PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang merupakansumber Pendapatan Asli Daerah, guna mendukungpenyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaanpembangunan, sehingga perlu dilakukan optimalisasipelaksanaanya;

b. bahwa kegiatan Tempat Pelelangan Ikan perlu dilakukanpenataan guna melindungi kepentingan dan membangunsistem ekonomi yang sehat dan bermartabat gunatercapainya kemakmuran khususnya bagi nelayan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk PeraturanDaerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 75 Tahun 1981, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3209);

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan, Pengelolaan dan TanggungJawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor118, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5073);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesai Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);

- 3 -

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentangTata Cara Pemberian dan Pemanfaatan InsentifPemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737):

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang PerubahanKedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003tentang Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerahdalam Penegakan Peraturan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin BaratTahun 2007 Nomor 32);

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang StrukturOrganisasi Dan Tata Kerja Pengelolaan PangkalanPendaratan Ikan (PPI) (Lembaran Daerah KabupatenKotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yangMenjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun2008 Nomor 14);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDaerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran DaerahKabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten KotawaringinBarat Nomor 3);

- 4 -

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentangPenangkapan Ikan (Lembaran Daerah KabupatenKotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPATPELELANGAN IKAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerahdan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerahsebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KotawaringinBarat, yang selanjutnya disebut DPRD adalah LembagaPerwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah;

6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Kotawaringin Barat;

- 5 -

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangmerupakan kesatuan, baik yang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau BadanUsaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalambentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, danapensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasimassa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrakinvestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah Unit PelaksanaTeknis Daerah yang merupakan kumpulan Berbagaikegiatan menyangkut administrasi, keuangan,kepegawaian, keamanan, pengaturan kapal yangtambat/labuh di dermaga, tempat pelelangan ikan,penyediaan air tawar, bahan bakar, es keperluanlaut,kamar dingin dan paket kegiatan yang dibutuhkannelayan dalam kelancaran usahanya;

9. Retibusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebutRetribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaranatas jasa usaha penggunaan Tempat Pelelangan Ikanbeserta sarana dan prasarana yangdisediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untukkepentingan orang pribadi atau badan;

10.Tempat Pelelangan Ikan adalah tempat yang secarakhusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untukmelakukan pelelangan ikan termasuk jasapelelangan lainnya yang disediakan ditempat pelelangantermasuk dalam pengertian tempat pelelangan adalahtempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari Pihaklain untuk dipakai sebagai tempat pelelangan ;

11.Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan ataubadan hukum untuk penangkapan ikan ataumembudidayakan ikan, termasuk antara lain kegiatanmemuat, menampung, menyimpan, mengolah,mendinginkan, mengawetkan dan mengangkat ikan untuktujuan komersial;

12.Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuanuntuk memperoleh ikan perairan dalam keadaan tidakdibudidayakan dengan alat atau cara yang legal, termasukkegiatan menggunakan kapal untuk memuat, menampung,menyimpan, mengolah,mendinginkan, mengawetkan danmengangkat ikan untuk tujuan komersial;

13.Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lainyang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan,mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaanikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan,pelatihanperikanan,dan penelitian/ eksplorasi perikanan

- 6 -

14.Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khususdipergunakan untuk menangkap ikan, termasukmenampung, menyimpan, mendinginkan, dan/ataumengawetkan;

15.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannyamelakukan penangkapan ikan;

16.Bakul/Pedagang ikan adalah orang yang pekerjaan sehari-harinya membeli ikan hasil tangkapan dari nelayan diTempat Pelelangan Ikan (TPI);

17.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yangmenurut peraturan perundang-undangan Retribusidiwajibkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi,termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu

18.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnyadisingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukanbesarnya jumlah retribusi yang dibayar;

19.Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yangselanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yangdigunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkanperhitungan dan pembayaran Retribusi;

20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yangselanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusanyang menentukan besarnya jumlah retribusi yang harusdibayar;

21.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkatSTRD adalah surat untuk melakukan penagihan retribusidan atau sanksi administrasi berupa bunga danatau denda ;

22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yangselanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusanyang menentukan jumlah kelebihan pembayaranretribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dantidak seharusnya terutang ;

23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahanyang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah suratkeputusan yang menentukan tambahan atas jumlahretribusi daerah yang telah ditetapkan ;

24.Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnyaretribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baikpokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran,kelebihan pembayaran, maupun sanksi administrasi ;

- 7 -

25.Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajibanyang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengansurat ketetapan retribusi daerah dan surat tagihanretribusi daerah ke kas daerah atau ke tempat lain yangditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;

26.Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali denganpenyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agaryang bersangkutan melaksanakan kewajiban untukmembayar retribusi sesuai jumlah retribusi yang terutang;

27.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan dan mengolah data dan atau keteranganlainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajibanterhadap peraturan perundangan yang berlaku;

28.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam haldan menurut cara yang diatur dalam Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkanbukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidanayang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB IINAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungutpembayaran atas pelayanan dan penyediaan TempatPelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yangmenggunakan fasilitas atau memperoleh pelayanan JasaTempat Pelelangan.

(2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yangmenurut ketentuan peraturan perundang-undangandiwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi adalah penyediaan Tempat Pelelangan olehpemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan,ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasapelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di TempatPelelangan.

- 8 -

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan,dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara,Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

BAB IIIGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Pelelangan digolongkan sebagai RetribusiJasa Usaha.

BAB IVCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitasdan pelayanan yang ada, frekuensi pemakaian, serta saranadan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan.

BAB VPRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur danbesarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untukmemperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyediaantempat pelelangan yang dimiliki dan/atau dikelolaPemerintah Daerah dilakukan secara efisien danberorientasi pada harga pasar.

BAB VISTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Retribusi ditetapkan sebesar 5 % (Lima Persen) dari nilaitransaksi jual beli atas ikan yang dilelang di TempatPelelangan.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankankepada nelayan selaku penjual ikan sebesar 3% (tigapersen) dan dibebankan kepada bakul selaku pembeli ikansebesar 2% (dua persen).

- 9 -

BAB VIIPENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga danperkembangan perekonomian.

(3) Perubahan tarif retribusi sebagai akibat peninjauan tarifretribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkandengan Peraturan Bupati, yang terlebih dahuludikoordinasikan dengan DPRD Kabupaten KotawaringinBarat.

BAB VIIIWILAYAH RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah KabupatenKotawaringin Barat

BAB IXSAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan

BAB XSURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 12

(1) Setiap wajib retribusi, wajib mengisi SPTRD

(2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisidengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani olehWajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengambilanSPTRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- 10 -

Pasal 13

(1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD denganmenerbitkan SKRD.

(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusisebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD karenaJabatan.

(3) Bentuk, isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data barudan atau data yang semula belum terungkap sehinggamenyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang,maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XIPENENTUAN PEMUNGUTAN, TEMPAT PEMBAYARAN,

ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD/SKRDTambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon dan kartulangganan.

(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebihlanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

(1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.

(2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasiselambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejakditerbitkannya SKRD/SKRD Tambahan dan dokumen lainyang dipersamakan.

(3) Pembayaran retribusi dilaksanakan di Kas Daerah atautempat lain yang ditunjuk.

(4) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lainyang ditunjuk, maka hasil pembayarannya harus disetor keKas Daerah paling lambat 1 x 24 jam dan dalam waktu yangditetapkan Bupati.

- 11 -

(5) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhipersyaratan yang ditentukan dapat memberikanpersetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur ataumenunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bungasebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.

(6) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaranretribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIISANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat padawaktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksiadministratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiapbulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar danditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIIITATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

(1) Apabila Wajib retribusi tidak membayar, atau kurangmembyar retribusi terutang sampai saat jatuh tempopembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupatiatau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksnakan penagihanatas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRDatau surat lain yang sejenis.

(2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awaltindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkansegera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau suratlain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harusmelunasi retribusi yang terutang.

(4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud padaayat (1) didahului dengan surat teguran.

(5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebihlanjut dengan Peraturan Bupati.

- 12 -

BAB XIVTATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan danpembebasan retribusi

(2) Pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan danpembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB XVKEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadikedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahunterhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jikaWajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidangRetribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tertangguh jika :a. diterbitkan Surat Teguran; ataub. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihandihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusidengan kesadarannya menyatakan masih mempunyaiutang Retribusi dan belum melunasinya.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsungsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapatdiketahui dari pengajuan permohonan angsuran ataupenundaan pembayaran dan permohonan keberatan olehWajib Retribusi.

- 13 -

Pasal 21

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karenahak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapatdihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan PiutangRetribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksudpada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsadiatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIPELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukanoleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.

BAB XVIIPENYIDIKAN

Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan PemerintahDaerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untukmelakukan penyidikan atas pelanggaran tindakpidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang penyidikan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,adalah :a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakpidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporantersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keteranganmengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaranperbuatan yang dilakukan sehubungandengan tindak pidana retribusi ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orangpribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidanadibidang retribusi;

d. memeriksa buku buku, catatan-catatan, dan dokumenlain berkenaan dengan tindak pidana dibidangretribusi ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahanbukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen dokumenlain serta melakukan penyitaan terhadap bahan buktitersebut ;

- 14 -

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaantugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada saatpemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang dan atau dokumen yang dibawasebagaimana dimaksud huruf e tersebut diatas;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpidana retribusi ;

i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannyadan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaranpenyidikan tindak pidana dibidang retribusi menuruthukum yang dapat dipertanggungjawabkan .

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasalini, memberi catatan dimulainya penyidikan danpenyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umumsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

BAB XVIIIKETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannyasehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam denganpidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidanadenda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutangyang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanpenerimaan negara.

BAB XIXINSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapatdiberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.

- 15 -

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupatisesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXKETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bunpada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

UJANG ISKANDAR

PENJELASANA T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Bahwa Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai DaerahOtonom, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan denganmemberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai denganpemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalamkesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yangpenting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalamrangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandiriandaerah, sehingga perlu intensifikasi dan ekstensifikasi dalampemungutan retribusi daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi kewenangan untukmemungut Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka perlu membentukPeraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang RetribusiTempat Pelelangan Ikan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

- 2 -

Pasal 4Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelas

Pasal 5Cukup jelas

Pasal 6Cukup jelas

Pasal 7Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelas

Pasal 8Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelas

Pasal 9Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkandalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biayapenyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tariftidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaanlayanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan TarifRetribusi dengan memohon persetujuan Pimpinan DPRDKabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 10Cukup jelas

Pasal 11Cukup jelas

Pasal 12Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelas

Pasal 13Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelas

- 3 -

Pasal 14Cukup jelas

Pasal 15Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diborongkan” adalah bahwaseluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapatdiserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian inibukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak bolehbekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalamproses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapatmengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karenaprofesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakansebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien.Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapatdikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatanpenghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasanpenyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Pasal 16Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasAyat (4)

Cukup jelasAyat (5)

Cukup jelasAyat (6)

Cukup jelas

Pasal 17Cukup jelas

Pasal 18Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelasAyat (4)

Cukup jelasAyat (5)

Cukup jelas

- 4 -

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

- 5 -

Pasal 25

Ayat (1)Cukup jelas

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR :