PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA … · Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Ddaerah Tentang Rencana Pembangunan

PEMERINTAH KABUPATEN

KUTAI KARTANEGARA

2020

OLEH:

DINAS PERHUBUNGAN

1/1/2018

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA

(RANHIR RENJA)

TAHUN

ANGGARAN

1

BAB I. Pendahuluan

Rancangan Akhir Renja Dishub Kukar 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan BAB I Pasal 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang dimaksud Renja

Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai

Kartanegara tahun 2020. Proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan tahun 2020 akan

berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Ddaerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Keterkaitan antara Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD-

Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kementerian, dan Renja Provinsi/Kabupaten,

serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, yaitu: penyusunan dokumen

Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 adalah

merupakan penjabaran rencana kerja tahunan dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten

Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, kemudian dalam penyusunan Rancangan Renja

tersebut harus terintegrasi dengan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020, serta

memperhatikan Renja Kementerian Perhubungan dan Renja Dinas Perhubungan Provinsi

Kalimantan Timur tahun 2020. Selanjutnya dengan tersusunnya Rancangan Renja Dinas

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020, maka selanjutnya akan dilakukan

proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2020.

Dengan demikian Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai

Kartanegara tahun 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020.

2

BAB I. Pendahuluan


1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun

2020 berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah, dan telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarustamaan Gender dan Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Propinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Permendagri 67 tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan

pengarusutamaan gender daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

3

BAB I. Pendahuluan


13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Ddaerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tumur No. 15 Tahun 2008 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan

Timur 2005 - 2025;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 07 Tahun 2014 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan

Timur 2013 -2018;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 7

Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara;

17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;

18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 tanggal 16 Agustus 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Kutai Kartanegara tahun 2016-2021;

21. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja tahun 2020 ini dimaksudkan untuk merencanakan dan

memberikan gambaran strategis arah rencana kerja Dinas Perhubungan yang bersifat

4

BAB I. Pendahuluan


indikatif selama 1 (satu) tahun pada tahun 2020, dengan melanjutkan program kerja yang

telah dilaksanakan. Selain itu juga sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan program

pembangunan tahun 2020 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan dari masyarakat

yang menjadi skala prioritas dalam mewujudkan Pemerintahan GOOD GOVERNANCE dan

Akuntabilitas Pelayanan Publik, yang sejalan dan sesuai kebutuhan. Kemudian penyusunan

Renja ini bertujuan untuk:

a. Memberikan arah pembangunan di sektor perhubungan di Kabupaten Kutai

Kartanegara dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian

pada tahun 2020;

b. Menyiapkan tolak ukur, sehingga pengukuran kinerja dinas dapat dilakukan secara

akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan

pertanggungjawabannya;

c. Membantu dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten

Kutai Kartanegara sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan dokumen Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai

Kartanegara tahun 2020 ini, secara garis besar susunan dan uraian pokok bahasan dalam

penulisannya adalah terdiri dari bagian dan bab sebbagai berikut:

BAGIAN AWAL : Halaman Judul (Cover Renja), Kata Pengantar, dan Daftar Isi.

BAB I : Bagian Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu yang terdiri dari:

evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra, analisis

kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangakat Daerah, review

terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program

dan kegiatan masyarakat.

5

BAB I. Pendahuluan


BAB III : Tujuan dan Sasatan Perangkat Daerah yang memuat: telaahan

terhadap kebijakan Nasional, dan tujuan dan sasaran Perangkat

Daerah.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang menguraikan

Program dan Kegiatan

BAB V : Bagian Penutup yang menguraikan tentang: catatan penting yang

perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana

tindak lanjut.

BAGIAN AKHIR : Memuat lampiran-lampiran yang diperlukan.

6

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu


BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas

Perhubungan tahun 2018 (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2019 (n-1), mengacu

pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas

Perhubungan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

Dinas Perhubungan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas

Perhubungan tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun lalu,

dan realisasi Renstra Dinas Perhubungan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas

Perhubungan dan/atau realisasi APBD Dinas Perhubungan. Pokok-pokok materi yang

disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

dan

Selanjutnya untuk rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas

Perhubungan dan pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d tahun 2018 (tahun berjalan)

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan Pencapaian Renstra

Dinas Perhubungan s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan)

7



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan

berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun

terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas

Perhubungan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja

pelayanan. Pada pembahasan sub bab ini akan disajikan tabel analisis pencapaian kinerja

pelayanan Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

Tabel T-C 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

8



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Beberapa permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:

2.3.1. Pelayanan Angkutan Jalan

1) Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

a) Masih belum tercapainya pelayanan sesuai dengan target Standar Pelayanan

Minimal (SPM)

b) Belum adanya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kabupaten Kutai Kartanegara

c) Masih kurangnya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia

jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten

d) Minimnya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan

daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada

wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten

2) Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

a) Minimnya ketersediaan halte pada wilayah Kabupaten yang telah dilayani

angkutan umum dalam trayek

b) Belum optimalnya fungsi Terminal angkutan umum yang ada

3) Fasilitas Perlengkapan Jalan

a) Masih kurangnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan

guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten

4) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

a) Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pengujian Kendaraan

Bermotor

5) Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Angkutan Jalan

a) Masih kurangya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi

Andalalin.

b) Belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai

pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum.

9



6) Keselamatan Angkutan Jalan

a) Belum adanya pengawasan mengenai standar keselamatan bagi angkutan umum

yang melayani trayek di dalam Kabupaten.

3.1.2. Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau.

1) Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau

a) Belum terdatanya kapal sungai dan danau secara OnLine untuk melayani

jaringan trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang tersedia alur sungai dan

danau yang dapat dilayari

b) Belum terdatanya kapal sungai dan danau Secara Online yang melayani trayek

dalam Kabupaten yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan

wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan

danau yang dapat dilayari

2) Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau

a) Kurang optimalnya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai

dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang

telah dilayari angkutan sungai dan danau

3) Keselamatan Angkutan Sungai dan Danau

a) Kurang termonitornya mengenai pemenuhan standar keselamatan bagi kapal

sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu

Kabupaten

4) Sumber Daya Manusia (SDM) Angkutan Sungai dan Danau

a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai

Pengawas Keselamatan kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang

telah melayani angkutan sungai dan danau

10



3.1.3. Pelayanan Angkutan Penyeberangan

1) Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan

a) Kurang termonitornya ketersediaan kapal penyeberangan yang beroperasi pada

lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan

dalam Kabupaten

b) Kurang termonitornya ketersediaan kapal penyeberangan yang beroperasi pada

lintas dalam Kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil

dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas

penyeberangan dalam kabupaten

2) Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan

a) Belum Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki

pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan

dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran

3) Keselamatan Angkutan Penyeberangan

a) Kurang termonitornya mengenai pemenuhan standar keselamatan kapal

penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang

beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten

3.1.4. Pelayanan Angkutan Laut

1) Jaringan Pelayanan Angkutan Laut

a) Belum termonitornya mengenai ketersediaan kapal laut yang beroperasi pada

lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada

alternatif angkutan jalan

b) Belum termonitornya ketersediaan kapal laut yang beroperasi pada lintas atau

trayek dalam Kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil

dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur

pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan

2) Jaringan Prasarana Angkutan Laut

a) Masih kurangnya ketersediaan dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam

Kabupaten untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam

11



Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif

angkutan jalan.

3) Keselamatan Angkutan Laut

a) Kurang termonitornya mengenai pemenuhan standar keselamatan kapal dengan

ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara

disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020


12



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan

para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan. Deskripsi yang disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Berdasarkan undangan forum perangkat daerah pada tanggal 25 – 26 Maret 2019

dimana pada tanggal 26 Maret untuk membahas verifikasi hasil musrenbang

kecamatan, dan dinas perhubungan mendapatkan usulan dari kecamatan sanga-sanga,

Muara kaman, Kota bangun, Muara Badak dan tabang;

2. Usulan- usulan tersebut di verifikasi dan disesuiakan dengan tupoksi dari dinas

perhubungan .

Adapun daftar usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan

tahun 2020 Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020


Tabel 3.2

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Bobot

Kinerja /

Target

Volume

Catatan Penting

1 2 3 4 5 6

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Kab.Kukar Prosentase

jumlah

Prasarana dan

fasilitas LLAJ

yang

dilakukan

rehabilitasi

dan

pemeliharaan

84%

13



Rehab Berat Dermaga

Kecamatan Muara Kaman

Kec. Muara

kaman

Usulan

Musrenbang

Program Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perhubungan


ketersediaan

sarana dan

prasarana

perhubungan

94%

Pembangunan Tempat Parkir

Pasar Pedesaan

Kecamatan

Kota

Bangun

Usulan

Musrenbang

Pembangunan Pelabuhan

Umum Kecamatan Muara

Badak

Kecamatan

Muara

Badak

Usulan

Musrenbang

Pembangunan Pelabuhan

Penyeberangan Penumpang

Kecamatan

Sanga-Sanga

Usulan

Musrenbang

Program Peningkatan dan

Pengamanan Lalu Lintas


ketersediaan

fasilitas lalu

lintas

86%

Pengadaan Rambu-Rambu

Lalu Lintas

Kecamatan

Tabang

Usulan

Musrenbang

Pengadaan dan Pemasangan

LPJU

Kec. Muara

kaman

Usulan

Musrenbang

Rencana Program KegiatanTahun 2020

Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target Capaian

KinerjaPagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Urusan Wajib Perhubungan

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tenggarong Cakupan layanan

administrasi

perkantoran

100% 6.253.255.280 APBD 100% 6.253.255.280

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tenggarong Jumlah Materai 2000 0 APBD 2000 0

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Tenggarong jumlah tagihan 12 850.000.000 APBD 12 850.000.000

3 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tenggarong Jumlah bulan 12 850.000.000 APBD 12 850.000.000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tenggarong Jumlah bulan 12 250.000.000 APBD 12 250.000.000

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

Tenggarong Jumlah bulan 12 150.000.000 APBD 12 150.000.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tenggarong Jumlah paket 1 180.000.000 APBD 1 180.000.000

7 Penyedian Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tenggarong Jumlah lembar 100000 80.000.000 APBD 100000 80.000.000

8 Penyedian Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

Tenggarong Jumlah paket 1 20.000.000 APBD 1 20.000.000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Tenggarong Jumlah exp 5000 20.000.000 APBD 5000 20.000.000

10 Penyediaan bahan logistik kantor Tenggarong Jumlah Logistik 20000 - APBD 20000 -

11 Penyediaan Makanan dan Minuman Tenggarong Jumlah orang 300 200.000.000

APBD 200 200.000.000

12 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi

dalam di dalam daerah dan ke luar

daerah

Tenggarong Jumlah orang 30 700.000.000 APBD 30 700.000.000

13 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis

Perkantoran

Tenggarong Jumlah orang 230 2.453.255.280 APBD 230 2.453.255.280

14 Penyediaan Jasa Publikasi dan

Informasi

Tenggarong Jumlah Kegiatan 6 APBD 6

15 Perlengkapan Kegiatan Hari-Hari

Tertentu

Tenggarong Jumlah Kegiatan 200.000.000,00 200.000.000,00

1

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020

dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kode Urusan, Program/ Kegiatan Lokasi

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Renja Dishub 2020 Halaman 1


Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target Capaian


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101


Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


16 Penataan Kearsipan Bidang

Perhubungan

Tenggarong Jumlah Kearsipan - APBD -

17 Penataan Arsip dan Pengadaan Bahan

Penunjang Pengelolaan Kearsipan

Tenggarong Jumlah Kearsipan 250.000.000 APBD 250.000.000

18 Penyediaan Sertifikasi Tanah Tenggarong Jumlah Sertifikat - APBD -

19 Fasilitasi Pelaksanaan Acara

Pemerintah Kabupaten Kutai

Kartanegara

Tenggarong Jumlah Kegiatan - APBD -

20 Pengelolaan Website Tenggarong Jumlah Berita 50.000.000 APBD 50.000.000

II Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tenggarong Cakupan Sarana

Prasarana

Perkantoran Dalam

Kondisi Baik

87% 7.300.000.000 APBD 100% 1.000.000.000

21 Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Tenggarong Jumlah Kendaraan

Dinas/ Operasional

8 - APBD -

22 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Tenggarong Jumlah Perlengkapan

Gedung Kantor

9 500.000.000 9 1.000.000.000

23

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tenggarong

Jumlah Peralatan

Gedung Kantor

10 500.000.000 APBD

24 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Tenggarong Jumlah Pemeliharaan

gedung kantor

2 150.000.000 2 150.000.000

25 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Tenggarong Jumlah pemeliharaan

kendaraan

dinas/operasional

83 500.000.000 APBD 83 800.000.000

26 Rehabilitasi sedang/berat rumah

gedung kantor

Tenggarong Jumlah Rehabilitasi

rumah /gedung

kantor

2 650.000.000 APBD

27 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

Tenggarong Jumlah Rehabilitasi

kendaraan

dinas/operasional

2



Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target Capaian


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101


Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


28 Lanjutan Pembangunan Gedung

Kantor

Tenggarong Jumlah Gedung

Kantor

1 5.000.000.000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tenggarong Persentase Tingkat

Pelanggaran Disiplin

ASN

1% 500.000.000 APBD 0% -

29 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Tenggarong Jumlah Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapannya

400 500.000.000 APBD 400 -

30 Pengadaan Pakaian Khusus di Hari-

Hari Tertentu

Tenggarong Jumlah Pakaian

Khusus di Hari-Hari

Tertentu

400 - 400

IV Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Tenggarong Rata-Rata Nilai Kinerja

Sasaran Kinerja

Pegawai (SKP)

84% 350.000.000 APBD 85% 750.000.000

31 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tenggarong Jumlah Peserta Diklat 80 orang 200.000.000 30 orang 500.000.000

32 Penunjang Pendidikan Taruna dan

Taruni Perhubungan

Tenggarong Jumlah Peserta Diklat 24 Orang 0 APBD 24 Orang 250.000.000

33 Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat

Daerah

Jumlah kegiatan Tim

Bekias

6 OTK 150.000.000 150.000.000

V Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Tenggarong 1) Persentase

Konsistensi RENSTRA

dan RENJA

100% 300.000.000 APBD 100% 350.000.000

2) Ketepatan Waktu

Pelaporan Keuangan

dan Asset;

100% APBD 100%

3) Persentase Tindak

Lanjut Temuan Audit

100% APBD 100%

34 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Pembangunan serta Aset Perhubungan

Tenggarong Jumlah Mobitring dan

Evaluasi

1 APBD 1

35 Penyusunan Dokumen Renstra Tenggarong Jumlah Dokumen 1 APBD 1

36 Inventarisasi BMD Tenggarong Jumlah Kecamatan 1 - APBD 1 -



Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target Capaian


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101


Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


37Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban

Kepada Pihak Ketiga

Tenggarong Jumlah penyelesaian

kewajiban

1 APBD 1

38 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan

Tenggarong Jumlah Dokumen 6 150.000.000,00

APBD 6 200.000.000,00

39Pengembangan Data dan Informasi (

Pengembangan Data Base )

Tenggarong Jumlah data &

informasi

kepegawaian

1 50.000.000,00 APBD 1 50.000.000,00

40 Monev Tindak Lanjut Barang Milik

Daerah ( Penguatan Pengelolaan Aset

Dinas )

Tenggarong Jumlah kegiatan 1

100.000.000,00

APBD 1

100.000.000,00

VI Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Kab.Kukar Persentase jumlah

Prasarana dan fasilitas

perhubungan yang

dilakukan rehabilitasi

dan pemeliharaan

84% 1.980.000.000 APBD 100% 2.050.000.000

41 Peningkatan dan Rehabilitasi/

Pemeliharaan Terminal

Kota Bangun &

Muara Jawa

Jumlah Terminal yang

direhab (Terminal)

2 2

42 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Halte Kab.Kukar Jumlah Halte yang

direhab

1 APBD 1 -

43 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pelabuhan Tenggarong

Seberang

Jumlah Pelabuhan

Laut yang direhab

1 - APBD 1 -

44 Rehab Dermaga Kecamatan Sebulu Sebulu Jumlah Dermaga di

rehab (Dermaga)

1 1.000.000.000 APBD 1

45 Peningkatan dan Rehabilitasi/

Pemeliharaan Dermaga

Kab.Kukar Jumlah Dermaga yang

ditingkatkan dan

direhab (Dermaga)

1 APBD 1 -

46 Rehab Dermaga Kumala Kab.Kukar Jumlah Dermaga di

rehab (Dermaga)

1 APBD 1

47 Rehab Dermaga Aji Imbut Kab.Kukar Jumlah Dermaga di

rehab (Dermaga)

1 1



Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target Capaian


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101


Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


48 Rehab Dermaga Kutai Lama Kab.Kukar Jumlah Dermaga di

rehab (Dermaga)

1 APBD 1 -

49 Rehab Berat Dermaga Kab.Kukar Jumlah Dermaga di

rehab (Dermaga)

1 APBD 1

50 Rehab Berat Dermaga Nelayan Muara

Badak

Kab.Kukar Jumlah Dermaga di

rehab (Dermaga)

1 APBD 1

51 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga

Apung/ Ponton

Tenggarong Jumlah Dermaga

Apung/ Ponton yang

direhab/

pemeliharaan

1 APBD 1

52 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Traffic/

Warning Light

Jumlah Traffic/

Warning Light yang

direhab/

pemeliharaan

APBD

53 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rambu

Lalin

Jumlah Rambu Lalin

yang direhab/

pemeliharaan

APBD

54 Pemeliharaan Traffic Light, Warning

Light dan Lampu Penerangan Jalan

Umum

Jumlah Pemeliharaan

Unit Tiang (16 unit)

18 APBD 18

55 Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan

Jumlah perawatan

Traffic Light, Warning

Light, dan LPJU Serta

Fasilitas Lalu Lintas

Lainnya

12 500.000.000 APBD/ APBN 12

56 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pagar

Pengaman Jalan (Guardrail)

Jumlah Pagar

Pengaman Jalan

(Guardrail) yang

direhab/

pemeliharaan

APBD/ APBN

57 Pemeliharaan Marka Jalan Jumlah pemeliharaan

marka jalan (800 m2)

400 M2 300.000.000 APBD 300 M2 200.000.000



Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target Capaian


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101


Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


58 Rehabilitasi/ Pemeliharaan LPJU Jumlah LPJU yang

direhab/

pemeliharaan

12 APBD 12 100.000.000

59 Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Sungai

Danau dan Penyeberangan (ASDP)

Jumlah fasilitas lalu

lintas ASDP yang

dipelihara (15 Unit)

15 APBD 15

60 Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rambu

Laut (Rambu Suar)


lintas laut yang

dipelihara

4 APBD 4 1.500.000.000

61 Rehab & Pemeliharaan Rambu Laut

(Rambu Suar) (Bankeu)


lintas laut yang

dipelihara (Unit)

62 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana

Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah Alat Uji yang

dipelihara / Kalibrasi

(Unit) 10 Unit Alat Uji

10 180.000.000 APBD 10 250.000.000

63 Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana

Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah Gedung

Kantor yang

direhabilitasi (Unit)

1 APBD 1

VII Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

Kab.Kukar Persentase

ketersediaan sarana

dan prasarana

perhubungan

94% 5.700.000.000 APBD 100% -

64 Pembebasan Lahan untuk

pembangunan Jembatan Timbang

Kab.Kukar luas lahan 2 2.500.000.000 APBD 3

65 Pengembangan dan Perluasan Lahan

Parkir

Kab.Kukar luas lahan APBD

66 Kajian Peningkatan Kapasitas Sarana

dan Prasarana Transportasi dan

Keterpaduan Sistem Transportasi

Antar Moda/ Multi Moda

Jumlah Dokumen

(Dokumen)

APBD

67 Pembangunan Pelabuhan Umum

Desa Muara Badak Ilir

Jumah Pelabuhan

Laut

APBD -



Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target Capaian


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101


Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


- Pembebasan Lahan untuk

Pembangunan Pelabuhan Umum

Kecamatan Muara Badak

Luas Lahan (Hektar) APBD

- AMDAL Pembangunan Pelabuhan

Umum Muara Badak

Jumlah dokumen

(Dokumen)

APBD

- Study Bangunan Pengelak Sedimen

dan Alur Pelayaran Pelabuhan

Jumlah dokumen

(Dokumen)

APBD

- Penyusunan Rencana RIP Pelabuhan

Muara Badak dan Penetapan DLKR

dan DLKP

Jumlah dokumen

(Dokumen)

APBD

- Kajian Operasional Manajemen

Lingkungan Pelabuhan Muara Badak

Jumlah Dokumen APBD

- DED Fasilitas dan Akses Jalan dalam

Pelabuhan Umum Muara Badak Ilir

Jumlah Dokumen APBD

- Studi Pendahuluan Kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha di

Pelabuhan Muara Badak

Jumlah Dokumen APBD

- Manajemen Kontruksi Pembangunan

Pelabuhan Umum Desa Muara Badak

Ilir

Jumlah Dokumen APBD

- Study Bangunan Pengelak Sediman

dan Alur Pelayaran Pelabuhan Muara

Badak

Jumlah Dokumen APBD

- Study Origin Destination komoditi

potensial daerah di Pelabuhan Muara

Badak

Jumlah Dokumen APBD

68 Pembangunan Pelabuhan Kuala

Samboja

Jumlah Pelabuhan

(Pelabuhan)

APBD

- Penyusunan RIP Dermaga Nelayan

Kuala Samboja dan Penetapan DLKR

dan DLKP

Jumlah dokumen

(Dokumen)

APBD

- Review RIP Pelabuhan Laut Samboja Jumlah dokumen

(Dokumen)

APBD



Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target Capaian


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101


Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


69 Pembangunan Dermaga Muara Jawa Jumlah Pelabuhan APBD

- Penyusunan RIP Dermaga Muara

Jawa dan Penetapan DLKR dan DLKP

Jumlah dokumen

(Dokumen)

APBD

- Amdal Dermaga Muara Jawa Jumlah dokumen

(Dokumen)

APBD

70 Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Jumlah Pelabuhan APBD

- FS Pembangunan Pelabuhan Peti

Kemas

Jumlah dokumen

(Dokumen)

APBD

- AMDAL Pembangunan Pelabuhan Peti

Kemas

Jumlah dokumen

(Dokumen)

APBD

- DED Pembangunan Pelabuhan Peti

Kemas

Jumlah dokumen

(Dokumen)

APBD

- RIP & DLKR DLKP Pelabuhan Peti

Kemas Desa Pendingin

Jumlah dokumen

(Dokumen)

APBD

- Kajian Bisnis Plan Pelabuhan Peti

Kemas Desa Pendingin

Jumlah dokumen

(Dokumen)

APBD

71 Kajian Pengembangan Pelabuhan

dalam Sistem Transportasi Terpadu di

Kab. Kukar

Jumlah Dokumen

(Dokumen)

APBD

72 SID untuk lokasi Pembangunan

Pelabuhan Strategis di Kab. Kukar

Jumlah Dokumen

(Dokumen)

APBD

73 Lanjutan Pembangunan Pelabuhan

Terpadu Kota Bangun

Jumlah Pelabuhan

Sungai

APBD -

- Kajian Struktur Konstruksi Lanjutan

Pembangunan Pelabuhan Terpadu

Jumlah dokumen

(Dokumen)

APBD



Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target Capaian


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101


Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


- Penyusunan RIP, DLKr dan DLKp

Pelabuhan Pengumpan Lokal Kota

Bangun

Jumlah dokumen RIP,

DLKr dan DLKp

(Dokumen)

APBD

74 Pembangunan pelabuhan di Desa

Jongkang

Jumlah Bangunan APBD

- Pengadaan lahan untuk

pembangunan pelabuhan di Desa

Jongkang

Luas Lahan (Hektar) APBD

75 Pembangunan Terminal Untuk

Kepentingan Sendiri (TUKS) Bongkar

Muat Kecamatan Kenohan

Jumlah Bangunan APBD

- FS TUKS Bongkar Muat di Kecamatan

Kenohan

Jumlah Dokumen APBD

- DED pembangunan terminal untuk

kepentingan sendiri (TUKS) bongkar

Jumlah Dokumen APBD

- Amdal Terminal Untuk Kepentingan

Sendiri (TUKS) Bongkar Muat

Jumlah Dokumen

Amdal

APBD

- Penyusunan RIP terminal untuk

kepentingan sendiri (TUKS) bongkar

Jumlah Dokumen APBD

- Kajian Bisnis Plan TUKS Bongkar


Jumlah Dokumen APBD

- Study Origin Destination komoditi

potensial daerah di TUKS Bongkar


Jumlah Dokumen APBD

76 Pengadaan Dermaga ponton desa

Sebemban Kec. Muara Wis

Jumlah dermaga

apung (Unit)

1 Unit 2.000.000.000 APBD

77 Pengadaan Dermaga Apung Desa

Jantur Kec. Muara Muntai

Jumlah dermaga

apung (Unit)

APBD

78 Pengadaan Ponton Masjid Desa

Semayang

Jumlah dermaga

apung (Unit)

1 Unit 1.000.000.000 APBD

79 Pembangunan Dermaga Kel. Kampung Lama

RT.33 Kecamatan

Samboja

Jumlah Dermaga

(Dermaga)

1 Unit 200.000.000 APBD



Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target Capaian


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101


Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


80 Pembangunan Dermaga Wisata

Pantai Pangempang

Jumlah Dermaga

(Dermaga)

APBD

- Kajian Bisnis Dermaga Wisata

Pangempang

Jumlah Dokumen APBD

- DED Pengerukan Alur Pelayaran di

Pantai Pangempang

Jumlah Dokumen APBD

- DED Pembangunan Dermaga Wisata

Pangempang

Jumlah Dokumen APBD

- Studi Kajian Lingkungan Pengerukan

Dermaga Wisata Pangempang

Jumlah Dokumen APBD

- Amdal Pengerukan Alur Pelayaran di

Pantai Pangempang

Jumlah Dokumen APBD

81 Kajian Konektifitas Pembangunan

Pelabuhan Untuk Mencapai

Keseimbangan Pembangunan

Ekonomi Kab Kukar

Jumlah Dokumen APBD

82 Pembangunan Gedung Pengujian

Kendaraan Bermotor

Jumlah Unit APBD

- FS dan DED Pembangunan Gedung

Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah Dokumen APBD

83 Kajian Pengelolaan Limbah dan Air

Bersih di Area Pelabuhan Laut

Jumlah Dokumen APBD

84 Studi Mekanisme Kajian Kerjasama

pengelolaan pelabuhan yang belum

diusahakan secara komersial

Jumlah Dokumen APBD

85 Kajian Evaluasi Manfaat Pembangunan

Infrstruktur Transportasi Pelabuhan

Laut

Jumlah Dokumen APBD



Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target Capaian


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101


Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


86 Pembangunan Terminal Jumlah Terminal APBD -

- Lahan/FS/Amdal/DED Terminal Jumlah Dokumen APBD

VIII Program peningkatan dan pengamanan

lalu lintas


ketersediaan fasilitas

lalu lintas

85% 2.100.000.000 100% 2.100.000.000

87 Pengadaan fasilitas lalu lintas menuju

obyek wisata

Tenggarong Jumlah Faslalin 2 1.000.000.000 APBD 2 1.000.000.000

88 Pemetaan Kebutuhan Sarana dan

Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas

Bidang Perhubungan

Kab.Kukar Jumlah Dokumen

Pemetaan Kebutuhan


serta Fasilitas bidang

Perhubungan

1 APBD 1

89 Penggadaan Fasilitas Lalu Lintas

(guadrail, rambu, Trafic Light, dll)

Kab.Kukar Jumlah Fasilitas Lalu

Lintas

4000 APBD 4000

90 Pengadaan Perlengkapan Jalan Dan

Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan

Tersedianya rambu-

rambu lalu lintas

APBD

91 Monitoring ,pendataan dan inventarisir

fasilitas lalu lintas

JumlahMonitoring dan

pendataan fasilitas

lalu lintas

100.000.000 APBD 100.000.000

92 Pengadaan & Pemasangan Traffic

Light/ Warning Light

Jumlah Traffic Light APBD

93 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Jumlah Pagar

Pengaman Jalan

APBD

94 Pengecatan Marka Jalan dan

Pemasangan Paku Jalan

Luas Marka Jalan

dan Jumlah Paku

Jalan

APBD

95 Pengadaan dan Pemasangan Lampu

Penerangan Jalan Umum (LPJU)

Jumlah LPJU (Unit) APBD



Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target Capaian


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101


Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


96 Pemetaan Kebutuhan Sarana dan

Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas

Bidang Perhubungan

Jumlah Dokumen

Pemetaan Kebutuhan


serta Fasilitas bidang

Perhubungan (2

Dokumen)

APBD

97 Amdal Lalin Jumlah Dokumen (2

dok)

APBD

98 Pengadaan perlengkapan Fasilitas lalu

lintas di Kecamatan Marang Kayu dan

Muara Badak

Tersedianya rambu-

rambu lalu lintas

APBD

99 Pengadaan Papan Nama Jalan di

dalam Kota Tenggarong

Tersedianya Papan

Nama Jalan

APBD

100 Monitoring ,pendataan dan inventarisir

fasilitas lalu lintas di Kab. Kutai

Kartanegara

JumlahMonitoring dan

pendataan fasilitas

lalu lintas

- APBD

101 Pengadaan lampu Rambu Suar di Alur

Pelayaran Danau Semayang dan

Melintang

Jumlah Lampu

Rambu Suar

APBD

102 Pembangunan Rambu Suar Jumlah Rambu Suar APBD

103 Pembersihan Aliran Sungai di

Kecamatan Muara Kaman

Panjang Sungai APBD

104 Pengaturan dan Penataan Arus Lalu

Lintas dan parkir dalam rangka hari-

hari besar, pekan daerah dan hari-hari

tertentu lainnya

Tahapan Kegiatan 250.000.000 APBD 250.000.000



Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target Capaian


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101


Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


105 Sosialisasi/penyuluhan Kebijakan di

bidang Perhubungan Darat

Jumlah peserta

Sosialisasi/penyuluha

n

0 APBD 0

106 Pelaksanaan Pengawasan

keselamatan Pelayaran Angkutan

sungai danau dan penyeberangan

Tahapan kegiatan 200.000.000 APBD 200.000.000

107 Sosialisasi Keselamatan LLASDP Jumlah Kecamatan APBD

108 Pengawasan Secara Berkala Prasarana

Penunjang Untuk Keselamatan

Pelayaran di alur Pelayaran

Terlaksananya

kegiatan pengawasan

(Kecamatan)

200.000.000 APBD 200.000.000

109 Pemeriksaan dan Uji Konstruksi Kapal Jumlah Kapal APBD

110 Pengawasan, Pemanduan, Pengaturan,

dan Rekayasa Lalu Lintas

Jumlah Kecamatan 250.000.000 APBD 250.000.000

111 Pengadaan Alat Uji/Ukur Perlengkapan

Jalan

Jumlah Unit APBD

112 Survey Rute Aman Selamat Sekolah

(RASS)

Jumlah lokasi 100.000.000 APBD 100.000.000

IX Program peningkatan pelayanan

angkutan


Peningkatan

Pelayanan Angkutan

82% 1.150.000.000 100% 1.150.000.000

113 Peningkatan dan Pengendalian Disiplin

Masyarakat terhadap ketertiban lalu

lintas dan angkutan jalan

Tenggarong Jumlah Kecamatam 200.000.000 APBD 200.000.000

114 Penyusunan rencana induk/

Masterplan penerapan sistem

informasi teknologi bidang

Perhubungan

Tenggarong Jumlah Dokumen APBD

115 Fasilitasi dan Koordinasi Teknis Bidang

Perhubungan

Kab.Kukar Jumlah bidang APBD

116 Study Penyusunan Rencana Induk

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Kab.Kukar

Kab.Kukar Jumlah dokumen APBD



Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target Capaian


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101


Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


117 Pengembangan Sistem Informasi

Geografis (GIS) Perhubungan

Kab.Kukar Tersedianya Sistem

Informasi Geografis

Perhubungan

(Software)

APBD

118 Penunjang Kegiatan LHR di Kabupaten

Kutai Kartanegara

Tenggarong Jumlah data LHR APBD

119 Koordinasi dalam peningkatan

pelayanan angkutan

Tenggarong Tahapan kegiatan APBD

120 Kajian Penyusunan Daya Saing Industri

Pelayaran dan Evaluasi Indikator

Kinerja Angkutan Laut

Tenggarong Jumlah Dokumen

(Dokumen)

APBD

121 Penunjang Kegiatan Wahana Tata

Nugraha (WTN)

Tenggarong Jumlah piala,

penghargaan

300.000.000 APBD 300.000.000

122 DED Pengerukan Alur Pelayaran

Pelabuhan Umum Muara Badak


123 Amdal Pengerukan Alur Pelayaran

Pelabuhan Umum Muara Badak


124 Fasilitasi Dan Koordinasi Forum lalu

lintas Kabupaten Kutai Kartanegara

Tenggarong jumlah tahapan

kegiatan

300.000.000 APBD 300.000.000

125 Kegiatan pemilihan dan pemberian

penghargaan Pelajar Pelopor

Keselamatan LLAJ

Tenggarong Tahapan kegiatan 150.000.000 APBD 150.000.000

126 Studi Penerapan dan Pemenuhan

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Perhubungan

Jumlah Dokumen

(Dokumen)

APBD

127 Identifikasi dan Kajian Inventarisir

Data Angkutan Laut

Jumlah Dokumen

(Dokumen)

APBD

128 Peningkatan Disiplin Masyarakat

terhadap Keselamatan Pelayaran

diwilayah Kab. Kukar

Tahapan kegiatan APBD

129 Monitoring dan Pengawasan TUKS

serta Tersus di Wilayah Kab. Kukar

Tahapan kegiatan 200.000.000 APBD 200.000.000

130 Amdal pengerukan alur sungai/danau

di Kecamatan Muara Muntai

Jumlah Dokumen

(Dokumen)

APBD



Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target Capaian


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101


Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


131 Amdal pengerukan alur sungai/danau

di Kecamatan Muara Wis

Jumlah Dokumen

(Dokumen)

APBD

132 Update Data Base Perhubungan Jumlah Aplikasi APBD

133 Kegiatan pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir/juru mudi/awak

kendaraaan angkutan umum teladan

Jumlah sopir/ juru

mudi/ awak

kendaraan

APBD

X Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor


peningkatan retribusi

sektor perhubungan

(PKB, Parkir, Tambat

Kapal,dll)

86% 700.000.000 100% 700.000.000

134 Pengadaan Material PKB, Parkir

Kendaraan Bermotor dan Retribusi

Tambat Kapal

Kab.Kukar Jumlah Material 300.000.000 APBD 300.000.000

135 Sosialisasi dan razia pelanggaran lalu

lintas di jalan

Tenggarong Jumlah Sosialisasi

dan razia

100.000.000 APBD 100.000.000

136 Pengadaan alat pengujian kendaraan

bermotor

Tenggarong Jumlah unit APBD

137 Sistem Informasi Manajemen


Tenggarong Jumlah Aplikasi APBD

138 Pengembangan Sistem Informasi


(SIMPKB)

Tenggarong Jumlah penunjang

aplikasi

APBD

139 Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional Pengujian

Kendaraan Bermotor

Tenggarong Jumlah Kendaraan APBD

140 Penunjang Kegiatan Pelayanan Uji

Keliling Kendaraan Bermotor

Tenggarong Jumlah Kecamatan 300.000.000 APBD 300.000.000

141 Study kualitas pelayanan pengujian

kendaraan bermotor

Tenggarong Jumlah dokumen



Indikator Kinerja

Program/ Kegiatan

Target Capaian


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2 3 4 5 6 7 8 9 101


Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


26.333.255.280 14.353.255.280

Dinas Perhubungan


K E P A L A

H. Heldiansyah, SH., M.HPembina Utama Muda

NIP. 19660810 198902 1 003

Jumlah kebutuhan dana tahun 2020 Jumlah perkiraan kebutuhan dana tahun 2021


19

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Rancangan Akhirl Renja Dishub Kukar 2020

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas Perhubungan.

Sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian

Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek, yaitu (i) keselamatan dan

keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas

dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal,

berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Adapun sasaran pembangunan

infrastruktur transportasi Tahun 2015-2019, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Keselamatan dan Keamanan Transportasi, meliputi:

a) Menurunnya angka kecelakaan transportasi;

b) Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan

transportasi.

2) Pelayanan Transportasi, meliputi:

a) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;

b) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan

kebutuhan;

c) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;

d) Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam

mewujudkan good governance;

e) Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang

perhubungan;

f) Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan

teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;

20

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah


g) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean

governance;

3) Kapasitas Transportasi, meliputi:

a) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan

keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;

b) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;

c) Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan,

terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;

d) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;

e) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen

transportasi perkotaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra Dinas Perhubungan.

3.2.1. Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara, maka perlu dirumuskan tujuan yang ingin dicapai, seperti di bawah ini:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan

2. Menyediakan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Guna Meningkatkan

Aksesibilitas Antar Wilayah.

3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan.

3.2.2. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan

2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan

3. Meningkatnya Penerimaan Retribusi Sektor Perhubungan.

21

BAB IV. Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

Untuk Urusan Wajib Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, secara

umum dapat dijabarkan ke dalam berbadai Program dan Kegiatan, sebagai berikut:

a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; 1) Pembangunan Terminal; 2) Pembangunan Halte; 3) Pembangunan Pelabuhan Laut; 4) Pembangunan Dermaga/ Pelabuhan Sungai; 5) Pembangunan Dermaga Apung/ Ponton; 6) dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan perhubungan.

b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; 1) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal; 2) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Halte; 3) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pelabuhan Laut; 4) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Dermaga/ Pelabuhan Sungai; 5) Pemeliharaan Dermaga Apung/ Ponton; 6) Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan (Rambu-Rambu Jalan); 7) Pemeliharaan LPJU; 8) Pemeliharaan Traffic/ Warning Light; 9) Pemeliharaan Pagar Pengaman Jalan; 10) Pemeliharaan Marka Jalan; 11) Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyebrangan (Rambu-

Rambu Sungai);

12) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Ramb Laut/ Mercusuar/ Rambu Suar Laut; 13) Perawatan dan Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor; 14) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor; 15) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Gedung Kantor/ Tempat Kerja; 16) dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan perhubungan.

c. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas; 1) Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas (Rambu-Rambu Jalan); 2) Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU); 3) Pengembangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dari tenaga listrik

beralih ke tenaga surya;

4) Pengadaan Traffic/ Warning Light; 5) Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail);

22



6) Pengecatan Marka Jalan; 7) Pengadaan Paku Marka Jalan; 8) Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyebrangan (Rambu-

Rambu Sungai);

9) Pengadaan Ramb Laut/ Mercusuar/ Rambu Suar Laut; 10) Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas Bidang

Perhubungan;

11) Pengerukan Alur Pelayaran Sungai dan Danau; 12) Pemeriksaan dan Uji Konstruksi Kapal; 13) Normalisasi Alur Sungai; 14) Monitoring ,pendataan dan inventarisir fasilitas lalu lintas di Kab. Kutai

Kartanegara;

15) Sosialisasi keselamatan lalu lintas; 16) Pengaturan dan Penataan Arus Lalu Lintas dan parkir dalam rangka hari-hari

besar, pekan daerah dan hari-hari tertentu lainnya di kab. Kuka;

17) Sosialisasi/penyuluhan Kebijakan di bidang Perhubungan Darat; 18) Sosialisasi Keselamatan LLASDP; 19) dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan perhubungan.

d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; 1) Studi/ kajian Penerapan dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Perhubungan di Kabupaten Kutai Kartanegara;

2) Inventarisasi kegiatan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perhubungan;

3) Pemberdayaan penyelenggara jasa transportasi; 4) Manajemen pengelolaan data dan informasi bidang perhubungan 5) Pengembangan/ Pemeliharaan sistem informasi/ aplikasi serta Website Dinas

Perhubungan;

6) Fasilitasi dan Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan; 7) Study Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kab.Kukar;

8) Pendataan Bandara Khusus dan Tempat Pendaratan Helicopter dii Wilayah Kab.Kukar;

9) Kajian Akademis Penyusunan Raperda Pembentukan Bidang dan UPT; 10) Penunjang Kegiatan Wahana Tata Nugraha (WTN) 11) Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak

kendaraaan angkutan umum teladan;

12) Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan; 13) dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan perhubungan.

e. Program Peningkatan Kelaiakan Pengoprasian Kendaraan Bermotor; 1) Sosialisasi dan razia/ pemeriksaan kendaraan wajib uji; 2) Pengadaan material PKB, Parkir Kendaraan bermotor dan retribusi tambat

kapal;

3) Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor;

23



4) Pembuatan/ Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (SIMPKB);

5) dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan perhubungan.

Berbagai Program dan Kegiatan setiap SKPD (Program Kegiatan Rutin) yang

dapat dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-

2021, sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 1) Penyediaan jasa surat menyurat; 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor; 6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja; 7) Penyediaan Alat Tulis Kantor; 8) Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan; 9) Penyedian Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; 11) Penyediaan bahan logistik kantor; 12) Penyediaan Makanan dan Minuman; 13) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; 14) Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran; 15) Penyediaan Jasa Publikasi dan Informasi; 16) Penataan Kearsipan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional; 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; 3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor/ Tempat Kerja; 4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; 5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; 6) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor/ tempat kerja; 7) Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional; 8) Pembangunan Gedung Kantor.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 1) Pengadaan Mesin Absensi; 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya; 3) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan; 4) Pengadaan Pakaian Khusus di Hari-Hari Tertentu;

24



d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal; 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan; 3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. 4) Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah

e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 1) Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); 3) Kajian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; 4) Manajemen Reformasi Birokrasi; 5) Kajian Inovasi Pelayanan Publik; 6) Pembuatan Profil Dinas; 7) Penyusunan Dokumen Pelaporan Lainnya.

Adapun daftar rencana program dan kegiatan, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2020

dan Prakiraan Maju Tahun 2021

22

BAB V. Penutup


BAB V

PENUTUP

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 ini berguna untuk

memberikan arah pelaksanaan pembangunan di sektor perhubungan guna mendukung

pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara pada

tahun 2020 dan setersusnya. sehingga pengukuran kinerja dapat dilakukan secara akuntabel

dan memudahkan dalam melakukan evaluasi serta pertanggungjawaban. Disamping itu

Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2020 dapat membantu dalam mencapai tujuan dan

sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tertuang dalam dokumen

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021. Dalam

pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020, ada beberapa catatan penting

yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan

anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya dilakukan percepatan dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,

yang harus sesegera mungkin dilaksanakan pada awal tahun anggaran atau setelah

dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) ditetapkan;

2. Apabila ketersediaan anggaran pada tahun anggaran 2020 tidak sesuai dengan

kebutuhan, maka penentuan program dan kegiatan yang akan ditetapkan dalam

APBD Tahun Anggaran 2020 harus berdasarkan skala prioritas.

Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dalam rangka pelaksanaan Rencana

Kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas bersama Sekretaris, seluruh Kepala Bidang, seluruh Kepala Sub

Bagian dan Kepala Seksi, serta Kepala UPT di lingkungan Dinas Perhubungan

Kabupaten Kutai Kartanegara secara bersama–sama mempunyai tanggung jawab

untuk melaksanakan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan tahun 2020 dengan

sebaik–baiknya, serta berkewajiban menjaga konsistensi antara Renja dengan

Renstra;

2. Dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun

2020, masing–masing Bidang, Sub Bagian dan Seksi, serta UPT di lingkungan Dinas

23

BAB V. Penutup


Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara harus melaksanakan evaluasi terhadap

kinerja pelaksanaan Renja tahun 2020;

3. Penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 harus

berdasarkan skala prioritas dan sesuai dengan Renstra;

4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dan tugas-tugas lainnya, seluruh Aparatur Dinas

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara harus berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Setelah ditetapkannya dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja ini, maka untuk

pelaksanaannya diperlukan kerjasama yang baik dari semua pemangku kepentingan sampai

pada ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2020 hingga terlaksananya seluruh program

dan kegiatan sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam dokumen Rancangan Akhirl

Rencana Kerja (Renja) tahun 2020.

Demikian penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas

Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 ini dibuat, untuk menjadi perhatian

sebagaimana mestinya.

Tenggarong, Juni 2019

Kepala Dinas Perhubungan


H. Heldiansyah, SH., M.H Pembina Utama Muda

NIP. 19660810 198902 1 003

Microsoft Word - 0_ COVER RENJA.pdfCombined.pdfMicrosoft Word - 1_ BAB I PENDAHULUAN.pdfMicrosoft Word - 2_ BAB II EVALUASI RENJA.pdf2) Tabel Bab II Renja 2020.pdfMicrosoft Word - 3_ BAB III TUJUAN dan SASARAN.pdfMicrosoft Word - 4_ BAB IV RENJA & PENDANAAN.pdfMicrosoft Word - 5_ BAB V PENUTUP.pdf

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA … · Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Ddaerah Tentang Rencana Pembangunan