.


huruf c : Kawasan lingkungan bangunan gedung danhalamannya merupakan eagar budaya yang bersifatpelestarian terhadap bangunan kona peninggalanbersejarah yang harus dilestarikan sebagai ciricagar budaya setempat.

huruf d : Kebun raya merupakan tempat pelestarian flora danjenis tumbuhan lainnya yang sekaligus dapatberfungsi sebagai taman rekreasi/tempat wisata.


Pasal 17 ayat (1) huruf a : Hutan Lindung, kawasan dengan sifat khas yangmampu memberikan perlindungan kawasansekitarnya dan bawahannya sebagai pengatur tataair, pencegaherosi dan banjir yang mutlak fungsinyasebagai penyangga kehidupan tidak dapat dialihkanperuntukannya.

huruf b : kawasan perlindungan setempat (KPS) sekitarwadukldanau ditetapkan dalam RTRWkabupaten/kota, yang lebarnya antara 50 - 100meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

huruf c : kawasan perlindungan setempat (KPS) sempadansungai terdiri atas sungai di kawasan bukanpermukiman sekurang-kurangnya 100 meter dananak sungai sekurang - kurangnya 50 meter, dandirencanakan secara merata di seluruh wilayahJawa Timur.

huruf d : kawasan perlindungan setempat (KPS) sempadanpantai secara umum ditetapkan sekurang -kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggiuntuk kawasan pesisir, Sedangkan sekurang -kurangnya 130 x rata-rata perbedaan pasangtertinggi dan surut air terendah, untuk pesisir pulau-pulau keci!.

huruf e : kawasan perlindungan setempat sempadan sungaidi. kawasan permukiman berupa sempadan sungaiditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter

huruf f : kawasan perlindungan mangrove adalah kawasantempat tumbuhnya tanaman mangrove di wilayahpesisirllaut yang berfungsi untuk melindungi habitat,ekosistem, dan aneka biota laut, melindungi pantaidari sedimentasi, abrasi dan proses akresi(pertambahan pantai) dan mencegah terjadinya


pencemaran pantai. Kawasan PerlindunganSetempat (KPS) sempadan pantai berhutan bakauminimal 130 kali rata rata perbedaan air pasangtertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis airsurut terendah kearah darat yang merupakanhabitat hutan bakau/mangrove.

Adapun kawasan perlindungan mangrove meliputisepanjang pantau utara dan pantai selatan JawaTimur

huruf g : Kawasan Iindung untuk kawasan terbuka hijau kotaadalah termasuk didalamnya hutan kota, meliputikawasan permukiman industri, tepi sungai, pantaidan jalan dikawasan perkotaan.

Pasal 19 ayat (1) huruf a : Kawasan rawan letusan gunung berapi di JawaTimur· berada pada lereng gunung berapi yangmasih aktif. Terdapat 12 gunung berapi aktif diJawa Timur serta lokasi yang merupakan wilayahrawan bencana letusan.

huruf b : Kawasan rawan banjir, rawan gempa, gerakantanah dan longsor di Provinsi Jawa Timur terletakpada bagian selatan, namun yang perlu di waspadaiadalah gerakan tanah yang berada di bagian lautlselatan yang dapat menimbulkan bahaya tsunamibila terjadi gempa

Wilayah rawan bencana terutama tanah longsor,banjir lumpur, erosi, dan wilayah aliran lahargunung berapi terutama yang mempunyai tekturtanah halus dan ketebalan soil melebihi 90 cm.

huruf c : Penetapan wilayah rawan tsunami didasarkan padaangka kejadian di masa lalu serta keberadaanlempeng tektonik. Berdasarkan Kondisi geologi,selain kaya akan . sumberdaya alam wilayahselatan Jawa juga merupakan daerah dengantingkat· kerawanari . yang tiilggi terhadap bencanaalam, seperti rawan gempa tektonik dan vulkanikdisepanjang "ring of fire" dari Sumatra - Jawa - Bali.

Ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas

Pasal 20 huruf a : Kawasan hutan produksi merupakan kawasanhutan yang digunakan untuk keperluan budidaya.

huruf b : Kawasan pertanian merupakan lahan yang


digunakan untuk tanaman pangan dan hortikulturasesuai dengan pola tanamnya yang perairannyadapat diperoleh seeara alamiah maupun teknis.

huruf c : Kawasan yang digunakan sebagai perikananbudidaya berupa pertambakan, budidaya rumputlaut, budidaya ikan air tawar dan tangkap.

huruf d : Kawasan perkebunan merupakan lahan yangdigunakan bagi tanaman perkebunan tahunan yangmenghasilkan bahan pangan dan bahan bakuindustri.

huruf e : Kawasan yang diperuntukan bagi ternak besar,kecil dan unggas.

huruf f : Kawasan pariwisata merupakan kawasan denganluasan tertentu yang dibangun atau disediakanuntuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

huruf g : Kawasan permukiman merupakan kawasan yangdiperuntukan sebagai perkembangan lahanpermukiman dan tidak berlokasi pada areakonservasi.

huruf h : Kawasan industri merupakan kawasan yangdiperuntukan bagi industri yang berupa tempatpemusatan kegiatan industri yang dikelola oleh satumanajemen perusahaan industri.

huruf i : Kawasan yang digunakan dikarenakan terdapatsumber daya tambang yang potensial untuk diolahguna menunjang pembangunan.

huruf j : Kawasan perdagangan merupakan kawasan yangdiperuntukan bagi perdagangan yang berupatempat pemusatan kegiatan perdagangan.


Pasal 22 ayat (1 ) : Rencana penggunaan tanah untuk persawahan danpertanian tanaman kering dengan memperhatikandaya dukung lahan rencana pengembanganjaringan irigasi di Provinsi Jawa Timur, dan proyeksikebutuhah pang an serta potensi ekonomi makasawah Irigasi dipertahankan sebesar 991.678 ha,dengan peningkatan jaringan irigasi semi teknisatau sederhana menjadi irigasi teknis seluas101.725 ha yang tersebar di masing-masing wilayahsungai.


ayat (2) dan (3) : Cukup jelas



Pasal 25 : penentuan pengembangan kawasan ternak denganmemperhatikan aspek :

a. potensi ternak yang dimiliki dalam suatu wilayah.

b. faktor daya dukung lingkungan antara lainketersediaan sarana prasarana produksi,potensi wilayah dan agroklimat yang mendukunguntuk pengembangan ternak

c. mempertahankan alih fungsi padangpenggembalaan dan kebun hijauan pakanternak.

d. peningkatan produksi dengan menggunakanteknologi tepat guna, ramah Iingkungan danganmemperhatikan produksi dan orientasi agribisnis

e. faktor keamanan dan kesehatan Iingkungan

f. perlindungan masyarakat dari penyakit hewanmenular.


Pasal 27 : Pengembangan kawasan permukiman, harusberdasar pada peraturan daerah dengan kriteriadasar, meliputi :

a. Perlu adanya pengaturan terhadap luas lahanterbangun dengan tak terbangun pada kawasanpengembangan permukiman.

b. Perlu adanya penegasan batas kawasanterhadap kawasan non permukiman.

c. Perlu adanya penetapan tinggi bangunan padakawasan pengembangan permukiman.


ayat (8) : Kawasan peru mahan adalah kawasan yangpemanfaatannya untuk peru mahan dan berfungsisebagai tempat tinggal atau Iingkungan hunianyang dilengkapi dengan prasarana dan saranalingkungan.

Terkait dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagimasyarakat berpenghasilan renqah yang menjadi


kewajiban Pemerintah untuk merealisasikannya,dapat dibangun sendiri oleh pemerintah ataudengan bantuan swasta sebagai pelaksana. MakaPemerintah Kabupaten/Kota menyediakan lahanuntuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilanrendah di kawaan permukiman denganperbandingan 1 : 3 : 6 sesuai ketentuan dalamKeputusan Menteri Perumahan Rakyat No.04/KPTS/BK 4 N/1995.

Pasal 28 :

Pasal 29 :

Pasal 30 :

Pasal 31 :

Pasal 32 :

Pasal 33 :

Pasal 34 :

Huruf b : Istilah keterkaitan kawasan. Perkotaan - perdesaanmerupakan penjabaran dari istilah urban - rurallinkages.



Pasal37 : Cukup jelas.





Pasal 42 ayat (1) s/d (7) : Cukup jelas.

ayat 8 : Konservasi disini diartikan sebagai menjaga danmemanfaatkan kembali prasarana transportasi.



Pasal45 : Penyediaan transportasi udara di Jawa Timur untukdibedakan Bandara Udara Umum dan BandaraUdara Khusus.


Terkait dengan tidak dikembangkannya BandaraIswahyudi sebagai bandara komersialdikarenakanbandara tersebut men,lpakan . pusat pertahananskwadron tempur TNI - AU yang memiliki batasruang udara tertentu.



Pasal48 : Pengembangan energi alternatif yang dapatdikembangkan antara lain tenaga surya, kincirangin, microhydro, dan sebagainya.

Pasal49 : Prasarana sumber daya air direncanakan sesuaidengan kebutuhan peningkatan sawah irigasiteknis, peningkatan pengairan dari irigasi non teknisatau setengah teknis menjadi irigasi teknis.

Pasal50 ayat (1) s/d (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Tipologi DAS dibagi menjadi : daerah hulu sungai,daerah sepanjang aliran sungai, daerah irigasi,daerah perkotaan dan industri, serta daerah muarasungai.



Pasal 53 ayat (1 ) : Cukup jelas

ayat (2) huruf a : Kawasan ekonomi potensial tersebut berperanmendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasandisekitarnya, selain itu dapat

: a. ...

b. ...

c. ...

d. Melakukan pembinaan kepada masyarakatmelalui pengembangan keanekaragamanpengolahan hasil panen, pengenalan ilmupengetahuan dan teknologi secara inovatif dansasaran pemasaran yang dilakukan sehubungandengan produksi yang diciptakan.

e. Melakukan pendekatan dilakukan secarapersonal kepada swasta agar dapat menariksemaksimal mungkin kesempatan gunamenunjang peningkatan pemasaran yang


secara langsung akan mempengaruhi tingkatproduktif dari hasil produksi.

huruf c : Kawasan tertinggal merupakan wilayah kurangdalam hal perekonomian, infrastruktur atauprasarana penunjang

huruf d : Kawasan yang ditetapkan sebagai wilayah rawanterhadap bahaya gempa, longsor, tsunami.

huruf e : Kawasan khusus militer merupakan kawasan yangdigunakan untuk kepentingan pertahanan -keamanan nasional dan untuk kepentingan militer.

huruf f : Kawasan perbatasan merupakan kawasan yangterdapat di area perbatasan antara provinsi,kabupaten dan kota.

huruf g : Kawasan pengendalian ketat merupakan kawasanyang memerlukan pengawasan secara khusus dandibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankandaya dukung, mencegah dampak negatif, menjaminproses pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal54 : Kawasan pengembangan utama merupakankawasan yang memiliki pendekatan sepertikawasan andalan, dimana berfungsi mendorongpertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dankawasan sekitarnya. Karakteristik kawasanpengembangan utama adalah :

Terdapat dikawasan budidaya (kawasanpertanian, industri, pariwisata, pertambangandan permukiman).

Memiliki potensi ekonomi atau sumber dayaalam atau sektor-sektor unggulan.

Memiliki aglomerasi pusat-pusat permukimanperkotaan dan kegiatan produksi.

Mempertimbangkan perkembangan daerahsekitar.

Pasal 55 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : EJIIZ berlokasi antara lain di wilayah KabupatenTuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo,Pasuruan, dan Bangkalan.






Pasal 60 ayat (1) : Kawasan yang memerlukan pengawasan secarakhusus dan dibatasi pemanfaatannya,Pengendalian terhadap kawasan-kawasan yangdianggap mempunyai kecenderunganperkembangan kegiatan budidaya yang sangattinggi, pengendalian tersebut digunakan untukmenghindari terjadinya konflik dengan kawasankonservasi yang lokasinya berdekatan dengankawasan pengendalian ketat, maka proses perijinanharus di konsultasikan ke pemerintahan provinsi.

ayat (2) huruf a : Cukup jelas

huruf b : Kawasan disekitar kaki jembatan Suramadu diKabupaten Bangkalan termasuk didalamnyaterhadap penyediaan kawasan khusus yangdiarahkan pada berbagai kegiatan ekonomi tinggi,yang dilengkapi dengan penyediaan peru mahanbagi karyawan industri serta pendukung rencanapengembangan pelabuhan.

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Cukup jelas

huruf e : Cukup jelas

huruf f : Cukup jelas

huruf g : Cukup jelas

huruf h : Cukup jelas

Pasal61 : Dalam Iingkup perencanaan tata ruang wilayahprovinsi ini wilayah pesisir memiliki wilayah daratandan wilayah laut sejauh dua belas mil laut diukurdari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arahperairan kepulauan untuk provinsi dan sepertigadari wilayah kewenangan provinsi untukkabupaten/kota.

Pengelolaan wilayah pesisir dilaksanakan dengantujuan :

a. Melindungi, konservasi, merehabilitasi,memanfaatkan dan memperkaya sumberdayapesisir serta sistem ekologisnya secaraberkelanjutan.


b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antarapemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintahkabupaten/kota dalam pengelolaan sumberdayapesisir.

c. Memperkuat peranserta masyarakat danlembaga pemerintah serta mendorong inisiatifmasyarakat dalam pengelolaan sumberdayapesisir agar tercapai keadilan, keseimbangan,dan keberkelanjutan.

d. Meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, danbudaya masyarakat pesisir melalui peransertamasyarakat dalam pemanfaatan sumberdayapesisir.

Sumberdaya pesisir dan kelautan merupakankawasan dengan potensi ikan petualang sertaterdapat pulau-pulau kecil yang diduga memilikikandungan sumberdaya yang memadai sertatersebarnya ekosistem terumbu karang, hutanmangrove dan padang lamun yang merupakankekayaan alam yang bernilai tinggi karenadisamping sebagai obyek wisata bahari yangeksotis dan langkah juga merupakan habitat bagiikan-ikan karang yang mempunyai nilai ekonomistinggi yang berpotensi untuk komoditi ekspor. Selainitu hutan mangrove juga dapat memberikankemampuan dalam menyerap bahan pencemaratau polutan yang berasal dari kegiatan darat(pesisir) terutama untuk kegiatan budidaya airpayau (tambak) serta pertanian.

Pasal62 : Wilayah pesisir dan perairan pesisir jugamerupakan ruang wilayah ekoton yang perlupenataan yang terkait dengan aktivitas budidayaterdekat, serta area pesisir yang perlu preserfasiuntuk kepentingan kelestarian fungsi sumber dayaalam.

Pasal 63 : Penataan ruang selayaknya bertumpu padaparadigma dasar lingkungan hidup bahwa alamsemesta ini diciptakan untuk dapat dimanfaatkansecara berkelanjutan guna mencapai kesejahteraanmanusia.


Prinsip berkelanjutan sangat penting agar tidak adaeksploitasi berlebihan untuk kepentingan jangkapendek tetapi mempunyai dampak jangka panjang.

Semua bentuk kehidupan yang mengambil ataumenggunakan sumber daya alam dan Iingkunganhidup didasarkan atas keseimbangan ekosistem,artinya eksploitasi bahan alam untuk pembangunanharus seimbang dengan pembuangan Iimbah keIingkungan baik kuantitas maupun kualitas.




