Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KINERJA
TAHUN 2018
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
JALAN ALUN – ALUN UTARA NO.7 LUMAJANG
RENJA
Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR …………………………………………………..... i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………. ii
BAB. I : PENDAHULUAN
A. Umum …………….……………………………………………… 1
B. Kedudukan ……………………………………………………… 4
C. Tugas Pokok dan Fungsi ………….……………………………. 5
D. Susunan Organisasi ……….…………………………………… 5
E. Kondisi Lingkungan Organisasi ……….……………………….. 6
F. Faktor – faktor Kunci Keberhasilan ……………………………….. 8
BAB. II : RENCANA STRATEGIS
A. Tujuan dan Sasaran .…............................................................. 9
B. Rencana Kinerja Tahun 2018 ................................................... 10
BAB. III : RENCANA KINERJA TAHUN 2018
A. Program Utama ..................................................................... 11
B. Sasaran dan Indikator Kinerja ................................................. 14
C. Jumlah Anggaran yang dialokasikan ..................................... 15
BAB. IV : PENUTUP ........................................................................................16
LAMPIRAN
Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018
1
BAB. I
PENDAHULUAN
A. UMUM
1. Latar Belakang
Instansi Pemerintah adalah Perangkat Pemerintah yang menurut peraturan
perundang - undangan yang berlaku terdiri Lembaga Teknis, Badan, Kantor, Dinas,
Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, BUMD, Kecamatan dan Kelurahan yang
dibiayai dari Anggaran Pemerintah Kabupaten. Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang salah satu lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan
Perda Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.
Dan dijabarkan dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun
2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang telah dituangkan dalam rencana kinerja tahunan. Rencana
Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2018 merupakan dokumen
perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana
kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2018.
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai peran
yang strategis dalam pengelolaan anggaran belanja, pengelolaan barang daerah,
penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
2. Maksud Dan Tujuan :
a. Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Lumajang adalah
(1). Melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas
daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah, akuntansi dan
pengelolaan barang daerah;
(2). Sebagai panduan pelaksanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018.
Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018
2
b. Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang adalah
(1). Penyusun Program Di Bidang Pengelolaan Anggaran Pendapatan,
Anggaran Belanja, Pengelolaan Kas Daerah, Akuntansi Dan Pembinaan
Administrasi Keuangan Daerah;
(2). Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengelolaan Anggaran
Pendapatan, Anggaran Belanja, Pengelolaan Kas Daerah, Akuntansi Dan
Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah;
(3). Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan
Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
(5). Pelaksanaan Pelayanan Pengelolaan Keuangan;
(6). Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Keuangan Di Skpd Se Kabupaten
Lumajang
(7) Pengelolaan Kas Daerah Dan Akuntansi;
(8). Penyiapan Bahan Kebijakan Di Bidang Penatausahaan Barang Daerah Dan
Pelaksanaan Penatausahaan Barang Daerah;
(9). Pelaksanaan Inventarisasi Pembukuan Dan Pelaporan Barang Daerah;
(10). Memasukkan Program/ Kegiatan Yang Ada Di Rencana Kerja (RENJA).
3. Ruang Lingkup.
Rencana kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana
stratejik Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang melalui kegiatan
tahunan.
Ruang lingkup Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang memuat:
a. Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan;
Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana
dimuat dalam dokumen renstra pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan
diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat
capaiannya ( targetnya ).
b. Program.
Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018
3
Program – Program yang ditetapkan merupakan program program yang berada
dalam lingkup kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen rencana
stratejik Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.
c. Kegiatan.
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan kebijakan dan
program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk
mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
d. Indikator kinerja kegiatan.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam
kelompok :
(1). Masukan ( Inputs ) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output,
misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan
sebagainya;
(2). Hasil ( Outputs ) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan / atau
non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program
berdasarkan masukan yang digunakan;
(3). Hasil ( Outcomes ) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran kegiatan pada jangka menengah Outcames merupakan ukuran
seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan
masyarakat.
Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan –
perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang realistis
dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung
yang harus diorganisasi.
4. Landasan Hukum.
Adapun Landasan Hukum yang digunakan dalam rangka penyusunan
Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang tahun
2018 ini adalah :
Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018
4
a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang pokok pokok kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undangan Nomor 05 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah ;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan
Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten / Kota;
f. Peraturan Menteri PAN nomor 53 Tahun 2014 tentang penetapan Kinerja;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman
pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011;
h. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang;
j. Peraturan Daerah No.21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017;
k. Peraturan Bupati Lumajang nomor. 11 Tahun 2005, tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan publik di Kabupaten Lumajang;
l. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2005 tentang pengaturan hari dan
jam kerja bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumjang;
m. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/12/427.12/2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan pemanfaatan Sumberdaya Aparatur
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
B. KEDUDUKAN
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor : 15 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang. Dan dijabarkan dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati
Lumajang Nomor 84 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018
5
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah. Kedudukan
Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah :
1. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelola Keuangan Daerah;
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah dipimpin adalah unsur pelaksana otonomi
daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang
pengelola keuangan dan barang milik daerah;
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (3) Badan
Pengelola Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik
daerah;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
Tugas Pokok Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di Bidang Keuangan Daerah.
Berdasarkan tugas tersebut Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai
fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang keuangan dan aset
daerah;
d. Pelaksanaan administrasi badan daerah di bidang keuangan aset daerah;
e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang tugasnya;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018
6
D. SUSUNAN ORGANISASI
1. Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang terdiri
dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi :
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan;
- Sub Bagian Penyusunan Program
c. Bidang Anggaran, membawahi :
- Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
- Sub Bidang Anggaran Belanja;
- Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
- Sub Bidang Perbendaharaan Umum;
- Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan;
- Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran.
e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahi :
- Sub Bidang Pengolah Data Akuntansi;
- Sub Bidang Pembinaan & Pengembangan SAPD;
- Sub Bidang Pelaporan Keuangan.
h. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi :
- Sub Bidang Penatausahaan Barang;
- Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan;
- Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan.
i. Kelompok Jabatan Fungsional
E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI
1. Lingkungan Internal
a. Kekuatan
1). Struktur organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang telah diatur dan ditetapkan dengan Perda Kabupaten
Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang.
Dan dijabarkan dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84
Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018
7
Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai dukungan
pelaksanaan tugas.
2). Motivasi kerja aparatur yang sangat tinggi, memberikan dorongan semangat
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKD.
3). Sarana dan prasarana penunjang kantor sebagai pendukung operasional telah
tersedia secara memadai.
4). Tersedianya sistem informasi yang terkomputerisasi sebagai sarana penunjang
operasional dalam rangka mendukung kecepatan dan ketepatan penyediaan
data keuangan.
5). Tersedianya sarana internet membantu kecepatan langkah koordinasi dan
komunikasi serta dalam merespon adanya perubahan-perubahan peraturan
perundang-undangan.
b. Kelemahan
1) Sumber daya manusia yang tersedia masih terbatas, sehingga menyebabkan
beban kerja menjadi sangat tinggi.
2) Kualitas SDM masih belum memadai sesuai dengan kebutuhan BPKD.
3) Sering terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, yang berakibat
pemahaman terhadap peraturan kurang;
4) Belum adanya Prasarana Bangunan Gudang untuk penyimpanan, barang /
Asset Daerah;
5) Belum adanya tenaga tehnik yang menetapkan harga dasar barang bekas untuk
pelaksanaan lelang;
2. Lingkungan Eksternal
a. Peluang
1). Adanya komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan
pemerintahan yang baik dan bersih mendorong terselenggaranya pengelolaan
keuangan daerah seuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2). Stabilitas dan kondusifitas wilayah Kabupaten Lumajang akan mendorong
kestabilan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat, yang secara
tidak langsung akan mendorong masyarakat memiliki kemampuan untuk
berpartisipasi dalam membayar pajak daerah.
3). Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang intensif, baik dengan SKPD
selaku pengguna anggaran maupun dengan pemerintahan yang lebih tinggi
Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018
8
(Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Kemendagri, Kemen. Keu, dll) sehingga
sangat mendukung terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai
dengan harapan masyarakat.
4). Adanya kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi, Kemendagri
dan Kemen. Keuangan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, bintek, workshop
dan sejenisnya, sangat mendukung proses peningkatan kualitas SDM.
b. Ancaman
1). Sering berubahnya regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah
menjadi penyebab kurang efektifnya pengelolaan keuangan daerah.
2). Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah masih
rendah menyebabkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan
kemandirian daerah menjadi terhambat.
3). Adanya perbedaan persepsi terkait dengan pegelolaan keuangan daerah
khususnya bantuan keuangan dari propinsi kepada daerah seringkali menjadi
pemicu munculnya permasalahan yang berakibat langsung pada kinerja BPKD
dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.
4). Kemampuan SDM yang ada di SKPD masih belum memadai menyebabkan
pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah daerah secara keseluruhan
masih lemah. Hal ini berdampak pada kinerja BPKD selaku pengelola
keuangan daerah.
5) Keterlambatan penetapan APBD tahun 2018 sangat berpengaruh terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan.
Dari hasil analisa lingkungan internal dan analisa lingkungan ekternal tersebut
diatas merupakan pertimbangan yang menjadi dasar penyusunan rencana kerja dengan
kebijakan alternative meningkatkan kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Daerah yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan
profesionalisme.
F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN.
Faktor kunci keberhasilan yang dilandasi oleh visi, misi dan nilai Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang dengan memperhitungkan berbagai
kendala / hambatan yang mungkin dihadapi, sehingga tujuan dan sasaran yang hendak
dicapai benar benar melalui analisis yang matang.
Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018
9
Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasikan adalah
sebagai berikut :
1. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan – peraturan yang mengatur tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Melaksanakan Bintek Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Melaksanakan Bintek Akuntansi dan Pelaporan
4. Melaksanakan Bintek Entry Data Program Aset Daerah
5. Peningkatan Pengetahuan, ketrampilan, motivasi aparat guna membangun kineja yang
kompetensi dan berkreaktifitas.
BAB. II
RENCANA STRATEGIS
A. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan :
Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah terwujudnya komitmen dan
konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan
secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan dengan kebutuhan
serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang
efektif.
Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018
10
2. Sasaran :
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai , maka ditetapkan Sasaran sebagai berikut :
TUJUAN – SASARAN
No
.
TUJUAN SASARAN
URAIAN INDIKATOR
1.
Meningkatnya
Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
Dan Barang Daerah
1. Meningkatnya Kualitas
Pelaporan Keuangan
Daerah
2. Peningkatan Kualitas
Poengelolaan Barang Milik
Daerah
1. Persentase OPD yang
melaksanakan penyusunan
RKA sesuai ketentuan
2. Persentase OPD dengan
Penyerapan Anggaran
minimal 90 %
3. Persentase OPD yang
menyusun Laporan Keuangan
sesuai SAP
4. Persentase Laporan Inventaris
BMD SKPD yang sesuai
ketentuan
5. Persentase Aset Tetap Tanah
yang bersertifikat
6. Persentase Pemanfaatan Aset
Tetap Tanah dan Bangunan
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018
Perencanaan kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang
merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan
program yang ditetapkan dalam rencana Stratejik ( Renstra ) Tahun 2015 – 2019, yang
dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang melalui
kegiatan tahunan sebagaimana diuraiakan dalam BAB III.
Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018
11
BAB. III
RENCANA KINERJA TAHUN 2018
A. PROGRAM UTAMA
Pada Tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang merencanakan program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dan
perencaan strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dimaksud
adalah 4 Program Utama, 4 Program Pendukung, sedangkan pelaksanaan untuk
mencapai sasaran adalah melalui kegiatan - kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah
ini
Program Utama dan Kegiatan
Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018
12
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018.
No. PROGRAM KEGIATAN
1.
2.
3.
Program Peningkatan dan
Pengembangan Penyusunan
Perencanaan Anggaran Pemerintah
Daerah
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pelaksanaan dan
Penatausahaan Keuangan
Pemerintah Daerah
Program Peningkatan dan
1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang APBD;
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran APBD;
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan APBD;
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran Perubahan
APBD ;
5. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Perubahan Penjabaran
APBD;
6. Penyusunan Standar Biaya dan Analisa
Standar Belanja;
7. Bimbingan Teknis Penyusnan Anggaran;
8. Rekonsiliasi dan Pendataan Gaji PNS;
9. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan
Pembiayaan Daerah;
10. Rekonsiliasi Penganggaran Dana - Dana
Transfer.
1. Proses Penyusunan dan Penerbitan DPA/
DPPA;
2. Proses Verifikasi dan Penerbitan Dokumen
SP2D;
3. Proses Penatausahaan Penerimaan dan
Pengeluaran BUD;
4. Penatausahaan, Rekonsiliasi, dan Pelaporan
Penerimaan Daerah;
5. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD;
Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018
13
4.
Pengembangan Pelaksanaan Sistem
dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pelaksanaan
Penatausahaan Barang Milik
Daerah
6. Implementasi dan Pembinaan
Penatausahaan Keuangan Daerah.
1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD;
2. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD;
3. Rekonsiliasi, Konsolidasi dan Evaluasi
Laporan Keuangan SKPD;
4. Proses Pengolahan Data Akuntansi;
5. Penyusunan Peraturan Bupati tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah;
6. Pembinaan Implementasi Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah;
7. Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem
Informasi Keuangan Daerah;
8. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi Anggaran
Pemerintah Daerah.
1. Penyusunan Standart Satuan Harga;
2. Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik
Daerah Dan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja Pemerintahan Daerah;
4. Peningkatan Manajemen Aset/Barang
Daerah
5. Proses Penghapusan dan Penjualan
Aset/Barang Milik Daerah;
Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018
14
6. Inventarisasi Aset/Barang Daerah;
7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah /
Rancangan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Pemanfaatan Aset/Barang Milik Daerah;
9. Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik
Pemerintah Daerah;
10. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
Program pendukung dan kegiatan
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018.
No. PROGRAM KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Program Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
1. Pelayanan Administrasi dan Operasional
Perkantoran.
1. Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Aparatur;
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana
Aparatur.
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP;
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semsteran dan
Prognosis Realisasi Anggaran;
3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
4. Penyusuan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat;
5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
SKPD.
1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan
Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018
15
Keuangan Daerah
3. Website Transparansi Pengelolaan Anggaran
Daerah
B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang untuk Tahun 2018 adalah sebagaimana yang terurai dibawah ini:
Sasaran dan Indikator Kinerja
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018.
NO PROGRAM SASARAN INDIKATOR KEGIATAN
1.
2.
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
Terwujudnya
fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Tersusunya
laporan kinerja
dan keuangan
BPKD
Persentase Jumlah
Kegiatan Pengelolaan
Keuangan yang
terfasilitasi
1. Jumlah Dokumen
RKA
2. Jumlag Dokumen
Laporamn
Semesteran
3. Jumlah Dokumen
1. Bimbingan Teknis
Pengelolaan Keuangan
Desa;
2. Website Transparansi
Pengelolaan Anggaran
Daerah;
3. Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;
4. Sosialisasi Paket Regulasi
tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
1. Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA)
SKPD;
2. Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran dan
Prognosis Realisasi
Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018
16
3.
Dan Keuangan
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur
Terpenuhinya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Terpenuhinya
kebutuhan sarana
dan prasarana
SAKIP
1. Terlaksananya
laporan kinerja dan
keuangan BPKD
2. Terpenuhinya
pelaksanaan kegiatan
BPKD
Anggaran;
3. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD / LAKIP;
4. Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun.
1. Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran
2. Pembangunan/ Pengadaan
dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur
3. Pemeliharaan Rutin/
Berkala Sarana dan
Prasarana Aparatur
C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN
Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan
Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran
2018, telah ditetapkan, sebesar Rp. 30.928.589.579,- yaitu untuk Belanja Langsung sebesar
Rp. 13.084.137.300,- dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 17.844.452.279,-.
INSTANSI :
1 1 100% 1 1. Input:
Tersedianya Dana 1,272,198,000.00
Output:
150 eks nota keuangan
150 eks jawaban pemerintah
100 eks APBD 2018
75 eks RAPBD TA. 2019
Outcame
100%
2. Input:
Tersedianya Dana 154,500,000.00
Output:
Outcame
100%
3. Input: 445,624,000.00
Tersedianya Dana
Output:
120 eks nota keuangan
120 eks jawaban pemerintah
210 eks Penjabaran APBD & 315
eks Penjabaran APBD per SKPD
TA 2018, 15 eks Ranc.
Penjabaran APBD TA. 2019
Jumlah Dokumen Perda Perubahan
APBD yang tersusun
75 eks RAPBD Perubahan TA.
2018
70 eks APBD Perubahan TA.
2018
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah
tentang Perubahan
APBD
N
OURAIAN INDIKATOR
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
( TARGET )
N
OURAIAN
Persentase OPD
yang
melaksanakan
penyusunan RKA
sesuai ketentuan
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Penyusunan Perencanaan
Anggaran Pemerintah
Daerah
Persentase OPD yang
mengikuti Bintek
penyusunan anggaran
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah
tentang APBD
Persentase OPD yang melaksanakan
penyusunan RKA sesuai ketentuan
Jumlah Dokumen Rancangan Perda
APBD yang tersusun
Persentase OPD yang melaksanakan
penyusunan RKA sesuai ketentuan
Penyusunan Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran APBD Jumlah Dokumen Perbub penjabaran
APBD yang tersusun
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2018BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJAN
OURAIAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN
Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan
daerah
N
OURAIAN INDIKATOR
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
( TARGET )
N
OURAIAN
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJAN
OURAIAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN
Outcame
100%
4. Input:
Tersedianya Dana 268.000.000,00
Output:
Outcame
100%
5. Input:
Tersedianya Dana 88,293,000.00
Output:
Outcome:
100%
6. Input :
Tersedianya Dana 88,600,000.00
Output :
125 eks Buku Standart Biaya
Penyusunan Standar
Biaya dan Analisa
Standar Belanja
Jumlah Dokumen standar biaya dan
Analisa Standar belanja sebagai
pedoman penyusunan RKA-SKPD
yang tersusun
125 eks Buku Analisa Standar
Belanja
350 eks Penjabaran Perubahan
APBD
Persentase OPD yang melaksanakan
penyusunan RKA sesuai ketentuan
Penyusunan Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Perubahan Penjabaran
APBDJumlah dokumen Peraturan Bupati
tentang Perubahan Penjabaran
APBD
20 eks Perubahan Penjabaran
APBD TA. 2018, 330 eks
Perubahan Penjabaran APBD TA.
2018 per SKPD
Persentase OPD yang melaksanakan
penyusunan RKA sesuai ketentuan
Persentase OPD yang melaksanakan
penyusunan RKA sesuai ketentuan
Penyusunan Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBDJumlah Dokumen Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD yang tersusun
25 eks Rancangan Penjabaran
PAPBD TA. 2018
315 eks Penjabaran PAPBD TA.
2018 per SKPD
N
OURAIAN INDIKATOR
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
( TARGET )
N
OURAIAN
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJAN
OURAIAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN
Outcame
100%
7. Input :
Tersedianya Dana 125,028,000.00
Output :
Outcome:
100%
8. Input :
Tersedianya Dana 11,730,000.00
Output :
103 SKPD
Outcame
100%
9. Input
Tersedianya Dana 10,000,000.00
Output :
103 obyek
Outcame
100%
10. Input
Tersedianya Dana 26,172,000.00
Monitoring dan evaluasi
pendapatan dan
pembiayaan daerah
Rekonsiliasi
Penganggaran Dana-
dana Transfer
Persentase OPD yang melaksanakan
penyusunan RKA sesuai ketentuan
Persentase SKPD yang mengikuti
rekonsiliasi dan pendataan gaji PNS
Persentase OPD yang melaksanakan
penyusunan RKA sesuai ketentuan
Persentase OPD yang melaksanakan
penyusunan RKA sesuai ketentuan
Bimbingan Teknis
Penyusunan Anggaran
Jumlah peserta yang mengikuti
bimtek penyusunan anggaran
400 orang ( PPTK dan Petugas
Penyusun RKA SKPD)
Rekonsiliasi dan
Pendataan Gaji PNS
Persentase OPD yang melaksanakan
penyusunan RKA sesuai ketentuan
Jumlah objek yang dimonitor dan
evaluasi pendapatan dan pembiayaan
daerah
N
OURAIAN INDIKATOR
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
( TARGET )
N
OURAIAN
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJAN
OURAIAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN
Output :
20 SKPD
Outcame
100%
2 95% 2 1. Input:
Tersedianya Dana 116,772,000.00
Output:
Outcame
90%
2. Input :
Tersedianya Dana 140,160,000.00
Output :
Outcame
90%
3. Input :
Tersedianya Dana 195,810,000.00
Output :
5400 rekening koran
Outcame
90%
4. Input :
Tersedianya Dana 100,123,000.00
Proses Penatausahaan
Penerimaan dan
Pengeluaran BUD
Jumlah dokumen penatausahaan
penerimaan dan pengeluaran BUD
Persentase OPD dengan Penyerapan
Anggaran minimal 90%
Persentase OPD dengan Penyerapan
Anggaran minimal 90%
Persentase SPM yang dilakukan
verivikasi sesuai dengan ketentuan
90%
Persentase OPD dengan Penyerapan
Anggaran minimal 90%
Rekonsiliasi
Penganggaran Dana-
dana Transfer
Penatausahaan,
Rekonsiliasi, dan
Pelaporan Penerimaan
Daerah
Proses Verifikasi dan
Penerbitan Dokumen
SP2D
Persentase OPD
dengan
Penyerapan
Anggaran minimal
90 %
Peningkatan dan
Pengembangan
Pelaksanaan
Penatausahaan Keuangan
Pemerintah Daerah
Persentase OPD yang
mengikuti Bimtek
Penatausahaan keuangan
Pemerintah Daera
Proses Penyusunan dan
Penerbitan DPA/ DPPA
SKPD
Tersusunya dokumen Buku
DPA/DPPA
318 Eks DPA, 318 eks DPPA,
225 eks DPPA Perbup
Jumlah OPD yang melaksanakan
rekonsiliasi penganggaran dana-dana
transfer
Persentase OPD yang melaksanakan
penyusunan RKA sesuai ketentuan
N
OURAIAN INDIKATOR
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
( TARGET )
N
OURAIAN
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJAN
OURAIAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN
Output :
Outcame
90%
5. Input :
Tersedianya Dana 36,400,000.00
Output :
120 eks
Outcame
90%
6. Input
Tersedianya Dana 521,887,550.00
Output :
Outcame
3 95% 3 1. Input:
Tersedianya Dana 419,103,275.00
Output:
125 org bendahara penerimaan
dan bendahara penerimaan
pembantu, 250 orang bendaharan
pengeluaran dan pembantu
bendahara pengeluaran, 599
Bendahara BOS
Persentase OPD dengan Penyerapan
Anggaran minimal 90%
90%
Persentase OPD
yang menyusun
Laporan
Keuangan sesuai
SAP
Peningkatan dan
Pengembangan
Pelaksanaan Sistem Dan
Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Persentase pejabat
Pengelola Keuangan OPD
yang Mengikuti Pembinaan
penyusunan lapoiran
keuangan DaerahJumlah Dokumen Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD yang tersusun
85 draft Laporan Keuangan, 85
buku Nota Keuangan, 85 Japem,
90 Final Laporan Keuangan
Persentase OPD dengan Penyerapan
Anggaran minimal90 %
Jumlah buku pedoman pelaksanaan
APBD yang diterbitkan
Persentase OPD dengan Penyerapan
Anggaran minimal 90%
Implementasi dan
Pembinaan
Penatausahaan
Keuangan Daerah Jumlah peserta yang mengikuti
bintek Implementasi Paket Regulasi
tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Penyusunan Pedoman
Pelaksanaan APBD
jumlah dokumen penatausahaan,
rekonsiliasi dan pelaporan
penerimaan secara berkala
48 Jenis Laporan realisasi
penerimaan daerah, 24 Laporan
Penyerapan dana spesifik grant
per triwulan
Penatausahaan,
Rekonsiliasi, dan
Pelaporan Penerimaan
Daerah
N
OURAIAN INDIKATOR
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
