PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

2021

PROFIL KEPEGAWAIAN

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Visi dan MisiBupati Kebumen

Periode 2016-2021

Visi

Misi ke 6

i

ProfilKH. YAZID MAHFUDZBupati Kebumen

ii

NAMA KH. YAZID MAHFUDZ

TEMPAT/TANGGALLAHIR

KEBUMEN, 24 MEI 1958

ALAMATGANG JETIS I NO.1 RT 007 RW 002 KUTOSARI, KEBUMEN

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI

AGAMA ISLAM

NAMA ISTRI ZUHROH

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN II KUTOSARI

MTSN II KEBUMEN

MAN I KEBUMEN

RIWAYAT PEKERJAAN

ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH (2004- 2009)

PENGASUH PONDOK PESANTREN AL HUDA JETIS KUTOSARI KEBUMEN

RIWAYAT ORGANISASI

PENGASUH PONDOK PESANTREN AL HUDA JETIS KUTOSARI KEBUMEN

KETUA RMI KABUPATEN KEBUMEN

KETUA RMI JAWA TENGAH

KETUA TANFIDZ DRW PKNU JAWA TENGAH

WAKIL KETUA DEWAN SYURO DPW PKB JAWA TENGAH

ProfilH. ARIF SUGIYANTO,S.H.Wakil Bupati Kebumen

iii

NAMA H. ARIF SUGIYANTO,S.H.

TEMPAT/TANGGAL LAHIR

KEBUMEN, 10 JUNI 1977

ALAMATJL.MAYJEND SUTOYO NO.6 KEBUMEN

JENIS KELAMIN LAKI- LAKI

AGAMA ISLAM

NAMA ISTRI IIN WINDARTI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD NEGERI 6 PANJER

SMPN 3 KEBUMEN

SMA NEGERI PREMBUN KEBUMEN

STHI JAKARTA

KEPOLISIAN RI (1997 – 2017)

RIWAYAT PEKERJAAN KOMISARIS PT. BUMI INDONESIA PROPERTIES (2017 –2018)

WAKIL BUPATI KEBUMEN ( 2019 – 2021 )

RIWAYAT ORGANISASI

BENDAHARA 1 PCNU KEBUMEN

KETUA UMUM PJSI KEBUMEN

KETUA UMUM IPSI KEBUMEN

ProfilH. AHMAD UJANG SUGIONO, S.H.Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen

iv

NAMA H. AHMAD UJANG SUGIONO,S.H.


KEBUMEN, 17 NOVEMBER 1964

ALAMATDESA SELANG RT. 001/007 KEBUMEN

JENIS KELAMIN LAKI- LAKI

AGAMA ISLAM

NAMA ISTRI Dra. Hj. RIRIN HARYATI

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD NEGERI SITIREJA

SMPN KLIRONG

SMA NEGERI 1 KEBUMEN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

RIWAYAT PEKERJAAN

CPNS (1992)

KASUBBAG BANTUAN HUKUM DAN HAM (1994)

KEPALA BAGIAN HUKUM PERUNDANG- UNDANGAN SETDA KAB. KEBUMEN (1999)

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH SETDA KAB. KEBUMEN

ASISTEN PEMERINTAHAN (2008)

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (2010)

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KEBUMEN (2011)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA (2014)

SEKRETARIS DAERAH (2018 S.D. SEKARANG)

ProfilDrs. ASEP NURDIANA,M.SiKepala BKPPD Kabupaten Kebumen

v

NAMA Drs. ASEP NURDIANA, M.Si.


BANDUNG,1 FEBRUARI 1973

ALAMATKAWEDUSAN RT.005 RW 001 KEBUMEN

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI

AGAMA ISLAM

NAMA ISTRI IDA INDRAYANI ACHMAL, AP.,MT.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD DAYEUHKOLOT XII KAB.BANDUNG

SMPN 3 CIPARAY KAB.BANDUNG

SMAN BALEENDAH KAB.BANDUNG

STPDN ANGKATAN V

UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN

RIWAYAT PEKERJAAN

LURAH PANJER (2003)

SEKRETARIS CAMAT KEC. KARANGANYAR (2010)

KABAG TU RSUD KEBUMEN (2011)

CAMAT KUTOWINANGUN (2013)

KABAG TATA PEMERINTAHAN SETDA KEBUMEN (2014)

KABAG TATA PEMERINTAHAN SETDA KEBUMEN (2016)

SEKRETARIS BKPPD KEBUMEN (2018)

KEPALA BKPPD KEBUMEN (2019 s.d. sekarang)

Kata Pengantar

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

Drs. ASEP NURDIANA, M.Si.

vi

Daftar Isi

07

08

09

10

11

14

15

16

vii

01

02

03

21

53

77

92

NO Hal

01

02

03

04

05

06

i

ii

iii

iv

v

vi

vii

12 28

13 30

PIMPINAN DAN KARYAWANBADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAHKABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2021

viii

Tugas Pokok dan FungsiBadan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanDaerah

Dasar Hukum

Tugas Pokok

Fungsi

2

PROFIL PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMENTAHUN 2020

3

Data PNS ditinjau dari sisi jabatan,

golongan, usia, dan tingkat

pendidikan

PROFIL PEGAWAI NEGERI SIPILPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KONDISI 31-12-2020

4

PNS

10,573

JENISKELAMIN

TOTAL

LAKI-LAKI 4,913

PEREMPUAN 5,660

GOLONGAN TOTALGOL IV 2,962

GOL III 5,704

GOL II 1,758

GOL I 149

USIA TOTAL

21 s.d 25 Tahun 33

26 s.d 30 Tahun 251

31 s.d 35 Tahun 668

36 s.d 40 Tahun 1,262

41 s.d 45 Tahun 1,439

46 s.d 50 Tahun 1,507

51 s.d 55 Tahun 2,522

> 55 Tahun 2,891

TOTAL 10,573

PENDIDIKAN TOTAL

SD 81

SLTP 260

SLTA 1664

D-1 23

D-2 279

D-3 1250

D-4 89

S-1 6302

S-2 624

S-3 1

STRUKTURAL

JABATAN FORMASI TERISI KOSONG

JPT PRATAMA 31 25 6

ADMINISTRATOR 176 168 8

PENGAWAS 574 531 43

JUMLAH 781 724 57

RUMPUN JABATAN TOTAL

FUNGSIONAL 6,999

PELAKSANA 2,850

RUMPUN FUNGSIONAL TOTAL

PENDIDIKAN 5,396

KESEHATAN 1,416

TEKNIS LAINNYA 187

PEJABAT

STRUKTURAL

PEJABAT

FUNGSIONAL

JUMLAH PNS BERDASARKAN RUMPUN JABATAN DAN JENIS KELAMIN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020

5

JABATANJENIS KELAMIN

JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN

JABATAN STRUKTURAL 461 263 724

JABATAN FUNGSIONAL 2,588 4,411 6,999

JABATAN PELAKSANA 1,864 986 2,850

TOTAL 4,913 5,660 10,573

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

JABATAN STRUKTURAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN PELAKSANA

GRAFIK 1. JUMLAH PNS BERDASARKAN RUMPUN JABATAN DAN JENIS KELAMIN


LAKI-LAKI PEREMPUAN

JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN


6

GOLONGANJENIS KELAMIN

JUMLAH PER GOLLAKI-LAKI PEREMPUAN

I/a 0 0 0

149I/b 9 5 14

I/c 18 1 19

I/d 109 7 116

II/a 104 7 111

1,758II/b 302 22 324

II/c 361 399 760

II/d 380 183 563

III/a 435 685 1,120

5,704III/b 762 1,377 2,139

III/c 514 896 1,410

III/d 438 597 1,035

IV/a 1,206 1,230 2,436

2,962

IV/b 248 241 489

IV/c 21 10 31

IV/d 6 0 6

IV/e 0 0 0

TOTAL 4,913 5,660 10,573 10,573

0

500

1000

1500

I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e

GRAFIK 2. JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN PEMERINTAH

KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020

LAKI-LAKI PEREMPUAN

JUMLAH PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN


7

JENJANG JENIS KELAMIN

TOTALLAKI - LAKI PEREMPUAN

SD 71 10 81

SLTP 249 11 260

SLTA 1,195 469 1,664

D-1 8 15 23

D-2 161 118 279

D-3 253 997 1,250

D-4 36 53 89

S-1 2,562 3740 6,302

S-2 377 247 624

S-3 1 0 1

TOTAL 4,913 5,660 10,573

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

SD SLTP SLTA D-1 D-2 D-3 D-4 S-1 S-2 S-3

GRAFIK 3. JUMLAH PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN


LAKI - LAKI PEREMPUAN

JUMLAH PNS BERDASARKAN USIA DAN JENIS KELAMIN


8

USIAJENIS KELAMIN

JUMLAHLAKI-LAKI PEREMPUAN

21 s.d 25 Tahun 5 28 33

26 s.d 30 Tahun 75 176 251

31 s.d 35 Tahun 192 476 668

36 s.d 40 Tahun 427 835 1,262

41 s.d 45 Tahun 643 796 1,439

46 s.d 50 Tahun 700 807 1,507

51 s.d 55 Tahun 1,286 1,236 2,522

> 55 Tahun 1,585 1,306 2,891

TOTAL 4,913 5,660 10,573

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

21 s.d 25Tahun

26 s.d 30Tahun

31 s.d 35Tahun

36 s.d 40Tahun

41 s.d 45Tahun

46 s.d 50Tahun

51 s.d 55Tahun

> 55 Tahun

GRAFIK 4. JUMLAH PNS BERDASARKAN USIA DAN JENIS KELAMIN


LAKI-LAKI PEREMPUAN

DATA PEJABAT STRUKTURALBERDASARKAN JABATAN DAN FORMASI

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PER 31 DESEMBER TAHUN 2020

9

JABATANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

FORMASI TERISI KOSONG

JPT PRATAMA 31 25 6

ADMINISTRATOR 176 168 8

PENGAWAS 574 531 43

TOTAL 781 724 57

0

100

200

300

400

500

600

700

JPT PRATAMA ADMINISTRATOR PENGAWAS

GRAFIK 5. DATA PERANGKAT DAERAHBERDASARKAN JABATAN DAN FORMASI

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN PER 31 DESEMBER TAHUN 2020

FORMASI TERISI KOSONG

DATA PEJABAT STRUKTURAL BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN


10

TINGKAT PENDIDIKAN

JENIS KELAMIN

JUMLAH

LAKI-LAKI PEREMPUAN

SLTA 35 15 50

D-3 10 17 27

D-4 15 6 21

S-1 245 147 392

S-2 & S3 156 78 234

JUMLAH 461 263 724

0

50

100

150

200

250

300

SLTA D-3 D-4 S-1 S-2 & S3

GRAFIK 6. DATA PEJABAT STRUKTURAL BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN


LAKI-LAKI PEREMPUAN

DATA PEJABAT STRUKTURAL BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN, JABATAN

DAN JENIS KELAMIN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2020

11

TINGKAT

PENDIDIKAN


L P JUMLAH L P JUMLAH L P JUMLAH

SLTA 35 15 50

D-3 1 1 10 16 26

D-4 4 4 11 6 17

S-1 3 2 5 59 13 72 183 132 315

S-2 & S3 17 3 20 57 34 91 82 41 123

JUMLAH 20 5 25 120 48 168 321 210 531

0

50

100

150

200

250

300

350

LAK

I-LA

KI

PER

EMP

UA

N

JUM

LAH

LAK

I-LA

KI

PER

EMP

UA

N

JUM

LAH

LAK

I-LA

KI

PER

EMP

UA

N

JUM

LAH


GRAFIK 7. DATA PEJABAT STRUKTURAL BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN, JABATAN DAN JENIS KELAMIN


SLTA D-1 D-2 D-3 D-4 S-1 S-2 &S3

DATA PEJABAT STRUKTURAL BERDASARKAN USIA DAN JENIS KELAMIN


12

USIAJENIS KELAMIN


< 30 1 2 3

31 S.D. 35 8 11 19

36 S.D. 40 28 20 48

41 S.D. 45 51 32 83

46 S.D. 50 64 57 121

51 S.D. 55 164 80 244

> 55 145 61 207

JUMLAH 461 263 724

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

< 30 31 S.D. 35 36 S.D. 40 41 S.D. 45 46 S.D. 50 51 S.D. 55 > 55

GRAFIK 8. DATA PEJABAT STRUKTURAL BERDASARKAN USIA DAN JENIS KELAMIN


LAKI-LAKI PEREMPUAN

DATA PEJABAT FUNGSIONAL BERDASARKAN RUMPUN JABATAN DAN JENIS KELAMIN


13

JABATAN FUNGSIONAL

JENIS KELAMIN

JUMLAH

LAKI-LAKI PEREMPUAN

RUMPUN PENDIDIKAN 2,210 3,186 5,396

RUMPUN KESEHATAN 271 1,145 1,416

RUMPUN TEKNIS LAINNYA 107 80 187

JUMLAH 2,588 4,411 6,999

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

RUMPUN PENDIDIKAN RUMPUN KESEHATAN RUMPUN TEKNIS LAINNYA

GRAFIK 9. DATA PEJABAT FUNGSIONALBERDASARKAN RUMPUN JABATAN DAN JENIS KELAMIN


LAKI-LAKI PEREMPUAN

DATA PEJABAT FUNGSIONAL BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN


14

TINGKAT PENDIDIKAN

RUMPUN PENDIDIKAN RUMPUN KESEHATANRUMPUN TEKNIS

LAINNYA

L P JUMLAH L P JUMLAH L P JUMLAH

SLTA 61 39 100 7 24 31 16 4 20

D-1 4 4 8 0 8 8 0 0 0

D-2 123 107 230 0 0 0 3 1 4

D-3 14 13 27 151 859 1,010 21 13 34

D-4 0 0 0 10 44 54 3 0 3

S-1 1,859 2,937 4,796 56 145 201 56 56 112

S-2 149 86 235 47 65 112 8 6 14

JUMLAH 2,210 3,186 5,396 271 1,145 1,416 107 80 187

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

L P L P L P

RUMPUN PENDIDIKAN RUMPUN KESEHATAN RUMPUN TEKNIS LAINNYA

GRAFIK 10. DATA PEJABAT FUNGSIONAL BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN


SLTA D-1 D-2 D-3 D-4 S-1 S-2

DATA PEJABAT FUNGSIONAL RUMPUN PENDIDIKAN BERDASARKAN NAMA JABATAN DAN JENIS KELAMINPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2020

15

JABATAN FUNGSIONALJENIS KELAMIN


Guru 1,702 2,732 4,434

Guru (Kepala Sekolah) 436 269 705

Guru DPK SD / MI 3 1 4

Guru DPK SMP / MTs 6 6 12

Guru DPK TK 3 151 154

Pengawas Sekolah 60 27 87

JUMLAH 2,210 3,186 5,396

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Guru Guru (KepalaSekolah)

Guru DPK SD /MI

Guru DPK SMP/ MTs

Guru DPK TK PengawasSekolah

GRAFIK 11. DATA PEJABAT FUNGSIONAL RUMPUN PENDIDIKANBERDASARKAN NAMA JABATAN DAN JENIS KELAMIN


LAKI-LAKI PEREMPUAN

DATA PEJABAT FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN BERDASARKAN NAMA JABATAN DAN JENIS KELAMINPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2020

16



Apoteker 5 8 13

Asisten Apoteker 5 35 40

Asisten Penata Anestesi 1 0 1

Bidan 0 606 606

Bidan (Kepala UPTD) 0 1 1

Dokter 16 25 41

Dokter (Kepala UPTD) 16 7 23

Dokter Gigi 4 20 24

Dokter Gigi (Kepala UPTD) 1 4 5

Epidemiolog Kesehatan 0 9 9

Epidemiolog Kesehatan (KepalaUPTD)

1 0 1

Fisioterapis 0 4 4

Nutrisionis 6 34 40

Penata Anestesi 3 2 5

Pengawas Farmasi dan Makanan 0 1 1

Penyuluh Kesehatan Masyarakat(Kepala UPTD)

1 0 1

Perawat 155 278 433

Perawat (Kepala UPTD) 4 4

Perawat Gigi 3 29 32

Perekam Medis 5 9 14

Pranata Laboratorium Kesehatan 16 31 47

Psikolog Klinis 0 2 2

Radiografer 7 7 14

Sanitarian 14 32 46

Sanitarian (Kepala UPTD) 2 0 2

Teknisi Elekromedis 6 1 7

JUMLAH 271 1145 1416

17

0 100 200 300 400 500 600 700

Apoteker

Asisten Apoteker

Asisten Penata Anestesi

Bidan

Bidan (Kepala UPTD)

Dokter

Dokter (Kepala UPTD)

Dokter Gigi

Dokter Gigi (Kepala UPTD)

Epidemiolog Kesehatan

Epidemiolog Kesehatan (Kepala UPTD)

Fisioterapis

Nutrisionis

Penata Anestesi

Pengawas Farmasi dan Makanan

Penyuluh Kesehatan Masyarakat (Kepala UPTD)

Perawat

Perawat (Kepala UPTD)

Perawat Gigi

Perekam Medis

Pranata Laboratorium Kesehatan

Psikolog Klinis

Radiografer

Sanitarian

Sanitarian (Kepala UPTD)

Teknisi Elekromedis

GRAFIK 12. DATA PEJABAT FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN BERDASARKAN NAMA JABATAN DAN JENIS KELAMIN


PEREMPUAN LAKI-LAKI

DATA PEJABAT FUNGSIONAL RUMPUN TEKNIS LAINNYA BERDASARKAN NAMA JABATAN DAN JENIS KELAMIN


18



Analis Kepegawaian 1 1 2

Arsiparis 2 2

Auditor 3 4 7

Auditor Kepegawaian 1 1

Instruktur 11 3 14

Mediator Hubungan Industrial 1 1

Pamong Belajar 2 3 5

Pamong Belajar (Kepala SatuanPendidikan)

1 1

Pengawas Bibit Ternak 3 1 4

Pengawas Penyelenggaraan UrusanPemerintahan di Daerah (PengawasPemerintahan)

6 3 9

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 1 1 2

Penggerak Swadaya Masyarakat 1 1

Penguji Kendaraan Bermotor 1 1

Penguji Mutu Barang 1 1

Penilik 15 10 25

Penyuluh Kesehatan Masyarakat 3 6 9

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

1 1

Penyuluh Pertanian 34 29 63

Perencana 1 1 2

Polisi Pamong Praja 7 1 8

Pranata Hubungan Masyarakat 1 1 2

Pranata Komputer 12 8 20

Pustakawan 1 1 2

Rescuer 4 0 4

JUMLAH 107 80 187

19

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Analis Kepegawaian

Arsiparis

Auditor

Auditor Kepegawaian

Instruktur

Mediator Hubungan Industrial

Pamong Belajar

Pamong Belajar (Kepala Satuan Pendidikan)

Pengawas Bibit Ternak

Pengawas Pemerintahan

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Penggerak Swadaya Masyarakat

Penguji Kendaraan Bermotor

Penguji Mutu Barang

Penilik

Penyuluh Kesehatan Masyarakat

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan

Penyuluh Pertanian

Perencana

Polisi Pamong Praja

Pranata Hubungan Masyarakat

Pranata Komputer

Pustakawan

Rescuer

GRAFIK 13. DATA PEJABAT FUNGSIONAL RUMPUN TEKNIS LAINNYA BERDASARKAN NAMA JABATAN DAN JENIS KELAMIN


PEREMPUAN LAKI-LAKI

DATA PEJABAT PELAKSANA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN,

GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2020

20

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

L

P

L

P

L

P

L

P

GO

L I

GO

L II

GO

L II

IG

OL

IV

GRAFIK 14. DATA PEJABAT PELAKSANA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN, GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN


S-2 S-1 D-4 D-3 D-2 D-1 SLTA SLTP SD

TINGKAT PENDIDIKAN

GOL I GOL II GOL III GOL IV

L P TOTAL L P TOTAL L P TOTAL L P TOTAL

SD 66 10 76 5 0 5 0 0 0 0 0 0

SLTP 62 1 63 187 10 197 0 0 0 0 0 0

SLTA 8 2 10 835 211 1046 233 174 407 0 0 0

D-1 0 0 0 2 0 2 2 3 5 0 0 0

D-2 0 0 0 30 9 39 4 1 5 1 0 1

D-3 0 0 0 21 64 85 36 31 67 0 0 0

D-4 0 0 0 0 0 0 8 3 11 0 0 0

S-1 0 0 0 31 13 44 306 441 747 9 1 10

S-2 0 0 0 0 0 0 12 10 22 6 2 8

JUMLAH 136 13 149 1111 307 1418 601 663 1264 16 3 19

DATA PEGAWAI NEGERI SIPILTAHUN 2016 s.d. 2020

21

Laju perubahan data Pegawai Negeri Sipil

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kebumen Tahun 2016 s.d. 2020

DATA PNS BERDASARKAN JENIS KELAMINPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

22

TAHUNJENIS KELAMIN

JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN

2016 6,264 6,012 12,276

2017 5,990 6,089 12,079

2018 5,565 5,817 11,382

2019 5,341 5,908 11,249

2020 4,913 5,660 10,573

0

3,000

6,000

9,000

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 15. DATA PNS BERDASARKAN JENIS KELAMINPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

LAKI-LAKI PEREMPUAN

DATA PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKANPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

23

TAHUN

TINGKAT PENDIDIKAN

SD-SLTA D.I-D.III D.IV/S.1 S.2/S.3 JUMLAH

2016 3,152 2,145 6,494 485 12,276

2017 2,967 2,244 6,374 494 12,079

2018 2,738 2,040 6,125 479 11,382

2019 2,448 1,936 6,345 520 11,249

2020 2,005 1,552 6,391 625 10,573

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 16. DATA PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKANPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

SD-SLTA D.I-D.III D.IV/S.1 S.2/S.3

DATA PNS BERDASARKAN GOLONGAN RUANGPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

24

TAHUNGOLONGAN

JUMLAHGOL I GOL II GOL III GOL IV

2016 272 2,218 5,644 4,142 12,276

2017 222 2,208 5,691 3,958 12,079

2018 189 2,023 5,516 3,654 11,382

2019 167 1,903 5,878 3,301 11,249

2020 149 1,758 5,704 2,962 10,573

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 17. DATA PNS BERDASARKAN GOLONGAN RUANGPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

GOL I GOL II GOL III GOL IV

DATA PNS BERDASARKAN PENGADAAN CPNS, MUTASI

MASUK, MUTASI KELUAR DAN PENSIUN/DIBERHENTIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMENTAHUN 2016 s.d. 2020

25

050

100150200250300350400450500550600650700750

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 18. DATA PNS BERDASARKAN PENGADAAN CPNS, MUTASI MASUK, MUTASI KELUAR

DAN PENSIUN/DIBERHENTIKANPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

PENGADAAN CPNS MUTASI MASUK MUTASI KELUAR

DIBERHENTIKAN PENSIUN

TAHUNPENGADAAN

CPNSMUTASI MASUK

MUTASI KELUAR

DIBERHENTIKAN PENSIUN PNS AKTIF

2016 0 28 17 1 495 12,276

2017 0 31 7 1 514 12,079

2018 476 31 32 4 567 11,382

2019 525 29 9 0 632 11,295

2020 0 11 10 6 713 10,573

DATA PNS BERDASARKAN JENIS JABATANPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

26

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 19. DATA PNS BERDASARKAN JENIS JABATANPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

JABATAN STRUKTURAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN PELAKSANA

TAHUNJABATAN

STRUKTURALJABATAN

FUNGSIONALJABATAN PELAKSANA JUMLAH

2016 915 8,248 3,113 12,276

2017 906 8,220 2,953 12,079

2018 864 7,829 2,689 11,382

2019 755 7,485 3,009 11,249

2020 724 6,999 2,850 10,573

DATA PEJABAT STRUKTURAL BERDASARKAN JABATAN


27

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 20. DATA PEJABAT STRUKTURAL BERDASARKAN JABATANPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

PEJABAT TINGGI PRATAMA ADMINISTRATOR

PENGAWAS ESELON 5

TAHUN

PEJABAT STRUKTURAL

JUMLAHPEJABATTINGGI

PRATAMAADMINISTRATOR PENGAWAS ESELON 5

2016 27 172 668 48 915

2017 29 169 660 48 906

2018 28 170 625 41 864

2019 30 171 553 0 754

2020 25 168 531 0 724

SEKRETARIAT

28

29

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN DAERAHBERDASARKAN PERBUP NO. 83 TAHUN 2016

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian,

pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan

ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen,

keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi

penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan. Sekretariat

Badan mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;

2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;

3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan

dokumentasi di lingkungan Badan;

4. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana

dilingkungan Badan;

5. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dilingkungan

Badan;

6. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan

pengelolaan informasi dan dokumentasi;

7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;

8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

dan

9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas

dan fungsinya.

KINERJA BIDANGPENGEMBANGAN DAN INFORMASI

KEPEGAWAIAN

30

Data pengadaan CPNS, Izin Penggunaan

Gelar, Tugas Belajar, Izin Belajar, Ujian

Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijazah, Kartu Identitas (Kartu

Pegawai, Kartu Suami/Istri, Kartu Taspen,

Ralat Konversi NIP)

31

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PENGEMBANGAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

BERDASARKAN PERBUP NO. 83 TAHUN 2016

Bidang Pengembangan Pegawai dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan pegawai dan

informasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Pegawai dan Informasi

Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan formasi dan Daftar Urut Kepangkatan serta pola

karier;

2. Pelaksanaan pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil

dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);

3. Pengelolaan tugas belajar dan izin belajar/gelar;

4. Pelaksanaan penegerian/penyumpahan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah;

5. Pelaksanaan pengintegrasian Sistem Pengembangan Local Area Network, Sistem

Informasi Kepegawaian, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;

6. Pengelolaan website Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

7. Pengelolaan tata naskah kepegawaian dan tata naskah digital;

8. Pengolahan data dan informasi kepegawaian serta pengurusan Kartu Pegawai

Elektronik, Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami, dan Kartu Tabungan dan

Asuransi Pensiun; dan

9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

DATA PENGADAAN CPNS DAN PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS

BERDASARKAN TAHUN FORMASI DAN JENIS KELAMIN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

32

TAHUN

PENGADAAN CPNS PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

2016 0 0 0 78 119 197

2017 10 240 250 0 0 0

2018 155 321 476 11 239 250

2019 147 378 525 0 0 0

2020 0 0 0 156 342 498

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 21. DATA PENGADAAN CPNS DAN PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS BERDASARKAN TAHUN FORMASI DAN JENIS KELAMIN


PENGADAAN CPNS LAKI-LAKI

PENGADAAN CPNS PEREMPUAN

PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS LAKI-LAKI

PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS PEREMPUAN

DATA PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS BERDASARKAN GOLONGAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

33

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 22. DATA PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS BERDASARKAN GOLONGAN RUANG


GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III

TAHUNGOLONGAN

JUMLAHGOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III

2016 8 82 107 197

2017 0 0 0 0

2018 0 236 14 250

2019 0 0 0 0

2020 0 83 415 498

DATA PENGADAAN CPNS BERDASARKAN TAHUN FORMASI DAN

TINGKAT PENDIDIKANPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

34

0

100

200

300

400

500

600

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 23. DATA PENGADAAN CPNS BERDASARKAN TAHUN FORMASI DAN TINGKAT PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 s.d. 2020

SD SLTP SLTA D.1 D.2 D.3 S.1 S.2

TAHUNTINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAHSD SLTP SLTA D.1 D.2 D.3 S.1 S.2

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 0 0 8 0 0 228 14 0 250

2018 0 0 0 0 0 61 391 24 476

2019 0 0 0 0 0 31 492 2 525

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DATA IZIN BELAJAR PNS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

35

TAHUN PAKET B PAKET C D.II D.III D.IV Sarjana /

S1Profesi Pascasarjana

/S2

Doktor/S3

JUMLAH

2016 0 8 0 2 13 101 26 43 0 193

2017 4 10 0 42 0 62 0 24 0 142

2018 1 7 0 24 0 50 4 65 0 151

2019 0 12 0 2 0 69 0 52 0 152

2020 2 13 0 0 0 43 0 27 0 85

0

20

40

60

80

100

120

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 24. DATA IZIN BELAJAR PNS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

PAKET B PAKET C D.II

D.III D.IV Sarjana / S1

Profesi Pascasarjana /S2 Doktor /S3

DATA IZIN PENGGUNAAN GELAR PNS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

36

TAHUN D.II D.III D.IV Sarjana / S1 Profesi Pascasarjana /S2 Doktor /S3 JUMLAH

2016 0 0 6 242 1 55 0 304

2017 0 0 7 115 27 51 1 201

2018 0 0 0 98 2 30 0 130

2019 0 0 4 66 18 64 0 131

2020 1 24 0 32 4 23 0 84

0

50

100

150

200

250

300

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 25. DATA IZIN PENGGUNAAN GELAR PNS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

D.II D.III D.IV

Sarjana / S1 Profesi Pascasarjana /S2

Doktor /S3

DATA PNS YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

BERDASARKAN JENIS KELAMINPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

37

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 26. DATA PNS YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

BERDASARKAN JENIS KELAMINPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

LAKI-LAKI PEREMPUAN

TAHUNJENIS KELAMIN


2016 3 4 7

2017 5 7 12

2018 7 8 15

2019 1 3 4

2020 3 0 3

DATA PNS YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR BERDASARKAN PROGRAM PENDIDIKAN


38

TAHUNTINGKAT PENDIDIKAN

JUMLAHD4 S1 S2 S3

2016 0 7 0 7

2017 4 2 0 0 6

2018 0 2 13 0 15

2019 0 4 0 0 4

2020 0 0 3 0 3

0

2

4

6

8

10

12

14

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 27. DATA PNS YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR BERDASARKAN PROGRAM PENDIDIKAN


D4 S1 S2 S3

DATA PESERTA UJIAN DINAS TINGKAT I DAN TINGKAT II PNS


39

TAHUNTINGKAT I TINGKAT II

PESERTA LULUS TIDAK LULUS PESERTA LULUS TIDAK LULUS

2016 45 30 15 34 20 14

2017 18 7 11 0 0 0

2018 19 17 2 0 0 0

2019 7 4 3 9 6 3

2020 12 8 4 7 6 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2016 2017 2018 2019 2020

GARFIK 28. DATA PESERTA UJIAN DINAS TINGKAT I DAN TINGKAT II PNS


TINGKAT I PESERTA TINGKAT I LULUS TINGKAT I TIDAK LULUS

TINGKAT II PESERTA TINGKAT II LULUS TINGKAT II TIDAK LULUS

DATA PESERTA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN

IJAZAH PNS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

40

TAHUN

TINGKAT I TINGKAT II TINGKAT III TINGKAT IV

PESERTA LULUSTIDAK LULUS




2016 91 83 8 22 12 10 0 0 0 0 0 0

2017 4 3 1 61 41 20 0 0 0 0 0 0

2018 1 0 1 0 0 0 49 48 1 0 0 0

2019 3 3 0 0 0 0 28 22 6 1 1 0

2020 1 1 0 0 0 0 16 12 4 0 0 0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 29. DATA PESERTA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PNS


TINGKAT I PESERTA TINGKAT I LULUS TINGKAT I TIDAK LULUS

TINGKAT II PESERTA TINGKAT II LULUS TINGKAT II TIDAK LULUS

TINGKAT III PESERTA TINGKAT III LULUS TINGKAT III TIDAK LULUS

TINGKAT IV PESERTA TINGKAT IV LULUS TINGKAT IV TIDAK LULUS

DATA PENERBITAN KARTU IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL


41

0

100

200

300

400

500

600

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 30. DATA PENERBITAN KARTU IDENTITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL


KARTU IDENTITAS KARTU SUAMI KARTU PEGAWAI KARTU TASPEN

TAHUNKARTU IDENTITAS

KARTU IDENTITAS KARTU SUAMI KARTU PEGAWAI KARTU TASPEN

2016 182 249 196 154

2017 106 110 62 288

2018 45 231 232 33

2019 37 37 7 317

2020 112 189 401 496

Jenis Layanandi Bidang Pengembangan dan

Informasi Kepegawaian

42

1. Izin Belajar

2. Tugas Belajar

3. Izin Penggunaan Gelar

4. Ujian Dinas

5. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian

Ijazah

6. Kartu Pegawai

7. Kartu Suami/Kartu Isteri

8. Kartu Taspen Baru

9. Ralat Konversi NIP

10. Konsultasi SIMPEG

Izin Belajar

43

Persyaratan Izin Belajar

1. Surat Permohonan dari Instansi;

2. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi;

3. Surat Rekomendasi dari SKPD/OPD;

4. Asli Surat Keterangan Sehat dari Dokter;

5. Daftar Riwayat Hidup;

6. SKP Satu Tahun Terakhir;

7. Legalisir Fotocopy Ijasah Terakhir dan Transkrip Nilai;

8. Legalisir Fotocopy SK Pangkat/Jabatan Terakhir;

9. Fotocopy jadwal Perkuliahan;

10.Jadwal Mengajar Bagi Guru;

11.Surat Pernyataan Berisi :

Perkuliahan dilaksanakan diluar jam dinas;

Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;

Kuliah atas biaya sendiri;

Tidak menuntut Penyesuaian Ijasah;

Tidak akan melimpah ke instansi/unit kerja lain.

Tugas Belajar44

Persyaratan Tugas Belajar

1. Pegawai Negeri Sipil masa kerja 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai

Pegawai Negeri Sipil;

2. Bidang ilmu langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;

3. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan /

keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada unit organisasi;

4. S2, usia maksimal 42 tahun, kecuali jabatan langka;

5. Surat penawaran beasiswa, akreditasi minimal B;

6. Fotocopy ijazah terakhir di legalisir;

7. Fotocopy transkrip nilai terakhir di legalisir;

8. Fotocopy SK CPNS, SK PNS, dan SK Kenaikan pangkat terakhir

di legalisir;

9. Fotocopy SK Jabatan terakhir (Struktural / Fungsional);

10. Fotocopy DP.3 / SKP PNS 2 tahun terakhir dilegalisir, Bernilai

baik;

11. Surat Persetujuan suami / istri;

12. Surat Permohonan yang bersangkutan;

13. Surat Permohonan dan Pengantar dari Kepala SKPD/OPD;

14. FC Rekomendasi dari Bupati melalui BKPPD;

15. Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan :

• Surat Keterangan sbg calon mahasiswa baru asli /

Fotocopy di legalisir;

• Rencana / jadwal studi dari lembaga pendidikan asli /

Fotocopy di legalisir;

• Surat keterangan program studi yang telah mendapat izin

operasional dan atau terakreditasi minimal B;

16. Surat Perjanjian bermeterai yang menyatakan bahwa :

• Akan menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat

waktu;

• Menjaga nama baik pemerintah daerah, bangsa dan

negara Indonesia;

• Mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk

ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan.

17. Bersedia mendapatkan hukuman disiplin apabila melanggar

perjanjian dan tidak dapat menyelesaikan pendidikan.

Izin Penggunaan Gelar45

Persyaratan Izin Penggunaan Gelar

1. Surat Permohonan dari Instansi;

2. Legalisir Fotocopy Izin Belajar;

3. Surat Rekomendasi dari SKPD/OPD;

4. Legalisir Fotocopy Ijasah terakhir dan Transkrip Nilai;

5. Legalisir Fotocopy SK Pangkat/Jabatan Terakhir.

Ujian Dinas

Persyaratan Ujian Dinas

1. Biodata Peserta ( 2 lembar);

2. Pas Foto 3 x 4 hitam putih 6 lembar;

3. Fotocopy SK Pangkat terakhir dilegalisir (2 lembar);

4. Fotocopy SK Jabatan Terakhir bagi Administrator

dilegalisir (2 lembar).

UjianKenaikan Pangkat PenyesuaianIjazah

46

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (Bagian

I)

1. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah meliputi:

A. Tingkat I bagi PNS yang memiliki ijasah SLTP dan

SLTA / Diploma I;

B. Tingkat II bagi PNS yang memiliki ijasah DIPLOMA II /

Diploma III;

C. Tingkat III bagi PNS yang memiliki ijasah S-1 / Diploma

IV;

D. Tingkat IV bagi PNS yang memiliki ijasah S-2 dan S-3.

2. Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

antara lain :

A. Ujian tertulis meliputi :

a) Pengetahuan Umum (Pengetahuan Aktual,

Pengetahuan Populer, Pengetahuan

Pemerintahan); dan

b) Pengetahuan Substansi (Pengetahuan

Perkantoran, Pengetahuan Kepegawaian,

Pengetahuan Administrasi dan Manajemen);

B. Ujian Praktek meliputi Karya Tulis dan wawancara.

3. Persyaratan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijasah:

A. Memiliki Ijasah semua tingkatan dari lembaga

pendidikan negeri/swasta terakreditasi (PNS yang

memperoleh Ijasah sebelum menjadi PNS harus

melampirkan Surat Keterangan dari Instansi);

B. Memiliki Surat Ijin Belajar yang dikeluarkan oleh

pejabat yang berwenang;

C. Ada Kesesuaian Ijasah dengan Tugas Keseharian

(Tupoksi) / Kualifikasi Pendidikan dari Jabatan yang

dipegang;

D. PNS Non Guru / Non Jabatan fungsional.

UjianKenaikan Pangkat PenyesuaianIjazah

47

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (Bagian

II)

Kelengkapan administrasi / berkas pendaftaran :

A. Surat pengantar/Rekomendasi dari Pimpinan/Instansi;

B. Bio Data Peserta Ujian;

C. Foto copy SK Pangkat Terakhir;

D. Foto Copy Ijasah yang dilegalisir;

E. Foto Copy Surat Ijin Belajar yang dilegalisir atau

F. Surat keterangan memiliki Ijazah dari Instansi (untuk

Ijasah yang diperoleh sebelum diangkat menjadi

PNS);

G. Surat Keterangan Kesesuaian Ijasah dengan Tugas

Keseharian (Tupoksi)/Kualifikasi Pendidikan dari

Jabatan yang dipegang ditandatangani oleh Kepala

Instansi. (Dimohon kepada Kepala Instansi agar

benar-benar memperhatikan kesesuaian ijazah

dengan Tupoksi);

H. Uraian tugas yang ditandatangani Kepala Instansi;

I. Pas Foto hitam putih ukuran 3 X 4 sebanyak 4 lembar;

J. Semua berkas rangkap 2 (dua).

Pengusulan Penerbitan KartuPegawai (Paperless)

48

Persyaratan Usulan Penerbitan Kartu Pegawai

1. Scan SK CPNS;

2. Scan SK PNS;

3. Photo hitam putih ukuran 3 x 4 cm = 4 lembar;

4. Pengantar dari Instansi.

Persyaratan Kartu Pegawai Hilang

Persyaratan Karpeg ditambah dengan Surat Keterangan

Kehilangan dari Kepolisian dilegalisir.

Pengusulan PenerbitanKartu Suami/Istri (Paperless)

49

Persyaratan Usulan Penerbitan Kartu Suami/Istri

1. Pengantar dari Instansi;

2. Scan Laporan Perkawinan Pertama;

3. Scan SK CPNS;

4. Scan SK PNS;

5. Scan Surat Nikah;

6. Jika KARIS ,Pas Foto Ukuran 3 X 4 hitam putih Suami

2 Lembar, Istri 4 Lembar;

7. Jika KARSU, Pas Foto Ukuran 3 X 4 hitam putih Istri 2

Lembar, Suami 2 Lembar.

*) Persyaratan Karsu/Karis PNS Menikah Lagi

1. Pengantar dari Instansi;

2. Scan Laporan Perkawinan Janda/Duda;

3. Scan Akta Cerai/Surat Kematian;

4. Scan SK CPNS;

5. Scan SK PNS;

6. Scan Surat Nikah;

7. Jika KARIS ,Pas Foto Ukuran 3 X 4 hitam putih Suami

2 Lembar, Istri 4 Lembar;

8. Jika KARSU,Pas Foto Ukuran 3 X 4 hitam putih Istri 2

Lembar, Suami 2 Lembar.

50L

AM

PIR

AN

KE

LE

NG

KA

PA

N B

ER

KA

S

US

UL

AN

/RA

LA

T K

AR

TU

ID

EN

TIT

AS

(K

AR

TU

P

EG

AW

AI N

EG

ER

I SIP

IL, K

AR

TU

SU

AM

I/IS

TR

I)

No

Da

fta

r B

erk

as

Fo

rma

t F

ile

Ka

rtu

Pe

ga

wa

i

Ka

rtu

Su

am

iK

art

u Is

tri

Co

nto

hK

ete

ran

ga

n

1S

K P

NS

SK

_P

NS

_N

IP√

√√

SK

_P

NS

_1

98

90

42

42

01

40

12

00

1

2S

K C

PN

SS

K_

CP

NS

_N

IP√

√√

SK

_C

PN

S_

19

89

04

24

20

14

01

20

01

3A

kta

Nik

ah

AK

TA

_N

IKA

H_

NIP

√√

AK

TA

_N

IKA

H_

19

89

04

24

20

14

01

20

01

4L

ap

ora

n P

erk

aw

ina

nL

AP

OR

_N

IKA

H_

NIP

√√

LA

PO

R_

NIK

AH

_1

98

90

42

42

01

40

12

00

1

5S

ura

t k

em

atia

n (

op

sio

na

l)A

KT

A_

KE

MA

TIA

N_

NIP

√√

SK

_K

EM

AT

IAN

_1

98

90

42

42

01

40

12

00

1

Ap

ab

ila

pe

rnik

aha

n

ke

dua

dst

6S

ura

t c

era

i (o

psio

na

l)A

KT

A_

CE

RA

I_N

IP√

√A

KT

A_

CE

RA

I_1

98

90

42

42

01

40

12

00

1

Ap

ab

ila

pe

rnik

aha

n

ke

dua

dst

7

Sura

t K

ete

rang

an

Ke

hila

ng

an

(op

sio

na

l)

SK

K_

NIP

√√

√S

KK

_N

IP_

19

89

04

24

20

14

01

20

01

Ap

ab

ila te

rja

di

ke

hila

ng

an

***)

Ma

ksim

al u

kura

n file

5 M

B / p

er

do

cum

ent

***)

Se

mua

be

rka

s y

ang

te

lah d

i sca

n d

ijad

ika

n d

ala

m 1

fo

lde

r, d

eng

an fo

rma

t na

ma

fo

lde

r N

IP, la

lu d

i ko

mp

resi d

ala

m 1

fo

rma

t N

IP.z

ip

***)

File

zip

te

rse

but d

i ung

ga

h s

aa

t m

eng

aju

ka

n u

sula

n K

art

u Id

entita

s d

i A

plik

asi S

IMP

EG

OP

D

Pengusulan PenerbitanKartu Peserta Taspen

51

Persyaratan Usulan Penerbitan Kartu Peserta Taspen

1. Foto copy SK CPNS;

2. Foto copy SK PNS;

3. Foto copy SK NIP baru;

4. Foto copy Karpeg bagi yang sudah punya, (bagi yang

belum punya Karpeg lampirkan SPMT);


6. *) Masing-masing berkas rangkap 2 di Legalisir

PengusulanPenerbitan Ralat Konversi NIP

52

Persyaratan Usulan Penerbitan Ralat Konversi NIP

1. Fotocopy SK NIP BARU atau SK NIP BARU asli

dikembalikan;

2. Fotocopy SK CPNS;

3. Fotocopy SK PNS;

4. Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir;

5. Fotocopy KARPEG;

6. Fotocopy Surat Kelahiran/Akta Kelahiran (BILA RALAT

TANGGAL LAHIR);

7. Foto Copy SK mutasi, bila pernah dinas di luar Kabupaten

Kebumen;


9. *) Masing-masing berkas rangkap 2 dilegalisir

KonsultasiSIMPEG

Pelayanan Konsultasi SIMPEG

Konsultasi data SIMPEG, reset password e-Personal,

perubahan data kepegawaian.

KINERJA BIDANG

MUTASI

53

Data kenaikan pangkat PNS, Mutasi Dalam

dan Luar Kabupaten, Penetapan Pensiun,

Penetapan Jabatan Fungsional

54

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG MUTASIBERDASARKAN PERBUP NO. 83 TAHUN 2016

Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana,

pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

meliputi mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, assesment jabatan

struktural, promosi dan mutasi jabatan struktural/fungsional, pengangkatan Pejabat

Pelaksana Tugas/Pejabat Pelaksana Harian/Pejabat Yang Melaksanakan Tugas dan

pemberhentian/pensiun pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Mutasi

menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan proses mutasi;

2. Pelaksanaan proses kenaikan pangkat;

3. Pelaksanaan proses kenaikan gaji berkala;

4. Penyelenggaraan assesment;

5. Pelaksanaan proses promosi/pengangkatan, kenaikan jabatan dan

pemberhentian jabatan struktural;

6. Pelaksanaan proses promosi/pengangkatan, kenaikan jabatan dan

pemberhentian jabatan fungsional tertentu;

7. Pelaksanaan proses penerbitan surat perintah Pelaksana Tugas/Pelaksana

Harian;

8. Pelaksanaan proses pemberhentian/pensiun Pegawai Aparatur Sipil Negara

(Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja); dan

9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya

DATA KENAIKAN PANGKAT PNS BERDASARKAN PERIODE KENAIKAN PANGKAT


55

0

200

400

600

800

1000

1200

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 31. DATA KENAIKAN PANGKAT PNS BERDASARKAN PERIODE KENAIKAN PANGKAT


APRIL OKTOBER

TAHUNBULAN

JUMLAHAPRIL OKTOBER

2016 1,099 766 1,865

2017 808 798 1,606

2018 836 526 1,362

2019 1,021 604 1,625

2020 738 668 1,406

DATA MUTASI TEMPAT TUGAS PNSPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

56

TAHUN JENIS MUTASIJENIS KELAMIN


2016 MASUK 11 17 28

KELUAR 7 10 17

2017 MASUK 10 16 26

KELUAR 2 5 7

2018 MASUK 13 18 31

KELUAR 13 19 32

2019 MASUK 10 19 29

KELUAR 4 5 9

2020 MASUK 4 7 11

KELUAR 5 5 10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

MASUK KELUAR MASUK KELUAR MASUK KELUAR MASUK KELUAR MASUK KELUAR

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 32. DATA MUTASI TEMPAT TUGAS PNSPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

LAKI-LAKI PEREMPUAN

DATA MUTASI ALIH TEMPAT TUGAS PNS DI LINGKUNGAN


57

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 33. DATA MUTASI ALIH TEMPAT TUGAS PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

JUMLAH

TAHUN JUMLAH

2016 1,553

2017 299

2018 216

2019 159

2020 106

DATA PENSIUN PNS BERDASARKAN JENIS USULAN PENSIUN DAN JENIS KELAMIN


58

TAHUN JENIS KELAMIN

JENIS USULAN

BUPJANDA/DUDA/YATIM

PIATUAPS

2016 Laki-Laki 280 34 31

Perempuan 125 24 11

Jumlah 405 58 42

2017 Laki-Laki 270 27 30

Perempuan 156 15 16

Jumlah 426 42 46

2018 Laki-Laki 309 20 25

Perempuan 186 13 14

Jumlah 495 33 39

2019 Laki-Laki 325 34 24

Perempuan 209 19 21

Jumlah 534 53 45

2020 Laki-Laki 399 28 15

Perempuan 254 7 10

Jumlah 653 35 25

TOTAL 5,026 442 394

59

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450La

ki-L

aki

Pere

mpu

an

Laki

-Lak

i

Pere

mpu

an

Laki

-Lak

i

Pere

mpu

an

Laki

-Lak

i

Pere

mpu

an

Laki

-Lak

i

Pere

mpu

an

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 34. DATA PENSIUN PNS BERDASARKAN JENIS USULAN PENSIUN

DAN JENIS KELAMIN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMENTAHUN 2016 s.d. 2020

BUP JANDA/DUDA/YATIM PIATU APS

DATA PENSIUN PNS BERDASARKAN JENIS USULAN PENSIUN


60

JENIS PENSIUNTAHUN

2016 2017 2018 2019 2020

PENSIUN BUP 405 426 495 534 653

PENSIUN JANDA/DUDA 58 42 33 53 35

PENSIUN APS 42 46 39 45 25

JUMLAH 505 514 567 632 713

0

100

200

300

400

500

600

700

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 35. DATA PENSIUN PNS BERDASARKAN JENIS USULAN PENSIUN


PENSIUN BUP PENSIUN JANDA/DUDA PENSIUN APS

61DATA PENETAPAN SK JABATAN FUNGSIONAL

TAHUN 2020

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

SK JABATANFUNGSIONAL

PERTAMA KALI

SK KENAIKANJENJANGJABATAN

FUNGSIONAL

SK ALIH JENJANGJABATAN

FUNGSIONAL

SKPENGANGKATAN

KEMBALIJABATAN

FUNGSIONAL

SK PEMBEBASANSEMENTARA

JABATANFUNGSIONAL

SKPEMBERHENTIAN

JABATANFUNGSIONAL

GRAFIK 36. DATA PENETAPAN SK JABATAN FUNGSIONALTAHUN 2020

LAKI-LAKI PEREMPUAN

JENISJENIS KELAMIN


SK JABATAN FUNGSIONAL PERTAMA KALI 27 18 45

SK KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

86 33 119

SK ALIH JENJANG JABATAN FUNGSIONAL 8 5 13

SK PENGANGKATAN KEMBALI JABATAN FUNGSIONAL

0 7 7

SK PEMBEBASAN SEMENTARA JABATAN FUNGSIONAL

7 3 10

SK PEMBERHENTIAN JABATAN FUNGSIONAL

11 21 32

62PELANTIKAN PNS DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,

ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2020

GRAFIK 37. PELANTIKAN PNS DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020

JABATANJENIS KELAMIN


JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 4 3 7

JABATAN ADMINISTRATOR 16 4 20

JABATAN PENGAWAS 51 27 78

TOTAL 35 70 105

0

10

20

30

40

50

60

JABATAN PIMPINAN TINGGIPRATAMA

JABATAN ADMINISTRATOR JABATAN PENGAWAS

LAKI-LAKI PEREMPUAN

63

Jenis Layanan di Bidang Mutasi

Jenis Layanan di Bidang Mutasi

1. Kenaikan Gaji Berkala

2. Kenaikan Pangkat Paperless

3. Mutasi

4. Penetapan Pensiun Paperless

5. Pengelolaan Karir Jabatan Fungsional

Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala

Persyaratan Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala

1. Surat Usul ditandatangani pimpinan OPD;

2. SK Kenaikan Pangkat terakhir dilegalisir pimpinan

OPD;

3. SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir dilegalisir pimpinan

OPD;

4. Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu.

64

Pengurusan KenaikanPangkat Paperless

Persyaratan Usul Kenaikan Pangkat Reguler :

1. Termasuk didalamnya usul kenaikan pangkat yang

sedang melaksanakan tugas belajar;

2. Scan Kartu Pegawai;

3. Scan Penetapan NIP baru;

4. Scan SK Kenaikan Pangkat Terakhir;

5. Scan SK CPNS ( bagi yang pertama naik pangkat );

6. Scan SK PNS ( bagi yang pertama naik pangkat );

7. Scan Ijazah terakhir;

8. Scan Transkrip / Daftar Nilai Ijazah terakhir;

9. Scan Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar ;

10.Scan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat I (apabila

usul ke gol.III/a kecuali punya Ijazah S-1);

11.Scan Penilaian Prestasi Kerja Tahun n-2;

12.Scan Penilaian Prestasi Kerja Tahun n-1.

65


Persyaratan Usul Kenaikan Pangkat Jabatan

Struktural




4. Scan SK Pengangkatan Jabatan Struktural beserta

kelengkapan yaitu :

• Scan Berita Acara Sumpah;

• Scan Surat Pernyataan Pelantikan;

• Scan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;

• Scan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan.

5. Scan SK Pengangkatan Jabatan Struktural sebelumnya

(hanya dipersyaratkan apabila yang bersangkutan

pernah mengalami mutasi atau promosi dari jabatan

struktural) beserta kelengkapan yaitu :

• Scan Berita Acara Sumpah;

• Scan Surat Pernyataan Pelantikan;

• Scan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

6. Scan Ijazah Terakhir;

7. Scan Transkrip/Daftar Nilai Ijazah Terakhir;

8. Scan Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar ;

9. Scan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas ( STLUD ) Tingkat II

( apabila usul ke gol.IV/a kecuali punya sertifikat

DIKLATPIM III atau Ijazah S-2 );

10. Scan Sertifikat Diklatpim III apabila usul ke gol.IV/a,

kecuali punya STLUD Tingkat II atau Ijazah S-2 );

11. Scan Penilaian Prestasi Kerja Tahun n-2;

12. Scan Penilaian Prestasi Kerja Tahun n-1.

66



Fungsional Tertentu

Scan Penetapan Angka Kredit yang terdiri dari :

1. Scan Asli Penetapan Angka Kredit dengan masa

penilaian setelah penilaian PAK yang digunakan

untuk kenaikan pangkat terakhir sampai dengan Juni

2019 atau Desember 2019;

2. Apabila terdapat lebih dari 1 PAK maka semua PAK

tersebut harus di harus dilampirkan, dan semua PAK

tersebut harus bersambung masa penilaianya.


4. Scan SK Penetapan NIP baru;

5. Scan SK Kenaikan Pangkat terakhir;

6. Scan SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Tertentu;

7. Scan Berita Acara Sumpah dan Surat Pernyataan

Pelantikan (Apabila SK Pengangkatan dalam

Jabatan Fungsional Tertentu berlaku pada tanggal

pelantikan)

8. Scan Ijazah terakhi;

9. Scan Transkip/Daftar Nilai Ijazah terakhir;

10. Scan Izin Belajar dan Izin Penggunaan Gelar

(dijadikan satu file, hanya dipersyaratkan apabila

ijazah belum pernah dipakai untuk kenaikan

pangkat);

11. Scan Sertifikat Uji Kompetensi (apabila kenaikan

pangkat /jabatan tersebut dipersyaratkan uji

kompetensi);



67



Fungsional Guru

1. Scan Asli Penetapan Angka Kredit Tahunan dengan

masa penilaian setelah penilaian PAK yang digunakan

untuk kenaikan pangkat terakhir sampai dengan Juni

2019 atau Desember 2019. Apabila terdapat lebih dari

1 PAK maka semua harus dilampirkan dan semua

Pak harus bersambung masa penilaiannya.Semua

PAK yang belum pernah dipakai untuk kenaikan

pangkat harus dilampirkan;

2. Scan Inpassing Angka Kredit ( apabila yang

bersangkutan belum pernah naik pangkat dengan

PAK format baru sesuai Keputusan bersama

Mendiknas dan Kepala BKN nomor 03/V/PB//2020

dan 14 Tahun 2020);




6. Scan SK Pengangkatan/Kenaikan/Inpassing dalam

Jabatan Fungsional Guru (sesuai dengan jenjangnya);

7. Scan Sertifikat Pendidik (khusus untuk jabatan

fungsional guru yang diangkat sebagai CPNS tahun

2012 atau lebih baru);



68


Persyaratan Usul Kenaikan Pangkat Setelah

Melaksanakan Tugas Belajar




4. Apabila sebelum tugas belajar yang bersangkutan

menduduki Jabatan Fungsional Tertentu melampirkan

scan SK Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Tertentu yang berisi :

A. Scan SK Pengangkatan/Kenaikan Jabatan

Fungsional tertentu sebelum melaksanakan tugas

belajar;

A. Scan SK Pemberhentian sementara dari Jabatan

Fungsional Tertentu karena melaksanakan tugas

belajar;

B. Scan SK Pengangkatan kembali ke Jabatan

Fungsional tertentu setelah selesai melaksanakan

tugas belajar;

C. Scan Ijazah Terakhir;

D. Scan Transkrip/Daftar Nilai Ijazah Terakhir;

E. Scan SK Tugas Belajar dan SK Penempatan

Kembali setelah Tugas Belajar (dijadikan satu

file);

F. Scan Penilaian Prestasi Kerja Tahun n-2;

G. Scan Penilaian Prestasi Kerja Tahun n-1.

69


Persyaratan Usul Kenaikan Pangkat

Penyesuaian Ijazah




4. Scan Ijazah Terakhir;

5. Scan Transkrip/Daftar Nilai Ijazah Terakhir;

6. Scan Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar

(dijadikan satu file);



9. Scan Surat Keterangan Uraian Tugas Jabatan yang

riil yang sesuai dengan yang tercantum dalam SKP,

dibuat oleh Pimpinan Unit Kerja masing-masing

(Pejabat eselon II yaitu Kepala Dinas/Badan

Sederajat),Butir-butir dan bobot uraian tugas jabatan

sebagaimana poin (d) harus disesuaikan dengan

Ijazah (mata kuliah pada transkrip ) yang

bersangkutan.

70

Mutasi Pegawai Keluar DaerahPemerintah Kabupaten Kebumen

Persyaratan Pindah/Mutasi Keluar Pegawai Sesuai

Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 (Bagian 1)

1. Status PNS;

2. Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap

jabatan PNS yang akan mutasi;

3. Surat Permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan

ke kepala daerah;

4. Surat Pernyataan bersedia melepas dari Pimpinan

OPD/unit kerja PNS yang bersangkutan;

5. Surat usul mutasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian

(PPK) instansi penerima dengan menyebutkan jabatan

yang akan diduduki yang ditandatangani oleh Kepala

Daerah/Pimpinan Lembaga yang dituju;

6. Surat persetujuan mutasi dari Pejabat Pembina

Kepegawaian (PPK) dari instansi asal dengan

menyebutkan jabatan yang akan diduduki yang

ditandatangani oleh Bupati asal;

7. Surat Pernyataan dari Pimpinan OPD/unit kerja asal

bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang proses

atau menjalani hukuman disiplin yang ditandatangani

oleh pimpinan OPD/unit kerja;

8. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang

bersangkutan tidak sedang proses atau menjalani

hukuman disiplin yang ditandatangani oleh yang pejabat

menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di

unit organisasi asal yang membidangi kepegawaian;

71

Mutasi Pegawai Keluar DaerahPemerintah Kabupaten Kebumen

Persyaratan Pindah/Mutasi Keluar Pegawai Sesuai


1. Fotokopi legalisir SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat

dan jabatan terakhir;

2. Fotokopi legalisir Kartu Pegawai/Karpeg (bukan KPE);

3. Fotokopi legalisir ijazah terakhir (yang diakui oleh

BKN, tidak termasuk ijazah yang belum disesuaikan);

4. Fotokopi legalisir Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dua

(2) tahun terakhir;

5. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas

belajar atau ikatan dinas ditandatangani oleh pimpinan



belajar atau ikatan dinas ditandatangani oleh pejabat

yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

Pratama di unit organisasi yang membidangi

kepegawaian asal;

7. Hal-hal lain yang perlu sesuai dengan alasan

pindah,.contoh bagi yang pindah dengan alasan

mengikuti suami : ditambah :

A. Surat keterangan pekerjaan suami/surat

keterangan domisili;

B. Fotokopi surat nikah.

72

Mutasi Pegawai Masuk DaerahPemerintah Kabupaten Kebumen

Persyaratan Pindah/Mutasi Masuk Pegawai Sesuai


1. Status PNS;

2. Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap

jabatan PNS yang akan mutasi;

3. Surat Permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan

ke Bupati Kebumen;

4. Surat Pernyataan bersedia melepas dari Pimpinan


5. Surat usul mutasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian

(PPK) instansi penerima dengan menyebutkan jabatan

yang akan diduduki yang ditandatangani pejabat yang

berwenang;

6. Surat persetujuan mutasi dari Pejabat Pembina

Kepegawaian (PPK) dari instansi asal dengan

menyebutkan jabatan yang akan diduduki yang

ditandatangani oleh Kepala Daerah asal/Pimpinan

Lembaga Pusat;

7. Surat Pernyataan dari Pimpinan OPD/unit kerja asal

bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang proses

atau menjalani hukuman disiplin yang ditandatangani

oleh pimpinan OPD/unit kerja;

8. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang

bersangkutan tidak sedang proses atau menjalani

hukuman disiplin yang ditandatangani oleh yang pejabat

menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di

unit organisasi yang membidangi kepegawaian (setara

eselon II);

73

Mutasi Pegawai Masuk Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen

Persyaratan Pindah/Mutasi Masuk Pegawai Sesuai


1. Fotokopi legalisir SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat

dan jabatan terakhir;

2. Fotokopi legalisir Kartu Pegawai/Karpeg (bukan KPE);

3. Fotokopi legalisir ijazah terakhir (yang diakui oleh

BKN, tidak termasuk ijazah yang belum disesuaikan);

4. Fotokopi legalisir Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dua

(2) tahun terakhir;


belajar atau ikatan dinas ditandatangani oleh pimpinan



belajar atau ikatan dinas ditandatangani oleh pejabat

yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

Pratama di unit organisasi asal yang menangani

kepegawaian setara eselon II;

7. Hal-hal lain yang perlu sesuai dengan alasan pindah,

contoh bagi yang mutasi dengan alasan mengikuti

suami , ditambah :

A. Surat keterangan pekerjaan suami/surat

keterangan domisili;

B. Fotokopi surat nikah.

74

PengurusanPensiun Paperless

Ketentuan Pengurusan Pensiun Paperless (Bagian I)

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Regional I BadanKepegawaian Negara Nomor : 2165/SB/K/KR.I/VI/2020 tanggal25 Juni 2020 perihal : Penerapan Aplikasi SEMAR dalam UsulPensiun, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagaiberikut: 1. Perangkat Daerah mengajukan berkas usulan pensiun

kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan PelatihanDaerah Kabupaten Kebumen dengan ketentuan bataswaktu sebagai berikut : a. Pensiun karena mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)

berkas dikirim 12 bulan sebelum TMT BUP;b. Pensiun Janda/ Duda PNS berkas dikirim paling

lambat 2 bulan setelah PNS meninggal dunia;c. Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) berkas dikirim

8 bulan sebelum TMT Pensiun Atas Permintaan PNS yang bersangkutan;

d. Pensiun Uzur berkas dikirim paling lambat 2 bulansetelah Surat Tim Penguji Kesehatan diterima;

e. Pensiun Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri berkas dikirim paling lambat 1 bulan setelahSK Hukuman Disiplin diterima.

2. Pengusulan pensiun mulai tanggal 1 September 2020 menggunakan berkas digital dalam bentuk PDF.

3. Adapun persyaratan berkas usul pensiun sebagaimana terlampirdalam Lampiran I. Berkas yang discan adalah berkas asli atauberkas legalisir terbaru;

75

PengurusanPensiun Paperless

Ketentuan Pengurusan Pensiun Paperless (Bagian II)

4. Tata cara pengiriman berkas sebagai berikut :a) Berkas yang dikirim adalah hasil scan yang sudah

disimpan dalam bentuk file pdf. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatanganisecara elektronik yang tersertifikasi oleh BalaiSertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukantanda tangan dan stempel basah.

a) Hasil scan file harus jelas dan dapat terbaca. Ukuran file pdf maksimal 5 MB.

b) Scan berkas tersebut dipisahkan per orang dandimasukkan dalam folder yang diberi nama Unit Kerja_Nama, contoh : BKPPD_Imron Rosyadi.

c) Scan berkas tersebut dikirimkan dalam bentuk softcopy melalui flashdisk atau WhatsApp ke nomor085339156565 a.n. Pensiun BKPPD.

d) Konfirmasikan pengiriman berkas pada WhatsApp a.n. Pensiun BKPPD.

e) Surat pengantar, DPCP, foto, serta Surat PernyataanTidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang/ Beratdan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau PernahDipidana Penjara tetap dikirimkan dalam bentukhardcopy ke Bidang Mutasi BKPPD Kabupaten Kebumen.

f) Khusus untuk pengusulan pensiun PNS Golongan IV/b keatas selain dalam bentuk pdf, semua persyaratan juga harus dikirimkan dalam bentuk hardcopy ke BidangMutasi BKPPD Kabupaten Kebumen.

76P

en

gu

rusan

Pen

siu

nP

ap

erl

ess: L

am

pir

an

I

KINERJA BIDANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

77

Data PNS yang melaksanakan

Pendidikan dan Pelatihan

78

TUGAS POKOK DAN FUNGSIBIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BERDASARKAN PERBUP NO. 83 TAHUN 2016

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan

rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan meliputi fasilitasi dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

penjenjangan/kepemimpinan struktural, prajabatan, teknis dan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan

fungsi:

1. Penyusunan kebutuhan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural

Pegawai Aparatur Sipil Negara;

2. Penyusunan kebutuhan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan

Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara;

3. Penyusunan kebutuhan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan;

4. Inventarisasi data calon peserta pendidikan dan pelatihan;

5. Penggoordinasian, fasilitasi dan kerjasama pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan;

6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

DATA CPNS YANG MENGIKUTI PELATIHAN DASAR DARI PRAJABATAN

BERDASARKAN GOLONGANPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

79

TAHUNGOLONGAN

JUMLAHGOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III

2016 0 2 2 4

2017 0 0 0 0

2018 0 236 14 250

2019 0 83 414 497

2020 0 0 0 0

0

100

200

300

400

500

600

2015 2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 41. DATA CPNS YANG MENGIKUTI PELATIHAN DASAR DARI PRAJABATAN

BERDASARKAN GOLONGANPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

GOLONGAN I GOLONGAN II GOLONGAN III

DATA PNS YANG MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN


80

TAHUNJENIS KELAMIN

JUMLAHJENIS LAKI-LAKI PEREMPUAN

2016 PIM II 0 0 0

2016 PIM III 7 3 10

2016 PIM IV 43 18 61

2017 PIM II 0 0 0

2017 PIM III 3 8 11

2017 PIM IV 25 10 35

2018 PIM II 1 1 2

2018 PIM III 11 4 15

2018 PIM IV 21 23 44

2019 PKN TK.II 1 0 1

2019 PKA 2 3 5

2019 PKP 16 7 23

2020 PKN TK.II 2 0 2

2020 PKA 11 0 11

2020 PKP 10 3 13

JUMLAH 153 80 233

81

0

10

20

30

40

50

60

70

PIM II PIM IIIPIM IV PIM II PIM IIIPIM IV PIM II PIM IIIPIM IV PKNTK.II

PKA PKP PKNTK.II

PKA PKP

2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2020 2020 2020

GRAFIK 42. DATA PNS YANG MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN


LAKI-LAKI PEREMPUAN

DATA PNS YANG MENGIKUTI PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME

KE LEMBAGA DIKLATPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

82

TAHUNJENIS KELAMIN


2015 91 33 124

2016 100 49 149

2017 137 75 212

2018 147 99 246

2019 12 20 32

2020 13 5 18

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2015 2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 43. DATA PNS YANG MENGIKUTI PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME KE LEMBAGA DIKLAT


LAKI-LAKI PEREMPUAN

DATA PNS YANG MENGIKUTI PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME

KE LEMBAGA DIKLAT PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2020

83

NO KEGIATANJENIS KELAMIN


1

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama

0 2 2

2Pelatihan Jabatan Fungsional PerawatGigi Ahli

1 0 1

3Pelatihan Teknis PengembanganTeknologi budidaya Perikanan Prov. Jawa Tengah

1 0 1

4Pelatihan Teknis Pelayanan PublikProv. Jawa Tengah

1 0 1

5Diklat Kepamongprajaan bagi CamatAngkatan III Tahun 2020

4 0 4

6Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Tingkat Ahli secara online / daring

2 0 2

7Sertifikasi / Uji Kompetensi Camat Online Tahun 2020

2 0 2

8Diklat Penyusunan Dokumen RencanaPembangunan Daerah Angkatan I Tahun 2020

0 1 1

9Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian tingkat Ahli

2 0 2

10Pelatihan Teknis PerencanaanPembangunan berbasis e-learning

0 1 1

11Program Pemantapan Pimpinan Daerah Angkatan XI Th. 2020

0 1 1

Jumlah 13 5 18

DATA PNS YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL


84

NO KEGIATANJENIS KELAMIN

TOTALLAKI-LAKI PEREMPUAN

1Penjenjangan Arsiparis Tingkat Ahli (dilaksanakan dengan sistem e-learning dan online)

0 1 1

2Pembentukan Auditor ( dilaksanakan dengan sistem online)

2 1 3

JUMLAH 2 2 4

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Penjenjangan Arsiparis Tingkat Ahli (dilaksanakandengan sistem e-learning dan online)

Pembentukan Auditor ( dilaksanakan dengansistem online)

GRAFIK 44. DATA PNS YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL


LAKI-LAKI PEREMPUAN

DATA PNS YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2020

85

NO KEGIATAN

JENIS KELAMIN

TOTAL

LAKI-LAKI PEREMPUAN

1 Bimbingan Teknis Calon Purna Tugas PNS 396 286 682

2Diklat Teknis Bendahara BOS Kabupaten Kebumen Tahun 2020

54 96 150

3Pengiriman Peserta Diklat Teknis Perbendaharaan

2 0 2

4

Bimtek Pengelolaan Arsip berbasis Elektronik Metode Online melalui Aplikasi Zoom Meeting

0 1 1

Jumlah 452 383 835

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Bimbingan Teknis CalonPurna Tugas PNS

Diklat Teknis BendaharaBOS Kabupaten

Kebumen Tahun 2020

Pengiriman PesertaDiklat Teknis

Perbendaharaan

Bimtek PengelolaanArsip berbasis

Elektronik MetodeOnline melalui Aplikasi

Zoom Meeting

GRAFIK 45. DATA PNS YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2020

LAKI-LAKI PEREMPUAN

86

JenisLayanandi Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Jenis-jenis Layanan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan

1. Pelatihan Teknis/Fungsional

2. Pelatihan Struktural Kepemimpinan

A. Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II

B. Diklat Kepemimpinan Administrator

C. Diklat Kepemimpinan Pengawas

3. Pelatihan Dasar CPNS Prajabatan

87

PelatihanTeknis Fungsional

Persyaratan Pelatihan Teknis Fungsional

1. Surat penawaran dari Lembaga Penyelenggara Pelatihan

yang memuat informasi :

a. Nama / jenis pelatihan , maksud dan manfaat

pelatihan

b. Waktu dan tempat pelatihan

c. Sasaran peserta

d. Biaya kontribusi yang diperlukan ( untuk pelatihan

yang berbayar)

2. Surat pengajuan dari pimpinan OPD, dilampiri dengan :

a. Rekomendasi pimpinan

b. Fc. SK Kenaikan Pangkat terakhir

c. Fc. SK Jabatan terakhir (untuk pejabat strutural dan

fungsional tertentu)

3. Mendaftarkan diri dan menunggu surat pemanggilan dari

Lembaga Penyelenggara Pelatihan;

4. Melaporkan hasil mengikuti Pelatihan, dilampiri dengan:

a) Sertifikat/ piagam mengikuti pelatihan

b) Jadwal pelaksanaan pelatihan

c) Review materi yang diberikan

d) Rencana Tindak Lanjut

5. Pembiayaan biaya pelatihan dan uang saku dapat

difasilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama

masih tersedia anggaran.

88

Pelatihan StrukturalKepemimpinan

Persyaratan Pelatihan Kepemimpinan Nasional

Tingkat II (Bagian I)

Persyaratan Umum

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

2. Diusulkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

yaitu Sekretaris Daerah;

3. PNS dengan pangkat dan golongan ruang terakhir

paling rendah pembina (IV/a);

4. Batas usia bagi peserta yang sedang menduduki

JPT Pratama 2 tahun sebelum BUP.

89


Persyaratan Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II

(Bagian II)

Persyaratan Dokumen

1. Formulir Kesedian Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan

Nasional Tingkat II;

2. Surat Tugas Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional

Tingkat II serta Surat Pernyataan Bebas Tugas pada saat

On Campus yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

3. Fotocopy SK Jabatan dan Pangkat/Golongan terakhir.

4. Fotocopy STTP Pelatihan Kepemimpinan

Administrator/Pelatihan lain yang setara;

5. Foto peserta berwarna dengan latar belakang merah

mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) berwarna gelap

ukuran 3x4 dan 4×6 masing-masing sebanyak 2 (dua)

lembar;

6. Formulir Pernyataan Komitmen yang ditandatangani oleh

Sekretaris Daerah;

7. Formulir Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Calon

Peserta;

8. Keterangan sehat dari dokter pemerintah;

9. Keterangan bebas narkotika dan obat terlarang dari

lembaga yang berwenang;

10. Pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku

dalam penyelenggaraan PKN Tingkat II yang dituangkan

dalam bentuk pakta integritas;

11. Persyaratan dokumen lainnya sesuai dengan Surat

Pemanggilan Peserta dari Lembaga Diklat.

90


Persyaratan Diklat Kepemimpinan Pengawas (Bagian

I)

Persyaratan Umum

1. Pejabat Pengawas;

2. Diusulkan secara tertulis oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian (PPK) yaitu Sekreratis Daerah;

3. PNS dengan pangkat dan golongan ruang paling

rendah Penata Muda Tk. I (III/b) dengan masa

kerja paling rendah 2 tahun dalam golongan ruang

tersebut;

4. Batas usia bagi peserta yang sedang menduduki

Jabatan Pengawas 2 tahun sebelum BUP.

Persyaratan dokumen lainnya sesuai dengan Surat


91


Persyaratan Diklat Kepemimpinan Pengawas (Bagian

II)

Persyaratan Dokumen

1. Surat Tugas Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan

Administrator serta Surat Pernyataan Bebas Tugas

pada saat On Campus yang ditandatangani oleh

Sekretaris Daerah;

2. Fotocopy SK Jabatan dan Pangkat/Golongan

terakhir;

3. Fotocopy Ijazah terakhir;

4. Keterangan sehat dari dokter pemerintah;

5. Keterangan bebas narkotika dan obat terlarang

dari lembaga yang berwenang;

6. Foto peserta berwarna dengan latar belakang merah

mengenakan pakaian putih berdasi ukuran 3×4 dan

4×6 masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar;

7. Persyaratan dokumen lainnya sesuai dengan Surat


KINERJA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN

PEGAWAI

92

Data Hukuman Disiplin Pegawai Negeri

Sipil, Izin Cerai/Keterangan Cerai, Cuti,

dan Penghargaan Satyalancana

Karyasatya

93

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAIBERDASARKAN PERBUP NO. 83 TAHUN 2016

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan

perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi

serta pelaporan meliputi pembinaan dan kesejahteraan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

menyelenggarakan fungsi:

a) Pelaksanaan inspeksi mendadak;

b) Penanganan kasus pegawai Aparatur Sipil Negara;

c) Penyelidikan dan penindakan disiplin dan kode etik Pegawai Negeri Sipil;

d) Pemrosesan izin perceraian;

e) Pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Penilaian Prestasi Kerja

Pegawai Negeri Sipil;

f) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan;

g) Pengelolaan absensi elektronik;

h) Pengelolaan tunjangan kinerja dan tunjangan tambahan penghasilan;

i) Pengelolaan cuti dan uji kesehatan;

j) Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan

Ketenagakerjaan;

k) Pengelolaan Jaminan Kecelakan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK-JKM);

l) Pengelolaan penghargaan Satya Lancana Karya Satya; dan

m) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

DATA PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

94

JENIS HUKUMAN DISIPLIN

TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020

TEGURAN LISAN 1 0 0 2 1

TEGURAN TERTULIS 1 0 0 1 0

PERNYATAAN TIDAK PUAS 2 0 0 2 1

PENUNDAAN KENAIKAN GAJI 1 TH 0 1 0 0 1

PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT 1 TH 0 0 0 0 1

PENURUNAN PANGKAT 1 TH 2 0 0 0 0

PENURUNAN PANGKAT 3 TH 2 0 0 0 3

PENURUNAN JABATAN 1 TH LBH RENDAH 0 0 0 0 0

PEMBEBASAN DARI JABATAN 0 2 0 0 0

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN 2 0 0 2 3

PEMBERHENTIAN DGN HORMAT SBG PNS 1 0 1 2 5

PEMBERHENTIAN TIDAK DGN HORMAT SBG PNS

0 1 2 1 1

TOTAL 11 4 3 10 16

95

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 46. DATA PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

PEMBERHENTIAN TIDAK DGN HORMAT SEBAGAI PNS

PEMBERHENTIAN DGN HORMAT SEBAGAI PNS

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

PEMBEBASAN DARI JABATAN

PENURUNAN JABATAN 1 TAHUN LEBIH RENDAH

PENURUNAN PANGKAT 3 TAHUN

PENURUNAN PANGKAT 1 TAHUN

PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT 1 TAHUN

PENUNDAAN KENAIKAN GAJI 1 TAHUN

PERNYATAAN TIDAK PUAS

TEGURAN TERTULIS

TEGURAN LISAN

DATA PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

96

TAHUNJENIS KELAMIN


2016 23 12 35

2017 6 15 21

2018 9 21 30

2019 7 7 14

2020 16 11 27

0

5

10

15

20

25

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 47. DATA IZIN CERAI / KETERANGAN CERAI PNSPEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

LAKI-LAKI PEREMPUAN

DATA MONITORING DAN EVALUASIPENEGAKAN DISIPLIN PNS


97

NO DATA MONEV 2016 2017 2018 2019 2020

1 JUMLAH OPD SASARAN SIDAK (UNIT) 80 43 49 48 16

2TEMUAN ATRIBUT SERAGAM TIDAK LENGKAP (ORANG)

0 108 163 147 73

3 TEMUAN PNS TIDAK HADIR (ORANG) 0 0 0 0 0

4TEMUAN PNS PERGI TANPA IJIN (ORANG)

0 0 1 0 0

5TEMUAN PNS TERLAMBAT MASUK KERJA (ORANG)

0 2 1 0 0

JUMLAH 80 153 214 195 89

0

50

100

150

200

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 48. DATA MONITORING DAN EVALUASIPENEGAKAN DISIPLIN PNS


JUMLAH OPD SASARAN SIDAK (UNIT)

TEMUAN ATRIBUT SERAGAM TIDAK LENGKAP (ORANG)

TEMUAN PNS TIDAK HADIR (ORANG)

TEMUAN PNS PERGI TANPA IJIN (ORANG)

TEMUAN PNS TELAT MASUK KERJA (ORANG)

TEMUAN PNS PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA (ORANG)

DAN SEBAGAINYA ...

DATA CUTI PNS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

98

0

100

200

300

400

500

600

700

2017 2018 2019 2020

GRAFIK 49. DATA CUTI PNS PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

CUTI SAKIT CUTI ALASAN PENTING CUTI BESAR CUTI TAHUNAN

TAHUNJENIS CUTI

CUTI TAHUNANCUTI SAKIT CUTI ALASAN PENTING CUTI BESAR

2016 0 0 232 0

2017 6 60 227 0

2018 240 13 239 163

2019 170 12 136 81

2020 100 5 12 122

DATA PNS YANG MENERIMA PENGHARGAAN SATYA LANCANA KARYA SATYA


99

0

50

100

150

200

250

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 50. DATA PNS YANG MENERIMA PENGHARGAAN SATYA LANCANA KARYA SATYA


X TAHUN LAKI-LAKI X TAHUN PEREMPUAN XX TAHUN LAKI-LAKI

XX TAHUN PEREMPUAN XXX TAHUN LAKI-LAKI XXX TAHUN PEREMPUAN

USIAX TAHUN XX TAHUN XXX TAHUN

LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN

2016 0 0 19 16 54 61

2017 18 28 35 37 34 45

2018 33 31 12 7 33 34

2019 28 42 22 22 13 15

2020 26 22 7 5 24 30

DATA PNS YANG MELAKSANAKAN UJI KESEHATAN


100

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 51. DATA PNS YANG MELAKSANAKAN UJI KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

LAKI-LAKI PEREMPUAN

TAHUNJENIS KELAMIN


2016 19 0 19

2017 6 4 10

2018 14 134 148

2019 1 2 3

2020 4 5 9

DATA PENETAPAN SK JKK DAN JKM PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

101

TAHUNJKK JKM

LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI PEREMPUAN

2016 2 0 1 0

2017 1 5 0 9

2018 0 4 0 0

2019 2 4 0 0

2020 3 3 0 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2016 2017 2018 2019 2020

GRAFIK 52. DATA PENETAPAN SK JKK DAN JKM PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2016 s.d. 2020

JKK LAKI-LAKI JKK PEREMPUAN JKM LAKI-LAKI JKM PEREMPUAN

102

Jenis Layanandi Bidang Pembinaan danKesejahteraan Pegawai

Jenis-jenis Layanan

1. Izin Cerai / Keterangan Cerai

2. Izin Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa

3. Cuti

A. Cuti Sakit

B. Cuti Alasan Penting

C. Cuti Besar

D. Cuti Tahunan

4. Pengusulan Satyalancana Karyasatya

5. Pengusulan JKK/JKM

6. Konsultasi SKP/PPKP

7. Konsultasi E-Presence

8. Konsultasi E-Kinerja

9. Klaim THT Taspen

103

Izin Cerai

Persyaratan Izin Cerai

Persyaratan Izin Cerai / Keterangan Cerai :

1. Membuat surat permohonan ijin untuk melakukan

perceraiannya kepada Bupati cq. Instansi yang bersangkutan;

2. Melampirkan surat undangan / panggilan dari dinas ybs;

3. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Ijin Perceraian;

4. Melampirkan surat keterangan / pengantar dari desa

( Asli ) diketahui Camat;

a) Surat Pernyataan Kesesuaian Isi Dokumen bermaterai

6000;

b) Melampirkan surat pernyataan dari tergugat bermaterai

6000 ( Asli );

c) Melampirkan foto copy surat nikah;

d) Melampirkan foto copy sk pangkat terakhir;

e) Melampirkan foto copy KTP suami dan isteri;

f) Melampirkan dokumen hasil Penasehatan dari BP4.

104

IzinMencalonkan Diri SebagaiKepala Desa

Persyaratan Izin Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa :

1. Surat Permohonan PNS tersebut untuk mencalonkan diri kepada

Pimpinan OPD/Unit Kerja masing-masing;

2. Surat Pernyataan Pencalonan dirinya sebagai Kepala Desa,

bermaterai Rp. 6000,-;

3. Rekomendasi Pimpinan OPD/Unit Kerja bercap stempel

OPD/Unit Kerja masing-masing;

4. Surat Persetujuan suami/isteri bermaterai Rp. 6000,- bila

suami/isteri masih ada. Menerangkan bahwa suami/isteri

mengizinkan atau menyetujui suami/isteri PNS tersebut untuk

mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;

5. Legalisir KTP suami dan isteri;

6. Legalisir Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir, dilegalisir oleh

Pimpinan OPD/Unit Kerja masing-masing;

7. Legalisir Fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg), dilegalisir oleh

Pimpinan OPD/Unit Kerja masing-masing.

105

Izin Cuti Sakit

Persyaratan Mengajukan Cuti Sakit (Bagian I)

1. Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak

atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa ia harus memberitahukan

kepada atasannya;

2. Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan

14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa

PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis

kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan

melampirkan surat keterangan dokter;

3. Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas)

hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang

bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada

pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat

keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;

4. Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada point 3 diberikan untuk waktu

paling lama 1 (satu) tahun;

5. Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada point 3 dapat ditambah untuk

paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat

keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;

106

Izin Cuti Sakit

Persyaratan Mengajukan Cuti Sakit (Bagian II)

6. Pegawai Negeri Sipil yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada point 4 dan 5, harus diuji kembali kesehatannya

oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;

7. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada

point 6, PNS yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia

diberhentikan dengan hormat dari jabatannya Karen sakit dengan mendapat uang

tunggu berdasarkan peraturan peundang-undangan yang berlaku;

8. Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti

sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan;

9. Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada point 9, PNS yang

bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang

berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau

bidan;

10. Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena

menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia memerlukan perawatan berhak atas

cuti sakit sampai sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan menerima

penghasilan penuh.

PERSYARATAN BERKAS

A. Surat Pengantar dari Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja;

B. Pengajuan cuti sesuai format pengajuan yang ditandatangani atasan langsung;

C. Fotocopy SK Pangkat/Jabatan Terakhir;

D. Lampiran berisi :

a. Surat keterangan dokter pemerintah/swasta bagi yang sakitnya sampai 14

hari;

b. Surat keterangan dokter pemerintah bagi yang sakitnya sampai lebih dari

14 hari.

107

Cuti Alasan Penting

Persyaratan Mengajukan Cuti Alasan Penting

Persyaratan Berkas

A. Surat Pengantar dari Pimpinan Perangkat Daerah/Unit

Kerja;

B. Pengajuan cuti sesuai format pengajuan yang

ditandatangani atasan langsung;



a. Untuk Cuti Alasan Penting karena Ibu, Bapak,

Istri/Suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua, atau Menantu

sakit keras lampirkan surat keterangan rawat inap dari

unit pelayanan kesehatan;

b. Untuk Cuti Alasan Penting karena istri

melahirkan/operasi caesar, lampirkan surat

keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan;

c. Untuk Cuti Alasan Penting karena musibah

kebakaran/bencana alam, lampirkan surat keterangan

paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga (RT).

108

Cuti Besar

Persyaratan Mengajukan Cuti Besar

Persyaratan Berkas


B. Pengajuan cuti sesuai format pengajuan yang ditandatangani atasan

langsung;



a) Untuk Cuti Besar karena menunaikan ibadah haji, lampirkan

jadwal keberangkatan ataukloter dari departemen agama serta

bukti pelunasan ONH.

b) Untuk Cuti Besar karena menunaikan ibadah umroh, lampirkan

jadwal keberangkatan dari agen/biro jasa umroh.

Cuti Bersalin

Persyaratan Mengajukan Cuti Bersalin

Persyaratan Berkas


B. Pengajuan cuti sesuai format pengajuan yang ditandatangani atasan

langsung;


D. Lampiran berisi surat keterangan dokter/bidan.

109

Layanan Cuti Di LuarTanggungan Negara

Persyaratan Berkas


B. Pengajuan cuti sesuai format pengajuan yang ditandatangani

atasan langsung;



1. Mengikuti atau mendampingi suami/istri tugas Negara/tugas

belajar di dalam/luar negeri, lampirkan surat keterangan

penugasan/surat perintah tugas negara/tugas belajar dari

pejabat berwenang;

2. Mendampingi Istri/suami bekerja di dalam/luar negeri,

lampirkan surat keputusan/surat penugasan pengangkatan

dalam jabatan;

3. Menjalani program untuk mendapatkan keturunan, lampirkan

surat keterangan dari dokter spesialis;

4. Mendampingi anak berkebutuhan khusus lampirkan, lampirkan

surat keterangan dari dokter spesialis;

5. Mendampingi suami/istri/anak yang memerlukan perawatan

khusus, lampirkan surat keterangan dari dokter spesialis;

6. Mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur,

lampirkan surat keterangan dari dokter.

110

Satyalancana Karyasatya

Persyaratan Satyalancana Karyasatya

Syarat Umum :

1. WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah NKRI;

2. memiliki integritas moral dan keteladanan;

3. berkelakuan baik dan berjasa terhadap bangsa dan negara;

4. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan

5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun.

Syarat khusus:

1. PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara

dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran,

kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10

(sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun,

dengan ketentuan:

2. Dalam masa bekerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan

tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang tidak pernah

mengambil cuti di luar tanggungan negara;

3. Penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon

PNS.

111

Jaminan KecelakaanKerja

Persyaratan Penetapan JKK

Persyaratan Penetapan Kecelakaan Kerja :

1. Surat pengantar dari OPD;

2. Foto copy surat keputusan CPNS;

3. Foto copy surat keputusan PNS;

4. Surat perjanjian kerja sebagai PPK;

5. Surat perintah tugas;

6. Surat keterangan dokter/tim penguji kesehatan

7. Berita acara kepolisian bagi yang kecelakaan di jalan raya;

8. Laporan kronologis.

Persyaratan Penetapan Cacat :

1. Surat pengantar dari OPD;




5. Surat perintah tugas;

6. Surat keterangan tim penguji kesehatan;

7. Laporan kronologis kejadian kecelakaan yang menyebabkan

cacat dibuat oleh pimpinan unit/pejabat lain.

112


Persyaratan Penetapan Penyakit Akibat Kerja

1. Surat pengantar dari BKPPD;




5. Surat keterangan dokter/tim penguji kesehatan;


penyakit akibat kerja dibuat oleh pimpinan unit/pejabat lain

minimal pejabat administrator.

113


Persyaratan Penetapan Penyakit Akibat Kerja

1. Surat pengantar dari BKPPD;




5. Surat keterangan dokter/tim penguji kesehatan;


penyakit akibat kerja dibuat oleh pimpinan unit/pejabat lain

minimal Pejabat Administrator.

Pencairan Klaim THT / Taspendan Pensiun Pertama

Persyaratan Pencairan Klaim THT / Taspen dan Pensiun Pertama

1. Pas photo sendiri hitam putih ukuran 3 x 4 cm 2 lembar;

2. Pas photo istri /suami hitam putih ukuran 3 x 4 cm 2 lembar;

3. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) 1 lembar;

4. Fotocopy SK Pensiun 1 lembar;

5. Fotocopy Buku Rekening 1 lembar;

6. Asli dan Tembusan SKPP dari BPKAD Kab.Kebumen 1 lembar;

7. Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 1 lembar;

8. Fotocopy KTP yang masih berlaku 1 lembar;

9. Asli Surat Keterangan Masih Sekolah (Jika anak usia 21 s.d. 25

tahun) 1 lembar.

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KEBUMENJl. Veteran No. 2 Kebumen, JawaTengah 54311

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN 2021