Upload
trinhnhi
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Jl. Mulawarman No. 7denpasar Telp. (0361) 415184 Fax. (0361) 419963
i
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang
Widhi Wasa atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar Tahun 2017 ini tepat
waktu.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini telah mengacu
pada instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dalam rangka mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Denpasar Tahun 2017 yang disesuaikan dengan perencanaan strategik yang telah
dirumuskan sebelumnya .
Kami menyadari bahwa materi LKjIP ini masih jauh dari sempurna, mengingat
masih banyak kendala yang dihadapi baik dalam pengumpulan data dari hasil
pelaksanaan kegiatan, data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Namun
berkat adanya koordinasi yang baik dan bimbingan dari berbagai pihak, maka
penyusunan LKjIP ini bisa diselesaikan tepat waktu.
Akhir kata, terimakasih kami sampaikan kepada para pihak yang telah berperan
hingga tersusunnya LKjIP Tahun 2017 ini.
Denpasar, Maret 2018
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Denpasar
Ir. Nyoman Gede Narendra
Pembina Utama Muda
NIP. 19620223 199203 1 005
iii
DAFTAR ISI
Cover.......................................................................................................................... i
Kata Pengantar ........................................................................................................ ii
Daftar Isi ................................................................................................................ iii
BAB I Pendahuluan ................................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................................. 1
1.2 Maksud dan Tujuan .......................................................................................... 2
1.3 Dasar Hukum ................................................................................................... 2
1.4 Isu Strategis ...................................................................................................... 3
1.5 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi ................................................. 3
1.6 Sistematika ....................................................................................................... 4
BAB II Rencana Strategis ....................................................................................... 6
2.1 Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 ............................................................. 6
2.1.1 Visi ............................................................................................................. 6
2.1.2 Misi ............................................................................................................ 6
2.2 Kebijakan ..................................................................................................... 7
2.3 Tujuan dan Sasaran .......................................................................................... 8
2.3.1 Tujuan ........................................................................................................ 8
2.3.2 Sasaran ....................................................................................................... 8
2.4 Program Kerja .................................................................................................. 9
2.4.1 Kegiatan ..................................................................................................... 9
2.4.2 Perjanjian Kinerja .................................................................................... 10
BAB III Akuntabilitas Kinerja ............................................................................ 11
3.1 Capain Kinerja ............................................................................................... 11
3.2 Pengukuran Kinerja........................................................................................ 11
3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja ........................................................... 12
3.4 Analisis dan Evaluasi Kinerja Kegiatan......................................................... 14
iv
3.5 Realisasi Anggaran ........................................................................................ 16
3.6 Permasalahan dan Solusi ................................................................................ 17
3.6.1 Permasalahan ........................................................................................... 17
3.6.2 Solusi ....................................................................................................... 18
BAB IV Penutup .................................................................................................... 19
LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
Telah diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja
Industri Pemerintah yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 dinyatakan bahwa asas –
asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi: Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib
Penyelenggaraan Negara, Asas Kepeningan Umum, Asas Keterbukaan, Asas
Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Asas Akuntabilitas adalah
setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai penunjang kedaulatan
tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKj IP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana mewajibkan setiap
instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Peraturan Men-Pan RB Nomor 53 Tahun
2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta peraturan dan perundang –
undangan yang terkait. Sebagaimana dasar penyusunan LKjIP yang merupakan dokumen
yang menggambarkan keberhasilan Perangkat Daerah (PD) mencapai indikator kinerja
outcome/ dampak atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan PD adalah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar 2016 - 2021 dan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
Denpasar yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja
(PK).
1
2
1.2 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) oleh Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar dimaksudkan sebagai alat kendali
perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan
kinerja pelaksanaan pemerintahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Denpasar yang lebih berdaya guna, transparan dan akuntabel.
Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini yaitu untuk mendorong terciptanya
akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai persyaratan dalam upaya terciptanya
pemerintahan yang baik / Good Governance.
1.3 Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar
didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :
1. Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4689) ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di
lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008
tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar;
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar
Tahun 2016 – 2021.
1.4 Isu Strategis
Isu strategis merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
Denpasar. Isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu yang berkembang di tingkat
Pemerintahan Kota Denpasar. Hal ini merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan
pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar dengan memperhatikan
kondisi nyata yang berkembang di masyarakat.
Isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar :
1. Penataan hunian perumahan yang layak (rumah sehat) dengan akses sanitasi belum
memadai dan terbangun secara optimal;
2. Masih terdapat beberapa kawasan kumuh;
3. Belum optimalnya penataan prasarana, sarana dan utilitas umum;
4. Belum optimalnya penataan wajah kota;
5. Belum optimalnya tata kelola pertanahan aset daerah.
1.5 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar adalah
salah satu kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar yang membantu tugas Walikota
Denpasar melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di Kota Denpasar. Tugas
Pokok dinas adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka
pelaksanaan tugas desentralisasi dengan fungsi melaksanakan perumusan kebijakan teknis,
pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
Struktur organisasi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Denpasar terdiri dari kepala dinas, Sekretariat dan bidang – bidang. Sekretariat
4
dipimpin oleh seorang sekretaris dan bidang – bidang dipimpin oleh kepala bidang.
Sub.bagian masing – masing dipimpin oleh seorang kepala sub.bagian, seksi masing –
masing dipimpin seorang kepala seksi.
Adapun rincian struktur organisasi pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kota Denpasar adalah Sebagai Berikut:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub. Bagian Keuangan
c. Sub.Bagian Perencanaan
3. Bidang Perumahan
a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan
b. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan
c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan
4. Bidang Kawasan Permukiman
a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman
b. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh
c. Seksi Pengaturan dan Penataan Tanah
5. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
b. Seksi Penataan Dekorasi Kota dan Reklame
c. Seksi Pelaksanaan dan Evaluasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
6. Bidang Pertamanan
a. Seksi Operasional Pemeliharaan Taman
b. Seksi Pembibitan dan Pemeliharaan Tanaman
c. Seksi Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi Pertamanan
1.6 Sistematika
Adapun mekanisme penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Tugas pokok dan fungsi
1.4 Struktur Organisasi
5
1.5 Permasalahan yang dihadapi
1.6 Sistematika
BAB II Rencana Strategis
2.1 Rencana Strategis Tahun 2017
2.1.1 Misi
2.1.2 Visi
2.2 Kebijakan
2.3 Tujuan dan Sasaran
2.3.1 Tujuan
2.3.2 Sasaran
2.4 Program Kerja
2.4.1 Kegiatan
2.4.2 Perjanjian Kinerja
BAB III Akuntabilitas Kinerja
3.1 Capaian Kinerja
3.2 Pengukuran Kinerja
3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja
3.4 Analisis dan Evaluasi Kinerja Kegiatan
3.5 Realisasi Anggaran
3.6 Permasalahan dan Solusi
3.6.1 Permasalahan
3.6.2 Solusi
BAB IV Penutup
Lampiran – Lampiran
1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2017
6
BAB II
RENCANA STRATEGIS
2.1 Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021
Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perumahan Kota
Denpasar Tahun 2016-2021 disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016-2021. Hakekatnya maksud dan
tujuan rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
Denpasar yaitu sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan di bidang
perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan sebagai alat ukur dalam melakukan
evaluasi kinerja tahunan dan menggambarkan tentang kondisi perumahan, kawasan
permukiman dan pertanahan.
2.1.1 Visi
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pedoman dan tolak
ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan dalam bidang perumahan, kawasan
permukiman dan pertanahan. Mengacu pada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 yaitu :
“Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju
Keharmonisan”
2.1.2 Misi
Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan beberapa misi yaitu:
1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali
2. Pemberdayaan pelayanan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemimpinan yang baik (Good
Governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (Law Enforcement)
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada
ekonomi kerakyatan
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya
berlandaskan Tri Hita Karana
Dari 5 misi yang kan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Denpasar, maka Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar akan lebih fokus dalam
6
7
menjalankan misi ke-2 yang harus diemban/ dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi, yaitu: “Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan
Kearifan Lokal” dan misi ke-3 yaitu “Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola
Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Penegakan Ekspremasi
Hukum (Law Emforcement)”.
