PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

UNIT 10 LANTAI 2 PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI – BADUNG, TELP. (0361) 9009406 FAX. (0361) 9009407

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN , KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN , KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan oleh atasan;

b. bahwa Renstra sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Tahun 2010–2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- - 2 -

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- - 3 -

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Badung Nomor 29 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Badung;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung 2010–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);

20. Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 28);

21. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/2012 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015.

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2010–2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- - 4 -

KEDUA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan, Komunikasi

Dan Informatika Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan

Informatika yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII : Penutup

KETIGA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :

a. pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika untuk periode Tahun 2010-2015;

b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika setiap tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 15 Pebruari 2012

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG,

I MADE SUTAMA, SH, MH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19621231 199212 1 005

Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Badung, sebagai Laporan; 2. Ketua DPRD Kabupaten Badung; 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung; 4. Yang bersangkutan.