PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS TENAGA KERJA€¦ · RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016-2021 3 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS TENAGA KERJA

Jl. Imam Bonjol No. 7 TELP. (0342) 801407

B L I T A R

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 188.4/ /409.106.1/KPTS/2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA

KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur, tugas dan fungsi

organisasi pemerintah daerah, serta perubahan RPJMD

Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 maka perlu dilakukan

perubahan Rencana Strategis SKPD;

b. bahwa guna penetapan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,


7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

DRAFT

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679); Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Blitar Tahun 2005 - 2025;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor ... Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2016-2021;

16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Blitar Tahun 2016-2021, sebagaimana tersebut dalam Lampiran

Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan

Keputusan ini.

KEDUA : Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 dimaksud

Diktum KESATU Keputusan ini, dijadikan sebagai pedoman dalam

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Blitar.

KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat

kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal :

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR

Drs. MIFTACHUDDIN, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19581004 198703 1 007

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Blitar;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Blitar;

3. Arsip.

RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016-2021 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta hidayah-

Nya kami dapat menyelesaikan Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra SKPD) Tahun 2016-2021. Revisi dokumen Renstra SKPD ini dilaksanakan

dengan dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang

mewajibkan pemerintah daerah untuk melaksanakan perombakan terhadap organisasi

perangkat daerah, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar.

Dalam rangka pelaksanaaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana

Kerja Jangka Panjang (RPJP), Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai

pedoman arah pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka pencapaian visi misi

kepala daerah, dan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun ke

depan. Renstra SKPD disusun berdasarkan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman

pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Kami menyadari dalam penyusunan Renstra SKPD ini masih jauh dari sempurna.

Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk

penyempurnaan penyusunan dokumen selanjutnya.

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

Drs. MIFTACHUDDIN, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19581004 198703 1 007

Lampirn Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Nomor : 188.4/ /409.106.1/KPTS/2017 Tanggal :

RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016-2021 ii

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………... i DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………... ii BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang …………………………………………………………………………. 1 1.2. Landasan Hukum …………………………….......................................................... 2 1.3. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………….... 4 1.4. Sistematika Penulisan ………………………………………................................. 5 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD …………………………… 8 2.2. Sumber Daya SKPD …………………………………………………………………. 13 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………………………………….. 17 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD………….. 26 BAB III. ISU –ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD………………………………………………………………………. 27

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih………………………………………………………………………..

27

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi……………………. 29 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis ……………………………………………………………………….. 34

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ……………………………………………………… 34

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ………………………….. 36 4.2. Strategi dan Kebijakan SKPD …………………………………………………. 38 BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

46

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

71

RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016-2021 1

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penduduk serta tenaga kerja menjadi faktor utama yang menggerakan

proses pembangunan disamping sumber daya lainnya, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Begitu krusialnya posisi tenaga kerja didalam proses

pembangunan sehingga permasalahan ketenagakerjaan harus mendapat

perhatian yang menyeluruh dan terpadu dari berbagai pihak.

Masalah-masalah ketenagakerjaan pada dasarnya bersifat multidimensi

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dengan pola hubungan

yang kompleks, sehingga penyelesaiannya menuntut arah kebijakan dan

pendekatan yang multidimensi pula. Salah satu permasalahan bidang

ketenagakerjaan adalah masalah penganguran. Permasalahan ini tidak dapat

diatasi oleh suatu kebijakan tunggal atau merupakan tanggung jawab satu sektor

lapangan usaha tertentu. Masalah pengangguran mempunyai keterkaitan dengan

banyak hal diantaranya investasi, pertumbuhan ekonomi , kebijakan moneter,

kualitas tenaga kerja dan dinamika pasar kerja.

Kompleksitas permasalahan di bidang ketenagakerjaan juga ditandai

dengan relativ rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan formal

maupun ketrampilannya, produktivitas kerja rendah, tingkat upah yang belum

sesuai UMK, hubungan industrial yang lebih bervariasi, perselisihan hubungan

industrial, pemutusan hubungan kerja dan rendahnya jaminan sosial bagi tenaga

kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Blitar tercatat

mengalami penurunan mulai tahun 2013 sampai dengan 2015, dari 3,74 %

menjadi 2,79 %. Meskipun TPT Kabupaten Blitar masih berada di bawah TPT

Provinsi Jawa Timur dan nasional, namun demikian masyarakat Kabupaten Blitar

masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan.

Sebagai daerah agraris, industri kurang berkembang di Kabupaten Blitar.

Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, peternakan, perdagangan, dan

industri mikro kecil. Karena berbagai persoalan yang berkaitan dengan

perekonomian keluarga, sebagian masyarakat Kabupaten Blitar memilih untuk

bekerja ke luar negeri menjadi buruh migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI).

Dalam rangka pelaksanaaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang


Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah dan Pemerintah

Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Tahunan sebagai

penjabaran RPJM Daerah oleh unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD).

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

merupakan pedoman bagi SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun ke depan.

Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan

berpedoman pada visi misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam

RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra SKPD disamping berpedoman

pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi

serta dengan memperhatikan isu-isu dan faktor-faktor strategis yang

berkembang. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, Renstra SKPD

menjadi acuan dan dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Tahunan

(RENJA SKPD). Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-SKPD

(Rencana Kerja Anggaran SKPD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 4279)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);


6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4445);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang

Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007


8. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,


11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N0. 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13


Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 517);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031.


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar ( Lembaran

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17).

21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor ….. Tahun 2017 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 -

2021.

22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Blitar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar tahun 2016

– 2021 dimaksudkan untuk memberikan arah pedoman penyusunan program

strategis pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi selama 5 (lima)

tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

Pemerintah Kabupaten Blitar.

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ini

disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran yang harus dilaksanakan SKPD

sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD;

2. Memberikan pedoman yang terarah dan terukur bagi perencanaan

operasional tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran guna

mendukung visi misi kepala daerah;


3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi

Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah,

proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD

dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, dan

dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra

SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas

apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan

capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan

RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama

yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan

SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi


sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang

struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi,

jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur,

mekanisme).

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang

dimiliki SKPDdalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup

sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih

operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan

sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM

untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD

dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah

diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan

Renstra SKPD provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil

analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan

peluang bagi pengembangan pelayanan SKPDpada lima tahun

mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan,

perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi

pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan

SKPDbeserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan

visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Menjelaskan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor

pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L

ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.


3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Menjelaskan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari

pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD

ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Menjelaskan dan mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan

SKPDyang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPDditinjau dari:

1. gambaran pelayanan SKPD;

2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

3. sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD

provinsi/kabupaten/kota;

4. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan

5. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah

SKPD. Tujuan SKPD diturunkan/mengambil dari Sasaran Rancangan

RPJMD, SKPD melaksanakan sasaran yang mana, sesuai bidang urusan

yang dilaksanakan.

4.2. Strategi dan Kebijakan SKPD Menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam

tahun 2016 dan lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Menjelaskan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan

kinerja yang akan dicapai SKPD dalam tahun 2016 dan lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar merupakan Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar

dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Blitar. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar merupakan dinas Tipe A yang terdiri dari

Kepala Dinas, sekretariat, dan tiga bidang dengan melaksanakan dua urusan yaitu

urusan wajib non pelayanan dasar tenaga kerja dan urusan pilihan transmigrasi.

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Penyusunan Program;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi:

1. Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas;

2. Seksi Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja Swasta;

3. Seksi Transmigrasi.

d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi:

1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Informasi Pasar Kerja;

2. Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri;

3. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

e. Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja, membawahi:

1. Seksi Syarat Kerja dan Kelembagaan;

2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial;

3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

g. Kelompok Jabatan Fungsional.


SEKSI

TRANSMIGRASI

SEKSI

PENGEMBANGAN

DAN PERLUASAN

KESEMPATAN KERJA

SEKSI

PENYELESAIAN

PERSELISIHAN HUBUNGAN

INDUSTRIAL

SEKSI

PELATIHAN KERJA

DAN PRODUKTIVITAS

SEKSI

PENEMPATAN TENAGA KERJA

DALAM NEGERI DAN INFORMASI

PASAR KERJA

SEKSI

SYARAT KERJA DAN

KELEMBAGAAN

SEKSI

PEMBINAAN KELEMBAGAAN

PELATIHAN KERJA SWASTA

SEKSI

PENEMPATAN DAN

PERLINDUNGAN TENAGA

KERJA LUAR NEGERI

SEKSI

PENGUPAHAN DAN

JAMINAN SOSIAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG

PELATIHAN KERJA,

PRODUKTIVITAS TENAGA

KERJA DAN TRANSMIGRASI

BIDANG

PENEMPATAN TENAGA

KERJA DAN PERLUASAN

KESEMPATAN KERJA

BIDANG

HUBUNGAN INDUSTRIAL

DAN SYARAT KERJA

DINAS TENAGA KERJA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

PENYUSUNAN

PROGRAM

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

KEPALA DINAS

UPTD

Adapun penjabaran tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2016 adalah

sebagai berikut :

1. Kepala Dinas :

Mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan

transmigrasi serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

a. menetapkan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;

b. mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan

transmigrasi;

c. mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

ketenagakerjaan dan transmigrasi;

d. mengkoordinasi pelaksanaan administrasi dinas; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

2. Sekretaris

Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan,

melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi


umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan

masyarakat dan protokol, serta pelayanan publik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

b. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;

d. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi perlengkapan;

e. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik;

f. mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran;

g. mengkoordinasikan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;

h. mengkoordinasikan pengelolaan sistem informasi ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian;

i. mengkoordinasikan pembinaan dan penyusunan perencanaan tenaga kerja

daerah;

j. mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

k. mengkoordinasikan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;

l. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan

m. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Kepala Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kepala Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian

urusan pemerintahan di bidang pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja dan

transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

a. mengkoordinasikan penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);

b. memverifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan

disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;

c. mengkoordinasikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga

pelatihan kerja swasta;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan perijinan, pembinaan dan pemantauan

terhadap lembaga pelatihan kerja swasta;

e. mengkoordinasikan penyebarluasan informasi produktivitas kepada

perusahaan kecil;

f. mengkoordinasikan pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan

kecil;


g. mengkoordinasikan pengukuran produktivitas tingkat kabupaten;

h. mengkoordinasikan pemantauan tingkat produktivitas;

i. mengkoordinasikan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan daerah

tujuan transmigrasi;

j. mengkoordinasikan penyiapan teknis dan klarifikasi lokasi permukiman

daerah tujuan transmigrasi;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi bidang; dan

l. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

4. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja,

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian

urusan pemerintahan di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan

kerja.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan

Perluasan Kesempatan Kerja, mempunyai fungsi :

a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang

penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;

b. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka

perencanaan teknis pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar

negeri, serta perlindungan tenaga kerja luar negeri, pengembangan dan

perluasan kesempatan kerja, serta perizinan LPTKS;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan penempatan tenaga kerja dengan

mekanisme AKL, AKAD, AKAN dan AKSUS;

d. memberikan rekomendasi pendirian PPTKIS / Kantor Cabang PPTKIS, Balai

Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), dan pemberian ijin penampungan calon

TKI;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pemantauan terhadap

PPTKIS dan LPTKS;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan keluarga TKI/TKI Purna

berupa peningkatan kualitas keahlian atau keterampilan kerja;

g. menerbitkan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang

lokasi kerja dalam 1 (satu) kabupaten;

h. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan penempatan tenaga kerja berbasis

teknologi informasi;


i. mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan TKI di luar negeri (pra dan

purna penempatan) di Kabupaten;

j. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data lowongan kerja

sebagai bahan pembuatan informasi pasar kerja dalam negeri/luar negeri

untuk disebarluaskan;

k. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan dan perluasan kesempatan

kerja melalui wirausaha baru , terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) , Tenaga

Kerja Mandiri (TKM), Tenaga Kerja Sarjana (TKS), Padat Karya;

l. mengkoordinasikan merencanakan penempatan tenaga kerja khusus

disabilitas;

m. mengevaluasi dan melaporkan tugas pokok dan fungsi; dan

n. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang

hubungan industrial dan syarat kerja yang meliputi penyelenggaraan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja.

Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat

Kerja, mempunyai fungsi :

a. memverifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama

dengan ruang lingkup operasi daerah Kabupaten;

b. mengkoordinasikan pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah

Kabupaten;

c. mengkoordinasikan proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan

dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di

perusahaan;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan

Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi

perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan; dan

g. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas, dipimpin oleh seorang

Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.


7. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahliannya.

b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

diangkat oleh Bupati.

c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya SKPD

Keberadaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia,

anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan

menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menghadapi

dinamika perubahan lingkungan strategis. Jumlah sumber daya aparatur di lingkungan

Dinas Tenaga Kerja sampai dengan bulan Februari 2017 sebanyak 29 orang dengan

komposisi berdasarkan golongan/kepangkatan sebagai berikut ini:

Tabel 2.1. Kondisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, Februari 2017

Dari tabel 2.1. dapat dilihat bahwa pegawai Dinas Tenaga Kerja terdiri dari

berbagai kepangkatan, mulai dari pengatur muda (II/a) sampai dengan Pembina Utama

Muda (IV/c), dan pangkat/golongan yang paling banyak adalah Penata Tingkat I (III/d)

sejumlah 10 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya aparatur di Dinas Tenaga

Kerja telah memiliki kepangkatan yang tinggi dengan masa kerja yang cukup banyak,

sehingga pengalaman kerja juga cukup memadai.

No Pangkat/Golongan Jumlah

1. Pembina Utama Muda (IV/c) 1

2. Pembina Tingkat I (IV/b) 2

3. Pembina (IV/a) 4

4. Penata Tingkat I (III/d) 10

5. Penata (III/c) 1

6. Penata Muda Tingkat I (III/b) 7

7. Penata Muda (III/a) 2

8. Pengatur tingkat I (II/d) 1

9. Pengatur Muda (II/a) 1


Tabel 2.2. Kondisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Menurut Jabatan

No. Jabatan Jumlah Pegawai

1. Eselon II 1 orang

2. Eselon III 4 orang

3. Eselon IV 12 orang

4. Fungsional Tertentu (JFT) 2 orang

5. Fungsional Umum (Staf) 10 orang

Jumlah 29 orang

Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, Februari 2017

Kondisi pegawai Dinas Tenaga Kerja berdasarkan jabatan terdiri dari jabatan

eselon II , Eselon III, Eselon IV, Jabatan Fungsional tertentu dan Fungsional umum (Staf).

Semua jabatan struktural eselon III dan IV sudah terisi, sedangkan eselon II masih diisi

pejabat pelaksana tugas (Plt). Untuk jabatan fungsional tertentu terdiri dari Pengantar

Kerja 2 orang, sedangkan fungsional umum (staf) sebanyak 10 orang.

Tabel 2.3. Kondisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Blitar

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, Februari 2017

Komposisi tingkat pendidikan pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

sudah cukup tinggi, dengan pegawai terbanyak berpendidikan S-1 sebanyak 12 orang.

Meskipun ada juga pegawai dengan pendidikan SLTA, namun demikian diharapkan

kompetensi pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan terus bisa

ditingkatkan melalui pelaksanaan diklat dan bimtek sesuai dengan bidang tugasnya

masing-masing.

Selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana juga merupakan sumber daya

pendukung bagi pelaksanaaan tugas dan fungsi SKPD. Adapun sarana dan prasarana

yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar sampai dengan Februari 2017 dapat

diuraikan sebagai berikut :

No Pangkat/Golongan Jumlah

1. Strata 2 (S-2) 9

2. Strata 1 (S-1) 12

3. Diploma 3 (D-3) -

4. SLTA 8


Tabel 2.4. Rincian Aset Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Blitar

No Nama Jumlah Kondisi Barang

Baik Kurang Baik Rusak Berat

1. Tanah 1943 m2 √

2. Bangunan gedung kantor

permanen 4 3 1

3. Bangunan gedung

tempat ibadah permanen 1 1

4. Rumah Negara golongan

III type A permanen 1 1

5. Asrama permanen 1 1

6. Jaringan listrik 1 1

7. Jaringan telepon 1 1

8. Stationary water pump 2 1 1

9. Pick up Suzuki carry 1 1

10. Sepeda motor 13 13

11. Perkakas bengkel servis

lain-lain 1 1

12. tang 1 1

13. PH meter 2 2

14. Multi meter 1 1

15. Meter Calibrator 1 1

16. Vektor Volt Meter 1 1

17. Alat ukur universal lain-

lain 9 9

18. Stopwatch 1 1

19. Alat ukur lainnya (lain-

lain) 2 2

20. Timbangan 1 1

21. Mesin ketik manual

Longewagen 13 13

22. Lemari besi 10 1 9

23. Filling besi/metal 9 1 5 3

24. Brankas 3 3

25. Lemari kayu 19 13 6

26. Papan visual 10 10

27. Papan pengumuman 1 1

28. White board 1 1

29. Alat kantor lainnya (lain-

lain) 11 3 29

30. Meja besi/metal 4 4

31. Meja kayu/rotan 17 1 16

32. Tempat tidur kayu

(lengkap) 1 1

33. Meja rapat 1 1

34. Meja Reseptionist 1 1

35. Kursi rapat 100 100

36. Kursi putar 3 1 2

37. Kursi biasa/plastik 15 5 5 5

38. Bangku tunggu 8 7 1

39. Kursi lipat 53 2 26 25

40. Meja piket 1 1

41. Meubeler lainnya 5 5

42. Jam elektronik 4 4

43. Lemari es 1 1

44. AC split 4 4


No Nama Jumlah Kondisi Barang

Baik Kurang Baik Rusak Berat

45. Kipas angin 11 3 3 5

46. Televisi 6 4 1 1

47. Loudspeaker 1 1

48. Sound system 1 1

49. Stabilisator 3 3

50. Mesin jahit 2 2

51. Mimbar/podium 1 1

52. Alat rumah tangga lain-

lain 2 1 1

53. PC unit 29 19 6 4

54. Laptop 9 9

55. Note Book 7 7

56. Hard Disk 2 2

57. CPU 2 2

58. Monitor 5 4 1

59. Printer 34 26 7 1

60. Peralatan personal

computer lain-lain 4 4

61. Server 1 1

62. Modem 1 1

63. Peralatan jaringan lain-

lain 1 1

64. Meja kerja pejabat eselon

III 6 6


II 1 1


IV 2 2

67. Meja kerja pegawai non

struktural 70 36 18 16

68. Kursi kerja pegawai non

struktural 61 55 6

69. Kursi tamu di ruangan

pejabat eselon III 4 2 1 1

70. Audio Amplifier 1 1

71. Multitrack recorder 2 2

72. Camera electronic 1 1

73. Camera film 3 3

74. Pesawat telepon 1 1

75. Intercom 6 6

76. Facsimile 2 1 1

77. Wireless Amplifier 1 1

78. Getaran (Vibration

Tester) 1 1

79. Ketebalan Logam

(Thickness Tester) 1 1

80. Kekerasan logam

(Hardness Tester) 1 1

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar, 2016

Dari tabel 2.4., dapat dilihat bahwa sarana prasarana yang ada di Dinas Tenaga

Kerja sudah cukup memadai. Namun demikian banyak juga yang kondisinya kurang baik

bahkan rusak berat, sehingga perlu dilakukan pemeliharaan terhadap sarana prasarana


yang ada, serta perlu dilakukan penambahan sarana prasarana agar pelaksanaan tugas

dan fungsi SKPD dapat berjalan lancar.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar merupakan perangkat daerah yang

melaksanakan dua urusan, yaitu urusan wajib tenaga kerja dan urusan pilihan

transmigrasi. Meskipun terjadi perubahan nomenklatur nama Satuan Kerja Perangkat

Daerah, namun tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja tidak banyak mengalami

perubahan. Hanya ada satu bidang yang masuk menjadi kewenangan provinsi yaitu

bidang pengawasan. Sementara itu, urusan transmigrasi yang semula bidang, saat ini

menjadi seksi.

Tahun 2016 merupakan awal pemerintahan dengan kepala daerah baru. Setelah

ditetapkannya RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, maka ditindaklanjuti dengan

penyusunan Renstra SKPD. Indikator kinerja yang ditetapkan pada renstra sebagai tolok

ukur pencapaian kinerja SKPD juga baru. Sehingga belum bisa diperbandingkan dengan

tahun-tahun sebelumnya. Adapun pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Blitar Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Tabel. 2.5. Pencapaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar

Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Capaian 1 2 3 4 5 6

1 meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Prosentase ketercukupan administrasi perkantoran dan sarana prasarana

100% 100 % 100 %

2 meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional

Prosentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja

80% 57,14 % 71,43 %

Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan

95% 100 % 105,26 %

3 Meningkatnya keterampilan/kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

prosentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi

80% 97,5 % 121,88 %

4 Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja

Prosentase lowongan kerja yang terpenuhi

80% 77,59 % 96,99 %


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Capaian 1 2 3 4 5 6

Prosentase peserta pelatihan kewirausahaan yang berhasil membentuk wirausaha baru (WUB)

0 % - -

5 Meningkatnya kondusifitas hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja

Prosentase kasus hubungan industrial yang dilaporkan dan ditindaklanjuti

100% 100 % 100 %

Prosentase perusahaan yang menerapkan UMK

70% 25 % 35,71 %

6 Meningkatnya animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi

jumlah masyarakat yang mendaftar transmigrasi

65 KK 63 KK 96,92 %

Sumber : LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Blitar Tahun 2016

Dari tabel 2.5., dapat dilihat ada beberapa indikator kinerja utama (IKU) yang berhasil

melampaui target yang ditetapkan, dan ada juga yang tidak bisa mencapai target yang

telah ditetapkan. Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun

ketidakberhasilan dalam memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Uraian analisis pencapaian kinerja tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Prosentase ketercukupan administrasi perkantoran dan sarana prasarana

Tingkat capaian indicator kinerja ini adalah 100 %. Hal ini bisa tercapai karena

semua kegiatan administrasi perkantoran dan juga pengadaan maupun

pemeliharaan sarana dan prasarana dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan

yang telah disusun pada tahun anggaran 2016.

2. Prosentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja

Diukur dari jumlah perjanjian kinerja yang terpenuhi dibagi dengan jumlah

perjanjian kinerja keseluruhan. Pada IKU ini hanya tercapai 71,43 %. Hal ini

tentunya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja tahun-tahun yang

akan datang, khususnya perjanjian kinerja yang belum bisa terpenuhi untuk

selanjutnya disusun strategi-strategi guna mengoptimalkan pencapaian target

perjanjian kinerja.

3. Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan

Realisasi indicator kinerja ini mencapai 100% menunjukkan angka yang lebih

tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 95 %. Apabila diukur maka tingkat

capaian sebesar 105,26%. Keberhasilan ini tentunya tidak lepas dari kerjasama


yang baik dari seluruh elemen yang ada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

sehingga dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan dapat

tersusun sesuai dengan ketentuan.

4. Prosentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi

Pada tahun 2016 indikator kinerja ini terealisasi 97,5 %, lebih tinggi dari target

yang ditetapkan sebesar 80 %, atau mendapatkan capaian 121,88 %. IKU ini

didukung oleh program pembinaan lingkungan sosial, berupa kegiatan pelatihan

bagi masyarakat/pencari kerja. Dari 80 peserta yang mengikuti pelatihan hanya

2 orang yang tidak lulus uji kompetensi. Hal ini berarti menunjukkan capaian

yang sangat baik.

5. Prosentase lowongan kerja yang terpenuhi

Pada tahun 2016 terealisasi sebesar 77,59 % berada di bawah target yang

ditetapkan sebesar 80 % (tingkat capaian 96,99%). Jumlah pencari kerja

terdaftar cukup banyak, namun belum bisa memenuhi permintaan lowongan

yang ada. Hal ini terjadi karena kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh

perusahaan masih belum bisa dipenuhi oleh pencari kerja. Untuk itu perlu

dilakukan strategi agar pencari kerja di wilayah Kabupaten Blitar bisa terserap

secara maksimal, diantaranya dengan memberikan pelatihan berbasis

kompetensi sesuai dengan permintaan pasar kerja.

6. Prosentase peserta pelatihan kewirausahaan yang berhasil membentuk

wirausaha baru (WUB) pada tahun 2016 ditetapkan target 0%, karena pada

tahun 2016 kegiatan pelatihan berbasis wirausaha baru dilaksanakan, sehingga

belum bisa dilakukan pengukuran terhadap peserta pelatihan yang berhasil

membentuk wirausaha baru (WUB).

7. Prosentase kasus hubungan industrial (HI) yang dilaporkan dan ditindaklanjuti

Sesuai dengan target yang ditetapkan, indicator kinerja ini dapat terealisasi

100%. Pada tahun 2016, ada 43 kasus HI yang dilaporkan, dan semua dapat

diselesaikan melalui LKS Bipartit. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar cukup

efektif untuk mengendalikan terjadinya kasus HI. Namun demikian diharapkan

tahun-tahun berikutnya, kasus yang dilaporkan dan ditindaklanjuti bisa

berkurang lagi.

8. Prosentase perusahaan yang menerapkan UMK terealisasi 25 %, lebih rendah

dari target yang ditetapkan sebesar 70 % (tingkat capaian 35,71 %). Hal ini

terjadi karena jumlah terbesar perusahaan di wilayah Kabupaten Blitar adalah

perusahaan kecil dan menengah yang mempekerjakan tenaga kerja dibawah 7


jam sehari. Bahkan ada yang sifatnya musiman, seperti pertanian, peternakan

dan perkebunan. Sehingga hanya sedikit perusahaan yang bisa menerapkan UMK.

9. Jumlah masyarakat yang mendaftar transmigrasi pada tahun 2016 terealisasi 63

KK, berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 65 KK (tingkat capaian

96,92%). Tidak berhasilnya dalam pencapaian target ini disebabkan oleh

turunnya kuota yang diperoleh Kabupaten Blitar dalam pengiriman transmigrasi

pada tahun 2016. Selain itu, daerah tujuan yang telah ditetapkan pemerintah

provinsi juga menjadi faktor penentu untuk menarik minat masyarakat

mendaftar transmigrasi.

Tabel 2.6.

Data Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar

TAHUN 2012 - 2016

NO URAIAN SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016 1 Pencari Kerja

Terdaftar orang 21231 21688 12233 4630 5019

2 penempatan orang 4223 4124 4106 3363 3792

3 Penghapusan Pencari Kerja

orang 3878 10796 5611 1834 1093

4 Belum ditempatkan orang 13130 6768 2516 1949 1227

5 Permintaan Lowongan

lowongan 6099 5454 5101 4352 4887

6 Dipenuhi lowongan 4223 4124 4106 3363 3792

7 Penghapusan lowongan

lowongan 1549 1287 908 853 1079

8 Sisa Lowongan lowongan 327 43 87 136 152

9 UMK Rupiah 820,000 946,850 1,000,000 1,260,000 1,405,000

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar Tahun 2012-2016

Dari tabel 2.6 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pencari kerja di Kabupaten

Blitar pada tahun 2012 dan 2013 menunjukkan angka yang sangat tinggi, dan mulai

tahun 2014 sampai 2016 mengalami penurunan. Sementara permintaan lowongan tidak

sebanding dengan pencari kerja yang ada. Lowongan yang dipenuhi juga tidak

maksimal, karena pencari kerja yang ada banyak yang belum memenuhi kualifikasi

permintaan lowongan.

Dari segi upah, UMK di Kabupaten Blitar terus meningkat dari tahun ke tahun.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah prosentase perusahaan yang

menerapkan UMK juga masih rendah. Hal ini terjadi karena jumlah terbesar perusahaan

di wilayah Kabupaten Blitar adalah perusahaan kecil dan menengah, sehingga hanya

sedikit perusahaan yang bisa menerapkan UMK.


Tabel 2.7. Calon Transmigran Yang Mendaftar dan Diberangkatkan

Tahun 2012 - 2016

NO URAIAN SATUAN 2012 2013 2014 2015 2016 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Jumlah yang mendaftar KK 55 97 30 62 63

2 Kerjasama dengan daerah transmigrasi

Paket 1 2 1 2 1

3 Jumlah yang diberangkatkan

KK 14 19 5 14 8

Sumber : Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar, 2016

Dalam pelaksanaan urusan pilihan transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Blitar melaksanakan tugas dan fungsi mulai dari pendaftaran, seleksi calon

transmigran, melaksanakan pelatihan bagi calon transmigran yang telah terseleksi, dan

melaksanakan fasilitasi pemberangkatan sampai di daerah tujuan. Prosentase

transmigran yang diberangkatkan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini

disebabkan karena penentuan lokasi daerah transmigrasi serta jumlah transmigran

yang diberangkatkan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.

Secara garis besar sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Blitar, kinerja pelayanan yang dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan

indikator kinerja yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada table di bawah ini .


Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar

Tahun 2011-2015

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Indikator Kinerja Utama SKPD

1. Presentase tenaga kerja yang ikut JAMSOSTEK

25.67 % 27% 42,41 44,59 41.46 27,37 161,51 101,37

2. Persentasse perusahaan yang menerapkan Upah Minimum Kabupaten

63.40% 51% 61.45 38.68 96.92 75,84

3. Tingkat Partisipasi Angakatan Kerja

62.67% 63% 69.68 73.61 72.05 69.12 67.57 110,29 107,25

4. Persentase Tenaga Kerja (TKI) ke luar negeri

33% 40 % 81.55% 0.56% 247,12 1,4

5. Persentase transmigrasi yang diberangkatkan

15% 0,7 % 50 25,45 19,59 16,67 22,58 111,13

SPM

6. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

75% 10% 10% 10% 10% 10%

7. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

60% 10% 10% 10% 10% 10%

8. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan

60% 10 10 10 10 10 1710 1715 1720 1740 1770

8. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan

70 %

10

10

10

10

10 22.17 19.89 19.02 33.56 72.63 221,7 198,9 190.2 335,6 726,3


NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

9. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)

50% 5 5 10 10 10 6 10 10 16 120 100 100 160

10. Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta Jamsostek

50% 5 5 10 10 10 21,24 38,84 100 27,39 424,8 388,4 273,9

11. Besaran pemeriksaan perusahaan

45% 5 5 5 10 10 60 60 11 11 10

12. Besaran pengujian peralatan di perusahaan

50% 5 5 10 10 10

IKK

13. Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja / buruh

42,41 44,59 41.46 27,37

14. Pencari kerja yang ditempatkan

22.17 19.89 19.02 33.56 72.63

15. Transmigran swakarsa 0 0 0 0 0


Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar

Tahun 2011-2015

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

(%)

Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggara

n Realisa

si

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Urusan Wajib : Tenaga Kerja

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

146,580,000

164,480,000

214,601,000 207,928,874

177,264,500 146,282,128

159,050,519

209,228,123

194,303,966

172,545,328

99.80

96.70 97.50

93.45

99.80 3.37% 2.98%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

107,920,000

49,020,000

227,409,000 108,196,126

45,600,000 103,786,163

48,797,560

219,765,655

94,712,050

44,163,600 96.17

99.55 96.64

87.54

96.85 -

11.58%

-

11.66

%

Program Peningkatan Kapasitas SUmber Daya Aparatur

10,000,000 8,000,000 15,000,000 15,000,000

19,300,000

9,125,000 7,730,000 14,335,000

11,070,000

19,200,000

91.25

96.625

95.57

73.8 99,48

13.82% 16.39

%

Program Peningkatan Pelayanan Informasi

12,000,000 9,000,000 10,000,000 12,500,000

0 11,800,000

9,000,000 9,997,950 12,445,000

0 98.33

100.00

99.98

99.56

0.00 27.59% 27.29

%

Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

18,500,000 10,500,000

17,500,000 17,500,000

13,500,000 18,500,000

10,500,000

16,508,000

17,453,000

13,450,000

100 100 94.33

99.73

99,63

6.45% 6.61%

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Kerja

485,000,000

475,500,000

130,000,000 17,000,000

224,760,500 389,436,000

53,128,000

129,167,000

16,855,250

220,955,500

80.30

11.17 99.36

99.15

98.31 -

19.53%

-

20.81

%


Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

(%)

Rata-rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggara

n Realisa

si

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1,074,829,650

370,000,000

276,470,000 627,000,000

925,000,000 932,327,500

- 262,262,600

616,048,000

921,176,850

86.74

0.00 94.86

98.25

99.59 -4.58% -0.41%

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

585,000,000

695,000,000

281,520,000 504,875,000

389,000,000 522,641,400

307,694,195

278,535,000

479,682,710

370,725,586

89.34

44.27 98.94

95.01

95.31 -7.98% -7.75%

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

0 0 500,000,000

0 500,000,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00% 0.00%

URUSAN PILIHAN

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

35,000,000 50,000,000

50,000,000 235,000,000

65,200,000 34,999,793

50,000,000

49,998,900

231,326,400

61,254,810 99.99

100 99.99

98.44

93.95 6.94% 6.14%

Program Transmigrasi Regional

85,000,000 185,000,000

80,000,000 115,000,000

107,000,000 81,760,000

56,283,000

77,406,000

103,387,000

100,851,200

96.19

30.42 96.76

89.90

94.25 3.85% 4.55%


2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Secara umum, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Blitar dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan

intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Hal ini selain menjadi nilai

tambah tersendiri bagi SKPD ,namun jika tidak terkelola dengan baik akan

menyebabkan semakin bertambahnya beban kerja SDM yang ada. Dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi SKPD tentunya banyak tantangan dan peluang yang bisa menjadi faktor

penentu berhasil atau tidaknya pelayanan SKPD. Adapun tantangan yang dihadapi Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar diantaranya :

a. Masih rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja yang ada. Hal ini

terjadi karena di Kabupaten Blitar belum tersedia Balai Latihan Kerja (BLK) yang

mampu mencetak tenaga terampil dan siap bersaing di dunia global. LPKS yang

ada juga belum mampu mencetak tenaga terampil sesuai kebutuhan pasar kerja;

b. Belum maksimalnya komitmen pengusaha untuk menerapkan UMK bagi pekerja/

buruh. Hal ini disebabkan oleh Kondisi perekonomian yang tidak stabil, sehingga

banyak perusahaan di Kabupaten Blitar belum mampu memberikan upah yang

sesuai dengan UMK.

c. Adanya keterbatasan kewenangan dalam penentuan kuota transmigran yang

diberangkatkan dan wilayah penempatannya. Animo masyarakat masih cukup

tinggi untuk mengikuti program transmigrasi, akan tetapi karena keterbatasan

kewenangan, mengakibatkan jumlah transmigran yang diberangkatkan menurun

dari tahun ke tahun.

Disamping tantangan tersebut diatas, masih terdapat peluang yang

diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

Blitar. Adapun beberapa peluang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Jumlah angkatan kerja yang cukup banyak (tahun 2015, Kabupaten Blitar

memiliki angkatan kerja sebesar 597.639).

b. MEA membuka kesempatan kerja yang cukup luas baik dalam maupun luar

negeri;

c. Animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi cukup tinggi (jumlah

calon transmigran yang mendaftar tahun 2015 adalah sebanyak 62 KK.


BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, tentunya banyak

permasalahan yang dihadapi. Permasalahan – permasalahan tersebut bisa

disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Adapun permasalahan –

permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar selama

kurun waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. Jumlah sumber daya aparatur yang terus berkurang karena adanya kewenangan

yang berpindah ke provinsi serta banyaknya pegawai yang memasuki masa

purna tugas;

2. Belum optimalnya pengelolaan sarana prasarana aparatur yang ada;

3. belum optimalnya pengelolaan informasi pasar kerja;

4. Belum maksimalnya jalinan kerjasama kemitraan baik dengan instansi

pemerintah maupun swasta;

5. masih rendahnya kompetensi dan saya saing tenaga kerja yang ada;

6. masih banyaknya permasalahan/kasus yang dialami oleh pekerja khusunya TKI

di luar negeri;

7. belum maksimalnya komitmen pengusaha untuk menerapkan UMK bagi pekerja/

buruh;

8. tingginya animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dengan

tujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga.

Permasalahan – permasalahan tersebut di atas, diharapkan kedepan bisa

diminimalisir dan diatasi dengan semaksimal mungkin sehingga pelaksanaan tugas

dan fungsi SKPD dapat berjalan lancar.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021

merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang

disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan

wakil kepala daerah terpilih memberikan gambaran arah pembangunan atau

kondisi masa depan bagi Kabupaten Blitar yang ingin dicapai dalam masa jabatan

selama 5(lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar

terpilih periode 2016-2021selanjutnya menjadi visi dan misi pembangunan

periode2016-2021,sebagai berikut:


“MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN

BERDAYA SAING”

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar 2016-2021 diwujudkan

dengan misi sebagai berikut:

MISI I:

Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program

pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan

dan kemasyarakatan yang tepat sasaran.

MISI II:

Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai

keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi

kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan

perundang-undangan.

MISI III:

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui

peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah

wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan

serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan

yang memadai.

MISI IV:

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi

birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

MISI V:

Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang

memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian,

pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif,

jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta

pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

hidup.

MISI VI:

Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan

melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.


Sebagai upaya mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun

2016-2021, Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan misi

ke I. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program

pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan

dan kemasyarakatan yang tepat sasaran.

Adapun tujuan yang ditetapkan sesuai misi I tersebut adalah

meningkatkan derajat ekonomi masyarakat, dengan sasaran menurunnya angka

kemiskinan. Strategi yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran

tersebut adalah melalui peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan

kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui bentuan permodalan dan

pelatihan usaha, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta peningkatan

kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga kerja.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

3.3.1. Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Dalam rangka mendukung visi, misi Presiden, agenda dan sasaran

pembangunan nasional secara lebih terukur, maka ditetapkan sasaran strategis

Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut :

a. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dengan inidikator

kinerja sasaran strategis :

Meningkatnya kompetensi tenaga kerja;

Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.

b. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja,

dengan indikator kinerja sasaran strategis jumlah tenaga kerja yang mendapat

fasilitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.

c. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim

ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis :

Meningkatnya perusahaan yang membentuk Perjanjian Kerja Bersama

(PKB);

Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial (HI);

Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah;

Meningkatnya Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang berfungsi.

d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia

usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, dengan

indikator kinerja sasaran strategis :

Menurunnya jumlah pekerja anak nasional;


Menurunnya pelanggaran hukum di bidang hukum ketenagakerjaan;

Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan.

e. Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan,

ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel, dengan

indikator kinerja sasaran strategis Rating Audit BPK.

f. Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja

sasaran strategis Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Kementerian.

g. Peningkatan kepuasan stakeholder dalam pelayanan perencanaan, penelitian dan

pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yang bermanfaat dan

berkelanjutan, dengan indikator kinerja sasaran strategis Peningkatan

pemanfaatan rekomendasi hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan

ketenagakerjaan oleh pengguna.

Tabel 3.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Blitar Berdasarkan Renstra K/L

NO

sasaran Strategis Renstra

Kementerian Ketenagakerjaan

Permasalahan Pelayanan

Faktor

Penghambat Pendorong 1 Peningkatan

kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

Kompetensi dan daya saing tenaga kerja masih rendah

Belum tersedianya BLK yang mampu mencetak tenaga terampil dan siap bersaing

kesempatan kerja cukup luas, baik dalam maupun luar negeri

2 Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja

belum optimalnya pengelolaan informasi pasar kerja

terbatasnya tenaga fungsional dan sarana prasarana pendukung

3 Penciptaan

hubungan industrial yang harmonis dan perbaikan iklim ketenagakerjaan

4 Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan

masih tingginya permasalahan/kasus yang dialami oleh pekerja khusunya TKI di luar negeri

masih banyaknya TKI non prosedural yang bekerja ke luar negeri

3.3.2. Renstra Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015

tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

bahwa Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman


Transmigrasi merupakan salah satu unit teknis yang melaksanakan dan

bertanggung jawab terhadap program dibidang pembangunan ketransmigrasian.

Dalam pencapaian sasaran kinerjanya, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan

Pembangunan Permukiman Transmigrasi mendelegasikan sebagaian

kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah

Kabupaten/Kotayang mendapat Dana Tugas Pembantuan untuk melakukan

sebagian pekerjaan/kegiatan.

Sasaran strategis yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyiapan

Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi selama lima tahun adalah:

a. Menyediakan tanah untuk kebutuhan pembangunan permukiman di kawasan

transmigrasi seluas 975.750 Ha untuk 72 Satuan Permukiman (SP) pada 144

Kawasan.transmigrasi;

b. Melakukan pengurusan dan pemeliharaan areal HPL transmigrasi;

c. Penyediaan tanah transmigrasi melalui penyediaan tanah untuk permukiman,

usaha, saranana dan prasarana, Sertifikat HPL, dan Identifikasi dan penataan

pertanahan;

d. Melakukan Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi, melalui kegiatan:

1. Identifikasi dan Informasi Potensi Kawasan Transmigrasi

2. Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi

3. Advokasi Kawasan.

4. Fasilitasi Penetapan Kawasan.

5. Mediasi dan Kerjasama Antar Daerah

e. Melakukan Penyusunan Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi, dengan

rincian :

1. Penyusunan Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP)

2. Penyusunan Rencana Satuan Permukiman (RTSP)

3. Penyusnan rencana pembangunan sarana dan prasarana

4. Penyusunan Perencanaaan Pengembangan Masyarakat.

f. Melakukan pembangunan permukiman transmigrasi dengan rincian:

1. Pembangunan RTJK

2. Pembangunan Fasilitas Umum

3. Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)

4. Pembangunan jalan

5. Pembangunan jembatan

6. Pembukaan lahan


g. Melakukan penataan persebaran penduduk setempat serta perpindahan dan

penempatan transmigran pada kawasan transmigrasi sejumlah ± 3,5 juta KK,

melalui kegiatan:

1. Penduduk setempat yang difasilitasi melalui penataan persebaran penduduk

setempat

2. Penduduk yang difasilitasi perpindahan dan penempatannya ke kawasan

transmigrasi

3. Pelatihan calon transmigran

h. Tersedianya dukungan manajemen dan teknis terhadap pelaksanaan

pembangunan transmigrasi dan perpindahan transmigrasi, dengan indikator

pencapaian sebagai berikut:

1. Program dan anggaran untuk setiap satuan kerja

2. Pelaksanaan anggaran dan pelaporan

3. Sarana dan prasarana kerja bagi 6 Satuan Kerja

4. Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi

5. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria.

Dari sasaran strategi yang ditetapkan oleh Kementerian Desa Tertinggal

tersebut di atas, tidak ada pengaruh terhadap pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Blitar, karena tugas dan fungsi bidang transmigrasi hanya

melaksanakan pendaftaran, seleksi, pelatihan dan pemberangkatan calon

transmigran sesuai plotting jumlah dan tempat tujuan yang telah ditetapkan

oleh pemerintah dan provinsi.

3.3.3. Renstra Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Rencana startegik Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 merupakan penterjemahan dari RPJMD

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, khususnya yang berkenaan dengan Misi -1

yaitu “Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan” serta Misi-4

“Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik”. Hal ini terkait dengan 3

(tiga) urusan yang menjadi kewenangan Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur,

yang meliputi 2 (dua) urusan wajib, yaitu urusan kependudukan dan catatan sipil

serta urusan ketenagakerjaan, dan satu urusan pilihan yaitu ketransmigrasian.

Dalam rangka mendukung visi misi di dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2014-2019, selanjutnya dijabarkan dalam Visi Disnakertransduk Provinsi

Jawa Timur yaitu “Terwujudnya Tenaga Kerja yang berdaya saing dan harmonis,


Masyarakat transmigrasi yang mandiri, dan administrasi kependudukan yang

professional”.

Sasaran strategis yang ditetapkan Dinas Nakertransduk Provinsi Jawa

Timur guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja,

dengan indikator kinerja :

Prosentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampialn/kompetensi

Prosentase peningkatan tenaga kerja yang dimagangkerjakan

Prosentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi

bimbingan konsultasi produktivitas

2. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di

sector informal, dengan indikator kinerja :

Prosentase pencari kerja yang ditempatkan

Prosentase peningkatan jejaring informasi lowongan kerja melalui

perusahaan anggolat aktif PLKT (Pusat Layanan Karir Terpadu)

Prosentase tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan pada jabatan

formal

Rasio penyerapan tenaga kerja dari binaan di sektor informal

3. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan

pekerja, dengan indikator kinerja :

Prosentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan

melalui Perjanjian Bersama

Prosentase upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak (KHL)

4. Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan

pekerja/buruh, dengan indikator kinerja :

Prosentase pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang

ditangani

Prosentase penurunan kasus kecelakaan kerja

5. Meningkatnya penempatan transmigran yang berkualitas dan kemandirian

transmigran, dengan indikator kinerja :

Prosentase penempatan transmigran yang telah mendapat pelatihan

(Kepala Keluarga)

Prosentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan

sosialnya (Kepala Keluarga)

6. Meningkatnya akurasi data penduduk, dengan indikator kinerja prosentase data

penduduk yang akurat.


Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Berdasarkan

Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

NO

Sasaran Strategis Renstra Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan

Kependudukan Provinsi Jawa Timur

Permasalahan Pelayanan

Faktor

Penghambat Pendorong

1 Meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja

Kompetensi dan daya saing tenaga kerja masih rendah

Belum tersedianya BLK yang mampu mencetak tenaga terampil dan siap bersaing

kesempatan kerja cukup luas, baik dalam maupun luar negeri

2 Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sector informal

belum optimalnya pengelolaan informasi pasar kerja

terbatasnya tenaga fungsional dan sarana prasarana pendukung

3 Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja

Belum

maksimalnya

komitmen

pengusaha untuk

menerapkan UMK

bagi pekerja/buruh

4 Meningkatnya pengawasan

ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan pekerja/buruh

masih tingginya permasalahan/kasus yang dialami oleh pekerja khusunya TKI di luar negeri

masih banyaknya TKI non prosedural yang bekerja ke luar negeri

5 Meningkatnya penempatan

transmigran yang berkualitas dan kemandirian transmigran

Menurunnya jumlah transmigran yang diberangkatkan

terbatasnya kewenangan dalam penentuan jumlah transmigran yang diberangkatkna dan daerah penempatannya

Jumlah animo masyarakat cukup tinggi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 53 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, dan

disesuaikan dengan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis, Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar tidak

ada keterkaitan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan SKPD, telaah visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala


Daerah, serta telaah renstra K/L dan renstra SKPD Provinsi, maka dapat ditarik

kesimpulan untuk penentuan isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi

pelayanan SKPD sebagai berikut :

1. Terbatasnya Jumlah tenaga fungsional/teknis dan sarana pendukungnya tidak

sebanding dengan persebaran lokasi perusahaan dan masyarakat yang dilayani.

2. Jumlah angkatan kerja cukup banyak, MEA membuka kesempatan kerja cukup

luas baik dalam maupun luar negeri. Namun, kompetensi dan daya saing tenaga

kerja yang ada masih rendah.

3. Belum optimalnya pengelolaan informasi pasar kerja dan jalinan kerjasama

kemitraan dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam penyediaan

informasi pasar kerja, mengakibatkan belum maksimalnya penyerapan tenaga

kerja yang ada.

4. Komitmen pengusaha untuk menerapkan UMK bagi pekerja/buruh masih belum

maksimal, mengakibatkan kesejahteraan pekerja/buruh yang ada di Kabupaten

Blitar masih rendah.

5. Animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi cukup tinggi. Namun,

adanya keterbatasan kewenangan dalam penentuan jumlah transmigran yang

diberangkatkan dan lokasi penempatannya, mengakibatkan prosentase

transmigran yang diberangkatkan menurun dari tahun ke tahun.


BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang telah

ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, maka Dinas Tenaga Kerja

mempunyai tugas untuk mendukung pencapaian misi ke-I”Meningkatkan taraf

kehidupan masyarakat” , tujuan : Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat, dengan

Sasaran “Menurunnya angka kemiskinan”.

Selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunanyang telah tertuang pada RPJMD

Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

menetapkan tujuan jangka menengah :

“Peningkatan kesempatan kerja”

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, maka sasaran jangka menengah

pembangunan bidang tenaga kerja dan transmigrasi adalah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan SKPD

2. Mewujudkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Pelaporan Yang

Berkualitas

3. Meningkatnya keterampilan/kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

4. Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja

5. Meningkatnya hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja

6. Meningkatnya transmigran asal Blitar yang meningkat pendapatannya (diatas

UMK)

Tabel. 4.1. Matriks Linearitas Sasaran RPJMD terhadap Tujuan dan Sasaran SKPD

Sasaran

RPJMD Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kondis

i Awal

(2016)

Target Kinerja

2017 2018 2019 2020 2021

Misi IV. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Meningkatny

a kualitas

pelayanan

publik

Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan SKPD

Indeks

Kepuasan

Aparatur

NA baik baik baik baik baik

Mewujudkan

dokumen

perencanaan,

penganggaran,

dan pelaporan

yang

berkualitas

score sakip

SKPD

CC B B B BB BB


Sasaran

RPJMD Tujuan Sasaran

Indikator

Sasaran

Kondis

i Awal

(2016)

Target Kinerja

2017 2018 2019 2020 2021

Misi I. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat

Menurunnya

angka

kemiskinan

Peningkatan

Kesempatan

Kerja

Meningkatnya

keterampilan/

kompetensi

dan

produktivitas

tenaga kerja

Prosentase

kelulusan

peserta

yang

mendapat

pelatihan

NA 80% 82% 83% 84% 85%

Meningkatnya

penempatan

dan perluasan

kesempatan

kerja

Prosentase

lowongan

kerja yang

terpenuhi

76,95

%

77% 78% 79% 80% 82%

Prosentase

peserta

pelatihan

kewirausa

haan yang

berhasil

membentu

k

wirausaha

baru

(WUB)

NA 80% 82% 84% 86% 88%

Meningkatnya

hubungan

industrial dan

kesejahteraan

pekerja

Prosentase

kasus

hubungan

industrial

yang

dilaporkan

dan

ditindaklan

juti

100% 100% 100

%

100

%

100

%

100%

Prosentase

perusahaa

n yang

menerapka

n UMK

25% 26% 27% 28% 29% 30%

Prosentase

pekerja/bu

ruh yang

menjadi

peserta

JAMSOSTE

K

53,73% 54% 54% 54,5

%

55% 56%

Meningkatnya

transmigran

asal Blitar yang

meningkat

pendapatannya

(diatas UMK)

Persentase

transmigra

n asal

Blitar yang

meningkat

pendapata

nnya

NA 65% 70% 72% 73% 75%


4.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan – pernyataan yang menjelaskan bagaimana

tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan

saling melengkapi membentuk skenario strategi. Dalam menyusun strategi dapat

dilakukan dengan menyusun alternative pilihan langkah yang dinilai realistis dapat

mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, menentukan faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang ditetapkan, serta melakukan evaluasi untuk menetukan pilihan langkah yang

paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (Kekuatan/Strengths,

Kelemahan/weaknes, peluang/opportunities dan tantangan/threats).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, tentunya banyak

permasalahan yang dihadapi baik disebabkan oleh faktor internal maupun faktor

eksternal. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi kekuatan, kelemahan, bahkan bisa juga

menjadi peluang dan tantangan bagi SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk itu, perlu dilakukan penyusunan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

INTERNAL EKSTERNAL

(+) Kekuatan

1. Adanya sumber daya aparatur dan

dukungan sarana prasarana

2. Adanya regulasi tentang

ketenagakerjaan dan transmigrasi

3. Adanya dukungan anggaran

(+) Peluang

1. Jumlah angkatan kerja cukup banyak

2. MEA membuka kesempatan kerja

cukup luas baik dalam maupun luar

negeri

3. Animo masyarakat untuk mengikuti

program transmigrasi cukup tinggi

(-) Kelemahan

1. Tenaga fungsional/teknis terbatas

2. Sarana prasarana penunjang

pelaksanaan tugas belum optimal;

3. Belum optimalnya pengelolaan

informasi pasar kerja

4. Belum maksimalnya jalinan kerjasama

kemitraan baik dengan instansi

pemerintah maupun swasta

(-) Tantangan

1. Kompetensi dan daya saing tenaga

kerja masih rendah

2. Belum maksimalnya komitmen

pengusaha untuk menerapkan UMK

bagi pekerja/ buruh

3. Masih rendahnya tingkat kemandirian

calon transmigran

Dengan melihat kondisi faktor internal dan eksternal sebagaimana diuraikan pada

matriks di atas, maka dapat dilakukan penyusunan strategi dengan menggunakan

analisis SWOT sebagai berikut:


Rumusan Strategi Dengan Analisis SWOT

SWOT

Peluang (O) Tantangan (T)

1. Jumlah angkatan kerja cukup banyak

2. MEA membuka kesempatan kerja cukup luas baik dalam maupun luar negeri

3. Animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi cukup tinggi

1. Kompetensi dan daya saing tenaga kerja masih rendah

2. Belum maksimalnya komitmen pengusaha untuk menerapkan UMK bagi pekerja/ buruh

3. Masih rendahnya tingkat kemandirian calon transmigran

Kekuatan (S) Alternatif Strategi Alternatif Strategi

1. Adanya sumber daya aparatur dan dukungan sarana prasarana

2. Adanya regulasi tentang ketenagakerjaan dan transmigrasi

3. Adanya dukungan anggaran

Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Meningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan peningkatan keterampilan/kompetensi dan produktivitas tenaga kerja 2. Optimalisasi pembinaan terhadap perusahaan dalam rangka menerapkan peraturan tentang ketenagakerjaan

Kelemahan (W) Alternatif Strategi Alternatif Strategi

1. Tenaga fungsional/teknis terbatas

2. Sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas belum optimal;

3. Belum optimalnya pengelolaan informasi pasar kerja

4. Belum maksimalnya jalinan kerjasama kemitraan baik dengan instansi pemerintah maupun swasta

1. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas. 2. Optimalisasi pengelolaan dan penyebaran informasi pasar kerja dalam rangka peningkatan dan perluasan kesempatan kerja

Meningkatkan kualitas dan kemandirian calon transmigran melalui pelatihan keterampilan sesuai kondisi daerah tujuan

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka diperoleh 5 alternatif strategi sebagai

berikut :

Strategi 1. Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (S-O)

Strategi ini dilakukan melalui pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan

prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam rangka

memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsiny masing-masing.

Strategi 2. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui penyusunan

dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas. (W-O)

Strategi ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen

perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja dan keuangan.


Strategi 3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui

pelatihan peningkatan keterampilan/kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

(S-T)

Strategi ini dilakukan dengan percepatan terciptanya kualitas dan produktifitas tenaga

kerja melalui program pelatihan peningkatan keterampilan/kompetensi dan

produktivitas tenaga kerja.

Strategi 4. optimalisasi pengelolaan informasi pasar kerja serta pengembangan

wirausaha baru dalam rangka peningkatan dan perluasan kesempatan kerja

(W-O)

Strategi ini dilakukan melalui peningkatan kerjasama baik dengan pemerintah maupun

swasta dalam hal penyediaan informasi pasar kerja, serta memanfaatkan teknologi

informasi yang ada agar lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. kegiatan yang

dilakukan untuk mendukung strategi ini diantaranya pelaksanaan pameran bursa kerja

(job fair), optimalisasi bursa kerja online (BKOL) serta pembinaan terhadap Bursa Kerja

Khusus (BKK) di SMK-SMK yanga ada di wilayah Kabupaten Blitar. Selain itu juga

melakukan pengembangan wirausaha baru melalui pemberdayaan TKM dan TKS dalam

rangka perluasan kesempatan kerja.

Strategi 5. Optimalisasi pembinaan terhadap perusahaan dalam rangka

menerapkan peraturan tentang ketenagakerjaan (S-T)

Strategi ini sangat perlu dilakukan karena tingkat kesadaran perusahaan/pemberi kerja

untuk menerapkan peraturan tentang ketenagakerjaan masih tergolong rendah. Salah

satu diantaranya adalah masih rendahnya komitmen perusahaan untuk menerapkan

UMK bagi pekerjanya. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja adalah melalui

peningkatan pembinaan terhadap perusahaan serta melibatkan perwakilan pekerja dan

pengusaha untuk berperan aktif dalam pengusulan UMK melalui sidang dewan

pengupahan.

Strategi 6. Meningkatkan kualitas dan kemandirian calon transmigran melalui

pelatihan keterampilan sesuai kondisi daerah tujuan (W-T)

Animo masyarakat di Kabupaten Blitar untuk mengikuti program transmigrasi masih

cukup tinggi dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga. Salah

satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian calon transmigran

adalah melalui pelatihan keterampilan sesuai dengan kondisi daerah tujuan.

Merujuk pada strategi-strategi tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa

kebijakan pembangunan dengan berdasarkan pada balanced scorecard melalui empat

perspektif yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif proses internal, perspektif

kelembagaan dan perspektif keuangan. Adapun definisi masing-masing tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut :


1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat

mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan

aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.

2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi

birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari

proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada

segmentasi masyarakat yang sesuai.

3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-

upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM,

system, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional

pemerintahan daerah.

4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya

untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk

meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan

daerah.

Berdasarkan pada deskripsi di atas, maka kebijakan-kebijakan tersebut dapat

dirincikan sebagai berikut :

Kebijakan Dinas Tenaga Kerja

No Perspektif

Strategi 1: Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kebijakan Program

1 Perspektif Masyarakat

2 Perspektif Proses Internal

Peningkatan pemenuhan administrasi perkantoran, sarana, dan prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapsitas Sumber Daya Aparatur

3 Perspektif Kelembagaan

4 Perspektif Keuangan

No Perspektif

Strategi 2: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

Kebijakan Program




Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja dan keuangan.

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Dan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan



No Perspektif

Strategi 3 : Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan peningkatan keterampilan/kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

Kebijakan Program

1 Perspektif Masyarakat melakukan percepatan terciptanya kualitas dan produktifitas tenaga kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja




No

Perspektif

Strategi 4 : optimalisasi pengelolaan informasi pasar kerja serta pengembangan wirausaha baru dalam rangka peningkatan dan perluasan kesempatan kerja

Kebijakan Program


peningkatan pengelolaan informasi pasar kerja dan pengembangan wirausaha baru dalam rangka peningkatan dan perluasan kesempatan kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakarjaan




No

Perspektif

Strategi 5 : Optimalisasi pembinaan terhadap perusahaan dalam rangka menerapkan peraturan tentang ketenagakerjaan

Kebijakan Program

1 Perspektif Masyarakat peningkatan pelaksanaan pembinaan terhadap perusahaan

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan




No

Perspektif

Strategi 6 : Meningkatkan kualitas dan kemandirian calon transmigran melalui pelatihan keterampilan sesuai kondisi daerah tujuan

Kebijakan Program


Peningkatan keterampilan calon transmigran dalam rangka meningkatkan kemandirian transmigran.

Program transmigrasi regional





Selanjutnya untuk melihat linieritas tujuan, sasaran , strategi dan kebijakan SKPD, maka

disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Blitar Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Peningkatan kesempatan kerja


Menciptakan efektifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Peningkatan pemenuhan administrasi perkantoran, sarana, dan prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berkualitas

Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.

Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja dan keuangan.

Meningkatnya keterampilan/kompetensi dan produktivitas tenaga kerja

Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi

melakukan percepatan terciptanya kualitas dan produktifitas tenaga kerja

Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja

optimalisasi pengelolaan informasi pasar kerja serta pengembangan wirausaha baru dalam rangka peningkatan dan perluasan kesempatan kerja

peningkatan pengelolaan informasi pasar kerja dan pengembangan wirausaha baru dalam rangka peningkatan dan perluasan kesempatan kerja

Meningkatnya hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja

Optimalisasi pembinaan terhadap perusahaan dalam rangka menerapkan peraturan tentang ketenagakerjaan

peningkatan pelaksanaan pembinaan terhadap perusahaan

Meningkatnya transmigran asal Blitar yang meningkat pendapatannya (diatas UMK)

Meningkatkan kualitas dan kemandirian calon transmigran melalui pelatihan keterampilan sesuai kondisi daerah tujuan

Peningkatan keterampilan calon transmigran dalam rangka meningkatkan kemandirian transmigran.




BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian

keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan

kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD

guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula

dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Blitar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 dalam rangka pencapaian visi dan misi

Kepala Daerah Kabupaten Blitar. Setiap program dan kegiatan memiliki indikator yang

merupakan gambaran kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Blitar berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka

mendukung visi misi Kepala Daerah dan disusun berdasarkan estimasi dan ekspektasi

hasil yang dapat dicapai di akhir tahun renstra.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Organisasi Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2016 ,serta Peraturan Bupati Blitar nomor 56 Tahun 2016, maka

terjadi perombakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan konsekuensi

terhadap perubahan rencana strategis perangkat daerah, sehingga tabel rencana

program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

tahun 2016 dan 2017 disajikan terpisah dengan tabel rencana program dan kegiatan

tahun 2018-2021.


Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar Tahun 2016

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan (output)

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan (2015)

Tahun 2016 Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab

(Bidang)

Lokasi

Target RP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

URUSAN WAJIB : TENAGA KERJA

1 Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

1 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

1 Prosentase ketercukupan administrasi perkantoran

1 14 01


Prosentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

65% 70% 183,029,500 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab. Blitar

2 Peningkatan tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional

1 Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional

1 Prosentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja

1 14 01

20

Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran bagi aparatur SKPD selama 12 bln

12 jenis pelayanan administrasi perkantoran

12 jenis pelayanan administrasi perkantoran

183,029,500 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab. Blitar

2 Prosentase Pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan

1 14 02

Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak


Kab. Blitar

1 14 02

45

Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur

jumlah dan jenis pengadaan dan pemeliharaan sarpras

1 jenis pengadaan, dan 3 jenis pemeliharaan


Kab. Blitar




Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan (2015)


Penanggung jawab

(Bidang)

Lokasi

Target RP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 14 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Prosentase sumber daya aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi


Kab. Blitar

1 14 05

01

Pendidikan dan pelatihan formal

jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi

20 orang 20 orang


Kab. Blitar

1 14 05

04

optimalisasi Sekretariat penilaian angka kredit petugas operasional

jumlah pejabat fungsional yang difasilitasi penilaian angka kreditnya

4 orang 1 orang


Kab. Blitar

1 14 06

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan, pelaporan, capaian kinerja dan pelaporan keuangan


Kab. Blitar




Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan (2015)


Penanggung jawab

(Bidang)

Lokasi

Target RP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 14 06

07

Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun

1 dokumen perencanaan, 1 dokumen laporan kinerja, 7 dokumen laporan keuangan

2 dokumen perencanaan, 1 laporan kinerja, 7 duokumen laporan keuangan


Kab. Blitar

3 Meningkatkan Kondusifitas lingkungan kerja melalui peningkatan keterampilan/kompetensi , penempatan dan perluasan kesempatan kerja


1 Prosentase peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi

1 14 15

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Prosentase penduduk usia kerja yang tidak bekerja yang mendapat pelatihan

0% 0% 225,970,500

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab. Blitar

1 14 15

01

Penyusunan profil data ketenagakerjaan dan transmigrasi

Jumlah buku profil data ketenagakerjaan dan transmigrasi yang dicetak

15 buku 15 buku


Kab. Blitar

1 14 15

09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan selama 1 tahun

4 dokumken laporan

4 dokumken laporan


Kab. Blitar




Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan (2015)


Penanggung jawab

(Bidang)

Lokasi

Target RP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 14 15

10

Pengadaan Bilboard Informasi Pelayanan Ketenagakerjaan

jumlah papan informasi ketenagakerjaan yang terpasang

4 unit 3 unit 200,000,000


Kab. Blitar

1 14 18

Pembinaan Lingkungan Sosial

prosentase masyarakat/pencaker yang mendapatkan pelatihan (Fokus sasaran TKI purna dan keluarga TKI)

0 5,3% 500,000,000


Kab. Blitar

1 14 18

01

Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui pelatihan menjahit

Jumlah masyarakat/pencaker yang dilatih

0 80 orang

280,110,000


Kab. Blitar

1 14 18

02

Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui pelatihan aneka kue

Jumlah masyarakat/pencaker yang dilatih

0 80 oramg

219,890,000


Kab. Blitar

2 Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja

1 Prosentase lowongan kerja yang terpenuhi

1 14 16


Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan

72.63 73% 1,536,750,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab. Blitar

1 14 16

01

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

pencaker yang dilayani

3236 5000 350,000,000


Kab. Blitar




Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan (2015)


Penanggung jawab

(Bidang)

Lokasi

Target RP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 14 16

02

Informasi Pasar Kerja

penyediaan informasi pasar kerja

12 bulan 12 bulan

350,000,000


Kab. Blitar

1 14 16

08

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Jumlah LPKS yang dibina

22 LPKS 22 LPKS (1 th)


Kab. Blitar

1 14 16

09

Sosialisasi Program Disnakertrans Kab. Blitar

pelaksanaan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik

0 9 bulan

288,500,000


Kab. Blitar

1 14 16

10

Publikasi Kegiatan Ketenagakerjaan

pelaksanaan publikasi kegiatan ketenagakerjaan

0 9 bulan

226,000,000


Kab. Blitar

1 14 16

11

Cegah tangkal TKI Non Prosedural

Jumlah peserta yang diberi penyuluhan

416 orang 1 th ( 122,750,000


Kab. Blitar

1 14 16

13

Pameran Bursa Kerja Dalam Negeri

jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam pameran bursa kerja

0 1 kali (40 perusahaan)

139,000,000


Kab. Blitar




Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan (2015)


Penanggung jawab

(Bidang)

Lokasi

Target RP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3 Meningkatnya hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja

1 Prosentase hubungan industrial yang dilaporkan dan ditindaklanjuti

1 14 17

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Prosentase perusahaan yang diberi pembinaan

7,03 % 7,5 % 488,000,000


Kab. Blitar

2 Prosentase perusahaan yang menerapkan UMK

1 14 17

01

Fasilitasi pencegahan, penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Jumlah perusahaan yang diberi pembinaan tentang PHI/PHK

60 perusahaan


Kab. Blitar

1 14 17

02

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum

Jumlah kasus yang difasilitasi

110 kasus


Kab. Blitar

1 14 17

04

Fasilitasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Jumlah perusahaan yang diberi pembinaan

1 th ( 77,412,250 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab. Blitar

1 14 17

07

Fasilitasi Pembinaan Lembaga industrial


75 perusahaan

127,587,750


Kab. Blitar

1 14 17

08

Fasilitasi pembinaan pelaksanaan persyaratan kerja di perusahaan


15 perusahaan


Kab. Blitar




Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan (2015)


Penanggung jawab

(Bidang)

Lokasi

Target RP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 14 17

09

Pelaksanaan Pengawasan Norma Kerja

jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan norma ketenagakerjaan

30 perusahaan


Kab. Blitar

1 14 17

10

Pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja

Jumlah perusahan yang diundang menjadi peserta pelatihan

0 30 perusahaan


Kab. Blitar

1 14 17

11

Pelaksanaan Pengawasan Norma Keselamatan Kerja

Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan keselamatan kerja


Kab. Blitar

1 14 17

12

Pelaksanaan Pengawasan Norma Kesehatan Kerja

jumlah perusahan yang dilakukan pengawasan norma kesehatan kerja

27 perusahaan


Kab. Blitar

1 14 17

13

Monitoring dan Evaluasi Perlindungan TKI di Kab. Blitar

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja penempatan TKI Kab. Blitar dalam rangka upaya

0 1 kegiatan


Kab. Blitar




Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan (2015)


Penanggung jawab

(Bidang)

Lokasi

Target RP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

perlindungan TKI

URUSAN PILIHAN : TRANSMIGRASI

4 Meningkatnya animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi

1 Jumlah masyarakat yang mendaftar transmigrasi

2 08 15

Program Pengembangan Wilayah Transigrasi

Prosentase kerjasama antar daerah penempatan transmigrasi yang terlaksana

66,67 % 83,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab. Blitar

2 08 15

02

Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Jumlah paket kerjasama antar daerah yang terlaksana

2 3 paket


Kab. Blitar

2 08 17


Prosentase transmigran yang dierangkatkan

22.58% 23.00%


Kab. Blitar

2 08 17

Penyuluhan dan Pendaftaran Transmigrasi Regional

jumlah calon transmigran yang mendaftar dan terseleksi

62 KK 25 KK 8,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab. Blitar




Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan (2015)


Penanggung jawab

(Bidang)

Lokasi

Target RP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2 08 17

Pelatihan Transmigrasi Regional

Jumlah calon transmigran yang dilatih

25 orang 25 orang


Kab. Blitar

2 08 17

Pemberangkatan Transmigrasi

jumlah transmigran yang diberangkatkan

14 KK 8 KK 31,000,000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kab. Blitar

2 08 17

Paket daerah asal transmigrasi

Tersedianya sarana pendukung transmigran

14 paket 25 paket


Kab. Blitar


Tabel 5.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2017

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program


Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(2015)


Penanggung jawab

(Bidang)

Lokasi

Tar get

RP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Urusan Wajib : Tenaga Kerja

1 Peningkatan

kesempatan kerja

1 Meningkatnya

Pelayanan

Kesekretariatan

SKPD

Indeks

Kepuasan

Aparatur

2 01 0

1

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Prosentase

kecukupan

administrasi

perkantoran

99,8% 100% 231,140,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

2 01 0

1

2

0

Penyediaan dan

Peningkatan

Administrasi

Perkantoran

jumlah jenis

pelayanan

administrasi

perkantoran

bagi aparatur

SKPD selama 12

bln

12 jenis

pelayanan

administra

si

perkantora

n

12 jenis

pelaya

nan

admini

strasi

perkan

toran

231,140,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

2 01 0

2

Program Peningkatan

Sarana dan prasarana

Aparatur

Prosentase sarpras

aparatur dengan

kondisi layak

63% 65% 369,420,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

2 01 0

2

4

5

Peningkatan sarana

dan Prasarana

aparatur

jumlah dan

jenis pengadaan

dan

pemeliharaan

sarpras

1 jenis

pengadaan

, dan 3

jenis

pemelihara

an

3 jenis

pengad

aan,

dan 3

jenis

pemeli

haraan

369,420,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar






Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(2015)


Penanggung jawab

(Bidang)

Lokasi

Tar get

RP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2 01 0

3

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Prosentase aparatur

yang disiplin

NA 87% 20,000,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

2 01 0

3

0

6

Kegiatan :

Peningkatan Disiplin

Aparatur

jumlah pakaian

dinas yang

disediakan

NA 40

buah

20,000,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

2 01 0

5

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber daya

Aparatur

prosentase sumber

daya aparatur yang

telah mengikuti

diklat/bimtek/Sosia

lisasi

18,75% 80% 82,040,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

2 01 0

5

1

2

Pendidikan dan

pelatihan formal

jumlah sumber

daya aparatur

yang mengikuti

diklat/bimtek/s

osialisasi

20 orang 30

orang

82,040,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

2 Mewujudkan

Dokumen

Perencanaan,

Penganggaran, Dan

Pelaporan Yang

Berkualitas

Score SAKIP

SKPD

2 01 0

6

Program

Perencanaan,pengangga

ran,pengendalian,dan

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

tingkat ketepatan

waktu dalam

penyusunan

perencanaan,

pelaporan capaian

kinerja dan

pelaporan

75% 75% 24,335,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar






Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(2015)


Penanggung jawab

(Bidang)

Lokasi

Tar get

RP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

keuangan

2 01 0

6

1

2

Kegiatan :

Penyusunan

Perencanaan,

Penganggaran dan

Pelaporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Jenis doukumen

perencanaan

dan Pelaporan

yang disusun

10

jenis

dokum

en

24,335,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

3 Meningkatnya

keterampilan/kom

petensi dan

produktivitas

tenaga kerja

Prosentase

kelulusan

peserta yang

mendapat

pelatihan

2 01 1

5

Program Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas tenaga

kerja

Prosentase

penduduk usia kerja

yang tidak bekerja

yang mendapatkan

pelatihan

0 0,82% 194,055,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

2 01 1

5

0

1

Kegiatan :

Penyusunan

database

ketenagakerjaan

Kab. Blitar

Jumlah

dokumen

database

ketenagakerjaa

n yang disusun

0 1

dokum

en

17,240,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

2 01 1

5

0

2

Kegiatan :

Pembinaan Lembaga

Pelatihan Kerja

Swasta

Jumlah LPKS

yang dibina

22 LPKS 22

LPKS

38,765,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

2 01 1

5

0

3

Kegiatan : Pelatihan

berbasis kompetensi

bagi lulusan SMK di

Kab. Blitar

jumlah lulusan

SMK yang

mendapatkan

pelatihan

0 40

orang

138,050,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar






Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(2015)


Penanggung jawab

(Bidang)

Lokasi

Tar get

RP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

4 Meningkatnya

penempatan dan

perluasan

kesempatan kerja

Prosentase

lowongan

kerja yang

terpenuhi

2 01 1

6

Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

prosentase tenaga

kerja yang

ditempatkan

75,55% 75,00% 1,527,588,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

Prosentase

peserta

pelatihan

kewirausahaa

n yang

berhasil

membentuk

wirausaha

baru

2 01 1

6

0

1

Kegiatan : Informasi

Pasar Kerja

Penyediaan

informasi pasar

kerja

12 bulan 12

bulan

344,869,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

2 01 1

6

0

2

Kegiatan : Pameran

Bursa Kerja Dalam

Negeri

Jumlah

perusahaan

yang

berpartisipasi

dalam pameran

bursa kerja

0 40 147,100,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

2 01 1

6

0

3

kegiatan pelayanan

antar kerja antar

negara

jumlah pencari

kerja yang

dilayani

0 3500

orang

148,253,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

2 01 1

6

0

4

kegiatan pelayanan

penempatan tenaga

kerja luar melalui

SISKO TKLN

Jumlah calon

TKI yang

dilayani

3236 CTKI 3500

orang

135,766,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

2 01 1

6

0

5

Kegiatan

perlindungan tenaga

kerja indonesia di

luar negeri (pra dan

jumlah calon

tenaga kerja

yang diberikan

sosialisasi, dan

0 jumlah

calon

tenaga

kerja

154,575,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar






Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(2015)


Penanggung jawab

(Bidang)

Lokasi

Tar get

RP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

purna penempatan) jumlah kasus

yang difasilitasi

yang

diberik

an

sosialis

asi :

3500,

jumlah

kasus

yang

difasilit

asi :

100

kasus

2 01 1

6

0

6

Kegiatan : Sosialisasi

program

ketenagakerjaan

Pelaksanaan

sosialisasi

melalui media

cetak dan

elektronik

0,00% media

cetak :

36 kali,

media

elektro

nik :

120 kali

39,825,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

2 01 1

6

0

7

Kegiatan : Publikasi

kegiatan

ketenagakerjaan

pelaksanaan

publikasi

pelayanan

ketenagakerjaa

n

0 12

bulan

160,000,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

2 01 1

6

0

8

Kegiatan :

Pemberdayaan

Tenaga Kerja

Mandiri

jumlah

wirausaha baru

yang terbentuk

0 20

orang

397,200,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar






Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(2015)


Penanggung jawab

(Bidang)

Lokasi

Tar get

RP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2 01 1

9

Program Pembinaan

lingkungan sosial bidang

ketenagakerjaan

prosentase

masyarakat/

pencari kerja yang

mendapatkan

pelatihan (Fokus

sasaran : TKI purna

dan keluarga TKI)

4,43% 3% 450,000,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

2 01 1

9

0

1

Kegiatan :

Pembinaan

kemampuan dan

keterampilan kerja

bagi tenaga kerja

dan masyarakat

melalui pelatihan

berbasis wirausaha

jumlah

masyarakat/

pencari kerja

yang

mendapatkan

pelatihan

80

ORANG

450,000,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

5 Meningkatnya

hubungan

industrial dan

kesejahteraan

pekerja

Prosentase

hubungan

industrial yang

dilaporkan

dan

ditindaklanjuti

2 01 1

7

0

1

Program Perlindungan

dan Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan

Prosentase

perusahaan yang

diberi pembinaan

7,50% 8% 185,060,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

Prosentase

perusahaan

yang

menerapkan

UMK

2 01 1

7

0

2

Fasilitasi

pencegahan,

penyelesaian

prosedur,

penyelesaian

perselisihan

hubungan industrial

Jumlah

perusahaan

yang diberi

pembinaan

tentang

PHI/PHK

40

perusa

haan

34,685,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar






Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(2015)


Penanggung jawab

(Bidang)

Lokasi

Tar get

RP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Prosentase

pekerja/buruh

yang menjadi

peserta

JAMSOSTEK

2 01 1

7

0

3

Fasilitasi Penetapan

Upah Minumum

Kabupaten (UMK)

Jumlah

Perusahaan yang

diberi pembinaan

32

perusah

aan

94,700,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

2 01 1

7

0

4

Fasilitasi Pembinaan

Lembaga Industrial

Jumlah

Perusahaan yang

diberi pembinaan

NA 30 30,000,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

2 01 1

7

0

5

Fasilitasi Pembinaan

Pelaksanaan

Persyaratan Kerja di

Perusahaan

Jumlah

Perusahaan yang

diberi pembinaan

NA 30 25,675,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar


6 Meningkatnya

transmigran asal

Blitar yang

meningkat

pendapatannya

(diatas UMK)

Persentase

transmigran

asal Blitar yang

meningkat

pendapatnnya

3 08 2

0

0

1

Program Transmigrasi

Regional

Prosentase

transmigran yang

diberangkatkan

22,58% 28% 206,362,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

3 08 2

0

0

2

Peningkatan

Kerjasama Antar

Wilayah, Antar

Pelaku dan Antar

Sektor dalam rangka

pengembangan

kawasan

transmigrasi

Jumlah paket

kerjasama antar

daerah yang

terlaksana

2 paket 2 Paket 79,505,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar






Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

(2015)


Penanggung jawab

(Bidang)

Lokasi

Tar get

RP

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

3 08 2

0

03

Penyuluhan dan

Pendaftaran

Transmigrasi

Regional

jumlah calon

transmigran

yang mendaftar

dan terseleksi

62 KK 20 KK 18,082,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

3 08 2

0

04

Pelatihan

Transmigrasi

Regional

jumlah calon

transmigran

yang dilatih

25 orang 40

orang

40,985,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

3 08 2

0

05

Pemberangkatan

Transmigrasi

jumlah

transmigran

yang

diberangkatkan

14 KK 20 KK 45,170,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar

3 08 2

0

06

Monitoring dan

Evaluasi Transmigran

yang sudah

ditempatkan

pelaksnaan

monitoring dan

evaluasi dalam

1 tahun

0 1 kali 22,620,000 Dinas

Tenaga Kerja

Kab. Blitar


Tabel 5.3. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021

Sasaran RPJMD Tujuan SKPD

Sasaran SKPD Indikator Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

(2016)

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 KONDISI AKHIR Unit Kerja

SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Lokasi

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp TARGET

(Mulai 2018 s.d 2021)

PAGU (Mulai 2018 s.d 2021)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

URUSAN WAJIB : TENAGA KERJA

Meningkatnya kualitas pelayanan publik


Indeks Kepuasan Aparatur


Persentase kepuasan aparatur

NA 85% 240,000,000 85% 242,047,160 90% 245,000,000 90% 255,709,526 90% 982,756,686 Dinas Tenaga Kerja

Kab. Blitar

Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

5 jenis 240,000,000 5 jenis 242,047,160 5 jenis 245,000,000 5 jenis 255,709,526 5 jenis 982,756,686 Dinas Tenaga Kerja

Kab. Blitar

Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi 63%

70% 420,000,000 75% 425,919,707 80% 430,012,202 90% 460,663,566 90% 1,736,595,475 Dinas Tenaga Kerja

Kab. Blitar

Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur

jumlah sarpras yang berfungsi baik

397 450 420,000,000 450 425,919,707 450 430,012,202 450 460,663,566 450 1,736,595,475 Dinas Tenaga Kerja

Kab. Blitar

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

18,75% 100% 110,000,000 100% 113,491,846 100% 113,747,537 100% 121,623,388 100% 458,862,771 Dinas Tenaga Kerja

Kab. Blitar

Kegiatan : Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD

jumlah sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek

20 orang 27 orang 110,000,000 28 orang

113,491,846 29 orang

113,747,537 29 orang

121,623,388 29 ORANG

458,862,771 Dinas Tenaga Kerja

Kab. Blitar

Mewujudkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Pelaporan Yang Berkualitas

Score SAKIP SKPD

Program Perencanaan,penganggaran,pengendalian,dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kineerja SKPD yang disusun tepat waktu

75% 80% 85,000,000 85% 85,428,483 90% 85,533,083 95% 89,755,022 95% 345,716,588 Dinas Tenaga Kerja

Kab. Blitar




Kegiatan




Awal Perencanaan

(2016)


SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Lokasi


(Mulai 2018 s.d 2021)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja

jumlah dokumen yang disusun

3 dokumen 4 dokumen 25,000,000 4 dokumen

25,000,000 4 dokumen 25,000,000 5 dokumen 26,255,022 5 dokumen


Kab. Blitar

Kegiatan : Penyusunan penganggaran dan laporan keuangan

Jumlah dokumen yang disusun

3 dokumen 5 dokumen 20,000,000 5 dokumen

20,428,483 5 dokumen 20,533,083 5 dokumen 23,500,000 5 dokumen per tahun


Kab. Blitar

Kegiatan : Penyusunan Database Ketenagakerjaan dan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)

Jumlah dokumen database ketenagakerjaan dan RTKD yang disusun

NA 2 dokumen 40,000,000 2 dokumen

40,000,000 2 dokumen 40,000,000 2 dokumen 40,000,000 160,000,000 Dinas Tenaga Kerja

Kab. Blitar

Menurunnya angka kemiskinan

Peningkatan kesempatan kerja


1 Prosentase kelulusan peserta yang mendap pelatihan

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja

Prosentase penduduk usia kerja yang tidak bekerja yang mendapatkan pelatihan

0 0,90% 771,000,000 0,99% 789,510,470 1,09% 806,198,890 1,20% 844,747,268 1,2% 3,211,456,628 Dinas Tenaga Kerja

Kab. Blitar

Kegiatan: Pelatihan berbasis kompetensi bagi masyarakat/pencari kerja/penganggur di Kab. Blitar

jumlah orang yang mendapatkan pelatihan

0 100 orang 601,000,000 100 orang

610,284,527 120 orang

621,681,840 140 orang

646,262,456 480 orang

2,479,228,823 Dinas Tenaga Kerja

Kab. Blitar

Kegiatan : Peningkatan Keterampilan dan produktivitas tenaga kerja

Jumlah karyawan perusahaan yang mendapat pelatihan

0 40 orang 125,000,000 40 orang

129,225,943 40 orang

129,517,050 40 orang

138,484,812 160 orang


Kab. Blitar

Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Jumlah LPKS yang dibina

22 LPKS 23 LPKS 45,000,000 24 LPKS

50,000,000 25 LPKS 55,000,000 26 LPKS 60,000,000 26 LPKS 210,000,000 Dinas Tenaga Kerja

Kab. Blitar




Kegiatan




Awal Perencanaan

(2016)


SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Lokasi


(Mulai 2018 s.d 2021)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja

Prosentase lowongan kerja yang terpenuhi


persentase tenaga kerja yang ditempatkan

75,55% 75,50% 2,224,000,000 76,00%

2,227,596,736 76,50% 2,465,884,680 76,50% 2,565,927,207 76,50% 9,483,408,623 Dinas Tenaga Kerja

Kab. Blitar

Prosentase peserta pelatihan kewirausahaan yang berhasil membentuk wirausaha baru

Kegiatan : Sosialisasi dan publikasi program kegiatan ketenagakerjaan

Pelaksanaan sosialisasi program dan pelaksanaan publikasi kegiatan ketenagakerjaan melalui media cetak dan elektronik

Sosialisasi: , publikasi media cetak :….., media elektronik : …..

Sosialisasi : 10 kali , publikasi media cetak : 24 kali, media elektronik : 24 kali

300,000,000 Sosialisasi : 10 kali, publikasi media cetak : 24 kali, media elektronik : 24 kali

325,000,000 Sosialisasi : 10 kali , publikasi media cetak : 24 kali, media elektronik : 24 kali

350,012,651 Sosialisasi : 10 kali , publikasi media cetak : 24 kali, media elektronik : 24 kali

350,055,178 Sosialisasi: 40 kali , publikasi media cetak : 96 kali, media elektronik: 96 kali


Kab. Blitar

Kegiatan : Informasi Pasar Kerja dan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (AKL, AKAD)

penyediaan informasi pasar kerja; dan jumlah pencari kerja yang dilayani

12 bln, NA 12 bulan ; 2000 orang

330,000,000 12 bulan; 2250 orang

350,000,000 12 bulan; 2500 orang

375,522,029 12 bulan; 2500 orang

375,522,029 48 bulan; 9250 orang


Kab. Blitar

Kegiatan : Pameran Bursa Kerja Dalam Negeri

Jumlah perusahaan yang berpartisipasi dalam pameran bursa kerja

40 perusahaan 50 perusahaan

215,000,000 50 perusahaa

n

220,000,000 60 perusahaan




Kab. Blitar

kegiatan : pelayanan antar kerja antar negara (AKAN) dan SISKOTKLN

jumlah pencari kerja yang dilayani

3236 CTKI 3750 orang 240,000,000 4000 orang

250,000,000 4200 orang

260,000,000 4400 orang

280,000,000 16350 orang


Kab. Blitar




Kegiatan




Awal Perencanaan

(2016)


SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Lokasi


(Mulai 2018 s.d 2021)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

kegiatan : Perlindungan TKI pra dan purna penempatan

jumlah CTKI yg mendapat sosialisasi, perangkat desa yang mendapat sosialisasi , jumlah kasus yang difasilitasi

NA 3750 orang CTKI, 250

orang perangkat desa; 100

kasus difasilitasi

355,000,000 4000 orang CTKI, 250 orang perangkat desa; 100 kasus difasilitasi





Kab. Blitar

Kegiatan Pemberdayaan TKI Purna/ Keluarga TKI melalui pelatihan keterampilan kerja

jumlah TKI Purna/ Keluarga TKI yang mendapatkan pelatihan

NA 40 orang 200,000,000 40 orang

215,000,000 40 orang

225,000,000 60 orang

300,000,000 180 orang


Kab. Blitar

Kegiatan : Pengembangan kewirausahaan melalui TKM dan TTG

jumlah wirausaha baru yang terbentuk

NA 40 WUB 240,000,000 40 WUB

240,000,000 40 WUB 245,000,000 40 WUB 245,000,000 160 WUB


Kab. Blitar

Kegiatan : Padat Karya Infrastruktur dan Produktif

Jumlah penganggur dan setengah penganggur yang terserap

NA 100 orang 250,000,000 110 orang

279,596,736 120 orang

300,350,000 140 orang

350,350,000 470 orang


Kab. Blitar

Kegiatan : Penciptaan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja

Jumlah penganggur dan setengah penganggur yang terserap

NA 1 Kawasan 94,000,000 1 Kawas

an

98,000,000 1 Kawasan 100,000,000 1 Kawasan 110,000,000 4 kawasan 402,000,000 Dinas Tenaga Kerja

Kab. Blitar

Program Pembinaan lingkungan sosial bidang ketenagakerjaan

prosentase masyarakat/ pencari kerja yang mendapatkan pelatihan (Fokus sasaran : TKI purna dan keluarga TKI)

4,43% 4% 450,000,000 5% 464,284,826 6% 465,330,831 7% 497,550,223 7% 1,877,165,880 Dinas Tenaga Kerja

Kab. Blitar




Kegiatan




Awal Perencanaan

(2016)


SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Lokasi


(Mulai 2018 s.d 2021)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Kegiatan : Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan berbasis wirausaha

jumlah masyarakat/ pencari kerja yang mendapatkan pelatihan

160 orang 100 orang 450,000,000 100 orang

464,284,826 100 orang

465,330,831 100 orang

497,550,223 400 orang


Kab. Blitar

Meningkatnya hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja

1 Prosentase hubungan industrial yang dilaporkan dan ditindaklanjuti

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Persentase perusahaan yang diberi pembinaan

7,50% 8,80% 520,000,000 9,70% 538,951,078 10,60% 579,485,219 11,70% 622,240,327 11.70% 2,260,676,624 Dinas Tenaga Kerja

Kab. Blitar

2 Prosentase perusahaan yang menerapkan UMK

Kegiatan : Fasilitasi pentepan UMK

Jumlah perusahaan dan anggota dewan pengupahan yang diberi pembinaan

32 perusahaan,

NA

32 perusahaan, 17 orang anggota Dewan Pengupahan

155,000,000 32 perusahaan, 17 orang anggota Dewan Pengupahan





Kab. Blitar

3 Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta JAMSOSTEK

Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja

Jumlah pelaku HI mendapatkan pemahaman program jamsos bagi pekerja

NA 200 orang 55,000,000 200 orang

57,000,000 200 orang

67,000,000 200 orang

75,240,327 800 orang


Kab. Blitar

Kegiatan : Peningkatan dan Penguatan kapasitas anggota LKS Bipartit dan Tripartit

Jumlah anggota LKS Bipartit dan Tripartit yang diberdayakan

NA LKS Bipartit : 19 orang,

LKS Tripartit : 40 orang

110,000,000 LKS Bipartit : 19 orang, LKS Tripartit : 50 orang





Kab. Blitar

Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Persyaratan Kerja di Perusahaan


NA 30 perusahaan

80,000,000 30 perusahaa

n





Kab. Blitar




Kegiatan




Awal Perencanaan

(2016)


SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Lokasi


(Mulai 2018 s.d 2021)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Kegiatan : Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Jumlah perusahaan yang diberi pembinaan dan diaudit

NA perusahaan yang diberi pembinaan = 40; perusahaan yang diaudit = 55

120,000,000 perusahaan yang diberi pembinaan = 40; perusahaan yang diaudit = 60

125,000,000 perusahaan yang diberi pembinaan 50; perusahaan yang diaudit = 70




Kab. Blitar


Meningkatnyatransmigran asal Blitar yang meningkat pendapatannya (diatas UMK)

1 Persentase transmigran asal Blitar yang meningkat pendapatnnya


Prosentase transmigran yang diberangkatkan

22,58% 21,42% 240,000,000 25,00% 298,000,000 25,00% 306,000,000 25,00% 326,000,000 25,00% 1,170,000,000 Dinas Tenaga Kerja

Kab. Blitar

Kegiatan : Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Jumlah paket kerjasama antar daerah yang terlaksana

2 paket 2 Paket 80,000,000 3 paket 100,000,000 3 paket 100,000,000 4 paket 110,000,000 12 paket


Kab. Blitar

Kegiatan : Penyuluhan dan Pendaftaran Transmigrasi Regional

jumlah calon transmigran yang mendaftar dan terseleksi

13 KK 15 KK 10,000,000 20 KK 11,000,000 20 KK 11,000,000 20 KK 11,000,000 75 KK 43,000,000 Dinas Tenaga Kerja

Kab. Blitar

Kegiatan : Pelatihan Transmigrasi Regional

jumlah calon transmigran yang dilatih

25 orang 30 orang 60,000,000 40 orang 80,000,000 40 orang

85,000,000 40 orang

85,000,000 150 oranng


Kab. Blitar

Kegiatan : Pemberangkatan Transmigrasi

jumlah transmigran yang diberangkatkan

8 KK 15 KK 45,000,000 20 KK 60,000,000 20 KK 60,000,000 20 KK 65,000,000 75 KK 230,000,000 Dinas Tenaga Kerja

Kab. Blitar




Kegiatan




Awal Perencanaan

(2016)


SKPD Penanggung

jawab (Bidang)

Lokasi


(Mulai 2018 s.d 2021)


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Transmigran yang sudah ditempatkan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam 1 tahun

0 1 kali 45,000,000 1 kali 47,000,000 1 kali 50,000,000 1 kali 55,000,000 4 kali 197,000,000 Dinas Tenaga Kerja

Kab. Blitar

5,060,000,000

5,185,230,306

5,497,192,442

5,784,216,527

21,526,639,275


BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum pada RPJMD Kabupaten

Blitar Tahun 2016-2021, maka arah pembangunan Kabupaten Blitar difokuskan pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mendukung terwujudnya visi

misi tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar menjabarkan indikator yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator

kinerja kabupaten Blitar yang menjadi acuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

sebagaimana tercantum pada Bab 9 RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Yang Menjadi Acuan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

NO. Indikator

Kinerja Sasaran

Kondisi

Kinerja

Pada Awal

Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

Pada akhir

Periode RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Tingkat

Pengangguran

Terbuka

2,79 2,78 2,77 2,75 2,73 2,71 2,70 2,70

Sumber : RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021,

maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar menetapkan indikator kinerja utama SKPD

sebagai berikut :

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar

Tahun 2016-2021 No Indikator

Kinerja Sasaran Renstra SKPD

Kondisi Awal

Renstra (2016)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir Periode

Renstra 2017 2018 2019 2020 2021

1. Indeks Kepuasan

Aparatur NA baik baik baik baik baik baik

2. score sakip SKPD CC B B B BB BB BB

3. Prosentase

kelulusan peserta

yang mendapat

pelatihan

NA 80% 82% 83% 84% 85% 85%

4. Prosentase

lowongan kerja

yang terpenuhi

76,95 % 77% 78% 79% 80% 82% 82%


No Indikator Kinerja Sasaran

Renstra SKPD

Kondisi Awal

Renstra (2016)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir Periode

Renstra 2017 2018 2019 2020 2021

5. Prosentase

peserta pelatihan

kewirausahaan

yang berhasil

membentuk

wirausaha baru

(WUB)

NA 80% 82% 84% 86% 88% 88%

6. Prosentase kasus

hubungan

industrial yang

dilaporkan dan

ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7. Prosentase

perusahaan yang

menerapkan UMK

25% 26% 27% 28% 29% 30% 30%

8. Prosentase

pekerja/buruh

yang menjadi

peserta

JAMSOSTEK

53,73% 54% 54% 54,5% 55% 56% 56%

9. Persentase

transmigran asal

Blitar yang

meningkat

pendapatannya

NA 65% 70% 72% 73% 75% 75%

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR

Drs. MIFTACHUDDIN,MM Pembina Utama Muda

NIP. 19581004 198703 1 007

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS TENAGA KERJA€¦ · RENSTRA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016-2021 3 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan