Embed Size (px)
Citation preview
i
KATA PENGANTAR
Om Swastyastu,
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Ida Sang
Hyang Widhi Wasa karena berkat rahmat dan karuniaNya maka Renstra Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar dapat tersusun.
Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021
berpedoman kepada Rencana Pembagunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Kota Denpasar tahun 2016 – 2021. Sebagai sebuah dokumen perencanaan
disusun dari hasil pengumpulan dan komplikasi data serta masukan dari para
pejabat dan seluruh staf pada Dinas Sosial dalam upaya untuk memenuhi
kewajiban sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004
tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Pembagunan Daerah.
Dokumen ini diharapkan dapat memberikan kontribusi , memperoleh
kesepakatan dan dukungan dari instansi terkait, eksekutif, legislatif dan
pemangku kepentingan serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan
pembangunan sosial guna terwujudnya sinkronisasi.
Kami menyadari bahwa Renstra Dinas Sosial masih jauh dari
sempurna, oleh karena itu saran, masukan dan kritik dari para pembaca sangat
diharapakan demi penyempurnaan ke depan.
Kepada semua pihak yang terlibat dan membantu penyusunan Renstra
ini kami ucapkan terima kasih.
Denpasar, 2016
Plt. Kepala Dinas Sosial
Kota Denpasar
Drs. I Ketut Likub, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19601231 199103 1 101
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR NOMOR :
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL TAHUN 2016 – 2021 ... iv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ..............................................................................
1.2 Maksud dan Tujuan ................................................................................
1.3 Landasan Hukum ....................................................................................
1.4 Hubungan Renstra Dinas Sosial Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.5 Sistematika .............................................................................................
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR .........
2.1 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi .......................................
2.2 Permasalahan ..........................................................................................
BAB III ISU STRATEGIS ...........................................................................................
3.1 Isu Strategis ............................................................................................
3.2 Analisis Internal dan eksternal ...............................................................
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH
KEBIJAKAN ..................................................................................................
4.1 Visi .........................................................................................................
4.2 Misi .........................................................................................................
4.3 Tujuan .....................................................................................................
4.4 Sasaran ....................................................................................................
4.5 Strategi ....................................................................................................
4.6 Arah Kebijakan .......................................................................................
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR
KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program ...................................................................................
5.2 Kegiatan ..................................................................................................
5.3 Indikator Kinerja ....................................................................................
5.4 Matriks Rencana Program, Kegiatan, Indikator dan Pagu Indikatif .......
iii
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU KEPADA
TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD 2016 – 2021 ...................................................................
6.1 Indikator Kinerja Utama .........................................................................
6.2 Matriks Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Denpasar ........................
BAB VII PENUTUP ......................................................................................................
LAMPIRAN :
- Target Program / Kegiatan Dinas Sosial Kota Denpasar yang Mengacu pada
Tujuan dan sasaran RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021
iv
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR
NOMOR :
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR
TAHUN 2016 – 2021
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR
Menimbang : a. Bahwa terwujudnya Pemerintahan yang bersih,
berwibawa dan bertanggung jawab adalah merupakan
tuntutan bagi terselenggaranya manajemen
Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna,
berhasil guna dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme)
b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan
di bidang sosial Kota Denpasar sesuai dengan Undang-
undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan
Pembangunan Nasional Perlu ditetapkan rencana
strategis Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar
Periode 2016 – 2021.
c. Bahwa Rencana Strategik sebagaimana yang dimaksusd
pada huruf b telah disusun sebagai suatu dokumen
perencanaan indikatif yang memuat laporan program
pembangunan sosial yang akan dilaksanakan sebagai
arah dan pedoman dalam menjawab berbagai isu
strategis di bidang Sosial 5 (lima) tahun kedepan perlu
ditetapkan dengan suatu keputusan kepala Dinas Sosial
Kota Denpasar.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 tentang
pembentukan Kota madya Dati II Denpasar (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 9 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3465)
v
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun Nomor 104, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2009 Nomor : 12, Tambahan lembaran
Negara negara Republik Indonesia No. 4967)
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintahan.
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 tahun 2016
tentang RPJMD Kota Denpasar tahun 2016 – 2021
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 45 tahun 2014
tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota
Denpasar (Lembaran daerah Kota Denpasar tahun 2014
Nomor 45)
vi
Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial
Kota Denpasar tahun 2016 – 2021 sebagaimana terlampir
dalam keputusan ini.
KEDUA : Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Depasar
sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama ini
dipergunakan sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan
Pembangunan Bidang Sosial dan Ketenagakerjaan baik
program tahunan maupun lima tahun.
KETIGA : Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Denpasar
tahun 2016 – 2021 merupakan bagian integral dan tidak
terpisahkan dari Renstra pemerintah Kota Denpasar.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal
PLT. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR,
Drs. I Ketut Likub, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19601231 199103 1 101
KEPUTUSANini dismpaikan kepada Yth ;
1. Walikota Denpasar di Denpasar (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Sosial Propinsi Bali Di Denpasar
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Bali di
Denpasar.
4. Ketua DPRD Kota Denpasar di Denpasar
5. Kepala BPPEDA Kota Denpasar di Denpasar
6. Kepala bagian Keuangan Setda Kota Denpasar di Denpasar.
7. Kepala bagian Organisasi Setda Kota Denpasar di Denpasar
8. Arsip.
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pengembangan bidang sosial merupakan bagian pembangunan nasional
memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia
seutuhnya dan masyrakat seluruhnya. Oleh karena itu pembangunan bidang
sosial, diarahkan untuk memberikan kontribusi yang nyata dan terukur
dalam meningkatkan, kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang beruntung
dan rentan atau yang disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS). Seiring dengan kemajuan pembangunan bidang sosial yang telah
dicapai dalam waktu 5 tahun terakhir : 2010 – 2015 masih diwarnai
permasalahan yaitu, masih terbatasnya jangkauan pelayanan kesejahteraan
sosial bagi PMKS, belum optimalnya peran masyarakat melalui duni usaha,
orsos dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Hal tersebut
diakibatkan tidak hanya keterbatasan SDM, sarana dan prasarana, dana dan
data yang mendukung namun juga krisis ekonomi dan multi dimensi yang
ikut berpengaruh terhadap keberhasilan capaian kinerja pembangunan
bidang sosial. Apabila hal tersebut tidak dapat diatasi dengan cepat akan
menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pembangunan sosial.
Dinas Sosial Kota Denpasar yang merupakan salah satu perangkat daerah
yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota dalam
penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial diwajibkan menyusun
Rencana strategik Tahun 2016 – 2021.
Rencana strategis Dinas Sosial Kota Denpasar merupakan penjabaran
lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah (RPJMD)
pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 – 2021. Rencana strategis Dinas
Sosial Kota Denpasar tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen yang menjadi
acuan bagi penyusunan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Dinas
Sosial Kota Denpasar dalam jangka waktu lima tahun mendatang dan di
samping itu merupakan tolak ukur penilaian kinerja Kepala Dinas yang
berfungsi untuk menyatukan pandangan dan kebutuhan seluruh lapisan
masyarakat Kota Denpasar dalam melaksanakan pembangunan bidang
sosial.
2
1.2 Maksud dan Tujuan Renstra
Maksud penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar tahun 2016 –
2021 adalah :
1. Sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan tahunan bidang
sosial selama 5 tahun dari tahun 2016 – 2021
2. Sebagai alat ukur kinerja dinas dalam melakukan evaluasi kinerja
tahunan
3. Menggambarkan tentang kondisi sosial secara umum sekaligus
memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi
dan misi Kota Denpasar.
Tujuan Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar adalah :
1. Mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan
sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan
sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat atau terarahnya proses
pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat dan tercapainya
tujuan pelayanan publik.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran Dinas Sosial Kota Denpasar dalam
mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara
terpadu, terarah dan teratur.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan.
4. Penjabaran Visi, Misi dan Program kegiatan dan mampu merealisasikan
visi, misi dan program yang sudah ditetapkan dalam Renstra 2016 –
2021.
5. Memberikan arah bagi pelaksanaan Pembangunan Bidang Sosial selama 5
(lima) tahun.
1.3 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar tahun
2016 – 2021 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai
berikut :
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya
Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
3
Tahun 1992 Nomor 9, Lembaran-lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3465).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1997 tentang
Penyandang cacat.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 tentang
Lanjut Usia.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4421)
7. Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial.
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antar Pemertintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Lembaran-lembaranNegara Indonesia
Nomor 4438)
10. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang
rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional tahun 2010 – 2014.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M-
PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penerapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menegah daerah Kota Denpasar tahun 2016 –
2021
15. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 tahun 2008 tentang Uraian
Tugas jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis daerah.
5
1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Sosial, Kota Denpasar dengan
dokumen perencanaan lainnya mengacu pada Undang-undang Nomor 25
tahun 2008 tentang sistem Perencanaan Pembangunan nasional dan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar merupakan Penjabaran Visi Misi dan
program kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota
Denpasar tahun 2016 – 2021 yang memuat arah kebijakan, strategis dan
organisasi satuan kerja perangkat daerah.
Keterkaitan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya
ditunjukan dalam gambar dibawah ini.
Gambar. Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.
RPJP NASIONAL RPJPM NASIONAL
RPJP PROPINSI RPJPMPROPINSI
RPJP KOTA RPJMD KOTA RKPD KOTA RAPBD
KOTA
APBD
RENSTRA
SKPD
RENJA
SKPD
RKA
SKPD
RINCIAN
APBD
6
1.5 Sistematika
Sistematika penyusunana Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar tahun
2016 – 2021 sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan Memuat latar belakang, maksud dan tujuan
Penyusunan Renstra, Landasan Hukum, Hubungan Renstra
SKPD dengan Dokumken Perencanaan Lainnya serta
Sistematika.
BAB II : gambar pelayanan SKPD memuat struktur organisasi, tugas
pokok, dan fungsi Dinas Sosial Kota Denpasar, capaian
Kinerja dan Permasalahan.
BAB III : Isu Strategis. Menguaraikan isu strategis yang sesuai
dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dan
analisis internal dan eksternal.
BAB IV : Visi, Misi, tujuan dan sasaran Strategis dan Arah
Kebijakan. Memuat Visi, Misi, tujuan dan sasaran
strategis dan arah kebijakan Dinas Sosial Kota Denpasar
dalam kurun waktu tahun 2016 – 2021
BAB V : Rencana, Program, Kegiatan , Indikator Kinerja dan
Pendanaan. Indikatif memuat mengenai program, kegiatan,
indikator kinerja, pagu indikatif Dinas Sosial Kota
Denpasar.
BAB VI : Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD. Memuat indikator kinerja utama Dinas
Sosial Kota Denpasar yang dicapai dalam lima tahun sesuai
tupoksi SKPD dan matriks Rencana Strategis Dinas Tenaga
Sosial kota Denpasar tahun 2016 – 2021.
7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Struktur Organisasi, tugas Pokok dan Fungsi SKPD
2.1.1 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur organisasi,, tugas pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Denpasar
dibentuk berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 24
Desember 2008. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Denpasar terdiri dari
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, kepala Sub-bagian dan
kelompok jabatan fungsional. Secara rinci Struktur Organisasi Dinas Sosial
Kota Denpasar diuraikan sebagai berikut :
1. Sekretaris terdiri atas :
a. Sub. Bagian Kepegawaian
b. Sub. Bagian Umum
c. Sub. Bagian Keuangan
2. Bidang Bina Program terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan
b. Seksi Data dan Informasi
c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial terdiri Dari
a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
b. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial
c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga
4. Bidang Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin
a. Seksi Penanganan Fakir Miskin
b. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga Dan Kelmbagaan
Masyarakat
c. Seksi Karang Taruna, Kepahlawanan, Keperintisan Dan
Kesetiakawanan Sosial
5. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan Lanjut Usia
b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang
6. Kelompok jabatan Fungsional
8
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR
KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL
KEPALA DINAS
KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN
KEPALA SEKSI
PERLINDUNGAN SOSIAL
KORBAN BENCANA
KEPALA SEKSI
PENGELOLAAN SUMBER
DANA SOSIAL
KEPALA SEKSI
JAMINAN SOSIAL
KELUARGA
KEPALA BIDANG
REHABILITASI SOSIAL
KEPALA SEKSI
REHABILITASI SOSIAL ANAK
DAN LANJUT USIA
KEPALA SEKSI
REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS
KEPALA SEKSI
REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN
PERDAGANGAN ORANG
KEPALA SEKSI PENANGANAN
FAKIR MISKIN
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN
SOSIAL PERORANGAN, KELUARGA DAN KELMBAGAAN
MASYARAKAT
KEPALA SEKSI KARANG
TARUNA, KEPAHLAWANAN,
KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
SEKRETARIS
KASUBAG UMUM KASUBAG KEUANGAN
UNIT PELAYANAN
TERPADU (UPTD)
KASUBAG
KEPEGAWAIAN
KEPALA BIDANG BINA
PROGRAM
KEPALA SEKSI
PERENCANAAN
KEPALA SEKSI DATA DAN
IMFORMASI
KEPALA SEKSI EVALUASI
DAN PELAPORAN
10
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Sosial Kota Denpasar mempunyai Tugas Pokok yaitu membantu
Walikota dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang sosial
Dalam pelaksanaan kewenangan otonomi daerah tersebut Dinas Sosial
Kota Denpasar mempunyai funsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial.
2. Pemberian ijin di bidang sosial.
3. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang sosial
2.2 Permasalahan
2.2.1 Permasalahan di Bidang Kesejahteraan Sosial
Adapun permasalahan peningkatan kesejahteraan sosial dan peningkatan
peran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur-unsur masyarakat,
organisasi sosial, dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial adalah :
a. Jangkaun, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang merata di
seluruh wilayah
b. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang
maksimal
c. Perlunya peningkatan jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar
dan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun,
jaminan hari tua, dan santunan kematian terutama jaminan bagi
penyandang cacat permanen dan lanjut usia.
d. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang
maksimal.
e. Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan
kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum
efektif.
f. Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih
belum optimal.
g. Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, belum
didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas, serta dengan
mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk
berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum berjalan
seperti yang diharapkan.
h. Rendahnya kepercayaan diri, harga diri yang dirasakan oleh para
penyandang cacat.
11
i. Minimnya keterampilan serta pendidikan yang memiliki oleh para
penyandang cacat sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan guna
menambah penghasilan ekonominya.
j. Sampai saat ini Dinas Sosial Denpasar belum memiliki tempat tetap
untuk penampungan/pembinaan bagi para tuna susila.
k. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam
penanggulangan dan pencegahan tuna susila di Kota Denpasar khususnya
masalah gepeng terbukti masih banyak masyarakat Kota Denpasar yang
selalu memberi sesuatu kepada gepeng.
l. Kurangnya perhatian dan pembinaan dari pemerintah asal gepeng
maupun WTS sehingga mereka berprofesi sebagai gepeng maupun WTS.
12
BAB III
ISU STRATEGIS
3.1 Isu strategis
3.1.1 Isu Strategis Bidang Kesejahteraan Sosial
Isu Strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
pada bidang sosial antara lain :
1. Peningkatan perlindungan sosial bagi pengembangan pemenuhan hak
dasar dan lingkungan yang inklusif bagi kelompok masyarakat marjinal
yang menghadapi risiko. Kelompok ini terdiri dari penyandang
disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, fakir miskin, dan kelompok
marjinal lainnya seperti masyarakat adat, orang dengan HIV AIDS
(ODHA), manta narapidana, tuna susila, serta korban kekerasan,
eksploitasi dan NAPZA. Risiko dan kerentanan juga dihadapi kelompok
masyarakat marjinal usia produktif dan penyandang disabilitas.
2. Perluasan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu
3. Asistensi sosial temporer berbasis individu, kelompok ataupun institusi
yang tertata bagi kelompok marjinal, penduduk korban bencana alam,
bencana sosial, dan guncangan ekonomi yang mendudkung produktivitas
kerja
4. Pendampingan dan pelayanan sosial bagi penduduk kurang mampu dan
rentan, melalui rehabilitasi berbasis komunitas.
5. Akreditasi lembaga kesejahteraan sosial, serta srtifikasi dan peningkatan
kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) kesejahteraan sosial.
6. Peningkatan penduduk kurang mampu dan rentan yang masuk dalam
cakupan skema jaminan kesehatan nasional, baik melalui subsidi
pemerintah pusat dan daerah, maupun kepesertaan mandiri.
3.2 Analisis Internal dan Eksternal
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kota
Denpasar melakukan analisa faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal
dengan analisis SWOT ;
1. Faktor Lingkungan Internal
a. Kekuatan
1. Adanya Kelembagaan Dinas
Berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2008, pembentukan dinas
Sosial Kota Denpasar.
13
2. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang sosial.
Tersedianya SDM Aparatur yang cukup dengan komposisi latar
belakang jenjang pendidikan dan disiplin ilmu. Kulaitas SDM
Aparatur dan berdedikasi tinggi sangat menentukan keberhasilan
pelaksanaan tugas-tugas pembangunan khususnya di bidang sosial.
3. Tersedianya sarana dan prasaran yang memadai
4. Tersedianya sumber dana
Dalam pelaksanaan pembangunan bidang sosial telah didukung
anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.
b. Kelemahan
1. Kurang memadainya kualitas dan wawasan SDM dalam
memberikan pelayanan
2. Kualitas sarana dan prasarana pelayanan bidang sosial belum
memadai.
3. Ketersediaan data pendukung untuk penyusunan rencana
pembangunan sosial.
2. Faktor Lingkungan Eksternal
a. Peluang
1. Berkembangnya sektor perdagangan jasa, restoran serta industri
yang mampu menyerap tenaga kerja.
2. Adanya lembaga pelatihan swasta sebagai pencetak tenaga kerja
trampil.
3. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan
meningkatkan kualitas pelayanan sosial.
4. Perubahan lingkungan global yang menyebabkan munculnya
kecenderungan menyatukan bangsa-bangsa ke dalam suatu
kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti
meningkatkan kesadaran akan demokratisasi , desentralisasi,
HAM, penanggulangan kemiskinan, kesempatan kerja dan
permasalahan lainnya.
5. Adanya peran aktif masyarakat, lembaga sosial swasta dan
pemerintah dalam pembangunan sosial.
6. Adanya kerja sama antar daerah, propinsi dan kabupaten / Kota
b. Tantangan
14
1. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan PMKS serta
pemahaman keluarga dan masyarakat.
2. Jumlah penyandang masalah Kesejahteraan Sosial yang cenderung
meningkat setiap tahunnya.
3. Keterbatasan sumber danah pemerintah Kota Denpasar untuk
mendukung seluruh program pembangunan sosial.
15
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI
DAN ARAH KEBIJAKAN
4.1 Visi
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kota
Denpasar, melalui Visi Kota Denpasar :”DENPASAR KREATIF
BERWAWASAN BUDAYA DALAM KESEIMBANGAN MENUJU
KEHARMONISAN”.
Visi ini dimaksudkan bahwa pembangunan bidang sosial yang telah,
sedang dan yang akan dilakukan pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk
mewujudkan suatu kondisi masyarakat baik itu kesejahteraan sosial sehingga
mampu menciptakan tenaga kerja yang produktif, berdaya saing, mandiri s erta
mewujudkan kemandirian penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS).
4.2 Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut maka arah, tujuan dan program yang
ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial maka
ditetapkan Misi Kota Denpasar sebagai berikut :
1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan
Bali.
2. Pemberdayaan pelayanan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan
kearifan lokal .
3. Peningkatan pelayanan public melalui tata kelola kepemimpinan yang
baik (good govermance) berdasarkan penegakan supremasi hokum(Law
enforcement).
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat kota Denpasar dengan
bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan
skalanya berlandaskan Tri Hita Karana.
16
3.3 PADMAKSARA
Untuk mewujudkan Misi tersebut maka arah, tujuan dan program yang
ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial maka
ditetapkan Padmaksara Dinas Sosial Kota Denpasar sebagai berikut:
1. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good
Govermence) Menuju Kota Cerdas (Smart City).
2. Mengembangkan dan memperkuat Kelembagaan Pelatihan SDM dan
Sistem Ekonomi Kerakyatan menuju Kota Kompeten.
3. Mewujudkan Penegakan supremasi Hukum (Law Enforcement) Dalam
Tata Kelola Pemerintahan.
4. Menguatkan Jati Diri Masyarakat Denpasar Berdasarkan Kebudayaan
Bali.
5. Mengupayakan Potensi Pemerintah Kota Denpasar untuk Memberdayaka
Masyarakat Berdasarkan Kearifan Lokal Menuju Heritage City
6. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Welfare Scociety) menuju
Kebahagiaan.
7. Membangun Partisipasi Masyarakat Sebagai Agen Perubahab ( Agent of
Change) dengan Human Capital dan Social Capital
8. Mengembangkan Ekonomi Kreatif
3.4 Program Prioritas
Untuk mewujudkan Padmaksara tersebut maka arah, tujuan dan
program yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan
sosial maka ditetapkan Program Proritas Dinas Sosial Kota Denpasar sebagai
berikut:
1. Membangun tata kelola pemerintah yang bersih efektif, demokratis dan
terpercaya (1).
2. Melanjutkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan kepercayaan
publik(2)
3. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan, antara lain dengan sertifikasi
ketenagakerjaan(8)
4. Mengembangkan kopetensi SDM pemerintah (12).
5. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya(15).
6. Mewujudkan pelayanan prima berlandaskan sewaka Dharma (20).
7. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pendidikan(21)
8. Meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas(23).
17
9. Meningkatkan penanganan kemiskinan secara terpadu(24).
10. Membangun Sewaka Yasa Kerti (sistem analisis data dan Informasi untuk
mewujudkan rasa aman, nyaman, tentram, dan damai (Denpasar
Sutrepti)(27).
11. Membuka peluang usaha baru pada bidang ekonomi kreatif(32)
12. Membangun Yowana Mandala(33).
4.5 Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang sosial adalah :
1. Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law
enforcement) untuk mewujudkan keadilan melalui terciptanya tata kelola
pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terciptanya ketentraman dan
ketertiban masyarakat, meningkatnya potensi sumber pendapatan daerah,
meningkatnya akses, pemerataan demokrasi dan kualitas pendidikan,
meningkatnya akses dan pelayan kesehatan, meningkatnya kualitas hidup
dan peran perempuan dalam perlindungan dan kesejahteraan anak,
meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, penanggulangan
kemiskinan, kependudukan, keluarga berencana, dan olahraga,
pencegahan dan penanggulangan bencana, meningkatnya sarana dan
prasarana dasar perekonomian, meningkatnya sarana perhubungan dan
berkembangnya perumahan rakyat layak huni.
2. Meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan
bertumpu pada ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kemakmuran
melalui berdayakan kemakmuran melalui berdayanya koperasi, usaha
mikro dan menengah, terkelolanya pertanian, peternakan, perikanan dan
kelautan, serta meningkatnya daya saing daerah, iklim investasi,
perdagangan dalam negeri dan ekspor.
4.6 Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang antara lain :
1. Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)
menuju kota cerdas (Smart City).
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (welfare society) menuju
kebahagiaan.
3. Berkembangnya dan menguatnya kelembagaan pelatihan SDM dan sistem
ekonomi kerakyatan menuju kota kompeten.
18
4.7 Strategi
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka strategi
yang dilaksanakan :
1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis
dan terpercaya.
2. Meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
3. Meningkatkan penanganan kemiskinan secara terpadu.
4. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan, antara lain dengan sertifikasi
ketenagakerjaan.
4.8 Arah Kebijakan
4.8.1 Arah kebijakan bidang kesejahteraan Sosial
Arah kebijakan bidang kesejahteraan Sosial antara lain :
1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang
mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan
prioritas pada upaya promotif dan prventif, dengan tidak meninggalkan
upaya kuratif dan rehabilitatif.
2. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia untuk menjaga
harkat dan martabat serta memanfaatkan pengalamannya
3. Meningkatnya upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi korban bencana
alam dan para tuna sosial lainnya.
19
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA DAN
PENDANAAN INDIKATIF
4.1 Rencana Program
.
4.1.1 Rencana Program Sosial
1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial, memberikan
pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS termasuk bagi lanjut
usia terlantar, penyandang cacat, dan anak terlantar, untuk
kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.
2. Program Pembedayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya, Pemberdayaan Fakir Miskin (PKH)
Program ini bertujuan untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan
dan memberikan keterampilan kepada penyandang masalah
kesejahteraan sosial sehingga dapat mandiri tanpa tergantung oleh
belas kasih orang.
3. Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma
Program ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi bagi penyandang
cacat dan yang mengalami trauma sehingga mereka mampu kembali
hidup normal di masyarakat.
4. Program Pemberdayaan Kelemagaan Kesejahteraan Sosial
Program ini bertujuan mewujudkan penanganan masalah
kesejahteraan sosial dengan lebih baik dengan meningkatkan peran
dan fungsi kelembagaan sosial, aparat dan bermitra dengan
masyarakat.
4.1.2 Rencana Program Penunjang
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi
terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan
prasarana bagi aparat pemerintah untuk menyelenggarakan urusan
pemerintah sehingga tercapainya efektifitas dan efisiensi.
20
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur
dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat
menyelenggarakan urusan pemerintah dangan optimal.
4.2 Kegiatan
4.2.1 Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain :
1. Pelayanan dan Perlindungan Sosial Hukum bagi Korban Eksploitasi,
Perdagangan Perempuan dan Anak
2. Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi
Penyadang Masalah Kesejahteraan Soisal
3. Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap
Cepat Daarurat dam Kejadian Luar Biasa
4. Bimbingan dan Motivasi sosial Pencegahan Tuna Sosial
5. Penyusunan Program Perencanaan berbagai Pelayana di Bidang Sosial
dan Tenaga Kerja
6. Penerapan Sistem dan Informasi Pendataan di Bidang Sosial da
Tenaga Kerja
4.2.2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Dat Terpencil (KAT)
dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Kegiatan Pokok yang Dilaksanakan antara lain :
1. Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
2. Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial
3. Pemberdayaan Farkir Miskin (PKH)
4.2.3 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan antara lain :
1. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
2. Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma( Utsawa
Dharmagita Penyandang Cacat)
3. Tirta Yatra dan HIPENCA Internasional
4. Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat
4.2.4 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejateraan Sosial
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
1. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha
21
2. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
3. Pemberdayaan Karang Taruna
4. Pemberdayaan PWS Kota Denpasar
5. Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar
6. Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar
7. Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar
8. Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan
9. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha(Peringata Hari
Lanjut Usia Nasional,HALUN)
10. Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Sosial dan
Tenaga Kerja
11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bidang Sosial dan
Tenaga Kerja
4.2.5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Kumunikasi, Sumber Daya dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Jasa Peralatan Rumah Tangga
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
13. Pameran HUT Kota Denpasar
14. Penyusutan Dokumen Arsip Daerah
4.2.6 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
1. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Formal
4.2.7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
22
3. Pengadaan Meubelair
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor, Kendaraan Dinas /
Operasional, Perlengkapan Gedung Kantor, Peralatan Kantor, dan
Meubelair.
4.3 Indikator Kinerja
Indikator kinerja merupakan ukiuran kuantitatif atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian kinerja suatu program dan kegiatan.
Indikator kinerja program/ kegiatan pada Dinas Sosial dapat diuraikan
sebagai berikut :
4.3.1 Indikator Kinerja Sosial
1. Persentase terlaksananya pelatihan keterampilan bagi warga miskin
2. Persentase lanjut usia di luar panti yang mendapat pelatihan
keterampilan
3. Persentase pemberdayaan fakir miskin (PKH)
4. Persentase gepeng dan wanita tuna susila yang ditanggulangi dan
dipulangkan
5. Persentase terpenuhinya buku data PMKS dan PSKS
6. Persentase tertanganinya masalah strategis yang menyangkut tanggap
cepat darurat dan kejadian luar biasa
7. Persentase terhimpunnya data yang mengajukan santunan kematian
8. Persentase masyarakat yang diberikan bimbingan dan motivasi sosial
pencegahan tuna sosial
9. Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan di bidang
kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan
10. Persentase terpenuhinya data dan informasi di bidang kesejahteraan
sosial dan ketenagakerjaan (buku profil)
11. Persentase penyandang cacat yang diberikan pelatihan
12. Persentase para penyandang cacat yang mengikuti utsawa dharma
gita
13. Persentase terlaksananya tirta yatra penyandang cacat
14. Persentase pengadaan alat bantu penyandang cacat dan bekerja sama
dengan provinsi dalam pemberian santunan kepada penyandang cacat
permanen dan lansia
15. Persentase peringatan hari anak nasional
23
16. Persentase PSM yang berprestasi yang di bina tingkat kota dan
tingkat propinsi
17. Persentase karang taruna yang di bina
18. Persentase pemberdayaan PWS
19. Persentase pemberdayaan PWRI
20. Persentase pemberdayaan KKKS
21. Persentase pemberdayaan LVRI
22. Persentase pembinaan kepahlawanan dan kejuangan
23. Persentase peringatan hari lanjut usia nasional (pemberian sembako
lansia)
24. Persentase terpenuhinya buku SPM bidang sosial dan tenaga kerja
25. Persentase terpenuhinya LAKIP dan LKPJ
4.3.2 Indikator Kinerja Pelayanan Penunjang
1. Jumlah pelayanan administrasi perkantoran
2. Jumlah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
3. Frekuensi pendidikan dan pelatihan formal
4.4 Matriks Rencana Program, Kegiatan, Indikator dan Pagu Indikatif Dinas
Sosial Kota Denpasar
24
Tabel
Matriks Program, Kegiatan, Indikator dan Pagu Indikatif Dinas Sosial Kota Denpasar
No. Program Kegiatan Indikator PAGU Indikatif (Rp)
2016 2017 2018 2019 2020
1. Program Pelayan
Administrasi Perkantoran
1. Pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketersediaan
kebutuhan pelayanan
administrasi perkantoran
1.337.170.900
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase ketersediaan
kebutuhan sarana dan prasarana
kantor
861.086.000
3. Program meningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3. Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase pemnuhan SDM yang
berkompeten dan berkualitas
70.000.000
4. Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komonitas Adat
Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
4. Pelatihan Bagi Ketrampilan Berusaha
Bagi Keluarga Miskin
5. Pelatihan Ketrampilan bagi Bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan
sosial(Pembinaan Lanjut Usia Luar
Panti)
6. Pemberdayaan Fakir Miskin (PKH)
- Persentase terlaksananya
pelatihan keterampilan bagi
keluarga miskin
- Persentase lanjut usia di luar
panti yang mendapatkan
pelatihan keterampilan
- Persentase Pemberdayaan fakir
miskin (PKH)
285.682.000
121.960.000
300,563,000
29,907,200
133.910.000
360,675,600
35,888,640
160.692.000
432.810.720
43.066.368
192.830.400
519.372.864
51.679.642
231.396.480
25
5. Pelayanan dan Rehabitasi
Kesejateraan Sosial
7. Pelayanan dan Perlindungan Sosial,
Hukum bagi Korban Eksploitasi,
Perdagangan Perempuan dan Anak
8. Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang
Masalah Kesejateraan Sosial (
PMKS)
9. Penanganan Masalah - Masalah
Strategis yang Menyangkut Tanggap
Cepat Darurat dan Kejadian Luar
Biasa
10. Bimbingan dan Motivasi Sosial
Pencegahan Tuna Sosial
11. Penyusunan Program Perencanaan
Berbagai Pelayanan di Bidang Sosial
dan Tenaga Kerja
12. Penerapan Sistem dan Informasi
Pendataan di Bidang Sosial dan
Tenaga Kerja
- Persentase gepeng dan WTS
yang ditanggulangi dan
dipulangkan
- Persentase terpenuhinya buku
data PMKS dan PSKS
- Persentase tertanganinya
masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar biasa
- Persentase masyarakat yang
diberikan bimbingan dan
motivasi sosial pencegahan
tuna sosial
- Persentase terpenuhinya
dokumen perencanaan di
bidang kesejahteraan sosial
dan ketenagakerjaan
- Persentase terpenuhinya data
dan informasi di kesejahteraan
sosial dan ketenagakerjaan
(buku profil)
- Persentase terhimpunnya data
yang mengajukan santunan
kematian
260.416.500
152.295.250
63.208.000
113.357.000
46.582.500
339,389,000
160,045,250
67,173,000
37.327.000
125.557.950
52.443.500
407,266,800
192,054,300
80,607,600
44.792.400
150.669.540
62.932.200
493.040.160
130.465.160
96.726.120
53.750.880
180.803.448
75.518.640
591.648.192
276.558.192
116.074.944
64.501.056
216.964.138
90.622.368
26
6. Pembinaan Para
Penyandang Cacat Dan
Eks Trauma
13. Pendidikan dan Pelatihan Bagi
Penyandang cacat dan Eks trauma
14. Pendayagunaan para Penyandang
Cacat Eks Trauma (Utsawa
Dharmagita Penyandang Cacat)
15. Tirta Yatra dan HIPENCA
Internasional
16. Pengadaan Alat Bantu Penyandang
Cacat
- Persentase penyandang cacat
yang diberikan pelatihan
- Persentase para penyandang
cacat yang mengikuti utsawa
dharma gita
- Persentase terlaksannya tirta
yatra penyandang cacat
- Persentase pengadaan alat
bantu penyandang cacat dan
bekerjasama dengan propinsi
dalam pemberian santunan
kepada penyandang cacat
permanen dan lansia
100.401.500
155.815.000
196.579.500
175.575.700
315.835.000
124.101.000
235.895.400
210.690.840
379.002.000
148.921.200
283.074.480
252.829.008
454.802.400
178.705.440
339.689376
303.394.810
545.762.880
214.446.528
7. Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejateraan Sosial
17. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat
dan Dunia Usaha (HALUN,HAN, dan
FK- PANTI)
18. Peningkatan Kualitas SDM
Kesejateraan Sosial Masyarakat
19. Pembinaan Karang Taruna
20. Pemberdayaan PWS Kota Denpasar
21. Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar
22. Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar
- Persentase peringatan hari
anak nasional
- Persentase PSM yang
berprestasi yang dibina tk.
Kota dan Tk. Propinsi
- Persentase karang taruna yang
dibina
- Persentase pemberdayaan PWS
- Persentase pemberdayaan
PWRI
- Persentase pemberdayaan
49.738.500
150.158.000
276.577.500
105.372.000
109.378.000
104.117.000
71.420.200
169.856.000
330.724.900
115.987.000
126.133.000
108.507.000
85.704.240
203.827.200
396.869.880
139.184.400
151.359.600
130.208.400
102.845.088
244.592.640
476.243.856
167.021.280
181.631.520
156.250.080
123.414.106
293.511.168
571.492.627
200.425.536
217.957.824
187.500.096
27
23. Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar
24. Pembinaan Kepahlawanan dan
Kejuangan
25. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat
dan Dunia Usaha ( Peringatan Hari
Lanjut Usia Nasional , HALUN)
26. Pelaksanaan Kerjasama secara
Kelembagaan di Bidang Sosial dan
Tenaga Kerja
27. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan Bidang Sosial dan Tenaga
Kerja
KKKS
- Persentase pemberdayaan
LVRI
- Persentase pembinaan
kepahlawan dan kejuangan
- Persentase peringatan hari
lanjut usia nasional (pemberian
sembako lansia)
- Persentase terpenuhinya buku
SPM bidang sosial dan tenaga
kerja
- Persentase terpenuhinya
LAKIP dan LKPJ Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja
51.288.250
258.417.300
47.598.000
36.235.000
61.245.250
221.373.600
342.154.900
46.493.300
126.115.000
73.494.300
265.648.320
410.585.880
55.791.600
151.338.000
88.193.160
318.777.964
492.703.056
66.949.920
181.605.600
105.831.792
382.533.581
591.243.667
80.339.904
217.926.720
28
BAB VI
INDIKATOR DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2016-2021
1.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Denpasar
1. Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran 100%
pada tahun 2021
2. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor100% pada tahun
2021
3. Persentase terpenuhinya SDM yang berkompeten dan berkualitas 100%
pada tahun 2021
4. Persentase terlaksananya pelatihan bagi keluarga miskin 100% pada tahun
2021
5. Persentase lanjut usia luar di luar panti yang mendapat pelatihan
keterampilan 100% pada tahun 2021
6. Persentase pemberdayaan fakir miskin (PKH) 100% pada tahun 2021
7. Persentase gepeng dan wanita tuna susila yang ditanggulangi dan dipulangkan
100% pada tahun 2021
8. Persentase terpenuhinya buku data PMKS dan PSKS 100% pada tahun 2021
9. Persentase tertanganinya masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar biasa 100% pada tahun 2021
10. Persentase terhimpunnya data yang mengajukan santunan kematian 100% pada
tahun 2021 *
11. Persentase masyarakat yang diberikan bimbingan dan motivasi sosial pencegahan
tuna sosial 100% pada tahun 2021
12. Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan di bidang kesejahteraan sosial dan
ketenagakerjaan pada tahun 2021
13. Persentase terpenuhinya data dan informasi di bidang kesejahteraan sosial dan
ketenagakerjaan (Buku Profil) 100% pada tahun 2021
14. Persentase penyandang cacat yang diberikan pelatihan 100% pada tahun 2021
15. Persentase para penyandang cacat yang mengikuti utsawa dharmagita 100% pada
tahun 2021
16. Persentase terlaksananya tirta yatra penyandang cacat 100% pada tahun 2021
17. Persentase pengadaan alat bantu penyandang cacat dan bekerjasama dengan
propinsi dalam pemberian santunan kepada penca permanen dan lansia 100%
pada tahun 2021
29
18. Persentase peringatan hari anak nasional 100% pada tahun 2021
19. Persentase PSM yang berprestasi yang dibina Tk. Kota dan Tk. Propinsi 100%
pada tahun 2021
20. Persentase karang taruna yang dibina 100% pada tahun 2021
21. Persentase pemberdayaan PWS 100% pada tahun 2021
22. Persentase pemberdayaan PWRI 100% pada tahun 2021
23. Persentase pemberdayaan KKKS 100% pada tahun 2021
24. Persentase pemberdayaan LVRI 100% pada tahun 2021
25. Persentase pembinaan kepahlawanan dan kejuangan 100% pada tahun 2021
26. Persentase peringatan hari lanjut usia nasional (pemberian sembako lansia) 100%
pada tahun 2021
27. Persentase terpenuhinya buku SPM bidang sosial dan tenaga kerja 100% pada
tahun 2021
28. Persentase terpenuhinya LAKIP dan LKPJ Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 100%
pada tahun 2021
30
Matriks Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Denpasar
Tabel Matriks Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2016-2021
Tujuan Sasaran Strategi dan
Arah Kebijakan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian kinerja
Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab
Kondisi
Awal
Kondisi
Akhir
Meningkatnya pelayanan
publik melalui tata kelola
kepemerintahan yang baik
(good governance)
berdasarkan penegakan
supremasi hukum (law
enforcement) untuk
mewujudkan keadilan
melalui terciptanya tata
kelola pemerintahan yang
bersih dan berwibawa,
terciptanya ketentraman
dan ketertiban masyarakat,
meningkatnya potensi dan
sumber pendapatan daerah,
meningkatnya akses,
pemerataan, demokrasi dan
kualitas pendidikan,
meningkatnya akses dan
Terwujudnya tata
kelola kepemerintahan
yang bak(good
governance) menuju
kota cerdas (smart city)
Membangun tata
kelola pemerintahan
yang bersih, efektif,
demokratis dan
terpercaya
- Persentase
terpenuhinya
pelayanan
administrasi
- Persentase
terpenihinya
sarana dan
prasarana
aparatur
- Persentase
terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1. Program Pelayanan
Administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Penunjang urusan
Pemerintahan (sub
urusan
penyelenggaraan
pemerintah daerah)
Semua perangkat
daerah
31
pelayanan kesehatan,
meningkatnya kualitas
hidup dan peran perempuan
dalam perlindungan dan
kesejahteraan anak,
meningkatnya perlindungan
dan kesejahteraan sosial,
penanggulangan
kemiskinan, kependudukan,
keluarga berencana dan
olahraga, pencegahan dan
penanggulangan bencana,
meningkatnya sarana dan
prasarana dasar
perekonomian,
meningkatnya sarana
perhubungan dan
berkembangnya perumahan
rakyat layak huni
Meningkatnya
pelayanan bagi
penyandang
disabilitas
- Persentase
terlaksananya
pelayanan bagi
penyandang
masalah
kesejahteraan
social
- Persentase
terlaksananya
pelatihan dan
pendayagunaan
bagi penyandang
cacat eks trauma
- Persentase
terlaksannya
peningkatan
peran aktif
masyarakat di
dunia usaha
(HALUN, HAN,
dan FK Panti),
peningkatan
kualitas SDM,
dan karang
taruna
- Persentase
terlaksananya
pembinaan yang
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4. Program Pelayaan dan
Rehabilitasi Sosial
5. Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat dan
Trauma
6. Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Sosial
Sosial
Sosial
Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja
32
Meningkatkan
penanganan
kemiskinan secara
terpadu
berkaitan dengan
pemberdayaan
kelompok
masyarakat
- Persentase
teraksananya
pelatihan bagi
keluarga miskin
100 %
100%
7. Program Pemberdayaan
Fakir Miskin, Komonitas
Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Sosial
33
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Denpasar memuat visi,
misi,padmaksara, program prioritas, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
yang dijabarkan ke dalam program serta kegiatan dalam mengemban tugas
pemerintahan dibidang sosial dan ketenagakerjaan dan digunakan sebagai acuan
dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
2016-2021.
Melalui Rencana Strategis ini diharapkan mempertegas posisi dan peranan
sektor sosial dalam pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan
kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
Renstra Dinas Sosial dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan apabila
dilakukan melalui kerja keras, ketekunan, kebersamaan dan kesungguhan dengan
dedikasi yang tinggi segenap komponen dan aparatur di lingkungan Dinas Sosial
sehingga mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
34
Tabel
Indikator Kinerja Pencapaian Visi dan Misi Urusan Wajib Bidang Sosial Dinas Sosial Kota Denpasar
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program
(outcome)
Kondisi
Kinerja
pada
Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (jutaan rupiah) Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
Tar
get Rp
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (17) (18)
01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.377,17 1.403,93 1.494,05 1.541,63
1.564,39 7.416,18
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan administrasi
perkantoran
100% 100% 100%
- 100%
- 100%
- 100%
100%
-
02 Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
861,09 880,95 934.,17 978,15 982,67 4.637,02
Terpenuhinya kebutuhan
sarana dan prasarana
kantor
100% 100% 100%
- 100%
- 100%
- 100%
100%
-
03
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
70.00 71,61
75,94
79,52
79,88
376,96
35
Terpenuhinya SDM yang
berkompeten dan
berkualitas
100% 100% 100%
- 100%
- 100%
- 100%
100%
-
1 13 15
Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komonitas Adat Terpencil
(KAT) Dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
285,68
292,27
309,93
324,52
326,02
1.538,42
Persentase terlaksananya
pelatihan ketrampilan bagi
keluarga miskin
20% 20% 20% 20% 20% 100%
-
Persentase lanjut usia di
luar panti yang
mendapatkan pelatiahan
ketrampilan
20% 20% 20% 20% 20% 100%
-
Persentase pemberdayaan
fakir miskin (PKH) 20% 20% 20% 20% 20% 100%
1 13 16 Pelayanan Dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
635,86
650,52
689,83
722,30
725,64
3.424,15
Persentase gepeng dan
wanita tuna susila yang
ditanggulangi dan
dipulangkan
20% 20% 20% 20% 20% 100%
-
Persentase terpenuhinya
buku data PMKS dan
PSKS
100% 100% 100% 100% 100% 100%
-
36
Persentase tertanganinya
masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar
biasa
20% 20% 20% 20% 20% 100%
-
Persentase terhimpunnya
data yang mengajukan
santunan kematian
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase masyarakat
yang diberikan bimbingan
dan motivasi sosial
pencegahan tuna sosial
20% 20% 20% 20% 20% 100%
-
Persentase terpenuhinya
dokumen perencanaan di
bidang kesejahteraan sosial
dan ketenagakerjaan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
-
Persentase terpenuhinya
data dan informasi di
bidang kesejahteraan sosial
dan ketenagakerjaan (Buku
Profil)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
-
1 13 18
Program pembinaan Para
Penyandang Cacat Dan Eks
Trauma
256,22
262,13
277,96
291,05
292,39
1.379,75
Persentase penyandang
cacat yang diberikan
pelatihan
20% 20% 20% 20% 20% 100%
-
37
Persentase para
penyandang cacat yang
mengikuti utsawa dharma
gita
20% 20% 20% 20% 20% 100%
-
Persentase terlaksananya
tirta yatra penyandang
cacat
20% 20% 20% 20% 20% 100%
-
Persentase pengadaan alat
bantu penyandang cacat
dan bekerjasama dengan
propinsi dalam pemberian
santunan kepada penca
permanen dan lansia
20% 20% 20% 20% 20% 100%
1 13 21
Program Perberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
1.188,88
1.216,30
1.289,78
1.350,50
1.359,75
6.402,21
Persentase peringatan hari
anak nasional 20%
20% 20% 20% 20% 100%
-
persentase PSM yang
berprestasi yang dibina tk.
Kota dan tk. Propinsi
20%
20% 20% 20% 20% 100%
-
Persentase karang taruna
yang dibina 20%
20% 20% 20% 20% 100%
-
Persentase pemberdayaan
PWS 20%
20% 20% 20% 20% 100%
-
Persentase pemberdayaan
PWRI 20% 20% 20% 20% 20% 100%
-
Persentase pemberdayaan
KKKS 20% 20% 20% 20% 20% 100%
-
38
Persentase pemberdayaan
LVRI 20% 20% 20% 20% 20% 100%
-
Persentase pembinaan
kepahlawanan dan
kejuangan
20% 20% 20% 20% 20% 100%
-
Persentase peringatan hari
lanjut usia nasional
(pemberian sembako
lansia)
20% 20% 20% 20% 20% 100%
-
Persentase terpenuhinya
buku SPM bidang sosial
dan tenaga kerja
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase terpenuhinya
LAKIP dan LKPJ dinas
sosial dan tenaga kerja
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah
4.674,90
4.777,71
5.071,66
5.287,67
5.330,74
37.921,61
39