( TARGET )
N
OURAIAN
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJAN
OURAIAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN
Outcame
100%
2. Input:
Tersedianya Dana 94,141,000.00
Output:
Outcame
100%
3. Input :
Tersedianya Dana 65,758,000.00
Output :
106 SKPD
Outcame
100%
4. Input :
Tersedianya Dana 100,000,000.00
Output :
Outcame
100%
5. Input :
Tersedianya Dana 100,000,000.00
Persentase OPD yang menyusun
Laporan Keuangan sesuai SAP
Penyusunan Peraturan
Bupati tentang Sistem
Informasi Keuangan
Daerah
Jumlah SKPD yang mengikuti
Rekonsiliasi, Konsolidasi, dan
Evaluasi Laporan Keuangan SKPD
Persentase OPD yang menyusun
Laporan Keuangan sesuai SAP
Jumlah transaksi penerimaan dan
pengeluaran kas yang terolah
Proses Pengelolaan
Data Akuntansi
Rekonsiliasi,
Konsolidasi, dan
Evaluasi Laporan
Keuangan SKPD
35.000 lembar transaksi
penerimaan kas dan 4.500
lembar transaksi pengeluaran kas
Persentase OPD yang menyusun
Laporan Keuangan sesuai SAP
Penyusunan Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Jumlah Dokumen Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD yang tersusun
85 Draft Penjabaran
Pertanggungjawaban
90 Final Penjabaran
Pertanggungjawaban
Persentase OPD yang menyusun
Laporan Keuangan sesuai SAP
N
OURAIAN INDIKATOR
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
( TARGET )
N
OURAIAN
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJAN
OURAIAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN
Output :
25 buku
Outcame
100%
6. Input :
Tersedianya Dana 643,649,600.00
Output :
450 peserta
Outcame
100%
7. Input :
Tersedianya Dana 396,000,000.00
Output :
3 Aplikasi
Outcame
100%
8. Input :
Tersedianya Dana 10,000,000
Output :
103 dokumen
Outcame
100%
Penyusunan Peraturan
Bupati tentang Sistem
Informasi Keuangan
Daerah
Jumlah dokumen Perbup Sistem
Informasi Keuangan Daerah
Persentase OPD yang menyusun
Laporan Keuangan sesuai SAP
Jumlah peserta yang mengikuti
Pembinaan dan Implementasi Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah
Pembinaan
Implementasi Sistem
Akuntansi Pemerintah
Daerah
Persentase OPD yang menyusun
Laporan Keuangan sesuai SAP
Penyempurnaan dan
Pengembangan Sistem
Informasi Keuangan
Daerah jumlah aplikasi pengelolaan
keuangan daerah yang terintegrasi
Persentase OPD yang menyusun
Laporan Keuangan sesuai SAP
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran Pemerintah
Daerah
Jumlah Dokumen penyusunan
Laporan Keuangan Semesteran dan
Prognosis Realisasi Anggaran
Pemerintah Daerah
Persentase OPD yang menyusun
Laporan Keuangan sesuai SAP
N
OURAIAN INDIKATOR
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
( TARGET )
N
OURAIAN
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJAN
OURAIAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN
2 4 26% 1. Input
Tersedianya Dana 75,840,000.00
Output :
150 buku
Outcame
28%
2. Input
Tersedianya Dana 78,835,000
Output :
Outcame
28%
3. Input
Tersedianya Dana 50,000,000.00
Output :
Outcame
28%
4. Input
Tersedianya Dana 327,655,000.00
Output :
76 orang
Outcame
28%Persentase Laporan BMD OPD yang
sesuai ketentuan yang berlaku
Persentase Laporan BMD OPD yang
sesuai ketentuan yang berlaku
Penyusunan Daftar
Kebutuhan Barang Milik
Daerah dan
Pemeliharaan Barang
Milik DaerahJumlah buku Daftar Kebutuhan
Barang Milik Daerah
25 buku RKBMD, 25 buku
perubahan RKBMD
Persentase Laporan BMD OPD yang
sesuai ketentuan yang berlaku
Penyusunan Rancangan
Peraturan Bupati tentang
Standar Sarana dan
Prasarana Jumlah buku rancangan Perbup
Standart Sarana dan Prasarana
10 buku draft Raperda/ Raperbup
Standart Sarana Dan Prasarana,
75 buku Raperda/ Raperbup
Standart Sarana Dan Prasarana
Persentase Laporan BMD OPD yang
sesuai ketentuan yang berlaku
Peningkatan Manajemen
Aset / Barang Milik
Daerah
jumlah pengurus barang OPD yang
mengikuti pembinaan
Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Barang
Daerah
Persentase
Laporan
Inventarisasi BMD
- SKPD sesuai
ketentuan
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Barang
Daerah
Persentase Penyajian
Laporan BMD - SKPD
secara benar
Penyusunan Standart
Satuan Harga
Jumlah Dokumen buku standart
harga satuan
N
OURAIAN INDIKATOR
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
( TARGET )
N
OURAIAN
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJAN
OURAIAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN
5. Input
Tersedianya Dana 118,705,000
Output :
40%
Outcame
28%
6. Input
Tersedianya Dana 294,530,000.00
Output :
Outcame
28%
7. Input
Tersedianya Dana 36,010,000.00
Output :
Outcame
28%
8. Input
Tersedianya Dana 191,559,000
Output :
Outcame
28%
Persentase Laporan BMD OPD yang
sesuai ketentuan yang berlaku
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
jumlah laporan barang milik daerah
yang tersusun
12 buku Laporan BMD, 150 buku
penetapan aset
Persentase Laporan BMD OPD yang
sesuai ketentuan yang berlaku
Persentase Laporan BMD OPD yang
sesuai ketentuan yang berlaku
Inventarisasi Aset /
Barang Daerah
Jumlah OPD yang menginventarisasi
Barang Milik Daerah sesuai
ketentuan
5 SKPD
Persentase Laporan BMD OPD yang
sesuai ketentuan yang berlaku
Jumlah buku draft Perbup tentang
Pengelolaan BMD
10 buku draft Perda/ Perbup, 100
buku Perda/ Perbup tentang
Pengelolaan BMD
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah /
Rancangan Perturan
Bupati tentang
Pengelolaan Barang
Milik Daerah
Proses Penghapusan
dan Penjualan Aset /
Barang Milik Daerah
Persentase pemindahtanganan aset/
barang milik daerah yang terlaksana
N
OURAIAN INDIKATOR
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
( TARGET )
N
OURAIAN
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJAN
OURAIAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN
5 43% 1. Input
Tersedianya Dana 242,275,000.00
Output :
30 Sertifikat
Outcame
43%
6 87,8 % 1. Input 5,530,000.00
Tersedianya Dana
Output :
Outcame
90.28%
1. Input
Tersedianya Dana 3,929,946,025.00
Output :
12 bulan
Outcame
100%
90%
100%
28%
43%
90,24%
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi dan
Operasional Perkantoran yang
terlaksana
74 Aset Tanah dan Bangunan
Persentase pemanfaatan aset tetap
tanah dan bangunan
Persentase OPD yang melaksanakan
penyusunan RKA sesuai ketentuan
Persentase OPD dengan Penyerapan
Anggaran minimal 90%
Persentase OPD yang menyusun
Laporan Keuangan sesuai SAP
Persentase Laporan BMD - OPD
sesuai ketentuan
Persentase Aset tetap tanah yang
bersertifikat
Persentase pemanfaatan aset tetap
tanah dan bangunan
Pelayanan Administrasi
dan Operasional
Perkantoran
Persentase Aset Tetap Tanah yang
bersertifikat
Persentase
Pemanfaatan Aset
Tetap Tanah dan
Bangunan
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Barang
Daerah
Persentase Proses
Pemanfaatan Aset Tetap
Tanah dan Bangunan
Pemanfaatan Aset /
Barang Milik Daerah
jumlah data aset tanah dan bangunan
yang dimanfaatkan
Persentase aset
tetap tanah yang
bersertifikat
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Barang
Daerah
Persentase Proses aset
tetap tanah yang di
sertifikatkan
Percepatan
Pensertifikatan Tanah
Milik Pemerintah Daerah
jumlah Sertifikasi tanah milik Pemda
yang diterbitkan
N
OURAIAN INDIKATOR
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
( TARGET )
N
OURAIAN
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJAN
OURAIAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN
1. Input
Tersedianya Dana 1,347,000,000.00
Output :
1 aplikasi kepegawaian
1 mesin fotocopy
20 rak arsip
1 vacum cleaner
8 AC
10 UPS
2 dispenser
3 komputer
4 laptop
1 drone
9 printer
1 scaner
1 server
Outcame
100%
90%
100%
28%
43%
90,24%
2. Input
Tersedianya Dana 250,235,000.00
Output :
23 unit roda 2
3 unit roda 4
1 genset
15 UPS
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana
dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan/Pengada
an dan Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Aparatur Jumlah Sarana dan Prasarana
Aparatur yang tersedia
1 paket rehabilitasi gedung kantor
Persentase OPD yang melaksanakan
penyusunan RKA sesuai ketentuan
Persentase OPD dengan Penyerapan
Anggaran minimal 90%
Persentase OPD yang menyusun
Laporan Keuangan sesuai SAP
Persentase Laporan BMD - OPD
sesuai ketentuan
Persentase Aset tetap tanah yang
bersertifikat
Persentase pemanfaatan aset tetap
tanah dan bangunan
Jumlah Sarana dan Prasarana
Aparatur yang terpelihara
N
OURAIAN INDIKATOR
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
( TARGET )
N
OURAIAN
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJAN
OURAIAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN
1 kamera
1 LCD
30 komputer
2 unit pemeliharaan jaringan
2 mesin fotocopy
10 AC
8 Laptop
1 unit drone
Outcame
100%
90%
100%
28%
43%
90,24%
1. Input
Tersedianya Dana 2,875,000.00
Output :
Jumlah dokumen SAKIP 25 eks
Outcame
100%
90%
100%
28%
43%
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD /
LAKIP
Persentase OPD dengan Penyerapan
Anggaran minimal 90%
Persentase OPD yang menyusun
Laporan Keuangan sesuai SAP
Persentase Laporan BMD - OPD
sesuai ketentuan
Persentase Aset tetap tanah yang
bersertifikat
Persentase pemanfaatan aset tetap
tanah dan bangunan
Persentase OPD yang melaksanakan
penyusunan RKA sesuai ketentuan
Persentase OPD dengan Penyerapan
Anggaran minimal 90%
Persentase OPD yang menyusun
Laporan Keuangan sesuai SAP
Persentase Laporan BMD - OPD
sesuai ketentuan
Persentase Aset tetap tanah yang
bersertifikat
Persentase OPD yang melaksanakan
penyusunan RKA sesuai ketentuan
N
OURAIAN INDIKATOR
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
( TARGET )
N
OURAIAN
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJAN
OURAIAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN
90,24%
2. Input
Tersedianya Dana 3,425,000.00
Output :
25 eks
Outcame
100%
90%
100%
28%
43%
90,24%
3. Input
Tersedianya Dana 4,250,000.00
Output :
30 buku
Outcame
100%
90%
100%
28%
Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran
dan Prognosis Realisasi
Anggaran Jumlah Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Persentase pemanfaatan aset tetap
tanah dan bangunan
Persentase Laporan BMD - OPD
sesuai ketentuan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Persentase OPD dengan Penyerapan
Anggaran minimal 90%
Persentase OPD yang menyusun
Laporan Keuangan sesuai SAP
Persentase OPD yang melaksanakan
penyusunan RKA sesuai ketentuan
Persentase OPD dengan Penyerapan
Anggaran minimal 90%
Persentase OPD yang menyusun
Laporan Keuangan sesuai SAP
Persentase Laporan BMD - OPD
sesuai ketentuan
Persentase Aset tetap tanah yang
bersertifikat
Persentase pemanfaatan aset tetap
tanah dan bangunan
Persentase OPD yang melaksanakan
penyusunan RKA sesuai ketentuan
N
OURAIAN INDIKATOR
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
( TARGET )
N
OURAIAN
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJAN
OURAIAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN
43%
90,24%
4. Input
Tersedianya Dana 2,276,000.00
Output :
10 eks
Outcame
100%
90%
100%
28%
43%
90,24%
5. Input
Tersedianya Dana 32,067,850.00
Output :
90 buku
Outcame
100%
90%
100%
28%
Persentase Aset tetap tanah yang
bersertifikat
Persentase pemanfaatan aset tetap
tanah dan bangunan
Persentase OPD yang melaksanakan
penyusunan RKA sesuai ketentuan
Persentase OPD dengan Penyerapan
Anggaran minimal 90%
Persentase OPD yang menyusun
Laporan Keuangan sesuai SAP
Persentase Laporan BMD - OPD
sesuai ketentuan
Persentase Aset tetap tanah yang
bersertifikat
Persentase pemanfaatan aset tetap
tanah dan bangunan
Jumlah dokumen Laporan Indeks
Kepuasan Masyarakat
Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Persentase OPD yang melaksanakan
penyusunan RKA sesuai ketentuan
Persentase OPD dengan Penyerapan
Anggaran minimal 90%
Persentase OPD yang menyusun
Laporan Keuangan sesuai SAP
Persentase Laporan BMD - OPD
sesuai ketentuan
Jumlah dokumen penyusunan RKA
SKPD
N
OURAIAN INDIKATOR
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
( TARGET )
N
OURAIAN
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJAN
OURAIAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET)
KEGIATAN
43%
90,24%
1. Input
Tersedianya Dana 64,500,000.00
Output :
10 Eks
Outcame
100%
90%
100%
28%
43%
90,24%
2. Input
Tersedianya Dana 550,000,000.00
Output :
225 orang PA/KPA
25 anggota DPRD
Outcame
100%
90%
100%
Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah
tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Jumlah Dokumen Raperda
Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Peserta Sosialisasi Paket
Regulasi tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
Sosialisasi Paket
Regulasi tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Persentase Laporan BMD - OPD
sesuai ketentuan
Persentase Aset tetap tanah yang
bersertifikat
Persentase pemanfaatan aset tetap
tanah dan bangunan
Persentase OPD yang melaksanakan
penyusunan RKA sesuai ketentuan
Persentase OPD dengan Penyerapan
Anggaran minimal 90%
Persentase OPD yang menyusun
Laporan Keuangan sesuai SAP
Persentase Aset tetap tanah yang
bersertifikat
Persentase pemanfaatan aset tetap
tanah dan bangunan
Persentase OPD yang melaksanakan
penyusunan RKA sesuai ketentuan
Persentase OPD dengan Penyerapan
Anggaran minimal 90%
Persentase OPD yang menyusun
Laporan Keuangan sesuai SAP