Pasal 67 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) huruf a : Cukup jelas.


huruf c : Cukup jelas.

huruf d : Hutan kota merupakan bagian dari program ruangterbuka hijau. Ruang terbuka hijau dinyatakansebagai ruang-ruang dalam kota atau wilayah yanglebih luas, baik dalam bentuk membulat maupundalam bentuk memanjang~alur di mana dalampenggunaannya lebih bersifat terbuka yang padadasarnya tanpa bangunan. Pengembangan ruangterbuka hijau dilakukan dengan pengisian hijautumbuhan secara alamiah ataupun tanamanbudidaya seperti pertanian, pertamanan,perkebunan dan sebagainya.

Hutan kota dibangun pada lokasi-Iokasi tertentusaja, dengan pendekatan hutan kota merupakanbagian dari suatu kota. Penentuan luasannyaberdasarkan: Prosentase. yaitu luasan hutankota ditentukan dengan menghitungnya dariluasan kota.

Perhitungan per kapita, yaitu luasan hutan kotaditentukan berdasarkan jumlah penduduknya.

Berdasarkan isu utama yang muncul.

Hutan kota dapat diarahkan untuk pengelolaansampah dalam hal:

Sebagai penyekat bau.


Sebagai pelindung tanah hasil bentukandekomposisi dari sampah.

Sebagai penyekat zat berbahaya yang mung kinterkandung dalam sampah seperti logam berat,pestisida, serta bahan beracun lainnya.

huruf e : Cukup jelas.

huruf f : Cukup jelas.

huruf g : Cukup jelas.

huruf h : Cukup jelas.


Pasal 69 huruf a : Cukup jelas.



huruf d : Perkembangan wilayah kawasan perkotaan selalumenjadi magnet besar dalam tarikan pendudukuntuk hidup dan beraktifitas dalam rangkaupayanya memenuhi kebutuhan kehidupan.Pembangunan yang berlangsung di wilayahperkotaan memiliki andil besar dalam pola migrasipenduduk, yang menyebabkan timbulnyakesenjangan yang cukup besar untuk kawasanperkotaan dan perdesaan.

Dalam pemetaan wilayah di Jawa Timur untukmenilai karakteristik tingkat kesejahteraankabupaten/kota dilakukan berdasarkan duaindikator, yaitu pertumbuhan ekonomi serta PDRBperkapita.

huruf e : Cukup jelas.

huruf f : Cukup jelas.







Pasal75 : Penyelenggaraan pemanfaatan ruang danpengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melaluikegiatan perijinan pemanfaatan ruang danpelayanan umum pemanfaatan ruang. Pelaksanaanperijinan pemanfaatan ruang dititik beratkandilakukan di wilayah kabupatenlkota.

Ijin pemanfaatan ruang terus dikembangkan, yangmeliputi Ijin lokasi/letak tepat penguasaan lahanuntuk bangunan.

a. Ijin tapak lingkungan.

b. IMB.

c. Ijin merubah bangunan.

d. Ijin merobohkan bangunan.

e. Ijin menghapus bangunan.

f. Ijin pembuan limbah cair

g. Ijin AMDAL

Selanjutnya ijin-ijin yang lain agar didasarkan atasUndang-undang No. 24 Tahun 1992

ayat (8) : Untuk memnjaga konsistensi pelaksanaanpembangunan berwawasan tata ruang, makaterhadap kesesuaian pelaksanaan yangmendukung dan sesuai dengan tata ruang perludiberikan penghargaan (reward), misalnyapemberian infrastruktur, kemudahan perijinan,dukungan penyediaan tanah dsb; ataupun dendakarena adanya ketidaksesuaian dengan penataanruang, misalnya peningkatan pajak, pembatalan ijin

lokasi dsb

Pasal 76 huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Informasi tata ruang tersebut meliputi kriteria:

Benar, akurat dan tepat waktu.

Terbuka untuk diakses baik diminta atau tidakdiminta.

Mencerminkan sikap keterlibatan masyarakatdalam penyelenggaraan keterbukaanpemerintah.


huruf d : Cukup jelas.
























Documents

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN · PDF filePedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/kota; ... Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang