PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KAPANEWON ......Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II Tahun 2020 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II Tahun 2020 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Laporan Keuangan Satuan Perangkat Daerah Kapanewon Seyegan

Tahun 2020 disusun dalam rangka pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan

kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sleman yang dituangkan melalui

DPA SKPD Kapanewon Seyegan Tahun 2020.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kapanewon Seyegan

ditetapkan dengan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor.

35/3.00.01.06/Kep.Ka.BKAD/DPPA-SKPD/2020 tanggal 24 September 2020.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai

posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan

yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan

mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik laporan keuangan pemerintah

adalah untuk menyajikan informasi yang berguna sebagai bahan pertimbangan

dalam kebijakan pengambilan keputusan serta untuk menunjukkan akuntabilitas

entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang

dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang harus disusun untuk

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh

transaksi yang dilakukan oleh SKPD, dalam hal ini Kapanewon Seyegan.

Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien,

akuntabilitas dan transparan dari dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun 2020, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

selaku Pejabat Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntasi atas transaksi

keuangan yang berada dalam tanggung jawabnya. Penyelenggaraan akuntansi

merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan dilingkungan

SKPD Kapanewon Seyegan dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan

dengan pelaksanaan

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KAPANEWON SEYEGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


kegiatan Tahun 2020 dalam anggaran berjalan termasuk barang inventaris

yang dikelola. Selanjutnya Laporan Keuangan SKPD ( Satuan Kerja Perangkat

Daerah ) Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman disusun menjadi Laporan

Keuangan Kapanewon Seyegan Tahun Anggaran 2020 yang muatannya terdiri

dari :

1. Surat Pernyataan Tanggung jawab Kepala SKPD

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Format 64 untuk periode yang

berakhir s.d 31 Desember 2020

3. Laporan Realisasi Format 13 untuk periode yang berakhir s.d 31

Desember 2020

4. Laporan Realisasi per Rekening s.d 31 Desember 2020

5. Laporan Operasional (LO) untuk periode yang berakhir s.d 31 Desember

2020

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk periode yang berakhir s.d 31

Desember 2020

7. Neraca per 31 Desember 2020

8. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

9. Lampiran – lampiran, terdiri dari :

a. - Printout rekening koran/RC posisi 31 Desember 2020

- Fotocopi BKU Pengeluaran Bendahara Pengeluaran

- Fotocopi BKU Penerimaan Bendahara Penerimaan

b. - Bukti Setoran Pengembalian Kas/Contra Pos Belanja

- Bukti Setoran Sisa UYHD

c. Neraca Saldo per 31 Desember 2020

d. - Rekapitulasi KIB, Semester II Tahun 2020, Intrakomtable

- Rekapitulasi KIB, Semester II Tahun 2020 Extrakomtable

e. Rekap Permen 64, Semester II 2020, Intrakomtable

f. Berita Acara Stock Opname sediaan per 31 Desember 2020

g. Perhitungan Penyisihan Piutang

h. Hubungan Antar Laporan Keuangan

i. Prosedur Analitis Laporan Keuangan

j. Penjelasan akun – akun dalam laporan keuangan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan

pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh SKPD, yang

menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu

periode pelaporan.


Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai

aset, kewajiban dan entitas pada tanggal tertentu. Neraca yang tersaji dalam

laporan ini tertanggal 31 Desember 2020.

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang

menambah ekuitas dan penggunaanya yang dikelola SKPD untuk kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, yaitu periode 1 Juli

s/d 31 Desember 2020.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai

perubahan ekuitas yang terdiri atas ekuitas awal, surplus/deficit-LO, koreksi dan

ekuitas akhir.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH

SKPD

Landasan Hukum dalam penyusunan laporan keuangan Kapanewon Seyegan

Kabupaten Sleman Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara;

d) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor. 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

e) Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

f) Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

g) Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah;

j) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;


k) Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Sleman Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah;

l) Peraturan Bupati Nomor 21.1 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.


1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

SKPD

Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Semester II Tahun 2020

ini adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Daerah SKPD

1.3 Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target

Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Mikro

2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang

telah ditetapkan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

SKPD

4.3 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan

standar akuntansi pemerintahan pada SKPD

Bab V. Penjelasan Pos – pos Laporan Keuangan

5.1 Rincian dan penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan

keuangan

a. Pendapatan

b. Belanja

c. Aset

d. Kewajiban

e. Ekuitas Dana

Bab VI. Penutup


BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN

DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi

makro serta perkembangan perekonomian daerah. 6Perekonomian suatu daerah

tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan

perekonomian global.Terdapat faktor – faktor perekonomian yang tidak dapat

dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut

sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh ekonomi global seperti

pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing

terhadap rupiah, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang

berdampak pada kelesuan pasar ekspor.Terdapat faktor – faktor perekonomian

yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang

menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh ekonomi

global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata

uang asing terhadap rupiah, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan

global yang berdampak pada kelesuan pasar ekspor.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator makro ekonomi yang

menggambarkan kinerja perekonomian suatu wilayah. PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku tahun 2010 (ADHB 2010) Kabupaten Sleman sebesar Rp30,912.239 juta

pada tahun 2014, kemudian meningkat menjadi Rp 33.826.505 juta pada tahun

2015, dan pada tahun 2016 mencapai 36,939.696 juta rupiah dan pada tahun 2017

mencapai Rp. 40.087.445 Juta.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 (ADHK 2010) Kabupaten Sleman

sebesar Rp. 26.713.071 Juta pada tahun 2014, kemudian meningkat menjadi

Rp.28.098.007 juta pada tahun 2015, dan meningkat menjadi Rp. 29.573.995 juta

pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 sebesar 31.155.676 juta.


2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan Kecamatan Seyegan mengacu pada Prinsip dan

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

a. Keterwakilan

Keterwakilan warga menjadi salah satu unsur penting dalam partisipatif

karena merupakan aspek penting dari apa yang disebut dengan keadilan

demokrasi. Ini artinya adanya peluang yang sama untuk memberikan suara

dan menyatakan pilihan bagi semua warga masyarakat tanpa pengecualian.

b. Keterlibatan

Adanya keterlibatan dari pihak – pihak yang berkepentingan dan yang

merasakan langsung dari efek kebijakan merupakan hal mutlak diperlukan.

Sebab pada dasarnya yang menjadi kepedulian utama dalam kebijakan

publik adalah masalah publik itu sendiri.

c. Transparansi

Transparansi adalah bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat

kebijakan – kebijakan pengeluaran daerah sehingga dapat diketahui dan

diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan

daerah pada dasarnya akan menciptakan horizontal accountability antara

Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta Pemerintah

Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap

aspirasi dan kepentingan masyarakat.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai suatu kewajiban Pemerintah Kabupaten

Sleman untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatan uang

terkait dengan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Prinsip – prinsip akuntabilitas pengeluaran daerah :

i. Adanya sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin

bahwa pengeluaran daerah dilakukan konsisten sesuai peraturan

perundang – undangan yang berlaku.

ii. Pengeluaran Daerah yang dilakukan dapat menunjukkan tingkat

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

iii. Pengeluaran Daerah yang dilakukan berorientasi pada pencapaian

visi, misi, hasil dan manfaat yang akan diperoleh.


Wujud dari pelaksanaan akuntabilitas adalah :

i. Penggunaan dana dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan

sasaran dari masing – masing kegiatan dalam rangka pencapaian

visi, misi yang telah ditentukan.

ii. Pelaksanaan pembukuan atas pelaksanaan APBD dilakukan dengan

sistem acrual.

iii. Penyusunan laporan keuangan mendasarkan pada Peraturan Bupati

Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah.

iv. Laporan Keuangan SKPD menjadi dasar untuk menyusun laporan

keuangan konsolidasi Pemerintah Kabupaten Sleman.

e. Disiplin Anggaran

Disiplin Anggarandimaksudkan untuk memperhatikan antara lain :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur secara

rasional yang dapat dicapai, belanja yang dianggarkan merupakan batas

tertinggi pengeluaran belanja.

2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya

penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan

melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya.

3. Penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun yang bersangkutan

harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas

umum daerah.

f. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang maksimum sesuai dengan

yang ditentukan.

Efektivitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah

ditetapkan.

2.2.1 Kebijakan Pengelolaan Pendapatan

Kebijakan umum pendapatan daerah adalah meningkatkan efektifitas dan

optimalisasi sumber – sumber pendapatan daerah melalui :

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber penerimaan yang sah

b. Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak

dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.


2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah adalah untuk menunjang

pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Perangkat Daerah serta untuk

memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien serta harus

memuat target pencapaian kinerja yang terukur dalam rangka peningkatan

pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah yang dikelola Kecamatan Seyegan Kabupaten

Sleman terdiri dari 2 jenis belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja

langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait

langsung dengan pelaksanaan program dan dan kegiatan yang digunakan

untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung

merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan

program dan kegiatan. Belanja langsung dianggarkan untuk belanja pegawai

dalam bentuk honorarium dan belanja barang jasa.

Kecamatan Seyegan pada Tahun 2020 mengelola belanja sebesar

Rp. 2.731.156.720,- terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 1.570.895.920,-

dan belanja langsung sebesar Rp. 1.160.260.800,- Belanja langsung terdiri

dari 22 program dan 26 kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

NO Program/Kegiatan Anggaran setelah

perubahan (Rupiah)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pencegahan dan pengurangan resiko bencana Program penegakan hukum Operasi penertiban Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Monitoring dan evaluasi tata guna tanah Program penataan administrasi kependudukan Pelaksanaan kebijakan kependudukan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang sosial Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik

69.865.000,- 33.250.000,- 153.786.000,- 555.000,- 96.997.700,- 53.551.600,- 42.850.000,-



perubahan

(Rupiah)

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah

desa

Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan

perangkat desa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah

Program pengembangan data/informasi/statistik

daerah

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Program pengembangan nilai budaya

Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai

budaya lokal

Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah

Pengelolaan dokumen SKPD

Program pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan

Penunjang pelayanan administrasi perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan,

peralatan, mesin dan meubelair

Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasiats

pegawai

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

0,-

8.325.000,-

0,-

9.580.000,-

7.425.000,-

45.500.000,-

202.083.900,-

144.865.000,-

170.197.600,-

5.505.000,-

18.009.000,-



perubahan

(Rupiah)

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Program peningkatan kualitas pelayanan publik

Pelayanan perijinan

Program peningkatan administarsi pemerintahan

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah

desa

Program peningkatan sistem pengawasan internal

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

Penatausahaan keuangan dan aset daerah

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan desa

Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes

Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan

kemasyarakatan

7.325.000,-

59.705.000,-

1.125.000,-

12.875.000,-

1.375.000,-

0,-

7.545.000,-

7.965.000,-

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan

Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator

kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan

pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata – rata, angka dan jumlah.

Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa

semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang

semakin baik. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kapanewon Seyegan Tahun

2020 semester II dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan

realisasi.


Tingkat capaian kinerja Kapanewon Seyegan Semester II Tahun 2020 untuk

seluruh indikator dapat diilustrasikan sebagai beriukt :

INDIKATOR PENGUKURAN TARGET KINERJA KAPANEWON SEYEGAN

SEMESTER II TAHUN 2020

KODE URAIAN LOKASI

KEGAIATA

N

TARGET KINERJA

(KUANTITATIF)

RENCANA

ANGGARA

N (Rp)

PRO

G

KE

G

1 2 3 4 5 6

I URUSAN WAJIB URUSAN SEKRETARIAT DAERAH

06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kecamatan 5 orang

ATK, kendaraan

12 bulan

45.500.000

024 Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan

Kecamatan 5 orang

Alat kebersihan, alat keamanan

12 bulan

12 bulan

202.083.900

025 Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kecamatan 6 orang

ATK, tabung gas, shound system

12 bulan

1 paket

12 bulan

144.865.000

06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

033 Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan mebelair

Kecamatan 11 orang

Kendaraan, alat listrik, shound system

12 bulan

12 bulan

1 paket

12 bulan

11 unit

170.197.600

06.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

009 Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai

Kecamatan 8 orang

Shound system, ATK

12 bulan

1 kali

2 kali

1 kali

12 bulan

1 orang

5.505.000

06.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


001 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kecamatan 15 orang

ATK, computer

12 bulan

8 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

18.009.000

06.20 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

035 Pelayanan Perijinan Kecamatan 11 orang

Kendaraan, Wireless,

12 bulan

7 ijin

10 ijin

1 kali

7.325.000

06.21 Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan

012 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kecamatan 11 orang

ATK, Wireless

12 bulan

1 kali

1 kali

3 kali

59.705.000

II URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

06.22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

028 Pencegahan dan pengurangan resiko bencana

Kecamatan 11 orang

Kendaraan, Wireless

12 bulan

1 kali

0 buah

0 buah

1 dokumen

1 paket

80 org

69.865.000

06.24 Program Penegakan Hukum

004 Operasi Penertiban Kecamatan 10 org

ATK, Wireless, Kendaraan

3 bulan

3 kali

1 dokumen

4 bulan

33.250.000

06.25 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

002 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Kecamatan 10 orang

Kendaraan, Wireless

12 bulan

4 kali

4 kali

12 kali

1 dokumen

153.786.000

III a.

URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTAHANAN


06.16 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

007 Monitoring dan Evaluasi Tata Guna Tanah

Kecamatan • 5 orang • ATK, Komp, Wireless

12 bulan • 1 dok

555.000

b. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

06.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

029 Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

Kecamatan 8 orang

Blanko, KK, KTP, Komputer, ATK

12 bulan

12 bulan

96.997.700

c. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

06.17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

031 Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik

Kecamatan ATK, Wireless

3 bulan

2 kali

15 kali

42.850.000

024 Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang sosial

Kecamatan 25 orang

ATK, Wireless

12 bulan

7 kali

36 kali

9 kali

0 kali

1 kali

4 kali

53.551.600

06.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

005 Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa

Kecamatan 8 orang

ATK, Wireless

2 bulan

0 kali

0

06.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

06.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

044 Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah

Kecamatan 8 org

Computer, ATK

12 bulan

12 bulan

8.325.000

d. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SATISTIK

06.15 Program Pengembangan Data /Informasi/Statistik Daerah

001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Kecamatan 10 orang

ATK, Komp, Wireless

4 bulan

0 dokumen

0

e. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

06.15 Program Pengembangan Nilai Budaya


007 Pelestarian Warisan & Pengemb. Nilai Bud Lokal

Kecamatan 5 kali

9.580.000

f. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

06.16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip daerah

006 Pengelolaan Dokumen SKPD

Kecamatan 10 orang

Computer, ATK, alat – alat kearsipan, shound sistem

3 bulan

900 buku

1 desa

3 bulan

7.425.000

IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEM

a. URUSAN INSPEKTORAT

06.15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

018 Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kecamatan 9 orang

ATK, shound system

12 bulan

1 dok

1 dok

1.125.000

b. URUSAN PERENCANAAN

06.18 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

009 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Kecamatan 17 orang

Kendaraan, wireless

3 bulan

1 dok

0 dok

12.875.000


BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD menurut

program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

NO URAIAN REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA

1. Pencegahan dan pengurangan resiko bencana Rp. 69.865.000,- 100%

2. Operasi Penertiban Rp. 33.250.000,- 100%

3 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Rp. 153.786.000,- 100%

4. Monitoring dan evaluasi tata guna tanah Rp. 555.000,- 100%

5. Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Rp. 94.918.300,- 97.86%

6. Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang sosial

Rp. 53.551.600,- 100%

7. Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik

Rp. 42.850.000,- 100%

8. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa

Rp. 0,- 0%

9. Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah Rp. 8.325.000,- 100%

10. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Rp. 0,- 0%

11. Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal

Rp. 9.850.000,- 100%

12. Pengelolaan dokumen SKPD Rp. 7.425.000,- 100%

13. Belanja tidak langsung Rp. 1.538.651.912,- 97.95%

14. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 45.196.000,- 99.33%

15. Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan Rp. 200.455.314,- 99.19%

16. Penunjang pelayanan administrasi perkantoran Rp. 136.286.468,- 94.08%

17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung, peralatan, mesin dan meubelair

Rp. 167.604.545,- 98.48%

18. Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai

Rp. 5.505.000,- 100%

19. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Rp. 18.009.000,- 100%

20. Pelayanan perizinan Rp. 6.975.000,- 95.22%

21. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Rp. 59.705.000,- 100%

22. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi Rp. 1.100.000,- 100%

23. Penyelenggaraan musrenbang RKPD Rp. 12.875.000,- 100%

24. Penatausahaan keuangan dan aset SKPD Rp. 1.375.000,- 100%

25. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes

Rp. 0,- 0%

26. Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa Rp. 7.545.000,- 100%

26. Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan

Rp. 7.965.000,- 100%


3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN

TARGET KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN


BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTASI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan per undang – undangan

wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang

bertujuan umum.

Sedangkan entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang

mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi

dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Pengguna anggaran/barang sebagaientitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi

dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran / barang

yang dikelola yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Setiap SKPD diperlukan

sebagai entitas akuntansi yang terpisah dengan entitas akuntansi yang lain. Untuk

itu masing – masing SKPD mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas

transaksi – transaksi yang terjadi di SKPD.

Pasal 1 Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 menyebutkan

bahwa entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintahan Kabupaten

Sleman, sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna

anggaran/pengguna barang. Sehingga berdasarkan peraturan tersebut. BKAD

berkedudukan sebagai entitas akuntansi sekaligus entitas pelaporan.

Dalam penyusunan laporan keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) menggunakan system akuntansi Pemerintah Daerah yang

ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah

tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah. Adapun system penyusunan

laporan keuangan daerah disusun melalui serangkaian proses dari pengumpulan

data, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018. Dalam ranka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang menggunakan system akuntansi

keuangan daerah, entitas pelaporan keuangan meliputi :

a. Laporan Realisasi Anggaran

b. Neraca

c. Laporan Surplus / Defisit

d. Catatan Laporan Keuangan


Sedangkan entitas akuntasi penyusunan laporan keuangan system

akuntansi keuangan daerah terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

b. Neraca

c. Catatan Atas Laporan Keuangan

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN

KEUANGAN SKPD

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun

anggaran 2020 adalah menggunakan basis akrual. Dengan dasar ini pengaruh

transaksi atau peristiwa lain diakui pada saat hak dan / atau kewajiban timbul serta

dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Dikecualikan dari dasar actual adalah laporan perhitungan anggaran yang

menggunakan basis akrual. Hal tersebut karena APBD Kabupaten Sleman tahun

anggaran 2018 menggunakan basis akrual. Basis akrual dalam laporan

perhitungan anggaran berarti bahwa transaksi diakui pada saat hak dan / atau

kewajiban timbul.

4.3 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN

KETENTUAN YANG PADA DALAM STANDAR AKUNTANSI

PEMERINTAHAN PADA SKPD

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada

dalam standar akuntansi pemerintah SKPD Kapanewon Seyegan berpedoman

pada system akuntansi pemerintah daerah yang meliputi antara lain :

1. Kas

Kas adalah uang tunai dan/atau yang dapat dipersamakan dengannya serta

saldo rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai

kegiatan entitas Pemerintah Daerah.

Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap

dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal

perolehannya. Sedangkan kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas

jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, surat berharga harus segera

dapat diubah menjadi kas tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang

signifikan.


Klasifikasi

a. Kas terdiri atas :

1) Kas di kas daerah

2) Kas di bendahara penerima

3) Kas di bendahara pengeluaran

4) Kas di entitas BLUD

b. Setara kas terdiri atas :

1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito yang jatuh temponya

kurang dari 3 (tiga) bulan; dan

2) Surat berharga yang sangat likuid atau jangka waktunya kurang

dari 3 (tiga) bulan.

Pengakuan

Penerimaan kas berasal dari :

a) Pendapatan asli daerah

b) Dana perimbangan

c) Lain – lain pendapatan yang sah

d) Penerimaan pembiayaan

Penerimaan kas diakui pada saat terjadinya arus masuk ke kas daerah.

Pengeluaran kas terdiri dari :

a) Belanja

b) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran kas diakui sebagai belanja jika sudah terjadi pembayaran dari

satuan kerja kepada pihak ketiga.

Pengeluaran kas dari kas daerah ke satuan kerja merupakan peralihan

aktiva dari entitas pelaporan ke satuan kerja, oleh karenanya tidak dianggap

sebagai belanja. Belanja direalisasikan sesuai APBD dengan prosedur

pengendalian yang melingkupinya.

Pengukuran

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nomonalnya.

Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah

menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan keuangan.

Pengungkapan

Pengungkapan kas di CaLK menunjukkan posisi dan rincian kas pada

tanggal pelaporan keuangan serta informasi lain terkait kas.


a. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau

barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi

Persediaan diklasifikasikan antara lain :

Barang pakai habis

Barang untuk diserahkan kepada masyarakat

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat :

a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan dapat

diukur dengan andal

b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya

berpindah

Pengukuran

Persediaan disajikan dineraca sebesar :

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian dikurangi dengan

potongan harga, rabat dan jenisnya

b. Biaya standar harga pokok produksi apabila diperoleh dengan

memproduksi sendiri meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya

langsung lainnya dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara

sistematis

c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya sepertinya donasi atau

rampasan

d. Persediaan barang cetakan, dinilai sebesar biaya cetak

e. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar

Pertama/MPKP

2. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan untuk digunkan dalam kegiatan pemerintah daerah

atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tidak termasuk dalam

pengertian aset tetap adalah aset yang dinilai relatif kecil, mudah rusak,

dan/atau tidak memerlukan biaya pemeliharaan.

Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya dalam

aktivitas operasi entitas, terdiri atas :


a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai

b. Peralatan dan mesin

Mencakup mesin – mesin dan kendaraan, alat elektronik, dan peralatan

lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin terdiri atas :

1) Alat – alat besar

2) Alat – alat angkutan

3) Alat – alat bengkel dan alat ukur

4) Alat – alat pertanian

5) Alat – alat kantor dan rumah tangga

6) Alat studio dan komunikasi

7) Alat – alat kedokteran

8) Alat – alat laboratorium

9) Alat – alat keamanan

c. Gedung dan bangunan

Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah

dan dalam kondisi siap pakai

d. Jalan, irigasi dan jaringan

e. Aset tetap lainnya

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam

kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk

kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset tetap lainnya antara lain :

1. Buku perpustakaan

2. Barang bercorak kesenian/kebudayaan

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh

nilainya dapat diukur secara handal dengan kriteria sebagai berikut :

a. Berwujud

b. Mempunyai masa mafaat lebih dari 12 (dua belas) bulan

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan


f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya atau ongkos

untuk dipelihara

g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk

pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset

tetap yang telah ditetapkan

h. Telah diterima hak kepemilikannya yang didukung dengan berita acara

serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan dan atau pada saat

penguasaannya berpindah; dan/atau

i. Pengeluaran yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai penambahan,

pengembangan dan penggantian utama dibebankan pada periode

pengeluaran tersebut.

Pengukuran

a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, yaitu harga beli dan biaya lain

yang dapat dilekatkan secara langsung sampai aset tetap tersebut siap

untuk digunakan. Biaya yang dapat dilekatkan secara langsung pada

aset tetap tersebut siap digunakan, antara lain :

1. Biaya persiapan tempat

2. Biaya pengiriman awal, biaya simpan, dan bongkar muat

3. Biaya pemasangan

4. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur

5. Biaya perijinan

6. Biaya konstruksi

Jika terdapat pengeluaran biaya langsung untuk pengadaan beberapa

aset tetap, maka metode pelekatan yang digunakan adalah metode

rata – rata tertimbang dengan rumus harga satuan aset dibagi total

nilai pengadaan dikalikan biaya yang dilekatkan.

b. Apabila biaya perolehan tidak memungkinkan, maka penialian aset tetap

didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan

c. Apabila harga perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai

rupiahnya ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank

Indonesia) pada saat perolehan.

d. Apabila diperoleh secara gabungan, biaya perolehan masing – masing

aset tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut

berdasarkan perbandingan nilai wajar/harga taksiran masing – masing

aset yang bersangkutan.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang

ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai


perolehan aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka

atas aset tetap tersebut tidak dilaporkan sebagai aset tetap di neraca.

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut :

a. Gedung dan bangunan dengan nilai nilai pengadaan baru lebih dari

atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

b. Peralatan dan mesin dengan nilai pengadaan baru lebih dari atau

sama dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

c. Jalan, irigasi dan jaringan dengan nilai pengadaan baru lebih dari

atau sama dengan Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah)

Pengungkapan

Hal – hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan :

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat

b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan mutasi aset tetap lainnya :

1) Penambahan

2) Pengurangan/pelepasan

3) Perubahan nilai, jika ada

c. Informasi penyusutan, meliputi :

1) Nilai penyusutan

2) Metode penyusutan yang digunakan

3) Masa manfaat

4) Tarif penyusutan yang digunakan

5) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan

akhir periode

d. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap

e. Kebijakan akuntansi untuk kapasitas aset tetap

f. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi

g. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap

h. Informasi penting lain yang relevan

Pengeluaran setelah perolehan aset tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang memperpanjang

masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi

di masa mendatang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau

peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang

bersangkutan.


Pengeluaran belanja tidak dikapitalisasi pada nilai aset jika hanya untuk

mempertahankan fungsi atau mempertahankan umur ekonomis aset

tetap. Pengeluaran belanja pemeliharaandikapitalisasi pada nilai aset jika

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Gedung dan bangunan dengan belanja pemeliharaan lebih dari atau

sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dilakukan

kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan untuk :

1. Meningkatkan kapasitas (menambah luas/volume)

2. Memperpanjang umur teknis (memperkuat dan/atau mengganti

struktur fondasi, struktur dinding dan/atau struktur atap) atau

3. Meningkatkan kualitas /mutu (mengganti dengan kualitas yang

lebih baik)

b. Peralatan dan mesin dengan nilai belanja pemeliharaan lebih dari

atau sama dengan Rp. 30.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

dilakukan kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan untuk :

1. Menambah fungsi

2. Mengubah fungsi

3. Menambah asesoris/komponen peralatan

c. Jalan, irigasi dan jaringan dengan nilai belanja pemeliharaan lebih

dari atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),

dilakukan kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan untuk :

1. Meningkatkan kapasitas (menambah luas/volume) atau

2. Meningkatkan kualitas

Penghentian dan pelepasan aset tetap (retirement and disposal);

Aset tetap dieliminasi ketika dilepaskan atau dihapuskan atau dihentikan

penggunaannya secara permanen atau tidak ada manfaat ekonomi di masa

yang akan datang. Aset tetap yang dieliminasi direklasifikasi ke akun aset

lainnya sesuai dengan nilai tercatat.

Penyusutan aset tetap

Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat

disusutkan (depreciable aset) selama masa manfaatnya.

Nilai penyusutan setiap periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset

tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.


Aset tetap lainnya tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan

diterapkan penghapusan jika aset tetap lainnya tersebut tidak dapat

digunakan lagi.

Aset tetap yang telah habis masa manfaatnya/habis nilai bukunya, maka

biaya – biaya yang dikeluarkan untuk membiayai aset tetap tersebut

dibebankan pada periode tahun berkenaan.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus tanpa

nilai sisa dengan estimasi masa manfaat sebagai berikut:

No Uraian Masa Manfaat

(Tahun)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

Alat angkut darat bermotor

Alat pemeliharaan tanaman

Alat kantor

Alat rumah tangga

Peralatan komputer

Meja dan kursi kerja/rapat pejabat

Alat studio

Alat komunikasi

Alat keamanan dan perlindungan

Bangunan gedung tempat kerja

7

4

5

5

4

5

5

5

5

50

Penilaian kembali aset tetap

Penilaian kembali aset tetap dilakukan berdasarkan ketentuan

pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal terjadi

penyimpangan dari konsep biaya perolehan yang berpengaruh

terhadap keuangan suatu entitas, selisih antara nilai revaluasi dengan

nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun Ekuitas Dana

Diinvestasikan pada Aset Tetap.

3. Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri atas:

a. Tagihan Jangka Panjang

b. Kemitraan dengan pihak ketiga

c. Aset tak berwujud

Yaitu, aset yang tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki

untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau

digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan

intelektual.


Jenis-jenis aset tak berwujud:

1) Goodwill

2) Lisensi

3) Hak paten

4) Royalti

5) Aset tak berwujud lainnya

6) Aset tak berwujud dalam pengerjaan yaitu pengembangan

suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang

jangka waktu penyelesainnya melebihi satu tahun anggaran

atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal

pelaporan keuangan.

a) Software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari

hardware komputer tertentu sehingga dapat digunakan di

komputer lain

b) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka

panjang yaitu suatu kajian atau pengembangan yang

memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa yang

akan datang serta dapat diidentifikasi sebagai aset.

d. Aset lain-lain

Digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat

dikelompokkan ke dalam tagihan jangka panjang, kemitraan

dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud.

Termasuk dalam kelompok aset lain-lain adalah aset tetap

yang dihentikan dari penggunaan aktif. Penghentian dapat

disebabkan karena rusak berat, usang dan/atau aset tetap

yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses

penghapusan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan,

penyertaan modal)

Pengakuan

a. Aktiva Tak Berwujud, diakui ketika memenuhi kriteria:

1) Dapat diidentifikasi:

a) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk

dipisahkan atau dibeda secara jelas dengan aset-aset yang lain

pada suatu entitas, sehingga dapat dijual, dipindahtangankan,

diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual

maupun secara bersama-sama.

b) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak

kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan

apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan

dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.


2) Pengendalian

Suatu entitas disebut mengendalikan aset jika entitas memiliki

kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan

yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses

pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset

tersebut.

3) Manfaat ekonomi masa depan

Manfaat ekonomi dapat menghasilkan aliran masuk kas, setara

kas, barang atau jasa ke pemerintah daerah.

b. Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap dihentikan dari

penggunaan aktif dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran

a. Aktiva tak berwujud

1) Dinilai sebesar harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar

entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap

dipakai dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan

dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset

tersebut akan mengalir dalam entitas tersebut

2) Aset tak berwujud dilakukan amortisasi secara garis lurus,

kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak

terbatas

b. Aset lain-lain

1) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan

direklasifikasikan ke aset lain-laindisajikan menurut nilai buku

2) Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling

lama 12 bulan sejak direklasifikasikan kecuali ditentukan lain

menurut ketentuan perundang-undangan.

Pengungkapan

a. Aktiva tak berwujud

Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan:

1) Masa manfaat dan metode amortisasi

2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa

3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan

akhir peride, termasuk penghentian dan pelepasan

b. Aset lain-lain

Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor

yang menyebabkan pemberhentian penggunaan dan informasi

lainnya yang relevan


4. Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aktiva tak berwujud

yang dialokasikan secara sistematisdan rasional selama masa

manfaatnya.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu

yang penyelesaiannya mengakibatkan keluarnya aliran

sumberdaya ekonomi Pemerintah Daerah.

Kewajiban dapat timbul dari:

a. pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum

dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan

pengeluaran belanja Pemerintah Daerah;

b. keharusan membayar kembali penerimaan pembiayaan

yang berasal dari utang dalam negri

Klasifikasi

Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek

dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban jangka pendek

Yaitu kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12

bulan setelah tanggal pelaporan keuangan, terdiri atas:

1) Utang kepada pihak ketiga, berasal dari kontrak yang belum

dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan

2) Utang bunga

3) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), yaitu utang

pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang

disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai

pemotong pajak atau pungutan lainnya.

4) Bagian lancar utang jangka panjang

5) Utang jangka pendek lainnya, yaitu kewajiban lancar

yang tidak termasuk dalam kategori yang ada.

b. Kewajiban jangka panjang

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat konsekuensi ekonomi untuk

memenuhi kewajiban tersebut membuat Pemerintah Daerah

harus mengeluarkan sumber daya kepada pihak ketiga.

Pengukuran

a. Kewajiban disajikan di neraca sebesar nilai nominal yaitu

jumlah rupiah yang akan dibayarkan


b. Kewajiban valuta asing dikonversikan ke rupiah

berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal

pelaporan keuangan.

Pengungkapan

Kewajiban diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar

penjadualan utang.

Informasi-informasi yang disajikan dalam CaLK adalah:

a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka

panjang yang diklaifikasikan berdasarkan perjanjian

utang;

b. Jumlah saldo kewajiban Pemerintah Daerah

berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah dan jatuh

temponya

c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan

dan tingkat bunga yang berlaku;

d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaiannya kewajiban

sebelum jatuh tempo;

6. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

daerah pada tanggal pelaporan keuangan.

Klasifikasi

Ekuitas diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Ekuitas

b. R/K PPKD

c. R/K SKPD

Pengakuan

a. Ekuitas diakui saat terjadi transaksi sebagai akibat

penerapan model desentralisasi akuntansi keuangan

daerah

b. R/K PPKD digunakan oleh Satuan Kerja , untuk

mencatat:

1) Sisi Debet: Setoran uang ke kas daerah dan/atau

penyerahan aset non kas ke Pemerintah Daerah.

2) Sisi Kredit: Penerimaan otorisasi pencairan kas dari

SKPKD dan / atau penerimaan aset non kas dari

Pemerintah Daerah.

c. R/K SKPD digunakan oleh SKPKD, untuk mencatat:

1) Sisi Debet: Penerbitan otorisasi pencairan kas dan / atau

penyerahan aset non kas ke Satuan Kerja.


2) Sisi Kredit: Penerimaan setoran uang dan / atau

penerimaan aset non kas dari Satuan Kerja.

d. R/K PPKD dan R/K SKPD dieleminasi dalam laporan

keuangan konsolidasian.

Pengukuran

Ekuitas disajikan sebesar selisih antara aset dan kewajiban

Pengungkapan

Pengungkapan ekuitas dalam CaLK memuat informasi lainnya

terkait posisi ekuitas pada tanggal pelaporan keuangan.

7. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah

saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak

perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah

Klasifikasi

Pendapatan-LRA diklasifikasikan sesuai dengan struktur APBD

dan SAP

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas telah diterima oleh

bendahara penerima Satuan Kerja atau bendahara penerimaan

BLUD atau kas daerah

Pengukuran

a. Akuntansi Pendapatan-LRA dicatat dengan asas bruto,

yaitu sebelum dikompensasi dengan pengeluaran

b. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-

LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan

dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu

dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto

dapat dikecualikan

c. Pendapatan-LRA dalam mata uang asing dicatat pada

tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank

Indonesia

Pengungkapan

a. Pendapatan disajikan sesuai dengan struktur APBD dan

SAP

b. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan

c. Penjelasan mengenai pendapatan tahun bersangkutan

apabila terjadi hal-hal yang bersifat khusus


d. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang

material antara anggaran dan realisasinya

8. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi saldo

anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya

kembali oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi

Belanja diklasifikasikan sesuai dengan struktur APBD dan SAP

Pengakuan

a. pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Daerah

untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga

b. pada saat dilakukan pembayaran oleh bendahara

pengeluaran satuan kerja

Pengukuran

Belanja dicatat berdasarkan asas bruto sesuai dengan

dokumen pengeluaran yang sah.

Pengungkapan

a. Belanja disajikan sesuai dengan struktur APBD dan SAP

b. Rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam CaLK

c. Penjelasan mengenai belanja tahun bersangkutan

apabila terjadi hal-hal yang bersifat khusus

d. penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang

material antara anggaran dan realisasinya.

9. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan

Klasifikasi

Pendapatan-LO diklasifikasikan sesuai dengan SAP

Pengakuan

1) Retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha diakui ketika kas

telah diterima oleh bendahara penerimaan berdasarkan laporan

harian, kecuali retribusi sejenis dengan penetapan.

2) Lain-lain PAD yang sah diakui ketika kas telah diterima oleh

bendahara penerimaan, kecuali pendapatan sejenis dengan

penetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pengukuran

a. Pendapatan-LO dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu sebelum

dikompensasi dengan pengeluaran


b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto

(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan

tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses

belum selesai , maka asa bruto dapat dikecualikan.

c. Pendapatan-LO dalam mata uang asing dicatat dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia

Pengungkapan a. Rincian pendapatan –LO sesuai dengan SAP

b. Penjelasan mengenai pendapatan tahun pelaporan jika terjadi

hal-hal yang bersifat khusus

c. Penjelasan sebab-sebab selisih pencapaian target penerimaan

pendapatan daerah dengan realisasinya

d. Informasi lain yang dianggap perlu

10. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang

dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya

kewajiban

Klasifikasi

Beban diklasifikasikan sesuai dengan SAP

Pengakuan

a. Saat timbulnya kewajiban;

1) Beban pegawai melalui mekanisme LS diakui setelah

diterbitkan otorisasi pencairan kas gaji dan tunjangan pegawai,

sedangkan beban pegawai melalui mekanisme UP/GU/TU

diakui ketika kas dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran;

2) Beban barang dan jasa diakui ketika Berita Acara Serah Terima

Barang dan Jasa ditandatangani oleh Panitia Penerima Barang;

3) Beban langganan diakui saat tagihan atas beban tersebut

diterima;

4) Beban lain-lain diakui pada saat tagihan atas beban tersebut

disahkan; atau

b. saat terjadinya konsumsi aset; atau

1) Beban penyusutan diakui saat akhir bulan;

2) Beban penyusutan dimulai pada bulan berkenaan jika

pengadaan aset dilakukan sampai dengan tanggal 15 atau

dimulai pada bulan berikutnya jika pengadaan aset dilakukan

setelah tanggak 15;

3) Beban amortisasi diakui saat akhir periode penyusunan laporan

keuangan.


c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

dengan rincian sebagai berikut:

1) Beban tak terduga diakui saat diterbitkan Surat Keputusan

Bupati tentang pengeluaran belanja tak terduga;

2) Beban Persediaan diakui pada saat digunakan.

Pengukuran

Beban diukur berdasarkan harga perolehan atas:

a. besaran timbulnya kewajiban, atau

b. besaran terjadinya konsumsi aset, atau

c. besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi

jasa

Jika tidak diperoleh harga perolehan digunakan nilai wajar

Pengungkapan

Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam LO dan rincian lebih

lanjut jenis beban diungkapkan dalam CaLK


BAB V

PENJELASAN PELAPORAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1 PENDAPATAN

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Kecamatan Seyegan mengelola pendapatan daerah yang berasal dari

retribusi IMB sebesar Rp. 2.417.100,-

5.1.2 BELANJA DAERAH

Dari Anggaran Belanja Daerah yang tertuang dalam APBD Perubahan

Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.731.156.720,- realisasinya sampai dengan 31

Desember 2020 sebesar Rp. 2.683.354.139,- dengan sisa anggaran sebesar

Rp. 47.802.581,-

5.1.2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.2.1.a Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Tidak Langsung sampai dengan 31 Desember 2020

sebesar Rp. 1.538.651.912,- dari anggaran sebesar Rp.

1.570.895.920,- Realisasi belanja tidak langsung digunakan untuk

membiayai belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil

Kecamatan Seyegan.

5.1.2.2 BELANJA LANGSUNG

5.1.2.2.1 Belanja Pegawai

Anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2020 sebesar Rp.

266.225,- dan terealisasi sebesar Rp. 264.160.000,- sisa anggaran

sebesar Rp. 2.065.000,-

Belanja pegawai meliputi :

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA

1. Honorarium PNS 153.455.000 153.455.000 0

2. Honorarium Non

PNS

112.770.000 110.705.000 2.065.000

Jumlah 264.160.000 264.160.000 2.065.000


5.1.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran belanja barang dan jasa tahun anggaran 2020 sebesar Rp.

858.685.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 847.217.227,- sisa

anggaran sebesar Rp. 11.468.573,-

Belanja barang dan jasa meliputi :

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA

1. Belanja bahan pakai habis 169.593.400 167.940.095 1.653.305

2. Belanja bahan/material 3.450.000 3.450.000 0

3. Belanja jasa kantor 357.747.600 348.342.732 9.404.868

4. Belanja premi asuransi 1.243.200 1.228.800 14.400

5. Belanja cetak dan penggandaan 39.704.000 39.704.000 0

6. Belanja sewa sarana mobilitas 0 0 0

7. Belanja sewa perlengkapan dan

peralatan kantor

2.500.000 2.500.000 0

8. Belanja makanan dan minuman 212.002.000 211.620.000 382.000

9. Belanja pakaian khusus dan hari –

hari tertentu

0 0 0

10. Belanja perjalanan dinas 900.000 900.000 0

11. Belanja pemeliharaan 53.445.600 53.431.600 14.000

12. Belanja Barang yang akan

diserahkan kepada pihak

ketiga/masyarakat

0 0 0

13. Uang untuk diberikan kepada pihak

ketiga/masyarakat

0 0 0

14. Belanja tenaga

ahli/instruktur/narasumber/akademisi

18.100.000 18.100.000 18.100.000

15. Belanja Modal Pengadaan Peralatan

Kantor

29.050.000 27.550.000 1.500.000

16. Belanja Modal Pengadaan

Perlengkapan Kantor

800.000 800.000 0

17. Belanja Modal Pengadaan

Komputer

5.500.000 4.975.000 525.000


5.2 NERACA

5.2.1 Aset

5.2.1.1 Aset Lancar

5.2.1.1.a Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2020

sebesar Rp. 0,-

5.2.1.1.b Persediaan

Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 nilai persediaan

sebesar Rp. 2.484.800,-.

Persediaan yang akan diberikan kepada masyarakat berupa

sumbangan / donasi penanganan Covid – 19 sebagai berikut :

NO Tanggal Uraian Jumlah Sumber

1. 2 Juli 2020 Paket Sembako

28 paket @ Rp.

150.000,-

4.200.000 FKUB Kabupaten

Sleman

2. 21 Juli 2020 Thermogun 15

Buah @ Rp.

470.000,-

7.050.000 Baznas Kabupaten

Sleman

3. 22 September

2020

Paket Santunan

Anak Yatim 25

Paket @ Rp.

500.000,-

12.500.000 Baznas Kabupaten

Sleman

Jumlah 23.750.000

Secara keseluruhan persediaan adalah sebagai berikut :

No Jenis Sediaan Saldo

Awal

Pembelian Pemakaian Saldo Akhir

Perhitunga

n MPKP

Persedi

aan

menjadi

aset

1. Alat tulis kantor 25.248.45

0

1.750.000 25.044.650 - 1.953.800

2. Perangko, materai

dan benda pos

lainnya

0 1.200.000 1.200.000 - 0


3. Peralatan kebersihan

dan bahan pembersih

6.068.000 15.622.300 21.354.300 - 336.000

4. Isi tabung gas 160.000 1.280.000 1.440.000 0

5. Bahan Obat - obatan 150.000 6.115.000 6.115.000 150.000

5.2.1.2 Aset Tetap

5.2.1.2.a Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin intrakomtabel pada tanggal 31 Desember

2020 sebesar Rp. 1.904.832.877,25 dapat diungkap sebagai berikut :

Penambahan peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 berasal

dari dropping sebesar Rp.12.370.000,-

Nilai peralatan dan mesin terdiri atas :

N

o

Jenis Aset Intrakomtabel

(nilai sama

atau diatas

nilai

kapitalisasi)

Extrakomptab

el (nilai

dibawah nilai

kapitalisasi)

Total

1. Alat – alat

besar

18.100.000 0 18.100.000

2. Alat – alat

angkutan

405.921.000 0 405.921.000

3. Alat bengkel

dan alat

ukur

21.540.000 0 21.540.000

4. Alat

pertanian

850.000 0 850.000

5. Alat kantor

dan rumah

tangga

1.145.592.449 12.786.428,56 1.158.378.877,56

6. Alat studio

dan alat

komunikasi

11.585.000 0 11.585.000

7. Alat

Kedokteran

dan

Kesehatan

470.000 0 470.000

8. Alat 1.500.000 1.500.000


Laboratoriu

m

9. Komputer 299.274.428.2

5

299.274.428,25

5.2.1.3.b Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar

Rp. 6.960.560.144,61,- berupa bangunan gedung kantor Kecamatan

Seyegan.

5.2.1.3.c Aset Tetap Lainnya

Nilai aset tetap lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar

Rp. 224.975.050,- berupa buku dan perpustakaan dan barang

bercorak kebudayaan.

5.2.1.3.d Penyusutan

Metode penyusutan yang dipakai adalah metode garis lurus tanpa

nilai sisa dengan estimasi masa manfaat 31 Desember 2020 sebesar

Rp. 212.164.707,08 terdiri dari :

N

o

Nama Bidang

Barang

Jml

Brg

Jumlah Harga Beban

Penyusutan

Akumulasi

Penyusutan

Nilai Buku

1 2 3 4 5 6 7

1 Tanah

Tanah

2 Peralatan dan

Mesin

Alat – alat

besar

1 18.100.000 0 18.100.000 0

Alat – alat

angkutan

11 405.921.000 16.712.964.29 358.484.041,6

7

47.436.958,33

Alat bengkel

dan alat ukur

3 21.540.000 1.520.000 15.902.500 5.637.500

Alat pertanian 1 850.000 53.125 123.958,33 726.041.67

Alat kantor dan

rumah tangga

488 1.145.592.44

9

103.222.224,6

7

449.391.250,5

0

696.201.198,5

0

Alat studio dan

komunikasi

3 11.585.000 143.000 11.394.333,33 190.666.67

Alat – alat 1 470.000 0 0 470.000


kedokteran

Alat

laboratorium

1 1.500.000 46.875 109.375 1.390.625

Komputer 43 299.274.428,

25

20.860.916,68 225.910.639,6

2

73.363.788,63

3. Gedung dan

Bangunan

Bangunan

gedung

4 6.960.560.14

4,61

69.605.601,45 447.503.741,3

8

6.513.056.403

,23

Monumen

4 Jalan, Irigasi

dan Jaringan

Jalan dan

Jembatan

0

Bangunan

air/irigasi

0

Instalasi 0

Jaringan

5 Aset Tetap

Lainnya

Buku dan

Perpustakaan

644 2.395.000 2.395.000

Barang

bercorak

kebudayaan

145 222.580.050 222.580.050

Hewan dan

ternak serta

tanaman

6 Konstruksi

dalam

pengerjaan

Konstruksi dlm

pengerjaan

Jumlah 134

5

9.090.368.07

1,86

212.164.707,0

8

1.526.919.839,

83

7.563.448.232

,03


5.2.2 KEWAJIBAN

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

5.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

5.2.3 EKUITAS

5.2.3.1 Ekuitas

5.2.3.1.1 Ekuitas

Adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan

keuangan.

No Uraian Jumlah

1. Ekuitas awal 7.929.011.981,17

2 Surplus/Defisit-LO (3.114.730.838,12)

3 R/K PPKD 2.747.733.139

4 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar

0

5 Ekuitas Akhir 7.562.014.282,05

5.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 Pendapatan – LO

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Kecamatan Seyegan mengelola pendapatan dari retribusi IMB

sebesar Rp. 2.417.100,-

5.3.2 BEBAN

5.3.2.1 Beban Operasi

5.3.2.1.a Beban Pegawai

Beban pegawai sebesar Rp. 1.802.811.912,- meliputi :

No Uraian Jumlah

1 Gaji dan tunjangan 1.538.651.912

2 Honorarium PNS 153.455.000

3 Honorarium Non PNS 110.705.000

Jumlah 1.802.811.912


5.3.2.1.b Beban Barang Beban barang sebesar Rp. 886.230.247,- terdiri atas :

No Uraian Realisasi

1 Beban bahan pakai habis 167.940.095

2 Beban persediaan bahan/material 3.450.000

3. Beban jasa kantor 348.342.732

4. Beban premi asuransi 1.228.800

5. Beban cetak dan penggandaan 39.704.000

6. Beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor

2.500.000

7. Beban makanan dan minuman 211.620.000

8. Beban pakaian khusus dan hari – hari tertentu

0

9. Beban perjalan dinas 900.000

10. Beban pemeliharaan 53.431.600

11. Beban honorarium non pegawai 18.100.000

5.3.2.1.c Beban Penyusutan

Beban penyusutan sebesar Rp. 428.105.779,12 meliputi :

No Uraian Jumlah

1. Beban penyusutan alat

angkutan darat bermotor

33.589.619,04

2. Beban penyusutan alat ukur 2.436.500


pengolahan pertanian

2.062.500

4. Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman

53.125


kantor

52.124.527,45


rumah tangga

137.802.812,62

7. Beban penyusutan peralatan

komputer

44.054.809,51

8. Beban penyusutan meja dan

kursi kerja/rapat

15.557.307,60

9. Beban penyusutan alat studio 880.500


komunikasi

286.000

11. Beban Penyusutan Unit – unit Laboratorium

46.875

12. Beban penyusutan bangunan

gedung tempat kerja

139.211.202,90

Jumlah 428.105.779,12


5.3.2.1.4 Defisit – LO

Defisit – LO sebesar Rp. (3.114.730.838,12)

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal sebesar Rp. 7.929.011.981,17 merupakan ekuitas akhir

tahun 2019

5.4.2 Surplus / Defisit LO

Surplus / Defisit - LO Rp. (3.114.730.838,12) merupakan defisit pada

laporan operasi.

5.4.3 RK PPKD

RK PPKD per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.747.733.139,-

5.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar

koreksi nilai persediaan sebesar Rp. 0,-

5.4.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 7.562.014.282,05


BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan bentuk hukum suatu entitas

Kapanewon Seyegan berkedudukan di Terwilen Margodadi Seyegan

Sleman.

Kapanewon Seyegan dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman.

2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kapanewon

Seyegan.

6.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1) Kapanewon merupakan wilayah kerja Panewu sebagai perangkat

daerah yang dipimpin oleh Panewu yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Panewu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan sebagian urusan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Panewu mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Kapanewon

b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum,

pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan sebagian

urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

c. pelaksanaan urusan pemerintahan umum

d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa

e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

perangkat daerah di tingkat kecamatan

f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

g. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan

bupati

h. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian

dan pembangunan

i. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum


j. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

k. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum

l. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang

dilimpahkan Bupati; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

6.3 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kapanewon Seyegan terdiri dari:

a. Panewu;

b. Sekretaris Kapanewon terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Keuangan dan Perencanaan dan Evaluasi

c. Kepala Jawatan Sosial

d. Kepala Jawatan Keamanan

e. Kepala Jawatan Praja

f. Kepala Jawatan Kemakmuran

g. Kepala Jawatan Umum; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Kapanewon Seyegan sebagai berikut:

Panewu Seyegan

Sekretaris Kapanewon

Kelompok Jabatan

Fungsional

Kepala Jawatan

Keamanan

Kepala Jawatan

Sosial

Kepala Jawatan

Umum

Kepala Jawatan

Praja

Kepala Jawatan

Kemakmuran

Kasubbag

Keuangan, Perenc

& Evaluasi

Kasubbag

Umum &

Kepegawaian


6.4 Sumber Daya kapanewon Seyegan.

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dan penentu dalam

mengimplementasikan visi, misi, target, sasaran, program dan kegiatan. Jumlah

pegawai Kecamatan Seyegan sampai dengan 31 Desember 2019 sejumlah 25

orang, terdiri dari 16 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Secara terperinci

kondisi pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 1

Jumlah Pegawai Kecamatan Seyegan

( Menurut Golongan )

No Uraian Golongan Jumlah

IV III II I

1. Camat 1 1

2. Sekretariat 6 1 7

3. Seksi Kesejahtaraan Masyarakat 1 1 2

4. Seksi Ketentraman & Ketertiban 2 3 5

5. Seksi Pelayanan Umum 3 1 4

6. Seksi Pemerintahan 3 3

7. Seksi Perekonomian

Pembangunan

3 3

Jumlah 1 18 6 0 25

Tabel : 2

Jumlah Pegawai Kecamatan Seyegan

( Menurut Tingkat Pendidikan )

No Uraian Pendidikan Jumlah

S2 S1 SLTA

1. Camat 1 1

2. Sekretariat 4 3 7

3. Seksi Kesejahtaraan Masyarakat 1 1 2

4. Seksi Ketentraman & Ketertiban 2 3 5

5. Seksi Pelayanan Umum 2 2 4

6. Seksi Pemerintahan 2 1 3

7. Seksi Perekonomian

Pembangunan

2 1 3

Jumlah 1 13 11 25


6.5 Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya.

a. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman

Tahun 2008 Nomor 2 Seri E)

c. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Sleman

d. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

e. Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Nomor 13/3.00.01.06//Kep.Ka.BKAD/DPPA-SKPD/2017 tanggal 15

Desember 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman

Tahun Anggaran 2018


BAB VI

P E N U T U P

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2020 merupakan bagian dari

bentuk pertanggungjawaban pengelolaan kinerja daerah. Laporan keuangan

disusun berdasarkan system pengendalian internal, yang telah menyajikan

informasi pelaksanaan anggaran proses keuangan dan Catatan atas

Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Kami menyadari bahwa Catatan atas Laporan Keuangan yang telah

kami susun ini masih belum sempurna, kami harapkan masukan untuk

penyempurnaan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan yang akan

datang.

Seyegan, 31 Desember 2020

Pengguna Anggaran

R. BUDI PRAMONO, S. IP, M. Si NIP 19690612 199803 1 016


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman, yang

terdiri dari (a). Laporan Realisasi Anggaran; (b). Neraca; (c). Laporan Operasional;

(d). Laporan Perubahan Ekuitas ; (e). Catatan Atas Laporan Keuangan Semester I

Tahun 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian

intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan

anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai

dengan standar akuntansi pemerintah.

Seyegan, 31 Desember 2020

Pengguna Anggaran

R. BUDI PRAMONO, S. IP, M. Si NIP 19690612 199803 1 016

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN KAPANEWON ......Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Seyegan Semester II Tahun 2020 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN