Upload
vodang
View
238
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
1
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016
disusun sebagai implementasi pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diamanatkan
dalam ketentuan yang berlaku tentang Keuangan Daerah yaitu berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan Paket Keuangan Negara yang meliputi Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010.
Tema dan prioritas pembangunan pada Tahun Anggaran 2016 dijabarkan dalam
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 yang diarahkan untuk dapat menampung aspirasi
dan kebutuhan masyarakat dalam rangka menyelesaikan permasalahan daerah, meliputi:
kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat. Dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016 ditetapkan tema
pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2016 “Memperkuat daya saing
daerah guna mendorong kemandirian ekonomi, peningkatan investasi dan
pengurangan kemiskinan.”
Penggunaan dana Tahun Anggaran 2016 lebih diprioritaskan untuk menunjang
efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPPKA dalam rangka melaksanakan urusan
pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), maka Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyusun Laporan Keuangan
Daerah yang meliputi:
1. Laporan Realisasi Anggaran.
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
2
4. Neraca,dan
5. Catatan Atas Laporan Keuangan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
Maksud penyusunan laporan keuangan:
1) Laporan Keuangan DPPKA Kabupaten Kulon Progo disusun untuk menyediakan
informasi yang relevan mengenai posisi keuangan per 31 Desember 2016 dan
seluruh transaksi yang dilakukan oleh DPPKA selama Tahun Anggaran 2016.
2) Laporan Keuangan DPPKA Kabupaten Kulon Progo digunakan untuk
membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah
ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi DPPKA
Kabupaten Kulon Progo selama Tahun Anggaran 2016 serta ketaatannya terhadap
peraturan perundang-undangan.
Tujuan penyusunan laporan keuangan:
1) Menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan sebagai
akuntabilitas DPPKA atas sumber daya yang dipergunakan dengan:
a. Menyediakan informasi kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
membiayai seluruh pengeluaran
b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan
perundang-undangan
c. Menyediakan informasi jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
kegiatan DPPKA serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d. Menyediakan informasi dalam hal DPPKA mendanai seluruh kegiatannya dan
mencukupi kebutuhan kasnya.
e. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi DPPKA berkaitan dengan
sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang,
termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
f. Menyediakan informasi perubahan posisi keuangan DPPKA, apakah
mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan
selama periode pelaporan.
2) Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Tahun 2016 DPPKA
Kabupaten Kulon Progo menyediakan informasi tentang pendapatan, belanja, aset,
kewajiban dan ekuitas dana.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
3
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
Pelaporan keuangan Tahun 2016 DPPKA Kabupaten Kulon Progo diselenggarakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain:
a. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015
b. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
c. Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
d. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
f. Peraturan Daerah No 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2016
g. Peraturan Daerah No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2016
h. Peraturan Bupati Kulon Progo No 58 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Bupati Kulon Progo No 58 Tahun 2008
i. Peraturan Bupati Kulon Progo No 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2016
j. Peraturan Bupati Kulon Progo No 73 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2016
k. Peraturan Bupati Kulon Progo No 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Bab I Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Bab II Ekonomi makro dan kebijakan keuangan
2.1 Ekonomi makro
2.2 Kebijakan keuangan
Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan.
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.
3.2 Hambatan dan kendala pencapaian target
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
4
Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan.
5.1 Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5.2 Penjelasan pos-pos Laporan Operasional (LO)
5.3 Penjelasan pos-pos Neraca
Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
Bab VIII Penutup.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
5
BAB II
EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
2.1 Ekonomi Makro
Kinerja ekonomi Kabupaten Kulon Progo dilihat dari nilai PDRB harga
konstan tahun 2010 pada tahun 2010 hingga tahun 2015 cenderung mengalami
kenaikan. Hal ini dapat dilihar dari perkembangan nilai PDRB atas harga
konstan 2010. Pada tahun 2010 nilai PDRB sebesar 5,033 triliun rupiah
mengalami kenaikan menjadi 5,246 triliun rupiah pada tahun 2011 dan terus
mengalami kenaikan hingga 6,250 triliun rupiah pada tahun 2015.
Sedangkan dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya, Kulon Progo
mengalami pasang surut. Pada tahun 2010 hingga 2013 laju pertumbuhan
ekonomi mengalami percepatan sebesar 3,51 persen pada tahun 2010 ,menjadi
4,23 persen di tahun 2011 dan menjadi 4,37 persen di tahun 2012. Pada tahun
2013 meningkat menjadi 4,87 persen. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi
tahun 2013 disebabkan oleh meningkatnya sektor pembentuk PDRB Kulon
Progo, hampir semua sektor tersebut mengalami peningkatan. Pada tahun 2014
laju pertumbuhan ekonomi Kulon Progo mengalami penurunan menjadi 4,46
persen dan diikuti pada tahun 2015 kembali menurun menjadi 4,22 persen.
Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kulon Progo terjadi seiring dengan
melambatnya ekonomi DIY dan nasional.
Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi diprediksi terjadi di tahun 2016
setelah sebelumnya tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan.
Sektor pertanian sebagai tulang punggung struktur ekonomi Kabupaten Kulon
Progo pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan negatif sebesar (1,42) persen
yang mempengaruhi besaran laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Penurunan pertumbuhan di sektor pertanian pada tahun 2010 dipengaruhi oleh
penurunan sub sektor tanaman bahan makanan. Dimana sub sektor tanaman
bahan makanan merupakan penyumbang terbesar dalam sektor primer di Kulon
Progo terutama produksi padi. Faktor bencana alam akibat letusan Gunung
Merapi pada akhir tahun 2010 yang menyebabkan banjir lahar dingin dan hujan
abu tebal mempunyai andil yang sangat besar terhadap terganggunya panen
padi di wilayah utara Kabupaten Kulon Progo yang berbatasan langsung dengan
daerah bencana. Namun situasi bencana yang terjadi disikapi dengan kebijakan
yang cepat dan tepat, sehingga mendorong cepatnya recovery tanggap bencana
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
6
dengan berbagai program kegiatan yang mendorong tumbuhnya kembali laju
pertumbuhan ekonomi yang sempat menurun tajam. Salah satunya dengan
perbaikan sarana dan prasarana dibidang pertanian seperti irigasi, perbaikan
jalan, pengerukan sungai yang tertutup material gunung berapi dan management
man power serta social capital untuk bangkit membangun kembali setelah
bencana. Dengan dikeruknya material penutup saluran dan diperbaikinya
infrastruktur saluran irigasi Kalibawang, berpengaruh pada peningkatan
produksi padi pada tahun 2011. Komoditas ini sempat mengalami penurunan
produksi di tahun 2010. Peningkatan produk pertanian di Kabupaten Kulon
Progo pada tahun 2011 berimbas pada besaran laju pertumbuhan ekonomi pada
sub sektor tanaman bahan makanan.
Pertumbuhan yang cukup tinggi pada sub sektor yang punya andil besar
dalam perekonomian akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan. Tahun 2012 sampai dengan 2014 sektor pertumbuhannya positif
walau laju pertumbuhannnya tidak secepat pada tahun 2012.
Sub sektor tanaman bahan makanan mempunyai share yang besar pada
sektor pertanian, sehingga besaran pertumbuhan sub sektor tanaman bahan
makanan sangat berpengaruh pada pertumbuhan sektor pertanian. Peran sektor
ini baik yang dinilai secara berlaku maupun harga konstan cukup tinggi,
sehingga sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon
Progo.
Sektor industri di tahun 2010 tumbuh 6,01 persen sedangkan di tahun
2011 tumbuh 4,44 persen, pada tahun 2012 tumbuh negatif sebesar (4,09)
persen hingga diperkirakan tumbuh positif 8,14 persen pada tahun 2017, tahun
2013 masih mampu bertahan positif 7,37 persen, tahun 2014 terjadi percepatan
laju bahkan mampu tumbuh positif sebesar 8,23 persen, akan tetapi pada tahun
2015 hanya mampu menumbuhkan percepatan sebesar 3,14 persen. Tahun 2016
diprediksi tetap tumbuh positif, akan tetapi pertumbuhannnya tidak secepat
pada tahun 2014. Sektor Industri Pengolahan inilah yang mempunyai andil
perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo pada tahun 2015.
Untuk sektor listrik, gas, dan air bersih, pada tahun 2010 mengalami
pertumbuhan 5,27 persen dan pada tahun 2011 mengalami percepatan laju
pertumbuhan dibandingkan tahun 2010 yang sangat signifikan, dimana pada
tahun 2011 pertumbuhannya sebesar 5,53 persen. Untuk tahun 2016 sektor itu
diprediksikan mulai bangkit lagi hingga tahun 2017 seiring dengan
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
7
perkembangan pasir besi, pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarta dan
Pembangunan Bandara NYIA di Temon.
Terjadinya kelesuan pasar di tingkat internasional khusunya dengan
adanya penurunan harga minyak dunia sampai pada level yang sangat rendah
juga mempengaruhi perekonomian di tingkat nasional, regional maupun skala
lokal. Di Kulon Progo hal tersebut sangat berpengaruh pada perlambatan laju
pertumbuhan pada sektor Jasa Keuangan dan asuransi dari 11,24 persen pada
tahun 2014, melambat sangat signifikan pada tahun 2015 menjadi hanya
sebesar 4,64 persen. Akan tetapi di tahun 2016 dan 2017 diperkirakan akan
bangkit kembali
Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib, masih mampu bertahan stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010
percepatan pertumbuhannya sebesar 6,23 persen, diikuti perlambatan sedikit
pada tahun 2011 sebesar 4,30 persen, bangkit kembali pada tahun 2015 sebesar
7,68 persen, demikian terus stabil pada kisaran 6 persen. Dan diprediksikan
pada tahun 2016 sebesar 6,02 persen serta terjadi sedikit percepatan pada tahun
2017 diprediksi melaju pada kisaran 6,06 persen. Untuk kegiatan jasa sosial
kemasyarakatan seperti rumah sakit swasta dan lembaga pendidikan swasta
mengalami kecenderungan turun. Dengan semakin turunnya jasa rumah sakit
swasta dari sisi positifnya bisa diperkirakan bahwa derajat kesehatan
masyarakat semakin membaik. Beberapa kebijakan yang mendukung
peningkatan derajad kesehatan masyarakat antara lain : pada pertengahan bulan
Oktober 2011 dikeluarkan kebijakan Bupati bahwa semua masyarakat Kulon
Progo gratis berobat di Puskesmas berlaku mulai November 2011, adanya
program nasional Jampersal, Jamkesmas, Jamkesda, Jamkesos, dll. Sektor ini
mulai tahun 2012 hingga tahun 2015 mengalami perlambatan pertumbuhan.
Akan tetapi tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 diprediksi mengalami laju
pertumbuhan yang sangat berarti pada level di atas 6 persen. Hal ini
diperkirakan adanya imbas dari pembangunan yang bergulir di Kabupaten
Kulon Progo.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan
suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki
untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil
penggunaan potensi faktor -faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber
daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
8
masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan
ekonomi Kabupaten Kulon Progo dicerminkan dengan PDRB , baik yang
dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku.
Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5
tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2016 diperkirakan
mencapai 6.14 trilyun rupiah pada tahun, tahun 2015 diperkirakan 5,59 trilyun,
2014 mencapai 4,98 trilyun rupiah, tahun 2013 mencapai 4,64 trilyun rupiah,
tahun 2012 sebesar 4,20 trilyun rupiah, tahun 2011 sebesar 3,87 trilyun rupiah,
dan tahun 2010 sebesar 3,55 trilyun rupiah.
Sementara itu PDRB berdasarkan harga konstan (harga tahun 2000)
nilai PDRB tahun 2016 diperkirakan sebesar 2,4 0 trilyun rupiah, tahun 2015
sebesar 2,28 trilyun rupiah, tahun 2014 sebesar 2,15 trilyun rupiah, tahun 2013
sebesar 206 trilyun rupiah, tahun 2012 sebesar 1,96 trilyun rupiah, dan tahun
2011 sebesar 1,86 trilyun rupiah.
Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) sejak tahun
2011 hingga tahun 2017 mengalami tren peningkatan. Pada Tahun 2012 sebesar
Rp. 10.671.984,-, tahun 2013 sebesar Rp. 11.770.580,-, dan untuk tahun 2014
sebesar Rp. 12.571.554,- Tahun 2015 diprediksikan juga ada kenaikan, sebesar
Rp. 13.872.010,-, tahun 2016 sebesar Rp. 15.232854,-, dan pada tahun 2017
sebesar Rp. 16.733.290,-
Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK tahun 2000)
sejak tahun 2010 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 sebesar Rp.
4.580.532,-tahun 2011 sebesar Rp.4.790.630,-,tahun 2012 sebesar
Rp.4.992.174,-, dan tahun 2013 sebesar Rp. 5.229.120,-. Sedang untuk tahun
2014 sebesar Rp. 5.448.557,-. Tahun 2015 hingga tahun 2016 diprediksikan
juga ada kenaikan, dimana pada tahun 2015 sebesar Rp.5.628.822 ,-, tahun
2016sebesar Rp. 5.935.592,-, tahun 2017sebesar Rp.6.267.986,-.
PDRB per kapita kabupaten Kulon Progo yang terus meningkat akan
berimplikasi pada meningkatnya perputaran distribusi ekonomi dimasyarakat.
Faktor pembebasan lahan pada beberapa kegiatan pertambangan pasir besi
mulai dirasakan oleh masyarakat Kulon Progo. Dan diharapkan pada
rencanapembangunan bandara akan berpengaruh pada PDRB per kapita Kulon
Progo pada tahun-tahun yang akan datang.
Dengan adanya tren kenaikan PDRB per Kapita baik Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) seharusnya secara
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
9
positif akan meningkatkan daya beli pasar Kulon Progo. Kondisi ini
memberikan peluang terhadap peningkatan permintaan pasar sehingga apabila
dapat direspon dengan kebijakan yang tepat akan dapat mendorong
pertumbuhan sektor hulu maupun sektor hilir. Sektor hilir akan memainkan
peranan yang sangat penting dalam menyediakan variasi produk jadi lokal
dengan harga yang lebih kompetitif. Pemenuhan arus barang yang variatif dan
harga yang kompetitif diharapkan mampu mendorong pembentukan karakter
pasar Kulon Progo yang berorientasi pada produk lokal. Oleh karena itu sub
sektor industri pengolahan harus mendapat perhatian dalam kebijakan sehingga
dapat mendorong pembangunan embrio industri hilir yang kuat dan kompetitif.
Peenuhan pasar pada skala local pada tahun 2017 ke atas diprediksikan akan
mengalami perubahan yang mendasar dengan adanya pembangunan bandara
baru di kabupaten Kulon Progo. Pasar lokal Kabupaten Kulon Progo
diharapkan akan berkembang menjadi lebih besar.
Disisi lain untuk mengantisipasi permintaan pasar terhadap suplai bahan
mentah perlu penguatan pada sektor industri hulu, dalam hal ini tidak dapat
diabaikan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Kulon Progo paling besar
disumbang oleh sub sektor pertanian khususnya tanaman bahan makanan dan
peternakan. Industri hilir akan berperan penting dalam meningkatkan nilai
tambah ekonomi pada sub sektor pertanian.
Sejalan dengan integrasi ekonomi ASEAN dibawah payung ASEAN
Economic Community(AEC), kebijakan single market and single production
unit harus disikapi dengan formulasi kebijakan yang tepat dalam memberikan
peluang pasar domestik dan industri lokal untuk berkembang, salah satunya
mendorong pembentukan struktur pasar berbasis karakter budaya lokal.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
10
Sedangkan tingkat perkembangan suku bunga bank selama tahun 2016
mengambil data dari Bank BPD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Wates
sebagai berikut:
Tabel 2.1
Tingkat Suku Bunga Bank Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016
No. Uraian Suku Bunga
1 Dana Pihak Ketiga
Giro 3,00%
Tabungan
Simpeda 0,75 - 2,75 %
Sutera 0,75 - 2,75 %
Sutera emas 2%
Shafa 1,5%
Tunas 3 %
Deposito
1 bulan 5,50 – 6,25%
3 bulan 5,50 – 6,25%
6 bulan 4,75 – 5,50%
12 bulan 4,75 – 5,50%
2 Kredit
Konsumtif 16-17%
Modal kerja 20-22%
Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, Kabupaten Kulon Progo
mendasar pada organisasi perangkat daerah. Susunan organisasi perangkat daerah
tahun 2016 masih berpedoman pada PP No 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah. Organisasi perangkat daerah DPPKA Kabupaten Kulon Progo diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 11 Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Daerah No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah dan Peraturan Bupati No 61 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas pada
Unsur Terendah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
Tugas DPPKA adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintah di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan asset. Visi DPPKA adalah
menjadikan pengelola keuangan yang profesional menuju pelayanan prima. Untuk
mewujudkan visi tersebut maka misi DPPKA Kabupaten Kulon Progo adalah
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
11
mengembangkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan
pada aturan perundangan yang berlaku, meningkatkan kemampuan SDM dalam
penguasaan ketugasan, kreatifitas pengembangan berlandaskan pada kedisiplinan kerja,
meningkatkan sarana dan prasarana penunjang ketugasan termasuk penyediaan
teknologi informasi untuk memberikan pelayanan prima.
Berdasarkan visi dan misi tersebut DPPKA Kabupaten Kulon Progo
menetapkan tujuan:
1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusian (SDM )
2. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang
3. Mengembangkan sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan pendapatan,
keuangan dan asset daerah
Sebagai SKPD DPPKA mempunyai fungsi sebagai penyelenggara Urusan
Pemerintah Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan asset. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut diatas Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pendapatan PBB dan BPHTB
2. Menyelenggarakan kegiatan di bidang pendapatan non PBB dan non BPHTB
3. Menyelenggaran kegiatan di bidang anggaran dan perbendaharan
4. Menyelenggarakan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan
5. Menyelenggarakan kegiatan di bidang asset dan ketatausahaan
Sejalan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan DPPKA Kabupaten Kulon
Progo berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan atas penyelenggaraan
pemerintahannya. Laporan keuangan DPPKA Kabupaten Kulon Progo Tahun
Anggaran 2016 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam Negari Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
2.2 Kebijakan Keuangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dengan Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat penting dalam
menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan yang setiap tahunnya ditetapkan
dalam rangka mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Tahapan
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
12
yang lebih baik harus melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat ditanggungjawabkan kepada
masyarakat.
Dalam tahapan perencanaan dilakukan melalui pembahasan atas kebijakan
yang akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat.
Sedangkan untuk penganggaran keuangan daerah ditetapkan dalam kebijakan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada tahun anggaran 2016 di
Kabupaten Kulon Progo secara umum dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dengan demikian maka struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
struktur Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan struktur yang ditetapkan pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk pelaporannya
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
Pelaksanaan pembangunan dan jalannya pemerintahan mempergunakan
pendanaan dalam APBD yang tersedia untuk dimanfaatkan dengan sebaik mungkin
agar dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi kepentingan
masyarakat. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, diupayakan
adanya pembagian peran dan tanggung jawab sehingga terlaksana mekanisme checks
and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Pada tahapan Pertanggungjawaban terhadap Keuangan Daerah, sesuai
peraturan perundangan yang berlaku pemerintah daerah wajib menyampaikan
pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional
(LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
(LPSAL),Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
APBD Tahun Anggaran 2016 diarahkan untuk mencapai prioritas
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
13
pembangunan sesuai dengan tema pembangunan yang telah ditetapkan, yaitu
“Peningkatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi lokal dalam rangka
penanggulangan kemiskinan“ Adapun makna dari tema tersebut adalah produk
daerah mempunyai keunggulan yang kompetitif dan komparatif disbanding
daerah lain sehingga mampu bersaing secara sehat dan laku di pasaran umum
baik tingkat nasional maupun internasional, dan diharapakan mampu
memberikan multiplier effects sehingga mampu meningkatkan ekoonomi
masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kulon Progo secara keseluruhan.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pendapatan daerah, pada
prinsipnya menekankan pada peningkatan pendapatan daerah dengan mengurangi
beban langsung kepada masyarakat. Pendapatan melalui pos pendapatan yang
bersentuhan langsung dengan masyarakat dilakukan melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan. Intensifikasi pemungutan pajak dsan tetribusi akan
ditingkatkan sekaligus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan
administarais pajak dan retribusi.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan
pembangunan dilakukan lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta
berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, untuk melindungi dan meningkatkan derajat
serta kualitas kehidupan masyarakat dan mengingat keterbatasan ketersediaan dana,
maka kebijakan yang diambil untuk penggunaan dana Tahun Anggaran 2016
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, yaitu pada bidang pendidikan,
kesehatan, fasilitas umum dan peningkatan perekonomian. Di samping itu, penggunaan
dana diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah
daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
Intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan
daerah, antara lain dengan melalui meneliti dan mengkaji potensi pendapatan daerah
serta penerapan manajemen keuangan yang efektif dan efisien. Sumber pendapatan
daerah diperoleh dengan cara mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan sah lainnya
yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan
daerah dilakukan dengan prinsip kewajaran horisontal dan kewajaran vertikal yang
menjadi salah satu prinsip dalam menjalankan pengelolaan perpajakan.
Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah diarahkan pada peningkatan
pungutan yang telah ada obyek dan subyeknya, dengan melalui sosialisasi maupun
penyuluhan yang intensif kepada wajib pajak dan wajib retribusi serta koordinasi
dengan unit pelaksana teknis secara berkesinambungan. Tindakan lainnya dengan
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
14
peningkatan penetapan pajak dan pemantauan di lapangan.
Ekstensifikasi pajak daerah, diarahkan dengan upaya penggalian potensi baru
dengan pendataan obyek dan subyek pajak, kajian potensi pajak, perluasan cakupan
obyek dan subyek pajak. Hal ini tentunya dengan tetap berpedoman pada peraturan
perundangan yang berlaku sebagai upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan kebijakan
pendapatan selain PAD dan Dana perimbangan, yang terangkum dalam sumber
pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Upaya percepatan pertumbuhan pendapatan daerah juga dilakukan dengan
melaksanakan program pengembangan usaha daerah yang dikelola oleh Badan Usaha
Milik Daerah, baik melalui penambahan permodalan maupun peningkatan kemampuan
SDM pengelola.
Untuk itu, kebijakan peningkatan Pendapatan Daerah yang dilakukan oleh
lembaga milik daerah yang bergerak dalam bidang usaha, antara lain melalui
optimalisasi dan efisiensi kinerja badan usaha milik daerah. Kebijakan Pemerintah
Daerah dalam perencanaan pendapatan daerah, pada prinsipnya menekankan pada
pendapatan daerah yang dilakukan tanpa memberikan beban langsung yang berat
kepada masyarakat.
Upaya efisiensi dan efektifitas anggaran, diawali dengan tahapan perencanaan
anggaran yang secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator
kinerja yang ingin dicapai. Selain itu juga dilakukan penetapan prioritas kegiatan dan
penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional melalui
standarisasi harga yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.
Dalam APBD telah diupayakan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi
makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya sesuai kebijakan
pemerintah dan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran dengan baik. Oleh
karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat
berfungsi sebagaimana diharapkan yaitu:
1. Dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan
menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat;
2. Fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro
dalam perekonomian; dan
3. Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan
kesenjangan.
Efektifitas belanja daerah dilakukan langkah-langkah memberikan alokasi dana
yang proporsional untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia serta
memanfaatkan sumber daya; menyelenggarakan penatausahaan keuangan daerah yang
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
15
lebih baik dengan penerapan sistem akuntansi yang mendukung penyajian laporan
keuangan menjadi lebih akurat, transparan dan akuntabel; menerapkan belanja daerah
yang berpedoman pada asas efektifitas, efisiensi dan ekonomis, serta untuk mendanai
urusan wajib, urusan pilihan, urusan tertentu berupa kerja sama yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam pencapaian
prestasi kerja sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan prinsip dalam disiplin
penyusunan belanja daerah.
Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi
pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran.
Pada Tahun 2016, APBD Kabupaten Kulon Progo seperti tahun-tahun
sebelumnya juga mengalami perubahan. Perubahan APBD tersebut disebabkan adanya
beberapa hal sebagai berikut.
a. Adanya perubahan kemampuan keuangan daerah yaitu :
Penyesuaian pendapatan daerah karena adanya perubahan target yang telah
ditetapkan.
b. Perlunya pemanfaatan kemampuan keuangan untuk membiayai kegiatan atau
belanja prioritas yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2016
c. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar urusan, program dan kegiatan,
maupun antar jenis belanja.
d. Adanya asumsi-asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang berubah pada
capaian target kinerja program dan kegiatan.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
16
C. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
Ringkasan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
DPPKA sebelum dan sesudah perubahan sebagai berikut.
Tabel 2.2 Ringkasan APBD dan APBD Perubahan DPPKA T.A. 2016
ANGGARAN ANGGARAN BERTAMBAH/
URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN (BERKURANG)
( Rp) ( Rp) (Rp) %
PENDAPATAN
Pendapatan Pajak
Daerah 37.289.400.688,36 88.042.121.948,50 50.752.721.260,14 136,10
Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang
Dipisahkan
13.035.451.528,81 14.317.819.815,93 1.282.368.287,12 9,84
Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang sah 10.340.169.885,99 10.911.289.207,56 571.119.321,57 5,52
Jumlah Pendapatan 60.665.022.103,16 113.271.230.971,99 52.602.208.868,83 27,68
BELANJA
Belanja Operasi 10.120.542.628,46 12.653.305.239,32 2.532.762.610,86 25,03
Belanja Modal 222.488.625,00 552.168.775,00 329.680.150,00 148,18
Jumlah Belanja 10.343.031.253,46 13.205.474.014,32 2.862.442.760,86 27,68
Surplus / (Defisit) 50.321.990.849,70 100.065.756.957,67 49.743.766.107,97 98,85
Sisa Lebih
Pembiayaan
Anggaran (SILPA)
50.321.990.849,70 100.065.756.957,67 49.743.766.107,97 98,85
Pada tahun anggaran 2016, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Kabupaten Kulon Progo mengalami perubahan APBD disebabkan karena adanya
beberapa hal sebagai berikut:
1. Perubahan target pendapatan antara APBD murni dengan APBD perubahan
disebabkan karena pembebasan lahan bandara yang berdampak pada naiknya target
penerimaan BPHTB.
2. Penyesuaian belanja gaji berdasarkan realisasi bulan Juni.
3. Perlu tambahan biaya listrik, belanja publikasi, jamuan rapat.
4. Perlunya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan
5. Adanya pergeseran anggaran antar rekening belanja, antar kegiatan karena
disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
17
Pencapaian indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulon Progo Tahun
Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
1. Belanja Langsung
NO URAIAN
INDIKATOR/ TOLOK UKUR
MASUKAN
(Rp)
KELUARAN HASIL
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Perkantoran
67.705.675,00 Jasa surat menyurat, Jasa alat tulis kantor, Barang
cetakan dan penggandaan kantor, bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan serta tersedianya
petugas keamanan dan jasa kebersihan kantor
Terpenuhinya kebutuhan jasa dan
peralatan kantor
2 Penyediaan Jasa Keuangan 41.249.500,00 Tersedianya honor pengelola keuangan dan barang
sebanyak 18 orang
Terlaksananya pengelolaan keuangan
dan pengelolaan barang SKPD dan
PPKD
3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi,
Koordinasi
101.844.000,00 makanan dan minuman rapat dan tamu, koordinasi dan
konsultasi keluar daerah dan dalam daerah
Terkoordinasinya dan
terkonsultasikannya pelaksanaan tugas-
tugas SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
18
NO URAIAN
INDIKATOR/ TOLOK UKUR
MASUKAN
(Rp)
KELUARAN HASIL
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
552.168.775,00 Perlengkapan 9 unit computer, 5 unit laptop, 2
unit priter, 1 unit scanner, 2 unit LCD, 5 unit AC,
31 kursi rapat, dan kendaraan dinas roda 2 dua
unit, mesin ketik 2 buah, meja kursi tamu 1 set,
sekat ruangan 24 m2, hardisk eksternal 1 buah. 1
unit layar OHP, 1 unit kendaaraan roda empat
Mini server untuk SIMDA local (1 unit) dan UPS
untuk Mini Server SIMDA Lokal (1 unit)
Terpenuhinya kebutuhan sarana
prasarana perkantoran
5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
311.474.620,00 Biaya pemeliharaan rutin gedung kantor,
kendaraan dinas/operasional, peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya sarana prasarana
perkantoran dalam kondisi baik
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
19
NO URAIAN
INDIKATOR/ TOLOK UKUR
MASUKAN
(Rp)
KELUARAN HASIL
III Program Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Kinerja
6 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 4.000.000,00 Rencana kinerja SKPD Tersedianya dokumen perencanaan
kinerja tahunan SKPD
7 Penyusunan Laporan Keuangan 9.911.975,00 Laporan kinerja semester dan tahunan yang akurat
dan akuntabel
Terlaporkannya kinerja keuangan
8 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Kinerja
8.000.000,00 Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja
bulanan, triwulanan, LAKIP, laporan tahunan,
profil kinerja SKPD penerapan SPIP
Terpantaunya perkembangan kinerja
SKPD
IV Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD
9 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 12.000.000,00 Diklat pendidikan pegawai dan pelatihan non
formal
Tersedianya SDM yang memahami
pelatihan
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
20
NO URAIAN
INDIKATOR/ TOLOK UKUR
MASUKAN
(Rp)
KELUARAN HASIL
V Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
10 Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian
DPA-L, DPA dan DPPA SKPD
14.000.000,00 Tersusunnya dokumen anggaran kas pemerintah
daerah penelitian dan DPA-L, DPA dan DPPA
SKPD
Tersedianya anggaran kas pemerintah
daerah, DPA dan DPPA SKPD
11 Pengelolaan dan Pengendalian Belanja
Langsung
31.895.900,00 Terbitnya SPD, terverifikasinya kelengkapan
dokumen SPM Belanja Langsung dan terbitnya
SP2D serta tersusunnya laporan realisasi
penggunaan dana-dana dari Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah DIY
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan
kinerja pemerintahan
12 Kustomisasi Sistem Informasi Keuangan
Daerah
98.352.300,00 Tersedianya data laporan keuangan SKPD dan
laporan keuangan daerah
Terwujudnya peningkatan kinerja
pemerintah daerah
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
21
NO URAIAN
INDIKATOR/ TOLOK UKUR
MASUKAN
(Rp)
KELUARAN HASIL
13 Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
(TGR)
30.000.000,00 Tersedianya informasi tuntutan perbendaharaan
dan tuntutan ganti rugi serta kerugian daerah
Terselesaikannya tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi
serta kerugian daerah
14 Pelayanan dan Validasi Data BPHTB 15.392.000,00 Terlayaninya wajib pajak bumi dan bangunan dan
BPHTB
Tersedianya Data PBB yang sesuai dengan
kondisi lapangan
Terpungutnya PBB dan BPHTB tahun
2016
15 Inventarisasi Hasil Pengadaan BMD 11.809.200,00 Tersedianya data perolehan hasil pengadaan
Barang Milik Daerah
Terewujudnya ketertiban pengelolaan
aset
16 Penghapusan Barang Inventaris dan
Barang Bongkaran Gedung
49.421.300,00 Terbitnya SK Bupati tentang penghapusan dan
pemasukan PAD Kab. Kulon Progo
Terselenggaranya penghapusan barang
inventaris dan barang bongkaran
gedung milik Pemkab Kulon Progo
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
22
NO URAIAN
INDIKATOR/ TOLOK UKUR
MASUKAN
(Rp)
KELUARAN HASIL
17 Penyusunan Rancangan Perda APBD dan
Rancangan Perbup Penjabaran APBD
220.850.000,00 Tersusunnya Raperda tentang APBD dan
Raperbup tentang Penjabaran APBD serta
tersusunnya Raperda tentang Perubahan APBD
dan Raperbup tentang Penjabaran perubahan
APBD
Tersusunnya Raperbup tentang Perubahan
Penjabaran APBD Mendahului perubahan APBD
Tersedianya pedoman Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
18 Penyusunan laporan realisasi APBD
semester I dan prognosis
12.438.000,00 Tersusunnya laporan pelaksanaan APBD
triwulanan, semester I dan prognosis
Tersedianya data sebagai bahan
evaluasi pelaksanaan APBD
19 Monitoring dan Evaluasi Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah pada BUMD
22.360.650,00 Terpantaunya penyertaan modal pemerintah
daerah pada BUMD
Tersedianya data kajian penambahan
penyertaan modal pada BUMD dan
SKPD
20 Evaluasi dan Penyusunan Laporan
Pendapatan Daerah
20.996.500,00 Terverifikasi SPJ Pendapatan Daerah (192 SPJ),
Tersusunnya laporan realisasi pendapatan daerah yang
valid dan akuntabel
Tersedianya laporan realisasi pendapatan
daerah yang valid dan akuntabel
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
23
NO URAIAN
INDIKATOR/ TOLOK UKUR
MASUKAN
(Rp)
KELUARAN HASIL
21 Penyusunan Perencanaan dan
Pengembangan Pendapatan Daerah
148.149.950,00 Tersusunnya target Pendapatan Daerah TA 2017
Murni dan TA 2016 Perubahan
Sosialisasi peraturan perundangan tentang
Pendapatan Daerah
Tersusunnya data potensi Pendapatan Asli Daerah
Tersedianya data target Pendapatan
Daerah TA 2017 Murni dan TA 2016
Perubahan
22 Pengelolaan Dana-Dana PPKD 18.041.000,00 Tersalurnya belanja PPKD Terwujudnya peningkatan kinerja
pemerintah daerah
23 Penetapan Pajak Daerah Non PBB dan
Non BPHTB
64.448.000,00 Terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD),
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB), dan Surat Tagihan Pajak Daerah
(STPD)
Ter-updatenya sistem informasi
pendapatan daerah dan terjaminnya
kelancaran administrasi pemungutan
dan pelaporan pajak daerah
24 Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Umum Daerah
58.600.400,00 Terkelolanya penerimaan dan pengeluaran Kas
Umum Daerah
Terpantaunya penerimaan dan
pengeluaran Kas Umum Daerah
25 Rekonsiliasi Laporan Realisasi
Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
9.828.400,00 Tersedianya data penerimaan pajak penerangan
jalan yang akurat
Terwujudnya peningkatan kinerja
pemerintah daerah
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
24
NO URAIAN
INDIKATOR/ TOLOK UKUR
MASUKAN
(Rp)
KELUARAN HASIL
26 Penyusunan Rancangan Perda
Pertanggungjawaban APBD dan
Rancangan Perbup Penjabaran
Pertanggungjawaban APBD
84.601.625,00 Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
Tersedianya data sebagai evaluasi
kinerja pemerintah daerah
27 Penagihan Pajak Daerah Non PBB dan
Non BPHTB
59.835.000,00 Tertagih dan termonitornya wajib pajak daerah
non PBB dan non BPHTB
Terpungutnya pajak daerah non PBB
dan non BPHTB
28 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
Dana Tugas Pembantuan
17.486.000,00 Tersedianya data hasil rekonsiliasi laporan dana
tugas pembantuan seluruh satker dilingkup
koordinator wilayah UAPPA-W Kab. Kulon
Progo
Tersedianya data sebagai bahan laporan
ke Pemerintah Pusat
29 Rekonsiliasi Data Piutang PBB Pedesaan
dan Perkotaan
54.643.800,00 Tersedianya data piutang PBB P2 Tahun 2003 sampai
dengan Tahun 2013 di Kecamatan Lendah, Nanggulan
dan Kokap
Tersedianya pedoman sebagai dasar
tagihan
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
25
NO URAIAN
INDIKATOR/ TOLOK UKUR
MASUKAN
(Rp)
KELUARAN HASIL
30 Perekaman data dan penetapan PBB
Pedesaan dan Perkotaan
123.805.700,00 Terbitnya SPPT dan Buku DHKP sektor pedesaan
dan perkotaan tahun 2016
Penentuan nominal pembayaran pajak
bagi wajib pajak
31 Sosialisasi dan distribusi dokumen PBB
Pedesaan dan Perkotaan
334.784.800,00 Sosialisasi tentang PBB terhadap 1300 orang
dengan prosentase pemahaman 100% dan
terdistribusinya dokumen PBB Pedesaan dan
Perkotaan di 88 Kelurahan/Desa
Terwujudnya ketepatan waktu
pembayaran PBB Pedesaan dan
Perkotaan
32 Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak
dan Subyek Pajak Daerah Non PBB dan
Non BPHTB
48.998.200,00 Terselenggaranya pendaftaran, pendataan dan
monitoring data potensi obyek pajak daerah non
PBB dan non BPHTB
Tersedianya dokumen rekapitulasi data
obyek pajak dan wajib pajak daerah non
PBB dan non BPHTB
33 Pengelolaan dan Pengendalian Belanja
Tidak Langsung (BTL)
113.527.600,00 Terbitnya SPD, terverifikasinya kelengkapan
dokumen SPM BTL, terbitnya SP2D, penguji,
register BTL, SKPP dan update data pegawai serta
tersusunnya laporan realisasi penggunaan dana-
dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
DIY
Terkelola dan terkendalinya gaji
pegawai daerah, pembaharuan data gaji
pegawai, penerbitan SPD, SP2D, SKPP
dan SSBP pihak ketiga
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
26
NO URAIAN
INDIKATOR/ TOLOK UKUR
MASUKAN
(Rp)
KELUARAN HASIL
34 Pembaharuan Basis Data PBB-P2 237.872.000,00 Terbaharuinya data obyek dan subyek pajak, kode
Zone Nilai Tanah (ZNT), dan peta blok PBB P2
Tahun 2016 di 12 Desa
Tersedianya data sebagai dasar
pungutan PBB
35 Penagihan PBB Pedesaan dan Perkotaan 566.652.700,00 Terpungutnya piutang PBB Pedesaan dan
Perkotaan Tahun 2015
Penerimaan piutang PBB Pedesaan dan
Perkotaan Tahun 2015
36 Penilaian dan Optimalisasi Barang Milik
Daerah
25.171.075,00 Tersusunnya raperbup tentang penilaian,
perjanjian pinjam pakai dan sewa menyewa
Tersedianya pedoman sebagai dasar
penilaian dan optimalisasi BMD
37 Penatausahaan Barang Milik Daerah 86.667.700,00 Terekonsiliasi, tervalidasi dan terbaharuinya data
barang miik daerah
Tersedianya data barang milik daerah
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
27
2. Belanja Tidak Langsung
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
(Rp)
Belanja Pegawai
5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 4.234.034.067,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 363.462.997,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 236.405.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 158.825.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 224.219.785,00
5. 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 60.336.676,00
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 136.189,00
5 . 1 . 1 . 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5 . 1 . 1 . 05 . 07 Insentif Pemungutan Pajak Daerah – Pajak Hotel 3.857.825,00
5 . 1 . 1 . 05 . 08 Insentif Pemungutan Pajak Daerah – Pajak Restoran 43.788.339,89,00
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
28
5 . 1 . 1 . 05 . 09 Insentif Pemungutan Pajak Daerah – Pajak Hiburan 901.425,00
5 . 1 . 1 . 05 . 10 Insentif Pemungutan Pajak Daerah – Pajak Reklame 20.416.499,35
5 . 1 . 1 . 05 . 11 Insentif Pemungutan Pajak Daerah – Pajak Penerangan Jalan 179.834.142,10
5 . 1 . 1 . 05 . 12 Insentif Pemungutan Pajak Daerah – Pajak Parkir 1.124.725,25
5 . 1 . 1 . 05 . 13 Insentif Pemungutan Pajak Daerah – Pajak Air Tanah 1.282.500,00
5 . 1 . 1 . 05 . 15 Insentif Pemungutan Pajak Daerah – Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 46.884.280,08
5 . 1 . 1 . 05 . 16 Insentif Pemungutan Pajak Daerah – Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan
583.167.399,05
5 . 1 . 1 . 05 . 17 Insentif Pemungutan Pajak Daerah – Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 3.341.014.820,60
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
29
3. Pendapatan Asli Daerah
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
(Rp)
4 . 1 . 1 . 06 Pajak Hotel 77.156.500,00
4 . 1 . 1 . 06 . 01 Hotel Melati Satu 11.614.500,00
4 . 1 . 1 . 06 . 03 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kos 65.542.000,00
4 . 1 . 1 . 07 Pajak Restoran 875.766.797,88
4 . 1 . 1 . 07 . 02 Rumah Makan 503.867.356,82
4 . 1 . 1 . 07 . 07 Jasa Boga/ Katering 371.899.441,06
4 . 1 . 1 . 08 Pajak Hiburan 18.028.500,00
4 . 1 . 1 . 08 . 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 4.252.500,00
4 . 1 . 1 . 08 . 04 Pameran 7.526.000,00
4 . 1 . 1 . 08 . 05 Diskotek, Karaoke, Klab Malam dan Sejenisnya 6.250.000,00
4 . 1 . 1 . 09 Pajak Reklame 408.329.987,00
4 . 1 . 1 . 09 . 01 Reklame Papan/BillBoard/Videotron/Megatron 386.572.750,00
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
30
4 . 1 . 1 . 09 . 02 Reklame Kain 21.198.987,00
4 . 1 . 1 . 09 . 03 Reklame Melekat/Stiker 558.250,00
4 . 1 . 1 . 10 Pajak Penerangan Jalan 7.193.365.684,00
4 . 1 . 1 . 10 . 01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 7.193.365.684,00
4 . 1 . 1 . 11 Pajak Parkir 22.494.485,00
4 . 1 . 1 . 11 . 01 Pajak Parkir 22.494.485,00
4 . 1 . 1 . 12 Pajak Air Tanah 25.650.000,00
4 . 1 . 1 . 12. 01 Pajak Air Tanah 25.650.000,00
4 . 1 . 1 . 14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 937.685.601,60
4 . 1 . 1 . 14 . 04 Batu Kapur 1.560.000,00
4 . 1 . 1 . 14. 12 Granit /Andesit 652.120.601,60
4 . 1 . 1 . 14. 23 Pasir dan Kerikil 0,00
4 . 1 . 1 . 14. 24 Pasir Kuarsa 268.362.000,00
4 . 1 . 1 . 14 .30 Tanah Liat 15.643.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
31
4 . 1 . 1 . 15 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 11.663.347.981,00
4 . 1 . 1 . 15 . 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 11.663.347.981,00
4 . 1 . 1 . 16 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 66.820.296.412,02
4 . 1 . 1 . 16 . 03 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 66.820.296.412,02
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 14.317.819.815,93
4 . 1 . 3 . 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 14.317.819.815,93
4 . 1 . 3 . 01 . 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 14.317.819.815,93
4 . 1 . 3 . 01 . 02 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD……… 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 10.911.289.207,56
4 . 1 . 4 . 01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 387.656.522,00
4 . 1 . 4 . 01 . 02 Penjualan Drum Bekas 62.000.000,00
4 . 1 . 4 . 01 . 05 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 325.656.522,00
4 . 1 . 4 . 03 Penerimaan Jasa Giro 164.883.193,00
4 . 1 . 4 . 03 . 01 Jasa Giro Kas Daerah 138.475.754,00
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
32
4 . 1 . 4 . 03 . 02 Jasa Giro Bendahara 26.407.439,00
4 . 1 . 4 . 04 Pendapatan Bunga 9.952.895.560,00
4 . 1 . 4 . 04 . 01 Pendapatan Bunga Deposito 9.952.895.560,00
4 . 1 . 4 . 07 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 2.970.720,00
4 . 1 . 1 . 07 . 03 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan
Umum
2.970.720,00
4 . 1 . 4 . 08 Pendapatan Denda Pajak 105.815.162,00
4 . 1 . 4 . 08 . 06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 521.375,00
4 . 1 . 4 . 08 . 07 Pendapatan Denda Pajak Restoran 362.800,00
4 . 1 . 4 . 08 . 08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 20.100,00
4 . 1 . 4 . 08 . 09 Pendapatan Denda Pajak Reklame 360.597,00
4 . 1 . 4 . 08 . 11 Pendapatan Denda Pajak Parkir 16.680,00
4 . 1 . 4 . 08 . 12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 48.172,00
4 . 1 . 4 . 08 . 14 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 8.324.110,00
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
33
4 . 1 . 4 . 08 . 15 Pendapataan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 96.161.328,00
4 . 1 . 4 . 11 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda 50.887.500,00
4 . 1 . 4 . 11 . 01 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda 50.887.500,00
4 . 1 . 4 . 13 Pendapatan dari Pengembalian 85.417.328,00
4 . 1 . 4 . 13 . 03 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 61.276.438,00
4 . 1 . 4 . 13 . 07 Pendapatan Dari Pengembalian dari Temuan Pemeriksaan 24.140.890
4 . 1 . 4 . 16 Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 76.570.012,00
4 . 1 . 4 . 16 . 01 Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa 76.570.012,00
4 . 1 . 4 . 24 Pendapatan Dari Pengelolaan BUKP 55.330.559,56
4 . 1 . 4 . 24 . 01 Dana Pembinaan 31.617.462,61
4 . 1 . 4 . 24 . 02 Jasa Produksi 23.713.096,95
4 . 1 . 4 . 26 Bentuk-bentuk Pendapatan Lainnya yang Merupakan yang Merupakan Hak
Daerah
28.862.651,00
4 . 1 . 4 . 26 . 01 Bentuk-bentuk Pendapatan Lainnya yang Merupakan Hak Daerah 28.862.651,00
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
34
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan DPPKA Kabupaten Kulon Progo pada
dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pelaksanaan
APBD pada tahun 2016. Adapun pencapaian realisasi keuangan Tahun 2016
dibandingkan dengan anggaran tahun 2016 adalah sebagai berikut.
Tabel 3.1 Realisasi Keuangan Tahun 2016 dibandingkan dengan Anggaran Tahun 2016
dengan penggolongan rekening sesuai SAP
URAIAN ANGGARAN REALISASI
% ( Rp.) ( Rp.)
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI
DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah 88.042.121.948,50 31.393.835.053,70 35,66
Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
dipisahkan
14.317.819.815,93 14.317.819.815,93 100,00
Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah 10.911.289.207,56 15.605.149.372,07 143,02
Jumlah Pendapatan 113.271.230.971,99 61.316.804.241,70 54,13
BELANJA
Belanja Operasi 12.653.305.239,32 9.160.328.813,00 72,39
Belanja Pegawai 10.611.020.669,32 7.156.960.438,00 67,45
Belanja Barang dan Jasa 2.042.284.570,00 2.003.368.375,00 98,09
Belanja Modal 552.168.775,00 527.304.026,00 95,50
Jumlah Belanja 13.205.474.014,32 9.687.632.839,00 73.36
Surplus / (Defisit) 100.065.756.957,67 51.629.171.402,70 51,60
Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SILPA) 100.065.756.957,67 51.629.171.402,70 51,60
A. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, struktur
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi
daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada dokumen APBD tercantum besaran
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
35
target pendapatan daerah yang dipergunakan sebagai prediksi pendapatan yang
terukur dan merupakan capaian minimal yang harus diperoleh. Sedangkan di akhir
tahun anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah dimaksud.
Berdasar PP 71 Tahun 2010 Lampiran II.05 PSAP 04 disebutkan bahwa
keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui secara kuantitatif berdasarkan
tingkat efektivitas yang diukur dengan membandingkan hasil (outcome) dengan
target yang ditetapkan. Dalam konteks pengukuran efektivitas pendapatan, hasil
adalah realisasi pendapatan sedangkan target adalah anggaran pendapatan.
Apabila hasil perhitungan menghasilkan angka/persentase mendekati 100%, maka
disimpulkan semakin efektif. Dari Tabel 3.1 tampak bahwa realisasi pendapatan
pajak daerah selama tahun anggaran 2016 mencapai 35,66% atau sebesar Rp.
31.393.835.053,70 sedangkan untuk pendapatan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan mencapai 100 % atau sebesar Rp. 14.317.819.815,93,
realisasi Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mencapai Rp.
15.605.136.650,07 atau sebesar 143,02 %.
Realisasi pendapatan pajak daerah kurang dari target sebesar Rp
56.648.286.894,80 atau 64,34 % dari target sebesar Rp 88.042.121.948,50.
Realisasi Pajak Hotel lebih dari target sebesar Rp 7.234.000,00 disebabkan karena
prediksi awal bahwa hotel penginapan di sekitar pantai glagah akan tutup sekitar
bulan Agustus atau September 2016 sesuai jadwal pembayaran ganti rugi dari PT
Angkasa Pura, namun ternyata hotel penginapan tetap beroperasi sampai dengan
akhir tahun. Realisasi Pajak Restoran lebih dari target sebesar Rp 423.845.893,32
disebabkan karena Intensifikasi dan sosialisasi Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Restoran
dan pelaksanaan Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 973/395 tanggal 20
Januari 2016 tentang Pemungutan Pajak Restoran. Pajak Hiburan kurang dari
target sebesar Rp 6.288.900,00 disebabkan target semula dengan prediksi kegiatan
Kulon Progo Ekspo yang akan dilaksanakan di Alun alun Wates tetapi
dilaksanakan di Stadion Cangkring yang pada saat itu bertepatan musim hujan
sehingga banyak arena hiburan yang lokasinya terendam air menyebabkan sangat
sedikitnya pengunjung. Disisi lain kegiatan hiburan yang berbayar sangat minim.
Pajak Penerangan Jalan lebih dari target sebesar Rp 210.543.195,00 disebabkan
adanya program promosi PLN biaya gratis menaikkan daya sehingga ada
kenaikan tarif bagi pelanggan yang sama disamping bertambahnya jumlah
pelanggan. Pajak Parkir lebih dari target sebesar Rp 7.388.715,00 disebabkan
bertambahnya jumlah wajib pajak parkir baru pada tahun ini dan peningkatan
kesadaran wajib pajak. Pajak Air Tanah lebih dari target sebesar Rp 5.142.273,00
disebabkan karena bertambahnya wajib pajak air yang menggunakan water meter
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
36
dan peningkatan kesadaran wajib pajak. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
lebih dari target sebesar Rp 182.527.023,40 disebabkan karena kenaikan harga
sebagaimana Peraturan Gubernur DIY No. 186 Tahun 2016 tentang Penetapan
Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan, harga jual patokan
batu andesit, mengakibatkan kenaikan besaran pajak yang harus dibayar oleh
penambang. Pajak Bumi dan Bangunan P2 lebih dari target sebesar Rp
918.965.219,00. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya pendaftaran obyek
baru, adanya pemecahan obyek tanah, adanya pendataan ulang obyek pajak
maupun adanya upaya intensifikasi penagihan piutang pajak tahun-tahun
sebelumnya. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kurang dari target
sebesar Rp 58.452.150.026,52 disebabkan karena prediksi BPHTB dari PT
Angkasa Pura atas perolehan hak atas tanah dan bangunan lokasi bandara pada
tahun 2016 ternyata belum terealisasi.
Pajak daerah PBB P2 dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo terhitung
mulai tahun 2014. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Untuk masa pajak tahun 2016
telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebanyak 333.902
lembar dengan nominal ketetapan pajak sebesar Rp 13.127.778.362,00. Selama
tahun 2016 terdapat perubahan SPPT PBB karena koreksi tambah sebesar Rp
116.144.215,00 dan koreksi kurang sebesar Rp 134.021.657,00. Sehingga pokok
ketetapan akhir adalah sebesar Rp 13.109.900.920,00.
Upaya yang dilakukan selama tahun 2016 untuk pemungutan pajak PBB
P2 antara lain :
1. Mengirim Negatif List kepada desa melalui kecamatan setiap awal bulan
menjelang jatuh tempo pembayaran;
2. Melakukan jemput bola pembayaran PBB bekerjasama dengan PT. Bank BPD
DIY di kecamatan dan kelurahan;
3. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak kepada masing-masing Wajib Pajak yang
belum memenuhi kewajibannya pada tahun-tahun sebelumnya.
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai
target sebesar Rp 14.317.819.815,93 atau sebesar 100%. Realisasi penerimaan
lain-lain PAD yang sah lebih besar dari target sebesar Rp 4.693.847.443,49 atau
lebih besar dari target sebesar 43,02%. Dengan rincian sebagai berikut : Hasil
penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan untuk penjualan peralatan
/perlengkapan kantor tidak terpakai kurang dari target sebesar Rp 10.000.000,00,
penjualan kendaraan dinas roda 2 kurang dari target sebesar Rp 17.000.000,00,
penjualan kendaraan dinas roda 4 kurang dari target sebesar Rp 35.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
37
karena mundurnya jadwal lelang dari semula ditargetkan pada bulan Desember
2016, menjadi tanggal 10 Januari 2017. Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan
lebih dari target sebesar Rp 88.718.878,00 hal ini disebabkan karena harga aspal
turun sehingga pembelian aspal untuk pemeliharaan jalan jumlahnya ditambah,
sehingga drum yang dijual juga bertambah. Penerimaan jasa giro kas daerah lebih
dari target sebesar Rp 223.331.194,00 dikarenakan jasa giro bank diperhitungkan
secara harian. Penerimaan jasa giro pemegang kas lebih dari target sebesar Rp
49.182.853,75 karena terdapat jasa giro dari dana yang belum digunakan oleh
KPUD (Hibah Pilkada) Penerimaan bunga deposito lebih dari target sebesar Rp
3.990.994.490,46 disebabkan karena optimalisasi dana yang belum digunakan
untuk belanja (iddle cash). Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan lebih dari target sebesar Rp 72.152.822,00 disebabkan karena Angka
target didasarkan pada realisasi penerimaan pada triwulan III 2016, sehingga
overtarget berasal dari penerimaan triwulan IV 2016. Pendapatan denda pajak
lebih dari target sebesar Rp 124.671.115,00 disebabkan karena angka target denda
didasarkan pada realisasi penerimaan pada triwulan III 2016, sehingga overtarget
berasal dari penerimaan triwulan IV 2016. Pendapatan denda atas pelanggaran
perda lebih dari target sebesar Rp 43.371.500,00 disebabkan karena angka target
denda didasarkan pada realisasi penerimaan pada triwulan III 2016, sehingga
overtarget berasal dari penerimaan triwulan IV 2016. Pendapatan dari
pengembalian lebih dari target sebesar Rp 67.533.664,63 disebabkan karena
angka target pendapatan dari pengembalian didasarkan pada realisasi penerimaan
pada triwulan III 2016, sehingga overtarget berasal dari penerimaan triwulan IV
2016. Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah lebih dari target sebesar Rp
4.918.225,00 hal ini disebabkan karena Perjanjian sewa mengalami perubahan,
yaitu dari semula Rp.7.000.000 per tahun menjadi Rp.9.258.055 per tahun (per 1
Mei 2016 s.d. 30 April 2017). Pendapatan dari pengelolaan BUKP terealisasi
sesuai target yaitu sebesar Rp 55.330.559,56. Bentuk-bentuk pendapatan lainnya
yang merupakan hak daerah lebih dari target sebesar Rp 54.380.615,67
disebabkan karena angka target didasarkan pada realisasi penerimaan pada
triwulan III 2016, sehingga overtarget berasal dari penerimaan triwulan IV 2016.
Realisasi atas pelaksanaan pendapatan asli daerah telah diupayakan
semaksimal mungkin, namun ada dua jenis pajak yang hasilnya belum mencapai
100% yaitu pajak hiburan dan BPHTB. Untuk Pajak Hiburan hal ini disebabkan
karena target semula dengan prediksi kegiatan Kulon Progo Ekspo yang akan
dilaksanakan di Alun alun Wates tetapi dilaksanakan di Stadion Cangkring yang
pada saat itu bertepatan musim hujan sehingga banyak arena hiburan yang
lokasinya terendam air menyebabkan sangat sedikitnya pengunjung. Disisi lain
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
38
kegiatan hiburan yang berbayar sangat minim. Untuk BPHTB tidak bisa
terealisasi sesuai target karena prediksi BPHTB dari PT Angkasa Pura atas
perolehan hak atas tanah dan bangunan lokasi bandara pada tahun 2016 ternyata
belum terealisasi.
Dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, ada beberapa permasalahan
yang dihadapi antara lain :
a. Capaian penerimaan atas pendapatan yang ditargetkan, belum seluruhnya dapat
memenuhi capaian sebesar 100% ;
b. Belum tergalinya secara optimal berbagai potensi sumber-sumber pendapatan
asli daerah ;
c. Regulasi yang diberlakukan belum dapat mendongkrak optimalisasi
pendapatan sebagai sumber pendapatan asli daerah ;
d. Terbatasnya sarana dan prasarana mobilitas operasional ;
e. Keterbatasan sumber daya manusia aparatur pengelola pendapatan baik pada
sisi kuantitas maupun kualitas SDM.
Adapun solusi dalam penyelesaian atas permasalahan dimaksud,
diantaranya adalah :
a. Melakukan ektensifikasi dan intensifikasi dan diversifikasi terhadap sumber-
sumber pendapatan asli daerah ;
b. Mengkaji potensi, eksplorasi potensi serta penerapan manajemen pengelolaan
pendapatan yang efektif ;
c. Perbaikan mekanisme pemungutan pendapatan daerah dalam rangka
peningkatan dan percepatan penerimaan pendapatan asli daerah ;
d. Peninjauan terhadap berbagai peraturan daerah tentang Pendapatan Asli
Daerah yang disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
e. Meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah melalui optimalisasi fungsi
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan ;
f. Pengembangan usaha daerah melalui penambahan permodalan maupun
peningkatan kemampuan SDM pengelola BUMD ;
g. Dilakukan pendekatan kepada kelompok masyarakat yang belum memenuhi
kewajiban pembayaran piutang ;
h. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang operasional pengelolaan
pendapatan asli daerah ;
i. Meningkatkan kemampuan aparatur SDM pengelola pendapatan asli daerah
melalui pendidikan, pelatihan, dan koordinasi ;
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
39
j. Meningkatakan kesadaran masyarakat secara intensif melalui berbagai
kesempatan dengan penyuluhan dan sosialisasi.
B. Target dan Realisasi Belanja
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dalam
bentuk regulasi peraturan daerah mencantumkan batas maksimal penganggaran,
yang dipergunakan sebagai dasar belanja daerah. Belanja daerah bila
diklasifikasikan menurut kelompok, dibedakan menjadi Belanja Tidak Langsung
dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung dimaksudkan sebagai belanja
yang dianggarkan yang tidak terkait secara langsung dengan program kegiatan.
Sedangkan belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan
program dan kegiatan.
Perbandingan antara belanja langsung dan tidak langsung masih
didominasi oleh belanja tidak langsung sebesar 62,49 % yang berupa belanja
pegawai. Untuk belanja langsung sebesar 47,51% dengan porsi terbesar pada
belanja barang dan jasa.
Realisasi Belanja sebesar Rp 9.687.632.839,00 di bawah anggaran sebesar
Rp 13.205.474.014,32 atau 73,36 % dari anggaran. Sisa anggaran yang belum
terealisasi sebesar Rp 3.517.841.175,32 antara lain disebabkan :
a. adanya beberapa akun belanja yang direalisasikan sesuai kebutuhan seperti
pada pos belanja pegawai yang terdapat sisa sebesar Rp 3.445.667.231,32.
Terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan terdapat sisa sebesar Rp
86.200.973,00 disebabkan karena adanya acres (prediksi kenaikan pangkat dan
tunjangan keluarga) sebesar 1,5 %. Sisa gaji dan tunjangan dikarenakan tidak
ada perubahan database pegawai DPPKA. Sisa belanja insentif sebesar Rp
3.359.466.258,32 hal ini disebabkan karena ada beberapa pos penerimaan
pendapatan yang realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga
belanja insentif tidak dapat direalisasikan antara lain Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan dan Pajak Hiburan. Belanja Insentif Pemungutan Pajak
Daerah-Pajak Penerangan Jalan terdapat sisa Rp 4.993.395,10 disebabkan
karena lepasnya jabatan Bupati dan Wakil Bupati (September - Desember
2016). Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan terdapat sisa sebesar Rp 1.485.280,08 disebabkan karena
karena lepasnya jabatan Bupati dan Wakil Bupati (September - Desember
2016). Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan tedapat sisa sebesar Rp 9.637.299,05 disebabkan
karena karena lepasnya jabatan Bupati dan Wakil Bupati (September -
Desember 2016)
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
40
b. Sisa sebesar Rp 72.173.944,00 terdapat efisiensi penggunaan anggaran dan
efektivitas pelaksanaan kegiatan / program tahun 2016 yang menurut kami
cukup signifikan antara lain:
1) pada kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordiasi terdapat
sisa Rp 2.461.410,00. Hal ini disebabkan belanja perjalanan dinas luar
daerah dipengaruhi oleh harga tiket yang fluktuatif.
2) pada kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran terdapat sisa
Rp 24.864.749,00 karena adanya selisih harga antara harga dengan harga
di DPA.
3) pada kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran terdapat
sisa anggaran sebesar Rp 15.275.921,00. Belanja telepon terdapat sisa Rp
6.860.292,00 karena menyesuaikan dengan pemakaian/tagihan. Belanja
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan terdapat sisa sebesar Rp
4.260.654,00 disebabkan karena selisih harga dari perencanaan dan harga
pasar.
4) pada kegiatan Pembaharuan Basis Data PBB terdapat sisa Rp
6.344.050,00. Pada belanja cetak terdapat sisa Rp 1.924.000,00
dikarenakan adanya efisiensi belanja cetak. Pada belanja makanan dan
minuman rapat terdapat sisa Rp 1.460.000,00, belanja makanan dan
minuman pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan terdapat sisa sebesar Rp
1.530.000,00 karena jumlah peserta rapat dan sosialisasi tidak sebanyak
yang dianggarkan. Pada belanja perjalanan dinas dalam daerah terdapat
sisa Rp 1.005.000,00 disebabkan karena belanja perjalanan dinas
direalisasikan sesuai kebutuhan.
5) Pada kegiatan Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terdapat sisa sebesar Rp 763.650,00.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan terdapat sisa sebesar Rp
230.000,00 karena honor wakil bupati tidak direalisasikan. Belanja
makanan dan minuman rapat terdapat sisa sebesar Rp 500.000,00 karena
rapat tidak terserap optimal karena masih menunggu hasil penegasan LHP
dari Inspektorat Daerah.
6) pada kegiatan Penghapusan Barang Inventaris dan Barang Bongkaran
Gedung terdapat sisa sebesar Rp 4.040.300,00. Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan terdapat sisa sebesar Rp 240.000,00 karena ada
anggota tim yang Bebas Tugas (BT). Belanja sewa meja kursi terdapat
sisa sebesar Rp 250.000,00, belanja makanan dan minuman rapat terdapat
sisa sebesar Rp 2.100.000,00, Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber
terdapat sisa sebesar Rp 1.400.000,00 karena Pelaksanaan lelang
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
41
disesuaikan dengan jadwal KPKNL di bulan Januari 2017.
7) pada kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Rancangan Peraturan Bupati Penjabaran APBD terdapat sisa Rp
7.528.755,00. Honorarium panitia pelaksana kegiatan terdapat sisa Rp
1.175.000,00 karena honor Wakil Bupati tidak direalisasikan 3 bulan.
Pada belanja ATK terdapat sisa Rp 294.600,00 disebabkan karena
pembelian ATK menyesuaikan harga pasar. Pada belanja penggandaan
terdapat sisa Rp 6.043.000,00 karena menyesuaikan dengan volume
kebutuhan penggandaan buku APBD 2016 .
8) pada kegiatan Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum
Daerah terdapat sisa Rp 1.017.342,00. Honorarium panitia pelaksana
kegiatan terdapat sisa Rp 660.000,00 karena honor Wakil Bupati tidak
direalisasikan. Pada belanja ATK terdapat sisa Rp 134.750,00 karena
selisih harga ATK di DPA dengan harga pasar. Pada belanja makanan dan
minuman harian pegawai terdapat sisa Rp 198.000,00 karena
direalisasikan menyesuaikan dengan jumlah hari dan peserta lembur.
9) Pada kegiatan Rekonsiliasi data piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan
terdapat sisa sebesar Rp 1.825.400,00. Honorarium tim terdapat sisa
sebesar Rp 1.600.000,00 karena rencana semula 17 desa, terealisasi 16
desa.
Adapun solusi dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada,
diantaranya :
a. Penentuan prioritas kebutuhan yang lebih diutamakan kepada pelaksanaan
program kegiatan kelompok belanja langsung.
b. Melakukan pelatihan pendidikan dan ketrampilan untuk memperkaya
penguasaan materi peraturan perundangan yang berlaku.
c. Melakukan kerjasama dengan lembaga berwenang untuk melakukan
pendampingan terhadap pelaksanaan PBB P2 dan penyelenggaraan
pemungutan BPHTB.
d. Memberikan pemahaman / sosialisasi terus menerus kepada PPTK tentang
pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundangan-
undangan secara baik dan benar serta tertib administrasi.
e. Memberikan pemahaman/sosialisasi tentang pentingnya perumusan
perencanaan pengelolaan keuangan kepada PPTK sampai pada penggunaan
serta pertanggungjawabannya.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
42
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah
Hambatan utama kinerja keuangan yang dijumpai dalam pencapaian target
yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
a. Masih belum terpenuhinya SDM di DPPKA yang sesuai dengan angka kebutuhan
baik dari segi kuantitas maupun kualitas pegawai.
b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kerja yang ada.
c. Gudang arsip kurang memadai sehingga ruang kerja digunakan untuk menampung
surat/ arsip yang membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman.
d. Untuk Belanja Modal melalui Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan
ketentuan harus melalui proses lelang umum, sehingga penawar dengan harga
terendah yang ditunjuk dan hal ini tidak dapat diprediksi. Hal ini mengakibatkan
terjadinya sisa anggaran yang cukup besar.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
43
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Entitas pelaporan adalah unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan keuangan. DPPKA Kulon Progo merupakan entitas pelaporan.
Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangnya kepada
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD/PPK-SKPD untuk menyelenggarakan
akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut
disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka
penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
Produk dari entitas akuntansi adalah laporan keuangan SKPD berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) ditunjuk sebagai
entitas akuntansi yang bertugas menyusun Laporan Keuangan Tahun 2016 sebagai
wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan DPPKA
Kabupaten Kulon Progo
Basis akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan keuangan
Tahun 2016 adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset,
kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya
laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk
memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas
Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang
mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum
dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan
seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
44
Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA
disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan
diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas
akuntansi/entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui
pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian,
bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA
disusun berdasarkan basis akrual.
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui
dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi
lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar.
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan DPPKA
Kabupaten Kulon Progo
Laporan keuangan entitas akuntansi harus menyajikan setiap kegiatan yang
diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang sehingga dapat dilakukan pengukuran
dan analisis akuntansi.
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan DPPKA Kabupaten Kulon Progo.
Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan
historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau
sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan
pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
Pos-pos dalam Laporan Keuangan DPPKA Kulon Progo Tahun 2016 diukur
dengan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang
asing (jika ada) akan dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang
rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pertanggal neraca.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan adalah sebagai berikut :
1. Pos – pos Pendapatan - LRA dan Belanja
a. Pendapatan – LRA :
• Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
• Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah
dengan interpretasi sebagai berikut :
a) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
45
b) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai
pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke
RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan
bagian dari BUD.
c) Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa
disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib
melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai
pendapatan daerah.
d) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung yang berasal dari
dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas
dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD
untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.
e) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah
berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut
dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
Pendapatan yang tidak masuk pada interpretasi di atas diungkapkan dalam
CALK.
• Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan
perundangan yang mengatur mengenai BLUD.
• BLUD menyampaikan laporan pendapatan setiap bulan untuk
mendapatkan pengesahan oleh BUD. Bentuk laporan pendapatan
sebagaimana tercantum dalam format pengesahan pendapatan dan belanja
BLUD.
b. Belanja :
• Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur
berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam
dokumen pengeluaran yang sah.
• Belanja diakui pada saat :
a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
b) Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara
Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan pada saat
diterbitkannya SP2D.
c) Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh
SKPD/Unit Kerja yang berbentuk BLUD, dimana pendapatan yang
digunakan langsung untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetor
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
46
ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib
melaporkannya kepada BUD.
d) BLUD menyampaikan laporan belanja setiap bulan untuk
mendapatkan pengesahan oleh BUD. Bentuk laporan belanja
sebagaimana tercantum dalam format pengesahan pendapatan dan
belanja BLUD.
e) Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal
dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas wajib
melaporkannya kepada BUD.
• Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika
memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak
dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain. Jika
perolehan barang direncanakan untuk diserahkan kepada pihak ketiga
maka penganggarannya melalui belanja barang dan jasa.
• Nilai aset tetap dalam belanja modal yang disebut biaya perolehan aset
tetap yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap
digunakan.
• Biaya perolehan yang dapat dianggarkan melalui rekening belanja modal
SKPD, meliputi biaya konstruksi, honor Pejabat Pembuat Komitmen,
honor pejabat dan/atau panitia pengadaan, honor panitia penerima barang,
atk, penggandaan, biaya makan minum rapat, biaya perjalanan dinas
dalam rangka pengadaan, biaya perencanaan dan pengawasan.
• Biaya perolehan dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh ULP tidak
menambah nilai aset, sehingga tidak dianggarkan pada belanja modal.
• Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai
belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh
kriteria sebagai berikut :
1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
a) Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
b) Bertambah umur ekonomis, dan/atau
c) Bertambah volume, dan/atau
d) Bertambah kapasitas produksi.
2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap
tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang
telah ditetapkan.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
47
• Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa
dicatat dan diakui sebesar nilai belanja hibah yang dikeluarkan.
• Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang
atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai belanja bantuan sosial yang
dikeluarkan.
• Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan.
• Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan
diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.
Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah Belanja untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti kebutuhan
tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana
sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan atau
hal yang sangat mendesak dalam rangka penyelenggaraan kewenangan
pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan
Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
2. Pos – pos Neraca
a. Kas dan Setara Kas
• Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya
disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk
valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia pada tanggal neraca.
• Kas Pemerintah Daerah mencakup :
1) Uang daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah, yang
meliputi rupiah dan valuta asing.
Uang daerah terdiri dari :
(a) Kas dalam Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang
disimpan pada RKUD (Rekening Kas Umum Daerah). RKUD
ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.
(b) Kas di Bendahara Penerimaan;
Saldo kas di bendahara penerimaan dapat terdiri dari kas tunai
dan kas di rekening penerimaan. Saldo kas di Bendahara
Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari
penerimaan pendapatan dan saldo kas di Bendahara Penerimaan
akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang berasal dari
penyetoran penerimaan pendapatan ke RKUD.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
48
(d) Kas di Bendahara Pengeluaran;
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari kas tunai dan
kas di rekening pengeluaran.
2) Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah
(a) Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan
bukan merupakan bagian dari BUD.
(b) Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran
bukan merupakan bagian dari BUD
(c) Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan
Pemerintahan
Saldo kas lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan
Pemerintah dipergunakan untuk menampung sisa kas atas
penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena
penyelenggaraan pemerintahan.
(d) Kas di BLUD
• Pengakuan Kas dan Setara Kas
1) Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas.
2) Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada Pemerintah
Daerah, diakui pada saat diterima dan/atau dikeluarkan oleh
bendahara/rekening kas umum daerah
b. Piutang
• Pengukuran Piutang
1) Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah
piutang yang belum dilunasi.
2) Pengukuran piutang berdasar pungutan :
Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan
perundang-undangan adalah sebagai berikut:
a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan
yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang
diterbitkan.
b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan
yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP
yang mengajukan banding.
c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan
yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan
oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
49
d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net
realizable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-
undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak
tertagih telah diatur oleh Pemerintah.
Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan
disajikan di neraca sebagai Aset Lancar apabila jatuh tempo
kurang dari satu tahun buku dan disertai dengan penyisihannya.
• Pengakuan Piutang
Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
Untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria :
1) Diterbitkan surat ketetapan; atau
2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
atau
Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai
pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan ditentukan
beberapa waktu kemudian, maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai
piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus
didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan limit waktu pelunasan tidak
melebihi satu periode akuntansi berikutnya.
Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada PUPN maka
piutang tersebut tetap diakui, yang berarti tidak terjadi pengalihan
pengakuan atas piutang tersebut. Akuntansi menyisihkan 100% piutang
yang diserahkan ke PUPN tersebut.
• Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
a) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus
dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan
kualitas piutang.
b) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang
kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan
datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
c) Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif
tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan
kualitas piutang.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
50
d) Penyisihan piutang tidak tertagih diperhitungkan dan dibukukan
dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang,
sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan
dapat ditagih.
Tabel 4.1
Besaran Penyisihan Piutang berdasarkan Kualitas Piutang
No Uraian
Kualitas Piutang
Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet
1 Piutang
pajak 0,50 % 10 % 50 % 100 %
2 Piutang
retribusi 0,50 % 10 % 50 % 100 %
3 Piutang
lainnya 0,50 % 10 % 50 %
e) Penyisihan piutang di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari
piutang yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar
yang ada. Nilai penyisihan piutang diungkapkan pada Catatan atas
Laporan Keuangan.
f) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan
piutang. Untuk penghapusan piutang akan diatur dengan peraturan
bupati tersendiri.
g) Untuk piutang yang dihapus secara bersyarat disajikan dalam catatan
atas laporan keuangan.
h) Penyisihan piutang diakui sebagai beban,merupakan koreksi agar
nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang
diharapkan dapat ditagih (net realizable value).
i) Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang
dari piutang yang bersangkutan.
c. Persediaan
• Pengukuran persediaan
Persediaan disajikan sebesar :
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
51
1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara
langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan
harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
Biaya perolehan persediaan dianggarkan dalam rekening/akun
belanja barang dan jasa.
Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan
yang terakhir diperoleh.
Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan
untuk dijual, seperti karcis, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi
sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung
yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak
langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti
donasi/rampasan.
Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan
menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai
tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan
berkeinginan melakukan transaksi wajar.
• Pengakuan persediaan
1) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
diperoleh pemerintah daerah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat
diukur dengan andal, dan telah diterima atau hak kepemilikannya
dan/atau kepenguasaannya berpindah.
2) Pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik persediaan
sebagai dasar penilaian persediaan
3) untuk persediaan obat yang kedaluwarsa dikeluarkan dari catatan
persediaan dengan berita acara yang ditandatangani oleh kepala
SKPD.
• Penilaian persediaan
Metode penilaian persediaan menggunakan :
1) Metode FIFO.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
52
Metode FIFO digunakan untuk menilai persediaan yang menjadi core
bisnis SKPD, yaitu persediaan obat di RSUD dan Puskesmas, dan
blanko kependudukan.
Khusus untuk persediaan obat memperhatikan masa kedaluwarsa
obat.
2) Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak
material dan bermacam-macam jenis, contoh : Alat Tulis Kantor.
3) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan
menggunakan harga perolehan.
• Pencatatan persediaan dilakukan dengan:
1) Metode perpetual untuk persediaan yang dinilai menggunakan metode
FIFO. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada
persedian yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan
selalu ter-update.
2) Metode Periodik untuk persediaan yang dinilai menggunakan harga
pembelian terakhir dan nilai wajar. Jumlah persediaan akhir diketahui
dengan melakukan stock opname pada akhir periode.
• Beban Persediaan
1) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan.
Untuk persediaan yang dicatat secara perpetual pengakuan beban
persediaan menggunakan pendekatan aset. Untuk kepentingan
efisiensi dan efektifitas penjurnalan dilakukan satu kali saja yaitu
dengan menjurnal pembelian dan pemakaian satu bulan (akumulasi).
Untuk persediaan yang dicatat secara periodik pengakuan beban
persediaan menggunakan pendekatan beban.
2) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian
Laporan Operasional (pada akun beban barang).
3) Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, pencatatan persedian
dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai
per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
4) Pengukuran pemakaian persediaan yang dicatat secara periodik
dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo
awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan,
dikurangi dengan saldo akhir persediaan, dikalikan harga pembelian
terakhir.
Rumus :
(saldo awal + pembelian - saldo akhir) x harga beli terakhir.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
53
5) Penyesuaian beban persediaan dilakukan pada setiap akhir semester.
• Penghapusan persediaan
Persediaan obat yang kedaluwarsa dihapuskan dari catatan
persediaan dengan surat keputusan penghapusan yang
ditandatangani oleh kepala SKPD setelah mendapat persetujuan
dari Sekretaris Daerah selaku pengelola barang.
d. Aset Tetap
• Pengukuran Aset Tetap
1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika tidak memungkinkan
maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan
atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu
aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut
dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain :
a) Biaya persiapan tempat;
b) Biaya import;
c) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat;
d) Biaya pemasangan;
e) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
f) Biaya konstruksi;
g) Biaya administrasi;
h) Biaya kepanitiaan.
3) Setiap SKPD/unit kerja harus melakukan kapitalisasi terhadap
belanja barang dan jasa yang berakibat :
a) Memperoleh aset tetap hingga siap pakai;
b) Meningkatkan kapasitas/efisiensi barang milik daerah; dan/atau
c) Memperpanjang umur teknis barang milik daerah.
4) Adapun pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas :
a) Perolehan awal aset tetap melalui pengeluaran belanja modal
yang nilainya sama/lebih dari batasan nilai minimum kapitalisasi
aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintah daerah
serta tidak untuk dijual, meliputi :
(1) Pengadaan tanah;
(2) Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin;
(3) Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan;
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
54
(4) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau
(5) Pembelian/pembangunan aset tetap lainnya.
b) Pengeluaran setelah perolehan awal jika mengakibatkan
peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset
yang telah dimiliki dan bernilai sama/melebihi batasan
minimum nilai kapitalisasi aset tetap, dikapitalisasi sebagai aset
tetap.
5) Adapun pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri atas :
a) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin (rehabilitasi) yang
bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah
ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar
kecilnya jumlah belanja, contohnya biaya pengecatan
bangunan/kendaraan/meubelair, penggantian suku cadang
kendaraan (ban, accu, busi), servis peralatan dan mesin rutin,
penambahan assesoris kendaraan (kecuali AC, power steering,
audio dan audio visual), servis peralatan/perlengkapan kantor
(komputer, mesin tik, AC, TV, LCD, sound system, dll).
b) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk
memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun
tidak dipasarkan, meliputi:
(1) Pengeluaran untuk membiayai proses produksi.
(2) Pembelian/pengadaan barang pakai habis seperti ATK.
(3) Pengeluaran langganan daya dan jasa.
(4) Lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang
bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas
pokok dan fungsi SKPD dengan nilai tidak memenuhi
batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
(5) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang
diperoleh secara gabungan ditentukan dengan
mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan
perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang
bersangkutan. Distribusi biaya perolehan diperhitungkan
secara proporsional sesuai dengan nilai barang.
• Pengakuan aset Tetap
1) Semua biaya perolehan aset tetap dianggarkan dalam rekening/akun
belanja modal.
2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria :
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
55
a) Berwujud;
b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
f) Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi;
g) Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap
pengeluaran untuk :
(1) pengadaan/pembelian tanah;
(2) pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau
(3) pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa
koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian,
hewan/ternak, dan tumbuhan.
3) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua
pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk
meningkatkan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur
teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut. Kapitalisasi
memperhatikan batasan nilai minimum kapitalisasi aset.
4) Barang milik daerah yang memenuhi batasan nilai minimum
kapitalisasi aset tetap dicatat secara intrakomptabel dan disajikan
dalam neraca, barang milik daerah yang tidak memenuhi batasan
nilai minimum kapitalisasi aset tetap yang diperoleh dari belanja
modal dengan nilai dibawah satuan minimum kapitalisasi aset dicatat
secara ekstrakomptabel dan disajikan dalam catatan atas laporan
keuangan (CaLK).
- Apabila terjadi penambahan nilai aset karena pemeliharaan (di atas
batas kapitalisasi) yang mengakibatkan nilai aset tetap
ekstrakomptabel menjadi diatas batas nilai kapitalisasi maka
pencatatannya direklas ke aset tetap intrakomptabel dan penilaian
penyusutan atas aset ekstra komptabel yang beralih menjadi
intrakomptabel dihitung dari nilai buku.
5) Penghapusan barang milik daerah yang dicatat dalam pembukuan
ekstrakomptabel dapat dilakukan oleh pengguna dan/atau kuasa
pengguna dalam hal aset tetap tersebut dimaksud sudah tidak berada
dalam penguasaan pengguna dan/ atau kuasa pengguna.
• Perolehan aset tetap secara gabungan.
Jika aset tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-
masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
56
mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai
wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Atribusi biaya perolehan
diperhitungkan secara proporsional sesuai dengan nilai barang
• Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap.
1) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila
aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada
manfaat ekonomi di masa yang akan datang.
2) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus
dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
3) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah
tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset
lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
4) Aset tetap yang masih dalam proses penghapusan, sepanjang SK
Bupati tentang penghapusan belum terbit, pencatatannya direklas ke
aset lainnya.
• Penyusutan.
1) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset
yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode
diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan
beban penyusutan dalam laporan operasional.
2) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap
disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
3) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan
tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan
penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak
dapat digunakan atau mati.
4) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus
dengan estimasi masa manfaat sesuai tabel dalam Peraturan Bupati
Nomor 43 Tahun 2016.
5) Penambahan masa manfaat akibat pemeliharaan, yang menyebabkan
jumlah masa manfaat baru melebihi masa manfaat awal, dianggap
sama dengan masa manfaat awal.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
57
6) Formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah
sebagai berikut :
Nilai yang dapat disusutkan
Penyusutan per periode =
Masa manfaat
Keterangan :
- Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset
tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun;
- Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31
Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan
31 Desember 2014, tanpa memperhitungkan adanya penambahan
masa manfaat pada tahun – tahun sebelumnya. Untuk Aset Tetap
yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai
perolehan;
- Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan
digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan
publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan
diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau
pelayanan publik;
7) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan dapat ditinjau secara
periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya,
penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan
penyesuaian.
8) Untuk Aset Tetap yang dicatat secara intra komptabel dilakukan
penyusutan dan tetap dicatat dalam catatan intra komptabel walaupun
nilai akhir aset dibawah nilai kapitalisasi dan/atau bernilai nol.
9) Untuk Aset Tetap yang dicatat secara ekstra komptabel dilakukan
penyusutan, dan apabila ada biaya pemeliharaan yang melebihi nilai
kapitalisasi dan memenuhi kriteria aset intra komptabel akan masuk
ke aset intra komtabel.
10) Untuk pelaksanaan penyusutan dapat dikelompokkan sebagai
berikut:
a) Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan
penyusutan.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
58
Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan.
Perhitungan penyusutannya adalah untuk tahun dimulainya
penerapan penyusutan saja.
b) Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu
tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan.
Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan.
Perhitungan penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun
berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya.
c) Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal.
Untuk aset yang diperoleh lebih dari 1 (satu) tahun sebelum saat
penyusunan neraca awal maka aset tersebut disajikan dengan
nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal. Untuk
menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa
manfaat pada saat penyusunan neraca awal, selanjutnya dihitung
masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.
11) Nilai aset yang diperoleh pada semester I (satu) disusutkan satu tahun
dan nilai aset yang diperoleh pada semester II (dua) disusutkan
setengah tahun.
e. Aset Lainnya
• Pengukuran :
1) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah
dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
2) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi
dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan
ke kas umum daerah.
3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
a) Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang
mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak
usaha yang dimiliki.
b) Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
(1) Sewa.
− Pengakuan :
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada
saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
59
perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset
lainnya kerjasama/kemitraan – sewa.
− Pengukuran :
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita
acara sewa.
(2) Kerjasama pemanfaatan.
− Pengakuan :
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa kerjasama
pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian
kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi
aset dari aset tetap menjadi aset lainnya
kerjasama/kemitraan – kerjasama pemanfaatan.
− Pengukuran :
Kerjasama pemanfaatan dinilai dari nilai bersih yang
tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat
perjanjian, dipilih yang paling obyektif atau yang paling
berdaya uji.
(3) Bangun, Kelola/Guna, Serah.
− Pengakuan :
Bangun, Kelola/Guna, Serah dicatat sebesar nilai aset
yang diserahkan oleh Pemerintah daerah kepada pihak
ketiga/investor untuk membangun aset Bangun,
Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam
Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari
aset tetap.
− Pengukuran :
Dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh
pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk
membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut.
(4) Bangun, Serah, Kelola/Guna.
− Pengakuan :
Bangun, Serah, Kelola/Guna diakui pada saat
pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut
fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk
digunakan/dioperasikan.
− Pengukuran :
Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai
perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
60
yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah
aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai
dengan perjanjian kerjasama.
f. Aset tidak berwujud
• Pengukuran :
1) Aset tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan, namun jika tidak
dapat ditelusuri maka dapat dicatat sebesar nilai wajar.
2) Pengeluaran atas aset tak berwujud yang awalnya telah diakui oleh
entitas sebagai beban tidak dapat dianggap sebagai bagian dari harga
perolehan aset tak berwujud tersebut dikemudian hari.
3) Penghitungan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software
selama 5 tahun.
4) Penghitungan amortisasi menggunakan metode garis lurus tanpa nilai
residu.
• Pengakuan :
Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika :
1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang
yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak
berwujud tersebut akan mengalir kepada Pemerintah Daerah atau
dinikmati oleh entitas ; dan
2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
• Biaya yang dikeluarkan setelah biaya perolehan awal dari Aset Tidak
Berwujud tidak menambah masa manfaat namun tetap dikapitalisasi.
g. Aset Lain-Lain
• Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak
dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan
Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan
dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang
dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.
• Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap dicatat sebesar nilai
tercatat/nilai bukunya.
• Pengakuan :
Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain.
• Penerapan penyusutan awal pada aset lain-lain adalah :
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
61
1) Aset lain – lain per 31 Desember 2014 merupakan hasil reklas aset
tetap yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat dan sebab
lain, tidak dihitung penyusutannya.
2) Reklas ke aset lainnya karena usulan penghapusan pada semester I
2015 dicatat sebesar nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya
sampai dengan 31 Desember 2014. Sedangkan yang berasal dari
usulan penghapusan pada semester II 2015 dicatat sebesar nilai
perolehan dan akumulasi penyusutannya sampai dengan semester I
2015.
3) Berdasarkan usulan penghapusan aset tetap, SKPD mereklas aset tetap
ke aset lain-lain
h. Kewajiban
• Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang
asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran
mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal
neraca.
• Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang
belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan
sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
• Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber
daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan
kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut
mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat
kewajiban timbul.
• Pengakuan Utang (Account Payable) pada saat pemerintah daerah
menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah
menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas
jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
• Utang jangka pendek lainnya :
a) Utang jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak
dapat diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek.
b) Termasuk Utang Jangka Pendek Lainnya adalah pendapatan diterima
dimuka, utang biaya, utang belanja dan kewajiban kepada pihak lain.
c) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim
pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
62
pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa
dari pemerintah.
d) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar
bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada
pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
e) Utang biaya adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara
rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga
yang pembayarannya dikemudian hari. Utang biaya ini pada umumnya
terjadi karena pihak ketiga memang melaksanakan praktik
menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan
dibelakang, seperti penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon
oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh
yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan
atau bulan-bulan berikutnya.
f) Utang biaya diakui pada saat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan
dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah terkait
penerimaan, barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh
pemerintah.
g) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar
biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal
neraca. 85
h) Utang belanja adalah utang pemerintah yang timbul karena kewajiban
kepada pihak ketiga sampai dengan akhir periode pelaporan belum
terpenuhi.
i) Kewajiban kepada Pihak Lain adalah saldo dana yang berasal dari
SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya
diserahkan kepada yang berhak pada akhir tahun misalnya : SPM LS di
Bendara Pengeluaran yang belum seluruhnya dibayarkan kepada yang
berhak.
j) Kewajiban kepada Pihak Lain diakui apabila pada akhir tahun masih
terdapat dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara
Pengeluaran yang belum diserahkan kepada yang berhak.
k) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar
biaya yang belum diserahkan kepada yang berhak.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
63
i. Ekuitas Dana
• Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal
pelaporan. Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada
Laporan Perubahan Ekuitas.
• Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh
Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan,
selisih evaluasi Aset Tetap dan lain-lain.
3. Penyajian kembali Neraca.
• Penyajian kembali adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos
dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika
Pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan
akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menjadi basis akrual
penuh.
• Penyajian kembali dilakukan antara lain untuk akun-akun sebagai berikut :
1) Piutang;
2) Beban dibayar dimuka;
3) Persediaan;
4) Investasi jangka panjang;
5) Aset tetap;
6) Aset tidak berwujud;
7) Utang bunga;
8) Pendapatan diterima dimuka;
9) Ekuitas.
• Tahapan penyajian kembali :
1) Menyiapkan data-data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun
terkait.
2) Menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan
kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan akuntansi yang berlaku
yaitu basis akrual.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
64
4. Laporan Operasional.
a. Pendapatan – LO.
• Pendapatan-LO diakui pada saat :
(1) Timbulnya hak atas pendapatan;
(2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi.
• Pengakuan Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari
Pendapatan Asli Daerah :
(1) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan
Pajak Daerah yang ditetapkan Kepala Daerah (Official Assesment)
diakui pada saat terbitnya surat ketetapan pajak daerah. (Pajak
Reklame, Air Tanah, PBB).
(2) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan
Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Self Assesment)
diakui pada saat kas diterima.
(3) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Pendapatan
Retribusi Daerah diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi
Daerah. Apabila pendapatan retribusi daerah dipungut selain
menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah maka pendapatan
diakui pada saat pembayaran diterima.
(4) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Lain lain PAD
yang Sah diakui pada saat direalisasikannya pendapatan tersebut.
(5) Pendapatan – LO pada level SKPD yang berasal dari Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk bagian laba
atas penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah diakui pada
saat Laporan Keuangan atau Laporan Kinerja Tahunan telah diaudit
KAP, untuk pendapatan dari pengelolaan BUKP diakui pada saat
diterbitkannya Keputusan Gubernur DIY tentang Pembagian Laba
Bersih BUKP.
(6) Pendapatan - LO berasal dari hibah berbentuk barang dan barang
rampasan diakui pada saat barang tersebut diterima, dan diukur
dengan nilai wajar barang tersebut.
(7) Pendapatan - LO berbentuk jasa diterima diakui pada saat jasa
diterima atau dinikmati pemerintah, diukur dengan nilai wajar jasa
tersebut.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
65
• Pengukuran Pendapatan – LO.
a) Akuntansi pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto,
yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat
jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan - LO bruto (biaya)
bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di
estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas
bruto dapat dikecualikan.
c) Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan
perundangan yang mengatur mengenai BLUD.
b. Beban.
• Pengakuan Beban.
1) Beban diakui pada saat :
a) timbulnya kewajiban;
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari
pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum
daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik
yang belum dibayar pemerintah.
b) terjadinya konsumsi aset;
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat
pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya
kewajiban dan/ atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan
operasional pemerintah.
c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat
penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat
ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
2) Beban Penyisihan Piutang
Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk
sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan
piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.
3) Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas
nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama
masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Amortisasi adalah
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
66
alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tak berwujud selama masa
manfaat aset yang bersangkutan.
Beban penyusutan dan Amortisasi diakui dan disajikan pada saat
periode pelaporan.
• Pengakuan Beban Pada SKPD :
(1) Beban Pegawai
Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam
bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat
negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh
pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah ditugaskan.
Beban pegawai (gaji dan tunjangan) diakui pada saat timbulnya
kewajiban pemerintah daerah.
Beban pegawai (selain gaji dan tunjangan) diakui pada saat terjadinya
konsumsi aset (pengeluaran kas kepada pihak lain) yaitu ketika bukti
pembayaran pengeluaran telah disahkan pengguna anggaran (bend 26
telah ditandatangani pengguna anggaran).
(2) Beban Barang
Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran
atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Beban barang melalui mekanisme UP/GU diakui pada saat terjadinya
konsumsi aset (pengeluaran kas kepada pihak lain) yaitu ketika bukti
pembayaran pengeluaran telah disahkan pengguna anggaran (bend 26
telah ditandatangani pengguna anggaran ).
Beban barang melalui mekanisme LS diakui pada saat terjadinya
kewajiban pemerintah daerah, yaitu ketika Berita Acara Serah Terima
(BAST) diterima.
• Pengukuran Beban
a) Beban diukur berdasarkan besaran timbulnya kewajiban, besaran
terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat
ekonomi atau potensi jasa.
b) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang
digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur
dengan nilai wajar.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
67
c) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga
sebenarnya (actual price) yang dibayarkan ataupun yang menjadi
tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
d) Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada
peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan
umum.
• Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional
1) Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan
dan beban selama satu periode pelaporan.
2) Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara
pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
3) Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode
pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.
• Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
1) Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan
tersendiri dalam kegiatan non operasional.
2) Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional
antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit
penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari
kegiatan non operasional lainnya.
3) Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan
surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit
sebelum pos luar biasa.
• Pos Luar Biasa
1) Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi
karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,
tidak diharapkan sering terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh
entitas yang bersangkutan.
2) Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan
Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar
Biasa.
3) Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
68
• Surplus/Defisit-LO
1) Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara
surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian
luar biasa.
2) Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke
Laporan Perubahan Ekuitas.
• Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan
Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2016 di
Kabupaten Kulon Progo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
Dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP, dan penyusunan
laporan keuangan ini telah sesuai dengan amanat peraturan pemerintah tersebut.
Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual yang dimulai pada tahun 2015,
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengawalinya dengan menetapkan kebijakan
akuntansi keuangan daerah yang berbasis akrual yang tertuang dalam Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi
Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Dengan adanya dinamika perkembangan dalam
pelaksanaan akuntansi keuangan daerah berbasis akrual sebagaimna diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
24 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah telah
disesuaikan dengan terbitnya Peratuan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2015 dan
terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2016.
Untuk selanjutnya, juga telah diselenggarakan sosialisasi tentang penerapan
akuntansi berbasis akrual kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dalam penatausahaan
dan pengelolaan keuangan daerah, diklat tentang penerapan akuntansi berbasis akrual,
serta pelatihan penggunaan SIMDA Keuangan berbasis akrual bagi seluruh pelaksana
SIMDA di SKPD.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
69
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
5.1.1 Pendapatan
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah DPPKA Kabupaten Kulon Progo meliputi Pendapatan Pajak
Daerah (PAD), Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan,
dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan anggaran dan realisasi
dalam TA 2016 sebagai berikut.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2016 sebesar Rp 61.316.804.241,70 atau 54,13
% dari anggaran sebesar Rp 113.271.230.971,99.
Realisasi masing-masing pos pendapatan daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut.
a. Pendapatan Pajak Daerah
Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk TA 2016, dengan
rincian sebagai berikut.
R
e
a
l
i
s
a
s
i
s
e
b
e
Pendapatan Asli
Daerah
Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) Realisasi 2015
Rp Rp Rp Rp.
1. Pendapatan
Pajak Daerah 88.042.121.948,50 31.393.835.053,70 (56.648.286.894,80) 25.526.938.958,50
2. Pendapatan
Hasil
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah Yang
Dipisahkan
14.317.819.815,93 14.317.819.815,93 0,00 10.534.500.875,11
3. Lain-lain
Pendapatan
Asli Daerah
yang Sah.
10.911.289.207,56 15.605.149.372,07 4.693.860.164,51 22.737.798.520,88
Jumlah : 113.271.230.971,99 61.316.804.241,70 (51.954.426.730,29) 58.799.238.354,49
Pendapatan Pajak
Daerah :
Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) Realisasi 2015
Rp Rp Rp Rp.
a. Pajak Hotel 77.156.500,00 84.390.500,00 7.234.000,00 77.156.500,00
b. Pajak Restoran 875.766.797,88 1.299.612.691,20 423.845.893,32 944.144.425,50
c. Pajak Hiburan 18.028.500,00 11.739.600,00 (6.288.900,00) 42.027.808,00
d. Pajak Reklame 408.329.987,00 462.835.700,00 54.505.713,00 408.329.987,00
e. Pajak Penerangan
Jalan 7.193.365.684,00 7.403.908.879,00 210.543.195,00 6.790.722.592,00
f. Pajak Parkir 22.494.485,00 29.883.200,00 7.388.715,00 20.255.200,00
g. Pajak Air Tanah 25.650.000,00 30.792.273,00 5.142.273,00 13.175.664,00
h. Pajak Mineral Bukan
Logam & Bantuan 937.685.601,60 1.120.212.625,00 182.527.023,40 1.008.049.663,00
i. Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan
11.663.347.981,00 12.582.313.200,00 918.965.219,00 11.131.934.094,00
j. BPHTB 66.820.296.412,02 8.368.146.385,50 (58.452.150.026,52) 5.091.143.025,00
JUMLAH 88.042.121.948,50 31.393.835.053,70 (56.648.286.894,80) 25.526.938.958,50
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
70
Realisasi pendapatan Pajak Daerah TA 2016 sebesar Rp 31.393.835.053,70 atau
35,66 % dari anggaran sebesar Rp 88.042.121.948,50.
Atas penerimaan obyek pajak daerah yang kurang dari yang telah ditetapkan
(yang menurut kami cukup signifikan), penjelasan kami adalah sebagai berikut.
- Pajak Hiburan kurang dari target disebabkan karena target semula dengan
prediksi kegiatan Kulon Progo Ekspo yang akan dilaksanakan di Alun alun
Wates tetapi dilaksanakan di Stadion Cangkring yang pada saat itu
bertepatan musim hujan sehingga banyak arena hiburan yang lokasinya
terendam air menyebabkan sangat sedikitnya pengunjung. Disisi lain
kegiatan hiburan yang berbayar sangat minim.
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kurang dari target disebabkan
karena prediksi BPHTB dari PT Angkasa Pura atas perolehan hak atas tanah
dan bangunan lokasi bandara pada tahun 2016 ternyata belum terealisasi.
b. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD
dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah. Realisasi Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2016 adalah sebagai berikut.
Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
Anggaran Realisasi Lebih/Kurang Realisasi 2015
Rp Rp Rp Rp
Bagian Laba atas
penyertaan modal pada
Perusahaan Milik
Daerah/BUMD
14.317.819.815,93
14.317.819.815,93
0,00 10.534.500.875,11
Jumlah: 14.317.819.815,93
14.317.819.815,93
0,00 10.534.500.875,11
Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2016
sebesar Rp 14.317.819.815,93 atau terealisasi 100 % dari anggaran sebesar Rp
14.317.819.815,93.
Rincian realisasi masing-masing jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan TA 2016 tersaji sebagai berikut :
Bagian Laba
Perusahaan Milik
Daerah :
Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) Realisasi 2015
Rp Rp Rp Rp
a) PD BPR Bank
Pasar
3.035.754.482,00 3.035.754.482,00 0,00 2.985.845.601,00
b) PD Aneka Usaha
(SPBU Wates)
0,00 0,00 0,00
337.343.633,50
c) PT Selo Adikarto 2.423.481.600,00
2.423.481.600,00
0,00 0,00
d) Bagian Laba
BPD DIY
8.803.939.516,61 8.803.939.516,61 0,00 7.130.490.884,32
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
71
e) BUKP 54.644.217,32 54.644.217,32 0,00 80.820.756,29
JUMLAH
14.317.819.815,93
14.317.819.815,93
0,00 10.534.500.875,11
c. Lain-lain PAD yang Sah - LRA
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah di luar
penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan bagian laba usaha,
dengan realisasi TA 2016 sebagai berikut.
Lain-lain PAD yang Sah: Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) Realisasi 2015
Rp Rp Rp Rp
1) Hasil Penjualan Aset
Daerah yang tidak
dipisahkan
387.656.522,00 414.375.400,00 26.718.878,00 788.864.000,00
2) Penerimaan jasa giro 164.883.193,00 437.397.239,75 272.514.046,75 133.433.571,00
3) Penerimaan Bunga
Deposito
9.952.895.560,00 13.943.890.050,46 3.990.994.490,46 16.698.042.855,01
4) Pendapatan Denda
Keterlambatan
Pelaksanaan
Pekerjaan
2.970.720,00 112.942.957,00 109.972.237,00 0,00
5) Pendapatan denda
pajak
105.815.162,00 229.271.669,00 123.456.507,00 399.778.139,00
6) Pendapatan Denda
atas Pelanggaran
Perda
50.887.500,00 94.259.000,00 43.371.500,00 0,00
7) Pendapatan dari
pengembalian
85.417.328,00 152.950.992,63 67.533.664,63
2.641.201.287,52
8) Hasil dari
Pemanfaatan
Kekayaan Daerah
76.570.012,00 81.488.237,00 4.918.225,00 50.193.545,00
9) Pendapatan dari
Pengelolaan BUKP
55.330.559,56 55.330.559,56 0,00 80.023.080,35
10) Bentuk-bentuk
Pendapatan Lainnya
yang Merupakan Hak
Daerah
28.862.651,00 83.243.266,67 54.380.615,67 1.946.262.043,00
Jumlah : 10.911.289.207,56 15.605.149.372,07 4.693.860.164,51 22.737.798.520 ,88
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah TA 2016 sebesar Rp
15.605.149.372,07 atau 143,02 % dari anggaran sebesar Rp 10.911.289.207,56.
5.1.2 Belanja
5.1.2.1 Belanja Operasi
Belanja Operasi DPPKA Kabupaten Kulon Progo meliputi Belanja Pegawai, dan
Belanja Barang dan Jasa dengan realisasi TA 2016 sebagai berikut.
Belanja Operasi : Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) Realisasi 2015
Rp Rp Rp Rp
a. Belanja Pegawai 10.611.020.669,32 7.156.960.438,00 (3.454.060.231,32) 7.280.567.260,00
b. Belanja Barang dan
Jasa 2.042.284.570,00 2.003.368.375,00 (38.916.195,00) 1.668.411.549,00
Jumlah : 12.653.305.239,32 9.160.328.813,00 (3.492.976.426,32) 8.948.978.809,00
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
72
Realisasi Belanja Operasi untuk TA 2016 adalah Rp. 9.160.328.813,00 atau 72,39 %
dari anggaran sebesar Rp 12.653.305.239,32
a. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai: Anggaran Realisasi Lebih/Kurang
1. Gaji dan Tunjangan 5.277.419.714,00 5.191.218.741,00 (86.200.973,00)
2. Insentif Pemungutan Pajak
Daerah
4.222.271.955,32 862.805.697,00 (3.359.466.258,32)
3. Uang Lembur 65.294.000,00 65.116.000,00 (178.000)
4. Honorarium PNS 469.565.000,00 463.400.000,00 (6.165.000,00)
5. Honorarium Non PNS 576.470.000,00 574.420.000,00 (2.050.000,00)
Jumlah 10.611.020.669,32 7.156.960.438,00 (3.454.060.231,32)
Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2016 kurang dari anggaran, hal ini
disebabkan karena belanja pegawai direalisasikan sesuai kebutuhan. Belanja
pegawai terdapat sisa sebesar Rp 3.454.060.231,32 terdiri dari Belanja Gaji dan
Tunjangan terdapat sisa Rp 86.200.973,00 disebabkan adanya acres (prediksi
kenaikan pangkat dan tunjangan keluarga) sebesar 1,5 %. Sisa gaji dan tunjangan
dikarenakan tidak ada perubahan database pegawai DPPKA. Belanja Insentif
Pemungutan Pajak Daerah terdapat sisa sebesar Rp 3.359.466.258,32. Hal ini
disebabkan karena adanya kenaikan target pendapatan pada APBD PerubahanTA
2016 sebesar 50 M menyebabkan realisasi penerimaan BPHTB kurang dari target
sebesar 15% sehingga insentif tidak dapat dicairkan, realisasi pajak hiburan hanya
mencapai 48% sehingga hak insentif hanya 5% dari 40% target pajak hiburan serta
lepasnya jabatan Bupati dan Wakil Bupati (September - Desember 2016)
b. Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa: Anggaran Realisasi Lebih/Kurang
1. Belanja bahan pakai habis 210.903.350,00 210.007.650,00 (895.700,00)
2. Belanja bahan/material 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00
3. Belanja jasa kantor 465.807.020,00 456.015.886,00 (9.791.134,00)
4. Belanja perawatan
kendaraan bermotor 130.399.000,00 126.949.867,00 (3.449.133,00)
5. Belanja cetak dan
penggandaan 385.090.200,00 376.379.875,00 (8.710.325,00)
6. Belanja sewa
rumah/gedung/gudang/par
kir
3.400.000,00 3.400.000,00 0,00
7. Belanja sewa sarana
mobilitas darat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00
8. Belanja sewa perlengkapan
dan peralatan kantor 1.750.000,00 750.000,00 (1.000.000,00)
9. Belanja makanan dan
minuman 291.686.000,00 284.556.000,00 (7.130.000,00)
10. Belanja perjalanan dinas 378.619.000,00 375.179.751,00 (3.439.249,00)
11. Belanja pemeliharaan 98.080.000,00 93.579.346,00 (4.500.654,00)
12. Belanja jasa konsultasi 0,00 0,00 0,00
13. Belanja Kursus, pelatihan, 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
73
sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
14. Belanja uang untuk
diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
Jumlah 2.042.284.570,00 2.003.368.375,00 (38.916.195,00)
Realisasi belanja barang dan jasa TA 2016 kurang dari anggaran diantaranya (yang
menurut kami cukup signifikan) sebagai berikut.
Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Keterangan
Rp Rp Rp
Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
101.844.000
99.382.590
2.461.410
Belanja makanan dan
minuman rapat dan tamu,
belanja perjalanan dinas
menyesuaikan kebutuhan
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
552.168.775
527.304026
24.864.749
Selisih antara DPA dengan
harga pasar
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
311.474.620 296.198.699 15.275.921 Belanja telepon, listrik,
belanja BBM, pajak
kendaraan bermotor
menyesuaikan kebutuhan.
Belanja jasa service, suku
cadang dan pemeliharaan
gedung menyesuaikan harga
pasar
Pembaharuan Basis Data
PBB-P2
237.872.000 231.527.950 6.334.050 Perjalanan dinas
disesuaikan dengan
kebutuhan., belanja cetak
menyesuaikan harga pasar
Penghapusan Barang
Inventaris dan Barang
Bongkaran Gedung
55.171.300 51.131.000 4.040.300 Pelaksanaan leleang
disesuaikan dengan jadwal
KPKNL di bulan Januari
2017
Penyusunan Rancangan
Perda APBD dan
Rancangan Perbup
Penjabaran APBD
220.850.000 213.321.245 7.528.755 ATK menyesuaikan harga
pasar, penggandaan
menyesuaikan volume
kebutuhan dan harga pasar,
honor Wakil Bupati tidak
direalisasikan 3 bulan,
Rekonsiliasi data piutang
PBB Pedesaan dan
Perkotaan
54.643.800 52.818.400 1.825.400 Honor tim rencana semula
17 desa, terealisasi 16 desa
5.1.2.2 Belanja Modal
Belanja Modal DPPKA Kabupaten Kulon Progo dengan realisasi untuk TA 2016
adalah sebagai berikut.
Belanja Modal : Anggaran Realisasi Lebih/(Kurang) Realisasi 2015
Rp Rp Rp Rp
Belanja Peralatan &
Mesin 552.168.775,00 527.304.026,00 (24.864.749,00) 227.193.650,00
Jumlah Belanja
Modal 552.168.775,00 527.304.026,00 (24.864.749,00) 227.193.650,00
Realisasi Belanja Modal TA 2016 sebesar Rp 527.304.026,00 atau 95,50 % dari
anggaran sebesar Rp 552.168.775,00
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
74
5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)
5.2.1 Pendapatan- LO
5.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO
Pendapatan Asli Daerah DPPKA Kabupaten Kulon Progo meliputi Pendapatan Pajak
Daerah (PAD), Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan,
dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2016
sebagai berikut.
Pendapatan Asli Daerah – Laporan Operasional (LO) TA 2016 sebesar Rp
61.798.684.985,70.
5.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO
Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-Laporan Operasional
(LO) untuk TA 2016 dengan rincian sebagai berikut.
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2016 sebesar Rp
31.810.259.724,70. Atas rekening Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dicatat sebesar nilai Surat
Pendapatan Asli Daerah -LO Saldo 2016 Saldo 2015 Naik/(Turun)
Rp Rp Rp
1. Pendapatan Pajak Daerah –
LO 31.810.259.724,70 25.898.979.389,50 5.911.280.335,20
2. Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan- LO
14.317.819.815,93 10.534.500.875,11 3.783.318.940,82
3. Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah – LO 15.670.605.445,07 22.123.993.047,88 (6.453.387.602,81)
Jumlah : 61.798.684.985,70 58.557.473.312,49 3.241.211.673,21
Pendapatan Pajak
Daerah :
Saldo 2016 Saldo 2015 Naik/(Turun)
Rp Rp. Rp
a. Pajak Hotel - LO 84.390.500,00 77.156.500,00 7.234.000,00
b. Pajak Restoran – LO 1.299.612.691,20 944.144.425,50 355.468.265,70
c. Pajak Hiburan – LO 11.739.600,00 42.027.808,00 (30.288.208,00)
d. Pajak Reklame – LO 468.256.491,00 425.226.333,00 43.030.158,00
e. Pajak Penerangan
Jalan - LO 7.403.908.879,00 6.790.722.592,00 613.186.287,00
f. Pajak Mineral Bukan
Logam & Bantuan –
LO
1.120.212.625,00 1.008.049.663,00 112.162.962,00
g. Pajak Parkir- LO 29.883.200,00 20.255.200,00 9.628.000,00
h. Pajak Air Tanah – LO 31.594.201,00 13.211.184,00 18.383.017,00
i. Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan
dan Perkotaan – LO
12.992.515.152,00 11.487.042.659,00 1.505.472.493,00
i. BPHTB - LO 8.368.146.385,50 5.091.143.025,00 3.277.003.360,50
JUMLAH 31.810.259.724,70 25.898.979.389,50 5.911.280.335,20
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
75
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atas masa pajak tahun 2016.
5.2.1.1.2 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO
merupakan hak pemerintah daerah atas pajak yang diterima dari pembagian atas
laba perusahaan milik daerah dengan realisasi TA 2016 sebagai berikut.
Bagian Laba
Perusahaan Milik
Daerah – LO
Saldo 2016 Saldo 2015 Naik/(Turun)
Rp Rp Rp
Bagian Laba Perusahaan
Milik Daerah/ BUMD –
LO
14.317.819.815,93 10.534.500.875,11 3.783.318.940,82
Jumlah : 14.317.819.815,93 10.534.500.875,11 3.783.318.940,82
Rincian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan – LO TA 2016 tersaji sebagai berikut.
Bagian Laba Perusahaan
Milik Daerah :
Saldo 2016 Saldo 2015 Naik/(Turun)
Rp Rp Rp
a) PD BPR Bank Pasar 3.035.754.482,00 2.985.845.601,00 49.908.881,00
b) PD Aneka Usaha (SPBU
Wates) 0,00 337.343.633,50 (337.343.633,50)
c) PT Selo Adikarto 2.423.481.600,00
0,00 2.423.481.600,00
d) Bagian Laba
BPD DIY 8.803.939.516,61 7.130.490.884,32 1.673.448.632,29
e) BUKP 54.644.217,32 80.820.756,29 (26.176.538,97)
JUMLAH 14.317.819.815,93 10.534.500.875,11 3.783.318.940,82
5.2.2.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO adalah seluruh Pendapatan Asli
Daerah di luar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah – LO TA 2016 sebagai berikut.
Lain-lain PAD yang Sah: Saldo 2016 Saldo 2015 Naik/(Turun)
Rp Rp Rp
1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang
tidak dipisahkan –LO
414.375.400,00 176.209.267,00
238.166.133,00
2) Penerimaan jasa giro –LO 437.397.239,75 133.433.571,00 303.963.668,75
3) Penerimaan Bunga Deposito-LO 13.943.890.050,46 16.698.042.855,01 (2.754.152.804,55)
4) Pendapatan Denda Keterlambatan-LO
Pelaksanaan Pekerjaan-LO
112.942.957,00 0,00 112.942.957,00
5) Pendapatan denda pajak-LO 294.727.742,00 399.778.139,00 (105.050.397,00)
6) Pendapatan dari pengembalian-LO 152.950.992,63 2.641.201.287,52 (2.488.250.294,89)
7) Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya -
LO
0,00 104.978.422,00 (104.978.422,00)
8) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan 81.488.237,00 50.193.545,00 31.294.692,00
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
76
Lain-lain PAD yang Sah: Saldo 2016 Saldo 2015 Naik/(Turun)
Rp Rp Rp
Daerah-LO
9) Pendapatan dari Pengelolaan BUKP-
LO
55.330.559,56 80.023.080,35 (24.692.520,79)
10) Pendapatan Denda atas Pelanggaran
Perda-LO
94.259.000,00 0,00 94.259.000,00
11) Bentuk-bentuk Pendapatan Lainnya
yang Merupakan Hak Daerah-LO
83.243.266,67 1.840.132.881,00
(1.756.889.614,33)
Jumlah : 15.670.605.445,07 22.123.993.047,88 (6.453.387.602,81)
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO TA 2016 sebesar Rp
15.670.605.445,07.
5.2.2 Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan
yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban. Beban DPPKA Kabupaten Kulon Progo terdiri Beban
Pegawai - LO, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban
Perjalanan Dinas, Beban Penyusutan dan Amortisasi serta Beban Penyisihan Piutang
dengan realisasi TA 2016 sebagai berikut.
Beban Operasi : Saldo 2016 Saldo 2015 Naik/(Turun)
Rp Rp Rp
a. Beban Pegawai – LO 7.156.960.438,00 7.280.567.260,00 (123.606.822,00)
b. Beban Persediaan 423.199.200,00 873.463.732,00 (450.264.532,00)
c. Beban Jasa 994.087.741,00 187.527.386,00 806.560.355,00
d. Beban Pemeliharaan 159.789.867,00 204.012.298,00 (44.222.431,00)
e. Beban Perjalanan Dinas 375.179.751,00 403.721.761,00 (28.542.010,00)
f. Beban Penyusutan dan
Amortisasi 2.112.541.973,00 3.876.403.858,00 (1.763.861.885,00)
g. Beban Penyisihan
Piutang 4.903110.589,43 579.014.157,60 4.324.096.431,83
Jumlah 16.124.869.559,43 13.404.710.452,60 2.720.159.106,83
Realisasi Beban untuk TA 2016 adalah Rp 16.124.869.559,43
5.2.2.1 Beban Pegawai - LO
Realisasi Beban Pegawai - LO TA 2016 sebesar Rp 7.156.960.438,00. Beban
pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau
barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan
pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS
sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah ditugaskan.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
77
Rincian Beban Pegawai - LO disajikan sebagai berikut.
Beban Pegawai:
Saldo 2016
Rp
Saldo 2015
Rp
Naik/ (Turun)
Rp
a. Gaji dan Tunjangan 5.191.218.741,00 4.876.231.882,00 314.986.859,00
b. Insentif Pemungutan Pajak
Daerah
862.805.697,00 985.245.108,00 (122.439.411,00)
c. Uang Lembur 65.116.000,00 69.387.500,00 (4.271.500,00)
d. Honorarium PNS 463.400.000,00 461.395.000,00 2.005.000,00
e. Honorarium Non PNS 574.420.000,00 888.307.770,00 (313.887.770,00)
JUMLAH 7.156.960.438,00 7.280.567.260,00 (123.606.822,00)
5.2.2.2 Beban Persediaan
Realisasi Beban Persediaan TA 2016 sebesar Rp 423.199.200,00. Beban Persediaan
merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang- barang yang habis pakai.
Rincian Beban Persediaan TA 2016 disajikan sebagai berikut.
Beban Persediaan Saldo 2016
Rp
a. Beban Persediaan Alat Tulis Kantor 215.566.600,00
b. Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik 3.521.100,00
c. Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.090.000,00
d. Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 3.878.000,00
f. Beban Bahan Peralatan Diklat/ Kursus 16.800.000,00
g. Beban Bahan Percontohan 4.000.000,00
h. Beban Barang Cetak 176.343.500,00
JUMLAH 423.199.200,00
5.2.2.3 Beban Jasa
Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
entitas. Realisasi Beban Jasa TA 2016 sebesar Rp 994.087.741,00.
Rincian realisasi Beban Jasa TA 2016 disajikan sebagai berikut.
Beban Jasa Saldo 2016
Rp
a. Beban Jasa telepon 5.687.240,00
b. Beban Jasa listrik 64.306.126,00
c. Beban Jasa Surat Kabar/Majalah 2.160.000,00
d. Beban Dekorasi 150.000,00
e. Beban Publikasi 30.700.000,00
f. Beban Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 8.650.000,00
g. Beban Upah Tenaga Kerja/ Tenaga Lainnya 323.585.500,00
h. Beban Penggandaan 214.392.875,00
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
78
Beban Jasa Saldo 2016
Rp
i. Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 3.400.000,00
j. Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.750.000,00
k. Beban Sewa Meja Kursi 750.000,00
l. Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 56.268.000,00
m. Beban Makanan dan Minuman Rapat 181.300.000,00
n. Beban Makanan dan Minuman Tamu 4.978.000,00
o. Beban Makanan dan Minuman Pelatihan 42.010.000,00
p. Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 12.000.000,00
q. Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga 40.000.000,00
JUMLAH 994.087.741,00
5.2.2.4 Beban Pemeliharaan
Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2016 sebesar Rp 159.789.867,00. Beban
Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap
dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.
Rincian realisasi Beban Pemeliharaan TA 2016 sebagai berikut.
Beban Pemeliharaan Saldo 2016
Rp
a. Beban Jasa Service 6.763.000,00
b. Beban Penggantian Suku Cadang 40.761.260,00
c. Beban Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas 72.997.307,00
d. Beban Pajak Kendaraan Bermotor 6.428.300,00
e. Beban Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 6.000.000,00
f. Beban Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 26.840.000,00
JUMLAH 159.789.867,00
5.2.2.5 Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam
rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA
2016 sebesar Rp 375.179.751,00.
Rincian realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2016 disajikan sebagai berikut.
Beban Perjalanan Dinas Saldo 2016
Rp
a. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 78.215.000,00
b. Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 296.964.751,00
JUMLAH 375.179.751,00
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
79
5.2.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi
Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016 sebesar Rp 2.112.541.973.
Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu
aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban
Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tak berwujud selama
masa manfaat aset yang bersangkutan.
Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2016 sebagai berikut.
Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Saldo 2016
Rp
Saldo 2015
Rp
Naik/ (Turun)
Rp
Beban Penyusutan dan
Amortisasi
2.112.541.973,00 3.876.403.858,00 (1.763.861.885,00)
JUMLAH 2.112.541.973,00 3.876.403.858,00 (1.763.861.885,00)
Rincian realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan sebagai berikut.
Beban Penyusutan dan Amortisasi Saldo 2016
Rp
1. Beban Penyusutan Aset Tetap 2.054.323.621,00
2. Beban Amortisasi 58.218.352,00
JUMLAH 2.112.541.973,00
5.2.2.7 Beban Penyisihan Piutang
Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2016 sebesar Rp 4.903.110.589,43. Beban
Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase
tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2016 sebagai berikut.
Beban Penyisihan Piutang: Saldo 2016
Rp
Saldo 2015
Rp
Naik/ (Turun)
Rp
Beban Penyisihan Piutang Pajak 951.900.957,06 579.014.157,60 372.886.799,46
Beban Penyisan Piutang Lainnya 3.951.209.632,37 0,00 3.951.209.632,37
JUMLAH 4.903.110.589,43 579.014.157,60 4.324.096.431,83
5.2.3 Kegiatan Non Operasional
Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam
kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non
operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit
penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non
operasional lainnya.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
80
Realisasi Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2016 sebagai berikut.
Surplus/ Defisit dari Kegiatan
Non Operasional
Saldo 2016 Saldo 2015 Naik/(Turun)
Rp Rp Rp
1) Surplus Penjualan Aset Non
Lancar-LO
0,00 612.654.733,00 (612.654.733,00)
2) Surplus dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya - LO
4.227.393.025,00 0,00 4.227.393.025,00
3) Defisit dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya - LO
1.158.872.823,00 0,00 1.158.872.823,00
Jumlah : 3.068.520.202,00 612.654.733,00 2.455.865.469,00
5.2.3.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO sebesar Rp 4.227.393.025,00
terdiri dari:
1. Penambahan asset mutasi dari Unit/ SKPD Lain sebesar Rp 2.591.392.975,00
dengan rincian sebagai berikut :
a. Bangunan Gedung eks Kantor Kec.Wates Rp 1.056.255.920,00
b. Bangunan Gedung dari Dinhubkominfo KP Rp 541.905.000,00
c. Bangunan Gedung dari Dinas Pendidikan Rp 915.481.655,00
d. Bangunan Gedung Kantor eks KONI Rp 77.750.400,00
2. Penambahan Asset oleh sebab lain sebesar Rp 1.384.995.000,00 terdiri dari:
a. Bangunan Gedung BP4 Wates Rp 1.234.995.000,00
b. Bangunan Rumah Dinas BP4 Wates Rp 150.000.000,00
3. Penambahan Tanah sebesar Rp 88.720.000,00 terdiri dari:
a. Tanah (aset yang belum tercatat) Rp 10.000.000,00
b. Tanah (hasil penilaian aset tahun 2016) Rp 78.720.000,00
4. Penyesuaian beban persediaan berdasarkan harga terakhir sebesar Rp
162.285.050,00
5.2.3.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO sebesar Rp 1.158.872.823,00
terdiri dari:
1. Mutasi asset ke Dinas Kebudayaan sebesar Rp 101.353.250,00 berupa:
a. Jalan/Irigasi/Jaringan Rp 8.819.250,00
b. Bangunan Gedung Kantor Rp 92.734.000,00
2. Penghapusan Aset Lain-lain Rp 552.317.131,00
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
81
3. Penghapusan Aset Tetap berupa Gedung eks Gedung BPMPT Rp
173.577.200,00
4. Penyesuaian Aset Lain-lain Rp 165.760.982,00
5. Penyesuaian Aset Lain-lain Rp 10,00
6. Koreksi Surplus/Defisit Rp 165.864.250,00
5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA
5.3.1 ASET
Aset Saldo 2016
Rp
Saldo 2015
Rp
Naik/Turun
Rp
Aset Lancar 2.980.378.131,57 3.485.645.905,00 (505.267.773,43)
Aset Tetap 14.689.921.540,00 10.804.713.761,00 3.885.207.779,00
Akumulasi Penyusutan (9.260.933.326,00) (7.206.609.705,00) (2.054.323.621,00)
Aset Lainnya 358.647.275,00 633.270.322,00 (274.623.047,00)
JUMLAH 8.768.013.620,57 7.717.020.283,00 1.050.993.337,57
5.3.1.1 Aset Lancar
Aset Lancar: Saldo 2016
Rp
Saldo 2015
Rp
Naik/Turun
Rp
Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 14.598.597,00 (14.598.597,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00 0,00
Piutang Pendapatan
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
9.632.891.468,00
4.016.338.425,00
(10.796.090.411,43)
9.216.644.430,00
0,00
(5.892.979.822,00)
416.247.038,00
4.016.338.425,00
(4.903.110.589,43)
Persediaan 127.238.650,00 147.382.700,00 (20.144.050,00)
JUMLAH 2.980.378.131,57 3.485.645.905,00 (505.267.773,43)
a. Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 menurut Buku Kas
Pengeluaran adalah nihil.
b. Kas di Bendahara Penerimaan
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 menurut Buku Kas
Penerimaan adalah nihil.
c. Piutang Pendapatan Rp 9.632.891.468,00
Piutang Pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan pajak tahun
berkenaan, yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun
sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dan belum dibayar oleh Wajib Pajak
bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
82
Piutang Pajak : 2016 2015
Rp Rp
1) Pajak Restoran 1.260.650,00 1.260.650,00
2) Pajak Reklame 34.670.514,00 29.427.356,00
3) Pajak Bumi dan Bangunan 9.596.122.856,00 9.185.920.904,00
4) Pajak Air Tanah 837.448,00 35.520,00
5)
Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih
(6.844.880.779,06) (5.892.979.822,00)
Jumlah : 2.788.010.688,94 3.323.664.608,00
Pada saldo Piutang Reklame tahun 2016 mengalami penyesuaian karena adanya
rekonsiliasi. Dengan rincian sebagai berikut.
Jenis pajak
Saldo per 31
Desember 2015
(Rp)
Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo Akhir
per 31 Des
2016 (Rp)
SKP Penyesuaian Penerimaan
Piutang Pajak
Reklame
- Tahun 2008 8.729.860,00 8.729.860,00
- Tahun 2009 619.422,00 619.422,00
-Tahun 2014 3.929.134,00 177.633,00 3.751.501,00
-Tahun 2015 16.148.940,00 9.453.153,00 6.695.787,00
-Tahun 2016 468.256.491,00 453.382.547,00 14.873.944,00
Jumlah 29.427.356,00 468.256.491,00 177.633,00 462.835.700,00 34.670.514,00
Saldo awal piutang PBB tahun 2016 mengalami koreksi karena adanya
rekonsiliasi. Dengan rincian sebagai berikut.
Jenis pajak
Saldo per 31
Desember 2015
(Rp)
Koreksi Saldo setelah
koreksi (Rp) Penambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Piutang Pajak
PBB
- Tahun 2008
dan sebelumnya
3.950.889.044,00 3.950.889.044,00
-Tahun 2009 270.439.168,00 162.162,00 270.277.006,00
- Tahun 2010 580.079.393,00 282.253,00 579.797.140,00
-Tahun 2011 778.094.923,00 886.287,00 777.208.636,00
-Tahun 2012 1.060.154.137,00 113.379.267,00 946.774.870,00
-Tahun 2013 881.103.680,00 2.675.799,00 878.427.881,00
-Tahun 2014 645.264.961,00 645.264.961,00
-Tahun 2015 1.019.895.598,00 1.019.895.598,00
Jumlah 9.185.920.904,00 117.385.768,00 9.068.535.136,00
Jenis pajak Saldo setelah koreksi
(Rp)
Penambahan (Rp) Pengurangan
(Rp)
Saldo per 31 Desember 2016 (Rp)
Penyesuaian SKP Penyesuaian Penerimaan
Piutang Pajak PBB
- Tahun 2008 dan sebelumnya
3.950.889.044,00 14.660.580,00 3.936.228.464,00
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
83
Jenis pajak Saldo setelah koreksi
(Rp)
Penambahan (Rp) Pengurangan
(Rp)
Saldo per 31 Desember 2016 (Rp)
Penyesuaian SKP Penyesuaian Penerimaan
-Tahun 2009 270.277.006,00 5.133.648,00 265.143.358,00
- Tahun 2010 579.797.140,00 11.910.274,00 567.886.866,00
-Tahun 2011 777.208.636,00 18.625.007,00 758.583.629,00
-Tahun 2012 946.774.870,00 74.033.219,00 872.741.651,00
-Tahun 2013 878.427.881,00 53.108.006,00 825.319.875,00
-Tahun 2014 645.264.961,00 97.136.266,00 548.128.695,00
-Tahun 2015 1.019.895.598,00 288.739.830,00 731.155.768,00
-Tahun 2016 116.144.215,00 13.127.778.362,00 134.021.657,00 12.018.966.370,00 1.090.934.550,00
Jumlah 9.068.535.136,00 116.144.215,00 13.127.778.362,00 134.021.657,00 12.582.313.200,00 9.596.122.856,00
Pajak daerah PBB P2 dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo terhitung mulai
tahun 2014. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Untuk masa pajak tahun 2016
telah dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebanyak 333.902
lembar dengan nominal ketetapan pajak sebesar Rp 13.127.778.362,00. Selama
tahun 2016 terdapat perubahan SPPT karena koreksi tambah sebesar Rp
116.144.215,00 dan koreksi kurang sebesar Rp 134.021.657,00. Sehingga pokok
ketetapan akhir sebesar Rp 13.109.900.920,00.
Atas pokok ketetapan 2016 tersebut telah diterima pembayaran pajak terhutang
sebesar Rp 12.018.966.370,00 sehingga saldo piutang pajak PBB untuk tahun
pajak 2016 sebesar Rp 1.090.934.550,00. Selama tahun 2016 realisasi penerimaan
pembayaran pajak PBB sebesar Rp 12.582.313.200,00.
Saldo piutang pajak yang disajikan adalah nilai piutang yang dicatat berdasarkan
nilai bersih setelah dikurangi penyisihan piutang.
Rincian saldo piutang pajak :
No Jenis pajak Jml piutang
(Rp)
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih
(Rp)
NRV
(Rp)
a) Piutang restoran
- tahun 2008
1.260.650,00
1.260.650,00
0,00
Jumlah : 1.260.650,00 1.260.650,00 0,00
b) Piutang reklame
- tahun 2008
- tahun 2009
- tahun 2014
- tahun 2015
- tahun 2016
8.729.860,00
619.422,00
3.751.501,00
6.695.787,00
14.873.944,00
8.729.860,00
619.422,00
375.150,10
669.578,70
74.369,72
0,00
0,00
3.376.350,90
6.026.208,30
14.799.574,28
Jumlah : 34.670.514,00 10.468.380,52 24.202.133,48
c) Piutang PBB
-tahun 2008 dan
sebelumnya
-tahun 2009
3.936.228.464,00
265.143.358,00
3.936.228.464,00
265.143.358,00
0,00
0,00
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
84
No Jenis pajak Jml piutang
(Rp)
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih
(Rp)
NRV
(Rp)
- tahun 2010
-tahun 2011
-tahun 2012
-tahun 2013
-tahun 2014
-tahun 2015
-tahun 2016
567.886.866,00
758.583.629,00
872.741.651,00
825.319.875,00
548.128.695,00
731.155.768,00
1.090.934.550,00
567.886.866,00
758.583.629,00
436.370.825,50
412.659.937,50
274.064.347,50
73.115.576,80
109.093.455,00
0,00
0,00
436.370.825,50
412.659.937,50
274.064.347,50
658.040.191,20
981.841.095,00
Jumlah : 9.596.122.856,00 6.833.146.459,30 2.762.976.396,70
d) Piutang Air Tanah
- tahun 2015
- tahun 2016
11.600,00
825.848,00
1.160,00
4.129,24
10.440,00
821.718,76
Jumlah : 837.448,00 5.289,24 832.158,76
Total piutang
pajak :
9.632.891.468,00 6.844.880.779,06 2.788.010.688,94
d. Piutang Lainnya Rp 4.016.338.425,00
Piutang lainnya adalah piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi. Saldo
piutang lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp 4.016.338.425,00. Piutang
lainnya tersebut berupa piutang denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan
rincian sebagai berikut.
No
Tahun
Pengakuan
Piutang
Saldo Akhir Per
31 Des. 2016
(Rp)
Piutang Denda
(Rp)
Kualitas
Piutang
Tarif
Penyisihan
Nilai Penyisihan
(Rp)
Nilai Bersih
Setelah
Penyisihan
(Rp)
1 1996 dan
sebelumnya 870.513.434,00 417.846.448,00 Macet 100% 417.846.448,00 -
2 1997 22.670.695,00 10.881.934,00 Macet 100% 10.881.934,00 -
3 1998 29.799.868,00 14.303.937,00 Macet 100% 14.303.937,00 -
4 1999 59.636.572,00 28.625.555,00 Macet 100% 28.625.555,00 -
5 2000 245.535.997,00 117.857.279,00 Macet 100% 117.857.279,00 -
6 2001 1.913.630.110,00 918.542.453,00 Macet 100% 918.542.453,00 -
7 2002 199.063.482,00 95.550.471,00 Macet 100% 95.550.471,00 -
8 2003 65.618.072,00 31.496.675,00 Macet 100% 31.496.675,00 -
9 2004 73.615.418,00 35.335.401,00 Macet 100% 35.335.401,00 -
10 2005 93.372.064,00 44.818.591,00 Macet 100% 44.818.591,00 -
11 2006 100.588.916,00 48.282.680,00 Macet 100% 48.282.680,00 -
12 2007 134.427.216,00 64.525.064,00 Macet 100% 64.525.064,00 -
13 2008 127.756.620,00 61.323.178,00 Macet 100% 61.323.178,00 -
14 2009 265.143.358,00 127.268.812,00 Macet 100% 127.268.812,00 -
15 2010 567.886.866,00 272.585.696,00 Macet 100% 272.585.696,00 -
16 2011 758.583.629,00 364.120.142,00 Macet 100% 364.120.142,00 -
17 2012 872.741.651,00 418.915.992,00 Macet 100% 418.915.992,00 -
18 2013 825.319.875,00 396.153.540,00 Macet 100% 396.153.540,00 -
19 2014 548.128.695,00 263.101.774,00 Macet 100% 263.101.774,00 -
20 2015 731.155.768,00 219.346.730,00 Macet 100% 219.346.730,00 -
21 2016 1.090.934.550,00 65.456.073,00 Lancar 0,5% 327.280,37 65.128.792,63
Jumlah : 9.596.122.856,00 4.016.338.425,00 3.951.209.632,37 65.128.792,63
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
85
e. Persediaan Rp 127.238.650,00
Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat
habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional
DPPKA.
Per 31 Desember 2015 pada DPPKA Kabupaten Kulon Progo masih terdapat
persediaan sebesar Rp 147.382.700,00 dengan rincian sebagai berikut.
No Uraian Jumlah (Rp)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Persediaan ATK
Alat Listrik
Alat Pembersih
Barang Cetak
Persediaan Benda Pos
Persediaan Barang Berharga
35.397.700,00
0,00
0,00
111.829.000,00
156.000,00
0,00
Jumlah 147.382.700,00
Persediaan ATK dan barang cetakan tersebut telah digunakan pada bulan Januari
2016 sehingga saldo persediaan diatas adalah Rp 0,00 (nihil).
Adapun pada TA 2016 telah terjadi belanja benda pos, ATK , barang cetakan, alat
listrik dan alat pembersih. Saldo persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp
127.238.650,00 yang terdiri dari :
No Uraian Jumlah (Rp)
1.
2.
3.
4.
5.
Persediaan ATK
Alat Listrik
Alat Pembersih
Barang Cetak
Persediaan Benda Pos
19.070.900,00
0,00
0,00
107.951.750,00
216.000,00
Jumlah 127.238.650,00
5.3.1.2 Aset Tetap Rp 14.689.921.540,00
Aset Tetap merupakan saldo aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari satu
tahun dan digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
umum, nilai Aset Tetap per 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut.
Uraian
Saldo
Per 31-12-2015
Rp
Mutasi Saldo
Per 31-12-2016
Rp
Penambahan
Rp
Pengurangan
Rp
INTRAKOMPTABEL
Tanah 1.612.245.354,00 88.720.000,00 - 1.700.965.354,00
Peralatan dan Mesin 3.371.923.054,00 527.304.026,00 82.934.158,00 3.816.292.922,00
Gedung dan Bangunan 5.796.926.103,00 4.023.287.621,00 662.550.460,00 9.157.663.264,00
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
86
Jalan, Jaringan dan Instalasi 23.619.250,00 - 8.619.250,00 15.000.000,00
Jumlah 10.804.713.761,00 4.639.311.647,00 754.103.868,00 14.689.921.540,00
Akumulasi Penyusutan (7.206.609.705,00) (9.260.933.326,00)
Uraian
Saldo
Per 31-12-2015
Rp
Mutasi Saldo
Per 31-12-2016
Rp
Penambahan
Rp
Pengurangan
Rp
EKSTRAKOMPTABEL
Tanah - - - -
Peralatan dan Mesin 41.231.206,00 - 496.000,00 40.735.206,00
Gedung dan Bangunan 59.103.304,00 21.408.304,00 22.404.152,00 58.107.456,00
Jalan, Jaringan dan Instalasi - - -
Jumlah 100.334.510,00 21.408.304,00 22.900.152,00 98.842.662,00
Penjelasan :
1. Tanah Rp 1.700.965.354,00
Tanah tempat dibangunnya kantor DPPKA di lingkungan Pemerintah Daerah
merupakan tanah Sultan Ground. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah dan
Peraturan Bupati Kulonprogo No 72 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Kepala SKPD berwenang untuk
menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sehubungan dengan hal
tersebut pada tahun 2015 Kepala DPPKA Kabupaten Kulon Progo selaku
Pembantu Pengelola Barang mendapat penyerahan barang milik daerah
berdasarkan hasil mutasi barang tahun 2014. Mengingat DPPKA selaku SKPD
tidak memiliki rekening khusus selaku SKPKD maka pencatatan aset tersebut
dicatat dalam rekening SKPD.
Mutasi Tambah
Penambahan Tanah Intrakomptable tahun 2016 sebesar Rp 88.720.000,00
berasal dari penambahan oleh sebab lain yang terdiri dari:
a. Tanah (aset yang belum tercatat) Rp 10.000.000,00
b. Tanah (hasil penilaian aset tahun 2016) Rp 78.720.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
87
2. Peralatan dan Mesin Rp 3.816.292.922,00
a. Intrakomptable
Mutasi Tambah
1) Penambahan Peralatan dan Mesin Intrakomptable tahun 2016 sebesar
Rp 527.304.026,00 berasal dari belanja modal pengadaan peralatan dan
mesin. Pada tahun 2016 DPPKA merealisasikan Belanja Modal
Peralatan dan Mesin sebesar Rp 527.304.026,00 dengan rincian sebagai
berikut :
a) Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor dengan rincian sebagai
berikut :
▪ 1 unit Mobil Operasional Rp 202.035.000,00
Biaya Perolehan Rp 675.000,00
▪ 2 unit Kendaraan dinas roda dua Rp 33.529.000,00
b) Pengadaan Alat Kantor
▪ 2 buah Mesin Ketik Rp 7.100.000,00
c) Pengadaan Alat Rumah Tangga
▪ Mebeleur
- 31 buah Kursi Susun Rp 14.200.000,00
- 1 set Meja Kursi Tamu Rp 3.750.000,00
- Sekat Ruangan Rp 11.832.151,00
▪ Alat Pendingin
- 2 unit AC 1 ½ PK Rp 17.150.000,00
- 1 unit AC 2 PK Rp 8.350.000,00
- 1 unit AC 1 PK Rp 4.150.000,00
- 1 unit AC 2 PK Rp 10.000.000,00
d) Pengadaan Komputer
▪ Pengadaan Personal Komputer
- 2 unit Komputer Rp 15.800.000,00
- 5 unit Komputer Rp 53.750.000,00
- 2 unit Komputer Rp 27.500.000,00
Biaya Perolehan Rp 2.820.375,00
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
88
▪ Pengadaan Peralatan Mini Komputer
- 2 unit Laptop Rp 14.200.000,00
- 1 unit Laptop Rp 9.150.000,00
- 2 unit Laptop Rp 19.300.000,00
- 1 unit Printer Rp 1.690.000,00
- 1 unit Printer Rp 1.300.000,00
- 1 buah Scanner Rp 2.227.500,00
▪ Pengadaan Peralatan Personal Komputer
- 1 buah Hard disk Eksternal + Backup Rp 985.000,00
- 1 unit UPS Rp 12.700.000,00
▪ Pengadaan Peralatan Jaringan
- Mini server untuk SIMDA Lokal Rp 31.905.000,00
e) Pengadaan Alat Studio
▪ 1 unit LCD Rp 5.205.000,00
▪ 1 unit LCD Rp 11.000.000,00
▪ 1 paket Bracket dan Kabel VGA Rp 1.500.000,00
▪ 1 unit Layar Gantung Elektrik Rp 3.500.000,00
Mutasi Kurang
Pengurangan Peralatan dan Mesin DPPKA Tahun 2016 sebesar Rp
82.934.158,00 terdiri dari :
- Usulan Penghapusan Semester 1 Tahun 2016 Rp 82.934.158,00
b. Ekstrakomptable
Mutasi Kurang
Pengurangan Peralatan dan Mesin DPPKA Tahun 2016 sebesar Rp
496.000,00 antara lain :
- Usulan Penghapusan Semester 1 Tahun 2016 Rp 496.000,00
3. Gedung dan bangunan Rp 9.157.663.264,00
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah dan Peraturan Bupati Kulonprogo
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
89
No 72 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Milik Daerah disebutkan
bahwa Kepala SKPD berwenang untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang
tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui
pengelola. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2016 Kepala DPPKA
Kabupaten Kulonprogo selaku Pembantu Pengelola Barang mendapat penyerahan
barang milik daerah berdasarkan hasil mutasi barang tahun 2016. Mengingat
DPPKA selaku SKPD tidak memiliki rekening khusus selaku SKPKD maka
pencatatan aset tersebut dicatat dalam rekening SKPD dengan rincian sebagai
berikut :
a. Intrakomptable
Mutasi Tambah
1) Penerimaan dari Unit/ SKPD Lain sebesar Rp 2.591.392.975,00 sebagai
berikut :
e. Bangunan Gedung eks Kantor Kec.Wates Rp 1.056.255.920,00
f. Bangunan Gedung dari Dinhubkominfo KP Rp 541.905.000,00
g. Bangunan Gedung dari Dinas Pendidikan Rp 915.481.655,00
h. Bangunan Gedung Kantor eks KONI Rp 77.750.400,00
2) Penambahan Asset oleh sebab lain sebesar Rp 1.384.995.000,00 terdiri dari:
c. Bangunan Gedung BP4 Wates Rp 1.234.995.000,00
d. Bangunan Rumah Dinas BP4 Wates Rp 150.000.000,00
3) Penambahan Asset karena pemeliharaan sebesar Rp 46.899.646,00
Mutasi Kurang
1) Pengurangan karena Penghapusan Tahun 2016 sebesar Rp 173.577.200,00
terdiri dari:
- Bangunan Gedung Kantor Permanen Rp173.577.200,00
2) Pengurangan karena usulan Penghapusan Tahun 2016 sebesar Rp
396.239.260,00 terdiri dari:
- Bangunan Gedung 1 Eks SD N 2 Lengkong Rp149.447.640,00
- Bangunan Gedung 2 Eks SD N 2 Lengkong Rp173.480.580,00
- Bangunan Gedung 6 Eks SD N 2 Lengkong Rp 10.000.000,00
- Bangunan Tempat Ibadah Eks SD N 2 Lengkong Rp 63.311.040,00
3) Pengurangan karena mutasi ke Unit/SKPD Lain sebesar Rp 92.734.000,00
terdiri dari :
- Diserahkan Gedung ke Dinas Kebudayan KP Rp 92.734.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
90
b. Ekstrakomptable
Mutasi Tambah
Penerimaan dari Unit/ SKPD Lain sebesar Rp 21.408.304,00 terdiri dari :
1) Bangunan Gedung eks Kantor Kec.Wates Rp 9.704.152,00
2) Bangunan Gedung dari Dinhubkominfo KP Rp 9.704.152,00
3) Bangunan Gedung dari Dinas Pendidikan Rp 2.000.000,00
Mutasi Kurang
1) Pengurangan karena mutasi ke Unit/SKPD Lain sebesar Rp 9.704.152,00
terdiri dari :
- Diserahkan Gedung ke Dinas Kebudayaan KP Rp 9.704.152,00
2) Pengurangan karena usulan Penghapusan Tahun 2016 sebesar Rp
12.700.000,00 terdiri dari:
- Bangunan Gedung Eks SD N 2 Lengkong Rp 2.700.000,00
- Bangunan Gedung 3 Eks SD N 2 Lengkong Rp 5.000.000,00
- Bangunan Gedung 5 Eks SD N 2 Lengkong Rp 5.000.000,00
4. Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp 15.000.000,00
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah dan Peraturan Bupati Kulonprogo
No 72 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Milik Daerah disebutkan
bahwa Kepala SKPD berwenang untuk menyerahkan Jalan, Jaringan dan Instalasi
yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah
melalui pengelola. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2015 Kepala
DPPKA Kabupaten Kulon Progo selaku Pembantu Pengelola Barang melakukan
penyerahan barang milik daerah berdasarkan hasil mutasi barang tahun 2016.
Mutasi Kurang
Diserahkan Jalan/ Irigasi/ Jaringan ke Dinas Kebudayaan Rp 8.619.250,00
Tahun 2016 DPPKA merealisasikan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
sebesar Rp 13.839.700,00 berupa biaya partisi ruang rapat DPPKA. Nilai
pemeliharaan tersebut memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan harus
dicatat secara intrakomptabel dan disajikan dalam neraca sedangkan status gedung
yang ditempati tercatat sebagai aset milik Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon
Progo. Oleh karena itu kapitalisasi nilai aset tetap tersebut diserahkan ke Sekretariat
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
91
Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor
028/2680 tanggal 27 Desember 2016.
5.3.1.3 Aset Lainnya Rp 358.647.275,00
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2016 disajikan sebesar Rp 358.647.275,00
dengan Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp 294.506.960,00 dengan rincian
sebagai berikut.
Aset Lainnya 2016 2015
Rp Rp
1. Aset Tak Berwujud 339.741.809,00 317.241.809,00
2. Aset Lain-lain 313.412.426,00 552.317.121,00
Jumlah 653.154.235,00 869.558.930,00
Amortisasi ATB (294.506.960,00)
Jumlah Aset Lainnya 358.647.275,00
5.3.1.3.1 Aset Tak Berwujud Rp 339.741.809,00
Aset Tak Berwujud adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik,
namun merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset
Tak Berwujud Tahun 2016 sebesar Rp 339.741.809,00 dengan nilai amortisasi
sebesar Rp 294.506.960,00 . Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak
Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
Uraian
Saldo
Per 31-12-2015
Rp
Mutasi Saldo
Per 31-12-2016
Rp
Penambahan
Rp
Pengurangan
Rp
Aset Tak
Berwujud
317.241.809,00 22.500.000,00 - 339.741.809,00
Amortisasi (294.506.960,00)
Mutasi Tambah
Pencatatan kapitalisasi pemeliharaan Aset Tak Berwujud untuk SIPD tahun
2016 senilai Rp 22.500.000,00.
Adapun rincian dari Aset Tak Berwujud DPPKA Kabupaten Kulon Progo per 31
Desember 2016 sebagai berikut.
Aset Tak Berwujud Harga Perolehan (Rp)
1. Microsoft Office 2010 2.750.000,00
2. Perangkat Lunak (Weblogic Suite) 124.924.200,00
3. Perangkat Lunak SQL SVR 19.250.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
92
4. Perangkat Lunak Windows 15.400.000,00
5. Software Data Base dan Server 154.917.609,00
6. SIPD 22.500.000,00
Jumlah 339.741.809,00
5.3.1.3.2 Aset Lain-lain Rp 313.412.426,00
Jumlah tersebut merupakan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2016 dengan
rincian sebagai berikut.
Uraian Saldo
per 31-12-2015
Rp
Penambahan
Rp
Pengurangan
Rp
Saldo 31-12-
2016
Rp
INTRAKOMPTABEL
Aset Lain-lain 552.317.121,00
479.173.428,00 718.078.123,00 313.412.426,00
TOTAL 552.317.121,00 479.173.428,00 718.078.123,00 313.412.426,00
EKSTRAKOMPTABEL
Aset Lain-lain 125.000,00 496.000,00 125.000,00 496.000,00
TOTAL 125.000,00 496.000,00 125.000,00 496.000,00
a. Intrakomptabel
Mutasi Tambah
1) Penambahan aset lain-lain intrakomptabel berasal dari usulan penghapusan
asset tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp 82.934.158,00 terdiri dari :
a) AC Rp 8.642.000,00
b) Fingerscan R 2.544.700,00
c) Komputer Rp 19.398.278,00
d) Meja kerja Rp 1.490.000,00
e) Mesin ketik Rp 625.000,00
f) Printer Rp 28.540.641,00
g) Scanner Rp 1.721.915,00
h) Sepeda Motor AB 2855 UH Rp 6.800.000,00
i) Sepeda Motor AB 2857 UH Rp 6.800.000,00
j) UPS Rp 6.371.624,00
2) Penyesuaian nilai aset lain-lain sebesar Rp 10,00
3) Penambahan aset lain-lain intrakomptabel berasal dari usulan penghapusan
asset tetap berupa gedung dan bangunan sebesar Rp 396.239.260,00 terdiri
dari:
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
93
a) Bangunan Gedung 1 Eks SD N 2 Lengkong Rp149.447.640,00
b) Bangunan Gedung 2 Eks SD N 2 Lengkong Rp173.480.580,00
c) Bangunan Gedung 6 Eks SD N 2 Lengkong Rp 10.000.000,00
d) Bangunan Tempat Ibadah Eks SD N 2 Lengkong Rp 63.311.040,00
Mutasi Kurang
Pengurangan Asset Lain-lain terdiri dari:
1) Diserahkan sepeda motor AB 2070 AC ke Sekretariat Daerah Rp
5.000.000,00 dengan nilai penyusutan Rp 5.000.000,00
2) Penghapusan Gedung Regrouping dengan nilai buku sebesar Rp.
552.317.131,00
3) Penyesuaian nilai aset lain-lain sebesar Rp 10,00
4) Penyusutan Aset Lain-lain Rp 165.760.982,00
b. Ekstrakomptabel
Mutasi Tambah
Penambahan asset ekstrakomptabel berupa usulan penghapusan peralatan
dan mesin sebesar Rp 496.000,00 yang terdiri dari :
1. Kipas Angin Rp 35.000,00
2. Kursi putar Rp 211.000,00
3. Meja Rp 50.000,00
4. Meja kerja Rp 200.000,00
Mutasi Kurang
Pengurangan Asset Lain-lain ekstrakomptabel sebesar Rp 125.000,00 terdiri
dari :
1. Jam Dinding Rp. 30.000,00
2. Jam Dinding Rp. 30.000,00
3. Jam Dinding Rp. 30.000,00
4. Kipas Angin Rp 35.000,00
5.3.2 Kewajiban
5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek
Terdapat saldo kewajiban per 31 Desember 2016 yang terdiri dari :
1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga Rp 0,00
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
94
2 Utang Bunga Rp 0,00
3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp 0,00
4 Pendapatan Diterima Dimuka Rp 0,00
5 Utang Beban Rp 4.791.158,00
6 Utang Jangka Pendek Lainnya Rp 0,00
Jumlah Rp 4.791.158,00
Atas saldo kewajiban jangka pendek sebesar Rp 4.791.158,00 terdiri dari:
Utang Beban Rp 4.791.158,00
1. Utang Beban Listrik Rp 4.422.510,00
2. Utang Beban Telepon Rp 368.648,00
5.3.3 Ekuitas Rp 8.763.222.462,57
Nilai Ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2016 tersaji sebesar Rp 8.763.222.462,57
merupakan selisih antara total asset dengan kewajiban dengan rincian sebagai
berikut.
Total Aset 2016 Rp 8.768.013.620,57
(-) Total Kewajiban 2016 Rp 4.791.158,00
Ekuitas Rp 8.763.222.462,57
5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
5.4.1 Ekuitas Awal Rp 7.713.952.105,00
Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih DPPKA per 1 Januari 2016 yaitu
sebesar Rp 7.713.952.105,00.
5.4.2 Surplus/Defisit –LO Rp 48.742.335.628,27
Surplus/Defisit –LO merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban
DPPKA Kabupaten Kulon Progo selama tahun 2016 dan dicatat dalam pos
Surplus/Defisit – LO sebesar Rp 48.742.335.628,27
5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp
3.950.704.729,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yaitu Koreksi Ekuitas
Lainnya sebesar Rp 3.950.704.729,00
Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan saldo koreksi-koreksi atas transaksi yang
berkaitan dengan akun ekuitas.
5.4.4 Kewajiban untuk Dikonsolidasikan Rp 51.643.769.999,70
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan merupakan nilai yang akan dikonsolidasikan ke
Pejabat Pengelolan Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp 51.643.769.999,70
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
95
5.4.5 Ekuitas Akhir Rp 8.763.222.462,57
Ekuitas Akhir merupakan nilai kekayaan DPPKA Kab. Kulon Progo per 31 Desember
2016 yaitu sebesar Rp 8.763.222.462,57
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
96
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
6.1 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset beralamat di
Jl.Perwakilan No 1 Wates, Telp (0274) 773221, Faks No (0274) 773221
6.2 Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah pada Bab III Bagian Kedua Pasal 61 ayat (1). Tugas
Pokok dan Susunan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :
1. Tugas pokok DPPKA Kabupaten Kulon Progo adalah Membantu Kepala
Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset di lingkungan Kulon Progo.
2. Susunan organisasi DPPKA Kabupaten Kulon Progo terdiri dari :
a) Kepala Dinas
b) Sekretariat terdiri dari:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Sub Bagian Perencanaan
3) Sub Bagian Keuangan
c) Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB terdiri dari:
1) Seksi Pendataan dan Pelayanan PBB P2 dan BPHTB
2) Seksi Penetapan dan Penerimaan PBB P2 dan BPHTB
3) Seksi Penagihan dan Pengawasan PBB P2 dan BPHTB
d) Bidang Pendapatan Non PBB dan Non BPHTB terdiri dari:
1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
2) Seksi Pendataan Pajak Non PBB P2 dan Non BPHTB
3) Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Non PBB P2 dan Non
BPHTB
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
97
e) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari:
1) Seksi Anggaran
2) Seksi Belanja
3) Seksi Pengelolaan Kas
f) Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari:
1) Seksi Akuntansi Keuangan Daerah
2) Seksi Pelaporan Keuangan Daerah
3) Seksi Akuntansi dan Tugas Pembantuan
g) Bidang Asset terdiri dari:
1) Seksi Penilaian dan Optimalisasi Kekayaan
2) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan
3) Seksi Investasi Pemerintah Daerah
h) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah
3. Selama tahun 2016 jabatan struktural sudah terisi, namun untuk jabatan
fungsional masih kosong.
6.3 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Kulonprogo
merupakan penggabungan dari BPKD Kabupaten Kulonprogo dengan Bagian
Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo.
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
98
BAB VII
PENUTUP
7.1 Dalam Tahun Angggaran 2016 dari sisi Pendapatan Asli Daerah, DPPKA Kabupaten
Kulon Progo mendapat target Pendapatan sebesar Rp 113.271.230.971,99 dan telah
terealisasi sebesar Rp 61.316.804.241,70 atau 54,13%.
7.2 Sedangkan dari sisi belanja DPPKA Kab. Kulon Progo mendapat alokasi anggaran
sebesar Rp 13.205.474.014,32 dan terealisasi sebesar Rp 9.687.632.839,00 atau 73,36
%. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang
menjadi tugas pokok dan fungsi DPPKA yang meliputi 38 kegiatan.
Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak lepas dari dukungan
dan partisipasi dari segenap potensi, kerja keras dan komitmen segenap aparatur DPPKA
yang kesemuanya diarahkan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat guna meningkatkan
kemampuan dan kemandirian daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah yang luas,
nyata dan bertanggungjawab.
Berbagai permasalahan dan hambatan yang terjadi selama Tahun 2016 baik yang
disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal telah diupayakan pemecahannya melalui
koordinasi dengan PPTK terkait, agar program yang digariskan itu dapat berjalan sesuai
dengan rencana.
Namun, kami menyadari belum sepenuhnya permasalahan yang timbul selama Tahun
2016 dapat terselesaikan, untuk itu akan kami upayakan perbaikan-perbaikan sehingga
diperoleh solusi sebaik-baiknya.
Wates, 31 Desember 2016
Kepala
ttd
Drs. RUDIYATNO, MM
NIP. 19630720 199303 1 005