2.2 Kebijakan
Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kota Denpasar ditempuh 11 (sebelas)
kebijakan dasar pembangunan meliputi :
1. Penguatan pembangunan agama, adat, tradisi, seni dan budaya untuk membentuk jati
diri harkat dan martabat masyarakat Kota Denpasar
2. Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara mandiri yang meliputi pangan, sandang dan
papan
3. Pemenuhan pelayanan dasar rakyat, pedidikan, kesehatan dan rasa aman
4. Penguatan pembangunan ekonomi, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif dan industri
kerajinan rakyat sesuai dengan potensi wilayah di Kota Denpasar
5. Penguatan pembangunan pendidikan yang meliputi perluasan akses, mutu dan daya
saing pendidikan
6. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang murah kepada seluruh
rakyat
7. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, listrik, air bersih, drainase dan
sanitasi lingkungan
8. Membangun keseimbangan antara sektor dan antar wilayah
9. Mengembangkan dan memberdayakan ekonomi kreatif, industri kerajinan dan UMKM
berbasis komunitas dan Desa Pakraman
10. Memperkuat peran negara / pemerintah daerah dalam melindungi, memfasilitasi dan
memberdayakan perekonomian rakyat kecil
11. Membangun sinergitas kebijakan antara kabupaten / kota di Provinsi Bali dalam
berbagai sektor
Kebijakan umum yang ditempuh dalam melaksanakan bidang urusan perumahan,
kawasan permukiman dan pertanahan antara lain :
a. Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman dengan
mengefisienkan penggunaan lahan sesuai rencana tata ruang dan tetap mengacu pada
8
Peraturan Daerah Tentang Ketinggian Bangunan serta keselarasan dengan daya
dukung lingkungan melalui:
- Rehabilitasi rumah korban bencana di Kota Denpasar
- Penantaan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman
- Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh
- Penyelenggaraan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) wilayah
b. Meningkatkan tata kelola pertanahan meliputi penyelesaian sengketa tanah yang
terkait dengan pemerintah daerah Kota Denpasar
2.3 Tujuan dan Sasaran
2.3.1 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Menteri
Negara PAN menyatakan “Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisai harus konsisten dengan tugas dan
fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan
perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
Secara kolektif tujuan orgnaisasi mengambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan
perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
Penetapan tujuan didasarkan pada faktor – faktor keberhasilan yang ditetapkan
setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,
program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukan suatu kondisi yang
ingin dicapai di masa mendatang. Adapun tujuan strategis Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar untuk masa 5 (lima) tahun kedepan, meliputi:
1. Meningkatkan perumahan yang layak huni
2. Mengurangi permukiman kumuh perkotaan
3. Meningkatkan penyelesaian tata kelola pertanahan
2.3.2 Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan
atau bulan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran
menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan
untuk mencapai tujuan, sedangkan sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
9
2.4 Program Kerja
Adapun program kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Denpasar untuk T.A 2017 adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pengembangan Perumahan
5. Program Lingkungan Sehat Perumahan
6. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
7. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
8. Program Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
9. Program Penyelesaian Konflik – Konflik Pertanahan
2.4.1 Kegiatan
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan setiap perangkat daerah
sebagai bahan dari pencapaian sasaran terukur pada satu program dan kegiatan – kegiatan
yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
Denpasar dalam tahun 2017 seperti ditunjukan pada tabel 2.1
Tabel 2.1
Program dan Kegiatan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar
Tahun Anggaran 2017
No Program Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
4
Program Pengembangan Perumahan
a. Penetapan Kebijakan Strategis dan
Program Perumahan
b. Penataan Kawasan Kumuh di Kota
Denpasar
c. Pendataan Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) di Kota Denpasar
d. Perbaikan Rumah Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR)
5 Program Lingkungan Sehat Perumahan
a. Keserasian Kawasan dan Lingkungan
Hunian Berimbang
b. Fasilitas Pembangunan Prasarana dan
Sarana Dasar Permukiman Berbasis
10
No Program Kegiatan
Masyarakat
6 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pelestarian Lingkungan
Perumahan
7 Program Pengelolaan Areal Pemakaman a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pemakaman
8 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
a. Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
b. Penataan Kawasan Terpadu di
Kecamatan Denpasar Barat
9 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan a. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-
Konflik Pertanahan
2.4.2 Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan/ perjanjian kinerja antara atasan dan
bawahan untuk mewujudkan terget. Target kinerja tertentu dengan sumber daya, baik
berupa dana, orang, alat yang dimiliki oleh suatu instansi. Perjanjian kerja dalam LKj IP ini
merupakan perjanjian kinerja Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Denpasar dengan Walikota Denpasar selaku atasan.
11
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi
secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut sebagai
langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi tersebut sebagai
langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi, maka perlu
dilaporkan Indikator Kinerja Utama (IKU).
IKU menggambarkan outcome dari program-program utama Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar yang merupakan penjabaran dari
kebijakan yang telah dirumuskan dan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan
tujuan dan sasaran serta kebijakan yang telah ditetapkan. IKU senantiasa direview seiring
dengan dinamika yang berkembang di masyarakat sehingga tujuan organisasi dapat dicapai
secara maksimal. IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
Denpasar dapat dilihat pada Tabel 3.1
Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Denpasar Tahun 2017
No
Kinerja utama/
tujuan/ sasaran
strategis/ hasil
(Outcome)
Indikator Kinerja
Utama (IKU) Penjelasan (alasan) formula
Penanggung
jawab
1 Meningkatnya perumahan yang
layak huni
Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat
berpenghasilan rendah
Jumlah unit rumah yang ditingkatkan menjadi
rumah layak huni
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan Kota Denpasar
2 Mengurangi permukiman
kumuh perkotaan
Persentase penurunan luasan permukiman
kumuh
∑ Luasan Kumuh
x100%
∑ Luasan Kota Denpasar
3 Meningkatnyapen
yelesaian tata kelola pertanahan
Persentase laporan
konflik yang terselesaikan
∑ konflik tertangani x 100%
∑ Laporan Konflik
3.2 Pengukuran Kinerja
Dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi, maka perlu dilakukan
pengukuran kinerja secara berkala terhadap Indikator kinerja Utama (IKU) dan Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 (Data Terlampir)
11
12
3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja
Evaluasi dan analisa kinerja akan dilakukan terhadap sasaran strategis atau hasil
program/ kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Adapaun hasil analisis
terhadap pengukuran kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :
Sasaran 1 : Meningkatnya Rumah Layak Huni
Untuk pencapaian sasaran meningkatnya perumahan yang layak huni, indikator kinerja ini
dapat dilihat pada Tabel 3.2
Tabel 3.2
Hasil Evaluasi dan analisa kinerja
Meningkatnya Rumah Layak Huni
No Indikator Kinerja Tahun 2017
Target Realisasi Capaian (%)
1 Jumlah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
30 Unit 32 Unit 106,67%
Berdasarkan Tabel 3.2, dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran terciptanya
pembangunan rumah layak yang bagi masyarakat Kota Denpasar Tahun 2017 melebihi dari
target yang ditentukan sebanyak 2 unit, hal ini disebabkan karena usulan mendesak dari
desa/ kelurahan terkait Rumah Tidak Layak Huni yang harus diperbaiki yang berlokasi di
Br. Sedana Merta, Kel. Ubung dan Br. Taensiat, Desa Dangin Puri.
Dalam upaya untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya perumahan
yang layak huni, ditetapkan dengan 1 program dengan kegiatan, yaitu:
1. Program Pengembangan Perumahan
a. Kegiatan perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah
b. Kegiatan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Denpasar
Sasaran 2 : Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan
Untuk pencapaian sasaran mengurangi permukiman kumuh perkotaan, indikator kinerja ini
dapat dilihat pada Tabel 3.3
Tabel 3.3
Hasil Evaluasi dan analisa kinerja
Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan
No Indikator Kinerja Tahun 2017
Target Realisasi Capaian (%)
1 Persentase penurunan luasan
permukiman kumuh
1,65% 0,36% 21,52%
13
Pengukuran Indikator Kinerja Persentase Luasan Permukiman Kumuh baru mulai
dilakukan pada Tahun 2017 setelah adanya perubahan nomenklatur dari Dinas Tata Ruang
dan Perumahan Kota Denpasar menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Denpasar. Capaian indikator tersebut pada tahun 2017 ditargetkan sebesar
1,65% dan baru terealisasi sebesar 0,36%, hal ini disebabkan karena kekumuhan yang
terjadi di Kota Denpasar memiliki karakteristik tersendiri, dimana kekumuhan yang terjadi
pada lahan persil hak milik, yang disewakan dalam jangka waktu yang panjang.
Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 2 yaitu persentase
penurunan luasan permukiman kumuh meliputi:
1. Program Pengembangan Perumahan
a. Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan
b. Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh Di Kota Denpasar
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan
a. Kegiatan Penetapan Kebijakan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan
Lingkungan Hunian Berimbang
b. Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis
Masyarakat
3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
a. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan
Perumahan
4. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
a. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Sasaran 3 : Meningkatnya Penyelesaian Tata Kelola Pertanahan
Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Penyelesaian Tata Kelola Pertanahan, indikator
kinerja ini dapat dilihat pada Tabel 3.4
Tabel 3.4
Hasil Evaluasi dan analisa kinerja
Meningkatnya Penyelesaian Tata Kelola Pertanahan
No Indikator Kinerja Tahun 2017
Target Realisasi Capaian (%)
1 Persentase laporan konflik yang
terselesaikan
100% 80% 80%
14
Pengukuran indikator kinerja persentase laporan konflik yang terselesaikan baru
mulai dilaksanakan pada Tahun 2017 setelah adanya perubahan nomenklatur dari Dinas
Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar menjadi Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar. Program dan kegiatan yang mendukung
pencapaian sasaran ke-3, Meningkatkan Penyelesaian Tata Kelola Pertanahan meliputi:
1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah
a. Kegiatan Penataan Penyusunan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
b. Penataan Kawasan Terpadu Di Kecamatan Denpasar Barat
2. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
a. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
3.4 Analisis dan Evaluasi Kinerja Kegiatan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Petanahan Kota Denpasar telah
melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab hingga akhir Tahun 2017.
Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat dilihat pada
Tabel 3.5
15
Tabel 3.5
Program dan Kegiatan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Denpasar Tahun 2017
No Program Kegiatan Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (50
1 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100%
2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
a. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
100% 100%
3 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal 100% 100%
4 Pengembangan
Perumahan
a. Penetapan Kebijakan Strategis dan
Program Perumahan
8 Laporan 8 Laporan
b. Penataan Kawasan Kumuh di Kota
Denpasar
1 Kawasan, 1
Buku dan 1
Laporan
1 Buku dan 1
Laporan
c. Pendataan Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) di Kota Denpasar
1 Laporan 1 Laporan
d. Perbaikan Rumah Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR)
30 unit 32 unit
5 Lingkungan Sehat
Perumahan
a. Penetapan Kebijakan dan Strategi
Penyelenggaraan Keserasian Kawasan
dan Lingkungan Hunian Berimbang
100% 100%
b. Fasilitas Pembangunan Prasarana,
Sarana Dasar Permukiman Berbasis
Masyarakat
7270 Pohon
bibit tanaman,
10 Paket
pemeliharaan
taman, 5 Paket
pekerjaan
penataan taman
7270 Pohon bibit
tanaman, 10 Paket
pemeliharaan
taman, 4 Paket
pekerjaan penataan
taman
6 Pemerdayaan Komunitas
Perumahan
a. Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pelestarian lingkungan
perumahan
100% 100%
7 Pengelolan Areal
Pemakaman
a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pemakaman
5 Kegiatan 5 Kegiatan
8 Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
a. Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
100% 63,33%
b. Penataan Kawasan Terpadu di
Kecamatan Denpasar Barat
10% 10%
9 Penyelesaian Konflik–
Konflik Pertanhan
a. Fasilitas Penyelesaian konflik – konflik
pertanahan
100% 80%
16
3.5 Realisasi Anggaran
Alokasi dan realisasi anggaran yang dicapai Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tahun 2017 dalam mewujudkan sasaran yang
telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 3.6
Tabel 3.6
Realisasi Anggaran
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Denpasar Tahun 2017
No Program Kegiatan Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
a. Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.299.493.100 1.963.119.362
85,37%
2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
a. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
996.226.223 851.348.300
85,46%
3 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal 44.000.000 37.197.500
84,54%
4 Pengembangan
Perumahan
a. Penetapan Kebijakan Strategis
dan Program Perumahan
426.278.000 359.670.000
84,37%
b. Penataan Kawasan Kumuh di
Kota Denpasar
1.000.000.000 65.344.000
6,53%
c. Pendataan Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) di Kota Denpasar
406.599.000 396.785.500
97,59 %
d. Perbaikan Rumah Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR)
1.118.600.000 945.172.000
84,50%
5 Lingkungan Sehat
Perumahan
a. Penetapan Kebijakan dan Strategi
Penyelenggaraan Keserasian
Kawasan dan Lingkungan
Hunian Berimbang
970.928.000 860.892.898
88,67%
b. Fasilitas Pembangunan
Prasarana, Sarana Dasar
Permukiman Berbasis
Masyarakat
12.140.361.578 8.288.248.970
68,27%
6 Pemerdayaan Komunitas
Perumahan
a. Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pelestarian
lingkungan perumahan
238.084.500 230.853.000
96,96%
7 Pengelolan Areal
Pemakaman
a. Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pemakaman
4.072.482.000 3.153.393.000
77,43%
8 Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah
a. Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
303.554.400 51.996.500
17,13%
b. Penataan Kawasan Terpadu di
Kecamatan Denpasar Barat
75.000.000 17.441.000
23,25%
17
No Program Kegiatan Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5)
9 Penyelesaian Konflik–
Konflik Pertanhan
a. Fasilitas Penyelesaian konflik –
konflik pertanahan
93.390.000 67.172.150
71,93 %
3.6 Permasalahan dan Solusi
3.6.1 Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tahun 2017 yaitu:
1) Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar
a. Pelaksanaannya tidak dilanjutkan karena status tanah kepemilikan dan ditempati
masyarakat dengan mengontrak dan bentuk perjanjian antara pemilik lahan dengan
pemerintah belum jelas.Hal ini mengakibatkan Realisasi Keuangan hanya mampu
terealisasi 6,53 %.
