PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS …€¦ · KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 188.55/146/DKPS/2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

فمرينتهکبوفاتنأچيهتڤه

تن سيڧل١ت١ن ڧنچ١دينس کڧن دودوکن دJln. Sentosa No. 33 Sp. Aspol Kp. Baru (0643) 21277 Takengon. 24514

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 188.55/146/DKPS/2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara

pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan

langsung maupun tidak langsung, wajib untuk

menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan

memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan

masyarakat, dan kondisi lingkungan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

pelayanan publik yang profesional, transparan dan

akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan

pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan

kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, perlu

menetapkan Standar Pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan

dam Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tentang

Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2006;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

Utara;


Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah

Istimewa Aceh;


Pemerintahan Aceh;


Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara;

7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah Menjadi Undang-Undang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik;

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Standar Pelayana Penerbitan Kartu Keluarga (KK) pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai berikut:

Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen Kartu Keluarga (KK); a. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah

Keluar Provinsi/ Kabupaten

b. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah datang Provinsi/ Kabupaten

c. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah datang antar Kecamatan

d. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah

Pindah datang antar Kampung e. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pecah KK

(dalam satu kampung (bikin kk baru) f. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Pecah KK (karena

perkawinan)

g. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pecah KK (KK baru karena perceraian)

h. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan

Penambahan anggota keluarga (kelahiran anak) i. Standar Pelayanan Pengurangan Anggota Keluarga

(karena kematian anggota keluarga) j. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan

Perbaikan KK

k. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan KK hilang

l. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Penghapusan Data Ganda

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dan digunakan

sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan, bagi penyelenggara, aparat pengawasan

dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bupati Aceh Tengah 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.

3. Yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takengon,

pada tanggal 1 Juli 2019

27 Syawal 1440H

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


MUSTAFA KAMAL, S.STP, MPA Pembina Tk. I

Nip. 19800415 199810 1 0001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 065/ 147/2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (PINDAH KE LUAR

PROVINSI/ KABUPATEN

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang perubahan pertama Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminisrasi Kependudukan.

3. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan. 4. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 102 Tahun

2012 Tentang perubahan PP Nomor: 27

Tahun 2007 Tentang aturan pelaksanaan UU Nomor: 23 Tahun 2006.

5. Peraturan Presiden Nomor: 112 Tahun 2013 Tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor: 26 Tahun 2009 Tentang

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2010 Tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil. 7. Permendagri Nomor: 19 Tahun 2012

tentang pedoman pendokumentasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor: 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan

dan penetapan standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor: 749): 9. Perpres Nomor: 25 Tahun 2008 tentang

persyaratan tata cara pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil.

.

2. Persyaratan Pelayanan

a. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Provinsi/

Kabupaten 1. Kartu Keluarga asli. 2. Formulir F1.08.

3. Sistem, mekanisme,

dan prosedur

1. Pemohon datang ke Loket Pendaftaran

Disduk Capil Masing-masing dengan

membawa persyaratan lengkap:

2. Berkas yang memenuhi persyaratan

kemudian di proses dan di cetak oleh

Operator

3. Setelah diproses oleh Operator, KK dicetak

kemudian serahkan ke kasi Pindah Datang

Penduduk untuk di Verifikasi dan di paraf

4. Setelah di paraf oleh Kasi Pindah Datang

Penduduk kemudian dibawa ke Kabid

Pendaftaran Penduduk dan Sekretaris

untuk di paraf, kemudian di tandatangani

oleh Kepala Dinas

5. Setelah di tandatangani oleh Kepala Dinas,

dilakukan pencatatan nomor Register KK

6. Setelah di lakukan pencatatan Nomor

Register KK, diserahkan kepada

Pengadministrasi untuk disampaikan

kepada pemohon

4. Jangka waktu penyelesaian

1 (satu) hari kerja

Dengan catatan: Penyelesaian 1 (satu) hari

kerja apabila lengkap administrasi pembuatan dan koneksi jaringan antara daerah ke pusat data tidak bermasalah

5. Biaya/tariff Tidak dipungut biaya

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang melarang pemungutan biaya untuk semua

pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan.

6. Produk Pelayanan

a. Surat Keterangan Pindah Keluar Provinsi/ Kabupaten

7. Sarana, prasarana,

dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu , kursi tunggu 2. Kursi layanan

3. Televisi 4. Jaringan 5. Ruang Laktasi

6. Tempat bermain anak 7. Ruang Sholat

Petugas Layanan Menerima dan Mengagendakan kemudian ke Operator untuk dicetak

Operator menyerahkan berkas

kk pindah keluar Provinsi/ Kabupaten,

kemudian di Verifikasi oleh Kasi dan Diparap oleh

Kabid dan Sekretaris

Kartu Keluarga (KK) Pindah Keluar

Provinsi/ Kabupaten ditandatangani oleh

Kadis dan siap didistribusikan

Pengguna Layanan Menyampaikan

Berkas ke Petugas Pelayanan

Pembuatan KK Pindah Keluar

provinsi/ Kabupaten

8. Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang

Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi yang telah dilatih untuk

menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

9. Pengawasan internal 1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

2. Dilakukan sistem pengendalian internal

pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat;

3. Dilaksanakan secara terus menerus.

10. Penanganan

pengaduan, saran,

dan masukan

1. Pengaduan Langsung

a. Kotak Saran

b. Alamat :

- Jln. Sentosa No. 33 Sp. Aspol Kp.Baru

(06430) 21277 Takengon, 24514

2. Pengaduan Tidak Langsung

a. Email : [email protected]

b. Website : http://disdukcapil.acehtengahkab.go.id

c. Sms dan Wa : +62813-7636-0003

d. Media Sosial :

- Instagram : dukcapilkita

- Facebook : dukcapilkita

- Aplikasi : dukcapilkita

11. Jumlah pelaksana 1. Kepala Bidang 1 (satu) orang;

2. Kepala Seksi 1 (satu) orang;

3. Operator 2 (dua) orang;

4. Admin 1 (satu) orang;

5. Petugas Register KK (Kartu Keluarga) 1 orang

12. Jaminan pelayanan 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);

2. Tidak Adanya Diskriminasi;

3. Cepat, tepat, dan lengkap

13. Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

1. Data dan informasi yang diberikan dijamin keabsahannya;

2. Apabila Surat Keterangan Pindah Keluar

Provinsi/ Kabupaten sudah diterbitkan namun belum di ambil maka akan disimpan sampai pemohon mengambilnya.

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai minimal 1 (satu) bulan sekali.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

MUSTAFA KAMAL, S.STP, MPA

Pembina Tk. I

Nip. 19800415 199810 1 0001

mailto:[email protected]

http://disdukcapil.acehtengahkab.go.id/

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 065/148/2019

TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN

KARTU KELUARGA (KK)

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (PINDAH DATANG

PROVINSI/ KABUPATEN)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Adminisrasi Kependudukan. 3. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 37 Tahun

2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

4. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 102 Tahun 2012 Tentang perubahan PP Nomor: 27 Tahun 2007 Tentang aturan pelaksanaan

UU Nomor: 23 Tahun 2006. 5. Peraturan Presiden Nomor: 112 Tahun 2013

Tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor: 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis

NIK Secara Nasional. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19

Tahun 2010 Tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

7. Permendagri Nomor: 19 Tahun 2012 tentang pedoman pendokumentasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan

sipil. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur

Negara Nomor: 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penetapan standar pelayanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor: 749):

9. Perpres Nomor: 25 Tahun 2008 tentang persyaratan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

.

2. Persyaratan

Pelayanan

b. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu

Keluarga (Pindah datang Provinsi/ Kabupaten)

1. Formulir F1.08. Surat keterangan pindah datang WNI antar Provinsi/ Kabupaten/Kota.

2. Bio data penduduk WNI 3. Formulir F1.08 4. Formulir F1.01 5. KK asli yang ditumpangi (hanya jika

pemohon menumpang kk)


dan prosedur






Operator

3. Setelah diproses oleh Operator Penerbitan

Kartu Keluarga (Pindah datang Provinsi/

Kabupaten) dicetak



4. setelah di paraf oleh Kasi Pindah Datang




oleh Kepala Dinas


dilakukan pencatatan nomor Register

Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga

(Pindah datang Provinsi/ Kabupaten)


Register Pelayanan Penerbitan Kartu

Keluarga (Pindah datang Provinsi/

Kabupaten, diserahkan kepada


kepada pemohon


1 (satu) hari kerja

Dengan catatan: Penyelesaian 1 (satu) hari kerja apabila lengkap administrasi pembuatan dan koneksi jaringan antara daerah ke pusat data tidak bermasalah


Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang melarang pemungutan biaya untuk semua pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan.

6. Produk Pelayanan

b. Kartu Keluarga (Pindah datang Provinsi/

Kabupaten)


dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu , kursi tunggu

2. Kursi layanan 3. Televisi


Operator menyerahkan berkas Kartu

Keluarga (Pindah datang Provinsi/

Kabupaten), kemudian di

Verifikasi oleh Kasi dan Diparap oleh


Kartu Keluarga (KK) Kartu Keluarga (Pindah datang

Provinsi/ Kabupaten)

ditandatangani oleh Kadis dan siap didistribusikan


Berkas ke Petugas Kartu Keluarga (Pindah datang

Provinsi/ Kabupaten)

4. Jaringan 5. Ruang Laktasi



1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap,

terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak-pihak yang membutuhkan.





10. Penanganan

pengaduan, saran,

dan masukan


a. Kotak Saran

b. Alamat :


(06430) 21277 Takengon, 24514




c. Sms dan Wa : +62813-7636-0003

d. Media Sosial :















2. Apabila Kartu Keluarga (Pindah Datang Provinsi/ Kabupaten) sudah diterbitkan

namun belum di ambil maka akan disimpan sampai pemohon mengambilnya.


1. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi

kinerja pegawai minimal 1 (satu) bulan sekali.

Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah


Pembina Tk. I

Nip. 19800415 199810 1 0001



LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 065/149/2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (PINDAH

DATANG ANTARA KECAMATAN)

NO. KOMPONEN URAIAN


Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan pertama Undang-


3. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 37 Tahun


4. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 102 Tahun 2012 Tentang perubahan PP Nomor: 27


5. Peraturan Presiden Nomor: 112 Tahun 2013

Tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor: 26 Tahun 2009 Tentang


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19

Tahun 2010 Tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran


tentang pedoman pendokumentasi hasil

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur

Negara Nomor: 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan

dan penetapan standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor: 749):

9. Perpres Nomor: 25 Tahun 2008 tentang persyaratan tata cara pendaftaran


.


c. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah datang antar Kecamatan 1. KK asli

2. KTP asli 3. Formulir F1. 08

4. Formulir F1.01 5. KK asli yang ditumpangi (hanya jika



dan prosedur






Operator

3. Setelah diproses oleh Operator, Kartu

Keluarga (Pindah Datang Antar Kecamatan)

dicetak







oleh Kepala Dinas


dilakukan pencatatan nomor Register Kartu

Keluarga (Pindah Datang Antar Kecamatan)


Register Kartu Keluarga (Pindah Datang

Antar Kecamatan), diserahkan kepada


kepada pemohon.


1 (satu) hari kerja

Dengan catatan: Penyelesaian 1 (satu) hari kerja apabila lengkap administrasi

pembuatan dan koneksi jaringan antara daerah ke pusat data tidak bermasalah



6. Produk Pelayanan

c. Kartu Keluarga (Pindah Datang Antar

Kecamatan)


dan/atau fasilitas






Surat Keterangan Pindah datang antar

Kecamatan, kemudian di



Kartu Keluarga (KK) Surat Keterangan

Pindah datang Provinsi/ Kabupatenditandatangani oleh



Berkas ke Petugas Pelayanan Surat

Keterangan Pindah datang antar Kecamatan











10. Penanganan

pengaduan, saran,

dan masukan


a. Kotak Saran

b. Alamat :


(06430) 21277 Takengon, 24514




c. Sms dan Wa : +62813-7636-0003

d. Media Sosial :















2. Apabila Kartu Keluarga (Pindah Datang Antar

Kecamatan) sudah diterbitkan namun belum di ambil maka akan disimpan sampai pemohon mengambilnya;






Pembina Tk. I

Nip. 19800415 199810 1 0001



LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 065/ 150/2019


KARTU KELUARGA (KK)

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (SURAT KETERANGAN

PINDAH DATANG ANTAR KAMPUNG)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan











7. Permendagri Nomor: 19 Tahun 2012 tentang pedoman pendokumentasi hasil



Negara Nomor: 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penetapan standar pelayanan (Berita



.

2. Persyaratan

Pelayanan

Penerbitan Kartu Keluarga (Pindah/datang antar

kampung) :

d. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga

( Pindah datang antar kampung) 1. KK asli 2. KTP asli

3. Formulir F1.08. 4. Formulir F1.01 5. KK asli yang ditumpangi (hanya jika



dan prosedur






Operator


Keluarga (Pindah datang antar Kampung)

dicetak






untuk di paraf, Kemudian di tandatangani

oleh Kepala Dinas



Keluarga (Pindah datang antar Kampung)


Register Kartu Keluarga (Pindah datang

antar Kampung), diserahkan kepada


kepada pemohon


1 (satu) hari kerja






6. Produk Pelayanan

d. Kartu Keluarga (Pindah Pindah datang antar Kampung)


dan/atau fasilitas


3. Televisi 4. Jaringan



Penerbitan Kartu Keluarga (Pindah

datang antar Kampung), kemudian di Verifikasi oleh Kasi

dan Diparap oleh Kabid dan Sekretaris

Penerbitan Kartu Keluarga (Pindah

datang antar Kampung)



Berkas ke Petugas Pelayanan Penerbitan

Kartu Keluarga (Pindah datang antar

Kampung)

5. Ruang Laktasi 6. Tempat bermain anak

7. Ruang Sholat




2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola

data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak-pihak yang membutuhkan.


2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat;


10. Penanganan

pengaduan, saran,

dan masukan


a. Kotak Saran

b. Alamat :

- Jln. Sentosa No. 33 Sp. Aspol Kp.Baru (06430) 21277 Takengon, 24514



b. Website :

http://disdukcapil.acehtengahkab.go.id

c. Sms dan Wa : +62813-7636-0003

d. Media Sosial :















7. 2. Apabila Kartu Keluarga Pindah datang antar

Kampung) sudah diterbitkan namun belum

di ambil maka akan disimpan sampai

pemohon mengambilnya.





Pembina Tk. I

Nip. 19800415 199810 1 0001



LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN


NOMOR 065/151/2019

TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA PECAH KK

DALAM SATU KAMPUNG (BUAT KK BARU)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan pertama Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminisrasi Kependudukan.


2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang





Tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor: 26 Tahun 2009 Tentang


6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19

Tahun 2010 Tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil. 7. Permendagri Nomor: 19 Tahun 2012 tentang

pedoman pendokumentasi hasil pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur

Negara Nomor: 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penetapan standar pelayanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor: 749): 9. Perpres Nomor: 25 Tahun 2008 tentang

persyaratan tata cara pendaftaran penduduk

dan pencatatan sipil.

.


Penerbitan Kartu Keluarga Pecah KK Dalam Satu Kampung (Buat KK Baru):

e. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (Pecah KK dalam satu kampung (buat kk baru)

1. KK asli

2. Formulir F1.01 3. Surat keterangan dari Reje Kampung alasan

pecah KK


dan prosedur



membawa peryaratan lengkap:



Operator

3. Setelah diproses oleh Operator Katu Keluarga

Pecah KK (dalam satu kampung) (bikin kk

baru) dicetak, kemudian serahkan ke kasi

Pendataan Penduduk untuk di Verifikasi dan

di paraf

4. Setelah di paraf oleh Kasi Pendataan


Pendaftaran Penduduk dan Sekretaris untuk

di paraf, kemudian di tandatangani oleh

Kepala Dinas


dilakukan pencatatan nomor Register Katu

Keluarga Pecah KK dalam satu kampung

(buat kk baru)


Register Katu Keluarga Pecah KK (dalam satu

kampung) (bikin kk baru), diserahkan kepada

Pengadministrasi untuk disampaikan kepada

pemohon


1 (satu) hari kerja






6. Produk Pelayanan e. Katu Keluarga Pecah KK dalam satu kampung

(buat kk baru)


dan/atau fasilitas




Operator menyerahkan berkas Katu Keluarga Pecah

KK (dalam satu kampung) (buat kk baru)kemudian di



Surat Katu Keluarga Pecah KK (dalam satu

kampung) (buat kk baru)ditandatangani oleh




Penerbitan Katu Keluarga Pecah KK

dalam satu kampung (buat kk

baru)




1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap,

terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

9. Pengawasan internal

1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;




10. Penanganan

pengaduan, saran,

dan masukan


a. Kotak Saran

b. Alamat :


(06430) 21277 Takengon, 24514




c. Sms dan Wa : +62813-7636-0003

d. Media Sosial :















2. Apabila Kartu Keluarga Pecah KK (dalam satu

kampung) (bikin kk baru) sudah diterbitkan

namun belum di ambil maka akan disimpan

sampai pemohon mengambilnya.






Pembina Tk. I

Nip. 19800415 199810 1 0001



LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 065/152 /2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (PECAH KK KARENA

PERKAWINAN)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang perubahan pertama Undang-


3. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang






6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2010 Tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran



8. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor: 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan

dan penetapan standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012


persyaratan tata cara pendaftaran


.


Penerbitan Kartu Keluarga (Pecah KK Karena Perkawinan):

f. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (Pecah KK karena perkawinan)

1. KK asli dari pihak suami dan/ atau pihak

istri 2. Formulir F1.01(an. KK baru)

3. Foto copy buku nikah yang telah dilegalisir di KUA Kecamatan


dan prosedur






Operator


Keluarga (Pecah KK karena perkawinan)

dicetak kemudian serahkan ke kasi

Pendataan Penduduk untuk di Verifikasi

dan di paraf





oleh Kepala Dinas


dilakukan pencatatan nomor Register

Kartu Keluarga (Pecah KK karena

perkawinan)


Register Kartu Keluarga (Pecah KK karena

perkawinan), diserahkan kepada


kepada pemohon


1 (satu) hari kerja




6.

Produk Pelayanan

f. Penerbitan Kartu Keluarga (Pecah KK (karena perkawinan)


dan/atau fasilitas



5. Ruang Laktasi



Keluarga (Pecah KK karena

perkawinan), kemudian di



Surat Keterangan Kartu Keluarga

(Pecah KK karena perkawinan)ditand

atangani oleh Kadis dan siap didistribusikan


Berkas ke Petugas Pelayanan Kartu

Keluarga (Pecah KK karena

perkawinan)











10. Penanganan

pengaduan, saran,

dan masukan


a. Kotak Saran

b. Alamat :


(06430) 21277 Takengon, 24514




c. Sms dan Wa : +62813-7636-0003

d. Media Sosial :















2. Apabila Kartu Keluarga (Pecah KK (karena

perkawinan)) sudah diterbitkan namun belum di ambil maka akan disimpan sampai pemohon mengambilnya;




Pembina Tk. I

Nip. 19800415 199810 1 0001



LAMPIRAN VII KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 065/ 153 /2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (PECAH KK

KARENA PERCERAIAN)

NO. KOMPONEN URAIAN


Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);










7. Permendagri Nomor: 19 Tahun 2012 tentang pedoman pendokumentasi hasil



Negara Nomor: 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan

dan penetapan standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor: 749):


.

2. Persyaratan

Pelayanan

Penerbitan Kartu Keluarga (KK):

g. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Pecah KK (KK baru karena perceraian)

1. KK asli 2. Foto copy Akta Perceraian yang dilegalisir

Mahkamah

3. Formulir F1.01(an. KK baru) 4. Jika anak ikut ibunya ada surat

keterangan hak asuh anak dari Bapak ke Ibunya, diketahui Kepala Kampung bermatrai Rp. 6.000.-


dan prosedur






Operator

3. Setelah diproses oleh Operator, Kartu Keluarga Pecah KK (KK baru karena perceraian) dicetak kemudian serahkan ke

kasi Seksi Pendataan Penduduk untuk di Verifikasi dan di paraf

4. Setelah di paraf oleh Kasi Seksi Pendataan



untuk di paraf kemudian di tandatangani

oleh Kepala Dinas



Keluarga Pecah KK (KK baru karena

perceraian)


Register Kartu Keluarga Pecah KK (KK baru

karena perceraian), diserahkan kepada


kepada pemohon


1 (satu) hari kerja



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang

melarang pemungutan biaya untuk semua pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan.

6. Produk Pelayanan

g. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga

Pecah KK (KK baru karena perceraian)


dan/atau fasilitas


2. Kursi layanan 3. Televisi 4. Jaringan


Operator menyerahkan berkas Kartu Keluarga Pecah KK (KK baru karena

perceraian), kemudian di



Surat Keterangan Kartu Keluarga Pecah KK (KK baru karena

perceraian)




Keluarga Pecah KK (KK baru karena

perceraian)


7. Ruang Sholat









10. Penanganan

pengaduan, saran,

dan masukan


a. Kotak Saran

b. Alamat :




b. Website :


c. Sms dan Wa : +62813-7636-0003

d. Media Sosial :





2. Kepala Seksi 1 (satu) orang










2. Apabila Kartu Keluarga Pecah KK (KK baru karena perceraian) sudah diterbitkan namun belum di ambil maka akan disimpan sampai pemohon mengambilnya;






Pembina Tk. I

Nip. 19800415 199810 1 0001



LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


NOMOR 065/154/2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK)

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA /PENAMBAHAN

ANGGOTA KELUARGA (KELAHIRAN ANAK)

NO. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminisrasi Kependudukan.

3. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 37 Tahun 2007

Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

4. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 102 Tahun 2012 Tentang perubahan PP Nomor: 27 Tahun 2007 Tentang aturan pelaksanaan UU Nomor: 23 Tahun 2006.



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2010 Tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

7. Permendagri Nomor: 19 Tahun 2012 tentang pedoman pendokumentasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor: 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penetapan standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor: 749):


.

2. Persyaratan Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK):

h. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga Penambahan anggota keluarga (kelahiran anak)

1. KK asli orang tua 2. Surat keterangan lahir dari penolong

kelahiran (Bidan/ Dokter, mengetahui Kepala Kampung)

3. Foto copy buku nikah orang tua yang

dilegalisir KUA Kecamatan

3. Sistem, mekanisme, dan prosedur

1. Pemohon datang ke Loket Pendaftaran Disduk

Capil Masing-masing dengan membawa

persyaratan lengkap:

2. Berkas yang memenuhi persyaratan kemudian di

proses dan di cetak oleh Operator Setelah diproses

oleh Operator, KK dicetak kemudian serahkan ke

kasi Pendataan Penduduk Penduduk untuk di

Verifikasi dan di paraf

3. Setelah di paraf oleh Kasi Pendataan Penduduk

kemudian dibawa ke Kabid Pendaftaran

Penduduk dan Sekretaris untuk di paraf kemudian

di tandatangani oleh Kepala Dinas

4. Setelah di tandatangani oleh Kepala Dinas, dilakukan pencatatan nomor Register Kartu Keluarga Penambahan anggota keluarga (kelahiran anak)

5. Setelah di lakukan pencatatan Nomor Register Kartu Keluarga Penambahan anggota keluarga (kelahiran anak), diserahkan kepada Pengadministrasi untuk disampaikan kepada pemohon


1 (satu) hari kerja





6. Produk Pelayanan

h. Kartu Keluarga Penambahan anggota keluarga (kelahiran anak)


dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu , kursi tunggu 2. Kursi layanan 3. Televisi 4. Jaringan 5. Ruang Laktasi

6. Tempat bermain anak



Keluarga Penambahan

anggota keluarga (kelahiran anak),



Kartu Keluarga Penambahan

anggota keluarga (kelahiran anak)ditandatangani

oleh Kadis dan siap didistribusikan



Keluarga Penambahan

anggota keluarga (kelahiran anak)

7. Ruang Sholat

8. Kompetensi Pelaksana 1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.







10. Penanganan

pengaduan, saran, dan

masukan


a. Kotak Saran

b. Alamat :


(06430) 21277 Takengon, 24514




c. Sms dan Wa : +62813-7636-0003

d. Media Sosial :








5. Petugas Register Kartu Keluarga (Penambahan anggota keluarga) (kelahiran anak)) 1 orang




13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan


2. Apabila Penambahan anggota keluarga (kelahiran anak) sudah diterbitkan namun belum di ambil maka akan disimpan sampai pemohon mengambilnya;





Pembina Tk. I

Nip. 19800415 199810 1 0001



LAMPIRAN IX KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN


NOMOR 065/155/2019


KARTU KELUARGA (KK)

STANDAR PELAYANAN KARTU KELUARGA PENGURANGAN ANGGOTA

KELUARGA (KARENA KEMATIAN ANGGOTA KELUARGA)

NO. KOMPONEN URAIAN


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan


2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminisrasi Kependudukan.

3. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.


2012 Tentang perubahan PP Nomor: 27 Tahun 2007 Tentang aturan pelaksanaan


Tentang perubahan keempat atas peraturan

Presiden Nomor: 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis


Tahun 2010 Tentang formulir dan buku

yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

7. Permendagri Nomor: 19 Tahun 2012

tentang pedoman pendokumentasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan


Negara Nomor: 36 Tahun 2012 tentang

petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penetapan standar pelayanan (Berita


9. Perpres Nomor: 25 Tahun 2008 tentang

persyaratan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

.

2. Persyaratan

Pelayanan

Penerbitan Kartu Keluarga (Pengurangan

Anggota Keluarga (karena kematian anggota keluarga)

i. Standar Pelayanan Pengurangan Anggota

Keluarga (karena kematian anggota keluarga)

1. KK asli

2. Surat keterangan kematian dari Kepala Desa

3. Mengisi formulir kematian (diproses di bidang capil) jika pemohon menumpang kk


dan prosedur

1. Pemohon datang ke Loket Pendaftaran Disduk

Capil Masing-masing dengan membawa

persyaratan lengkap:

2. Berkas yang memenuhi persyaratan kemudian di proses dan di cetak oleh

Operator Setelah diproses oleh Operator, Kartu Keluarga (Pengurangan Anggota Keluarga (karena kematian anggota keluarga)

dicetak kemudian serahkan ke kasi Pendataan




Pendaftaran Penduduk dan Sekretaris untuk

di paraf

kemudian di tandatangani oleh Kepala Dinas


dilakukan pencatatan nomor Register Kartu Keluarga (Pengurangan Anggota Keluarga (karena kematian anggota keluarga)

5. Setelah di lakukan pencatatan Nomor Register Kartu Keluarga (Pengurangan Anggota Keluarga (karena kematian anggota

keluarga), diserahkan kepada Pengadministrasi untuk disampaikan kepada

pemohon


1 (satu) hari kerja



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang melarang

pemungutan biaya untuk semua pengurusan dan penerbitan

Dokumen Kependudukan.

6. Produk Pelayanan

i. Kartu Keluarga (Pengurangan Anggota

Keluarga (karena kematian anggota keluarga)


dan/atau fasilitas





Kartu Keluarga (Pengurangan

Anggota Keluarga (karena kematian anggota keluarga),



Surat Keterangan Pindah datang antar

Kecamatanditandatangani oleh




Keluarga (Pengurangan

Anggota Keluarga (karena kematian anggota keluarga)











10. Penanganan

pengaduan, saran,

dan masukan


a. Kotak Saran

b. Alamat :


(06430) 21277 Takengon, 24514




c. Sms dan Wa : +62813-7636-0003

d. Media Sosial :




11. Jumlah pelaksana 1. Kepala Seksi 1 (satu) orang;







13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan


2. Apabila Kartu Keluarga (KK) Pengurangan

Anggota Keluarga (karena kematian anggota keluarga), sudah diterbitkan namun belum di ambil maka akan disimpan sampai pemohon

mengambilnya;






Pembina Tk. I

Nip. 19800415 199810 1 0001



LAMPIRAN X KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN


NOMOR 065/ 156 /2019


KARTU KELUARGA (KK)

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (PERBAIKAN KK)

NO

. KOMPONEN URAIAN


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013


3. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan. 4. Peraturan Pelaksanaan Nomor: 102 Tahun

2012 Tentang perubahan PP Nomor: 27 Tahun 2007 Tentang aturan pelaksanaan UU Nomor: 23 Tahun 2006.

5. Peraturan Presiden Nomor: 112 Tahun 2013 Tentang perubahan keempat atas

peraturan Presiden Nomor: 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2010 Tentang formulir dan buku




8. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor: 36 Tahun 2012

tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penetapan standar pelayanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor: 749): 9. Perpres Nomor: 25 Tahun 2008 tentang


.


Penerbitan Kartu Keluarga (Perbaikan KK): j. Standar Pelayanan Kartu Keluarga

(Perbaikan KK)

1. KK asli 2. Surat Keterangan Perbaikan Data dari

Reje Kampung 3. Formulir F1.05 Bermatrai Rp. 6.000,-

4. Lampiran Foto Copy Dokumen/ Berkas pendukung untuk perubahan yang dileges (Ijazah, Raport, Surat Kelahiran, Buku

Nikah, SK Kerja, Akta Cerai/ Buku Kuning, Surat Penetapan Pengadilan, dll)


dan prosedur





kemudian di proses dan di cetak oleh Operator


Keluarga (Perbaikan KK) dicetak kemudian serahkan ke kasi

Pendataan Penduduk untuk di Verifikasi

dan di paraf





oleh Kepala Dinas

5. Setelah di tandatangani oleh Kepala

Dinas, dilakukan pencatatan nomor Register Kartu Keluarga (Perbaikan KK)


Register Kartu Keluarga (Perbaikan KK), diserahkan kepada Pengadministrasi

untuk disampaikan kepada pemohon


1 (satu) hari kerja





6. Produk Pelayanan

j. Standar Pelayanan Kartu Keluarga

(Perbaikan KK):


dan/atau fasilitas

1. Ruang tunggu , kursi tunggu 2. Kursi layanan 3. Televisi





Kartu Keluarga (Perbaikan KK),



Surat Keterangan Kartu Keluarga

(Perbaikan KK)ditandatangani oleh Kadis dan siap

didistribusikan



Keluarga (Perbaikan KK)






9. Pengawasan internal

1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;




10. Penanganan

pengaduan, saran,

dan masukan


a. Kotak Saran

b. Alamat :


(06430) 21277 Takengon, 24514




c. Sms dan Wa : +62813-7636-0003

d. Media Sosial :















2. Apabila Kartu Keluarga (Perbaikan KK):

(sudah diterbitkan namun belum di ambil maka akan disimpan sampai pemohon mengambilnya.






Pembina Tk. I

Nip. 19800415 199810 1 0001



LAMPIRAN XI KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN


NOMOR 065/157/2019


KARTU KELUARGA (KK)

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK HILANG)

NO. KOMPONEN URAIAN


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013








Presiden Nomor: 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 Tahun 2010 Tentang formulir dan buku






petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penetapan standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012




k. Penerbitan Kartu Keluarga (KK Hilang): Standar Pelayanan Penerbitan Kartu

Keluarga (KK Hilang): 1. Surat keterangan Kehilangan KK Dari

Kepala Kampung dan Kepolisian 2. Foto Copy KTP Kepala Keluarga


dan prosedur






Operator

3. Setelah diproses oleh Operator, Penerbitan

Kartu Keluarga (KK Hilang) dicetak

4. kemudian serahkan ke kasi Pendataan



Penduduk Penduduk kemudian dibawa ke

Kabid Pendaftaran Penduduk dan

Sekretaris untuk di paraf

6. kemudian di tandatangani oleh Kepala

Dinas




Register Penerbitan Kartu Keluarga (KK

Hilang):, diserahkan kepada


kepada pemohon


1 (satu) hari kerja





6. Produk Pelayanan

k. Standar Penerbitan Kartu Keluarga (KK

Hilang):


dan/atau fasilitas




Operator menyerahkan

berkas Penerbitan Kartu Keluarga (KK Hilang), kemudian di Verifikasi oleh Kasi dan Diparap oleh Kabid dan

Sekretaris

Surat Keterangan Penerbitan Kartu

Keluarga (KK Hilang):




Penerbitan Kartu Keluarga (KK

Hilang):











10. Penanganan

pengaduan, saran,

dan masukan


a. Kotak Saran

b. Alamat :


(06430) 21277 Takengon, 24514




c. Sms dan Wa : +62813-7636-0003

d. Media Sosial :















2. Apabila Kartu Keluarga Penerbitan Kartu

Keluarga (KK Hilang): sudah diterbitkan namun belum di ambil maka akan disimpan sampai pemohon mengambilnya.





Pembina Tk. I

Nip. 19800415 199810 1 0001



LAMPIRAN XII KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN


NOMOR 065/158/2019


KARTU KELUARGA (KK)

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA (PENGHAPUSAN

DATA GANDA)

NO. KOMPONEN URAIAN


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan


2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013








Presiden Nomor: 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis


Tahun 2010 Tentang formulir dan buku






petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penetapan standar pelayanan (Berita


9. Perpres Nomor: 25 Tahun 2008 tentang



i. Standar Pelayanan penghapusan data ganda

1. KK asli yang akan dihapus 2. Surat permohonan penghapusan data

ganda Reje Kampung

3. Foto Copy KK Bukti yang dihapus ada di tempat lain


dan prosedur



membawa persyaratan lengkap



Operator


Keluarga (Penghapusan Data Ganda)

dicetak

kemudian serahkan ke kasi Pendataan





untuk di paraf

5. kemudian di tandatangani oleh Kepala

Dinas




Register Penerbitan Kartu Keluarga

(Penghapusan Data Ganda), diserahkan

kepada Pengadministrasi untuk

disampaikan kepada pemohon


1 (satu) hari kerja





6. Produk Pelayanan

l. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu

Keluarga (Penghapusan Data Ganda)


dan/atau fasilitas




Operator menyerahkan

berkas Penerbitan Kartu Keluarga

(Penghapusan Data Ganda), kemudian di Verifikasi oleh Kasi dan Diparap oleh Kabid dan

Sekretaris

Penerbitan Kartu Keluarga

(Penghapusan Data Ganda)ditandatangani oleh Kadis dan siap didistribusikan



Penerbitan Kartu Keluarga

(Penghapusan Data Ganda)


7. Ruang Sholat









10. Penanganan

pengaduan, saran,

dan masukan


a. Kotak Saran

b. Alamat :




b. Website :


c. Sms dan Wa : +62813-7636-0003

d. Media Sosial :








5. Petugas Register Kartu Keluarga (Penghapusan Data Ganda) 1 orang







2. Apabila Kartu Keluarga (Penghapusan Data Ganda) K) sudah diterbitkan namun

belum di ambil maka akan disimpan sampai pemohon mengambilnya;






Pembina Tk. I

Nip. 19800415 199810 1 0001



Documents

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS …€¦ · KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 188.55/146/DKPS/2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN