Upload
ngokhue
View
258
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2006
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KAB.LOMBOK TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR,
Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat(Puskesmas), Loka Latihan Kerja (LLK) danSanggar Kegiatan Belajar (SKB), selama initelah melaksanakan pelayanan kepadamasyarakat, tetapi karena belum memilikistruktur organisasi yang jelas maka tugas-tugas operasionalnya tidak dapat dilaksana-kan secara maksimal;
b. bahwa dalam rangka meningkatkanefektifitas pelaksanaan sebagian tugasoperasional Dinas-dinas Daerah dan untukmeningkatkan serta mendekatkan pelayan-an kepada masyarakat maka perlu dibentukunit-unit pelaksana tugas Dinas;
c. bahwa dalam Pasal 63 dan 64 PeraturanDaerah Kabupaten Lombok Timur Nomor11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasidan Tata Kerja Dinas-dinas DaerahKabupaten Lombok Timur ditentukan
Sosialisasi Peraturan Daerah 1
nama-nama Unit Pelaksana Teknis Dinaspada Dinas-Dinas Daerah KabupatenLombok Timur ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud huruf a, huruf b, dan hurufc, maka dipandang perlu untuk menetap-kan Peraturan Daerah tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis Dinas Kabupaten Lombok Timur.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958tentang Pembentukan Daerah-daerahTingkat II dalam Wilayah Daerah-daerahTingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat danNusa Tenggara Timur (Lembaran NegaraTahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lem-baran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lem-baran Negara Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (LembaranNegara Tahun 1999 Nomor 31, TambahanLembaran Negara Nomor 4192);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004tentang Pembentukan Peraturan Perun-dang-Undangan (Lembaran Negara Tahun2004 Nomor 53, Tambahan LembaranNegara Nomor 4389);
Sosialisasi Peraturan Daerah 2
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Tahun 2004 Nomor 125 TambahanLembaran Negara Nomor 4437) sebagai-mana diubah dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2005 (Lembaran NegaraTahun 2005 Nomor 118 TambahanLembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 126 Tambahan Lembaran NegaraNomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun2000 tentang Kewenangan Pemerintah danKewenangan Propinsi sebagai DaerahOtonom (Lembaran Negara Tahun 2000Nomor 54 Tambahan Lembaran NegaraNomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun2000 tentang Kenaikan Pangkat PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Tahun2000 Nomor 196, Tambahan LembaranNegara Nomor 4017) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan PemerintahNomor 12 Tahun 2002 (Lembaran NegaraTahun 2002 Nomor 32, TambahanLembaran Negara Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun2000 tentang Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
Sosialisasi Peraturan Daerah 3
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor197, Tambahan Lembaran Negara Nomor4018) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun2002, (Lembaran Negara Tahun 2002Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2003 tentang Pedoman OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran NegaraTahun 2003 Nomor 14, TambahanLembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun2003 tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Tahun2003 Nomor 15, Tambahan LembaranNegara Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun2005 tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraTahun 2005 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Daerah Kabupaten LombokTimur Nomor 11 Tahun 2000 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur(Lembaran Daerah Kabupaten LombokTimur Tahun 2000 Nomor 12).
Sosialisasi Peraturan Daerah 4
Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan
BUPATI LOMBOK TIMUR
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANGSUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNISDINAS KAB.LOMBOK TIMUR
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomdan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan RakyatKabupaten Lombok Timur sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah.
Sosialisasi Peraturan Daerah 5
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebutUPTD adalah unsur pelaksana operasional sebagian tugasDinas Daerah.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 8. Jabatan Fungsional adalah suatu jabatan teknis yang
melaksanakan tugas dan fungsi tertentu berdasarkankeahliannya.
BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu Pembentukan
Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk UPTD sebagaiberikut : 1. UPTD pada Dinas Kesehatan adalah Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas) ; 2. UPTD pada Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi adalah Loka Latihan Kerja (LLK) ; 3. UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Sanggar
Kegiatan Belajar (SKB) ;
Bagian Kedua Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi
Paragraf 1 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
Pasal 3 (1) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Unit
Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kesehatan
Sosialisasi Peraturan Daerah 6
Kabupaten Lombok Timur yang berkedudukan diIbukota Kecamatan dan/atau Desa di wilayah Kecamatantersebut.
(2) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang beradadibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DinasKesehatan Kabupaten Lombok Timur.
(3) Nama dan Lokasi UPTD dimaksud pada ayat (1) tersebutdiatas selanjutnya akan ditetapkan dengan KeputusanBupati.
Pasal 4
(1) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyaitugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasionalDinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur dalampemberian pelayanan, pembinaan dan pengembanganupaya kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)mempunyai fungsi : a. Pengelolaan adminisrasi dan tata usaha kepegawaian,
keuangan, perlengkapan dan rumah tangga PusatKesehatan Masyarakat (Puskesmas);
b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program dibi-dang kesehatan pada wilayah kerja masing-masing;
c. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kesehatan; d. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kesehatan ibu,
anak dan lanjut usia, keluarga berencana, perbaikangizi masyarakat, dan perawatan kesehatanmasyarakat;
e. Pelaksanaan Immunisasi;
Sosialisasi Peraturan Daerah 7
f. Pembinaan kesehatan lingkungan dan usahakesehatan sekolah (UKS), dan upaya kesehatan kerja,kesehatan gigi dan mulut, kesehatan olahraga,kesehatan mata, kesehatan jiwa dan pembinaanpengobatan tradisional;
g. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasanpenyakit;
h. Pelayanan kesehatan darurat karena kecelakaan danatau bencana alam;
i. Pelayanan kesehatan atau pengobatan padaumumnya;
j. Pelaksanaan koordinasi semua upaya kesehatantermasuk pelayanan kesehatan oleh pihak swastadiwilayah kerja masing-masing;
k. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanankesehatan oleh swasta di wilayah kerja masing-masing;
l. Pelaksanaan pembinaan teknis terhadap puskesmaspembantu, bidan desa dan posyandu;
m. Penyampaian laporan sesuai ketentuan yang berlaku; n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari : a. Kepala b. Sub Bagian Tata Usaha c. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) disebut Kepala Puskesmas.
Sosialisasi Peraturan Daerah 8
(3) Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana tercantumdalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Daerah ini .
Paragraf 2 Loka Latihan Kerja (L L K)
Pasal 6 (1) Loka Latihan Kerja (LLK) adalah Unit Pelaksana Teknis
Operasional Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja, danTransmigrasi Kabupaten Lombok Timur.
(2) Loka Latihan Kerja (LLK) sebagaimana dimaksud padaayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang beradadibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DinasKependudukan, Tenaga Kerja, dan TransmigrasiKabupaten Lombok Timur.
(3) Nama dan Lokasi UPTD dimaksud pada ayat (1) tersebutdiatas selanjutnya akan ditetapkan dengan KeputusanBupati.
Pasal 7 (1) Loka Latihan Kerja (LLK) mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas teknis operasional DinasKependudukan, Tenaga Kerja, dan TransmigrasiKabupaten Lombok Timur dalam bidang penyelenggaranpelatihan keterampilan kerja.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) Loka Latihan Kerja (LLK) mempunyaifungsi : a. Pengelolaan administrasi dan tatausaha kepegawaian,
keuangan, peralatan dan perlengkapan Loka LatihanKerja (LLK);
Sosialisasi Peraturan Daerah 9
b. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Loka Latihan Kerja(LLK);
c. Koordinasi Program Kerja Tahunan Loka LatihanKerja (LLK) dengan Subdin terkait;
d. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja LokaLatihan Kerja (LLK);
e. Menyelenggarakan program sertifikasi dan ujiketerampilan dengan berkoordinasi bersama Subdinterkait;
f. Mengadakan pengkajian dan pengembangan ProgramPelatihan;
g. Mengadakan Monitoring, Pengendalian dan EvaluasiProgram Pelatihan;
h. Pengelolaan data dan informasi Program Pelatihan; i. Pembinaan pelaksanaan tugas-tugas teknis Loka
Latihan Kerja (LLK); j. Mengadakan kerjasama pelatihan dengan pihak-pihak
yang membutuhkan; k. Menyampaikan laporan kinerja secara berkala kepada
atasan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
Pasal 8
(1) Susunan Organisasi Loka Latihan Kerja (LLK) terdiri dari : a. Kepala b. Sub Bagian Tata Usaha c. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Kepala Loka Latihan Kerja (LLK) sebagaimana dimaksudpada ayat (1) disebut Kepala Loka Latihan Kerja (LLK).
Sosialisasi Peraturan Daerah 10
(3) Struktur Organisasi Loka Latihan Kerja (LLK) sebagai-mana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 3
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pasal 9
(1) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah Unit PelaksanaTeknis Operasional Pendidikan Non Formal DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.
(2) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang beradadibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.
(3) Nama dan Lokasi dimaksud pada ayat (1) tersebut diatasselanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 10
(1) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai tugasmembantu Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Lombok Timur dalam memimpin danmengatur kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihanteknis pendidikan non formal Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Lombok Timur.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyaifungsi : a. Perencanaan kegiatan-kegiatan Sanggar Kegiatan
Belajar (SKB) dibidang pendidikan luar sekolah danpelatihan teknis kependidikan non formal;
Sosialisasi Peraturan Daerah 11
b. Pengorganisasian, pengarahan dan pengkoordinasiankegiatan-kegiatan pendidikan luar sekolah danpelatihan dengan teknis kependidikan non formal ;
c. Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan danpelatihan, orientasi bagi pembina, tutor/fasilitator,instruktur/pelatih, wasit, penyelenggara/pelaksanapendidikan non formal dan kebudayaan ;
d. Pengembangan program, model dan kegiatanunggulan bidang pendidikan dan pelatihan tekniskependidikan non formal;
e. Pengembangan sistem informasi dalam mendorongmasyarakat gemar membaca;
f. Pengawasan kegiatan-kegiatan dibidang pendidikandan pelatihan teknis tenaga kependidikan non formal;
g. Penghimpunan data/statistik, menganalisa danmembuat laporan kegiatan ;
h. Penandatanganan dan pengecekan dokumen-dokumen, formulir-formulir dan laporan-laporansesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku ;
i. Pelaksanaaan tugas-tugas ketatausahaan SanggarKegiatan Belajar (SKB);
j. Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihanteknis kependidikan non formal;
k. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga penjamin mutu pendidikan, untuk pendi-dikan dan pelatihan teknis pendidikan non formal.
Pasal 11 (1) Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
terdiri dari : a. Kepala
Sosialisasi Peraturan Daerah 12
b. Sub Bagian Tata Usaha c. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disebut Kepala Sanggar KegiatanBelajar.
(3) Struktur Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini .
BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 12
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugasmelaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupatensesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsionaldalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalamberbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional yang tergabungdalam unit-unit dilingkungan UPTD dipimpin olehseorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk olehBupati dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan bebankerja.
(5) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuanPerundang-undangan yang berlaku.
Sosialisasi Peraturan Daerah 13
BAB IV KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu Eselon
Pasal 13 a. Eselon Kepala UPTD adalah eselon IVa ; b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD adalah eselon
IVb.
Bagian Kedua Pengangkatan
Pasal 14 Para Pejabat dilingkungan UPTD diangkat dan diberhentikanoleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undanganyang berlaku.
BAB V
PEMBIAYAAN Pasal 15
Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugasmasing-masing UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapat-an dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah.
BAB VI TATA KERJA
Pasal 16 Dalam rangka melaksanakan tugas Kepala UPTD dibantuoleh Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok JabatanFungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasidan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masingmaupun antar satuan organisasi dilingkungan UPTD.
Sosialisasi Peraturan Daerah 14
Pasal 17 (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala
UPTD dapat membentuk Satuan Pelayanan yangdibutuhkan disesuaikan dengan tugas pokok danfungsinya serta kemampuan.
(2) Setiap Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dikoordinir oleh seorang pejabat fungsional seniorsebagai koordinator.
Pasal 18
(1) Dalam rangka melaksanakan tugas Kepala UPTD danKoordinator Satuan Pelayanan memberikan bimbingandan petunjuk-petunjuk kepada bawahan masing-masingserta wajib mengadakan rapat berkala.
(2) Kepala UPTD wajib melakukan pembinaan danpengawasan kepada bawahan sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku.
Pasal 19
(1) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinasdan menyampaikan laporan berkala tepat padawaktunya.
(2) Koordinator Satuan Pelayanan wajib mengikuti danmematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawabkepada Kepala UPTD dan menyampaikan laporanberkala tepat pada waktunya.
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuanorganisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakansebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut
Sosialisasi Peraturan Daerah 15
dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepadabawahan.
(4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepadaatasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuanorganisasi lain yang secara fungsional mempunyaihubungan kerja.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20
Kepala UPTD merupakan jabatan yang tidak boleh dirangkapoleh pemegang jabatan fungsional atau pemegang jabatanstruktural lainnya.
Pasal 21 Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi UPTD sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini diatur lebihlanjut dengan Peraturan Bupati
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segalaketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidakberlaku.
Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Sosialisasi Peraturan Daerah 16
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.
Ditetapkan di Selong
pada tanggal 27 Juni 2006 BUPATI LOMBOK TIMUR
Cap. t td. H.MOH ALI BIN DACHLAN
Diundangkan di Selong pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Cap. t t d. LALU NIRWAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR 9
Sosialisasi Peraturan Daerah 17
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2006
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KAB.LOMBOK TIMUR
I. UMUM
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaDinas-dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaidasar hukum dalam penataan Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) Dinas-dinas Kabupaten Lombok Timur.
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten LombokTimur sebagai unit kerja yang membantu pelaksana teknisoperasional Dinas- dinas yang langsung bersentuhandengan masyarakat, diharapkan akan dapat menjadi ujungtombak dalam rangka meningkatkan pelayanan publikdan mempercepat pencapaian tujuan pembangunandaerah, dan dilain pihak Unit Pelaksana Teknis Dinas jugamenjadi motor penggerak dalam pemasukan PendapatanAsli Daerah (PAD).
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentangPenetapan Pembentukan Kedudukan, Tugas, FungsiSusunanan Organisasi dan Tata Kerja Unit PelaksanaTeknis Dinas pada Dinas-dinas Kabupaten Lombok Timur.
Sebagai Dasar pertimbangan untuk menetapkan UnitPelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kabupaten LombokTimur adalah : a. Kewenangan yang dimiliki;
Sosialisasi Peraturan Daerah 18
b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan; c. Kemampuan keuangan; d. Ketersediaan Sumberdaya Aparatur; e. Pengembangan Pola Kerjasama antar Daerah dan atau
pihak ketiga. Disamping itu penetapan Unit Pelaksana Teknis
Dinas pada Dinas-dinas Kabupaten Lombok Timur,memperhatikan pada prinsip-prinsip : a. Prinsip tugas dibagi habis; b. Prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi jelas; c. Prinsip fungsionalisasi; d. Prinsip koordinasi dan integrasi; e. Prinsip kontinuitas; f. Prinsip kesisteman; g. Prinsip efisiensi; h. Prinsip fleksibilitas; i. Prinsip pengelompokan tugas; j. Prinsip rentang/jenjang kendali;
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Pasal ini menegaskan beberapa istilah yang digunakandalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untukmenyamakan pengertian istilah-istilah sehingga dapatdihindari kesalahpahaman dalam menafsirkan.
Pasal 2 Pada dasarnya UPTD dapat dibentuk pada setiap Dinasdengan cakupan wilayah masing-masing satuKecamatan atau lebih, tetapi dalam rangka efektifitas
Sosialisasi Peraturan Daerah 19
dan efesiensi jumlah masing-masing UPTD ditetapkanoleh Bupati sesuai dengan ketentuan secara bertahap. [
Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Sosialisasi Peraturan Daerah 20
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 7 Ayat (1)
Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Sosialisasi Peraturan Daerah 21
Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cuku p jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas
[[[[
Pasal 13 Cukup jelas
[[
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Cukup jelas
Sosialisasi Peraturan Daerah 22
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 20 Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas
Sosialisasi Peraturan Daerah 23
Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 8 A
Sosialisasi Peraturan Daerah 24