PEMERINTAH KABUPATEN PASER LAPORAN KINERJA … · g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial bagi anggota KORPRI. Tahapan : 1) Mempelajari Standar Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN PASER

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER

TAHUN 2018

[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018

LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018

i

KATA PENGANTAR

Dengan adanya paradigma perencanaan pembangunan yang berbasis

kinerja, dimana hal ini sejalan dengan perubahan pemerintahan serta adanya

pergeseran tuntutan layanan publik ke arah yang lebih transparan, partisipatif dan

akuntable, yang diawali oleh kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya.

LKJIP merupakan bagian dari tindak lanjut RENSTRA yang meliputi Visi, Misi

Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang memberi arah kepada

segenap aparatur Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser.

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dengan visinya “Terwujudnya pelayanan

teknis, administratif, kesekretariatan untuk membangun jiwa korps (KORSA)

Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang kuat, netral dan agamis serta

mensejahterakan anggota KORPRI dan keluarganya”.

Untuk mencapai visi tersebut ditopang dengan misi:

1. Mewujudkan organisasi KORPRI yang kuat, beribawa dan mencakup seluruh

tingkat kepengurusan;

2. Membangun solidaritas dan soliditas Pegawai Republik Indonesia sebagai

perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara;

3. Mewujudkan kesejateraan, penghargaan, pengayoman dan perlindungan

hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota;



ii



iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar...........................................................................................................i-ii

Daftar Isi.......................................................................................................................iii

BAB I PENDAHULUAN...............................................................................................1

1.1 Latar Belakang...........................................................................................1

A. Dasar Pembentukan Organisasi................................................................3

B. Aspek Strategis Organisasi........................................................................4

C. Permasalahan Utama (Isu Strategis).........................................................5

D. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi........................................................7

E. Struktur Organisasi..................................................................................36

F. Sumber Daya Manusia............................................................................38

G. Sarana dan Prasarana Kantor.................................................................41

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA...........................................43

A. Rencana Strategis...................................................................................43

B. Rencana Kinerja Tahunan.......................................................................55

C. Perjanjian Kinerja.....................................................................................57

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.........................................................................60

A. Pengukuran Capaian Kinerja...................................................................61

B. Analis Capaian Kinerja.............................................................................63

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja....................................................74

BAB IV PENUTUP................................................. ...................................................80



1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No.

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja

dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kabupaten Paser diwajibkan untuk menyampaikan informasi mengenai

kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga sebagai perwujudan normatif

pertanggung jawaban. Penyampaian informasi capaian kinerja instansi pemerintah

daerah dalam satu tahun anggaran berdasarakan komitmen yang telah ditetapkan

sebelumnya. Komitmen dimaksud merupakan fokus organisasi untuk mencapai tingkat

kinerja yang tertuang dalam rumusan tujuan dan sasaran instansi pemerintah daerah

yang bersangkutan.Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah daerah mengandung

penjelasan mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerjanya.



2

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan

harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawa``ban yang tepat, jelas, terukur legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal

tersebut Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser diwajibkan untuk menyusun

Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP

Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari

pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama

dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI



3

Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat

Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kabupaten Paser mempunyai peran dan kedudukan yang sangat strategis. Hal ini

merupakan konsekuensi dari adanya peran dan kedudukan Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI Kabupaten Paser.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan satu paket kebijakan

peraturan yang berlaku keberadaan Sekretariat KORPRI Kabupaten Paser, yaitu :

a. Keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 2010 Tentang Anggaran Dasar

KORPRI;

b. SK Menpan Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan

Struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat

Pengurus KORPRI;

c. SK Mendagri Nomor 061/2977 tanggal 7 Oktober 2008 perihal pembentukan

Sekretariat DPP KORPRI dan DP Kab/Kota KORPRI;

d. Surat BKN Nomor 19 tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang PNS yang

ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural dilingkungan

Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional

KORPRI;

e. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi

KORPRI Kalimantan Timur.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI



4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser.

Dalam menjalankan suatu organisasi perlu memprioritaskan kegiatan dan

memperhatikan beberapa aspek strategis yaitu :

1. Perubahan Lingkungan Strategik

Seiring perkembangan arus reformasi birokrasi dan era keterbukaan informasi

publik. Terjadinya perubahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Perlu

adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik, sehingga dapat memenuhi

keinginan masyarakat.

2. Indikator Keberhasilan

Pengukuran keberhasilan telah menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap

instansi. Hal ini dikarenakan langkah tersebut dapat memberikan umpan baik dan

masukan bagi keperluan pengembangan dan impelementasi strategi peningkatan

sebuah kebijakan, peraturan, petunjuk dan standar operasi, sehingga semua

pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan target yang akan dicapai berdasarkan

pada standar yang berlaku.

3. Perubahan berkesinambungan

Suatu instansi harus secara terus - menerus melakukan revisi terhadap

standar yang berlaku dan menetapkan target yang lebih tinggi dari tahun ke tahun.

Sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah

di satu pihak, dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan

publiknya di lain pihak, dan berperan menciptakan iklim yang kondusif dalam

pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.



5

4. Kualitas Pelayanan

Suatu instansi mampu memberikan pelayanan prima dengan meningkatkan

kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur melalui pelayanan dan

kesejahteraan serta perlindungan / pengayoman yang maksimal kepada anggota

KORPRI dan keluarganya.

C. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

1.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser

berdasarkan tugas dan fungsi ada terdapat permasalahan yakni :

1. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja belum dilaksanakan secara sistematik

dan berkala.

Tabel 1

Permasalahan pokok, permasalahan utama dan akar permasalahan di

Sekretariat Dewan pengurus KORPRI



6

Kabupaten Paser

No

Masalah Utama Masalah

Akar Masalah

Isu Strategis

1.

Organisasi satuan

kerja perangkat

daerah yang

belum rasional,

efisien dan

akuntabel

Penerapan

ketatalaksanaan

yang belum

optimal

Pemahaman

Ketatalaksanaan

yang belum

sesuai standar

Tuntuan

pelayanan

yang cepat,

mudah dan

transparan

D. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dari pejabat struktural pada bagan struktur organisasi, antara lain

sebagai berikut :



7

A. Sekretaris

a. Tugas Pokok:

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser mempunyai tugas

pokok memimpin pengendalian kegiatan dan pemberian dukungan

pelaksanaan teknis dan administrasi kepada pengurus tingkat Kabupaten

dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta pembinaan terhadap

seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Paser.

b. Fungsi:

Selain tugas pokok sebagaimana tersebut sebelumnya Sekretaris Dewan

Pengurus KORPRI Kabupaten Paser mempunyai fungsi:

a. Merumuskan program pada Sekretariat KORPRI sesuai dengan

RPJMD Kabupaten Paser sebagai bahan pedoman pelaksanaan

kegiatan pada pada Sekretariat KORPRI.

Tahapan :

1) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebagai rujukan penyusunan program;

2) Mempelajari target kinerja yang telah ditetapkan dan capaian

target tahun sebelumnya;

3) Mendiskusikan rencana program Bidang Sekretariat dengan

Kepala Sub Bagian di Sekretariat KORPRI;



8

4) Mensinkronisasikan dengan rencana strategis

kementerian/lembaga, rencana strategis propinsi, RPJMD

Kabupaten;

5) Menyusun rancangan program Sekretariat KORPRI;

6) Membahas rumusan target kinerja dengan Pejabat dibawahnya;

7) Menetapkan target kinerja yang telah ditetapkan;

8) Memaparkan target kinerja kepada seluruh Pejabat dibawahnya

sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan.

b. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan menyelia

pelaksanaan kegiatan/tugas Pejabat pada Sekretariat KORPRI

sesuai dengan program pada Sekretariat KORPRI agar pelaksanaan

program dapat berjalan dengan baik.

Tahapan :

1) Mengidentifikasi rencana kegiatan masing-masing sub bagian;

2) Mendistribusikan tugas dan kegiatan sesuai dengan tupoksi

masing-masing sub bagian;

3) Memberi arahan terhadap pelaksanaan tugas/kegiatan yang

akan dilaksanakan oleh Pejabatdibawahnya;

4) Menentukan target waktu penyelesaian;

5) Memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun

oleh pejabat pengawas.



9

c. Menyusun rumusan alternatif kebijakan sebagai pengembangan

strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan

Sekretariat KORPRI sesuai dengan kewenangannya.

Tahapan :

1) Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

2) Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan yang timbul berkaitan

dengan tugas dan fungsinya;

3) Mengonsultasikan permasalahan dan menyampaikan alternatif

kebijakan penyelesaian masalah kepada Bupati dan/atau

Sekretaris Daerah;

4) Mengoordinasikan pembahasan rumusan kebijakan dengan Staf

Ahli Bupati yang membidangi, Asisten Sekretaris Daerah yang

membidangi dan pihak terkait;

5) Menyampaikan rancangan kebijakan kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

d. Menetapkan kebijakan pada Sekretariat KORPRI untuk mewujudkan

kapabilitas unit kerja dalam mencapai outcome organisasi sesuai

dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Tahapan :

1) Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

2) Memerintahkan Pejabat dibawahnya merumuskan rancangan

kebijakan;



10

3) Membahas rumusan rancangan kebijakan dengan Pejabat

dibawahnya;

4) Menelaah hasil pembahasan rancangan kebijakan;

5) Menandatangani naskah dinas atau dokumen kedinasan lainnya.

e. Mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum dan

kerjasama.

Tahapan :

1) Mempelajari Standar Operasional Prosedur dan Kerangka Acuan

Kegiatan sebagai pedoman pengendalian kegiatan;

2) Meminta data dan informasi terkait dokumen pelaksanaan

kegiatan di bidang administrasi umum dan kerjasama;

3) Mengonsultasikan pelaksanaan kegiatan kepada pihak terkait;

4) Mendiskusikan pelaksanaan kegiatan dengan pihak terkait;

5) Menetapkan dokumen penyelenggaraan kegiatan administrasi

umum dan kerjasama.

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kebijakan teknis kegiatan

pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani anggota

KORPRI.

Tahapan :





11

2) Meminta data dan informasi terkait dokumen kegiatan pembinaan

olahraga, seni, budaya, mental dan rohani anggota KORPRI;

3) Mengonsultasikan pelaksanaan kegiatan kepada pihak terkait;


5) Menetapkan dokumen kebijakan teknis di bidang pembinaan

olahraga, seni, budaya, mental dan rohani anggota KORPRI.

g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan

sosial bagi anggota KORPRI.

Tahapan :



2) Meminta data dan informasi terkait dokumen pelaksanaan

kegiatan usaha dan pemberian bantuan sosial bagi anggota

KORPRI;

3) Mengonsultasikan pelaksanaan kegiatan kepada instansi terkait;


5) Menetapkan dokumen pelaksanaan kegaitan pengembangan

usaha dan pemberian bantuan sosial.

h. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan

Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser.

Tahapan :



12



2) Meminta data dan informasi terkait rencana kegiatan Dewan

Pengurus KORPRI Kabupaten Paser;

3) Mengonsultasikan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Dewan

Pengurus KORPRI Kabupaten Paser;


5) Menetapkan dokumen terkait pelaksanaan fasilitasi

penyelenggaraan kegiatan.

i. Mengoordinasikan penyelenggaraan pemberian konsultasi, mediasi

hukum dan dukungan lainnya kepada anggota KORPRI yang

mengalami permasalahan hukum terkait dengan pelaksanaan tugas

kedinasan.

Tahapan :



2) Meminta data dan informasi terkait permasalahan hukum yang

dialami oleh anggota KORPRI;

3) Mengonsultasikan pelaksanaan kegiatan kepada instansi/pihak

terkait;


5) Menetapkan dokumen terkait pemberian konsultasi, mediasi dan

pendampingan hukum bagi anggota.



13

j. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan pada

Sekretariat DP KORPRI sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas.

Tahapan :

1) Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang

dilakukan oleh masing-masing Subbagian;

2) Menelaah laporan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun oleh

Kepala Subbagian;

3) Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam

pelaksanaan kegiatan serta memberikan masukan dan saran;

4) Mengevaluasi capaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh

masing-masing Subbagian;

5) Menetapkan laporan pengawasan dan pengendalian kegiatan.

k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat DP

KORPRI.

Tahapan :

1) Mengoordinasikan penghimpunan bahan/data kegiatan pada

Sekretariat DP KORPRI;

2) Menganalisa bahan/data kegiatan;

3) Menyusun rancangan laporan pelaksanaan kegiatan;

4) Menyempurnakan rancangan laporan;

5) Menetapkan laporan pelaksanaan kegiatan.



14

l. Membina dan menilai kinerja Pejabat dibawahnya sesuai dengan

norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

agar tugas pokok dapat tercapai.

Tahapan :

1) Memberikan arahan kepada Pejabat dibawahnya terkait dengan

hak dan kewajibannya sebagai PNS;

2) Mengevaluasi tingkat disiplin dan kinerja dari Pejabat

dibawahnya;

3) Melakukan pembinaan kepada Pejabat dibawahnya dalam

rangka meningkatkan kualitas kinerjanya;

4) Memotivasi pejabat Pejabat dibawahnya agar meningkatkan

kinerjanya;

5) MenilaikinerjaPejabat dibawahnya;

6) Menindak dan memberikan hukuman disiplin apabila terjadi

pelanggaran sesuai dengan kewenangannya;

7) Melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah apabila

kewenangan penjattuhan hukuman disiplin merupakan

kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

m. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsi Bidang Industri.

Tahapan :

1) Menerima perintah tugas dari atasan;

2) Mempelajari tugas yang diberikan;

3) Mengumpulkan bahan terkait tugas yang diberikan;



15

4) Melaksanakan tugas yang diberikan;

5) Menyusun laporan pelaksanaan tugas.

B. Sub Bagian Umum dan Kerjasama

a. Tugas pokok:

Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas mengendalikan

perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan

kegiatanadministrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama

dengan instansi Pemerintah Daerah maupun pihak ketiga sesuai dengan

Rencana Strategis Sekretariat KORPRI agar kegiatan Subbagian Umum dan

Kerjasama dapat terlaksana dengan baik.

b. Fungsi:

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, sub bagian umum dan

kerjasama mempunyai fungsi :

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kerjasama

berdasarkan rencana program sesuai dengan ketentuan yang

berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Tahapan :

1) Mempelajari rencana kegiatan tahun lalu;

2) Mensinkronkan dengan rencana progam Sub Bagian Umum dan

Kerjasama;

3) Menyusun konsep rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan

Kerjasama;



16

4) Menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK);

5) Mengkonsultasikan konsep rencana kegiatan dengan pimpinan

untuk mendapatkan arahan dan masukan;

6) Menyempurnakan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan

Kerjasama.

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir tugas pejabat

di bawahnya pada Sub Bagian Umumdan Kerjasama sesuai tugas

dan tanggung jawab masing-masing dan rencana kegiatan sub

bagian untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan

Kerjasama.

Tahapan :

1) Menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yang harus

dilaksanakan Pejabat di bawahnya;

2) Menghimpun saran dan masukan dari Pejabat di bawahnya;

3) Memberi arahan terhadap pelaksanaan tugas/kegiatan yang

akan dilaksanakan oleh Pejabat di bawahnya;


5) Memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun

oleh Pejabat di bawahnya.

c. Mengendalikan penyelenggaraan administrasi umum, surat

menyurat, tata usaha dan kepegawaian.

Tahapan :



17

1) Mempelajari standar operasional prosedur dan kerangka acuan

kegiatan sebagai pedoman pengendalian kegiatan;

2) Menelaah data dan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan;

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain;

4) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain;

5) Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala;

6) Membandingkan hasil perkembangan kegiatan dengan target

yang telah ditetapkan;

7) Menyusun rekomendasi tindakan perbaikan apabila hasil

perkembangan kegiatan tidak sesuai target.

d. Mengendalikan pelaksanaan penyusunan program anggaran dan

kegiatan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik

Indonesia.

Tahapan :



2) Menelaah data dan dokumen terkait penyusunan anggaran;

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan anggaran pada

seluruh sub bagian dengan pihak terkait;








18

e. Mengendalikan penyelenggaraan kerjasama dengan instansi

Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya mapun pihak ketiga.

Tahapan :



2) Menelaah data dan dokumen terkait pelaksanaan kerjasama;








f. Mengendalikan penyusunan laporan dan evaluasi anggaran pada

Sekretariat DP Korpri.

Tahapan :



2) Menelaah data dan dokumen terkait realisasi pelaksanaan

kegiatan;





19






g. Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasana

kantor.

Tahapan :




3) Memeriksa dan menganalisis usulan rencana kebutuhan barang

unit dari bidang;

4) Memverifikasi laporan barang unit yang disusun bendahara

barang;

5) Memverifikasi kartu inventaris barang, kartu inventaris ruangan;








20

10)Menyusun rekomendasi tindakan perbaikan apabila hasil


h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Umum

dan Kerjasama.

Tahapan :

1) Mengoordinasikan penghimpunan bahan/data kegiatan

Subbagian;



4) Mengkonsultasikan rancangan laporan kegiatan kepada atasan

langsung;

5) Menyempurnakan rancangan laporan sesuai arahan;

6) Menyampaikan rancangan laporan kepada atasan.

i. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan

pada Subbagian Umum dan Kerjasama sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Tahapan :


dilakukan oleh Pejabat di bawahnya;


Pejabat di bawahnya;



21

3) Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam

pelaksanaan kegiatan serta memberikan masukan dan saran;



5) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung

dalam rangka penyelesaian masalah atau pengembangan strategi

pada Subbagian Umum dan Kerjasama.

Tahapan :

1) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait

tugas dan fungsi;

2) Mengidentifikasi permasalahan atau isu-isu yang berkembang;

3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan atau

isu-isu yang berkembang;

4) Menganalisa data dan informasi;

5) Menyusun saran dan pertimbangan;

6) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan.

k. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada bawahan

sesuai dengan norma, standar , prosedur dan kriteria yang telah

ditetapkan oleh pemerintah agar tugas pokok dapat tercapai.

Tahapan :



22

1) Memberikan arahan kepada bawahan terkait hak dan

kewajibannya sebagai PNS;

2) Mengevaluasi tingkat disiplin dan kinerja dari bawahannya;

3) Melakukan pembinaan kepada bawahan dalam rangka

meningkatkan kualitas kinerjanya;

4) Memotivasi bawahan agar meningkatkan kinerjanya;

5) Menilai kinerja Pejabat di bawahnya;



7) Melaporkan kepada atasan apabila kewenangan penjatuhan

hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih

tinggi.

l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsi.

Tahapan :

6) Menerima perintah tugas dari atasan

7) Mempelajari tugas yang diberikan

8) Mengumpulkan bahan terkait tugas yang diberikan

9) Melaksanakan tugas yang diberikan

10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas

C. Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani

a. Tugas pokok:



23

Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas pokok

mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan

pelaporan kegiatan olahraga, seni dan budaya, serta pembinaan mental dan

rohani sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat KORPRI agar kegiatan

Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani dapat terlaksana

dengan baik.

b. Fungsi:

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Olahraga, Seni,

Budaya, Mental dan Rohani mempunyai fungsi :

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental

dan Rohani berdasarkan rencana program sesuai dengan ketentuan

yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Tahapan :


2) Mensinkronkan dengan rencanaprogam Sub Bagian Olahraga,

Seni, Budaya, Mental dan Rohani;

3) Menyusun konsep rencana kegiatan Sub Bagian Olahraga, Seni,

Budaya, Mental dan Rohani;




6) Menyempurnakan rencana kegiatan Sub Bagian Olahraga, Seni,

Budaya, Mental dan Rohani.



24

b. Membagi tugas, member petunjuk dan mengkoordinir tugas pejabat di

bawahnya pada Sub BagianOlahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan rencanakegiatan

sub bagian untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Olahraga,

Seni, Budaya, Mental dan Rohani.

Tahapan :


dilaksanakan Pejabat dibawahnya;


3) Memberi arahan terhadap pelaksanaan tugas/kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Pejabat dibawahnya;


5) Memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun oleh

Pejabat di bawahnya.

c. Mengendalikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan

olahraga.

Tahapan :




3) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan

pengembangan atlet Korpri dengan pihak lain;

4) Memfasilitasi pelaksanaan pengiriman atlet berprestasi pada

kegiatan POR KORPRI tingkat provinsi, nasional maupun

internasional;



25


6) Membandingkan hasil perkembangan kegiatan dengan target yang

telah ditetapkan;



d. Mengendalikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan seni

dan budaya.

Tahapan :

1) Mempelajari standar operasiona lprosedur dan kerangka acuan



3) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan

pengembangan seni dan budaya dengan pihak lain;

4) Memfasilitasi pelaksanaan pengiriman kontingen seni dan budaya

pada tingkat provinsi, nasional maupun internasional;



telah ditetapkan;



e. Mengendalikan pelaksanaan pembinaan mental dan rohani.

Tahapan :






26

3) Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan mental dan rohani

dengan pihak lain;

4) Memfasilitasi pelaksanaan pengiriman kontingen/kafilah pada even

tingkat provinsi, nasional maupun internasional;



telah ditetapkan;



f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub bagian Olahraga,

Seni, Budaya, Mental dan Rohani.

Tahapan :

1) Mengoordinasikan penghimpunan bahan/data kegiatan Sub bagian;



4) Mengonsultasikan rancangan laporan kegiatan kepada atasan

langsung;


6) Menyampaikan rancangan laporan kepadaatasan.

g. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan

pada Sub bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Tahapan :



27





3) Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan

kegiatan serta memberikan masukan dan saran;


Pejabat dibawahnya;


h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dalam

rangka penyelesaian masalah atau pengembangan strategi pada Sub

bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani.

Tahapan :


tugas dan fungsi;









28

i. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada bawahan

sesuai dengan norma, standar ,prosedur dan kriteria yang telah


Tahapan :

1) Memberikan arahan kepada bawahan terkait hak dan kewajibannya

sebagai PNS;








7) Melaporkan kepadaatasan apabila kewenangan penjatuhan

hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebihtinggi.

j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsi.

Tahapan :








29

D. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

a. Tugas pokok:

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas pokok yaitu

Mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan

pelaporan kegiatanusaha anggota KORPRI dan memberikan bantuan sosial

sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat KORPRI agar kegiatan

Subbagian Usaha, Bantuan Sosialdapat terlaksana dengan baik.

b. Fungsi:

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Usaha, Bantuan

Hukum dan Sosial mempunyai fungsi :

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Usaha, Bantuan Sosial

berdasarkan rencana program sesuai dengan ketentuan yang berlaku

sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Tahapan :


2) Mensinkronkan dengan rencana progam Sub Bagian Usaha,

Bantuan Sosial;

3) Menyusun konsep rencana kegiatan Sub Bagian Usaha, Bantuan

Sosial;






30

6) Menyempurnakan rencana kegiatan Sub Bagian Usaha, Bantuan

Sosial.

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir tugas pejabat di

bawahnya pada Sub Bagian Usaha, Bantuan Sosialsesuai tugas dan

tanggung jawab masing-masing dan rencana kegiatan sub bagian untuk

kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Usaha, Bantuan Sosial.

Tahapan :


dilaksanakan Pejabat di bawahnya;


3) Memberi arahan terhadap pelaksanaan tugas/kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Pejabat di bawahnya;


5) Memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun oleh

Pejabat di bawahnya.

c. Mengendalikan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program

kewirausahaan bagi anggota KORPRI.

Tahapan :



2) Menelaah data dan dokumen terkait penyusunan kebijakan

pengembangan kewirausahaan bagi anggota KORPRI;



31

3) Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan program

kewirausahaan dengan instansi terkait;

4) Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan program kewirausahaan

bagi anggota KORPRI dengan pihak lain;



telah ditetapkan;



d. Mengendalikan pelaksanaan penyusunan bahan peningkatan

kesehjahteraan anggota.

Tahapan :



2) Menelaah data dan dokumen terkait penyusunan bahan;

3) Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan bagi

anggota KORPRI dengan instansi terkait;

4) Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota

KORPRI dengan pihak lain;



telah ditetapkan;





32

e. Mengendalikanpelaksanaan pemberian bantuan kepada anggota dalam

keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah

lainnya.

Tahapan :



2) Menelaah data dan dokumen terkait pemberian bantuan sosial bagi

anggota KORPRI;

3) Mengoordinasikan pelaksanaan penghimpunan bantuan sosial

dengan pihak lain;




telah ditetapkan;



f. Mengendalikanpelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada

anggota KORPRI yang mendapat permasalahan kedinasan.

Tahapan :



2) Menelaah data dan dokumen terkait pemberian bantuan hukum bagi

anggota KORPRI;

3) Mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan bantuan hukum

dengan pihak lain;



33

4) Memfasilitasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dengan pihak

lain;



telah ditetapkan;



g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Usaha,

Bantuan Sosial.

Tahapan :

1) Mengoordinasikan penghimpunan bahan/data kegiatan Subbagian;



4) Mengkonsultasikan rancangan laporan kegiatan kepada atasan

langsung;


6) Menyampaikan rancangan laporan kepada atasan.

h. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan

pada Subbagian Usaha, Bantuan Sosialsebagai pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas.

Tahapan :





34



3) Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan

kegiatan serta memberikan masukan dan saran;




i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dalam

rangka penyelesaian masalah atau pengembangan strategi pada

Subbagian Usaha, Bantuan Sosial.

Tahapan :


tugas dan fungsi;







j. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada bawahan

sesuai dengan norma, standar , prosedur dan kriteria yang telah


Tahapan :



35

1) Memberikan arahan kepada bawahan terkait hak dan kewajibannya

sebagai PNS;








7) Melaporkan kepada atasan apabila kewenangan penjatuhan

hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsi.

Tahapan :








36

E. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser terdiri atas 1 (satu)

Sekretaris dan 3 (tiga) kepala Sub Bagian dan 1 (Satu) Kepala kelompok jabatan

fungsional seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi dibawah ini :

Bagan 1. Struktur Organisasi

Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2014

Tanggal 2 Juli 2014

SUB BAGIAN OLAHRAGA, SENI BUDAYA,

MENTAL DAN ROHANI

MUHAMMAD JAFAR, S.Sos NIP.196412171988031012

SEKRETARIS

H. M. Guntur, S.Sos, MM. NIP.196707171986011001

SUB BAGIAN USAHA, BANTUAN HUKUM

DAN SOSIAL

Fajriah Adhawati, SE. NIP. 197612022010012008

SUB BAGIAN UMUM DAN KERJASAMA

Junaidi, SE.

NIP.196606031989121001

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL



37



38

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka menjalankan kegiatan Organisasi Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI Kabupaten Paser per 31 Desember 2018 mempunyai

personil sebanyak 52 Orang terdiri dari 4 Orang Pejabat Struktural, 33 Orang

Staf, 19 Orang Pegawai Tenaga Honorer.

Komposisi Jabatan dalam struktur Organisasi Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur tersebut diatas adalah : 1 (satu) Orang Esselon III, 3 (tiga)

Orang Eselon IV.

1. Potensi Sumber Daya Manusia Aparatur.

a). Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Paser berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2018:

Tabel 1

Berdasarkan Eselon

No URAIAN JABATAN JUMLAH

STRUKTURAL JABATAN

1. ESELON III 1

2. ESELON IV 3

3. JABATAN FUNGSIONAL UMUM 13

4 JABATAN FUNGSIONAL 15

JUMLAH 32



39

Sumber : Data Kepegawaian Set. DP. KORPRI Kab. Paser Tahun 2018

Tabel 2

Berdasarkan Pendidikan

No JENIS PENDIDIKAN PNS HONORER

1 Strata 2 1 0

2 Strata 1 9 9

3 Sarjana Muda 0 0

4 Diploma III 15 3

5 D1 0 0

6 SLTA 7 5

7 SLTP 0 2

JUMLAH 32 19




40

Tabel 3

Berdasarkan Golongan


Tabel 4

Berdasarkan Jenis Kelamin

No JENIS PENDIDIKAN PNS HONORER

1 LAKI-LAKI 13 9

2 PEREMPUAN 20 10

JUMLAH 33 19


No GOLONGAN JENIS GOLONGAN

A B C D JUMLAH

1. IV 1 1 - - 2

2. III 7 3 6 8 24

2. II - 1 2 4 7

JUMLAH 9 5 8 13 33



41

G. SARANA DAN PRASARANA KANTOR

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kabupaten Paser Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi didukung sarana dan prasarana yang tersedia sebagai berikut:

Tabel 4

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Set. DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun 2018

NO URAIAN KEGIATAN VOLUME SUMBER

DANA

1 Tanah Pemeliharaan 2.623 m2 APBD

2 Bangunan Gedung Pemeliharaan 780 m2 APBD

3 Peralatan Kantor Pemeliharaan 12 unit APBD

4 Mobilitas Pemeliharaan 18 unit APBD

5 Peralatan Mesin Pemeliharaan 62 unit APBD

TOTAL 92 unit

Sumber : Data Kepegawaian Set. DP. KORPRI Kab. Paser 2018



42

Tabel 5

Sarana dan Prasarana

PPK PNS Set. DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun 2018

NO URAIAN KEGIATAN VOLUME SUMBER

DANA

1 Tanah Pemeliharaan 2.508 m2 APBD

2 Bangunan

Gedung

Pemeliharaan 780 m2 APBD

3 Peralatan Kantor Pemeliharaan 12 unit APBD

4 Mobilitas Pemeliharaan 5 unit APBD

5 Peralatan Mesin Pemeliharaan 33 unit APBD

TOTAL 50 unit

Sumber : Data Kepegawaian Set. DP. KORPRI Kab. Paser 2018



43

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETEPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penetapan Visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu

langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada

waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya.

Didalam kontek kehidupan bernegara, Visi memainkan peran yang menentukan

dalam dinamika perubahan lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan

instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan

yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi

pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah

gambarang yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh

instansi pemerintah tersebut.

Dalam rangka mewujudkan good govermance yang ditandai dengan adanya

keseimbangan peran pemerintah, swasta dan masyarakat, perlu dilakukan

pemilihan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing - masing komponen.

1. Visi

Orientasi kedepan sasaran yang ingin dicapai terwujudnya KORPRI sebagai

organisasi yang kuat, netral, mandiri, profesional dan terdepan dalam menjaga

persatuan dan kesatuan bangsa, mensejahterakan anggota KORPRI, masyarakat

dan melindungi kepentingan para anggota agar lebih profesional di dalam

membangun pemerintahan yang baik.



44

Untuk optimalisasi kinerja dalam rangka menunjang tugas pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kabupaten Paser telah menetapkan visi sebagai berikut :

Visi tersebut di atas mengandung beberapa makna sebagai berikut :

- Terwujudnya organisasi KORPRI yang kuat mengendung makna:

- Netral mengandung makana:

- Demokratis Mengandung Makna:

- Mandiri Mengandung makna:

- Profesional untuk membangun jiwa Korps Pegawai Republik Indonesia

Mengandung makna:

- Mensejahterakan anggota dan keluarganya mengandung makna:

Pelayanan prima yang bermutu baik secara individu, intitusional maupun sistem

yang mempunyai kompetensi, kemampuan dan ketrampilan untuk melaksanakan

tugas dan fungsi guna tercapainya peningkatan sumber daya manusia dan

kesejahteraan anggota KORPRI beserta keluarganya.

“Terwujudnya organisasi KORPRI yang kuat, netral, demokratis,

mandiri dan profesional untuk membangun jiwa korps (KORSA)

pegawai Republik Indonesia dan mensejahterakan anggota dan

keluarganya”.



45

2. M I S I

Terwujudnya visi, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap

personil Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser. Sebagai bentuk

nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang

seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih

nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kabupaten Paser memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi

oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana organisasi

memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan misi Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :

4. Mewujudkan organisasi KORPRI yang kuat, beribawa dan mencakup seluruh

tingkat kepengurusan;

5. Membangun solidaritas dan soliditas Pegawai Republik Indonesia sebagai

perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara;

6. Mewujudkan kesejateraan, penghargaan, pengayoman dan perlindungan

hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota;

7. Membangun Pegawai Republik Indonesia yang bertaqwa, professional,

disiplin, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme dan mampu melaksanakan

tugas-tugas kepemerintahan yang baik;

8. Mewujudkan KORPRI yang netral dan bebas dari pengaruh publilk.

3. Tujuan

Dalam rangka mencapai hal tersebut, maka visi dan misi harus dirumuskan ke

dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis

(strategic goals) organisasi.



46

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kabupaten Paser dapat secara tepat mengetahui apa yang harus

dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu

sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan

kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan

memungkinkan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser untuk

mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis

dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Adapun perwujudan misi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser

diarahkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur menunjang pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Sekretariat DP. Korpri Kabupaten Paser;

2. Mewujudkan Organisasi Korpri dengan paradigma dan struktur organisasi

yang sesuai di semua tingkatkan kepengurusan;

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur;

4. Meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan anggotanya melalui pembinaan

dalam bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, keusahaan serta hukum

dan sosial;

5. Meningkatkan kerjasama dan fasilitas dengan seluruh instansi terkait.



47

4. Sasaran

No Misi Tujuan Strategik

1. Mewujudkan organisasi KORPRI

yang kuat, beribawa dan

mencakup seluruh tingkat

kepengurusan;

Meningkatkan sarana dan

prasarana aparatur menunjang

pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Sekretariat DP. Korpri

Kabupaten Paser;

2. Membangun solidaritas dan

soliditas Pegawai Republik

Indonesia sebagai perekat dan

alat pemersatu bangsa dan

negara;

Mewujudkan Organisasi Korpri

dengan paradigma dan struktur

organisasi yang sesuai di semua

tingkatkan kepengurusan;

3. Mewujudkan kesejateraan,

penghargaan, pengayoman dan

perlindungan hukum untuk

meningkatkan harkat dan

martabat anggota;

Meningkatkan kualitas dan kuantitas

sumber daya aparatur;

4. Membangun Pegawai Republik

Indonesia yang bertaqwa,

professional, disiplin, bebas

kolusi, korupsi dan nepotisme

dan mampu melaksanakan

tugas-tugas kepemerintahan

yang baik;

Meningkatkan pelayanan serta

kesejahteraan anggotanya melalui

pembinaan dalam bidang

pendidikan, kesehatan,

keagamaan, keusahaan serta

hukum dan sosial;

5. Mewujudkan KORPRI yang netral

dan bebas dari pengaruh publilk.

Meningkatkan kerjasama dan

fasilitas dengan seluruh instansi

terkait.



48

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akandicapai. Fokus pada penyusunan

kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui

tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.Kemudian pada

sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan sasaran

yang terkait.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sasaran Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Kabupaten Paser adalah :

No Tujuan Strategik Sasaran Strategik

1. Meningkatkan sarana dan

prasarana aparatur menunjang

pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Sekretariat DP. Korpri

Kabupaten Paser;

Terwujudnya organisasi yang

kuat, beribawa dan mencakup

seluruh tingkat kepengurusan;

2. Mewujudkan Organisasi Korpri

dengan paradigma dan struktur

organisasi yang sesuai di semua

tingkatkan kepengurusan;

Terciptanya solidaritas dan


Indonesia sebagai perekat dan

alat pemersatu bangsa dan

negara;

3. Meningkatkan kualitas dan

kuantitas sumber daya

aparatur;

Terwujudnya kesejahteraan,



meningkatkan harkat dan

martabat anggota;



49

Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser menetapkan kebijakan, program

operasional, dan disesuaikan dengan Renstra Sekretariat DP KORPRI Kabupaten

Paser sebagai berikut :

5. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja

yang digunakan dalam rencana strategic, adalah sebagai berikut:

No Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)

1 Terwujudnya organisasi yang



1. Persentase Laporan Tepat

Waktu

2. Persentase Kegiatan DP

KORPRI Kabupaten Paser

4.

Meningkatkan pelayanan serta

kesejahteraan anggotanya

melalui pembinaan dalam bidang

pendidikan, kesehatan,

keagamaan, keusahaan serta

hukum dan sosial;

Terciptanya Pegawai Republik


professional, disiplin, bebas kolusi

dan nepotisme dan mampu

melaksanakan tugas-tugas

kepemerintahan yang baik;

5. Meningkatkan kerjasama dan

fasilitas dengan seluruh instansi

terkait.

Terwujudnya KORPRI yang netral

dan bebas dari pengaruh politik..



50

2

Terciptanya solidaritas dan


Indonesia sebagai perekat dan alat

pemersatu bangsa dan negara;

1. Persentase Kegiatan dan

Bantuan Social bagi Anggota

KORPRI

3. Terwujudnya kesejahteraan,



meningkatkan harkat dan martabat

anggota;

1.Cakupan Pelayanan Kebutuhan

Bagi Anggota KORPRI

4.

Terciptanya Pegawai Republik






2. Persentase Kegiatan dan

Bantuan Social bagi Anggota

KORPRI

5. Terwujudnya KORPRI yang netral

dan bebas dari pengaruh politik.

1.Cakupan Pelayanan Kebutuhan

Bagi Anggota KORPRI

6. Kebijakan

Kebijakan merupakan inisiatif strategi Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser

dalam melakukan fungsi distribusi, alokasi dan regulasi terhadap sumber daya yang



51

dimiliki, sehingga dapat diarahkan pada hasil yang hendak dicapai. Adapun kebijakan-

kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai

berikut :

1. Kebijakan dan Strategi Misi 1 :

Mewujudkan organisasi yang kuat, berwibawa dan mencakup seluruhtingkat

kepengurusan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan serta optimalisasi tugas pokok dan fungsi masing-

masingstruktur organisasi : Bagian Umum dan Kerjasama, Bagian Olahraga,

Seni, Budaya, Mental dan Rohani. Bagian Usaha dan Bantuan Hukum;

b. Merencanakan dan melaksanakan untuk kegiatan-kegiatan sarana dan

prasarana yang transparan dan akuntabel;

c. Membentuk organisasi KORPRI dengan paradigma baru dan struktur baru;

d. Membentuk Sekretariat tetap KORPRI dengan paradigma dan strukturbaru;

e. Mengembangkan dan pengefektifan komunikasi, koordinasi danhubungan

kerja antar pengurus KORPRI di semua tingkatankepengurusan;

f. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi sejenisPengembangan anggota

KORPRI yang pegawainya digaji melalui APBN dan APBD;

g. Optimalkan Peran Poliklinik KORPRI dan BAPOR KORPRI;

h. Rapat-rapat kerja KORPRI yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan;

i. Fasilitasi kegiatan Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengantugas pokok dan

fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;

j. Melaksanakan administrasi keuangan yang tertib, cepat, transparandan

akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku;

k. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukungpelaksanaan

tugas pelayanan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI;



52

l. Meningkatkan kegiatan penghimpunan bahan-bahan rapat, notulen,laporan,

surat-surat keputusan dalam rangka mendukung pelaksanaantugas dan fungsi

Dewan Pengurus KORPRI.


Membangun solidaritas dan soliditas pegawai Republik Indonesia

sebagaiperekat dan alat pemersatu bangsa dan Negara adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan rasa solidaritas sesama anggota KORPRI untukmewujudkan

soliditas organisasi;

b. Menerapkan system pengawasan atasan langsung secara berjenjangdalam

rangka peningkatan disiplin anggota KORPRI;

c. Melaksanakan upacara apel gabungan bulanan bagi anggota KORPRI;

d. Meningkatkan rasa nasionalisme/sadar kebangsaan bagi anggotaKORPRI

guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.


Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman dan

perlindunganhukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota adalah

sebagaiberikut :

a. Mengembangkan usaha yang mempunyai jejaring pengembangan usaha,

pemasaran, distribusi barang dan jasa untuk meningkatkan hasil usaha;

b. Peningkatkan pelayanan kesehatan melalui Klinik KORPRI bagi anggota dan

keluarga;

c. Mendorong Pengembangan perumahan bagi anggota KORPRI;



53

d. Mendirikan Kembali Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH);

e. Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi anggota

KORPRI;

f. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk membangun

kesadaran hukum anggota KORPRI;

g. Pendampingan, bantuan hukum dan advokasi bagi anggota KORPRI yang

menghadapi masalah hukum;


Membangun pegawai Republik Indonesia yang bertaqwa, professional, disiplin,

bebas kolusi dan nepotisme dan mampu melaksanakan tugas-tugas

kepemerintahan yang baik, adalah sebagai berikut :

a. Mengupayakan terbangunnya system pembinaan pendidikan dan pelatihan

dalam rangka mewujudkan birokrasi professional karir;

b. Mengembangkan suatu system pemberian penghargaan terhadap anggota

KORPRI dan OPD;

c. Mempelopori Gerakan Disiplin Nasional;

d. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan melalui pembinaan keagamaan

secara rutin bagi anggota KORPRI.


Mewujudkan KORPRI yang netral dan bebas dari pengaruh politik, adalah

sebagai berikut :

a. Berperan aktif untuk melaksanakan reformasi birokrasi;

b. Melaksanakan tugas sebagai PNS/Anggota KORPRI secara professional;



54

c. Melaksanakan program sesuai perencanaan dengan pelaporan secara

berkala;

d. Melaksanakan evaluasi yang menyeluruh guna meningkatkan transparansi,

akuntabel dan partisipatif;

e. Menciptakan situasi dan lingkungan kerja yang kondusif.

7. Program

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber

daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana Sekretariat DP

KORPRI Kabupaten Paser, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

5. Program Fasilitasi dan Dukungan Kelembagaan KORPRI.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pada dasarnya Rencana Kinerja Tahun 2018 menguraikan target kinerja yang

akan dicapai oleh Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser selama Tahun 2018.

Target Kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun

2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat

kegiatan.

Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan benchmark dalam

mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya.



55

Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja

Tahun 2018 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan. Untuk dapat

mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis diatas.

Program dan kegiatan tahun 2018 dituangkan pada Rencana Kinerja Tahun

2018 yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Paser. APBD Kabupaten Paser

terdapat 6 (Enam) program, yang terdiri dari Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kenerja dan Keuangan,

Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Fasilitasi dan Dukungan

Kelembagaan KORPRI.

Adapun kegiatan yang dananya bersumber dari APBD secara garis besar terdapat 23

kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dana sebesar Rp.

813.340.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa surat menyurat.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.

e. Penyediaan jasa administrasi keuangan.

f. Penyediaan jasa kebersihan kantor

g. Penyediaan alat tulis kantor (ATK).

h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

j. Penyediaan makanan dan minuman.

k. Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi.

l. Rapat kerja daerah.



56

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur dengan dana sebesar Rp.

15.400.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

b. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan dengan dana sebesar Rp. 18.190.300,-,yang meliputi kegiatan sebagai

berikut :

a. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP).

b. Penyusunan data statistik sektoral.

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dana sebesar

Rp. 17.111.600,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan RENJA SKPD.

b. Evaluasi RENJA SKPD.

5. Program Fasilitasi dan Dukungan Kelembagaan KORPRI dengan dana

sebesar Rp. 234.410.497,53, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Pengedaan obat dan perbekalan kesehatan.

b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya

bangsa.

c. Penyelenggaraan kompetisi olahraga.

d. Penyelenggaraan MTQ KORPRI.



57

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja

tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan

Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan

perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan

kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun

prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan

perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan

mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga

diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan

Perjanjian Kinerja Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun 2018

mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser

Tahun 2017-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018,

dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Tahun 2018. Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser telah

menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1) (2) (3) (4)

1. Terwujudnya organisasi yang



1.Persentase Laporan Tepat

Waktu

0%



58

2.Persentase Kegiatan DP

KORPRI Kabupaten Paser

0%

2. Terciptanya solidaritas dan soliditas

Pegawai Republik Indonesia sebagai

perekat dan alat pemersatu bangsa

dan negara;

1.Persentase kegiatan dan

bantuan social bagi anggota

KORPRI

0%

3. Terwujudnya kesejahteraan,



meningkatkan harkat dan martabat

anggota;

1.Cakupan Pelayanan bagi

anggota KORPRI

0%

4. Terciptanya Pegawai Republik







anggota KORPRI

0%

5. Terwujudnya KORPRI yang netral

dan bebas dari pengaruh politik.


anggota KORPRI

0%



59

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan

atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. SKPD

Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser selaku pengemban amanah

masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan

Kinerja SKPD Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser yang dibuat sesuai

ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan

Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor.

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja



60

dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan

tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-

masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra

Tahun 2017-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan

tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang

ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi OPD Sekretariat DP KORPRI

Kabupaten Paser.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN

Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator

kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator

kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara

penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan

dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.



61

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No

Capaian Kinerja

Interpretasi

1.

2.

3.

> 100 %

=100 %

< 100 %

Melebihi/Melampaui Target

Sesuai Target

Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, OPD Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser dapat

memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari

masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat

pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang

ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2021 maupun Rencana Kerja Tahun

2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi

pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun

2018 hasil review dan Indikator Kinerja Utama OPD telah ditetapkan 5 (Sasaran)

sasaran dengan 4 (Empat) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai



62

berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator





B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih

meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama

kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang

menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan

demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis

instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU

digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang

bersangkutan. OPD Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Upaya

untuk meningkatkan akuntabilitas, OPD Sekretariat DP KORPRI Kabupaten

Paser juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan

review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu

strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil



63

pengukuran atas indikator kinerja utama OPD Sekretariat DP KORPRI

Kabupaten Paser tahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut:

1. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

%

Capaian

1.

Persentase

Laporan

Tepat Waktu

%

95 %

Rp.2.039.201.970,0

0

98.09 %

2.

Persentase

Kegiatan DP

KORPRI

Kabupaten

Paser

%

100 %

Rp. 642.161.175,00

93.45 %

3.

Persentase

Kegiatan dan

Bantuan

Social bagi

anggota

KORPRI

%

100 %

Rp.170.950.500,00

94.47 %



64

4.

Cakupan

Pelayanan

Bagi Anggota

KORPRI

% 95 % Rp.7.766.529.985,0

0

94.50 %

Rata - Rata Capaian IKU

9

95.46 %

Rata-rata Capaian IKU SKPD Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser sebesar

95.46 %.

2. Analisis Capaian Kinerja

Secara umum Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Renstra 2017-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk

mencapai visi dan misi Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun 2017 -

2021 sebanyak 5 (lima) sasaran.

Tahun 2018 adalah tahun Ketiga pelaksanaan Rencana Strategis SKPD,

dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan

maka pencapaian kinerja sasaran Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser

adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1



65

No.

Indikator

Satuan

Tahun 2018

Target Realisasi % Capaian

1.

Persentase Laporan

Tepat Waktu

% 95 % Rp.2.039.201.970,00 98.09 %

2.

Persentase Kegiatan

DP KORPRI

Kabupaten Paser

%

100 %

Rp. 642.161.175,00

93.45 %

3

Persentase Kegiatan

dan Bantuan Social

Bagi Anggota KORPRI

%

100 %

Rp.170.950.500,00

94.47 %

4

Cakupan Pelayanan

Bagi Angoota KORPRI

%

95 %

Rp.7.766.529.985,00

94.50 %

Tabel 3.4

Realisasi Kinerja Tahun 2017 dan 2018

No.

Indikator

Satuan

2017

2018

Kinerja

Naik/Turun

1.

Persentase Laporan

Tepat Waktu

% 90.49 % 98.09 % Naik 7.6 %

2.

Persentase Kegiatan

DP KORPRI

Kabupaten Paser

%

93.45 %

93.45 %

Tetap



66

3

Persentase Kegiatan

dan Bantuan Social

Bagi Anggota KORPRI

%

97.07 %

94.47 %

Turun 2.6 %

4

Cakupan Pelayanan

Bagi Angoota KORPRI

%

79.65 %

94.50 %

Naik 14.85 %

Tabel 3.4

Realisasi Kinerja dari Tahun 2015 s.d 2017

No.

Indikator

Satuan

Realisasi

2016

Realisas

i 2017

Realisasi

2018

Target RPJMD

2016 2017

1.

Persentase Laporan

Tepat Waktu

% 95.07 % 90.49 % 90.49 %

2.

Persentase Kegiatan

DP KORPRI

Kabupaten Paser

%

86.49 %

93.45 %

93.45 %

3

Persentase Kegiatan

dan Bantuan Social

Bagi Anggota

KORPRI

%

91.83 %

97.02 %

94.47 %



67

4

Cakupan Pelayanan

Bagi Angoota

KORPRI

%

91.13 %

79.65 %

94.50 %

Keberhasilan/Kegagalan

Alternative Solusi

No.

Sasaran Strategis

Indikator

% Capaian

% Penyerapan

Anggaran

Tingkat Efisiensi

1.

Terwujudnya tertib

administrasi

perkantoran

Persentase Laporan

Tepat Waktu

98.09 % Rp.2.039.201.970,00 98.09 %

Persentase Kegiatan

DP KORPRI

Kabupaten Paser

93.45 %

Rp. 642.161.175,00

93.45 %



68

2.

Meningkatnya

jumlah dan bantuan

sosial bagi anggota

KORPRI

Persentase Kegiatan

dan Bantuan Social

Bagi Anggota

KORPRI

94.47 %

Rp.170.950.500,00

94.47 %

3.

Meningkatnya

Pelayanan Bagi

Angoota KORPRI

Cakupan Pelayanan

Bagi Angoota

KORPRI

94.50 %

Rp.7.766.529.985,00

94.50 %

3. REALISASI KEUANGAN

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan

pada Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser dalam rangka mencapai target

kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun

Anggaran 2018 sebesar Rp.1.099.452.397,53 sedangkan realisasi anggaran

mencapai Rp. 1.088.841.166,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai

99,26 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Sekretariat DP KORPRI

Kabupaten Paser Tahun kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 10.611.231,53.

Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang

ingin dicapai Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun dianggarkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DPA Sekretariat

DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun dengan total nilai keseluruhan Belanja

langsung adalah sebesar Rp. 1.099.452.397,53 sedangkan realisasi anggaran

Belanja Langsung mencapai Rp. 1.088.841.166,00 atau dengan

serapan dana APBD mencapai 99,26 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun



69

2018 Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser kondisi anggaran adalah Silpa

Rp. 10.611.231,53. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan

anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang

terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap sasaran

Renstra Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser pada tahun 2018 dapat dilihat

pada tabel berikut :

NAMA KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI %

1 TAHUN

1 2 3 4

Pendapatan - - - %

NAMA KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI %

1 TAHUN

1 2 3 4

Belanja Tidak Langsung 2.675.398.000,00 2.675.398.000,00 100,00 %

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 850.000,00 850.000,00 100,00 %



70

NAMA KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI %

1 TAHUN

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan listrik

42.644.967,00 42.542.130,00 99,76 %

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

13.900.000,00 12.450.000,00 89,57 %

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

984.900,00 983.000,00 99,81 %

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jasa Kebersihan Kantor

604.694.400,00

48.625.200,00

599.216.000,00

44.865.200,00

99,09 %

92,96%

Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) 44.405.930,53 44.405.000,00 100,00 %

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

2.750.000,00 2.750.000,00 100,00 %

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

2.685.000,00 2.680.000,00 99,81 %

Penyediaan Makanan dan Minuman 17.200.000,00 17.200.000,00 100,00 %

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Rapat Kerja Daerah

70.449.400,00

23.518.000,00

70.448.946,00

23.518.000,00

93,55 %

100,00 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

12.400.000,00 12.400.000,00 100,00%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

3.000.000,00 3.000.000,00 100,00%

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LKJIP)

1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 %



71

NAMA KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI %

1 TAHUN

Penyusunan Data Statistik Sektoral

17.130.300,00

16.962.700,00

99,02 %

Penyusunan RENJA SKPD 7.114.000,00 7.112.900,00 99,98 %

Evaluasi RENJA SKPD 6.560.600,00 6.560.600,00 100,00 %

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 24.549.000,00 24.547.800,00 100,00 %

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan

Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

47.135.000,00 47.135.000,00 100,00 %

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 426.716.000,00 426.714.490,00 100,00 %

Penyelenggaraan MTQ KORPRI 11.869.700,00 11.869.400,00 100,00 %

Jumlah Belanja Langsung 1.429.797.397,53 1.419.186.166,00 99,26 %

Total 4.105.195.347,53 4.095.584.116,00 99,26 %

No Uraian Belanja Anggaran Rp. Realisasi Sisa DPA Realisa

si %

I

Belanja Tidak Langsung

Rp. 2.675.398.000,00

Rp. 2.675.398.000,00

Rp. -

100,00

%

II

Belanja Langsung

Rp.1.429.797.379,53

Rp. 1.419.186.116,00

Rp.10.611.231,53

99,26%



72

1.

2.

3.

4.

6.

Program Pelayanan

admimnistrasi

perkantoran

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Fasilitasi dan

Dukungan Kelembagaan

KORPRI

Rp. 872.322.797,53

Rp. 15.400.000,00

.

Rp. 18.130.300,00

Rp. 13.674.600,00

Rp. 510.269.700,00

Rp. 861.883.276,00

Rp. 15.400.000,00

Rp. 17.962.700,00

Rp. 13.673.500,00

Rp. 510.266.690,00

Rp. 10.439.521,53,00

Rp. -

Rp. 167.600,00

Rp. 1.100,00

Rp. 3.010,00

98,80 %

100%

99,08 %

.

99,99 %

100,00

%

Jumlah BL Dan BTL

Rp.4.105.195.347,53

Rp.4.095.584.116,00

Rp678.907.458,00

99,26 %



73

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran

Pencapaian Sasaran (PPS) dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator

kinerja kegiatan dan kinerja program. Sedangkan evaluasi kinerja kebijakan

dengan cara menilai capaian sasaran program pada setiap kebijakan. Kesimpulan

hasil evaluasi Kinerja Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser pada tahun 2018

menggunakan skala pengukuran ordinal :

80 sampai dengan 100 : Baik

70 sampai dengan 79 : Sedang

55 sampai dengan 70 : Kurang

Dibawah55 : Sangat Kurang



74

Hasil evaluasi kinerja terhadap kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DP

KORPRI Kabupaten Paser pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pencapaian Kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Penyediaan Jasa

Surat Menyurat adalah Baik 100,00 %

2. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Baik yaitu 99,76 %


Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah baik yaitu 89,57 %

4. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional adalah Baik

yaitu 99,81 %


Administrasi Keuangan adalah baik, yaitu 99,09 %.


Kebersihan Kantor adalah Baik, yaitu 92,96 %

7. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Penyediaan Alat

Tulis Kantor adalah baik yaitu 100,00 %.

8. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Penyediaan

Barang Cetakan dan Pengadaan adalah baik yaitu 100,00 %.

9. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah Baik yaitu 99,81 %.

10. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Penyediaan Makan

dan Minum adalah Baik, yaitu 100,00 %.

11. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi adalah Baik yaitu 100,00 %.



75

12. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Rapat Kerja

Daerah adalah Baik, yaitu 100,00 %

13. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Pemeliharaan

rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional adalah Baik yaitu 100,00%

14. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor adalah Baik yaitu 100,00 %

15. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah Baik

yaitu 99,08 %

16. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Penyusunan

RENJA SKPD adalah baik yaitu 99,98 %

17. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Evaluasi RENJA

SKPD adalah baik yaitu 100,00 %

18. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Pengadaan Obat

dan Perbekalan Kesehatan adalah Baik 100,00 %

19. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Peningkatan

Kesadaran Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa adalah baik yaitu

100,00 %

20. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Penyelenggaraan

Kompetisi Olahraga adalah Baik yaitu 100,00 %

21. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Penyelenggaraan

MTQ KORPRI adalah Baik yaitu 100,00 %

Selanjutnya capaian kinerja program merupakan akumulasi dari capaian kinerja

kegiatan pada masing-masing program, dengan asumsi setiap kegiatan

mempunyai bobot yang sama terhadap pencapaian Kinerja program. Hasil



76

evaluasi Kinerja terhadap 6 (enam) program yang dilaksanakan oleh sekretariat

Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) program pelayanan

administrasi perkantoran adalah baik yaitu sebesar 98,80 %

2. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur adalah Baik yaitu 100,00 %

3. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah

baik yaitu 99,08 %

4. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) program Perencanaan

pembangunan daerah adalah baik yaitu 100,00 %

5. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) program fasilitasi dan

dukungan kelembagaan KORPRI adalah baik yaitu 100,00 %

Adapun hubungan antara Indikator yang ada pada kegiatan dengan Indikator

Kinerja pada tingkat, sasaran adalah hubungan sebab akibat. Artinya

keberhasilan pencapaian kinerja pada kegiatan (formulir PKK) akan sangat

berpengaruh pada keberhasilan pencapaian sasaran (Formulir PPS).

Secara umum, pencapaian kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kabupaten Paser tahun 2017 telah dapat memenuhi tugas fungsi yang telah

dibebankan. Hal ini dapat tercermin dari dapat dicapainya tiga sasaran yang telah

ditargetkan dengan rentang capaian kinerja sasaran bervariasi dari 0% - 100%.

Rentang capaian tersebut, diperoleh rata-rata nilai capaian kinerja sasaran

sebesar 99,26 % dengan interprestasi “Baik”.

Berdasarkan data diatas, dari 3 sasaran yang diukur kinerjanya pada tahun 2018

mempunyai total 5 Sasaran Strageris dan Indikator Kinerja sasaran sebanyak 6



77

buah Indikator. Dari penjumlahan nilai capaian kinerja sasaran, diketahui

jumlahnya adalah sebesar atau kalau diambil nilai rata-rata dengan cara membagi

jumlah capaian kinerja sasaran tersebut dengan banyaknya sasaran yang ada

yaitu sebanyak 5 sasaran maka akan diperoleh Rata-rata Capaian Nilai Kinerja

Tahun 2017 sebesar 99,26%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

1. Program Administrasi Perkantoran Realisasi pada Tahun 2017

Terealisasi 85,72 % dan tahun 2018 terealisasi sebanyak 98,80 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2017

Terealisasi sebesar 100,00% dan tahun 2018 terealisasi sebnanyak

100,00 %

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan pada tahun 2017 Terealisasi sebanyak 95,15 %

dan tahun 2018 terealisasi sebanyak 99,08 %

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2017

Sebanyak 98,77 % dan tahun 2018 terealisasi sebanyak 99,99 %

5. Program Fasilitasi dan Dukungan Kelembagaan KORPRI pada tahun

2017 sebanyak 87,80 % dan tahun 2018 terealisasi sebanyak 100,00

%

A. Analisis Faktor Keberhasilan SKPD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kabupaten Paser pada Tahun 2017. Berdasarkan hasil analisis terhadap

faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan

secara baik, antara lain:

1. Adanya komitmen pimpinan.



78

2. Dukungan dana cukup.

3. Sudah ada dasar hukum yang mendasari kegiatan Sekretariat Dewan

Pengurus KORPRI Kabupaten Paser.

B. Analisis Faktor Kegagalan

1. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhannya

2. Penempatan SDM belum sesuai kompetensinya.

3. Belum optimalnya pelaporan kinerja secara periodik.

4. Sarana dan Prasarana kurang memadai

6. Analisis atas Efiensi penggunaan sumber daya ;

1. Meningkatkan penataan dan pendayagunaan sumber daya aparatur.

2. Peningkatan standar pelayanan

7. Analisis Program/Kegiatan menunjang Keberhasilan/ Kegagalan

1. Terjalinnya hubungan harmonis dengan SKPD yang terkait.

2. Terjalinnya hubungan kerjasama dari SKPD dan juga

kabupaten/kota.



79

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat

DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban

tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance)

Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun 2018. Pembuatan LKJIP ini

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden

Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik

sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun 2018 ini dapat

menggambarkan kinerja Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser dan

Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan,

maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan

keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2018 Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser



80

menetapkan sebanyak 5 ( lima ) sasaran dengan 6 ( enam ) indikator kinerja

sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat

dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 91.97 %





81

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN PASER LAPORAN KINERJA … · g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial bagi anggota KORPRI. Tahapan : 1) Mempelajari Standar Operasional