b. Belum adanya Regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan rehab/bedah rumah
pada kawasan kumuh dan lahan-lahan yang bukan merupakan tanah hak milik.
2) Kegiatan fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis
Masyarakat
a. Realisasi keuangannya hanya terealisasi 68,27% hal ini disebabkan karena ada
kegiatan yang cukup besar yang tidak bisa dilaksanakan yaitu pekerjaan penanaman
rumput dan pengawasan di lapangan Lumintang, hal ini disebabkan karena DED
yang tersedia dalam perubahan anggaran masih dalam proses pengerjaan. Untuk
menata lapangan Lumintang secara menyeluruh baik sarana, prasarana dan
penataan rumput. Penataan lapangan Lumintang sebagai ruang terbuka publik dan
kegiatan pemerintahan selanjutnya akan dilaksanakan bertahap di anggaran induk
tahun 2018.
3) Kegiatan Penataan penggunaan,Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
a. Realisasi keuangan hanya terealisasi 17,13%. Hal ini disebabkan karena pada
belanja sertifikasi tidak dapat direalisasikan karena terjadi perubahan sistem
pengamprahan
4) Kegiatan Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat
18
a. Realisasi keuangannya hanya terealisasi 23,25% hal ini disebabkan karena belum
tersertifikatnya seluruh tanah peserta LC
3.6.2 Solusi
Solusi permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tahun 2017 yaitu:
1) Kegiatan Penataan Kawasan Kumuh di Kota Denpasar
a. Sisa anggaran dikembalikan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2017
2) Kegiatan Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis
Masyarakat
a. Sisa anggaran dikembalikan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2017
3) Kegiatan Penataan penggunaan,Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
a. Sisa anggaran dikembalikan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2017
4) Kegiatan Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat
a. Sisa anggaran dikembalikan ke kas daerah sebagai silpa tahun 2017
19
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media
pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.
Sebagai bahan pertanggungjawaban, LKjIP Pemerintah Kota Denpasar ini merupakan
sarana introspeksi diri bagi seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota
Denpasar, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam
pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, sebagaimana
tercermin dalam misinya bertekad dapat menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Sejalan
dengan maksud tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun 2016–2021 telah ditetapkan
tujuan dan sasaran yang secara garis besarnya meliputi perbaikan intern organisasi, dan
pembinaan kepada instansi pemerintah.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan pertanahan Kota Denpasar Tahun 2017 ini sebagai bentuk pertanggung
jawaban kepada publik sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 tahun 1999, dan mengacu kepada
Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008.
Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah
dilakukan, maka Total Capaian Kinerja secara Fisik Dinas Perumahan, Kawasan
permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar sebesar 88,65 % dalam melaksanakan tugas-
tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan
sasarannya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran)
sebesar 71,48 %.
Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan staf di Lingkungan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan Kota Denpasar yang telah
mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kota Denpasar tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik
bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi
secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya
hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar telah mempersiapkan strategi-strategi
19
20
pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat
diminimalisir.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar Tahun 2017 ini disusun,
dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Denpasar, Maret 2018
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kota Denpasar
Ir. Nyoman Gede Narendra
Pembina Utama Muda
NIP. 19620223 199203 1 005
SKPD : Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar
TAHUN ANGGARAN : 2017
No Indikator Kinerja Target
1 3 4
A Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat
berpenghasilan rendah
30 unit
B Persentase penurunan luasan permukiman
kumuh
1,65 %
C Persentase Laporan konflik yang terselesaikan 100 %
Ir. I Made Kusuma Diputra,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19581230 108610 1 002
Meningkatkan perumahan yang layak
huni
Mengurangi permukiman kumuh
perkotaan
Meningkatkan penyelesaian tata
kelola pertanahan
Denpasar, Nopember 2016
Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan
Kota Denpasar
2
RENCANA KINERJA TAHUNAN
Sasaran Strategis
NO. SASARAN STRATEGIS TARGET
1 Meningkatnya perumahan yang layak huni 30 unit
2 Mengurangi permukiman kumuh perkotaan 1,65%
3 Meningkatnya penyelesaian tata kelola pertanahan 100%
NO. PROGRAM ANGGARAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.205.764.200
2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
884.137.312
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
44.000.000
4 Program Pengembangan Perumahan 2.406.599.000
5 Program Lingkungan Sehat Perumahan 9.551.533.928
6 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 238.084.500
KETERANGAN
-
-
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN KOTA DENPASAR
(PROGRAM DAN ANGGARAN)
INDIKATOR KINERJA
Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Persentase penurunan luasan permukiman kumuh
Persentase laporan konflik yang terselesaikan
-
Untuk pencapaian sasaran strategis 1
Untuk pencapaian sasaran strategis 2
Untuk pencapaian sasaran strategis 2
NO. PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
7 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 3.672.482.000
8 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
223.554.400
9 Program Penyelesaiaan Konflik-konflik Pertanahan 93.390.000
Jumlah Anggaran 19.319.545.340
Untuk pencapaian sasaran strategis 3
Untuk pencapaian sasaran strategis 2
NIP. 19581230 198610 1 002
Untuk pencapaian sasaran strategis 3
Mengetahui / menyetujui : Denpasar, Pebruari 2017Walikota Denpasar Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Denpasar
I. B. Rai Dharmawijaya Mantra, SE. M.Si Ir. I Made Kusuma Diputra, MTPembina Utama Muda
1
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN JALAN MULAWARMAN NO.7 DENPASAR TELP. (0361) 415184 FAX. (0361) 419963 http://www.tataruang.denpasarkota.go.id e-mail: [email protected]
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA DENPASAR
NOMOR : 045 / 323 / DPKPP / 2017
TENTANG
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR.
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Menimbang : bahwa dalam rangka melakanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan
Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tentang Indikator Kinerja
Utama Di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Denpasar.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat II Denpasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1922 Nomor
9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana dirubah beberapa kali, terakhir
2
dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2012 tentang RPJMD 2010 -
2015;
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor8 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
M E M U T U S K A N
MENETAPKAN :
KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh
masing – masing unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
3
dan Pertanahan Kota Denpasar untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan Kinerja,
menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021.
KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja
dikoordinasikan oleh setiap pimpinan bagian/bidang dan disampaikan kepada
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 9 Pebruari 2017
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Denpasar
Ir. I Made Kusuma Diputra,MT
Pembina Utama Muda NIP. 19581230 198610 1 002
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Walikota Denpasar 2. Ketua DPRD Kota Denpasar
3. Inspektur Kota Denpasar
4. Kepala Bappeda Kota Denpasar 5. Kabag. Organisasi Setda. Kota Denpasar
4
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota
Denpasar
Tanggal : 9 Pebruari 2017
Nomor : 045 / 323 / DPKPP / 2017
Tentang : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kota Denpasar
No
Kinerja utama/
tujuan/ sasaran strategis/ hasil
(Outcome)
Indikator Kinerja Utama
Penjelasan (alasan) formula Penanggung
jawab
1 Meningkatnya
perumahan yang
layak huni
Jumlah rumah layak
huni bagi masyarakat
berpenghasilan rendah
Jumlah unit rumah yang ditingkatkan menjadi rumah layak
huni
Dinas Perumahan,
Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan Kota
Denpasar
2 Mengurangi
permukiman kumuh
perkotaan
Persentase penurunan
luasan permukiman
kumuh
∑ Luasan Kumuh
x 100%
∑ Luasan Kota Denpasar
3 Meningkatnyapenye
lesaian tata kelola
pertanahan
Persentase laporan
konflik yang
terselesaikan
∑ konflik tertangani
x 100% ∑ Laporan Konflik
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Uraian Indikator Kinerja
1 Meningkatnya
perumahan yang layak
huni
tersedianya Dokumen
Rumah Tidak Layak
Huni ( RTLH ) di Kota
Denpasar
1 Laporan Program
Pengembangan
Perumahan
Pendataan Rumah
Tidak Layak Huni (
RTLH ) di Kota
Denpasar
Tersedianya
Data/Dokumen Rumah
Tidak Layak Huni
(RTLH) di Kota
Denpasar
406.599.000 DPKPP
Jumlah Rumah Layah
Huni Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
30 unit Perbaikan Rumah
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah ( MBR )
Terwujudnya Rumah
Layak Huni bagi
Masyarakat
Berpenghasilan
Rendah
(MBR )
1.000.000.000 DPKPP
2 Mengurangi
permukiman kumuh
perkotaan
Persentase Penurunan
Luasan Permukiman
Kumuh
1 Kawasan Penataan Kawasan
Kumuh Kota Denpasar
Tertatanya Kawasan
Kumuh Kota Denpasar
1.000.000.000 DPKPP
2 Pekerjaan Program Pengelolaan
Areal Pemakaman
Pemeliharaan sarana
dan Prasarana
Pemakaman
Terpeliharanya Sarana
dan Prasarana
Pemakaman di Kota
Denpasar
3.672.482.000 DPKPP
Indeks kepuasan
masyarakat terhadap
taman
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan Program Lingkungan
Sehat Perumahan
Penetapan Kebijakan
dan Strategi
Penyelenggaraan
Keserasian Kawasan
dan Lingkungan
Hunian Berimbang
Terkendalinya
Pemanfaatan Ruang
Untuk Reklame dan
Utilitas Lainnya
176.128.000 DPKPP
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2017
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Kegiatan AnggaranPenanggung
Jawab
Target Kegiatan
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Uraian Indikator Kinerja
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program Kegiatan AnggaranPenanggung
Jawab
Target Kegiatan
3.326 bibit 2.087 bibit 1.112 bibit Program
Pemberdayaan
Komunitas Perumahan
Fasilitas Pembangunan
Prasarana dan sarana
Dasar Permukiman
Berbasis Masyarakat
Pemenuhan Penataan
Taman di Kota
Denpasar
9.375.405.928 DPKPP
1.500 bibit
jempiring,8
80 bibit
tanaman
hias, 750
bibit toga
1.500 bibit
jempiring,
250 ltr
loloh, 800
bibit toga
Peningkatan Peran
Serta Masyarakat
dalam Pelestarian
Lingkungan
Perumahan
Meningkatnya Peran
Serta Masyarakat
dalam Pelestarian
Lingkungan
238.084.500 DPKPP
3 Meninhgkatnya
penyelesaian tata
kelola pertanahan
Peresentase
tersertifikatnya fasos
fasum atas nama
Pemeriuntah Kota
Denpasar
3 Sertifikat 3 Sertifikat 4 Sertifikat Program Penataan,
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan tanah
Penataan penguasaan,
Pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah
Jumlah fasilitas Sosial
yang disertifikatkan
atas nama Pemerintah
Kota Denpasar
148.554.400 DPKPP
Presentase terlaksananya
LC Margaya
1 Paket Penataan Kawasan
Terpadi di Kecamatan
Denpasar Barat
Persentase kawasan
terpadu berupa
konsolidasi tanah (LC)
di Kecamatan
Denpasar Barat (Per
tahun)
75.000.000 DPKPP
Presentase laporan
konflik yang
terselesaikan
3 Peta 3 Peta 4 Peta Program Penyelesaian
Konflik-konflik
Pertanahan
Fasilitas Penyelesaian
Konflik-konflik
pertanahan pertanahan
Jumlah Penyelesaian
Konflik yang bisa
terselesaikan
93.390.000 DPKPP
Denpasar, Pebruari 2017
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Denpasar
Ir. Kadek Kusuma Diputra,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19581230 198610 1 002
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 Meningkatnya
perumahan yang
layak huni
Jumlah rumah layak
huni bagi masyarakat
berpenghasilan
rendah
30 unit 32 unit 106,67%
2 Mengurangi
Permukiman kumuh
perkotaan
Persentase
penurunan luasan
permukiman kumuh
1,65% 0,36% 21,52%
3 Meningkatnya tata
kelola pertanahan
Persentase laporan
konflik yang
terselesaikan
100% 80% 80%
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017
Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017
24.184.996.801
17.288.634.180
PENGUKURAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA
DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2017