Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET/ SRITI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, Menimbang : a. bahwa aktivitas pengusahaan sarang burung walet/ sriti
dan sejenisnya di tengah-tengah masyarakat saat ini semakin marak dan berkembang maka perlu adanya pengaturan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan penertiban;
b. bahwa guna terwujudnya keteraturan tata ruang serta
mengeliminasi dampak dari pengelolaan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya yang berdampak langsung kepada masyarakat serta dalam rangka menggali sumber pendapatan asli daerah untuk menjaring semua aktivitas usaha masyarakat perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti.
-1-
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
-2-
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
-3-
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003
tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003
tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-
II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (Collocalia spp);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4).
-4-
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET/ SRITI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin
Barat; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
-5-
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas
Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan
Kabupaten Kotawaringin Barat; 8. Badan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut
BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Surat Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang
Burung Walet/ Sriti adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya;
10. Pengelolaan Sarang Burung Walet/ Sriti adalah
rangkaian pembinaan habitat alami dan di luar habitat alami pengendalian burung walet/ sriti dan sejenisnya di habitat alami;
11. Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti adalah
kegiatan pengambilan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya di habitat alami dan di luar habitat alami;
12. Sarang Burung Walet/ Sriti dan sejenisnya adalah
sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya yang berada dalam habitat alami maupun yang telah dibudayakan oleh manusia;
13. Burung Walet/ Sriti dan sejenisnya adalah satwa liar
yang termasuk marga collocalia yaitu burung walet/ sriti dan sejenisnya yang digunakan/ dimanfaatkan sarangnya;
-6-
14. Pengambilan Sarang Burung Walet/ Sriti adalah serangkaian kegiatan pengambilan/ memanen sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya pada habitat alami maupun yang hidup dan berkembang yang diusahakan serta dibudidayakan oleh manusia;
15. Habitat Alami Burung Walet/ Sriti adalah
lingkungan tempat burung walet/ sriti dan sejenisnya hidup dan berkembang secara alami;
16. Di Luar Habitat Alami Burung Walet/ Sriti adalah
lingkungan tempat burung walet/ sriti dan sejenisnya hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan;
17. Lokasi adalah suatu kawasan tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami yang diusahakan oleh manusia berupa rumah, bangunan dan tempat lainnya yang dipergunakan untuk pemeliharaan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya;
18. Penemu Goa Sarang Burung Walet/ Sriti adalah
seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu goa sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya;
19. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang
dilindungi atau dilestarikan;
20. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi dan kawasan pelestarian alam;
-7-
21. Badan adalah semua bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV) dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Firma, Koperasi, Yayasan serta badan usaha lainnya;
22. SATS-DN dan SATS-LN adalah Surat Angkut
Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN);
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan;
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah tempat pelayanan jasa diselenggarakan.
-8-
Pasal 3
Dengan nama Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti, dipungut atas jasa pelayanan perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya.
Pasal 4
Objek Retribusi adalah pelayanan perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya.
Pasal 5
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan jasa pelayanan perizinan pengelolaan dan pengusahan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya.
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN IZIN
Pasal 6
(1) Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
(2) Tujuan pemberian izin adalah :
a. memberikan dasar hukum untuk Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti dan sejenisnya agar iklim usaha berjalan dengan baik, lancar, tertib dan aman, memberikan kenyamanan berusaha serta mencegah persaingan tidak sehat;
-9-
b. memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti dan sejenisnya, guna menjaga kelestarian lingkungan hidup, kelestarian habitat dan populasi burung walet atau sejenisnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. sebagai dasar hukum pembuatan Peraturan
Daerah tentang Pajak dan Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti dan sejenisnya agar menjadi salah satu Sumber pendapatan Asli Daerah (PAD).
BAB IV
LOKASI SARANG BURUNG WALET/ SRITI DAN SEJENISNYA YANG DAPAT DIBERIKAN IZIN
Pasal 7
(1) Pengelolaan dan atau pengusahaan sarang burung
walet sriti dan sejenisnya dapat diberikan izin pada lokasi :
a. habitat alami;
b. di luar habitat alami. (2) Lokasi habitat alami sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi :
a. Kawasan Hutan Negara; b. Kawasan Konservasi; c. Goa Alam dan atau di luar kawasan yang tidak
dibebani hak milik perorangan atau adat. -10-
(3) Lokasi di luar habitat alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bangunan milik pribadi, badan atau pemerintah yang dirancang/ didesain khusus untuk pengelolaan dan atau pengusahaan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya.
BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 8
Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti digolongkan Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 9
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.
BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 10 Atas jasa pelayanan pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebagai berikut :
-11-
No. Jenis Izin Tarif
Baru Perpanjangan 1 2 3 4 1.
Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet/ sriti di luar habitat alami (pada habitat buatan) : 1) Di Kelurahan-
Kelurahan yang berada di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai.
2) Di Kelurahan-Kelurahan yang berada di Kecamatan selain Kecamatan Arut selatan dan Kecamatan Kumai.
3) Di Desa-Desa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Rp. 7.500.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 3.500.000,-
Rp. 6.000.000,- Rp. 4.000.000,- Rp. 2.000.000,-
- 12 –
1 2 3 4 2. 3.
Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya di habitat alami. Balik Nama Izin : a. Izin pengelolaan dan
pengusahaan sarang burung walet/ sriti di luar habitat alami (pada habitat buatan) : 1) Di Kelurahan-
Kelurahan yang berada di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai.
2) Di Kelurahan-Kelurahan yang berada di Kecamatan selain Kecamatan Arut selatan dan Kecamatan Kumai.
3) Di Desa-Desa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
b. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya di habitat alami.
Rp. 3.300.000,- Rp. 7.500.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 3.500.000,- Rp. 3.300.000,-
Rp. 3.300.000,- - - - -
-13-
BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11
(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12
(1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran diatur
dengan Keputusan Bupati. (4) Tata cara penyetoran sesuai dengan aturan aliran kas
ke kas daerah yang berlaku.
-14-
BAB X
KETENTUAN PEMBERIAN IZIN
Bagian Pertama Persyaratan
Pasal 13
Setiap orang dan atau badan untuk mendapatkan Surat Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti dan sejenisnya wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan yang berada di lokasi habitat alami dan Dinas Pertanian dan Peternakan yang di luar habitat alami dengan melampirkan/ memenuhi persyaratan : a. Proposal pengelolaan dan pengusahaan sarang burung
walet/ sriti dan sejenisnya; b. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan sanggup
mentaati persyaratan teknis; c. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan sanggup
melakukan kelola lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. membuat home industri untuk penyortiran/
pembersihan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya hasil pemanenan sebelum dikirim ke luar daerah;
e. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan sanggup
membayar pajak hasil pengambilan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya kepada daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang ditetapkan;
f. gambar/ peta lokasi yang menunjukkan luas areal dan
batas-batas/ titik-titik koordinat secara jelas dalam skla 1 : 1000;
-15-
g. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
h. Akta Pendirian Perusahaan dan atau bukti identitas
Pemohon; i. membayar Retribusi Izin Pengelolaan dan
Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti dan sejenisnya.
Pasal 14
Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 setiap orang dan atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung wallet/ sriti dan sejenisnya di luar habitat alami wajib melampirkan/ memenuhi persyaratan : a. Surat Izin Gangguan (HO), Surat Izin Mendirikan
Bangunan (IMB), Surat Izin Tempa Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
b. Surat Rekomendasi dari Bapedalda terhadap dokumen
lingkungan, UKL dan UPL yang disusun;
c. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
d. mendapatkan persetujuan/ adanya pernyataan tidak keberatan dari warga masyarakat di sekitar bangunan yaitu minimal 80 % (delapan puluh prosen) dari pemilik rumah dan pengurus fasilitas umum seperti tempat ibadah dan sarana pendidikan yang berada dalam radius 100 (seratus) meter dari bangunan yang diketahui oleh Ketua RT, Lurah/ Kepala Desa dan Camat setempat;
e. tanda pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB);
-16-
f. memiliki tempat pengolahan limbah/ kotoran burung walet/ sriti dan sejenisnya;
g. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan sanggup
memberikan bantuan atau santunan kepada warga masyarakat di sekitar bangunan setiap bulan dengan kemampuan keuangan pemegang izin, serta berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kelurahan/ desa/ Rukun Tetangga (RT) setempat;
h. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul dari dampak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya.
Bagian Kedua
Mekanisme dan Proses Pemberian Izin
Pasal 15 (1) Permohonan Izin beserta lampirannya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 dan 14 wajib diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh Dinas Kehutanan/ Dinas Pertanian dan Peternakan untuk kemudian dilaksanakan penelitian di lokasi secara koordinasi serta pembahasan oleh Tim Teknis.
(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan oleh Dinas Kehutanan/ Dinas Pertanian dan Peternakan dalam Berita Acara disertai Rekomendasi dapat diterima atau ditolak Permohonan Izin.
-17-
(4) Sesuai Rekomendasi Dinas Kehutanan/ Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati selanjutnya memberikan izin atau menolak permohonan izin.
(5) Bentuk Surat Izin dan Surat Penolakan Permohonan
Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6) Jangka waktu penerbitan Izin atau Penolakan
Permohonan Izin paling lama adalah 2 (dua) bulan sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Dinas Kehutanan/ Dinas Pertanian dan Peternakan.
Bagian Ketiga
Penolakan Permohonan Izin
Pasal 16 Permohonan Izin dapat ditolak oleh Bupati sesuai Rekomendasi Dinas Kehutanan/ Dinas Pertanian dan Peternakan apabila :
a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 13 dan pasal 14; b. memberikan keterangan pada persyaratan
permohonan izin secara tidak benar; c. kegiatan akan menimbulkan dampak lingkungan; d. lokasi tidak sesuai peruntukkannya.
-18-
BAB XI
MASA BERLAKUNYA IZIN
Pasal 17 Surat Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti dan sejenisnya diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi sebelum 3 (tiga) bulan masa berlakunya habis.
BAB XII
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
Pasal 18 (1) Pemegang Izin berkewajiban mentaati semua
ketentuan yang berlaku baik yang dipersyaratkan saat permohonan izin maupun persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan/ Dinas Pertanian dan Peternakan serta bergabung dalam Asosiasi Pengusaha Sarang Burung Walet/ Sriti dan sejenisnya di Daerah.
(2) Bangunan yang telah berdiri untuk pengelolaan dan
pengusahaan sarang burung walet di perkotaan dan di permukiman padat penduduk yang telah mendapatkan izin sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka pemegang izin yang bersangkutan wajib mengurus kembali izinnya sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan terlebih dahulu mengurus persyaratan pendukung sebelum izin diterbitkan.
-19-
(3) Pemilik bangunan yang telah mempergunakan bangunannya untuk pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di perkotaan dan di permukiman padat penduduk sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini yang belum mendapatkan izin, dapat diberikan izin dengan melengkapi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan terlebih dahulu mengurus persyaratan pendukung sebelum izin diterbitkan.
(4) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pemegang Izin yang mempunyai Lokasi Sarang Burung Walet/ Sriti dan Sejenisnya Di Luar Habitat Alami wajib : a. menjaga ketentraman masyarakat di sekitar
bangunan dengan mematikan pengeras suara pemanggil burung wallet/ sriti dan sejenisnya pada saat masjid/ surau di sekitar bangunan mengumandangkan adzan sampai sholat berjamaah selesai dan antara pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB dan membuat laporan pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan UPL, UKL;
b. menjaga kebersihan lingkungan serta melakukan
pengolahan limbah/ kotoran burung walet/ sriti dan sejenisnya sesuai ketentuan dan membuat laporan pengelolaan lingkungan berpedoman pada UKL dan UPL;
c. menjaga keindahan seperti mengecat bangunan
dengan warna yang cerah; d. mempergunakan lantai bawah bangunan yang
terletak di tepi jalan umum atau di tengah perkampungan padat penduduk untuk keperluan tempat tinggal atau tempat usaha;
-20-
e. memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan/ pekerja;
f. menyediakan alat pemadam api dan obat-obatan
(P3K);
BAB XIII
PEMBATALAN/ PENCABUTAN IZIN
Pasal 19 Bupati dapat membatalkan/ mencabut Izin apabila
Pemegang Izin : a. tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan
dalam perizinan; b. memindahtangankan izin tanpa persetujuan Bupati; c. melakukan perluasan areal lokasi tanpa persetujuan
Bupati; d. memberikan keterangan tidak benar atas hasil
pemanenan/ pengambilan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya;
e. tidak membuat home industri untuk penyortiran/
pembersihan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya hasil pemanenan sebelum dikirim ke luar daerah;
f. tidak melakukan pengolahan limbah/ kotoran burung
walet/ sriti dan sejenisnya sesuai ketentuan; g. dalam melakukan kegiatannya telah melanggar
peraturan perundang-undangan yang berlaku, meresahkan masyarakat, merusak keindahan tata kota dan atau mencemarkan lingkungan yang membahayakan kelangsungan mahkluk hidup;
-21-
h. tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun setelah Surat Izin diterbitkan;
i. melakukan pelanggaran teknis yang dapat
mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitar bangunan.
Pasal 20
Pemegang Izin yang menutup atau menghentikan kegiatan usahanya wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Surat Izin kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan/ Dinas Pertanian dan Peternakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menutup atau menghentikan kegiatan usaha.
BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21 (1) Bupati melalui Dinas Kehutanan/ Dinas Pertanian dan
Peternakan dan instansi teknis melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya.
(2) Bupati melalui Dinas Kehutanan/ Dinas Pertanian dan
Peternakan melakukan pengawasan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya.
-22-
BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22
(1) Penemu sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati dengan disertai surat keterangan dari Lurah/ Kepala Desa setempat yang diketahui Camat untuk dibuatkan surat pengesahan atas penemuannya.
(2) Penemu sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya.
(3) Penemu sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Bupati.
BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 23 (1) Pemegang Izin diberi peringatan tertulis oleh Tim
Teknis apabila : a. melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4); b. tidak mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan
oleh Dinas Kehutanan/ Dinas Pertanian dan Peternakan.
- 23 -
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Teknis melalui Dinas Kehutanan/ Dinas Pertanian dan Peternakan.
(3) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan adalah 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Pemegang Izin tidak mengindahkan
peringatan tertulis Tim Teknis sampai 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Dinas Kehutanan/ Dinas Pertanian dan Peternakan membuat Surat Rekomendasi untuk pembatalan/ pencabutan Izin kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Tim Teknis.
(5) Sesuai Surat Rekomendasi dari Dinas Kehutanan/
Dinas Pertanian dan Peternakan, selanjutnya Bupati melakukan pembatalan/ pencabutan Izin.
BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24
(1) Setiap orang atau badan yang mengelola dan atau mengusahakan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya tanpa izin tertulis dari Bupati diancam pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
(2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan
kewajibannya sehingga merugikan keuangan Pemerintah Daerah diancam pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
-24-
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.
(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
disetor ke kas daerah.
Pasal 25
Selain pidana kurungan dan atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Bupati dapat memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat dan atau Polisi Hutan Dinas Kehutanan untuk melakukan penyegelan atau penutupan lokasi/ bangunan.
BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 26
(1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
karena kewajibannya mempunyai wewenang :
a. memperhatikan surat tugas setiap melakukan kegiatan penyidikan.
b. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
c. mempelajari laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
-25-
d. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian.
e. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
g. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat atau benda.
h. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka.
i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
k. mengadakan penghentian penyidikan. l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
a. pemeriksaan tersangka; b. pemasukan rumah; c. penggeledahan rumah/ tempat-tempat tertutup; d. penyitaan benda/ barang bukti; e. pemeriksaan surat; f. pemeriksaan saksi; g. pemeriksaan ditempat kejadian dan
mengirimkannya kepada Penuntut Umum dan khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 26 -
BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2004 Nomor : 2, Seri : C) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal 28
(1) Setiap orang dan atau badan yang telah memiliki izin
untuk pengelolaan dan atau pengusahaan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan Permohonan Izin baru dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
(2) Kewajiban mengajukan Permohonan Izin dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini juga berlaku bagi setiap orang dan atau badan yang belum memiliki izin tetapi telah melakukan pengelolaan dan atau pengusahaan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya di Daerah.
(3) Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat tentang Bangunan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2007 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan maka IMB yang telah dipergunakan untuk pengelolaan dan atau pengusahaan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk melengkapi persyaratan pengurusan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan tetap harus
melampirkan Surat Izin Gangguan (HO) dan mendapatkan persetujuan/ adanya pernyataan tidak keberatan dari warga masyarakat di sekitar bangunan yang dipergunakan untuk pengelolaan dan atau pengusahaan sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya yaitu minimal 80 % (delapan puluh prosen) dari pemilik rumah dan pengurus fasilitas umum seperti tempat ibadah dan sarana pendidikan yang berada dalam radius 100 (seratus) meter dari bangunan tersebut yang diketahu Ketua RT, Lurah/ Kepala Desa dan camat setempat.
BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
-28-
Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 14 Juli 2008 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, ttd H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si
Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 15 Juli 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
ttd
Drs. BUDASMAN, M.Si NIP. 010 163 741 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2008 NOMOR 22.
-29-
