of 24/24
- 1 - PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR Lampiran : Enam Belas DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi penyelenggaraan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab, serta untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kemakmuran secara menyeluruh kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor ; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang ada sebagai implementasi dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Biak Numfor ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47); 2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 6. Undang-Undang......

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR - Biro Hukum NUMFOR_3_2009.pdf · DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR Lampiran : Enam Belas DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ... Dinas Perhubungan

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR - Biro Hukum NUMFOR_3_2009.pdf · DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN...

- 1 -

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

Lampiran : Enam Belas

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi penyelenggaraan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab, serta untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kemakmuran secara menyeluruh kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor ;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang ada sebagai implementasi dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Biak Numfor ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang......

- 2 -

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844),-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4191);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

dan

BUPATI BIAK NUMFOR

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS -DINAS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

BAB.............

- 3 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Biak Numfor.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor.

6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

7. Dinas-Dinas Daerah adalah Dinas yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknik Dinas Daerah Kabupaten Biak Numfor

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Dinas Daerah, yang terdiri dari :

1. Dinas Kesehatan;

2. Dinas Pendidikan;

3. Dinas Pendapatan Daerah;

4. Dinas Pekerjaan Umum; dan

5. Dinas Perhubungan.

6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

7. Dinas Perikanan dan Kelautan:

8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

9. Dinas Peternakan dan Pertanian Tanaman Pangan;

10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

11. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM);

12. Dinas Kesejahteraan Sosial;

13. Dinas Informasi dan Komunikasi;

14. Dinas Tenaga Kerja;

15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

16. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman.

BAB III......

- 4 -

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

DINAS KESEHATAN

Pasal 3 Dinas Kesehatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang kesehatan, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan ;

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang kesehatan;

c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan

d. pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Kepegawaian ; dan 3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi: 1. Seksi Upaya Kesehatan Dasar; 2. Seksi Upaya Kesehatan Rujukan; dan 3. Seksi Upaya Kesehatan Khusus.

d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi: 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; 2. Seksi Pengendalian Wabah dan Bencana; dan 3. Seksi Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan.

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, membawahi: 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan; 2. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; dan 3. Seksi Penyelenggaraan Registrasi dan Akreditas.

f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi: 1. Seksi Penyelenggara Jaminan dan Kesehatan; 2. Seksi Pelayanan Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan 3. Seksi Penyelenggaraan Kefarmasian.

g. UPTD ; dan

h. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian.....

- 5 -

Bagian Kedua

DINAS PENDIDIKAN

Pasal 5 (1) Dinas Pendidikan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang pendidikan , serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan ;

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pendidikan;

c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan

d. pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari : a. Kepala;

b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Kepegawaian ; dan 3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Penyusunan Program, membawahi : 1. Seksi Penyusun Program; 2. Seksi Data dan Informasi; dan 3. Seksi Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan .

d. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi; 1. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan ; 2. Seksi Pengawasan, Pemeliharaan dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana

Pendidikan ; dan 3. Seksi Penyediaan Buku.

e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah , Pemuda, dan Olahraga, membawahi; 1. Seksi Pendidikan Luar Sekolah; 2. Seksi Bina Pemuda dan Kesiswaan; dan 3. Seksi Bina Olahraga, dan Fasilitas Olahraga;

f. Bidang Pendidikan dan Pengajaran, membawahi; 1. Seksi Pendidikan Dasar; 2. Seksi Pendidikan Menengah, Luar Biasa dan Tenaga Tehnis ; dan 3. Seksi Peningkatan Pendidikan Kurikulum dan Mutu Pendidikan.

g. UPTD; dan

h. Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian....

- 6 -

Bagian Ketiga

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 7 (1) Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah

yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang pendapatan daerah, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah ;

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pendapatan daerah;

c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan

d. pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Kepegawaian ; dan 3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Perencanaan, Program dan Pengelolaan Benda Berharga, membawahi: 1. Seksi Perencanaan dan Program; 2. Seksi Perundang-undangan; dan 3. Seksi Pengelolaan Benda Berharga.

d. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi: 1. Seksi Pendaftaran ; 2. Seksi Pendataan; dan 3. Seksi Perhitungan dan Penetapan.

e. Bidang Penagihan dan Pembukuan, membawahi: 1. Seksi Penagihan; 2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan; dan 3. Seksi Verifikasi dan Keberatan .

f. Bidang Bagi Hasil dan Pendapatan Lain-Lain, membawahi; 1. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil; 2. Seksi Pendapatan lain-lain; dan 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.

g. UPTD; dan

h. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian......

- 7 -

Bagian Keempat

DINAS PEKERJAAN UMUM

Pasal 9 (1) Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah

yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang pekerjaan umum, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pekerjaan umum;

c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

d. pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10 (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretaris, membawahi: 1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Kepegawaian ; dan 3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Perumahan dan Pemukiman, membawahi : 1. Seksi Perumahan; 2. Seksi Penataan Lahan dan Irigasi; dan 3. Seksi Pemukiman.

d. Bidang Cipta Karya dan Air Bersih, membawahi : 1. Seksi Air Bersih; 2. Seksi Tata Bangunan dan Tata Kota; dan 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

e. Bidang Bina Marga, membawahi: 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan; dan 3. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan /Jembatan.

f. Bidang Survei dan Pengendalian, membawahi : 1. Seksi Survei dan Perencanaan Program; 2. Seksi Pengendalian, Pengujian dan Alat Berat; dan 3. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

g. UPTD; dan

h. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian.....

- 8 -

Bagian Kelima

DINAS PERHUBUNGAN

Pasal 11 (1) Dinas Perhubungan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang perhubungan, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan ;

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang perhubungan;

c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

d. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Program, membawahi : 1. Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Seksi Penyusunan Rencana dan Program; dan 3. Seksi Pemantaun dan Pengendalian.

d. Bidang Perhubungan Darat, membawahi : 1. Seksi Lalulintas Angkutan Jalan; 2. Seksi Lalulintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan; dan 3. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.

e. Bidang Perhubungan Laut, membawahi : 1. Seksi Kelaikan Kapal; dan 2. Seksi Kepelabuhanan; dan 3. Seksi Angkutan Laut.

f. Bidang Perhubungan Udara, Telekomunikasi dan Pos, membawahi : 1. Seksi Bandar Udara; 2. Seksi Angkutan Udara; dan 3. Seksi Telekomunikasi dan Pos.

g. UPTD; dan

h. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian.....

- 9 -

Bagian Keenam

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Pasal 13 (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah

Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang pariwisata dan kebudayaan, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan;

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang pariwisata dan kebudayaan;

c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

d. pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari : a. Kepala;

b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi : 1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata; 2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana; dan 3. Seksi Usaha Jasa dan Standar Mutu Pariwisata.

d. Bidang Pengembangan Pemasaran Wisata, membawahi : 1. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata; 2. Seksi Penyelenggaraan Event; dan 3. Seksi Tenaga Kerja dan Bimbingan Penyuluhan Wisata;

e. Bidang Program dan Pengembangan Kemitraan, membawahi : 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan; 2. Seksi Kemitraan ; dan 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

f. Bidang Kesenian, membawahi: 1. Seksi Tari dan Musik; 2. Seksi Seni Rupa dan Kria; dan 3. Seksi Theater.

g. Bidang Permuseuman, Sejarah, Purbakala, Bahasa dan Sastra, membawahi; 1. Seksi Permuseuman, Sejarah dan Purbakala; dan 2. Seksi Bahasa dan Sastra.

h. Bidang Kebudayaan, membawahi 1. Seksi Budaya dan Lingkungan Budaya 2. Seksi Publikasi dan Dokumentasi

i. UPTD; dan

- 10 -

j. Jabatan Fungsional. (2) Bagian......

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pasal 15 (1) Dinas Perikanan dan Kelautan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah

Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang perikanan kelautan , serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan;

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang perikanan kelautan;

c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

d. pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Usaha Pengolahan Hasil, membawahi : 1. Seksi Perijinan dan Pemasaran; 2. Seksi Bimbingan Mutu; dan 3. Seksi Bina Mitra Usaha.

d. Bidang Pengawasan, Pengendalian SDA dan Perikanan, membawahi : 1. Seksi Konservasi dan Ekosistem Laut; 2. Seksi Pengawasan Sumber Daya dan Non Hayati; dan 3. Seksi Pengawasan Budi Daya dan Penangkapan Ikan.

e. Bidang Sumber Daya Kelautan, membawahi : 1. Seksi Identifikasi Sumber Daya Laut; 2. Seksi Tata Pemanfaatan Sumber Daya Laut; dan 3. Seksi Data dan Informasi Kelautan.

f. Bidang Produksi Perikanan, membawahi : 1. Seksi Sarana Produksi; 2. Seksi Budi Daya dan Pengembangan Produksi; dan 3. Seksi Penangkapan Ikan.

g. UPTD; h. Jabatan Fungsional.

- 11 -

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian.....

Bagian Kedelapan

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Pasal 17 (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah

Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang kehutanan dan perkebunan, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan ;

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang kehutanan dan Perkebunan;

c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

d. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Perencanaan, membawahi : 1. Seksi Rencana Umum; 2. Seksi Rencana Pengolaan; dan 3. Seksi Tata Guna Hutbun dan Perpetaan.

d. Bidang Produksi dan Usaha Kehutanan, membawahi : 1. Seksi Pemanfaatan dan Saran Produksi Hutan dan Perkebunan; 2. Seksi Pengujian dan Penatausahaan Hasil Hutan; dan 3. Seksi Usaha Hasil Hutan Non Kayu.

e. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahi : 1. Seksi Reboisasi; 2. Seksi Pembinaan Kehutanan dan Perkebunan; dan 3. Seksi Penghijauan dan Hutan Tanaman.

f. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Perlindungan Hutan, membawahi : 1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam; 2. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan; dan 3. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Penyuluhan.

g. Bidang Usaha Perkebunan dan Kelembagaan, membawahi : 1. Seksi Pengembangan Komoditi Perkebunan; 2. Seksi Proteksi; dan 3. Seksi Kelembagaan.

- 12 -

h. Bidang.....

h. Bidang Lingkungan Hidup, membawahi : 1. Seksi Penyediaan Data Dasar dan Tata Lingkungan Hidup; 2. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan 3. Seksi Komunikasi Lingkungan Hidup dan Pemberdayaan Masyarakat.

i. UPTD; dan

j. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

DINAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN

Pasal 19

(1) Dinas Peternakan dan Pertanian Tanaman Pangan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Peternakan dan Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang Peternakan dan Pertanian Tanaman Pangan, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Peternakan dan Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakan dan Pertanian Tanaman Pangan; b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Peternakan dan

Pertanian Tanaman Pangan; c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan d. pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretaris, terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Peternakan, membawahi : 1. Seksi Produksi; 2. Seksi Pembibitan dan Pakan Ternak; dan 3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan.

d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi : 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; 2. Seksi Pelayanan dan Kendali Penyakit Hewan; dan 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

e. Bidang Usaha Peternakan dan Peratanian, membawahi :

- 13 -

1. Seksi Pengembangan Lahan Air Peternakan dan Pertanian; 2. Seksi Perijinan Usaha Peternakan dan Pertanian; dan 3. Seksi Data dan Informasi Pasar.

f. Bidang....

f. Bidang Pertanian, membawahi : 1. Seksi Tanaman Pangan; 2. Seksi Holtikurtura; dan 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pertanian.

g. Bidang Pengembangan Sumber Daya Usaha Manusia, membawahi : 1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; 2. Seksi Bina Lembaga Petani; dan 3. Seksi Penelitian dan Pengembangan.

h. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi : 1. Seksi Aneka Pangan dan Gizi; 2. Seksi Distribusi dan Sedia Pangan; dan 3. Seksi Waspada dan Rawan Pangan.

i. UPTD; dan

j. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pasal 21

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang Perindustrian dan Perdagangan, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan;

c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

d. pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :

a. Kepala; b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan.

- 14 -

c. Bidang Perindustrian, membawahi : 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian; 2. Seksi IKAH dan ILMEA; dan 3. Seksi Perizinan;

d. Bidang.....

d. Bidang Perdagangan, membawahi : 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan; 2. Seksi Perdagangan dan Penyaluran; dan 3. Seksi Pendaftaran, Inventarisasi Perusahaan dan Metrologi.

e. Bidang Investasi dan Penanaman Modal, membawahi : 1. Seksi Perencanaan dan Promosi; 2. Seksi Pelayanan Investasi; dan 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

f. Bidang Perlindungan Konsumen, membawahi : 1. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kelembagaan; 2. Seksi Gangguan dan Dampak Lingkungan; dan 3. Seksi Penyuluhan.

g. UPTD; dan

h. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)

Pasal 23

(1) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Koperasi UKM mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang koperasi UKM, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dimaksud pada ayat (2), Dinas Koperasi UKM mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi UKM;

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Koperasi UKM;

c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

d. pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 24

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Program, membawahi : 1. Seksi Pendataan dan Informasi;

- 15 -

2. Seksi Penyusunan Program Dukungan Pengembangan Koperasi UKM; dan 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang.....

d. Bidang Koperasi dan Penyuluhan, membawahi : 1. Seksi Penyuluhan dan Badan Hukum Koperasi; 2. Seksi Koperasi Pertanian, Perikanan dan Peternakan; dan

3. Seksi Koperasi Perdagangan dan Aneka Jasa.

e. Bidang Usaha Kecil Menengah, membawahi : 1. Seksi Industri Pertanian dan Non Pertanian; 2. Seksi Perdagangan Aneka dan Jasa; dan 3. Seksi Kemitraan dan Investasi.

f. Bidang Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahi : 1. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan; 2. Seksi Kesehatan Simpan Pinjam; dan 3. Seksi Simpan Pinjam.

g. UPTD; dan

h. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 25

(1) Dinas Kesejahteraan Sosial berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang kesejahteraan sosial, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial ;

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang kesejahteraan sosial;

c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

d. pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan.

- 16 -

c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi : 1. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial; 2. Seksi Bina Lembaga Sosial; dan 3. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pengumpulanan Dana Sosial.

d. Bidang......

d. Bidang Pelayanan Sosial, membawahi : 1. Seksi Kesejateraan Anak dan Keluarga; 2. Seksi Usia Lanjut dan Jompo; dan 3. Seksi Binawas Panti Sosial dan Bimbingan Keluarga Miskin.

e. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi : 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial; 2. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal, Korban Narkoba dan eks Narkoba; dan 3. Seksi Penyantun Penyandang Cacat.

f. Bidang Bantuan Sosial, membawahi : 1. Seksi Bantuan Sosial; 2. Seksi Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan; dan 3. Seksi Perlindungan Hak Asasi Manusia;.

g. UPTD; dan

h. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 27 (1) Dinas Informasi dan Komunikasi berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah

Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang Informasi dan komunikasi, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan komunikasi ;

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang informasi dan komunikasi;

c. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

d. pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan.

- 17 -

c. Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi, membawahi : 1. Seksi Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat; 2. Seksi Informasi Masa; dan 3. Seksi Ceramah dan Dialog.

d. Bidang.....

d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Komunikasi, membawahi : 1. Seksi Penelitian Media Informasi; 2. Seksi Pengembangan Jaringan Informasi; dan 3. Seksi Kajian Publik Opini;

e. Bidang Penerbitan dan Penyelenggaraan Informasi, membawahi : 1. Seksi Hubungan Kelembagaan; 2. Seksi Perpustakaan dan Dokumentasi; 3. Seksi Penerbitan dan Pameran;

f. Bidang Media Moderen, membawahi : 1. Seksi Media Modern; 2. Seksi Usaha Perfilm; dan 3. Seksi Pengembangan Informasi Tehnologi.

g. UPTD; dan

h. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas

DINAS TENAGA KERJA

Pasal 29 (1) Dinas Tenaga Kerja berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang

dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan bidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, pembinaan dan produktivitas tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja,

hubungan industrial dan syarat kerja, pembinaan dan produktivitas tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan ;

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan; c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan d. pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Keuangan.

- 18 -

c. Bidang Penyediaan, Penempatan, dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi : 1. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja; 2. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Tenaga Kerja Asing; dan 3. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Usaha Kecil Informal.

d. Bidang.....

d. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja, membawahi : 1. Seksi Penyuluhan dan Hubungan Industrial; 2. Seksi Syarat-Syarat Kerja; dan 3. Seksi Perselisihan dan Pengaduan.

e. Bidang Pengawasan, Norma dan Keselamatan & Kesehatan Kerja, membawahi : 1. Seksi Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja; 2. Seksi Norma Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja; dan 3. Seksi Pembinaan keselamatan dan Kesehatan Kerja;

f. Bidan Latihan dan Pengembangan Produktifitas, membawahi : 1. Seksi Pembinaan Lembaga Latihan Kerja; 2. Seksi Pelatihan dan Pemagangan; dan 3. Seksi Penyuluhan Pengembangan Produktifitas.

g. UPTD;

h. Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 31 (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkedudukan sebagai unsur pelaksana

Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

d. pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 32

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan

- 19 -

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi : 1. Seksi Identitas Penduduk dan Penduduk Rentan; dan 2. Seksi Pindah Datang Penduduk.

d. Bidang.....

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi : 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian; 2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian; dan 3. Seksi Pengangkatan, Pengakuan, Pengesahan Anak dan Perubahan

Kewarganegaraan.

e. Bidang Pengelolaan Data Kependudukan, membawahi : 1. Seksi Sistim Tehnologi Informasi dan Peningkatan Pendayagunaan Data

Kependudukan; dan 2. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan.

f. Bidang Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kependudukan, membawahi : 1. Seksi Penyuluhan Administrasi Penduduk; dan 2. Seksi Pengumpulan, Pengolahan, Pelayanan dan Pemeliharaan Dokumen.

g. UPTD; dan

h. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas

DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

Pasal 33 (2) Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman berkedudukan sebagai unsur

pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman ;

b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Kebersihan, pertamanan dan Pemakaman;

c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

d. pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 34 (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Umum ; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan

- 20 -

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Kebersihan, membawahi : 1. Seksi Lingkungan Jalan dan Pasar; 2. Seksi Pengolahan TPS dan TPA; dan 3. Seksi Sarana Prasarana Kebersihan.

d. Bidang.....

d. Bidang Pertamanan, membawahi : 1. Seksi Taman; 2. Seksi Penerangan Jalan dan Taman; dan 3. Seksi Dekorasi Kota dan Reklame;

e. Bidang Pemakaman, membawahi : 1. Seksi Registrasi dan Pemanfaatan; 2. Seksi Pemeliharaan dan Penertiban; dan 3. Seksi Penyiapan Lahan dan Perlengkapan.

f. Bidang Pemeliharaan Aset, membawahi : 1. Seksi Perbengkelan; dan 2. Seksi Pengadaan Suku Cadang;

g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Biak Numfor sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

K E P E G A W A I A N

Pasal 35 Susunan Kepegawaian, Jenjang Kepangkatan dan Jabatan Struktural maupun Fungsional dari Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, akan diatur lebihlanjut dengan Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor.

BAB V

P E M B I A Y A A N

Pasal 36 Pembiayaan Lembaga Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Penetapan besaran organisasi setiap satuan kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

(2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini akan diatur lebihlanjut dengan Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor.

Pasal 38

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 16 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas

- 21 -

Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2001 Nomor 17), dan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Kantor Kebersihan, Ketentraman dan Pemeliharaan Aset Kota (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39......

Pasal 39 Segala ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 38, dinyatakan masih tetap berlaku selama belum dikeluarkannya peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor

Ditetapkan di : Biak Pada tanggal : 12 Mei 2009

BUPATI BIAK NUMFOR CAP / TTD

YUSUF MELIANUS MARYEN Diundangkan di : B I A K Pada tanggal : 14 Mei 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR CAP / TTD

Drs. JOHANIS THAN, MM. PEMBINA UTAMA MUDA NIP 640 016 048

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2009 NOMOR 3.

Salinan sah sesuai dengan aslinya A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

KEPALA BAGIAN HUKUM

YUNIUS L. RUMERE, SH, MM. PEMBINA NIP. 640 025 337

- 22 -

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

NOMOR 3 TAHUN 2009

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR

I. U M U M

Bahwa dalam rangka implementasi penyelenggaraan Otonomi Daerah secara nyata dan bertanggungjawab, serta untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kemakmuran secara menyeluruh kepada masyarakat Kabupaten Biak Numfor;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota, dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang ada sebagai implementasi dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Biak Numfor;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

- 23 -

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

- 24 -

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

LAMPIRAN 3