PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PENDIDIKAN … · Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah perlu disusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Pemda II jalan Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Kode Pos 55714 Telp. 367171, Fax. 367327

Email [email protected] Website www.dikpora.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN BANTUL

NOMOR 08a TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah perlu disusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam poin a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15;

e. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004

mailto:[email protected]

http://www.dikpora.bantulkab.go.id/

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.

j.

k.

l.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul; Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021; Kedua : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun;

Ketiga : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2017 – 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul ini.

Ditetapkan di : Bantul Pada tanggal : 16 Januari 2017

Renstra Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul 2016 - 2021 i

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Instruksi Presiden Nomor

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, maka setiap instansi pemerintah harus memiliki Rencana Strategis

(Renstra) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai bentuk penterjemahan atas

visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang secara

rinci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk itu dalam rangka menjabarkan serta mensinergikan kebijakan teknis

dengan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, serta menindaklanjuti

perubahan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Bantul, maka Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul melakukan revisi atas

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tahun 2016-2021. Dokumen

Renstra ini berisi tentang rencana pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan

olahraga di Kabupaten Bantul, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi.

Dalam dokumen ini juga tertuang secara rinci tujuan dan sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan, serta indikator kinerja, yang akan dilaksanakan

oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul selama kurun

waktu 2016-2021, yang disusun berdasarkan analisis lingkungan internal dan

eksternal. Dalam menyusun dokumen Renstra ini juga dengan memperhatikan

kebijakan yang telah disusun oleh kementerian serta instansi terkait, yaitu dengan

mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Renstra

Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Renstra Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul 2016 - 2021 ii

Dengan tersusunnya dokumen Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda, dan

Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 ini diharapkan dapat menjadi acuan

dan panduan utama dalam melaksanakan kegiatan bagi seluruh jajaran di Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul. Dokumen Renstra ini juga

diharapkan dapat menjadi sebuah strategi pembangunan khususnya di sektor

pendidikan dalam rangka mewujudkan cita-cita Pemerintah Kabupaten Bantul,

sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul yaitu “Terwujudnya

Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera,

berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Bantul, Desember 2017 Kepala Dinas Dikpora,

Drs. DIDIK WARSITO, M.Si. Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19630915 199003 1 008

Renstra Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul 2016 - 2021 iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

KATA PENGANTAR ......................................................................................... ii

DAFTAR ISI ...................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum ............................................................................ 2

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................ 3

1.4 Kerangka Pikir ................................................................................ 3

1.5 Sistematika Penulisan .................................................................... 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN

OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL .................................................. 5

2.1 Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi ......................................... 5

2.2 Sumber Daya .................................................................................. 10

2.3 Kinerja Pelayanan ........................................................................... 16

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ......... 24

3.1 Telaah Strategi dan Kebijakan Intansi Terkait ................................ 24

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten

Bantul ....................................................................................... 24

C. Telaahan Renstra Kemdikbud, Kemenpora, dan Dinas Dikpora

DIY ........................................................................................... 26

3.2 Faktor-Faktor Lingkungan ................................................................ 36

3.3 Analisis Lingkungan Strategis .......................................................... 36

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................ 36

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ........................ 38

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ......................................... 38

4.2 Strategi dan Kebijakan .................................................................... 39

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF ....................................... 40

BAB VI INDIKATOR KINERJA PD ................................................................... 41

6.1 Indikator Kinerja Utama .................................................................. 41

6.2 Indikator Kinerja Program ............................................................... 41

BAB VII PENUTUP ........................................................................................... 42

LAMPIRAN

Renstra Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul 2016 - 2021 Bab I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, maka

pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan urusan pemerintahan

yang diserahkan kewenangannya oleh pemerintah pusat. Sebagaimana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan kewenangan

penyelenggaraannya oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

adalah urusan pemerintahan konkuren, yang meliputi urusan pemerintahan

wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Bidang pendidikan merupakan satu

bidang yang kewenangan penyelenggaraannya diserahkan kepada daerah,

disamping berbagai bidang lainnya. Untuk itu agar terjadi sinergitas antara

kebijakan di tingkat pusat dan ditingkat daerah dalam rangkan pembangunan

nasional, maka pelaksanaan pembangunan daerah harus mengacu pada

sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sistem perencanaan pembangunan nasional mewajibkan setiap

daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk

dokumen perencanaan daerah yang saling terkait satu dengan lainnya.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, maka kepala daerah

dibantu oleh perangkat daerah yang akan melaksanakan urusan pada

bidang tertentu sesuai dengan kondisi daerah. Dokumen perencanaan di

tingkat daerah diantaranya adalah rencana pembangunan jangka panjang

daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah

(RPJMD), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), dan rencana strategis

(Renstra) perangkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyusun RPJMD Tahun 2016-

2021, yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah

nasional (RPJMN), dimana RPJMN merupakan penterjemahan atas

sembilan agenda prioritas Pemerintah Pusat, yang tertuang dalam

Nawacita. Untuk itu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten


Bantul sebagai salah satu perangkat daerah juga harus menselaraskan

rencana strategisnya dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul,

serta renstra kementerian terkait (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

serta Kementerian Pemuda dan Olahraga), juga renstra Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun dalam rangka

mengoperasionalkan RPJMD sesuai tugas dan fungsi masing-masing

organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai bidang urusan yang menjadi

kewenangan daerah. Renstra perangkat daerah disusun dengan

berpedoman pada RPJMD dan standar pelayanan minimal (SPM), dengan

materi dan substansi utama memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan. Setiap OPD berkewajiban

melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran

pembangunan jangka menengah daerah, dengan tidak mengabaikan tingkat

kinerja pelayanan/pembangunan yang sudah dicapai pada periode

sebelumnya. OPD melalui Renstra perangkat daerah perlu memastikan

bahwa kegiatan yang disusun sudah memadai untuk mencapai sasaran hasil

pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD, serta estimasi biaya yang

dibutuhkan setelah mencermati kapasitas fiskal daerah serta pagu indikatif

jangka menengah.

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Renstra perangkat daerah

telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,

yang merupakan pedoman teknis yang wajib diacu oleh seluruh OPD dalam

menyusun Renstra perangkat daerah. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan di

atas, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul perlu

menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2016-2021. Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Bantul Tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun

secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,


peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, sesuai dengan kondisi

Kabupaten Bantul saat ini.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1951.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan

Nasional.

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di

Kabupaten/Kota.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bantul.

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk

memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka

menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

dalam lima tahun mendatang serta menjamin keterpaduan dan

kesinambungan pembangunan pendidikan dasar yang berkelanjutan

di Kabupaten Bantul.


2. Tujuan

Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Bantul Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan untuk memberikan

arah dan pedoman bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bantul dalam menyusun Rencana Kerja ( R e n j a ) ,

penganggarannya, penguatan peran para stakeholders dalam

pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan

merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja

tahunan dan lima tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bantul.

1.4. KERANGKA PIKIR

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bantul dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan

seluruh anggota tim penyusun dalam rapat-rapat internal serta melibatkan

para pemangku kepentingan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

dalam diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) serta

berbagai rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun

eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam

penyusunan renstra.

Penyusunan Renstra ini dimulai dengan inventarisasi rincian tugas

pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan

keselarasannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-

2021, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator

kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar

capaian kinerja, pengelohan dan analisis data, serta memperhatikan

indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun

2016-2021. Legalisasi Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Alur pikir penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021 disajikan dalam gambar pada

lampiran 1.


1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan

Olahraga ini disusun oleh Tim Perumus yang ditunjuk oleh Kepala Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, yang bertugas

melaksanakan pengkajian, pengumpulan pendataan, pembahasan, dialog

dan menyusun Rancangan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Adapun Sistematika Penulisan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda, dan

Olahraga Kabupaten bantul Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Kerangka Pikir

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN

OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL

2.1 Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi

2.2 Sumber Daya

2.3 Kinerja Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Telaah Strategi dan Kebijakan Intansi Terkait

A. Telaah Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Bantul

B. Telaah Renstra Kemendikbud, Kemenpora, dan Dinas

Dikpora DIY

3.2 Faktor-Faktor Lingkungan

3.3 Analisis Lingkungan Strategis

3.4 Penetapan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

4.2 Strategi dan Kebijakan PD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF


BAB VI INDIKATOR KINERJA PD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

Renstra Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul 2016 - 2021 Bab II- 7

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANTUL

2.1. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal

ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Bantul. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul yang

sebelumnya merupakan penggabungan Dinas Pendidikan Dasar, Dinas

Pendidikan Menengah, Informal dan Nonformal, serta Dinas Parwisata,

Pemuda dan Olahraga. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka di

Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat struktur Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Pemerintah. Untuk itu agar terjadi sinergitas serta

sinkronisasi tata dan alur kerja, maka Kabupaten Bantul mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bantul mempunyai tugas

pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas

pembantuan bidang/urusan pendidikan, pemuda dan olahraga. Untuk

menyelenggarakan fungsinya, Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga

didukung oleh struktur organisasi sebagaimana bagan yang tersaji pada

Lampiran 1.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana bagan tersebut diatas, Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan

dasar, pendidikan non formal, serta kepemudaan dan olahraga;


b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan

dasar, pendidikan non formal, serta kepemudaan dan olahraga;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar, pendidikan non formal, serta kepemudaan dan

olahraga;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas

dan fungsinya.

Adapun uraian tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah

sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

c. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;

d. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

e. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian,

ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum,

organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan

dokumentasi;

f. Pengelolaan barang milik daerah;

g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;


i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

fungsi Sekretariat; dan

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum

dan kepegawaian;

c. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;

d. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

e. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;

f. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;

g. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;

h. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata

laksana;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub

Bagian; dan

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan


B. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas :

a. penyusunan rencana kerja Sub bagian;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan

dan evaluasi;

c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;

d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan

anggaran;

e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan

informasi;

f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.


g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub

Bagian; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan


C. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

a. penyusunan rencana kerja Sub bagian;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan dan

aset;

c. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;

d. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub

Bagian; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan


3. Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, mempunyai tugas:

a. penyusunan rencana kerja Bidang;

b. perumusan kebijakan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan

sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter

pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

c. pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan

dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter


d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan

nonformal;

e. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan

satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kurikulum dan penilaian,

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan

pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan

nonformal;


g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kurikulum dan

penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan

pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan

nonformal;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi

Bidang; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan


Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal terdiri dari:

A. Seksi Kurikulum Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Seksi Kurikulum Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

mempunyai tugas:

a. penyusunan rencana kerja Seksi ;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kurikulum pendidikan

usia dini dan pendidikan non formal;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kurikulum pendidikan

usia dini dan pendidikan non formal;

d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan

nonformal;

e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang

kurikulum pendidikan usia dini dan pendidikan non formal;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kurikulum

pendidikan usia dini dan pendidikan non formal;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi

Seksi; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya

B. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Usia Dini

dan Pendidikan Non Formal

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Usia Dini dan

Pendidikan Non Formal, mempunyai tugas :



b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kelembagaan dan

sarana prasarana pendidikan usia dini dan pendidikan non formal;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan dan

sarana prasarana pendidikan usia dini dan pendidikan non formal;

d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan

satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;


kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan usia dini dan

pendidikan non formal;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kelembagaan

dan sarana prasarana pendidikan usia dini dan pendidikan non formal;

dan


Seksi; dan


dengan tugas dan fungsinya.

C. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Usia

Dini dan Pendidikan Non Formal

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Usia Dini dan

Pendidikan Non Formal, mempunyai tugas :


b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembinaan minat,

bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan

anak usia dini dan pendidikan nonformal;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan minat,

bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan

anak usia dini dan pendidikan nonformal;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang

pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta

didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;


e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan

minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik


f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi

Seksi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


4. Bidang Sekolah Dasar

Bidang Sekolah Dasar mempunyai tugas :


b. perumusan kebijakan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan

sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah

dasar;

c. pelaksanaan kebijakan bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan

sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah

dasar;

d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;


sekolah dasar;

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kurikulum dan penilaian,


pembangunan karakter sekolah dasar;



pembangunan karakter sekolah dasar; dan


Bidang; dan




Bidang Sekolah Dasar terdiri dari :

A. Seksi Kurikulum Sekolah dasar

Seksi Kurikulum Sekolah Dasar mempunyai tugas :


b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kurikulum sekolah

dasar;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sekolah dasar;

d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;


kurikulum sekolah dasar;


sekolah dasar;


Seksi; dan



B. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar mempunyai

tugas :



sarana prasarana sekolah dasar;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan dan

sarana prasarana sekolah dasar;


sekolah dasar;


kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;


dan sarana prasarana sekolah dasar;


Seksi; dan




C. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar

mempunyai tugas :



bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah

dasar;


bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah

dasar;



didik sekolah dasar;


minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik

sekolah dasar; dan


Seksi; dan



5. Bidang Sekolah Menengah Pertama

Bidang Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas :


b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kurikulum dan penilaian,


pembangunan karakter sekolah menengah pertama;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kurikulum dan penilaian,




d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah

pertama;


sekolah menengah pertama;

f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang

kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta

peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;





Bidang; dan



Bidang Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :

A. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama

Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas :


b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kurikulum sekolah

menengah pertama;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sekolah menengah

pertama;

d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah

menengah pertama;


kurikulum sekolah menengah pertama;




Seksi; dan




B. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah

Pertama

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

mempunyai tugas :



sarana prasarana sekolah menengah pertama;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan dan

sarana prasarana sekolah menengah pertama;




kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;


dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;


Seksi; dan



C. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah

Menengah Pertama

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah

Pertama mempunyai tugas :

a. penyusunan rencana kerja Seksi;


bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik ekolah

menengah pertama;


bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik ekolah

menengah pertama;




didik ekolah menengah pertama;


minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik ekolah

menengah pertama;


Seksi; dan



6. Bidang Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bidang Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas :


b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembinaan pendidik dan

tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah

menengah pertama, dan pendidikan nonformal;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan pendidik dan

tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah

menengah pertama, dan pendidikan nonformal;

d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan

pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama,

dan pendidikan nonformal;

e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga

kependidikan dalam kabupaten;


pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini,

sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan

pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah

dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal; dan



Bidang; dan



Bidang Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari:

A. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Usia Dini

dan Pendidikan Non Formal

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Usia Dini dan

Pendidikan Non Formal mempunyai tugas:


b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembinaan pendidik

dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan

nonformal;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan pendidik

dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan

nonformal;

d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga

kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;


kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal

dalam kabupaten;


pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia

dini dan pendidikan nonformal;


pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan

pendidikan nonformal;


Seksi; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai



B. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar mempunyai

tugas:



dan tenaga kependidikan sekolah dasar;


dan tenaga kependidikan sekolah dasar


kependidikan sekolah dasar;


kependidikan sekolah dasar dalam kabupaten;


pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;


pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;


Seksi; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai


C. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah

Pertama

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

mempunyai tugas :



dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;


dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama


kependidikan sekolah menengah pertama;


kependidikan sekolah menengah pertama dalam kabupaten;



pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah

pertama;


pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;


Seksi; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


7. Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas :


b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pemuda, olahraga dan

sarana prasarana olahraga;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemuda, olahraga dan

sarana prasarana olahraga;


pemuda, olahraga dan sarana prasarana olahraga;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pemuda,

olahraga dan sarana prasarana olahraga; dan


Bidang; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan


Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

A. Seksi Pemuda

Seksi Pemuda mempunyai tugas :


b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan pemuda,

pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;


c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan

pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda

d. penyiapan bahan berian bimbingan teknis dan supervisi bidang

pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur

kemitraan pemuda;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang

pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur

kemitraan pemuda;


Seksi; dan



B. Seksi Olahraga

Seksi Olahraga mempunyai tugas :


b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pembudayaan olahraga,

promosi olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembudayaan

olahraga, promosi olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;


pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan peningkatan prestasi

olahraga;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pembudayaan

olahraga, promosi olahraga dan peningkatan prestasi olahraga; dan


Seksi; dan



C. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas :



b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang sarana dan prasarana

olahraga;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sarana dan prasarana

olahraga;


sarana dan prasarana olahraga;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang sarana dan

prasarana olahraga;


Seksi; dan



8. Unit Pelaksana Teknis

Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati

tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya.

b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya.

c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka

memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku.

d. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai

langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya.

e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

2.2. SUMBER DAYA

1. Kondisi Umum Pegawai

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bantul adalah sebanyak 62 orang pegawai, dengan jumlah

pegawai laki-laki sebanyak 35 orang dan pegawai perempuan sebanyak

27 orang. Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi pegawai


Dinas Pendidikan

No Tingkat

Pendidikan

Jumlah

(Orang)

Prosentase

(%)

1 S3 1 1,613

2. S2 10 16,129

3. S1 18 29,032

4. Diploma 4 6,452

5. SLTA 27 43,548

6. SMP 2 3,226

Jumlah 62 100

Tabel 2.1 jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No KlasifikasiJumlah

(orang)

Prosentase

(%)

1. Gol . IV 11 17,742

2. Gol. III 27 43,548

3. Gol. II 22 35,484

4. Gol. I 2 3,226

Jumlah 62 100

Tabel 2.2. jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Diagram 2.1. Data Pegawai Dikdas Kab. Bantul

Sedangkan jumlah pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bantul berdasakan pangkat struktural dan fungsional,

adalah sebagai berikut.


No Pangkat Struktural/Fungsional Jumlah Satuan

1 Eselon II 1 Orang

2 Eselon III 6 Orang

3 Eselon IV 18 Orang

4 Fungsional Umum 67 Orang

5 Fungsional Tertentu:

a. Guru 503.997 Orang

b. Penilik PAUDNI 4 Orang

c. Pengawas TK 20 Orang

d. Pengawas SD/MI 32 Orang

e. Pengawas SMP/MTs 22 Orang

e. Pranata Komputer 3 3 Orang

Jumlah 504.170 Orang

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan pangkat struktural/fungsional

2. Kondisi Sekolah dan Peserta Didik

Jumlah Sekolah dibawah kewenangan dan pembinaan Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul meliputi jenjang Taman Kanan-

Kanan (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama

(SMP). Namun dalam rangka wajib belajar sembilan tahun, data

termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)

menjadi indikator kolektif tingkat capaian pelayanan pendidikan dasar

sesuai Permendikbud Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dasar, sekaligus jenjang Raudlotul

Atfal (RA). Untuk lebih jelasnya cakupan layanan Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga dan adalah sebagai berikut.


No. jenjang Status

Total Jumlah Siswa

Total Negeri Swasta Negeri Swasta

1 TK 1 515 516 148 26525 26673

2 RA 0 37 37 0 2547 2547

3 SD 281 80 361 57141 18198 75339

4 MI 3 28 31 1261 4099 5360

5 SMP 47 42 89 24265 6655 30920

6 MTS 9 15 24 4124 3630 7754

7 SMPT 2 0 2 121 0 121

8 SD/SMPLB 2 17 19 295 1071 1366

Tabel 2.5. Jumlah Satuan Pendidikan & Siswa Dalam Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

3. Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu guru dilakukan

melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan sertifikasi profesi. Berikut

ini tersaji gambaran jumlah pendidik dan kependidikan untuk jenjang

TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs di Kabupaten Bantul, berdasarkan sebaran

di wilayah kecamatan se-Kabupaten Bantul serta berdasarkan jenjang

pendidikan.

No Kecamatan GURU

TK/RA SD/MI SMP/MTs

01 Bantul 235 489 370

02 Sewon 226 464 344

03 Kasihan 252 508 235

04 Sedayu 109 310 119

05 Pajangan 70 187 97

06 Pandak 134 292 185

07 Srandakan 74 182 79

08 Sanden 91 215 154

09 Kretek 79 209 76

10 Bb.lipuro 98 250 155

11 Pundong 73 213 137

12 Imogiri 132 323 178

13 Jetis 134 319 148

14 Pleret 134 288 212

15 Piyungan 128 269 221

16 Banguntapan 296 570 271

17 Dlingo 102 251 165


Jumlah 2367 17784 3146

Tabel 2.6 Jumlah guru per satuan pendidikan di setiap kecamatan

Tabel 2.7 Jumlah Guru TK/RA berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 2.8 Jumlah Guru SD/MI berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 2.9 Jumlah Guru SMP/MTs berdasarkan Jenjang Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Jumlah (org) Prosentase (%)

1 S2/S3 26 1,10

2 S1 1739 73,66

3 D3/SARMUD 58 2,46

4 D2/PGSLA 49 2,08

5 D1/PGLSP 20 0,85

6 SLTA/KEGURUAN 229 9,70

7 SLTA/NON KEGURUAN 240 10,17

TOTAL 5334 100

No Jenjang Pendidikan Jumlah (org) Prosentase (%)

1 S2/S3 97 1,819

2 S1 4630 86,802

3 D3/SARMUD 103 1,931

4 D2/PGSLA 251 4,706

5 D1/PGLSP 8 0,150

6 SLTA/KEGURUAN 162 3,037

7 SLTA/NON KEGURUAN 83 1,556

TOTAL 5334 100

No Jenjang Pendidikan Jumlah (org)

Prosentase (%)

1 S3 1 0,033

2 S2 171 5,575

3 S1 2647 86,306

4 D3/SARMUD 125 4,076

5 D2/PGSLA 24 0,783

6 D1/PGLSP 99 3,228

Total 3067 100


NO JENJANG JUMLAH KUALIFIKASI BERSERTIFIKAT

PENDIDIK S1/D4 S2

1 SD 33 14 19 33

2 MI 5 1 4 5

3 SMP 22 - 22 22

4 MTs 4 - 4 4

JUMLAH TOTAL 64 15 49 64

Tabel 2.10 Jumlah Pengawas Sekolah Jenjang SD, MI, SMP dan MTs

4. Kondisi Umum Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sedangkan sarana yang tersedia di Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga dan UPT PPD kecamatan meliputi : kendaraan roda empat

sebanyak 4 (empat) buah, kendaraan roda dua sebanyak 60 (enam

puluh) buah, meja biro sebanyak 14 (empat belas) buah, meja setengah

biro sebanyak 62 (enam puluh dua) buah, meja rapat sebanyak 29 (dua

puluh sembilan) buah, komputer sebanyak 43 (empat puluh tiga), printer

sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah, Laptop sebanyak 13 (tiga belas)

buah, 1 (satu) buah ICT Jardiknas.

SARANA KERJA

NO JENIS/NAMA BARANG JUMLAH KET

1 Tanah 3.923 m2 1

2 Gedung Kantor Dikdas (bertingkat) 480 m2 1

3 Gedung Pertemuan Sekolah/Pengawas (bertingkat)

602 m2 1

4 Gedung Kandep Imogiri 120 m2 1

5 Gedung Kandep Dikbud Sedayu 120 m2 1

6 Gedung Kandep Dikbud Bantul 120 m2 1

7 Gedung Kandep Dikbud Piyungan 120 m2 1

8 Gedung UKS 192 m2 1

9 Mobil Dinas 6 Unit 5:01

1:02

10 Sepeda Motor 64 Unit 60:01:00


4:02

11 AC 35 Unit 34:01:00

1:02

12 Almari 45 unit 1

13 Brankas 5 Unit 1

14 Etalase 6 Unit 1

15 Kursi 178 Unit 1

16 Kursi Rapat 397 Unit 1

17 Layar Proyektor 4 Unit 1

18 LCD 8 Unit 1

NO JENIS/NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN

19 Meja Biro 15 Unit 1

20 Meja 1/2 Biro 64 Unit 1

21 Meja Rapat 84 Unit 1

22 Meja Kursi Tamu 9 Unit 1

23 Jam Dinding 6 Unit 1

24 Pesawat TV 9 Unit 1

25 Cshbox 6 Unit 1

26 Komputer 80 Unit 1

27 Printer 40 Unit 39:01:00

1:02

28 Camera Digital 5 Unit 1

29 Notebook 24 unit 1

30 Wireless 1 Unit 1

31 Mesin Pengganda 1 Unit 1

32 Pesawat PABX 8 Unit 1

33 Pesawat telepon 2 Unit 1

34 Pesawat Fax 3 Unit 1

35 Tangga Alumunium 1 Unit 1

36 Penyedot Debu 1 Unit 1

37 Alat potong Kertas 3 Unit 1

38 Amplifier 3 Unit 1

39 Catridge 1 Unit 1

40 Coolkhas 1 Unit 1

41 Filing Cabinet 39 Unit 1

42 Handy Talky 1 Unit 1

43 Kipas 1 Unit 1

44 Microphone Wireless 1 Unit 1

45 Mixer 2 Unit 1

46 Papan Pengumuman 1 Unit 1

47 Radio 2 Unit 1

48 Rak Buku 5 Unit 1


49 Rak Sound 1 Unit 1

50 Sofa 1 Set 1

51 Speaker 1 Unit 1

52 Tape Deak 1 Unit 1

53 UPS 7 unit 1

54 VCD 1 Unit 1

55 Generator 1 Unit 1

56 Toner 2 Unit 1

Tabel 2.11 Sarana Kerja di lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Sumber daya yang dimiliki Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul

selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana

dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan kepemudaan

dan olahraga. Aset berupa gedung kantor dan sarana kerja yang ada di

Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul sebagai berikut :

No Jenis Banyaknya Satuan

A Sarana

Gedung kantor 1 unit

B Prasarana unit

1 Mobil dinas 3 unit

2 Meja eselon III 2 unit

3 Meja setengah biro 5 unit

4 Meja staf 6 unit

5 Meja rapat berlogo 6 unit

6 Meja rapat 10 unit

7 Note book/laptop 7 unit

8 Komputer 10 unit

9 Kursi putar 4 unit

10 Kursi kerja 13 unit


11 Kursi staf 4 unit

12 Filling cabinet 5 unit

13 Brankas 1 unit

14 AC 11 unit

15 Kursi lipat 9 unit

16 Kursi chitose 30 unit

17 Almari 2 pintu 6 unit

18 Almari bifet 1 unit

19 Almari rak buku 1 unit

20 Almari 3 pintu 1 unit

21 Etalase 1 unit

22 Perangkat mikropon 1 unit

23 Mesin ketik 3 unit

24 Sepeda motor 4 unit

25 Televisi 2 unit

26 Megaphone 2 unit

27 Photo digital 1 unit

28 Kursi sofa 2 unit

29 Printer 8 unit

Tabel 2.12. Sarana dan Prasarana Kerja di eks Kantor PORA

Dari sisi aset kepemudaan, Kabupaten Bantul memiliki aset yang cukup

beragam sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

NO ASET KEPEMUDAAN JUMLAH


1 Organisasi Kepemudaan 119

Tabel 2.13 Aset Bidang Kepemudaan

Di bidang olahraga, aset yang dimiliki adalah terkait dengan ketersediaan

sarana dan prasarana olahraga dan organisasi/lembaga/kelompok

olahraga di Kabupaten Bantul. Adapun ragam aset olahraga tersebut

terlihat pada tabel berikut.

NO ASET OLAHRAGA JUMLAH

1 Organisasi Olahraga 36 cabang olahraga

2 Fasilitas Olahraga 148 Unit

Tabel 2.14 Aset Bidang Olahraga

2.3. KINERJA PELAYANAN

Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten

Bantul dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya kemajuan capaian

standar pelayanan minimal pendidikan dasar, kemajuan capaian indikator

pendidikan, serta perkembangan realisasi anggaran sektor pendidikan untuk

beberapa tahun terakhir.

1. Capaian Standar Pelayanan Minimal

A. SPM Pendidikan Dasar Tingkat Kabupaten (14 Indikator)

Jenis Layanan

IP Indikator Layanan Sub IP

Sub Indikator Capaian (%)

2015 2016

Sarana dan Prasarana

1 Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;

1.1 Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SD/MI dalam jarak kurang dari 3 km

100% 100%

1.2 Jumlah kelompok permukiman permanen yang sudah dilayani SMP/MTs dalam jarak kurang dari 6 km

100% 100%


2 Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;

2.1 Jumlah SD/MI yang semua rombongan belajar (rombel)nya tidak melebihi 32 orang

68,39% 71,28%

2.2 Jumlah SD/MI yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas, meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel

61,14% 82,05%

2.3 Jumlah SMP/ MTs yang semua rombel-nya tidak melebihi 36 orang

85,71% 90,91%

2.4 Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas meja/kursi, dan papan tulis untuk setiap rombel

80,76% 81,82%

3 Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;

3.1 Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik

27,62%

36,36%

3.2 Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik

5,71% 6,36%

4 Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;

4.1 Jumlah SD/MI yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/madrasah dan staf kependidikan lainnya

43,01% 77,44%

4.2 Jumlah SMP/MTs yang memiliki satu ruang guru dan dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, dan staf kependidikan lainnya

47,62% 57,27%

4.3 Jumlah SMP/MTs yang memiliki ruang kepala sekolah/ madrasah yang terpisah dari ruang guru dan dilengkapi meja kursi

91,43% 92,73%

Pendidik dan

Tenaga Kependidik

an

5 Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;

5.1 Jumlah SD/MI yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik

99,48% 98,72%

5.2 Jumlah SD/MI yang memiliki 6 (enam) orang guru [atau 4 (empat) orang guru untuk daerah khusus]

99,22% 99,74%

6 Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang

6 Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru untuk setiap

30% 50%


guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;

mata pelajaran [atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaran]

7 Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;

7.1 Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV

100% 100%

7.2 Jumlah SD/MI yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik

96,63% 95,90%

8 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;

8.1 Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV ≥ 70% [untuk daerah khusus ≥ 40%]

89.52% 97,27%

8.2 Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35% [untuk daerah khusus ≥ 20%]

84,76% 86,36%

9 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan;

9 Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, masing-masing 1 (satu) orang untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn

49,52% 57,27%

10 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

10 Jumlah Kepala SD/MI yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik

82,64% 88,97%

11 Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

11 Jumlah Kepala SMP/MTs yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik

78,10% 82,73%

12 Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1

12 Jumlah pengawas sekolah/madrasah yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik

100% 100%


atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

Kurikulum 13 Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif

13 Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif

100% 100%

Penjaminan Mutu

Pendidikan

14 Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

14.1 Jumlah SD atau MI yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

48,19% 90%

14.2 Jumlah SMP atau MTs yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama ≥ 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan

43,81% 74,55%

B. SPM Pendidikan Dasar Tingkat Satuan Pendidikan (13 Indikator)

Jenis Layanan

IP Indikator Layanan Sub IP

Sub Indikator Capaian (%)

2015 2016

Sarana dan

Prasarana

15 Setiap SD/MI

menyediakan buku

teks yang sudah

ditetapkan

kelayakannya oleh

Pemerintah mencakup

mata pelajaran Bahasa

Indonesia, Matematika,

IPA, IPS, dan

Pendidikan

Kewarganegaraan

dengan perbandingan

satu set untuk setiap

peserta didik;

15.1 Jumlah set buku teks mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn) yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah

71,42% 82,44%

15.2 Jumlah SD/MI yang telah memenuhi IP-15.1 Sekolah

29,27% 51,54%

16 Setiap SMP/MTs

menyediakan buku teks

yang sudah ditetapkan

kelayakannya oleh

16.1 Jumlah set buku teks mata pelajaran yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang

23,05% 46,27%


Pemerintah mencakup

semua mata pelajaran

dengan perbandingan

satu set untuk setiap

perserta didik;

disediakan oleh sekolah

16.2 Jumlah SMP/MTS yang telah memenuhi IP-16.1 Sekolah

12,38% 18,18%

17 Setiap SD/MI

menyediakan satu set

peraga IPA dan bahan

yang terdiri dari model

kerangka manusia,

model tubuh manusia,

bola dunia (globe),

contoh peralatan optik,

kit IPA untuk

eksperimen dasar, dan

poster/carta IPA;

17 Jumlah SD/MI yang memiliki set peraga dan bahan IPA secara lengkap

30,31% 51,79%

18 Setiap SD/MI memiliki

100 judul buku

pengayaan dan 10

buku referensi, dan

setiap SMP/MTs

memiliki 200 judul buku

pengayaan dan 20

buku referensi;

18.1 Jumlah SD/MI yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi

65,54% 87,95%

18.2 Jumlah SMP/MTs yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan

dan referensi 50,48% 70,91%

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidik

an

19 Setiap guru tetap

bekerja 37,5 jam per

minggu di satuan

pendidikan, termasuk

merencanakan

pembelajaran,

melaksanakan

pembelajaran, menilai

hasil pembelajaran,

membimbing atau

melatih peserta didik,

dan melaksanakan

tugas tambahan;

19.1 Jumlah guru tetap yang rata-rata jam kerja per

61,55% 75,55%

19.2 Jumlah SD atau MI yang telah memenuhi IP 19.1

45,85% 90%

19.3 Jumlah SMP atau MTs yang telah memenuhi IP 19.1

39,05% 57,27%

20 Satuan pendidikan

menyelenggarakan

proses pembelajaran

selama 34 minggu per

tahun dengan kegiatan

tatap muka sebagai

berikut :

20.1 Jumlah rombongan belajar yang memenuhi standar

69,84% 100%


Kelas I - II : 18 jam

per minggu

Kelas III : 24 jam

per minggu

Kelas IV - VI : 27 jam

per minggu

Kelas VII - IX : 27 jam

per minggu

20.2 Jumlah SD atau MI yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran kelas I s/d kelas VI seperti diatas

51,55% 100%

20.3 Jumlah SMP atau MTs yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran kelas VII s/d IX selama 27 jam per minggu

63,81% 100%

Kurikulum 21 Satuan pendidikan

menerapkan kurikulum

tingkat satuan

pendidikan (KTSP)

sesuai ketentuan yang

berlaku;

21.1 Jumlah SD atau MI yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

94,04% 100%

21.2 Jumlah SMP atau MTs yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

89,52% 100%

22 Setiap guru

menerapkan rencana

pelaksanaan

pembelajaran (RPP)

yang disusun

berdasarkan silabus

untuk setiap mata

pelajaran yang

diampunya;

22.1 Jumlah guru yang menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya

98,38% 99,33%


90,93% 95,90%


77% 77,27%

Penilaian

Pendidikan

23 Setiap guru

mengembangkan dan

menerapkan program

penilaian untuk

membantu

meningkatkan

kemampuan belajar

peserta didik;

23.1 Jumlah guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik

99,81% 99,62%


90,67% 96.92%


85% 87,27%

Penjamina

n Mutu

Pendidikan

24 Kepala sekolah

melakukan supervisi

kelas dan memberikan

umpan balik kepada

guru dua kali dalam

setiap semester;

24.1 Jumlah SD atau MI yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester

88,08% 95,38%

24.2 Jumlah SMP atau MTs yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan

75% 77,27%


balik kepada guru dua kali dalam setiap semester

25 Setiap guru

menyampaikan laporan

hasil evaluasi mata

pelajaran serta hasil

penilaian setiap peserta

didik kepada kepala

sekolah pada akhir

semester dalam bentuk

laporan hasil prestasi

belajar peserta didik;

25.1 Jumlah guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester

98,70% 99,51%


93,26% 96,92%


89% 89,09%

26 12. Kepala sekolah

atau madrasah

menyampaikan laporan

hasil ulangan akhir

semester (UAS) dan

Ulangan Kenaikan

Kelas (UKK) serta ujian

akhir (US/UN) kepada

orang tua peserta didik

dan menyampaikan

rekapitulasinya kepada

Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota atau

Kantor Kementerian

Agama di

kabupaten/kota pada

setiap akhir semester

26.1 Jumlah satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik

97,41% 97,18%

26.2 Jumlah SD atau MI yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota/Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester

92,75% 90,77%

26.3 Jumlah SMP atau MTs yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota/Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester

73% 73,64%

Manajeme

n Sekolah

27 Setiap satuan

pendidikan

menerapkan prinsip-

prinsip manajemen

berbasis sekolah (MBS)

27.1 Jumlah satuan pendidikan yang memiliki rencana kerja tahunan

98,45% 98,72%

27.2 Jumlah satuan pendidikan yang memiliki laporan tahunan

94,56% 97,18%

27.3 Jumlah satuan pendidikan yang memiliki komite sekolah yang berfungsi baik

92,78%

92,82%

2. Capaian Indikator Pendidikan Tahun 2013 – 2016


INDIKATOR KINERJA SD/MI SMP/MTs

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

INDIKATOR PEMERATAAN DAN PERLUASAN PENDIDIKAN

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 98,18 89,91 93,45 92,01 92,13 88,49 91,11 96,61

Angka Partisipasi Kasar (APK) 93,80 93,94 93,92 93,44 93,73 97,65 93,82 97,80

Angka Partisipasi Murni (APM) 81,04 81,90 84,09 83,73 69,83 72,89 67,63 75,72

Rasio Siswa/Kelas 22,92 23,27 23,62 23,77 27,52 27,51 28,48 27,60

Rasio Siswa/Guru 14,02 15,46 15,93 15,29 11,38 12,27 12,90 12,48

INDIKATOR MUTU DAN RELEVANSI

PENDIDIKAN

% Siswa Baru Tingkat SD asal TK 99,21 99,52 99,45 99,20 Angka Putus Sekolah 0,02 0,02 0,02 0,01 0,09 0,13 0,03 0,03

Angka Mengulang 3,56 1,80 1,50 1,27 0,26 0,21 0,23 0,26

% Guru Menurut Ijazah Tertinggi >= S1 82,29 89,96 88,62 90,41 90,90 91,58 91,92 93,63

% Ruang Kelas Kondisi Baik 86,01 76,61 82,23 83,49 94,45 93,61 93,72 94,47

Tingkat Kelulusan

100 99,99 100

99,99 100 100

3. Realisasi Anggaran Pendidikan Tahun 2015 – 2016

Uraian Program

Anggaran pada tahun Realisasi Anggaran pada tahun

Rasio antara anggaran dan realisasi pada

tahun

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Belanja Tidak Langsung 564,545,058,000.00 603,163,656,100.00

564,545,058,000.00

603,163,656,100.00 100.00 100.00

Belanja Langsung 60,598,953,839.00 42,484,083,125.90 55,567,788,013.00

38,325,291,869.00 91.70 90.21

a. Belanja Pegawai 7,519,098,000.00 10,046,960,000.00 6,379,907,000.00

7,353,150,000.00 84.85 73.19

b. Belanja Barang dan Jasa 31,149,339,700.00 27,555,260,125.90 28,867,802,113.00

26,246,752,246.00 92.68 95.25

c. Belanja Modal 21,930,516,139.00 4,881,863,000.00 20,320,078,900.00

4,725,389,623.00 92.66 96.79

Jumlah 625,144,011,839.00 645,647,739,225.90

620,112,846,013.00

641,488,947,969.00 99.20 99.36

Penyusunan Renstra Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul 2017 - 2021 Bab II - 9

Renstra Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul 2016 - 2021 Bab III - 41

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. TELAAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN INSTANSI TERKAIT

A. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN

BANTUL

Dalam upaya mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul yaitu

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan

sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan

kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”,

maka Pemerintah Kabupaten Bantul menyusun 5 misi berikut ini:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas

dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil

dan berkepribadian luhur

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan

pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum,

pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana

5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis,

nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul,

maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul fokus

untuk melaksanakan misi ke-2 yaitu ”Meningkatkan kualitas sumber daya

manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur ”,

dengan program pembangunan sebagai berikut:

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

4. Program Peningkatan Prestasi Akademik

5. Program Pendidikan Anak Usia Dini


6. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda

Sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah untuk

mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bantul, beberapa faktor-

faktor yang menghambat dan mendorong kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda,

dan Olahraga Kabupaten Bantul, dapat dilihat pada telaah sebagai berikut

ini:

Visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

No Misi Bupati dan Wakil

Bupati Terpilih Permasalahan Pelayanan

PD Faktor

Penghambat Pendorong

1 Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan masih rendah

Beberapa wilayah memiliki kondisi geografis yang kurang mendukung perluasan akses

Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan

Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing masih rendah

Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing


SDM pengelola sekolah yang belum optimal

Minimnya pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan

Sebagian besar pendidik dan tenaga kependidikan sudah memenuhi kualifikasi S1/DIV

Sarana prasarana pendidikan belum memenuhi SPM (laboratorium, ruang kelas, perpustakaan, ruang guru/kepala sekolah)

Belum diimplementasikannya dokumen pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan secara terpadu dan terintegrasi

Ada dukungan anggaran yang cukup

Tersusunnya Dokumen Roadmap Pemenuhan SPM Dikdas Kabupaten Bantul

Prestasi siswa, pemuda, & olahraga belum optimal

Kurangnya upaya yang mendorong prestasi serta minimnya aktivitas yang kompetitif

Target pemerintah Kabupaten Bantul untuk mencapai peningatan prestasi khususnya di bidang akademik setiap tahun


B. TELAAH RENSTRA KEMENDIKBUD, KEMENPORA, DINAS DIKPORA DIY

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Visi 2025,

serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, ditetapkan Visi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 sebagai berikut:

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang

Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”. Terbentuknya insan

serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai

terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Meskipun pengertian insan sudah

tercakup dalam istilah ekosistem, insan tetap disebut tersendiri. Penyebutan

secara demikian dimaksudkan untuk memberi tekanan lebih besar pada arti

sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem. Tujuh elemen

ekosistem pendidikan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sekolah yang Kondusif, dimana suasana kondusif di sekolah sangat

diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu

tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara

manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif sebagai tempat

yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik

siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan pelaku lainnya.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga

menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung lain yang penting ialah

peran kepala sekolah yang memimpin para pelaku pendidikan

menghadapi dan menyelesaikan masalah.

b. Guru sebagai Penyemangat, dimana guru yang baik adalah guru yang

mempunyai empat kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi

pedagogik, profesional, sosial, dan berkepribadian. Selain itu seorang

guru juga harus punya naluri yang sensitif atau peka terhadap

kemampuan dan perkembangan siswanya. Artinya sensitif terhadap

kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat kepada siswa

untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar

mengajar.

c. Orangtua yang Terlibat Aktif, dimana orang tua berperan sejak awal

sebagai pendidik bagi anak-anaknya sejak masa sebelum dan sesudah

mereka bersekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki


beberapa fungsi, seperti: membentuk kepribadian anak, melaksanakan

pedidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah.

Pemerintah memang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan

pendidikan yang baik bagi seluruh anak Indonesia. Orang tua memiliki hak

dan kewajiban dalam memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi

tentang perkembangan pendidikan anaknya, serta memberikan masukan

kepada sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan

pendidikan di sekolah akan menciptakan pendidikan yang lebih efektif.

d. Masyarakat yang Sangat Peduli, dimana penyelenggaraan pendidikan

membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Salah satu

alasannya ialah keterbatasan sumber daya pemerintah. Partisipasi dan

kepedulian masyarakat itu dapat berupa menyelenggaraan satuan

pendidikan mandiri atau mendukung satuan pendidikan mandiri milik

pemerintah. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan

mandiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua

pedoman, aturan, dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sementara

itu, partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan

pemerintah dapat berupa materi, tenaga, dan pikiran. Kini masyarakat

dapat berperan serta dalam pembahasan masalah pendidikan, baik

akademis maupun non akademis, dan dalam proses pengambilan

keputusan terkait rencana pengembangan sekolah.

e. Industri yang Berperan Penting, dimana di negara-negara maju, peran

industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan

finansial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa negara

peran industri menjadi kewajiban sesuai undang-undang yang

mengaturnya. Pengalaman negara-negara tersebut dapat menjadi

pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selain

dukungan finansial, peran industri yang penting ialah menyelesaikan

permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Dunia

industri dapat berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar

manajemen industri dan tempat menambah wawasan dunia kerja bagi

siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan

kemauan dan saling membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri

seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan


tenaga kerja siap pakai yang diperlukan sesuai kualifikasi yang

diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.

f. Organisasi Profesi yang Berkontribusi Besar, dimana organisasi profesi

diharapkan dapat meningkatkan peran dalam penyelenggaraan

pendidikan. Organisasi profesi dapat memberikan masukan bahkan

menentukan arah kebijakan pendidikan. Pemerintah sudah seharusnya

bekerja sama lebih erat dengan organisasi profesi, melalui berbagai jalur

komunikasi dan aspirasi. Interaksi yang baik akan menguntungkan kedua

belah pihak, sekaligus mempercepat kemajuan pembangunan di bidang

pendidikan.

g. Pemerintah yang berperan optimal, dimana berdasarkan hasil

amandemen UUD 1945 IV (keempat) tahun 2002 yaitu tentang

pendidikan, bentuk dukungan pemerintah telah dituangkan dalam pasal 31

ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Khusus untuk dukungan pendanaan secara eksplisit

dituangkan pada pasal 31 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan

anggaran pendidikan sekurang kurangnya 20% dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan

penyelenggaraan nasional”.

Pemerintah memegang peranan penting dalam peningkatan akses,

kualitas, dan relevansi pendidikan serta daya saing anak-anak Indonesia,

terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP),

pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada semua jenjang

pendidikan serta pemberian beasiswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar

(KIP) sehingga keterjangkauan dan jaminan untuk memperoleh layanan

pendidikan dasar dan menengah dapat terpenuhi. Selain itu pemerintah juga

harus menjamin ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang

profesional di seluruh jenjang pendidikan dan seluruh satuan pendidikan,

serta mengurangi kesenjangan akses dan kualitas antar propinsi, kabupaten,

dan kota serta antardaerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Pemerintah daerah pun dituntut untuk berperan lebih daripada waktu

sebelumnya. Sebagian besar penggunaan dana pendidikan dari APBN

berada dibawah kontrol pemerintah daerah. Pemanfaatan dana pendidikan


yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin terkoordinasi,

antara lain mengkaitkan besaran alokasi dana pemerintah dengan seberapa

besar alokasi APBD daerah bersangkutan.

Untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi

sebagai berikut:

a. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah

menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin

institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku

budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus

kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan

berkepribadian.

b. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah

mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan

ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi

masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan,

serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

c. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu

pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta

memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk

menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman,

dan penguatan praktik baik dan inovasi.

d. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah:

1) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian

dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; 2) membangkitkan kembali

karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi,

etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa

Indonesia yang baik di masyarakat; 3) meningkatkan apresiasi pada seni

dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-

produk dalam negeri; 4) melestarikan, mengembangkan dan

memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

e. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi

dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik

dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan


bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada

pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas

sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang

menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental.

Misi renstra tersebut dilihat sebagai tujuh jalan revolusi mental yang

mengintegrasikan pengelolaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan,

yaitu:

a. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri

dan berkepribadian.

b. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi

kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan

geografis daerah serta bakat dan potensi anak.

c. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk

menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak.

d. Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk

mengelola suasana dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman

belajar.

e. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses

pembelajaran dan tumbuh kembang anak.

f. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga

sekolah.

g. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi

pendampingan dan pengawasan yang efektif.

2. Kementerian Pemuda dan Olahraga

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 – 2019 adalah

Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yakni: “Terwujudnya pemuda yang

berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan

berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan

Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong

royong”.

Pemuda Berkarakter, Maju dan Mandiri. Pemuda berkarakter adalah

yang memiliki kejujuran, kepedulian, akhlakul karimah, memiliki visi masa

depan,berkomitmen untuk memajukan bangsa, ketekunan, mampu


bekerjasama, pantang menyerah dan memiliki wawasan serta pengetahuan

yang luas. Pemuda maju adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi

dan kreatifitas yang tinggi dan pemuda yang mampu berpikir positif yang

senantiasa terus berorientasi pada kejayaan bangsanya demi keunggulan

dan kegemilangan masa depan.Pemuda mandiri adalah pemuda

memungkinkan untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan

sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain,

maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu

mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh

kepuasan dari usahanya. Pemuda berkarakter, maju dan mandiri merupakan

output dari nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla

dalam prioritas bidang pemuda dan olahraga, poin 1 sampai 4 yakni: a).

Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan ketrampilan; b)

meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik,

ekonomi, budaya dan agama; c). Meningkatkan potensi pemuda dalam

kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam

pembangunan; d). Melindungi segenap generasi muda dari bahaya

penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV AIDS,

dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda.

Budaya olahraga yang tinggi. Olahraga merupakan suatu kegiatan

jasmani yang dilakukan dengan maksud untuk memelihara kesehatan dan

memperkuat otototot tubuh.Kegiatan ini dalam perkembangannya dapat

dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan, atau juga

dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi.Olahraga merupakan

kebutuhan vital dalam kehidupan manusia. Olahraga yang dilakukan secara

konsisten akan memberikan manfaat berupa kesehatan dan kebugaran yang

tak ternilai harganya.Oleh karena itu, budaya olahraga penting karena

manfaat dan dampaknya bagi individu. Kegiataan pemassalan olahraga

menjadi sarana untuk menumbuhkan budaya olahraga.Budaya olahraga

yang tinggi ditandai dengan tingkat partisipasi warga masyarakat untuk

beraktivitas olahraga yang tinggi dan massal.Dengan budaya olahraga yang

tinggi maka olahraga menjadi gaya hidup yang sehat masyarakat Indonesia.

Budaya olahraga yang tinggi merupakan output dari nawacita Presiden Joko

Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prioritas kebijakan bidang


pemuda dan olahraga, poin 5 sampai 7 yakni: e). Mengembangkan kebijakan

dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem

pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan:

f). Meningkatkan akses dan partisipasi secara luas dan merata untuk

meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak

bangsa; g). Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah

tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga.

Prestasi Olahraga yang maju dan unggul. Prestasi olahraga yang

selalu memperoleh jumlah medali emas yang banyak dalam setiap single

maupun multi event olahraga di tingkat regional dan internasional. Kemajuan

olahraga prestasi dapat dilihat dari sistem pembinaannya yang berkelas

dunia sehingga keunggulan dalam prestasi olahraga merupakan pencapaian

dari tujuan pembangunan keolahragaan nasional dan sekaligus dapat

mengangkat harkat serta martabat bangsa di pergaulan internasional.

Prestasi olahraga yang unggul merupakan output daridari nawacita Presiden

Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam prioritas kebijakan

bidang pemuda dan olahraga, poin 5, 7 sampai 9 yakni: e). Mengembangkan

kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan

sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan

berkelanjutan: g). Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah

tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga; h). Meningkatkan upaya

pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistemik,

berjenjang dan berkelanjutan; i). Meningkatkan pola kemitraan dan

kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui

pengembangan industri olahraga; j). Mengembangkan sistem penghargaan

dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan.

Poin-poin prioritas kebijakan pemuda dan olahraga di atas merupakan

bagian terpenting dalam nawacita untuk mewujudkan berkepribadian dalam

bidang kebudayaan melalui pembangunan jiwa bangsa melalui

pemberdayaan pemuda dan olahraga.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga dirumuskan sebagai sesuatu

yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait

dengan kewenangan yang dimiliki Kementerian Pemuda dan Olahraga dan

peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai


dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi Kementerian Pemuda dan

Olahraga dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang

berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk

perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan

strategik. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkup semua

pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan

yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang

akan dilayani oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan (d)

memperhitungkan berbagai masukan dan stakeholders.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2015-2019 adalah:

a. Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran,

pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan

kewirausahaan pemuda.

b. Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga,

penggalang, penegak dan pandega.

c. Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta

dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan

kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan

keolahragaan nasional.

d. Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan

masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas.

3. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta

(DIY)

Daerah Istimewa Yogyakarta kaya dengan keunggulan komparatif,

antara lain sudah lama dikenal sebagai kota pendidikan yang ditandai

dengan banyaknya pilihan pendidikan berkualitas pada semua jenjang, jalur,

dan jenis pendidikan. Kondisi tersebut tidak lepas dari kuatnya dukungan

modal budaya dan modal sosial serta komitmen segenap komponen daerah

untuk mengunggulkan dunia pendidikan. Kekayaan keunggulan komparatif

tersebut perlu ditransformasikan sehingga menjadi keunggulan kompetitif

dalam bidang pendidikan. Bertolak dari pemahaman di atas, serta dengan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJPM) DIY dan perkembangan lingkungan strategis, cita-cita ini

dituangkan ke dalam Visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY


Tahun 2012- 2017, yaitu: “Mewujudkan kualitas pendidikan, pemuda, dan

olahraga yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya”.

Nilai-nilai luhur budaya yang dimaksud adalah nilai-nilai luhur budaya

DIY yang diperkaya dengan nilai-nilai luhur budaya nasional dalam konteks

perkembangan budaya global. Visi tersebut sebagai upaya untuk menunjang

terwujudnya visi Pembangunan Jangka Panjang DIY tahun 2005 – 2025 dan

visi Pembangunan Jangka Menengah DIY tahun 2012-2017. Penempatan

nilai luhur budaya dalam pendidikan diletakkan pada tiga hal yaitu, pertama:

nilai luhur budaya sebagai aspek penguat tujuan pendidikan, kedua: nilai

luhur budaya sebagai pendekatan baik dalam pembelajaran maupun

pengelolaan pendidikan, ketiga: nilai luhur budaya sebagai isi atau muatan

pendidikan.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY

maka dirumuskan Misi yang difokuskan pada cara mengatasi lima isu

strategis. Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY tersebut adalah:

a. Menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua dan nondiskriminatif.

b. Mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya.

c. Mengembangkan pusat-pusat unggulan mutu pendidikan.

d. Mengembangkan peran sinergis pendidikan terhadap pembangunan.

e. Mengembangkan pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas dan

berkarakter.

f. Mengembangkan tatakelola pendidikan, pemuda, dan olahraga berbasis

budaya.

Berdasarkan dokumen rencana strategis Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di

atas, dapat dilakukan telaah terhadap isu-isu strategis daerah sebagai

berikut:

No Misi Kementerian/Dinas

Dikpora DIY Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah Faktor


1 Kemendikbud

Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat

Minimnya peningkatan kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas SDM belum menjadi prioritas pada sektor pendidikan

Berbagai komunitas pendidik dan tenaga kependidikan telah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas secara mandiri (contohnya melalui




Perangkat Daerah

Faktor


KKG, KKKS, & MGMP)

Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan masih rendah

Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing


Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu

Strategi pembelajaran cenderung monoton

Perubahan paradigma pembelajaran membutuhkan strategi yang matang dan waktu yang relatif lama

Adanya kurikulum baru sesuai dengan konteks pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan

Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Belum tersusunnya standar untuk tata kelola dan manajemen (SOP) sektor pendidikan

Belum dipahami arti pentingnya standar tata kelola dan manajemen sektor pendidikan

Kapasitas & kuantitas SDM serta sarana prasarana di Dinas Dikpora cukup memadai

2 Kemenpora

Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda

Minimnya kegiatan (even) yang dilaksanakan setiap tahunnya

Minimnya organisasi/kelompok yang melaksanakan kegiatan (even)

Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan saat ini

Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega

Minimnya jumlah pembina yang telah mengikuti kursus mahir dasar

Peningkatan kapasitas pembina membutuhkan waktu yang cukup, sesuai pembagian tugas di sekolah

Kepramukaan merupakan ekstrakurikuler wajib

Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional

Minimnya dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak untuk pembangunan sektor kepemudaan dan olahraga

Belum ada sinergitas program dan kegiatan antar lintas sectoral

Sebagian pihak telah membantu secara insidental.

Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas

Minimnya pembinaan dan capaian prestasi terkait usaha kesehatan di satuan pendidikan

Minimnya SDM yang memahami teknis usaha kesehatan

Sebagian besar satuan pendidikan telah memiliki program kesehatan dan UKS

3 Dinas Dikpora DIY

Menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua dan nondiskriminatif

Belum semua peserta didik dapat terlayani di sekolah inklusi

Minimnya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengelola sekolah inklusi

Cukup banyak satuan pendidikan telah ditetapkan sebagai sekolah inklusi

Mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya

Belum semua nilai-nilai karater & budaya dapat diterapkan di satuan pendidikan

Belum adanya Peraturan yang khusus mengatur tentang pendidikan karakter & budaya

Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menerapkan pendidikan karakter di seluruh satuan pendidikan




Perangkat Daerah

Faktor


Mengembangkan pusat-pusat unggulan mutu pendidikan

Belum optimalnya pengembangan keunggulan lokal

Belum adanya strategi pemetaan terhadap keunggulan lokal masing-masing wilayah/satuan pendidikan

Adanya dukungan dari motivasi untuk membangun daerah sesuai dengan ciri dan unggulannya

Mengembangkan peran sinergis pendidikan terhadap pembangunan

Belum optimalnya kegiatan sektor pendidikan yang secara langsung mendukung pembangunan daerah

Belum ada sinergitas program dan kegiatan antar instansi & lembaga


Mengembangkan pembinaan pemuda dan olahraga yang berkualitas dan berkarakter

Belum optimalnya pembinaan sektor kepemudaan dan keolahragaan, serta pendidikan karakter

Minimnya kegiatan (even) kepemudaan dan keolahragaan yang dilaksanakan setiap tahunnya

Belum optimalnya kegiatan yang berbasiskan pendidikan karakter khusus untuk pemuda

Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan saat ini

Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menerapkan pendidikan karakter

Mengembangkan tatakelola pendidikan, pemuda, dan olahraga berbasis budaya

Belum tersusunnya standar untuk tata kelola dan manajemen (SOP) sektor pendidikan, pemuda, dan olahraga

Belum dipahami arti pentingnya standar tata kelola dan manajemen sektor pendidikan, pemuda, dan olahraga

Kapasitas & kuantitas SDM serta sarana prasarana di Dinas Dikpora cukup memadai

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal tersebut diatas, serta

dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam

menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten

Bantul 2016-2021, melalui analisis faktor-faktor lingkungan berikut ini.

3.2. FAKTOR-FAKTOR LINGKUNGAN

Di dalam upaya mengidentifikasi secara sistematis berbagai faktor

untuk merumuskan strategi kebijakan pada Dinas Pendidikan Dasar

Kabupaten Bantul, yaitu dengan menggunakan model analisis situasi

SWOT (strength, weaknesses, opportunities, and threat).

1. Analisis Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan ( Strengths )

1) Tupoksi dan rincian tugas yang jelas dan mudah dipahami

2) SDM pengelola pendidikan yang memiliki kapasitas cukup baik

3) Sarana Prasarana pendidikan yang cukup memadai

4) Komitmen kinerja yang cukup baik dari aparatur pengelola

pendidikan


5) Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang cukup baik

6) Nilai akreditasi sekolah yang cukup baik

7) Capaian SPM Dikdas yang meningkat dari tahun ke tahun

8) Letak, lokasi dan kondisi yang kondusif dari setiap jalur, jenis

dan jenjang pendidikan yang ada di Bantul

b. Kelemahan (Weakness)

1) Pelaksanaan tupoksi belum optimal

2) Koordinasi belum menjangkau seluruh stakeholder

3) Aksesibilitas/transportasi pendukung kerja kurang memadai

4) Keterbatasan anggaran yang tersedia di Dinas Dikpora dalam

pengelolaan di bidang pendidikan

5) Kerja sama internal dan lintas sektoral belum optimal

6) Belum adanya regulasi terkait dengan tata kelola pendidikan

khusus di lingkungan Dinas Dikpora (sejenis SOP Kinerja)

7) Penghargaan / reward belum optimal

8) Masih adanya anak putus sekolah

9) Keterbatasan sarana prasaran olahraga & kepemudaan

2. Analisis Faktor Eksternal

a. Peluang ( Opportunities )

1) Yogyakarta sebagai pusat keunggulan pendidikan

2) Pesatnya perkembangan sektor pariwisata di Yogyakarta

3) Target nasional pegembangan wilayah Samas-Parangtritis

4) Pembangunan JJLS yang melewati wilayah Bantul.

5) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat

pesat

6) Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan

mulai menggeliat

7) Kesempatan melanjutkan pendidikan cukup tinggi

8) Masyarakat agamis dan menjunjung tinggi budaya lokal

9) Perhatian dan apresiasi DUDI terhadap kemajuan dan

perkembangan pendidikan cukup baik


10) Kebudayaan lokal yang hidup di masyarakat Bantul sebagai

wujud kearifan dan keunggulan lokal

b. Ancaman ( Threats)

1) Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menerima arus

informasi teknologi dan komunikasi ;

2) Sebagian kebijakan pemerintah belum sesuai dengan kondisi

pendidikan di daerah;

3) Kondisi sosial ekonomi masyarakat belum merata;

4) Pelaksanaan SOP yang tidak sama antar daerah;

5) Lunturnya nilai-nilai budaya Indonesia di kalangan generasi

muda;

6) Kebijakan antar sektoral yang tidak mendukung keberhasilan

pendidikan.

3.3. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Analisis lingkungan strategis dilakukan dengan menganalisis faktor

internal berupa kekuatan dan kelemahan Dinas Pendidikan Pemuda, dan

Olahraga Kabupaten Bantul yang teridentifikasi tersebut diatas, lalu

dibandingkan dengan faktor eksternal yaitu peluang dan tantangan yang ada

dan terjadi baik di lingkup Kabupaten Bantul maupun kebijakan pada lingkup

nasional dan regional. Selanjutnya faktor internal dan ekstenal tersebut

dianalisis dengan menggunakan metode SWOT untuk mengidentifikasi

berbagai isu strategis yang dapat menjadi kebijakan bidang pendidikan

Kabupaten Bantul. Secara rinci analisis SWOT untuk memperoleh berbagai

isu strategis dan kebijakan pendidikan Kabupaten Bantul tersaji pada

Lampiran 3 dokumen Renstra ini.

3.4. PENETAPAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bantul, juga

dengan memperhatikan kebijakan yang telah disusun oleh kementerian serta

instansi terkait, yaitu dengan mengacu pada Renstra Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

dan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Daerah


Istimewa Yogyakarta, serta memperhatikan hasil dari analisis SWOT maka

dihasilkan asumsi pilihan strategis sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pendidik dan tenaga kependidikan serta stakeholder

untuk perbaikan mutu

2. Melakukan percepatan peningkatan mutu

3. Meningkatkan koordinasi untuk meningkatkan mutu

4. Penataan ulang pegawai untuk peningkatan mutu pendidikan

5. Mengoptimalkan peran komite sekolah untuk pencapaian visi

6. Mengoptimalkan kinerja untuk peningkatan pelayanan

7. Mengoptimalkan peran masyarak dan mendorong kinerja pegawai

8. Meningkatkan peran masyarakat untuk pembentukan jaringan

kerjasama /kordinasi

9. Pembentukan jaringan kerjasama lintas sektoral

10. Melaksanakan pendidikan karakter untuk semua siswa

11. Mengantisipasi merebaknya penyakit masyarakat

12. Meningkatkan kordinasi untuk mengatasi bencana

3.5. Faktor Penentu Keberhasilan

Pilihan yang ditetapkan menjadi faKtor kunci keberhasilan adalah sebagai

berikut:

1. Jumlah dan Kompetensi SDM yang memadai

2. Adanya dukungan Pemda terhadap pendidikan

3. Orientasi ke masa depan , berwawasan lokal dan global

4. Nilai-nilai luhur dari budaya dan kearifan lokal

5. Ketersediaan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan

pendidikan

6. Adanya kepercayaan terhadap dinas dari masyarakat

7. Peningkatan SDM yang professional dan kompeten dengan penerapan

system “rewad and punisment” yang berkeadilan

3.6. Faktor Ancaman Kegagalan

Faktor-faktor yang dapat menjadi ancaman kegagalan adalah sebagai

berikut:


1. Kesadaran dab peran serta sebagian masyarakat terhadap bunia

pendidikan yang masih bisa dikatakan rendah dan perlu ditingkatkan.

2. Sumber daya ( masyarakat) pendidikan belum siap mengantisipasi

persaingan di berbagai tingkat

3. Belum adanya kordinasi dan kerjasama yang harmonis antar berbagai

lintas pemangku kepentingan

4. Kurang optimalnya pemanfaatan sistem informasi teknologi dalam

pendidikan

5. Kesulitan masyarakat dalam menanggulangi dan mengurangi masalah

narkoba dan pekat lainnya

Renstra Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul 2016 - 2021 Bab IV - 36

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Berdasarkan telaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bantul, juga

dengan memperhatikan kebijakan yang telah disusun oleh kementerian serta

instansi terkait, yaitu dengan mengacu pada Renstra Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

dan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Daerah, serta

melalui analisis lingkungan strategis, dapat ditentukan tujuan dan sasaran

Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul yang hendak

dicapai untuk kurun waktu 2016-2021 tertuang dalam tabel berikut.

Visi Bupati dan Wakil Bupati: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera,

berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI)”

Misi 2 (khususnya pada urusan/bidang pendidikan, pemuda dan olahraga): ”Meningkatkan kualitas sumber daya

manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur ”

Tujuan Daerah : “Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat”. Sasaran Daerah : “Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas

No

Tujuan

Perangkat

Daerah

Sasaran

Perangkat

Daerah

Indikator

Sasaran

Kondisi

Awal

(2016)

Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-

1

2017

2

2018

3

2019

4

2020

5

2021

1 Terwujunya

pendidikan

berkualitas

yang

memiliki

aklak mulia,

kecerdasan,

keunggulan,

dan

kemandirian

Meningkatnya

kualitas sikap

dan mental

peserta didik

Angka Putus

Sekolah

SD/MI

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Angka Putus

Sekolah

SMP/MTs

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Terwujudny

a Budaya

Mutu

Pendidikan

Dasar

Meningkatnya

kualitas

Peserta Didik

Persentase

Kelulusan SD/

MI

100 100 100 100 100

Persentase

Kelulusan

SMP/ MTs

Peserta Ujian

SMP/MTs

100 100 100 100 100


Peringkat

rata-rata

nilai USM

SD/MI

0 3 2 1 1

Peringkat

rata-rata

nilai UN

SMP/MTs

0 2 1 1 1

Jumlah

Prestasi

Non

Akademik

Tk Nasional

0 5 6 7 8

Terwujudka

n tata kelola

pendidikan

yang

efektif,efisie

n,

transparan

serta

memiliki

akuntabilitas

yang tinggi

pada setiap

penyelengg

ara

pendidikan

untuk

mewujudka

n

pemerataan

pendidikan

Meningkatn

ya kualitas

pendidikan

dasar

APK SD/MI

96,15 96,2 96,3 96,4 96,5

APK

SMP/MTs

95,15 95,2 95,25 95,3 96

APM SD/MI 84,2 84,45 84,55 84,65 84,75

APM

SMP/MTs

67,7 67,9 68 68,2 68,22

Angka

Melanjutkan

SD/MI

100 100 100 100 100

Angka

Melanjutkan

SMP/MTs

100 100 100 100 100

Angka Rata-

Rata Lama

Sekolah

8,84 8,89 8,94 8,99 9

Terwujudny

a

Pendidikan

PAUD yang

berkualitas

Meningkatn

ya kualitas

pendidikan

anak usia

dini

APK PAUD

98,75 98,8 98,85 98,9 98,95


dan

berkarakter

Meningkatk

an kualitas

kepemudaa

n dan

olahraga

Meningkatn

ya kualitas

dan

kuantitas

olahraga

Persentase

prestasi

olahraga

tingkat

propinsi

(POPDA/Pe

kan Olah

Raga

Pelajar)

yang diikuti

26 26 28 29 30

Meningkatn

ya kualitas

kepemudaa

n

Jumlah

Pemuda

Pelopor

4 4 4 4 4

4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Sebagai organisasi perangkat daerah yang harus menterjemahkan visi dan

misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Dinas Pendidikan,

Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul menyusun strategi dan kebijakan

perangkat daerah sebagai acuan bagi seluruh jajaran di Dinas Pendidikan,

Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul, yang mendasar pada tujuan dan

sasaran daerah, serta hasil analisis lingkungan strategis. Adapun strategi

dan kebijakan sektor pendidikan Kabupaten Bantul tersaji pada tabel berikut

ini.

Tujuan

Perangkat

Daerah

Sasaran Perangkat Daerah Strategi Perangkat

Daerah

Kebijakan Perangkat Daerah

Mewujudkan tata

kelola

pemerintahan

yang baik, efisien

dan bebas KKN

Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang berkualitas

Terwujudnya pendidikan berkualitas yang memiliki akhlak mulia, kecerdasan, keunggulan, dan kemandirian

Meningkatnya kualitas sikap dan mental peserta didik

Mengoptimalkan pendidik dan tenaga kependidikan serta stakeholder untuk perbaikan mutu

Memperluasan akses dan meningkatkan mutu pendidikan dasar termasuk akses pembiayaan bagi penduduk miskin


Terwujudnya

Budaya Mutu

Pendidikan Dasar

Meningkatnya kualitas Peserta Didik Meningkatkan mutu lulusan pendidikan yang memiliki kemampuan kognitif, efektif dan

psikiomotorik secara

seimbang

Meningkatkan pemenuhan standar nasional pendidikan

Meningkatkan model pendidikan

berbasis budi pekerti

Terwujudkan tata kelola pendidikan yang efektif,efisien, transparan serta memiliki akuntabilitas yang tinggi pada setiap penyelenggara pendidikan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan

Meningkatnya kualitas pendidikan dasar Penyediaan sistem pembelajaran sesuai Standar Nasional

Pendidikan

Meningkatkan pemenuhan standar nasional pendidikan

Terwujudnya Pendidikan PAUD yang berkualitas dan berkarakter

Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini

Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan pendidikan informal

Meningkatkan peran serta keluarga dalam mendidik anak sejak dini

Meningkatkan

kualitas

kepemudaan dan

olahraga

Meningkatnya kualitas dan kuantitas olahraga

Perluasan akses kepemudaan dan kualitas keolahragaan

Meningkatkan prestasi olahraga

Mewujudkan rasa

aman dan

nyaman dalam

kehidupan

masyarakat

Meningkatnya kualitas kepemudaan

Berdasarkan data tabel di atas, untuk mencapai tujuan dan sasaran

diperlukan strategi dan kebijakan yang relevan, dalam rangka mendukung

kinerja perangkat daerah.

Renstra Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul 2016 - 2021 Bab V - 1

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten

Bantul untuk periode 2017-2021 secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 4.

Renstra Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul 2016 - 2021 Bab VI - 1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bantul secara langsung menunjukkan jabaran Indikator Kinerja

Utama (IKU) Daerah yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun yaitu tahun

2016 – 2021 dan menjadi komitmen institusi untuk mendukung tujuan dan

sarana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tertuang dalam tabel di

bawah ini.

No Tujuan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target Per Tahun

2017 2018 2019 2020 2021

1 Terwujudnya pendidikan berkualitas yang memiliki akhlak mulia, kecerdasan, keunggulan, dan kemandirian

Meningkatnya kualitas sikap dan mental peserta didik

Angka Putus Sekolah SD/MI

Persen 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Angka Putus Sekolah SMP/MTs

Persen 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

2 Terwujudnya Budaya Mutu Pendidikan Dasar

Meningkatnya kualitas Peserta Didik

Persentase Kelulusan SD/ MI

Persen 100 100 100 100 100

Persentase Kelulusan SMP/ MTs

Persen 100 100 100 100 100

Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI

Peringkat

0 3 2 1 1

Peringkat rata-rata

Peringk 0 2 1 1 1



Indikator Kinerja

Satuan

Target Per Tahun

2017 2018 2019 2020 2021

nilai UN SMP/MTs

at

Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional

Buah 0 5 6 7 8

3 Terwujudkan tata kelola pendidikan yang efektif,efisien, transparan serta memiliki akuntabilitas yang tinggi pada setiap penyelenggara pendidikan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan

Meningkatnya kualitas pendidikan dasar

APK SD/MI Persen 96,15

96,2 96,3 96,4 96,5

APK SMP/MTs

Persen 95,15

95,2 95,25

95,3 96

APM SD/MI Persen 84,2 84,45

84,55

84,65

84,75

APM SMP/MTs

Persen 67,7 67,9 68 68,2 68,22

Angka Melanjutkan SD/MI

Persen 100 100 100 100 100

Angka Melanjutkan SMP/MTs

Persen 100 100 100 100 100

Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Nilai 8,84 8,89 8,94 8,99 9

4 Terwujudnya Pendidikan PAUD yang berkualitas dan berkarakter

Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini

APK PAUD Persen 98,75

98,8 98,85

98,9 98,95

5 Meningkatkan kualitas kepemudaan dan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas

Persentase prestasi olahraga tingkat

Persen 26 26 28 29 30



Indikator Kinerja

Satuan

Target Per Tahun

2017 2018 2019 2020 2021

olahraga olahraga propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti

Meningkatnya kualitas kepemudaan

Jumlah Pemuda Pelopor

Nilai 4 4 4 4 4

6.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bantul merupakan penjabaran untuk mencapai Indikator Kinerja

Utama (IKU) Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun yaitu

tahun 2016 – 2021 secara rinci terdapat pada Lampiran 5.

NO. URAIAN

PROGRAM INDIKATOR

RPJMD SATUAN

KONDISI AWAL

2016 2017 2018 2019 2020 2021

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

TARGET

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

capaian nilai AKIP

Persentase

81 82 83 84 85

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

Persentase

95 98 100 100 100

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

presentase

100 100 100 100 100

4

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Capaian Nilai Evaluasi Kinerja

presentase

79 80 81 82 83

5 Program

Pendidikan Anak Usia Dini

Lembaga PAUD aktif

Persentase

100 100 100 100 100 100 100


6

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Persentase guru/ kepala sekolah SD/MI yang berkompeten

Persentase

42,46 50 55 55,5 56 56 57

7


Persentase guru/ kepala sekolah SMP/MTS yang kompeten

Persentase

46 48 53 53,5 54 54 55

8


Persentase sarana prasarana SD dalam kondisi baik

Persentase

90 95,22 95,72 96,22 96,72 97,22 97,72

9


Persentase sarana prasarana SMP dalam kondisi baik

Persentase

90 94,45 95 95,5 96 96,5 97

10


Persentase pencapaian SPM penyelenggaran pendidikan dasar SD/MI

Persentase

75 77,14 77,64 78,14 78,64 79,14 79,64

11


Persentase pencapaian SPM penyelenggaran pendidikan dasar SMP/MTs

Persentase

61 63,9 64,4 64,9 65,4 65,4 65,9

12


Persentase pengembangan bakat minat/prestasi siswa SD/MI, SMP/MTs

Persentase

SD: 100% SMP: 100%

SD: 100% SMP: 100%

SD: 100% SMP: 100%

SD: 100% SMP: 100%

SD: 100% SMP: 100%

SD: 100% SMP: 100%

SD: 100% SMP: 100%

13 Program

Pendidikan Non Formal

Jumlah lembaga Pendidikan Non Formal yang aktif

lembaga 96 96 100,8 105,8

4 111,1

32 116,68

86 122,52

303

14

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase guru SD, SMP, SMA, SMK yang bersertifikasi

Persentase

SD: 42,46 SMP: 63,3 SMA: 69,6

SMK: 48

SD: 45

SMP: 66

SMA: 70

SMK: 50

SD: 46 SMP:

67

SD: 46

SMP: 67

SD: 48

SMP: 68

SD: 50 SMP:

70

SD: 52 SMP:

72

15

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Jumlah SD/MI ber-SSN

Persentase

18 20 22 24 26 28 30

16


Jumlah SMP/MTs ber-SSN

Persentase

33 36 39 42 45 48 51

17


Rasio guru - siswa SD/MI

rasio 14 14,43 14,8 15,5 17 18,5 20

18


Rasio guru - siswa SMP/MTs

rasio 18 12,20 13 14 16 18 20

19


Rasio ruang kelas - siswa SD/MI

rasio 21,78 22,22 22,72 23,23 23,72 24,23 25


20


Rasio ruang kelas - siswa SMP/MTs

rasio 27,55 28 28,5 29 29,5 29,7 30

21

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Cakupan pelaksanaan kegiatan pemuda pelajar

Keg 2 3 3 3 3 3 3

22

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Peran serta pemuda dalam kegiatan Kepemudaan

orang 500 500 500 500 500 500 500

23

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Jumlah Pemuda terlatih dibidang kewirausahaan

orang 50 60 60 60 60 60 60

24

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

Jumlah cabor yang difasilitasi dan di berdayakan

Cabor 34 36 36 36 36 36 36

25

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Jumlah cabang olah raga yang ikut kompetisi

Cabor 22 23 23 23 23 23 23

26

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Rasio sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik dibanding cabang olahraga

Rasio 40:1 40:1 41:1 42:1 43:1 44:1 45:1

Renstra Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul 2016 - 2021 Bab VII - 1

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten

Bantul Tahun 2016-2021 disusun sebagai panduan dan acuan utama bagi seluruh

jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam

merencanakan kegiatan tahunan serta melaksanakan seluruh kegiatan dalam

kurun waktu 2016-2021. Dengan telah tersusunnya Dokumen Renstra Dinas

Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 maka

seluruh kegiatan yang dilaksanakan akan dapat terintegrasi secara baik, sehingga

seluruh sumber daya yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan

olahraga Kabupaten Bantul akan dapat secara optimal dimanfaatkan dalam

rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

Melalui Dokumen Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, seluruh jajaran di Dinas Pendidikan,

Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul dapat mengoptimalkan potensi di luar

pemerintahan yang saat ini mulai menggeliat dan menunjukkan kepeduliannya

yang besar pada sektor pendidkan, dengan menggandeng berbagai elemen

masyarakat, yaitu organisasi peduli pendidikan, dunia usaha dan dunia industri

(DUDI), serta orang tua untuk lebih peduli pada pembangunan pendidikan.

Dengan demikian tiga pilar pendidikan, yaitu pemerintah, keluarga, dan

masyarakat dapat bekerjasama dan bahu membahu untuk mencerdaskan anak-

anak bangsa khususnya masyarakat Kabupaten Bantul.

Seluruh strategi dan kebijakan yang telah tertuang dalam dokumen

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun

2016-2021 ini merupakan penterjemahan atas visi-misi Bupati dan Wakil Bupati

Bantul yang mempertimbangkan berbagai potensi dan sumber daya yang ada.

Dengan menjadikan dokumen Renstra ini sebagai acuan dalam melaksanakan

seluruh kegiatan, maka diharapkan akan segera terwujud misi ke-2 Pemerintah

Kabupaten Bantul, yaitu ”Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang

sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur ”.

Gambar 1.1 Alur Pikir Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bantul

Legalisasi Perubahan Renstra Disahkan dengan Keputusan Bupati dan Ditetapkan Oleh Kepala Dinas

Strategi Kebijakan, Program dan kegiatan

Sasaran Strategis

Tujuan strategis

Pernyataan Misi

Pernyataan Visi

1. RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021

2. Tujuan Pokok dan Fungsi SKPD

3. Dokumen Perencanaan Lainnya

4. Masukan-masukan Stakeholder

5. Pengumpulan, Pengolahan Data dan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

1

2

3

4

5

6

7

Kepala Dinas

Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal

Seksi Kurikulum

dan Penilaian

Seksi Kelembagaan

dan Sarana

Seksi Peserta Didik dan

Pengembangan Karakter

Bidang Sekolah Dasar

Seksi Kurikulum dan Penilaian

Seksi Kelembagaan

dan Sarana


Pengembangan Karakter

Bodang Sekolah Menengah

Pertama

Seksi Kurikulum dan Penilaian

Seksi Kelembagaan

dan Sarana


Pengembangan karakter

Bidang Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Seksi PTK PAUD dan Pendidikan

Nonformal Seksi PTK SMP

Seksi PTK SD

Bidang Pemuda dan Olahraga

Seksi Pemuda

Seksi Sarana Prasarana

Pemuda dan Olahraga

Seksi Olahraga

UPT

PAUD dan SD

Kelompok Jabatan

Fungsional

Sekretariat

Subbag Umum dan Kepegawai

an

Subbag Program

Subbag Keuangan

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANTUL

Target Rp

1.01-1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

36 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran

jumlah sewa lahan 12 1.622.873.833

jumlah rekening 0,0 -

jumlah kendaraan 0,0 -

jumlah pengelola

keuangan dan

BMD

0,0 -

jumlah bahan dan

peralatan

0,0 -

jumlah jasa servis 0,0 -

jumlah materai dan

benda pos

0,0 -

jumlah ATK 0,0 -

jumlah barang

cetakan

0,0 -

jumlah komponen

instalasi listrik

0,0 -

jumlah bendera,

plakat, piagam dan

cinderamata

0,0 -

jumlah bahan

bacaan dan

perundang-

undangan

0,0 -

jumlah jasa

kebersihan kantor

0,0 -

37 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi

dan Konsultasi

Kegiatan 18 605.999.500

38 Penyediaan Jasa Pengelola

Pelayanan Perkantoran

jumlah jasa

pelayanan kantor

dan stadion

13 371.410.000

1.01-2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

11 Pengadaan barang bercorak kesenian jumlah gamelan 4 213.787.500

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

jumlah gedung 5 573.905.000

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017 -2021


Kode Program/Kegiatan Indikator Keluaran

2017

51 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan

jumlah

perlengkapan

22 60.000.000

52 Pemeliharaan Rumah dan Gedung

Kantor

jumlah gedung 60 245.800.000

53 Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan

(6 mobil, 91

sepeda motor)

12 5.500.000

1.01-5 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

653.907.000

18 Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi,

Bimtek dan peningkatan Kapasitas

Aparatur

jumlah kegiatan

peningkatan

kapasitas

7 653.907.000

1.01-6 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

804.409.300

1 Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

jumlah dokumen 1 114.475.000

17 Penyusunan laporan capaian kinerja,

keuangan, barang, kepegawaian dan

ketatausahaan

jumlah laporan

keuangan, barang,

kepegawaian dan

ketatausahaan

Dikpora, UPT PP

Kecamatan dan

sekolah

18 689.934.300

1.01-15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 14.315.034.850

62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar

dan model pembelajaran Pendidikan

Anak Usia Dini

jumlah peserta 1750 217.295.000

84 Pengembangan Pendidikan Anak Usia

Dini

jumlah lembaga 4 12.725.889.850

jumlah peserta

gebyar PAUD

300 -

jumlah verifikasi

lembaga

8 -

jumlah peserta

bimtek

200 -

jumlah mitra PAUD 0,0 -

85 Pengadaan sarana dan prasarana

KBM PAUD

jumlah ruang kelas

PAUD

9 1.200.000.000

88 Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini

jumlah peserta

lomba apresiasi

gugus PAUD

17 171.850.000

jumlah peserta

lomba Bunda

PAUD

17 -

jumlah lembaga

penerima BOP

PAUD

1100 -

jumlah peserta

lomba kreativitas

PAUD

0,0 -

1.01-16 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

60.001.535.150

81 Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

SMP

BOP Siswa SMP 26000 16.552.210.000

jumlah penerima

Operasional

sekolah model,

rujukan, UNBK,

sekolah khusus

bakat istimewa

olahraga dan

Inklusi

112 -

82 Penyelenggaraan UNAS/UASBN

Pendidikan Dasar

Jumlah peserta

ujian UNBK dan

USM daerah

24000 900.000.000

97 Perijinan SD dan SMP Baru jumlah terbitnya

surat izin/

rekomendasi

sekolah baru

4 85.827.500

115 Pengembangan Pendidikan Dasar

SMP

jumlah kelompok

kerja lesson study

23 31.250.000

116 Pembangunan, rehab sarana dan

prasarana bangunan pendidikan

Dasar

jumlah sarana dan

prasarana yang

terbangun dan

terehab sekolah

SMP

4 824.600.000

118 Pengembangan kompetensi siswa

pendidikan dasar

Jumlah lomba

pengembangan

kopetensi siswa

SMP

13000 484.250.000

120 Penyebarluasan dan sosialisasi

berbagai informasi pendidikan dasar

jumlah sosialisasi 1 42.390.000

123 Pengembangan Kurikulum, bahan ajar

dan model pembelajaran Pendidikan

Dasar SD

jumlah sekolah

penerima bahan

ajar, naskah USM

Daerah dan

implementasi

Kurtilas

389 331.000.000

124 Pengembangan pendidikan dasar

berbasis hak-hak anak dan kearifan

lokal

jumlah cabang

lomba

10 150.000.000

125 Pengembangan Pendidikan Dasar SD jumlah lokasi

penyelenggara

17 677.750.000

126 Pembangunan, rehab sarana dan

prasarana bangunan pendidikan SD

jumlah sarana dan

prasarana yang

terbangun dan

terehab sekolah

SD

18 1.578.400.000

127 Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu

Pendidikan SD

jumlah sekolah

penerima rehab

dan koleksi buku

perpustakaan

46 3.966.675.000

128 Pengembangan kompetensi siswa

pendidikan SD

Jumlah kegiatan

pengembangan

kompetensi siswa

SD

10 1.681.725.000

129 penyelenggaraan pendidikan dasar

SD/MI

Jumlah penerima

BOP Siswa SD

Negeri

57720 25.661.450.000

Jumlah Sekolah

Rujukan, Sekolah

Model, Sekolah

Inklusi.

0,0 -

130 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

siswa

Jumlah penerima

bantuan

pendidikan

387 14.000.000

131 Pengembangan Kurikulum, bahan ajar

dan model pembelajaran pendidikan

SMP

jumlah sekolah

penerima bahan

ajar, kisi-kisi mapel

UN dan

implementasi

Kurtilas

112 501.500.000

132 Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu

Pendidikan SMP

jumlah ruang kelas

dan komputer

20 6.427.000.000

133 Monitoring dan evaluasi dan

Pelaporan BOS

jumlah sekolah 502 91.507.650

1.01-17 Program Pendidikan Menengah

1.01-18 Program Pendidikan Non Formal 1.976.467.500

20 Penyelenggaraan pendidikan non

formal

jumlah PKBM,

pendidikan

berbasis keluarga,

UNPK dan SKB

0,0 1.077.200.000

22 Pengembangan Pendidikan non

formal

jumlah peserta

pelatihan

0,0 550.360.000

23 Penyelenggaraan Pendidikan Non

Formal Paket A dan B

Jumlah

Penyelenggaraan

0,0 171.850.000

24 Penyelenggaraan paket C setara SMU Jumlah

Penyelenggara

Paket C

0,0 177.057.500

1.01-20 Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.669.919.100

21 Evaluasi standar pelayanan minimal Jumlah Sekolah 502 873.209.100

26 Peningkatan kapasitas tenaga

pendidik dan kependidikan

Jumlah verifikasi

peningkatan mutu

8 555.607.500

jumlah penerima

insentif GTT/PTT

PNF

0,0 -

Jumlah penerima

Insentif GTT/PTT

SD

0,0 -

jumlah penerima

Insentif GTT/PPT

SMP

0,0 -

27 Pendataan dan pemetaan pendidik

dan tenaga kependidikan

Jumlah dokumen 502 241.102.500

1.01-22 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

628.725.500

11 Penyusunan kalender pendidikan dan

penerimaan peserta didik baru (PPDB)

jumlah peserta

PPDB dan

kalender

pendidikan

502 309.775.500

12 Pembinaan dan operasional dewan

pendidikan

Tersosialisasinya

program dewan

pendidikan

502 134.750.000

16 Pengembangan jardiknas dan

pemeliharaan ICT

jumlah paket

koneksi

12 120.525.000

27 Penanaman iman, taqwa, dan akhlak

mulia

jumlah buku 1 41.800.000

28 Peningkatan pelayanan pendidikan

inklusi

jumlah siswa

inklusi

1 21.875.000

1.01-22 Program Peningkatan Nilai

Akademik

1 Penambahan Pelajaran Jumlah siswa

SMP/MTS yang

mendapat

tambahan

pelajaran

1185870000 Jumlah siswa

SD/MI yang

mendapat

tambahan

pelajaran

2 Peningkatan Metodologi Pengajaran Jumlah guru

peserta diklat

peningkatan mutu

3 Peningkatan Metodologi Pengajaran Jumlah

pendampingan

peningkatan peran

orang tua terhadap

anak didik

2.13-15 Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda

388.000.000

11 Pengembangan potensi pemuda jumlah

pengembangan

potensi

pemuda/pelajar

250 388.000.000

2.13-16 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.534.880.000

7 Pembinaan pemuda pelopor

keamanan lingkungan

jumlah pemuda

pelopor keamanan

lingkungan

0,0 -

16 Pembinaan organisasi kepemudaan

dan peningkatan peranserta pemuda

jumlah pembinaan

pemuda

2000 1.534.880.000

2.13-17 Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda1 Pelatihan kewirausahaan bagi

pemuda

jumlah pemuda 56 72.250.000

2.13-19 Program Pengembangan Kebijakan

dan Manajemen Olah Raga

12 Peningkatan Mutu Organisasi dan

Tenaga Keolahragaan

jumlah tenaga

keolahragaan 2

cab olahraga yang

terlatih

30 78.000.000

2.13-20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

11.486.315.000

11 Pengembangan olahraga rekreasi jumlah peserta

yang terlibat dalam

kegiatan

6 100.000.000

24 Pembinaan dan Penyelenggaraan

kompetisi olahraga

jumlah cabang

olahraga dan seni

30 11.386.315.000

2.13-21 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olah Raga

9 Peningkatan Sarana dan Prasarana

olahraga

sarana dan

prasarana di

komplek stadion

Sultan Agung dan

lapangan Dwi

Windu

2 8.909.506.307

Target Rp Target Rp Target Rp

3.837.720.000 3.914.474.400 3.992.763.888

2,0 170.000.000 9 220.000.000 9 260.000.000

12,0 253.000.000 12 253.000.000 12 253.000.000

97,0 28.500.000 97,0 28.500.000 97,0 38.500.000

69,0 161.700.000 69,0 161.700.000 69,0 161.700.000

18,0 1.077.800.000 18,0 1.077.800.000 18,0 1.077.800.000

18,0 81.200.000 18,0 81.200.000 18,0 81.200.000

1.900,0 11.500.000 1.900,0 11.500.000 1.900,0 11.500.000

18,0 198.850.000 18,0 198.850.000 18,0 198.850.000

18,0 240.730.000 18,0 240.730.000 18,0 240.730.000

18,0 32.400.000 18,0 32.400.000 18,0 32.400.000

18,0 57.200.000 18,0 57.200.000 18,0 57.200.000

18,0 20.500.000 18,0 20.500.000 18,0 20.500.000

12,0 409.530.000 12,0 409.530.000 12,0 437.819.488

3,0 587.000.000 3 613.754.400 3,0 613.754.400

42,0 507.810.000 42 507.810.000 42,0 507.810.000

96 1.992.537.500 97 2.055.000.000 98 2.116.650.000

2.055.000.000 2.055.000.000 2.116.650.000

- -

6,0 408.412.500 6 408.412.500 6 408.412.500

4,0 1.014.125.000 4,0 1.076.587.500 4,0 1.138.237.500



2018 2019 2020

22,0 150.000.000 22,0 150.000.000 22,0 150.000.000

6,0 100.000.000 6,0 100.000.000 6,0 100.000.000

97,0 320.000.000 97,0 320.000.000 97,0 320.000.000

-

5,0 408.800.000 5 416.976.000 5 425.315.000

422.000.000 430.440.000 439.048.800

430.440.000 439.048.800

- -

5,0 72.000.000 5,0 80.440.000 5,0 81.048.800

18,0 350.000.000 18,0 350.000.000 18,0 358.000.000

1.680.000.000 1.764.000.000 1.852.200.000

1.764.000.000 1.852.200.000

- -

2.000,0 367.100.000 2.000,0 367.100.000 2.000,0 367.100.000

40,0 40.000.000 40,0 40.000.000 40,0 40.000.000

300,0 91.900.000 300,0 91.900.000 300,0 91.900.000

8,0 21.000.000 8,0 21.000.000 8,0 21.000.000

200,0 50.000.000 200,0 50.000.000 200,0 50.000.000

4,0 120.000.000 4,0 120.000.000 4,0 120.000.000

5 700.000.000 5 784.000.000 5 872.200.000

17,0 100.000.000 17,0 100.000.000 17,0 100.000.000

17,0 60.000.000 17,0 60.000.000 17,0 60.000.000

1.209,0 100.000.000 1.209,0 100.000.000 1.209,0 100.000.000

250,0 30.000.000 250,0 30.000.000 250,0 30.000.000

57.099.675.000 61.096.652.250 65.373.417.908

61.096.652.250 65.373.417.907

- 1

26.974 16.184.400.000 27.200 18.284.400.000 27.500 20.784.400.000

112,0 1.819.000.000 112,0 1.819.000.000 112,0 1.819.000.000

0 - 0 -

26.000,0 972.050.000 26.000,0 972.050.000 26.000,0 972.050.000

5,0 25.000.000 5,0 25.000.000 5,0 25.000.000

23,0 45.000.000 23,0 45.000.000 23,0 45.000.000

7,0 1.800.000.000 7,0 1.800.000.000 7,0 1.876.765.657

5,0 700.000.000 5,0 700.000.000 5,0 700.000.000

1,0 70.000.000 1,0 70.000.000 1,0 70.000.000

391,0 350.000.000 391,0 350.000.000 391,0 350.000.000

3,0 150.000.000 3,0 150.000.000 3,0 150.000.000

17,0 1.210.000.000 17,0 1.210.000.000 17,0 1.210.000.000

23,0 3.311.975.000 23,0 3.311.975.000 23,0 3.311.975.000

2,0 3.964.400.000 2,0 3.964.400.000 2,0 3.964.400.000

20,0 1.800.000.000 20,0 1.800.000.000 20,0 1.800.000.000

59.374,0 20.780.900.000 60100 22.580.900.000 63100 24.280.900.000

0 - 0 -

63,0 520.000.000 63,0 616.977.250 63,0 616.977.250

388,0 14.000.000 388,0 14.000.000 388,0 14.000.000

112,0 225.950.000 112,0 225.950.000 112,0 225.950.000

3,0 3.027.000.000 3,0 3.027.000.000 3,0 3.027.000.000

501,0 130.000.000 501,0 130.000.000 501,0 130.000.000

2.382.075.000 2.501.178.750 2.626.237.000

2.501.178.750 2.626.237.000

- -

4,0 1.399.200.000 4,0 1.518.303.750 4,0 1.518.303.750

970,0 500.000.000 970,0 500.000.000 970,0 500.000.000

13,0 234.000.000 13,0 234.000.000 13,0 359.058.250

12,0 248.875.000 12,0 248.875.000 12,0 248.875.000

39.784.125.000 43.762.537.500 48.138.791.250

43.762.537.500 48.138.791.250

- -

501,0 120.000.000 501,0 140.000.000 501,0 155.000.000

16,0 520.000.000 16,0 820.000.000 16,0 881.253.750

4.317,0 13.821.600.000 4.317,0 14.821.600.000 4.317,0 15.821.600.000

3.361,0 15.247.200.000 3.361,0 16.897.200.000 3.361,0 18.797.200.000

1.867,0 9.748.800.000 1.867,0 10.748.800.000 1.867,0 12.148.800.000

4,0 326.525.000 4,0 334.937.500 4,0 334.937.500

725.352.500 761.620.000 799.701.000

761.620.000 799.701.000

- -

1.056,0 399.100.500 1.056,0 405.368.000 1.056,0 425.449.000

5,0 130.000.000 5,0 160.000.000 6 170.000.000

12,0 121.252.000 12,0 121.252.000 12,0 121.252.000

1.000,0 45.000.000 1.000,0 45.000.000 1.000,0 45.000.000

25,0 30.000.000 25,0 30.000.000 25,0 38.000.000

4.094.548.500

3.899.570.000 4.094.548.500

-

13.100 100.000.000 13.100 2.732.000.000 13.100 2.926.978.500

12.900 12.900 26.000 12.900 26.000

907 100.000.000 907 1.135.870.000 907 1.135.870.000

1 100.000.000 1 31.700.000 1 31.700.000

5 793.000.000 5 832.650.000 5 874.282.000

2.893.462.000 3.038.135.000 3.190.041.000

3.038.135.000 3.190.041.000

- -

100,0 75.000.000 100,0 175.000.000 100,0 225.000.000

15,0 2.818.462.000 15,0 2.863.135.000 15,0 2.965.041.000

30,0 85.000.000 30 89.250.000 30 93.712.500

60,0 75.000.000 60 78.750.000 60 82.687.500

1.170.000.000 1.228.500.000 1.289.920.000

750,0 690.307.600 582,80 728.500.000 607,94 759.920.000

30,0 479.692.400 30 500.000.000 30 530.000.000

2 9.189.171.300 2 9.648.629.800 2 10.131.061.000

Lampiran 4

Target Rp Target Rp

4.072.619.165 0 4.072.619.165

9 260.000.000 9 260.000.000 paket

12 253.000.000 12 253.000.000 bulan

97,0 48.500.000 97,0 48.500.000 unit

69,0 161.700.000 69,0 161.700.000 orang

18,0 1.077.800.000 18,0 1.077.800.000 paket

18,0 81.200.000 18,0 81.200.000 paket

1.900,0 11.500.000 1.900,0 11.500.000 buah

18,0 198.850.000 18,0 198.850.000 paket

18,0 240.730.000 18,0 240.730.000 paket

18,0 32.400.000 18,0 32.400.000 paket

18,0 57.200.000 18,0 57.200.000 paket

18,0 20.500.000 18,0 20.500.000 paket

12,0 437.819.488 12,0 437.819.488 paket

3,0 617.609.677 3,0 617.609.677 Paket

42,0 573.810.000 42,0 573.810.000 orang

100 2.180.149.500 100 2.180.149.500

2.180.149.500 0 2.180.149.500

- 0 -

6 408.412.500 6 408.412.500 set

4,0 1.198.013.625 4,0 1.198.013.625 gedung



2021 Kondisi Akhir

Satuan

22,0 153.723.375 22,0 153.723.375 paket

6,0 100.000.000 6,0 100.000.000 paket

97,0 320.000.000 97,0 320.000.000 unit

0 -

5 433.821.000 5 433.821.000 paket

447.829.000 0 447.829.000

447.829.000 0 447.829.000

- 0 -

5,0 89.829.000 5,0 89.829.000 dokumen

18,0 358.000.000 18,0 358.000.000 dokumen

1.944.810.000 0 1.944.810.000

1.944.810.000 0 1.944.810.000

- 0 -

2.000,0 367.100.000 2.000,0 367.100.000 guru paud

40,0 40.000.000 40,0 40.000.000 lembaga

300,0 91.900.000 300,0 91.900.000 orang

8,0 21.000.000 8,0 21.000.000 paket

200,0 50.000.000 200,0 50.000.000 orang

4,0 120.000.000 4,0 120.000.000 lembaga

5 872.200.000 5 872.200.000 unit

17,0 100.000.000 17,0 100.000.000 gugus

PAUD

17,0 60.000.000 17,0 60.000.000 kecamatan

1230 192.610.000 1230 192.610.000 lembaga

250,0 30.000.000 250,0 30.000.000 peserta

69.949.557.161 0 69.949.557.161

69.949.557.161 0 69.949.557.161

0 0 0

27.800 23.584.400.000 27800 23.584.400.000 siswa

112,0 1.819.000.000 112,0 1.819.000.000 sekolah

0 - 0 - orang

26.000,0 1.048.189.254 26.000,0 1.048.189.254 siswa

5,0 25.000.000 5,0 25.000.000 surat izin

23,0 45.000.000 23,0 45.000.000 kelompok

kerja

7,0 1.876.765.657 7,0 1.876.765.657 unit

5,0 700.000.000 5,0 700.000.000 paket

1,0 70.000.000 1,0 70.000.000 paket

391,0 350.000.000 391,0 350.000.000 sekolah

3,0 150.000.000 3,0 150.000.000 lomba

17,0 1.210.000.000 17,0 1.210.000.000 lokasi

23,0 3.311.975.000 23,0 3.311.975.000 ruang

2,0 3.964.400.000 2,0 3.964.400.000 paket

20,0 1.800.000.000 20,0 1.800.000.000 paket

65000 25.980.900.000 65000 25.980.900.000 siswa

0 - 0 - orang

63,0 616.977.250 63,0 616.977.250 sekolah

388,0 14.000.000 388,0 14.000.000 sekolah

112,0 225.950.000 112,0 225.950.000 sekolah

3,0 3.027.000.000 3,0 3.027.000.000 paket

501,0 130.000.000 501,0 130.000.000 sekolah

0 -

2.757.549.000 0 2.757.549.000

2.757.549.000 0 2.757.549.000

- 0 -

4,0 1.518.303.750 4,0 1.518.303.750 paket

970,0 500.000.000 970,0 500.000.000 orang

13,0 389.058.250 13,0 389.058.250 Lembaga

12,0 350.187.000 12,0 350.187.000 Lembaga

52.952.670.375 0 52.952.670.375

52.952.670.375 0 52.952.670.375

- 0 -

501,0 170.000.000 501,0 170.000.000 sekolah

16,0 961.253.750 16,0 961.253.750 paket

4.317,0 17.021.600.000 4.317,0 17.021.600.000

3.361,0 20.597.200.000 3.361,0 20.597.200.000

1.867,0 13.848.800.000 1.867,0 13.848.800.000

4,0 353.816.625 4,0 353.816.625 dokumen

839.686.000 0 839.686.000

839.686.000 0 839.686.000

- 0 -

1.056,0 425.449.000 1.056,0 425.449.000 sekolah

6 190.000.000 6 190.000.000 paket

12,0 121.252.000 12,0 121.252.000 paket

1.000,0 45.000.000 1.000,0 45.000.000 eksemplar

25,0 57.985.000 25,0 57.985.000 siswa

4.299.275.925 0 4.299.275.925

4.299.275.925 0 4.299.275.925

- 0 -

13.100 3.071.705.925 13100 3.071.705.925 siswa

12.900 26.000 12900 26.000 siswa

907 1.185.870.000 907 1.185.870.000 guru

1 41.700.000 1 41.700.000 kegiatan

0 -

6 917.996.000 6 917.996.000 paket

3.349.543.000 0 3.349.543.000

3.349.543.000 0 3.349.543.000

- 0 -

100,0 285.000.000 100,0 285.000.000 orang

15,0 3.064.543.000 15,0 3.064.543.000 paket

0 -

30 98.398.125 30 98.398.125 orang

0 -

60 86.821.875 60 86.821.875 orang

1.354.420.000 0 1.354.420.000

643,54 804.420.000 643,536 804.420.000 orang

30 550.000.000 30 550.000.000 cabang

0 -

2 10.637.614.000 2 10.637.614.000 paket

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS PENDIDIKAN … · Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah perlu disusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan