dinas kesehatan provinsi sulawesi tengah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP )

TAHUN 2014

DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan R.A. Kartini No. 11 Palu

[email protected]

ii

DDaaffttaarr IIssii

1. KATA PENGANTAR................................................................................................................ i

2. DAFTAR ISI.......................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ......................................................................... 1

B. SUMBERDAYA TENAGA KESEHATAN ............................................................... 5

B. STRATEGI ..................................................................................................... 6

C. KEBIJAKAN .................................................................................................. 9

BAB II PERJANJIAN KINERJA .................................................................................. 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................ 20

A. CAPAIAN KINERJA ......... ............................................................................ 20

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ......... ............................................................ 31

C. REALISASI ANGGARAN ......... ...................................................................... 93

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................ 99

LAMPIRAN-LAMPIRAN ..........................................................................................................

- PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROV. SULAWESI TENGAH DAN UPT TAHUN 2015

- IKU DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

i

DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KKaattaa PPeennggaannttaarr

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat selama tahun 2014. Di samping itu, LKIP ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKIP ini belum memenuhi semua kriteria penyusunan yang sempurna. Oleh sebab itu, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tanggal 20 Nevember 2014 TentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah akan senantiasa melakukan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga merupakan hasil dari laporan kinerja seluruh program yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Secara garis besar laporan ini memuat data/informasi mengenai perencanaan kinerja sebagai target rencana kinerja dan realisasi/capaian kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2014.

Dalam rangka memenuhi fungsi LKIP sebagai sumber informasi untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Informasi yang disajikan dalam LKIP ini dapat dijadikan bahan analisis untuk mengidentifikasi peluang dan mengatasi tantangan sebagai masukan guna perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat khususnya sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya bidang kesehatan.

Palu, 2 Februari 2015

Kepala Dinas KesehatanProvinsi Sulawesi Tengah,

dr. Anshayari Arsyad., M.KesPembina Utama Madya

NIP.19571020 198801 1 002

ii

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KESEHATANJalan Ra Kartini No.11 Telepon & Fac (0451) 421070 Palu 94112 (0451) 425093

Nomor : 050/ . /Diskes Kepada Sifat : Penting Lampiran : 1 Buku Yth, Gubernur Sulawesi TengahPerihal : Penyampaian LKIP 2014 di-

Dan Perjanjian Kinerja 2015 Palu.

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Penetapan

Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah beserta UPT di Lingkungan Dinas Kesehatan

Prov. Sulawesi Tengah, sebagai dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir Tahun

Anggaran 2014 dan pernyataan perjanjian kinerja tahun 2015.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS KESEHATANPROVINSI SULAWESI TENGAH

dr. ANSHAYARI ARSYAD., M.Kes.Pembina Utama Madya

NIP. 19571020 198801 1 002

Tembusan Yth ;

1. Kepala Inspektorat Daerah Prov. Sulawesi Tengah di Palu

2. Kepala BPKP di Palu

BAB I

PENDAHULUAN

( LKIP )

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTAHUN 2014

Lkip Dinkes 2014 1

BBAABB II

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

A. TTUUGGAASS PPOOKKOOKK DDAANN FFUUNNSSGGII

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor; 03 Tahun 2001 Dinas Kesehatan

mempunyai tugas Dekonsentrasi di bidang kesehatan dengan fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan program kesehatan skala provinsi atau lintas Kabupaten/Kota melalui perumusan

kebijakan, koordinasi pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan kesehatan

dan program kesehatan, evaluasi dan pelaporan serta penelitian dan pengembangan sistem

kesehatan berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota.

2. Pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan skala daerah provinsi melalui koordinasi

perumusan kebutuhan dan program pendidikan tenaga kesehatan, pelatihan tenaga, mobilisasi

serta pendayagunaan tenaga kesehatan, perizinan dan akreditasi tenaga kesehatan dan

perizinan dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.

3. Penyelenggaraan pelayanan medik RS, pembinaan pelayanan medik dasar Puskesmas,

pelayanan medik khusus dan pengawasan instalasi medik, perizinan dan akreditasi pelayanan

medik dan penunjang medik skala provinsi, pengaturan izin RS/Sarana pelayanan medik dan

penunjang medik, bimbingan pengendalian penyelenggaraan pelayanan medik, sarana

pelayanan, kesehatan lain, penetapan prosedur dan pola tarif pelayanan kesehatan dan

rujukannya.

4. Pembinaan kesehatan masyarakat melalui koordinasi perumusan program Peran Serta

Masyarakat, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masyarakat (JPKM), dan sistem pembiayaan

kesehatan, promosi kesehatan dan budaya hidup sehat, kesehatan kerja, kesehatan keluarga,

gizi dan kesehatan institusi.

5. Pembinaan teknis serta pengawasan penerapan standar kualitas kesehatan lingkungan,

penyehatan air wilayah provinsi, pengawasan aspek kesehatan, mengenai dampak lingkungan

dari perencanaan tata ruang provinsi serta kesehatan matra (kesehatan lapangan, kelautan dan

bawah air serta dirgantaraan) dan penanggulangan bencana.

6. Perencanaan dan pengadaan obat sangat esensial untuk pelayanan medik dasar, pembinaan

teknis dan operasional berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan

penyalahgunaan obat, narkotika psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lingkup

provinsi, sertifikasi, akreditasi perizinan terhadap asarana produksi, pengadaan distribusi,

obat, kosmetika, alat kesehatan, makanan dan minuman serta bahan berbahaya lintas

kabupaten / kota.

Lkip Dinkes 2014 2

7. Pelayanan penunjang teknis administrati dalam rangka pembinaan teknis, operasional,

kegiatan–kegiatan lain yang meliputi :

a. Administrasi Umum dan Perlengkapan

b. Administrasi Kepegawaian

c. Administrasi Keuangan

d. Ketatalaksanaan Hukum dan Kehumasan.

8. Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan fungsional.

Tugas dan fungsi masing–masing bidang dan seksi/sub bagian, tertuang dalam uraian tugas

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut (urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan

berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan) maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Tengah menyelenggakan fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan

2. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

kesehatan.

3. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan

4. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang kesehatan yang diberikan oleh Gubernur

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut diatas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggah

mempunyai Urusan

1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan

2. Penyelenggarakan Surveilans Epidemiologi Kejadian Luar Biasa

3. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Skala Provinsi,

Penyelidikan Kajian Luar Biasa Skala Provinsi

4. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala

provinsi

5. Melakukan pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana

dan wabah skala provinsi

6. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan cemaran lingkungan

7. Penyelenggaraan surveilans kewaspadaan pangan dan gizi buruk

8. Melakukan pemantauan penanggulangan gizi buruk

9. Melakukan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji

10. Melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier

11. Melakukan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah tertinggal,

perbatasan dan kepulauan

Lkip Dinkes 2014 3

12. Melakukan registrasi, akreditasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

13. Melakukan pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh

pemerintah.

14. Melakukan pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas B non

pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang

yang setara.

15. Pengelolaan/Penyelenggaraan, bimbingan pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan.

16. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan.

17. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota.

18. Pendayagunaan tenaga kesehatan

19. Melaksanakan pelatihan fungsional dan teknis

20. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu tertentu sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

21. Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing

22. Penyediaan dan pengelolaan buffer stok obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan

vaksin lainnya.

23. Sertifikasi sarana produksi dan distibusi alat kesehatan perbekalan kesehatan rumah

tangga kelas II.

24. Pemberian izin rekomendasi izin industri komudi kesehatan PBF & Pedagang Besar Alkes

25. Pemberian Izin PBF Cabang dan Ikot

26. Melakukan dan mengendalikan norma standar, prosedur dan kriteria bidang kesehatan.

27. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan

kebijakan provinsi.

28. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri

29. Pembinaan monitoring evaluasi dan pengawasan

30. Pengelolaan SIK

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 06 tahun 2008 tentang

organisasi dan tata kerja dinas-dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 06);

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris Dinas dengan membawahi 3 (tiga) subagian yaitu :

a. Subag Perencanaan Program

b. Subag Keuangan dan aset

c. Subag Kepegawaian

Lkip Dinkes 2014 4

3. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal yaitu:

a. Seksi Bimdal Kesehatan Dasar

b. Seksi Bimdal Kesehatan Rujukan

c. Seksi Bimdal Kesehatan Khusus

4. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal

yaitu :

a. Seksi Bimdal Pengendalian dan Pemberantasan penyakit

b. Seksi Bimdal Wabah dan Bencana

c. Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan

5. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga)

Seksi Bimdal yaitu :

a. Seksi Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan Nakes

b. Seksi Bimdal Pendidikan dan Pelatihan

c. Seksi Bimdal Registrasi dan Akreditasi

6. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal

a. Seksi Bimdal Jaminan Kesehatan

b. Seksi Bimdal Sarana dan Peralatan Kesehatan dan

c. Seksi Bimdal Kefarmasian

UPT. Balai Laboratorium

UPT. Promosi Kesehatan

UPT. Data dan Survelans

UPT. Krisis dan Kesehatan Matra

Kelopok Fungsional

Lkip Dinkes 2014 5

BB.. SSUUMMBBEERR DDAAYYAA TTEENNAAGGAA KKEESSEEHHAATTAANN

Sumberdaya tenaga kesehatan yang bekerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Tengah termasuk UPT sebanyak 251 orang terdiri dari laki-laki 161 orang dan perempuan

292 orang. Tenaga tersebut berasal dari berbagai disiplin ilmu dan tingkat pendidikan

serta ditempatkan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Tabel 1.

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah 2014

No Dinas/UPT Jumlah Jenis Kelamin Ket

Laki-laki Perempuan

1 Dinkes Prov 96 119 215

2 UPT Laboratorium kes 11 19 30

3 UPT Promkes 7 10 17

4 UPT Krisis dan Kes.Matra 9 5 14

5 UPT Surdatin 8 8 16

6 Bapelkes - - -

Jumlah 131 161 292

Tabel 2.

Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1. SD -2. SMP 43. SMA 714. D1 85. D3 386. S1 1287. S2 45

Jumlah 292

Tabel 3. Jumlah Kepangkatan Pegawai Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah

UnitI II III IV Jumlah

Dinkes dan UPT teknis

1 64 204 23 292

Lkip Dinkes 2014 6

C. SSTTRRAATTEEGGIISS

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, maka dalam

periode 2011–2016 pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Advocacy

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata hanya ditentukan oleh hasil

kerja jajaran kesehatan saja, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja dan kontribusi

positif berbagai SKPD lainnya serta peran serta aktif dari segenap komponen masyarakat.

Oleh karena itu agar segenap komponen pembangunan di daerah dapat memberikan

kontribusi yang positif terhadap pembangunan bidang kesehatan, maka harus diupayakan

masuknya wawasan kesehatan sebagai asas pembangunan di daerah sehingga dapat

diwujudkan upaya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan.

Untuk terselenggaranya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan perlu

dilaksanakan kegiatan advokasi, sosialisasi, orientasi, kampanye dan pelatihan sehingga

segenap pemangku kepentingan (stake holders) memberikan kontribusi positif terhadap

pencapaian perilaku dan lingkungan sehat.

2. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan

Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan saat ini dan masa yang akan datang

menjadi sangat penting, karena pada dasarnya permasalahan kesehatan hanya dapat diatasi

apabila ada sinergis yang nyata antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu upaya

menggerakkan dan memberdayakan masyarakat (temasuk swasta dan dunia usaha) dalam

pembangunan kesehatan harus lebih dimantapkan. Masyarakat harus ditempatkan sebagai

subyek atau penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah melibatkan masyarakat untuk

aktif dalam pengabdian/pelayanan masyarakat (to serve), aktif dalam pelaksanaan advokasi

kesehatan (to advocate) dan aktif dalam mengkritisi pelaksanaan upaya kesehatan (to watch).

Wujud nyata dari gerakan pemberdayaan masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat

dalam pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), seperti

pengembangan desa siaga aktif, posyandu, posmaldes, maupun UKBM lainnya.

Selain itu banyak permasalahan kesehatan yang wewenang dan tanggungjawabnya

berada di luar SKPD Dinas Kesehatan, sehingga perlu dikembangkan kemitraan/kerjasama

antar masyarakat, antar kelompok serta antar SKPD (Dinas, Badan, Instansi) dalam rangka

pembangunan berwawasan kesehatan.

Lkip Dinkes 2014 7

Upaya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat juga harus didukung dengan

penerapan promosi kesehatan yang efektif sehingga mampu mengoptimalkan peran agent of

change setempat, serta mampu memobilisasi segenap sumberdaya yang ada untuk

kepentingan kesehatan.

3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan pengutamaan pada upaya

promotif-preventif

Pembangunan kesehatan harus mampu menjamin tersedianya pelayanan kesehatan

dasar dan rujukan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, yang didukung dengan

kemudahan akses (baik dari aspek ketersediaan/jarak maupun pembiayaan).

Jaminan akses terutama difokuskan pada upaya pengembangan dan penguatan sarana

pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK), sehingga

disparitas status kesehatan antar kabupaten / kota dapat dikurangi.

Upaya kesehatan harus lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif dalam

rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi angka kesakitan sebagai

penerapan Paradigma Sehat itu indah dan Gratis. Upaya promotif dan preventif dilakukan

dengan berbagai cara antara lain dengan memaksimalkan pemanfatan dana Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK) serta merevitalisasi peran dan fungsi puskesmas. Selain fungsi

puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama, maka fungsi puskesmas

sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat

harus lebih ditingkatkan.

4. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan.

Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi

secara adil dan dimanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin

terselenggaranya program-program pembangunan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan

upaya advocacy dan sosialisasi kepada pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan

dukungan APBD kesehatan sebesar 10% diluar gaji yang diprioritaskan untuk kepentingan

pelayanan publik.

Pembiayaan kesehatan diupayakan untuk memenuhi target pencapaian Standard

Pelayanan Minimal (SPM). Perencanaan pembiayaan kesehatan harus mampu menjamin

tersedianya data PHA & DHA, sehingga mampu mensinkronisasikan dan menghimpun

sumber-sumber pembiayaan dari APBN dan APBD baik dilingkungan SKPD Kesehatan

maupun dukungan pembiayaan kesehatan dari SKPD lainnya. Disamping itu pembiayaan

kesehatan juga diupayakan dari peran serta masyarakat termasuk swasta.

Disamping itu pembiayaan kesehatan harus lebih ditingkatkan untuk menjamin tercapainya

Jaminan Kesehatan Sosial menuju Universal Coverage.

Lkip Dinkes 2014 8

5. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang yang berkualitas harus didukung

dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan yang kompeten dan

terdistribusi secara adil dan merata.

Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan, ada beberapa hal

yang harus diperhatikan yaitu : (1) Pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan melalui

pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi, (2) Pemerataan tenaga kesehatan melalui

pendistribusian tenaga-tenaga setrategis sesuai kebutuhan, serta (3) Pemenuhan dan

pemanfaatan tenaga kesehatan di saranan kesehatan sesuai dengan kompetensi

6. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat, alat kesehatan serta

sarana kesehatan lainnya.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang yang berkualitas harus didukung

dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu serta terjangkau oleh

seluruh lapisan masyarakat. Upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan

pemerataan obat dan perbekalan kesehatan perlu didukung dengan perencanaan dan

pengadaan yang baik, optimalisasi pemanfaatan dana, efektifitas penggunaan serta

pengendalian persediaan dan pendistribusian.

Untuk menjamin pemerataan obat dan perbekalan kesehatan diperlukan harmonisasi

dan integrasi pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, obat program, obat bencana, obat

pelayanan kesehatan khusus dan vaksin, oleh karena itu pendistribusian obat dan perbekalan

kesehatan harus dilakukan melalui satu pintu (one gate policy).

7. Mengurangi resiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana

Pengendalian masalah kesehatan merupakan penjabaran pembangunan nasional yang

harus dilakukan secara berkesinambungan.

Terlindunginya masyarakat dari penyakit, kecelakaan, kecacatan dan dampak bencana yang

merupakan tujuan dari pengendalian masalah kesehatan, berbagai upaya yang telah dilakukan

dengan memutus rantai penularan pada populasi rawan tertular dan menularkan untuk

mengurangi resiko terjadinya penyakit dilakukan secara komprehensif dalam rangka

meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi dampak sosial ekonomi serta

meningkatkan jangkauan dan kualitas pengendalian secara bertahap berdasarkan

epidemiologi dengan menggunakan setiap sumber daya mengikut sertakan seluruh komponen

masyarakat.

Masalah kesehatan adalah sesuatu yang kompleks, multidimensial, lintas sektor,

lintas program dan lintas disiplin ilmu, determinan utama kesehatan atau variabel-variabel

yang mempengaruhi derajat kesehatan dan menunjukkan derajat kesehatan suatu wilayah.

Lkip Dinkes 2014 9

8. Meningkatkan Kebijakan dan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan,

berdayaguna dan berhasil guna

Faktor manajemen kesehatan mempunyai peranan yang sangat besar dalam

menentukan keberhasilan program pembangunan kesehatan. Beberapa faktor yang berperan

adalah ketersediaan data dan informasi kesehatan, dukungan ilmu pengetahun dan teknologi,

sistem perencanaan serta faktor regulasi. Mengingat kondisi geografis daerah Provinsi

Sulawesi Tengah yang cukup sulit dan berdampak pada ketersediaan data yang valid dan

tepat waktu, maka perlu dikembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan on

line pada semua level fasilitas pelayanan kesehatan baik di Puskesmas, Kabupaten sampat ke

tingkat Provinsi. Keberhasilan tersebut perlu didukung penyiapan fasilitas dan tenaga yang

berkaitan dengan pengelolaan data.

Dalam upaya memecahkan permasalahan kesehatan yang sangat kompleks perlu

didukung dengan pengembangan ilmu pengetahuan melalui upaya operasional riset dan

penelitian dibidang kesehatan. Sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan merupakan

hal yang sangat menentukan dalam pencapaian target program pembangunan kesehatan,

untuk itu perlu dikembangkan sistem perencanaan terpadu yang berbasis pada masalah

kesehatan wilayah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diupayakan penyiapan fasiltas dan

sumberdaya tenaga dibidang perencanaan maupun tenaga pengelola keuangan yang cermat

dan akuntabel.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan diperlukan dukungan system kesehatan

termasuk bebeberapa peraturan atau regulasi. Upauya tersebut akan diarhkan pada

penyusunan beberapa peraturan daerah atapun bentuk peraturan lainnya seperti dalam bentuk

komitmen dan politis dari berbagai pelaku kesehatan baik pemerintah, swasta maupun

masyarakat yang bersifat mengikat untuk berperan aktif dalam upaya pembangunan

kesehatan baik dalam fungsi pelaksanaan maupun fungsi pengawasan.

D. KEBIJAKAN

Dengan memperhatikan Analisis Situasi, Isu-isu strategis, serta Visi & Misi Dinas

Kesehatan, maka Pembangunan bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016

lebih diarahkan pada upaya promotif dan preventif serta upaya untuk menjamin akses

(ketersediaan dan keterjangkauan), pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan lebih diutamakan dalam rangka

mengurangi kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah, kesetaraan gender

Lkip Dinkes 2014 10

dan tingkat status ekonomi dengan keberpihakan kepada masyarakat miskin, masyarakat di

daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan juga diarahkan melalui (1)

regionalisasi sistem rujukan, (2) pengembangan sarana kesehatan di DTPK, (3) pengembangan

mutu layanan yang terstandardisasi (akreditasi/ISO,dll), (4) pengembangan kerjasama antar

wilayah.

Upaya kesehatan diprioritaskan pada upaya yang mempunyai daya ungkit besar terhadap

pencapaian target MDG’s yang meliputi :

a. Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan, menuju universal coverage/ jaminan

kesehatan social bagi seluruh masyarakat secara bertahap pada tahun 2012-2014.

b. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita, dengan intervensi inovatif antara lain melalui

Program Persiapan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), pengembangan

Poned/Ponek, persalinan gratis di rumah sakit kelas III, serta inisiasi menyusui dini.

c. Perbaikan status gizi masyarakat, dengan kebijakan prioritas : (1) PMT pemulihan diberikan

pada anak gizi kurang dan ibu hamil miskin dan KEK, serta (2) Perawatan gizi buruk

dilaksanakan dengan pendekatan rawat inap di Puskesmas Perawatan, Rumah Sakit dan Pusat

Pemulihan Gizi (Terapheutic Feeding Centre) maupun rawat jalan di Puskesmas dan Pos

Pemulihan Gizi berbasis Masyarakat (Community Feeding Centre)

d. Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan

Upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan difocuskan pada upaya menurunkan

endemisitas penyakit menular seperti Demam berdarah dengue, malaria, TBC dan penyakit

menular seksual (termasuk HIV dan AIDS) yang kasusnya saat ini cenderung meningkat.

Sementara itu untuk pengendalian penyakit tidak menular difocuskan pada upaya

pengendalian factor resiko melalui upaya pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sedangkan upaya peningkatan kualitas lingkungan sehat didorong untuk mengembangkan

kabupaten/kota sehat dengan pendekatan kawasan sehat, serta upaya pemberdayaan

masyarakat untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan melalui Pengembangan Program

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

e. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat

serta pengawasan obat dan makanan harus terjamin, terutama bila terjadi Kejadian Luar Biasa

(KLB). Upaya ini dilaksanakan mulai dari proses perencanaan dan pengadaan yang baik,

optimalisasi pemanfaatan dana, efektifitas penggunaan serta pengendalian persediaan dan

pendistribusiannya.

Lkip Dinkes 2014 11

f. Pemberdayaan masyarakat dan Promosi Kesehatan.

Upaya ini dilaksanakan melalui integrasi program prmosi kesehatan secara lintas program &

lintas sektor dengan memfocuskan pada upaya peningkatan Pendidikan Kesehatan

Masyarakat, dengan memaksimalkan Pengembangan metode dan Teknologi Informasi

Kesehatan serta penerapan strategi advocacy, bina suasana dan gerakan pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan melalui upaya penggerakan masyarakat

didorong untuk mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), yang

diintegrasikan dengan melalui Pengembangan Desa Siaga Aktif

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

( LKIP )


Lakip Dinkes 2013 12

BBAABB IIII

PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA

Sebagai ringkasan/IIkkhhttiissaarr dalam rangka mendukung penyelenggaraan misi Dinas Kesehatan

menuju Visi Terwujudnya masyarakat Sulawesi Tengah Mandiri Untuk Hidup Sehat Menuju

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Peranan Dinas Kesehatan sebagai

pembuat dan pembina kebijakan esensinya adalah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan

pembangunan kesehatan secara keseluruhan dalam upaya pencapaian visi yang tertuang dalam dokumen

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 s.d 2016.

Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2014 sebagaimana terurai di dalam tabel berikut:

SASARAN INDIKATOR TARGET

Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan

Prasarana Kerja Aparatur Sesuai Standar

70%

Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Operasional

SKPD

60 %

Tingkat disiplin yang menggunakan pakaian

Dinas

-

TUJUAN Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional dan kosmetika serta makanan

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat.

1) Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan (target 90%

90 %

2) Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan 75

75 %

TUJUAN Terpenuhinya Sarana Prasarana Dan Peralatan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Yang Sesuai Standar

Sasaran Strategis 2

Terpenuhinya sarana dan prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standard dan aman

1) Puskesmas yang dilaksana kan kalibrasi alkes di Kab/Kota se Sulawesi Tengah

80 %

2). Jumlah RS yang melaksanakan Uji dan Kalibrasi

15 RS

TUJUAN Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan pada peserta diseluruh jaringan PPK Jamkesma/Jamkesda

1

2

3


Sasaran Strategis 3

Penduduk miskin dan kurang mampu, Jamkesmas 851.027 Jiwa dan Jamkesda 333.057 Jiwa

1. Persentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan.

100%

2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi maskin dan tidak mampu.

100%

3. Cakupan pelayanan kesehatan masyarkat miskin dan tidak mampu.

100%

Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki data DHA

55%

TUJUAN Meningkatnya mutu pelayanan, pemerataan dan keterjangkauan melalui kegiatan peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatf

Sasaran Strategis 4

Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga

1 Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu

15 Pusk

TUJUAN Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak, meningkatnya kesehatan Ibu dan anak serta terlaksananya penanggulangan masalah gizi di Sulawesi Tengah

Sasaran Strategis 5

Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi.

1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

100%

2. Persentase bayi usia 0-6 bulan men dapat ASI Eksklusif

70%

3. Balita ditimbang berat badannya 80%4. RT yang mengkonsumsi garam

beryodium90%

5. Balita 6-59 Bulan mendapat Vit. A 90%6. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet 85%7 Kab/Kota yang melaksanakan

Surveilans gizi100%

8 Tersedianya Buferstock MP-ASI 100%

TUJUAN Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian Ibu, Anak Dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Ibu/Anak

Sasaran Strategis 6

Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak serta Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak

9. Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan

75%

10 Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR)

65%

11. Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu

70%

4

5

6


12. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) 99%13. Bumil yang mendapat pelayanan

antenatal (K4) 95%

14. Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan

60%

15. Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan

90%

16. Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar

100%

17 Cakupan Pertelongan Persalinan oleh

Tenaga Kesehatan

85%

11 Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 90%

12 Cakupan kunjungan neonatal lengkap 88%

13 Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 90%

14 Cakupan pelayanan kes. anak balita 85%

15 Cakupan penanganan neonatal

komplikasi

80%

16 Cakupan SD/MI yang melaksanakan

penjaringankesehatan siswa kelas I

95%

17 Persentase kab/kota yang memiliki

minimal 4 Puskesmas mampu

laksanakan PKPR

90%

18 Persentase kab/kota yang memiliki

minimal 2 Puskesmas yang mampu

tatatlaksana Kekerasan Terhadap Anak

(KTA)

22 Pusk

1 Cakupan kunjungan usia lanjut 65%

2 Jumlah puskesmas santun usia lanjut 22 Pusk

TUJUAN Untuk meningkatkan mutu pelayanan, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan mencegah menyembuhkan penyakit serta pemulihan kesehatan perorangan bagi setiap masyarakat menuju terciptanya pelayanan medic prima

Sasaran Strategis 7

Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga

1. Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS kelas B

4 Kab

2. Persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual

90%

3. Persentase RSUD dgn penggelolaan keuangan BLU

60%

6


4. Persentase RS yang melaksanakan PONEK

95%

5. Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS

75%

6. Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI)

100%

7. Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar

100%

8. Prosentase RS yang terakreditasi 100%9. Prosentase RS yang menerapkan

MPKP65%

TUJUAN Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit

Sasaran Strategis 8

Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular.

1 Prevalensi rate penderita sistosomiasis

1%

2 Angka penemuan kasus malaria < 1 %3 Persentase angka keberhasilan

pengobatan baru kasus baru/success rate TB Paru BTA positif

60%

4 Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART

100%

5 % angka kesakitan penyakit KLB (Malaria, diare) di lokasi transmigrasi

<10 %

6 Presentase kabupaten yang melakukan filariasis

80%

7 Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa

83%

Sasaran Strategis 9 8 Persentase kasus penderta rabies yang ditangani sesuai standar

90%

Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya

9 CNR (Angka Notifikasi Kasus) 100.000 Pddk

>124

10 Cakupan penemuan penderita pnemonia balita

80%

11 Cakupan pelayanan penderita diare 100%12 Presentase kabupaten yang

melakukan program eradikasi frambusia

50%

13 Penurunan Angka Kecacatan kusta <5%14 Insident rate (IR) DBD 65%15 Case Fatality Rate (CFR) DBD < 1

7


TUJUAN Terwujudnya kualitas lingkungan sehat, baik fisik, kimia danbiologi, di udara, air dan tanah

Sasaran Strategis 10

Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingku ngan melalui pembinaan dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL

1 Cakupan air minum & sanitasi dasar 67%2 Cakupan air minum yang berkualitas 94%3. Cakupan Keluarga dgn jamban sehat 72%4. Cakupan TPM yang memenuhi

syarat kesehatan75%

5. Persentase cakupan rumah sehat 85%6. Perentase cakupan TTU yang

memenuhi syarat kesehatan 85%

7. Persentase RS yg memenuhi syarat Kesling

75%

8. Persentase Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat

75%

9. Masyarakat Stop BABs 72%TUJUAN Terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik

jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan


Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan

1. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar

7 RS

2. Setiap Rumah Sakit kabupatenminimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang

3 RS

3. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan

80%

4. Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis

5. Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai )

108 Pusk

6. UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah

7 UTD

7. Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik

12 RS

8. Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi

100 %

9. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan

100 %

8

9


TUJUAN Berkembangnya kebijakan dan manajemen kesehatan guna mendukung lancarnya penyelenggaraan administrasi program pembangunan kesehatan


Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan

1. Tersedianya Kebijakan strategis pembang unan kesehatan

5 Dok

2. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran

4 Dok

3. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan

2 Dok

4. Tersedianya costing SPM di Kab/Kota

11 Kab

5 Tersusunnya laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai

2 Dok

6. Tersusunya LAKIP Dinkes 1 Dok7. Tersedianya dokumen kesepakatan

Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA)

1 Dok

8. Terciptanya sistem perbendaharaan yang akuntabilitas

100%

9 % Temuan hasil pengawasan/LHP yang ditindak lanjuti

95 %

10 Tersedianya data kepegawaian 1 Dok Tersedianya Peraturan-peraturan bidang kesehatan

1 Dok

Tersedianya laporan keuangan & aset 1 DokTUJUAN Terwujudnya pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar

mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) sertaberkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).


Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat

1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS

70%

2. Persentase Desa Siaga Aktif 45%3. Persentase Sekolah Dasar yang

mempromosikan kesehatan40%

4. Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan

5%

5. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota.

8%

6. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

45%

10

11


TUJUAN Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas serta melaksanakan sistem pelayanan laboratorium kesehatan rujukan secara berjenjang


Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan Meningkat nya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang

1. Tercapainya Pemeriksaan Sampel 25.0002. Tingkat layanan administrasi yang

tepat waktu 70 %

3. Tingkat pemenuhan kebutuhan sararana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar

60 %

4. Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD

60 %

TUJUAN Tersedianya Data Dan Informasi Kesehatan Untuk Bahan Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Program Kesehatan Yang Cepat Dan Tepat


Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu

70 %

Tingkat pemenuhan kebutuhan sararana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar

60 %

Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD

60 %

Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

1. Tersusunnya Master Plan SIKDA Kab/Kota dan Prov

8%

2. Tersusunnya data satu pintu3. Ketersediaan profil kesehatan dengan

data terpilah per jenis kelamin4. Persentase Kab/Kota dan Prov. Yang

memiliki Bank Data11 website

5. Pengenbangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan

4 Riset

6. Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian

7. Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan

8. Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan

100%

TUJUAN Tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan dan peningkatan kewaspadaan serta respon Kejadian Luar Biasa (KLB) yang cepat dan

12

13

14



Surveilans epidemiologi penyakit menular

2a. Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan

6 Kl

Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular

2b. Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota

100 %

Surveilans epidemiologi masalah kes. 3a. AFP rate < 15 tahun > 2 %Surveilans epidemiologi kesehatan matra

3b. Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana

5 %

4a. Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS)

65 %

4b. Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan

12 %

4c. Penerbitan Buletin 52 MggDesa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

100 %

TUJUAN Terselenggaranya upaya penanggulangan krisis kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menurunkan resiko kesehatan pada setiap kejadian yang menimbulkan atau berdampak pada kesehatan


Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu

60 %

Tingkat pemenuhan kebutuhan sararana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar

60 %

Tingkat pemeliharaan sarana dan prasaranaoperasional SKPD

80 %

Terlaksananya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana

1. Jumlah Puskesmas yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana

40 Pusk

2. Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota < 24 Jam

100%

3. Persentase terlaksananya penanggulangan FR & Pelayanan Kesehatan pada Wilayah Kondisi Matra

70 %

4. Angka Kematian Jemaah Haji <2/10005. Persentase Puskesmas Melakanakan

Pemeriksanaan dan Pembinaan Kesehatan Haji sesuai standar

100%

6. Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Pelayanan Kesehatan Sejak Keberangkatan/Kembali keasrama haji transit Palu > 85 %

95%

7. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKes

70%

15

BAB IV

PENUTUP

( LKIP )


Lkip Dinkes 2014 93

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2014

Dari evaluasi pencapaian realisasi atau daya serap anggaran selama tahun anggaran 2014 dari seluruh program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi adalah sebagai berikut :

NoProgram/Kegiatan

Target Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir

Periode Renstra)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai denganTahun

Lalu (2013)

Target Kinerja dan Anggaran Renja

SKPD Tahun 2014

PAGU APBD 2014

Realisasi Capaian

Kinerja dan Anggaran 2014

% Keu % Fisik

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A DINAS KESEHATAN 47.667.820.808 43.152.989.250 39.836.241.017 44.259.667.039 42.134.010.039

1 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 3.194.560.118 2.094.752.023 2.242.355.779 2.670.155.779 2.498.312.333 93,56 100,00

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

3.194.560.118 2.094.752.023 2.242.355.779 2.670.155.779 2.498.312.333 93,56 99,50

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.190.684.900 10.314.582.501 5.126.828.798 5.020.287.048 4.899.710.141 97,60 99,50

1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.298.826.501 2.790.217.000 2.638.675.250 2.558.390.850 96,96 90,00

2 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

8.015.756.000 2.336.611.798 2.381.611.798 2.341.319.291 98,31 100,00

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 402.500.000 103.290.000 103.290.000 96.186.000 93,12 96,93

1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

402.500.000 103.290.000 103.290.000 96.186.000 93,12 98,93

4 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.935.000.000 1.597.839.880 1.136.400.800 1.386.400.800 1.342.119.142 96,81 100,00

1 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Obat Perbekalan Kesehatan

1.222.268.235 945.000.000 1.195.000.000 1.154.671.042 96,63 100,00

2 Kegiatan Peningkatan Fungsi dan KelayakanSarana dan Prasaran Pelalatan Kesehatan

375.571.645 191.400.800 191.400.800 187.448.100 97,93 100,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lkip Dinkes 2014 94

5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.148.448.689 4.046.678.696 3.565.443.000 3.705.443.000 3.649.594.350 98,49 99,75

1 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1.641.158.490 1.247.992.000 1.247.992.000 1.235.621.100 99,01 100,00

2 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Khusus dan PMI

708.427.021 684.000.000 684.000.000 676.367.800 98,88 100,00

3 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

1.440.194.585 1.320.951.000 1.460.951.000 1.428.739.250 97,80 99,00

4 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Usila 256.898.600 312.500.000 312.500.000 308.866.200 98,84 100,00

6 Program Promosi Kesehatan dan PemberdayaanMasyarakat

2.540.000.000 6.380.151.345 9.066.835.565 9.066.835.565 7.680.453.524 84,71 100,00

1 Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Gakin

6.380.151.345 9.066.835.565 9.066.835.565 7.680.453.524 84,71 100,00

7 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5.275.650.000 1.555.112.400 1.283.050.000 1.383.050.000 1.295.664.600 93,68 100,00

1 Kegiatan Penanggulangan dan Perbaikan Gizi Masyrakat

1.555.112.400 1.283.050.000 1.383.050.000 1.295.664.600 93,68 100,00

8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 4.025.000.000 1.027.475.630 623.841.000 623.841.000 579.022.550 92,82 100,00

1 Kegiatan PAB dan Sanitasi Dasar, Pengawasan Kualitas Kesling, Pengendalian Penc. Lingkungan dan Pengembangan Wilayah Sehat

623.841.000 623.841.000 579.022.550 92,82 100,00

9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

6.668.477.101 3.935.967.126 4.644.281.000 5.847.707.022 5.789.017.684 99,00 100,00

1 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

2.853.481.300 2.950.800.000 3.270.800.000 3.255.996.184 99,55 100,00

2 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

1.082.485.826 1.693.481.000 2.576.907.022 2.533.021.500 98,30 100,00

Lkip Dinkes 2014 95

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 Program Upaya Kesehatan Perorangan 3.648.000.000 1.320.329.475 977.897.000 977.897.000 971.080.100 99,30 100,00

1 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Rujukan dan Perbaikan Pelayanan Kesehatan Perorangan

1.320.329.475 977.897.000 977.897.000 971.080.100 99,30 100,00

11 Program Sumber Daya Kesehatan 5.417.000.000 5.465.193.489 7.345.524.800 9.345.524.800 9.271.601.900 99,21 100,00

1 Kegiatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan 3.395.137.139 4.986.639.000 6.186.639.000 6.112.716.100 98,81 100,00

2 Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

1.665.120.000 2.010.914.800 2.510.914.800 2.510.914.800 100,00 100,00

3 Kegiatan Registrasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan

404.936.350 347.971.000 647.971.000 647.971.000 100,00 100,00

12 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

3.625.000.000 5.012.406.685 3.720.493.275 4.129.235.025 4.061.247.715 98,35 99,95

1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Asset

1.786.127.900 1.543.621.000 1.555.821.000 1.525.901.940 98,08 99,80

2 Kegiatan Manajemen Pembangunan Kesehatan

1.694.112.460 1.153.654.000 1.300.195.750 1.287.087.800 98,99 100,00

3 Kegiatan Peningkatan Kualitas Manajemen Kepegawaian dan Umum

1.371.675.200 754.568.275 1.004.568.275 981.334.375 97,69 100,00

4 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Admnistrasi Hukum dan Humas Kesehatan

160.491.125 268.650.000 268.650.000 266.923.600 99,36 100,00

B UPT LABORATORIUM KESEHATAN 3.285.800.000 1.624.112.037 1.350.000.000 1.450.000.000 1.436.772.184 99,09 100,00

1 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 177.000.000 240.000.000 244.380.000 242.484.307 99,22 100,00


177.000.000 240.000.000 244.380.000 242.484.307 99,22 100,00

Lkip Dinkes 2014 96

1 2 3 4 5 6 7 8 9


545.900.000 175.400.000 275.400.000 272.561.322 98,97 100,00

1 Kegiatan Peng. Sarana dan Prasarana Aparatur

421.900.000 110.400.000 210.400.000 207.950.000 98,84 100,00


124.000.000 65.000.000 65.000.000 64.611.322 99,40 100,00

3 Program Upaya Kesehatan Perorangan 901.212.037 934.600.000 930.220.000 921.726.555 99,09 100,00

1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Laboratorium

901.212.037 934.600.000 930.220.000 921.726.555 99,09 100,00

C UPT PROMOSI KESEHATAN 5.797.849.942 2.533.384.599 1.941.600.000 1.941.600.000 1.936.811.123 99,75 100,00



120.000.000 328.648.829 328.648.829 328.285.023 99,89 100,00


169.852.099 75.821.500 75.821.500 75.241.500 99,24 100,00


89.852.099 12.000.000 12.000.000 11.500.000 95,83 100,00


80.000.000 63.821.500 63.821.500 63.741.500 99,87 100,00

3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

2.243.532.500 1.537.129.671 1.537.129.671 1.533.284.600 99,75 100,00

1 Kegiatan Pengembangan Promkes dan Teknologi Komunikasi dan Edukasi

1.793.532.500 985.983.779 985.983.779 984.597.779 99,86 100,00

2 Kegiatan Pemberdayaam Masyarakat dan UKBM

450.000.000 551.145.892 551.145.892 548.686.821 99,55 100,00

Lkip Dinkes 2014 97

1 2 3 4 5 6 7 8 9

D UPT SURVEILANS DATA DAN INFORMASI KESEHATAN

3.380.000.000

1.713.111.908 1.472.785.000 1.472.785.000 1.435.642.445 97,48 100,00



222.002.200 169.852.085 169.852.085 167.904.362 98,85 100,00


53.111.908 231.210.724 231.210.724 229.340.350 99,19 100,00


23.111.908 198.110.724 198.110.724 197.440.350 99,66 100,00


30.000.000 33.100.000 33.100.000 31.900.000 96,37 100,00

3 Program Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Respon KLB

871.637.600 638.087.041 638.087.041 630.210.783 98,77 76,00

1 Kegiatan Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Respon KLB

871.637.600 638.087.041 638.087.041 630.210.783 98,77 76,00

4 Program Data, Informasi dan Surveilans 566.360.200 433.635.150 433.635.150 408.186.950 94,13 20,28

1 Kegiatan Updating Data, Analisis dan Penyebarluasan Informasi Kesehatan

566.360.200 433.635.150 433.635.150 408.186.950 94,13 20,28

E UPT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN DAN KESEHATAN MATRA

1.921.751.050 1.329.645.000 1.329.645.000 1.322.589.995 99,47 100,00



73.338.450 190.936.556 190.936.556 189.736.555 99,37 100,00

Lkip Dinkes 2014 98

1 2 3 4 5 6 7 8 9


83.197.500 - - -

1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

83.197.500 - -

3 Program Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Matra

1.765.215.100 1.138.708.444 1.138.708.444 1.132.853.440 99,49 100,00

1 Kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan 564.803.700 413.592.145 413.592.145 407.746.945 98,59 100,00

2 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Matra 1.200.411.400 725.116.299 725.116.299 725.106.495 100,00 100,00

50.945.348.844 45.930.271.017 50.453.697.039 48.265.825.786 95,66 99,87

Lkip Dinkes 2014 20

BAB III

AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA

A. CCAAPPAAIIAANN KKIINNEERRJJAA OORRGGAANNIISSAASSII

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi

Tengah menuju upaya pencapaian visi dan misi yaitu Menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah Sejajar

Dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia, maka peranan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Tengah sebagai pembuat kebijakan dan penanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan

kesehatan wajib memberikan dukungan, pembinaan dan pengawasan di Wilayah Kabupaten/Kota

Provinsi Sulawesi Tengah, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Tengah dapat menguraikan secara singkat muatan/substansi dari Perjanjian Kinerja

tahun anggaran 2014 serta kaitannya dengan dokumen Renstra/RPJMD.

Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 diukur dari

tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 2011-2016. Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama

(IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kinerja birokrasi pelayanan publik instansi pemerintah seperti halnya Dinas

Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, menjadi isu kebijakan yang makin strategis karena

perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan masyarakat, baik

dari sisi ekonomi, politik dan sosial. Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan di Dinas

Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan akan meningkatkan image Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Tengah sebagai SKPD yang mempunyai kualitas yang tinggi dalam

bidang pelayanan Kesehatan dan pelayanan di bidang lainnya. Dengan demikian,

masyarakatpun tidak akan segan untuk menyerahkan kepercayaan mereka kepada

Dinas Kesehatan dalam meningkatkan mutu kesehatan.

Dalam rangka mewujudkan perbaikan kinerja birokrasi, sebuah lembaga pemerintah

dituntut untuk mempunyai arah dan tujuan yang jelas untuk dicapai. Hal ini akan

mempermudah lembaga tersebut untuk menentukan apa saja yang harus dipersiapkan,

langkah apa yang harus ditempuh, bagaimana cara melakukannya dan sampai berapa tahun

semua itu dapat diwujudkan. Demikian juga halnya dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Tengah, dalam upaya memberikan kejelasan arah dan tujuan yang ingin diraih, telah

ditetapkan Rencana Strategi selama 5 tahun ke depan periode 2011-2016.

Lkip Dinkes 2014 21

Renstra yang telah disusun tidak hanya sekedar menjadi koleksi, atau menambah

perbendaharan dokumen yang wajib dimiliki, akan tetapi memiliki tanggungjawab yang

besar untuk dapat diimplementasikan serta dievaluasi sejauh mana pencapaian yang telah

diraih. Artinya ketika tekad untuk mencapai kemajuan dituangkan dalam sebuah dokumen,

mau tidak mau harus dilakukan evaluasi dan tinjauan ulang sejauh mana semua tekad

tersebut telah dicapai. Jika tercapai seberapa besar presentase pencapaiannya, begitu

sebaliknya apabila tidak tercapai mengapa belum tercapai, rintangan dan hambatan apa

yang terjadi. Untuk mengukur pencapaian renstra tersebut pemerintah telah menyusun

sebuah standar baku pengukuran bagi lembaga pemerintah yang disebut dengan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014, disebutkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi ikhtisar

pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan

dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut sekurang-kurangnya menyajikan

informasi tentang:

a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

b. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi

c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan

d. Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5

(lima) tahunan yang direncanakan.

Sesuai dengan Peraturan MenPan dan RB di atas dan untuk memberikan gambaran

yang jelas mengenai perkembangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam

memperoleh dan mencapai kinerja selama tahun 2014, di bawah ini akan diuraikan secara

rinci pencapaian sasaran kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Diharapkan uraian

berikut dapat memberikan informasi dan gambaran yang akurat bagi pihak yang

berkepentingan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan untuk pengembangan bidang

kesehatan di masa yang akan datang.

Lkip Dinkes 2014 22

Secara ringkas pencapaian target kinerja Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi Tengah Periode 2014 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Sasaran Strategis Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg

memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat

Indikator KinerjaTarget

Resntra/RPJMD(5 Thn)

%Realisasi

Tahun Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lisa

si

%

1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan

100 % 95 % 90 100 105

2. Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan

100 % 78 % 75 94.4 125.8

Sasaran Strategis 2 Terpenuhinya sarana prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas kesehatan yang sesuai standar



%Realisasi

Tahun Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lisa

si

%

1. Puskesmas yang dilaksana kan kalibrasi alkes di Kab/Kota se Sulawesi Tengah

40 Pusk 36,7 80 % 80% 100

2. Jumlah RS yang melaksanakan Uji dan Kalibrasi

14 RS 15 % 14% 93.3

2. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Sasaran Strategis 3 Penduduk miskin dan kurang mampu, Jamkesmas 851.027 Jiwa dan Jamkesda 333.057 Jiwa



%Realisasi

Tahun Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lisa

si

%


100 % 100% 100%

100% 100%

2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi maskin dan tidak mampu.

100 % 100% 100%

94% 94%

3. Cakupan pelayanan kesehatan masyarkat miskin dan tidak mampu.

100 % 100% 100%

99.48%

99.48%

4. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki data DHA

55 % 82% 55% 82% 149%

1

3

2

Lkip Dinkes 2014 23

3. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYAARAKAT

Sasaran Strategis Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga



%Realisasi

Tahun Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lisa

s i

Cap

aian

1. Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu

20 Pusk 50 15 10 67

Sasaran Strategi Menurunnya angka kesakitan, kematian ibu dan anak serta Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak



%Realisasi

Tahun Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lis

asi

Cap

aian


90 % 48,3 75 42 56

2. Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR)

65 % 57,80 65 64 98,5


75 % 84 70 79 113

4. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) 100 % 82,05 99 77 78,65. Bumil yang mendapat pelayanan

antenatal (K4) 96 % 67,76 95 66 68.5


60 % 108 60 57 95


90 % 78,95 90 65 72,2


100 % 35,27 64 100 156

9. Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

89 % 80,98 93 66 70,9

10. Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 95 % 90,11 90 75,2 83.611. Cakupan kunjungan neonatal lengkap 88 % 85,43 88 66,9 76,0212. Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 90 % 17,17 90 69,5 77.213. Cakupan pelayanan kesehatan anak

balita 87 % 45,97 85 48,1 56,6

14. Cakupan penanganan neonatal komplikasi

80 % 36,25 80 59,3 74.12

15. Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjaringankesehatan siswa kelas I

95 % 32,05 95 86,3 90,8

16. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR

90 % 90,88 90 100 111

5

4

Lkip Dinkes 2014 24

17. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

22 Pusk 100 13 13 100

4. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYAARAKAT

Sasaran Strategis Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi



%Realisasi

Tahun Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lis

asi

Cap

aian

1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 % 100 100 100 1002. Persentase bayi usia 0-6 bulan

mendapat ASI Eksklusif70 % 56,26 70 57,2 81,7

3. RT yg mengkonsumsi garam beryodium 90 % 97 90 99,2 110,24. Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A 90 % 81,6 90 81 905. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet 85 % 57 80 53,7 67,16. Kab/Kota yang melaksanakan

Surveilans Gizi95 % 100 90 100 111

7. Balita ditimbang berat badannya 77 % 60,9 80 62,9 78.68. Tersedianya Bufferstock MP-ASI 100 % 100

5. PROGRAM KESEHATAN PERORANGAN

Sasaran Trategi 7 Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata

pertama, kedua dan ketiga

Indikator Kinerja

TargetResntra/RPJMD(5 Thn)

%Realisasi

Tahun Berjalan

Tahun 2014T

arge

t Rea

lisa

si

Cap

aia

n

1. Jumlah Kab/Kota memiliki RS kelas B 5 Kab 20 4 1 252. Persentase RS yg melaksanakan SIRS

baik online maupun manual 100 % 80 90 80 89


100 % 40 60 50 83


100 % 75 95 68 71


100 % 20 75 50 66 %

6. Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI )

100 % 55 100 100 100


100 % 100 100 70 70

8. Prosentase RS yang terakreditasi 100 % 85 100 70 70 9. Prosentase RS yang menerapkan MPKP 70 % 28,57 65 35 53

7

6

Lkip Dinkes 2014 25

6. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR

Sasaran Trategi Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular.

Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya

Indikator Kinerja


%Realisasi

Tahun Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lis

asi

Cap

ai an

1. Prevalensi rate penderita shistomiasis < 1 % 1% 1,01% 1012. Angka penemuan kasus malaria < 1 % <1/100

pddk1,03 %

3. Persentase angka keberhasilan pengobatan baru kasus baru/success rate TB Paru BTA positif

90 % 102 60% 92,1 153,5

4. Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART

80 % 50 100 % 69,30 69,3

5. % Angka Kesakitan penyakit KLB (Malaria, Diare) di Lokasi Transmigrasi

<5 % <10 %

6. Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa

90 % 86,66 90 % 87,2 97

7. ISPA Meningkatnya penemuan pneomonia balita di masyarakat

35 80 % 35,07 44

8. Presentase kabupaten yang melakukan program eradikasi frambusia

100 % 25 75 % 75 100

9. Cakupan pelayanan penderita diare 100 % 77 100 % 77 77

10. Penurunan Angka Kecacatan kusta < 5 % < 5 % 10

11. Persentase kasus penderta rabies yang ditangani sesuai standar

100 % 84,2 90 % 79,50 88,3

12. Presentase kabupaten yang melakukan filariasis

100 % 50 70 % 66,6 96

13. AbrovirosisInsident rate (IR) DBD 45 % 65%Case Fatality Rate (CFR) DBD < 1 % 0,68 % < 1

%0,76 %

14. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pengendalian FR Penyakit Tidak menular

100 % 100 % 80 100 100

8

9

Lkip Dinkes 2014 26

7. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingku ngan melalui pembinaan dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL

Indikator Kinerja


%Realisasi Tahun Berjalan

Tahun 2014

Tar

get R

eali

sasi

Cap

aia

n

1. Cakupan air minum dan sanitasi dasar

75 % 104 67 70 104

2. Cakupan air minum yang berkualitas

95 % 72,63 94 90 97,74

3. Cakupan Keluarga dengan Jamban Sehat

75 % 105 72 55 76,38

4. Cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan

85 % 90,58 75 77 102

5. Persentase cakupan rumah sehat 90 % 90 85 75 88,236. Cakupan TTU yang memenuhi syarat

Kesling 90 % 95,55 85 84,50 99,41

7. Rumah Sakit Yg Memenuhi Syarat Kesling

85 % 58.82 75 61,60 82.13

8. Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat

85 % 75 50 66,66

9. Masyarakat Stop BABs 80 % 72 55 76,38

7. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA NAKES

Sasaran Strategis Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan



%Realisasi

Tahun Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lis

asi

Cap

aian

(%)


8 RS 50 7 4 57

2. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang

5 RS 60 5 3 60


7 RS 28,5 5 4 80


7 UTD 85,71 7 6 85,7


13 RS 61,53 11 8 72,7

10

11

Lkip Dinkes 2014 27

6. Terlatihnya Tenaga Kesehatan yang Profesional sejumlah 1.430 orang

55.3%

24 % 43


100 % 79,25 80 82,36 103


136 Pusk 14,70 108 46 42,59


100 % 55,1 100 55,1 55,1


100 % 100 100 100 100

8. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Sasaran Strategis Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan

Indikator Kinerja


%Realisasi

Tahun Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lis

asi

Cap

aian


5 Dok. 100 4 4 100


5 % 100 5 5 100

3. Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan

3 Dok 100 3 3 100


4 Dok. 100 4 4 100


11 % 100 11 11 100

6. Tersedianya Dokumen LAKIP Dinkes .

5 Dok 100 1 1 100

7. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA)

1 Dok 100 1 1 100

8. Laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

2 Dok. 100 2 2 100

9. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel

100 % 100 80 100 100

10. Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindaklanjuti

100 % 100 50 100 100

11. Laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti

100 % 100 100 100 100

12

Lkip Dinkes 2014 28

TargetResntra/

%Realisasi

Tahun 2014

12. Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien

100 % 100 75 100 100

13. Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota

11 Kab/Kota

100 11 11 100

14. Tersedianya peraturan di bidang kesehatan.

3 Dok 100 3 100 100

9. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN

Sasaran Strategis Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat

Indikator Kinerja


%Realisasi

Tahun Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian


80 % 87,5 70 31,45 44,9

2. Persentase Desa Siaga Aktif 85 % 82,35 45 74,05 1653. Persentase Sekolah Dasar yang

mempromosikan kesehatan 45 % 114 35 **) **)


7 Buah 71,42 5 5 100


11 Kab/Kota

100 8 11 137,5


50 % 52,6 45 27,79 61,76

10. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

Sasaran Trategis Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan, Meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang

Indikator Kinerja

%Target


%Realisasi

Tahun Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

1. Tercapainya Pemeriksaan Sampel 29.000 Sampel

182 25.000

38.617

104,37

13

14

Lkip Dinkes 2014 29

11. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM SURVEILANS EVIDEMIOLOGI KESEHATAN DAN DATA INFORMASI

Sasaran Trategis : Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

Indikator Kinerja


%Realisasi

Tahun Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lisa

si

%


11 Dokumen 25 8 1 12,5

2. Provinsi Memiliki profil kesehatan 100 % 100 100 100 1003. Persentase Kab/Kota Yang memiliki

Bank Data 11 Website 100 6 1 16,67

4. Sistem Informasi Terintegrasi 6 Kab 50 6 3 505. Kabupaten/Kota dengan data terpilah 100 % 806. Pengenbangan dan Pelaksanaan

Riset/Penelitian Kesehatan 11 Penelitian 3 1 0 0


5 Kegiatan 2 1 0 0


5 Kegiatan 2 1 0 0


100 % 100%

100 0 0

Sasaran Strategis Surveilans epidemiologi penyakit menular, Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular, Surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku, Surveilans epidemiologi masalah kesehatan, Surveilans epidemiologi kesehatan matra

Indikator Kinerja


Realisasi Tahun

Berjalan

Tahun 2014T

arge

t

Rea

lisa

si

Cap

aian


12 Kali 41,66 6 5 83,33


11 & 1

Kab/KotaProv.

91,67 13 12 92,3

3a. AFP rate < 15 tahun >2 Per 1000

3, 6 Per 1000

>2 3,57 178,5


5 Kab/Kota

100 5 5 100


60 % 105,3 65 55,4 85,2


12 Buah 75 12 12 100

15

16

Lkip Dinkes 2014 30

Target Realisasi Tahun 2014\4c. Penerbitan Buletin 52 Buah 92,30 52 48 92,30

5 Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

100 % 100 100 100 100

12. PROGRAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN DAN KESEHATAN MATRA

Sasaran Strategis Terlaksananya Pelayanan perkantoran UPT Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Matra

Indikator Kinerja


Realisasi Tahun

Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lis

asi

%

1. Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu

85 % - 65 65 100

2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang aparatur sesuai standar daerah

80 % - 60 60 100

3. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional UPT.

70 % - 50 30 60

Sasaran Strategis Terlaksananya Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Pada Kondisi Matra

Indikator Kinerja


Realisasi Tahun

Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lis

asi

%


100 % 65 70 70 100

2. Angka Kematian Jemaah Haji < 2/1000

Org 2,86 < 2/1000

4 2,86%

3. Persentase Puskesmas Melakanakan Pemeriksanaan dan Pembinaan Kesehatan Haji sesuai standar

100 % 100 100 100 100


<85 % 85 <85 90 100


100 % 46,2% 23%23% 23%

17

18

Lkip Dinkes 2014 31

Sasaran Strategis Terlaksananya Penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana

Indikator Kinerja


Realisasi Tahun

Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lis

asi

%

1,Jumlah Puskesmas yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana

174 30 40 40 100

2.Persentase penanganan bencana < 24 jam

100 % 100% 100 27 kejadian

100

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2014

Sasaran Strategis 1Meningkatnya Sediaan Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan Yang Memenuhi Syarat Standar Dan Terjangkau Oleh Masyarakat

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:



Realisasi Tahun

Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lisa

si

%

3. Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan

100 % 95 % 90 100 105


100 % 78 % 75 94.4 125.8

Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan perbekalan kesehatan

Target tingkat ketersediaan obat pada tahun 2014 adalah sebesar 90%, dimana diharapkan

disetiap Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar

(Puskesmas) tidak terjadi kekosongan obat (khsususnya obat dalam daftar laporan UKP

4/144 item). Capaian target untuk tahun 2014 melebihi target, yaitu 100%.

19

Lkip Dinkes 2014 32


Untuk target tingkat kecukupan obat pada tahun 2014 adalah sebesar 75%, dimana

diharapkan kebutuhan obat di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dapat terpenuhi sampai

dengan 18 bulan kedepan (12 bulan kebutuhan, 3 bulan cadangan/buffer stock dan 3 bulan

lead time). Capaian target tingkat kecukupan obat adalah sebesar 94.4%, Angka 94.4%

merupakan capaian rata-rata dari laporan UKP 4/144 item untuk seluruh Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota dan Instalasi Farmasi Provinsi. Capaian indikator kinerja ini juga melebihi

target yang telah ditetapkan sebesar 75%. Tercapainya tingkat ketersediaan dan kecukupan

obat didukung oleh pengadaan obat melalui DAK Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian untuk

setiap Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Sasaran Strategis 2 Terpenuhinya Sarana Prasarana Dan Peralatan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Yang Sesuai Standar


Sasaran Strategis 2 Terpenuhinya sarana prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas kesehatan yang sesuai standar



Realisasi Tahun

Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lisa

si

%

1. Puskesmas yang dilaksana kan kalibrasi alkes di Kab/Kota se Sulawesi Tengah

40 Pusk 36,7 60 % 36,7% 61,17

2. Jumlah RS yang melaksanakan Uji dan Kalibrasi

15RSU

14RSU

93.3%

Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:

1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan

Pencapaian realisasi pelaksanaan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan di puskesmas tahun

2014 adalah 139 puskesmas (80%) dari jumlah puskesmas total di Sulawesi Tengah

sebanyak 174 puskesmas (data tahun 2013), artinya realiasasi pengujian dan kalibrasi alat

kesehatan di puskesmas dapat tercapai sesuai target pada tahun 2014 yaitu 80%.

Tercapainya realisasi pengujian dan kalibrasi alat kesehatan puskesmas di kabupaten/Kota

tidak terlepas adanya dukungan dana yang telah dialokasikan baik oleh Dinas Kesehatan

2

Lkip Dinkes 2014 33

Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengujian dan

kalibrasi alat kesehatan.

2. Jumlah Rumah Sakit yang melaksanakan Uji dan Kalibrasi

Perencanaan target jumlah Rumah Sakit yang melaksanakan uji dan kalibrasi pada tahun

2014 adalah sebesar 15 RS dimana realiasi pencapaian indikator adalah sebesar 93.33%,

artinya terdapat 14 RS yang telah melaksanakan uji dan kalibrasi alat kesehatan dan 1 RS

yang belum melaksanakan uji dan kalibrasi alat kesahatan. Rumah sakit yang belum

melaksanakan uji dan kalibrasi alat kesehatan adalah Rumah Sakit Banggai Laut, hal ini

disebabkan karena Rumah Sakit Banggai Laut belum mengalokasikan anggaran untuk biaya

jasa kalibrasi dan biaya operasional untuk uji dan kalibrasi. Pada tahun anggaran 2015,

Rumah Sakit Banggai Laut telah mengalokasikan anggaran untuk biaya jasa dan operasional

uji dan kalibrasi.

Sasaran Strategis 3 Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan pada peserta diseluruh jaringan PPK Jamkesma/Jamkesda




Realisasi Tahun

Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lisa

si

%


100 % 100% 100%

100% 100%

2. Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi maskin dan tidak mampu

100 % 100% 100%

94% 94%

3. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu

100 % 100% 100%

99.48%

99.48%

4. Peserta Kabupaten/Kota yang memiliki data DHA

55 % 82% 55% 82% 149%


1. Prosentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan

Pencapaian indikator untuk penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan sudah

mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2014 yaitu 100%, hal ini disebabkan karena

Lkip Dinkes 2014 34

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah menjamin penduduk miskin dalam

hal pelayanan kesehatan, sehingga seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu dapat

mengakses pelayanan kesehatan dengan sumber pembiayaan Pusat dan Daerah.

2. Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi maskin dan tidak mampu

Target pencapaian indikator prosentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu adalah 100% pada tahun

2014 dimana realisasi pencapaian indikator adalah sebesar 94%, artinya belum mencapai

target yang telah ditetapkan, dan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya

maka terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena dengan adanya program JKN dimana

beberapa regulasi yang ada menyebabkan Rumah Sakit khususnya RS Swasta yang belum

berminat melakukan kerja sama dengan BPJS. Dengan demikian masih ada RS Swasta tidak

melayani peserta JKN termasuk peserta masyarakat miskin dan tidak mampu. Kedepan

diharapkan seluruh RS termasuk RS Swasta akan memberikan pelayanan kesehatan kepada

pesrta JKN termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu.

3. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu adalah menggambarkan

tingkat utilitasi pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Rumah sakit maupun

Puskesmas. Target pada tahun 2014 adalah sebesar 100 % dengan realisasi capaian 99,48

%. Pada tahun 2013 target sebesar 100% dan realisasi 89,96 %. Pada 2 tahun terakhir

tingkat utilisasi pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah terus mengalami

peningkatan walaupun tidak mencapai target. Pencapaian indikator ini pula dapat

menggambarkan bahwa semakin rendah tingkat utilisasi maka derajat kesehatan masyarakat

miskin semakin membaik karena bila dilihat dari akses terhadap pelayanan kesehatan

mencapai 100 % yang artinya ketika sakit, maka masyarakat miskin sudah dapat

menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia.

4. Prosentase Kab/kota yang memiliki data DHA

Target indikator prosentase kabupaten/kota yang memiliki data DHA pada tahun 2014

adalah sebesar 55 % dengan realisasi capaian 82 %. Capaian realisasi melebihi target yang

telah ditetapkan, hal ini menggambarkan kinerja yang baik, namun perlu diketahui bahwa

Lkip Dinkes 2014 35

penyusunan data DHA harus dilakukan setiap tahun oleh Kab/Kota untuk mendapatkan

gambaran pembiayaan bidang kesehatan yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan

program bidang kesehatan tahun berikutnya, tetapi penyusunan data DHA Kab/Kota tidak

dilakukan setiap tahun. Pencapaian realisasi ini hanya realisasi pencapaian jumlah kab/kota

yang sudah pernah melakukan penyusunan data DHA, namun tidak dilakukan secara terus

menerus setiap tahun, karena penyusunan data ini membutuhkan sumber daya yang cukup

banyak baik anggaran maupun tenaga yang terlatih untuk melakukan proses sejak

pengumpulan, pengimputan serta analisis. Hal ini disadari sangat sulit untuk dilakukan,

sehingga tahun depan kementrian kesehatan akan menerapkan metode baru yang lebih

sederhana untuk melakukan perhitungan pembiayaan bidang kesehatan sehingga setiap tahun

akan dapat diperoleh gambaran pembiayaan bidang kesehatan masing-masing kab/kota

Sasaran Strategis 4 Tersedianya Akses Dan Mutu Upaya Kesehatan Baik Pada Strata Pertama, Kedua Dan Ketiga




%Realisasi

Tahun Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lisa

s i

Cap

aian


20 Pusk 50 15 10 67



Pencapaian indikator program kesehatan dasar selama 2 tahun terakhir tidak mengalami

peningkatan, saat ini di Sulawesi Tengah terdapat 184 jumlah puskesmas dan 37 puskesmas

mampu PONED. Kendala terbesar dalam membangun sistem manajemen mutu (TQM, ISO,

replikasi ISO) serta mempertahankan status puskesmas perawatan yang mampu PONED

adalah komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota. Komitmen yang sangat besar

diharapkan terhadap :

1. Tenaga

Mempertahankan keberadaan sumber daya manusia (tenaga kesehatan) dipuskesmas

yang menjadi syarat pelaksanaan sistem manajemen mutu puskesmas (tim mutu dan

Lkip Dinkes 2014 36

manajemen representatif) dan tim PONED puskesmas (1orang dokter, 1 orang bidan dan

1 orang perawat yang sudah dilatih PONED).

Tercatat sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 telah dilatih tenaga kesehatan untuk

kemampuan teknis pelayanan PONED sebanyak 60 tim pada 60 puskesmas. Namun

retensi mereka utamanya tenaga medis rata- rata kurang dari 2 tahun.

2. Sarana & Alat Kesehatan

Pemenuhan sarana utama dan sarana pendukung berupa gedung dan ruangan yang sesuai

syarat dan kriteria peruntukannya, daya listrik yang memadai, air bersih yang cukup,

pengolahan limbah dan buangan medis berbahaya. Peralatan medis yang sesuai standar,

tersedia dalam jenis dan jumlah yang memadai dan yang lebih penting dukungan

pembiayaan dalam operasional dan pemeliharaannya.

3. Manajemen

Aspek pengelolaan puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu

sangat dipengaruhi oleh aspek manajemen dalam mempertahankan keberadaannya

(sustainibility), sebagai induk organisasi puskesmas kedudukan dinas kesehatan

kabupaten /kota mempunyai peranan sangat besar dalam pembinaan, pengawasan,

pengendalian dan evaluasi serta pengembangan puskesmas PONED dalam melaksanakan

sistem manajemen mutu.

Sesuai peran pada tingkat pemerintahan maka dinas kesehatan provinsi hanya menstimulasi

lewat dukungan awal pelaksanaan serta pembinaan jika sudah menjadi puskesmas PONED

yang melaksanakan sistem manajemen mutu namun selanjutnya membutuhkan dukungan

dinas kesehatan kabupaten/kota masing-masing dalam langkah selanjutnya.

Upaya yang akan dilakukan kedepan dalam rangka pencapaian indikator pelayanan kesehatan

dasar adalah :

a. Advokasi dan sosialisasi yang akan terus dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan

sistem manajemen mutu dipuskesmas dan keberadaan puskesmas mampu PONED

sebagai upaya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam

penanganan kegawatdaruratan ibu dan anak.

b. Kebijakan akreditasi puskesmas sebagai upaya peningkatan kualitas fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat pertama di era jaminan kesehatan nasional secara bertahap selama

periode tahun 2015 – 2019 tentu akan menjadi salah satu pendukung dalam mewujudkan

indikator puskesmas PONED yang melaksanakan Sistem Manajemen Mutu.

Lkip Dinkes 2014 37

Sasaran Strategis 5 Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak, meningkatnya kesehatan Ibu dan anak serta terlaksananya penanggulangan masalah gizi di Sulawesi Tengah



%Realisasi

Tahun Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lis

asi

Cap

aian

1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 % 100 100 %

100 100

2. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif

70 % 56,26 70 % 57,2 81,7

3. RT yang mengkonsumsi garam beryodium

90 % 97 90 % 99,2 110,2

4. Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A 90 % 81,6 90 % 81 905. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet 85 % 57 80 % 53,7 67,16. Kab/Kota yang melaksanakan

Surveilans Gizi95 % 100 90 % 100 111

7. Balita ditimbang berat badannya 77 % 66,9 80 % 62,9 78.6


1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Gizi buruk terjadi akibat dari kekurangan gizi tingkat berat,yang mana bila tidak segera

ditanggani secara cepat,tepat dan komprehensif dapat mengakibatkan kematian .Dari data

Riskesda tahun 2013 (24,1%) Pada tahun 2013 kasus gizi buruk diProvinsi Sulawesi Tengah

Sejumlah 442 balita dan pada tahun 2014 terdapat 390 kasus gizi buruk yang ditemukan.

Masalah Kasus Gizi buruk yang ditemukan pada saat pelayanan posyandu atau difasilitas

kesehatan lainya atau melalui pelacakan kasus langsung mendapat perawatan baik melui

rawat jalan ataupun rawat nginap sesuai prosedur Tatalaksana Gizi Buruk dimana

penanggananya baik melalui TFC,Puskesmas Perawatan maupun Rumah Sakit .

Upaya-upaya penanggulangan kasus gizi buruk dikabupaten/Kota dengan melakukan

Pelacakan dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita ditiap-tiap wilayah mulai

dari posyandu sampai ketingkat Puskesmas, dan melaksanakan rujukan kasus dari

Puskesmas non perawatan ke TFC atau Puskesmas Perawatan samapai ke Rumah

Sakit,Pemberdayakan keluarga kasus gizi buruk melalu pendampingan pasca kasus gizi

buruk dan memonitoring secara kontinju dan berkelanjutan agar tidak terjadi lagi kasus gizi

buruk pada balita yang sama.

Lkip Dinkes 2014 38

Adapaun masalah dan hambatan dalam penanganan dan penentuan balita gizi buruk adalah

sebagai berikut :

- Masih kurannya alat dan bahan yang diperlukan oleh tenaga pelaksana gizi Puskesmas

berupa timbangan dan Panjang badan bayi dan balita.

- Dikarenakan tenaga pelalaksana gizi Puskesmas tidak berlatar belakang pendidikan

diploma jurusn gizi maka masih belum maksimalanya menentukan umur dan status gizi

berdasarkan indeks BB/TP atau BB/PB.

- Masih ennganya ortu anak balita yang menderita gizi bruk untuk dirawat lebih lama

dirumah sakit,Puskesmas rawat nginap atau di TFC.

- Masih Kurangnya dukungan anggaran oleh pemda Kabupaten/Kota dalam penangganan

masalah kasus gizi buruk atau gizi Kurang yang ditemukan.

- Belum optimalnya manajemen dan administrasi Puskesmas dalam mengajak lintas sektor

adan lintas program terkait dalam mengatasi masalah kasus gizi buruk dan kasus gizi

kurang diwilayah kerja.

Dalam mengatasi hamabatan dan masalah yang ada diperlukan solusi yang dapat

mendukung program perbaikan gizi yang anatara laian sebagai berikut :

- Dalam penanganan kasus gizi bruk sebaiknya melibatkan Toma,Toga dan aparat

desa/kelurahan yang ada,karena menngingat peyebab kasus gizi buruk dan gizi kurang

yang ada disebabakan oleh masalah sosial,ekonomi,serta tingkat pendidikan

masayarakat.

- Dengan adanya sharing kebijakan pemda Kabupaten/kota dan Pemda provinsi agar

dapat mengalokasikan anggaran program gizi masyarakat dan dapat menggangkat tenaga

nutrisisionis PTT .


Untuk meningkatakan kesehatan dan gizi anak,suatu hal yang perlu diperhatikan dengan

sunguh-sunguh adalah Pemberian Air Eksklusif pada bayi umur 0-6 bulan serta dilanjutkan

sampai usia 2 tahun sesuai dengan perkembanganya. Kesepakatan global dunia menyatakan

bahwa pemberian ASI Eksklusif diharapkan mencapai 80 % pada tahun 2015.Komitmen lain

dapat diliat dari undang-undang RI NO.25 tahun 2004 yang mencamtumkan tingkat

pencapaian ASI Eksklusif % yang harus dicapai yaitu sebesar 80 % .Namun pada

kenyataannya Pemberian ASI Eksklusif secara nasional sebesar 30,2 % (Riskesda 2013) .

Lkip Dinkes 2014 39

Secara rata-rata Persentase cakupan Pemberian ASI Eksklusif diprovinsi Sulawesi tengah

dari tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami kenaikan dimana pada tahun 2011 sesesar

29,1 persen meningkat menjadi 57, 2 persen pada tahun 2014. Memang hasil yang diperoleh

belum mencapai target RPJMD, ini dikarena besarran masalah saat ini, baik yang

mendungkung dan menghambat pengelolahan program gizi terutama dalam pencapaian

indikator pemberian ASI EKSKLUSI pada bayi 0 – 6 bulan adalah sebagai berikut :

- Dalam hal defenisi operasional dari indiktor tersebut semakin dipahami dan dimegerti

oleh tenaga pelaksana gizi Puskesmas .

- Peningkatan dan penyegaran kualitas sumber daya tenaga kesehatan melalui Pelatihan

konseling menyusui bagi tenaga pelaksana gizi Puskesmas.

- Belum maksimalnya kegiatan edukasi,sosialisasi dan advokasi dan pembentukan

jejanring kerja dengan lintas sektor dan lintas program terkait kampanye ASI Ekslusuf

maupaun MP-ASI sampai kepenjuru desa – desa dimasing-masing Kabupaten/Kotaserta

belum terbentuknya kelompok pendukung ASI Eksklusif.

- Belum adanya sanski yang tegas oleh pemda atau dinas terkait kepada petugas-petugas

kesehatan yang memberikan susu formula bagi ibu-ibu yang melahirkan atau bersalin

baik diRumah sakit pemerintah atau Klinik bersalinswasta.


Masalah kekuranagan Iodium sudah sejak lama dikenal di Indonesia.Yodium

merupakan zat mikro yang penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan mental.

Maslah GAKY merupakan masalah yang serius mengingat dampakanya secara langsung

atau tidak langsung mempengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas sumber daya manusia

dimasa akan datang.

Berdasarkan hasil monitoring garam beriodium dtingkat rumah tangga yang dilaporkan oleh

Kabupaten/Kota kepada dinas Kesehatan provinsi pada tahun 2012 sampai tahun 2014

sudah mencapai target RPJMD dimana mencapai 99,2 %.

Keberhasilan ini ditunjang dengan adanaya sosialisai dan advokasi petugas kesehatan mulai

dari tingkat Puskesmas sampai tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten dalam

mengkampanyekan manfaat dari mengkonsumsi garam beryodium, Melalui kebijakan

Pemerintah Provinsi mengadakan sharing biaya dengan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan

Pemantauan Garam beryodium secara rutin setiap Tahun melalui dana APBD..

Lkip Dinkes 2014 40

4. Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A

Sulawesi Tengah sudah dinyatakan bebas masalah kekurangan Vitamin A (KVA),dimna

prevalensi Xeropthalmia sudah dibawah 0.5 % ,namun tetap perlu waspada karena masalah

kurang vitamin A klinis masih merupakan masalah gizi mikro utama.

Berdasarkan data WHO tahun2002 setiap tahun 3 – 10 juta anak didunia menderita

Xerothalmia dan 250 – 500 juta a nak menjadi buta. DiIndonesia sejak tahun 1992 tidak

ditemukan kasus xerofthamia namun ada 60 ribu anak balita disertai gejala becak bitot

(SUVITA,1992),10 juta anak balita menderita KVA sub Klinis ( 50 % balita: serum retinol <

20mg/100 ml).

Berdasarkan laporan dari pengelolah program gizi, dari tahun 2011 sampai 2014 persentase

cakupan pemberian vitamin A balita belum mencapai target 85 %, tetapi pada tahun 2011

persentase baliat memperoleh vitamin A sebesaar 97,3 % dimana melampaui target RPJMD

yang ditentukan .tetapi pada tahun 2012 sampai tahun 2014 cakupan persentase balita

memproleh kapsul vitamin A semakin jauh dari harapan. Hal ini mengindikasikan besaran

masalah yang terjadi ditiap-tiap Kabupaten/ Kota.Adapun faktor-faktor yang menunjang dan

menghambat dalam pencapaian indikator indikator program gizi khusunya persentase balita

memperoleh kapsul vitamin A serta alternatif pemecahan masalah ditiap-tiap

Kabupaten/Kota sebagai Berikut :

- Terbatasnya biaya dan sarana penunjang untuk melakukan pendistribusian kapsul

Vitamin A mulai dari provinsi samapai ke Kabupaten demikian sebaliknya.

- Belum maksimalnya komitmen dan dukungan dari pihak manajemn puskesmas dalam

pengelolaan program gizi.

- Masih Kurangnya pemahaman dan persepsi yang sama menegenai DO (Definisi

Operasional) dan format pencatatan pelaporan oleh tenaga pelaksana gizi Puskesmas

ditambah petugas gizi puskesmas mempunyai tanggung jawab ganda yang diemban.

- Menunjang peningkatan pencapaian indikator melalui kegiatan sweping vitamin A

disetiap Puskesmas.

- Dukungan kebijakan pemda Kabupaten/Kota perlu ditingkatankan terutama menyakut

alokasi anggaran Program gizi Masyarakat.

- Melalui kegiatan Desiminasi Kabuapten/Kota yang didanai melalidana APBN agar

meningkatakn dan penyegaran tentang definisi Operasional,

Lkip Dinkes 2014 41

Pencatatan dan pelaporan lebih dimantapkan kepada tenaga pelaksana gizi puskesmas.

5. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet

Anemia gizi merupakan masalah kesehatan yang berperan dalam penyebab tingginya angka

kematian ibu,angka kematian bayi serta rendahnya produktivitas kerja,prestasi olah raga dan

kemampuan kerja.Dampak anemia defisiensi zat besi pada bumil bukan hanya mengenai ibu

sendiri, melainkan juga hasil kehamilanya.

Dari data yang ada menunjukan bahwa separuh dari kejadian anemia gizi pada bumil

disebakan oleh kurangnya konsumsi zat besi,sehingga program penanggulangan anemia gizi

bumil lebih dititk beratkan pada suplementasi besi dan pendidikan gizi melalu KIE.

Perkembangan persentase cakupam bumil memperoleh ttd (FE 3 ) dari tahun ketahun belum

mencapai target RPJMD yang ditentukan. Dimana pada tahun 2013 persentase cakupan

sebesra 71,2 % mengalami penurun pada tahun 2014 (64,9%). ini disebabkan masih

kurangnya dukungan keluarga,kordinasi lintas sector dan lintas program terkait dalam

memantau pemberian tablet tamabah darah pada bumil dan penyedian tablet tambah darah

ditingkat kabupaten/kota belum tersedia secara memadai.

Belum maksimalnya peran serta masyarakat khususnya bumil untuk mengunakan fasiltas

kesehatan sebagai tempat pemeriksaan kehamilan dan memperoleh pengetahuan dan

ketrampilan tentang gizi bagi ibu hamil.

Masih kurangnya komitmen dan dukungan dari petugas kesehatan Puskesmas dalam

memantau bumil saat mengkonsumsi tablet Fe yang diberikan selama hamil.

Dinas kesehatan Kabupaten/Kota Meningkatkan sosialisasi dan integrasi program KIA

khusunya ANC ibu hamil dan Inisiasi menyusui dini (IMD)

Melalui kebijakan Pemerintah Provinsi mengadakan sharing biaya dengan Kabupaten/Kota

dalam penanganan program gizi ibu hamil.

6. Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi

Kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tenaga pelaksana gizi Puskesmas sampai

pengelolah program gizi gizi Kabupaten/Kota dalam kegiatan pengamatan yang teratur dan

terus menerus terhadap masalah gizi masyarakat dan faktor-faktor yang terkait melalui

kegiatan pengumpulan dan pengolahan data,penyajian serta diseminasi informasi bagi

Lkip Dinkes 2014 42

pemangku kepentingan untuk melakukan perencanaan program jangka pendek,menengah

maupun jangka panjang.

Data menunjukan dari tahun 2011 sampai tahun 2014 menunjukan bahwa semua Kabupaten

/Kota telah melasanakan Surveilans gizi sebesr 95 % ,tetapai masih ada hambatan yang

menjadi tanatangan bagi Dinas kabupaten/Kota adalah kurang optimalnya pencatatan dan

laporan dari Puskesmas kedinas kesehatan Kabupaten/Kota sehingga laporan selalu

mengalami keterlambatan.Hal ini dipicu oleh adanya rangkap tugas oleh tenaga pelaksana

gizi Puskesmas diwilayah kerja.

Dikarenakan hampir semua tenaga pelaksana gizi Puskesmas yang ada di Kabupaten/Kota

bukan berlatar pendidikan diploma jurusan gizi maka disarankan kepada Dinas kesehatan

Kabupaten/Kota selalu mengadakan pertemuan dan koordinasi pengelolah gizi dalam

meningkatakan dan penyegaran kualitas sumber daya tenaga gizi Puskesmas dimasa-masa

akan datang.

7. Balita ditimbang berat badannya

Upaya Pemantauan status gizi padakelompok balita difokuskan melalui pemanataun terhadap

pertumbuhan berat badan yang dilakukan melalui kegiatan penimbangan diPosyandu atau

fasilitas kesehatan lainya secara rutin.

Trend dari indikator balita ditimbang berat badanya atau dengan kata lain indikasi tentang

tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan pemenatauan pertumbuhan diPosyanduatau

fasilitas kesehatan lainya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 cendrung berfluktasi

dengan target RPJMD yang ditetapkan.

Pada tahun 2013 persentase D/S sebesar (66,4%) mengalami penurunan menjadi (62,9) pada

tahun 2014. Belum tercapainya target persentase D/S dengan target RPJMD yang ditetapkan

menggambarakan begitu banyak masalah-masalah yang terkait dengan faktor-faktor

penyebab yang diantaranya :

- Belum maksimalnya kerjasama anatar petugas Puskesmas dalam membangun dan

mengembangakan jaringan kemitraan dengan lintas sektor terkait

- Peran serta masyarakat dan kader posyandu belum maksimal dalam sistem manajemen

posyandu.

- Kurang maksimalnya dukungan kebijakan Pemda Kabupaten/Kota dalam pembentukan

Pokjanal Posyandumulai tingkat Kecamatan samapai Desa/Kelurahan.

Lkip Dinkes 2014 43

- Kendala geografis dan demografis yang masih menjadi tantangan ditiap-tiap daerah

terutama daearah Kepulauan.

Dengan melihat persentase pencapaian indikator balita datang ditimbang (D/S) dari tahun

ketahun maka diperlukan suatu rujukan yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan

tersebut , yang anatar alain:

- Dinas kesehatan Kabupaten/Kota lebih meningkatakan peran Posyandu baik Kualitas

maupun kuantitas dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat seperti Dunia

Usaha,LSM,partisipan dan sebagainya.

- Menciptakan sistem surveilans terpadu,gizi dan penyakit menular yang berbasis action

dilapangan.

- Melalui dukungan kebijakan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah

Provinsi dalam hal tersedianya dana sharing untuk pelayanan program gizi masyarakt.

- Diharapakan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar dapat memaksimalkan pelaksanaan

Desiminasi program gizi agar koordinasi dan advokasi antara petugas gizi Puskesmas

dan petugas Dinas kesehatan Kabupaten/Kota dalam meningkatakan akselerasi

pembinaan dan pengembangan program gizi.

Sasaran Strategi 6 Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian Ibu, Anak Dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Ibu/Anak





Tahun 2014

Tar

get

Rea

lis

asi

Cap

aian


90 % 48,3 75 42 56


65 % 57,80 65 64 98,5


75 % 84 70 79 113

4. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) 100 % 82,05 98 77 78,65. Bumil yang mendapat pelayanan

antenatal (K4) 96 % 67,76 95 66 68.5


60 % 80,5 60 57 95

Lkip Dinkes 2014 44


90 % 78,95 90 65 72,2


100 % 35,27 64 100 156


89 % 80,98 93 66 70,9

10. Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 95 % 90,11 90 75,2 83.611. Cakupan kunjungan neonatal lengkap 88 % 85,43 88 66,9 76,02

12. Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 90 % 17,17 90 69,5 77.213. Cakupan pelayanan kesehatan anak

balita 87 % 45,97 85 48,1 56,6


80 % 36,25 80 59,3 74.12


95 % 23,05 95 86,3 90,8


90 % 90,88 90 100 111


22 Pusk

100 13 13 100


1. Persentase ibu hamil, bersalin & nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan

Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani (PK) adalah : Cakupan Pelayanan Ibu hamil,

Bersalin dan Nifas dengan Komplikasi Hasil Cakupan target thn 2014 sebesar 75% tercapai 42%

lebih rendah dari Cakupan thn 2013 yaitu 57,3%, salah satu penyebab adalah perbedaan Defenisi

Operasional dari masing- masing pengelola data, tingginya sasaran oleh karena 20 % sasaran Ibu

hamil adalah Ibu Risti.


Dari target tahun 2014 adalah 65 % namun mencapaian baru 64 % selisih 1 % untuk

mencapai target, sedangkan tahun 2013 pencapaian 69,9 % lebih baik jika dibandingkan

tahun 2014. Peningkatan pengetahuan bagi bidan yang masih baru dalam pemasangan

KB.

Lkip Dinkes 2014 45


Hasil cakupan target thn 2014 yaitu 70% tercapai 42%, lebih rendah dibanding capaian thn 2013

sebesar 93 %, salah satu penyebabnya adalah Pemekaran Kabupaten dari 11 Kab/ Kota menjadi

13 Kab/ Kota di Prov. Sulawesi Tengah

Program yang menunjang keberhasilan peningkatan cakupan adalah Bimtek dan Supervisi baik di

Tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Puskesmas.

4. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1)

Hasil Capaian K1 tidak mencapai Target yang seharusnya 99 % tahun 2014, tapi hasil yang

didapat adalah 77 % ada kesenjangan 22%, lebih rendah dibanding tahun 2013 yaitu 90,5 % ,

demikian untuk Standar Nasional juga tidak mencapai Target, hal ini disebabkan oleh karena

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Ibu hamil yang diberikan oleh tenaga

kesehatan masih kurang maksimal, Ibu hamil yang tidak memeriksakan dirinya kepetugas

kesehatan. Upaya yang perlu mendapatkan perhatian adalah memberikan pemahaman

kepada masyarakat tentang pentingnya pelayanan 1000 hari pertama kehidupan untuk

menciptakan generasi yang berkualitas.

5. Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4)

Cakupan Ibu Hamil yang telah memperoleh Pelayanan ANC 4x kunjungan Hasil Cakupan K4

tidak mencapai Target yang seharusnya 95 % tahun 2014, hasi yang diperoleh 66%, ada

kesenjangan 29%, lebih rendah dibanding tahun 2013 sebesar 79, 6% . Permasalahan rendahnya

cakupan K4 selain Ibu Hamil pertama kali memeriksakan kehamilanya pada umur kehamilan

Triwulan III, sementara Bidan yang bertugas di desa juga tidak melakukan penjaringan atau

Sweeping terhadap Ibu hamil di wilayah kerjanya.


Cakupan Persalinan oleh Nakes yang Kompetitif di Fasilitas Kesehatan yaitu

Hasil cakupan dari target thn 2014 sebesar 60% tercapai 57 % lebih rendah dibanding thn 2013

sebesar 80,5%, salah satu penyebabnya adalah sarana dan prasarana yang belum memadai seperti

Polindes. Solusi yang perlu ditingkatkan adalah pemenuhan sarana Polindes yang layak pakai,

Penerapan P4K sosialisasi secara terus menerus.

Lkip Dinkes 2014 46

7. Ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan

Cakupan Ibu bersalin yang mendapatkan Pelayanan Nifas

Hasil Cakupan target 2014 sebesar 90%, tercapai 65% lebih rendah dibanding thn 2013 yaitu

78,9%. Disebabkan oleh karena pelayanan Ibu Nifas sesuai dengan standar minimal 3 kali.

Solusinya adalah tenaga kesehatan dapat melakukan kunjungan rumah kepada Ibu Nifas.


Presentasi pasangan usia subur yang menjadi peserta aktif target tahun 2013 sebesar 63%

,realisasi capaian sebesar 50,96 %.Target tahun 2014 64% sedangkan realisasi capaian

sebesar 57,80%. Masih rendahnya cakupan tersebut, hal ini disebabkan sebagian akseptor

KB mandiri tidak dilaporkan oleh BPS yang menjadi tempat pelayanan KB akseptor

tersebut


Cakupan Ibu bersalin yang mendapat pertolongan oleh Nakes yang Kompetitif. Hasil Cakupan

dari Target tahun 2014 sebesar 93% tercapai 66% masih jauh dari yang diharapkan lebih rendah

dibanding Cakupan tahun 2013 yaitu 80,9%. Hal ini disebabkan oleh karena distribusi bidan

didesa belum mencukupi, kemitraan dukun dengan bidan belum maksimal. Upaya yang harus

dilakukan adalah penerapan secara maksimal program perencanaan Persalinan dan Pencegahan

komplikasi (P4K).

10. Cakupan Kunjungan Neonatal (KN1)

Cakupan Neonatus yang pertama kali mendapat Pelayanan.

Pencapaian Kn 1 dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 belum mencapai Target. Tahun

2011 target 86 % capaian 78,8%, Tahun 2012 Target 88% capaian naik 89%, tahun 2013

Target 89% capaian 87%, sedangkan tahun 2014 target 90% capaian masih 40,5 %

berdasarkan laporan sampai Bulan September. Antara pencapaian Tahun ini dan Tahun

lalu belum dapat dibandingkan karena posisi Tahun 2014 masih berdasarkan laporan

Program sampai Bulan September. Sedangkan untuk Tahun-tahun sebelumnya, Tahun

2013 Capaian turun dari Tahun 2012 tetapi naik dari Tahun 2011. Untuk Target Jangka

Menengah dan Target Nasional rata-rata pencapaian dari Tahun 2011, 2013 dan 2014

belum mencapai target kecuali Tahun 2012 capaian naik 1% dari target. Yang menjadi

Lkip Dinkes 2014 47

penyebab pencapaian Program yang belum memenuhi target adalah dikarenakan

dilapangan masih banyak Persalinan yang tidak terjadi di Faskes dan bukan oleh Nakes

sehingga Pelayanan Neonatal tidak diberikan dan juga pembagian sasaran yang bagi

Kabupaten terlalu besar sehingga walaupun di Kabupaten sudah mencapai target tetapi

ketika melihat hasil secara Provinsi Pencapaian belum mencapai target hal ini berlaku

pula untuk Indikator Program Anak yang lain.

Adanya tenaga yang kurang, beban kerja ganda berdampak pada pencapaian Program di

mana petugas kita di lapangan terkadanag lebih condong melakukan tanggung jawab

Program lain dan meningglkan Tupoksi utama, hal ini juga terjadi hampir di semua

indikator Program yang ingin dicapai.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Program untuk meningkatkan cakupan indikator ini

adalah dengan melakukan Peningkatan Kapasitas bagi tenaga bidan Di Puskesmas serta

melakukan kegiatan Pertemuan Kohort dan Pencatatatan dan Pelaporan untuk lebih

menyeragamkan bentuk pelaporan dan persamaan persepsi.

11. Cakupan Kunjungan Neonatal lengkap

Cakupan Neonatus yang mendapatkan Pelayanan Neonatal sebanyak 3 kali.

Pencapaian Kn Lengkap dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 belum mencapai Target.

Tahun 2011 target 82 % capaian 75,6%, Tahun 2012 Target 84% capaian naik 87,3%,

tahun 2013 Target 86% capaian 84,7%, sedangkan tahun 2014 target 88% capaian masih

39,18 % berdasarkan laporan sampai Bulan September. Antara pencapaian Tahun ini dan

Tahun lalu belum dapat dibandingkan karena posisi Tahun 2014 masih berdasarkan

laporan Program sampai Bulan September. Sedangkan untuk Tahun-tahun sebelumnya,

Tahun 2013 Capaian turun dari Tahun 2012 tetapi naik dari Tahun 2011. Untuk Target

Jangka Menengah dan Target Nasional rata-rata pencapaian dari Tahun 2011, 2013 dan

2014 belum mencapai target kecuali Tahun 2012 capaian naik 3% dari target. Penyebab

pencapaian Program yang belum memenuhi target adalah dikarenakan Petugas kita di

lapangan masih ada yang belum memahami Defenisi Operasional dengan baik sehingga

pada saat melakukan pencatatan masih terdapat perbedaan persepsi. Salah satu kegiatan

yang menunjang keberhasilan Program ini adalah dengan melaksanakan pelatihan MTBS

bagi tenaga Bidan/Perawat di Puskesmas.

Lkip Dinkes 2014 48

12. Cakupan pelayanan kesehatan bayi

Pencapaian Pelayanan Kesehatan Bayi dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 belum

mencapai Target. Tahun 2011 target 85 % capaian 65,12%, Tahun 2012 Target 86%

capaian 73,45%, tahun 2013 Target 87% capaian 64%, sedangkan tahun 2014 target 90%

capaian masih 29,6 % berdasarkan laporan sampai Bulan September. Antara pencapaian

Tahun ini dan Tahun lalu belum dapat dibandingkan karena posisi Tahun 2014 masih

berdasarkan laporan Program sampai Bulan September. Sedangkan untuk Tahun-tahun

sebelumnya, Tahun 2013 Capaian turun dari Tahun 2012 tetapi Tahun 2012 capaiannya

naik dibandingkan dengan Tahun 2011. Untuk Target Jangka Menengah dan Target

Nasional rata-rata pencapaian dari Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 belum mencapai

target. Keadaan ini disebabkan semenjak adanya Perubahan penghitungan indikator

kunjungan Bayi di mana yang harusnya dicatat dan dilaporkan adalah kunjungan bayi

yang lengkap dengan imunisasi dan skrining Tumbuh Kembang pencapaian target

menurun dikarenakan tidak semua bayi dilakukan skrining karena pengelola di lapangan

belum semua dilatih SDIDTK. Salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu

meningkatkan cakupan Program adalah dengan melaksanakan Pelatihan Stimulasi Deteksi

Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) sehingga petugas dilapangan dapat

melakukan kegiatan Skrining juga pelatihan MTBS.

13. Cakupan pelayanan kesehatan balita

Pencapaian Pelayanan Kesehatan Balita dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 belum

mencapai Target. Tahun 2011 target 80 % capaian 54%, Tahun 2012 Target 81% capaian

52,65%, tahun 2013 Target 83% capaian 46%, sedangkan tahun 2014 target 85% capaian

masih 24,3 % berdasarkan laporan sampai Bulan September. Antara pencapaian Tahun ini

dan Tahun lalu belum dapat dibandingkan karena posisi Tahun 2014 masih berdasarkan

laporan Program sampai Bulan September. Sedangkan untuk Tahun-tahun sebelumnya,

Tahun 2013 Capaian turun dari Tahun 2012 dan capaian Tahun 2012 juga turun bila

dibandingkan dengan Tahun 2011. Untuk Target Rencana Jangka Menengah Daerah dan

Target Nasional rata-rata pencapaian dari Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 belum

mencapai target. Cakupan Pelayanan Anak Balita tidak mencapai target karena

penghitungan indikator harus mengacu pada Definisi Operasional yang ada dimana Balita

Lkip Dinkes 2014 49

yang dihitung adalah Balita yang telah mendapatkan pelayanan sesuai indikator komposit

8x penimbangan, 2x pemberian vitamin A dan 2x dilakukan Skrining. Hal ini belum dapat

sesuai Defenisi Operasional karena petugas di lapangan belum semua dilatih SDIDTK

sehingga tenaga yang mahir melakukan Skrining terbatas ini berpengaruh terhadap

pelayanan yang diberikan, dengan demikian tidak semua pelayanan Balita dapat

dilakukan, dicatat dan dilaporkan Ke Dinas Kesehatan. Sebagai upaya yang dapat

meningkatkan cakupan indikator ini, Dinas Kesehatan dalam hal ini Program Kesehatan

Anak melakukan Pelatihan SDIDTK dan MTBS untuk meningkatkan kompetensi,

keterampilan dan pengetahuan bidan di lapangan sehingga dapat melakukan kegiatan

Skrining.

14. Cakupan Penanganan neonatal komplikasi

Pencapaian Penanganan Komplikasi Neonatus dari Tahun 2011 sampai dengan 2014

belum mencapai Target. Tahun 2011 target 65 % capaian 64%, Tahun 2012 Target 70%

capaian 36,5%, tahun 2013 Target 75% capaian 36%, sedangkan tahun 2014 target 80%

capaian masih 59,3 % berdasarkan laporan sampai Bulan September. Antara pencapaian

Tahun ini dan Tahun lalu belum dapat dibandingkan karena posisi Tahun 2014 masih

berdasarkan laporan Program sampai Bulan September. Sedangkan untuk Tahun-tahun

sebelumnya, Tahun 2013 Capaian turun dari Tahun 2012 dan Tahun 2011. Untuk Target

Jangka Menengah dan Target Nasional rata-rata pencapaian dari Tahun 2011, 2012, 2013

dan 2014 belum mencapai target. Pada Tahun 2011 pencapaian Program hampir mencapai

target di mana hanya terdapat selisih 1% dari target, tetapi di Tahun 2012 sampai

sekarang Indikator ini tidak pernah mencapai target hal ini dikarenakan Petugas di

lapangan masih mempunyai persepsi yang berbeda dengan Pengelola Kabupaten maupun

Provinsi sehingga masih terdapat kekeliruan dalam melakukan pencatatan maupun

pelaporan ke Provinsi. Kegiatan yang menunjang untuk meningkatkan cakupan Program

ini, salah satunya dengan mengadakan Pelatihan MTBS, BBLR, Asfiksia bagi tenaga

bidan di Puskesmas.

15. Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjaringan kesehatan siswa kelas 1

Cakupan SD/MI melaksanakan Penjaringan Kesehatan bagi Siswa SD dari Tahun 2011

sampai dengan 2014 belum mencapai Target. Tahun 2011 target 90 % capaian 56,2%,

Lkip Dinkes 2014 50

Tahun 2012 Target 92% capaian 78,25%, tahun 2013 Target 94% capaian 74%,

sedangkan tahun 2014 target 95% capaian masih 86,3 % berdasarkan laporan sampai

Bulan September. Antara pencapaian Tahun ini dan Tahun lalu belum dapat dibandingkan

karena posisi Tahun 2014 masih berdasarkan laporan Program sampai Bulan September.

Sedangkan untuk Tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2013 Capaian turun dari Tahun 2012

sedangkan di Tahun 2012 capaian lebih tinggi atau meningkat dari capaian Tahun 2011.

Untuk Target Jangka Menengah dan Target Nasional rata-rata pencapaian dari Tahun

2011, 2012, 2013 dan 2014 belum mencapai target. Indikator Sekolah yang melaksanakan

Penjaringan bagi Siswa Kelas 1 SD tidak mencapai target karena Sumber Pembiayaan

yang tersedia di Puskesmas tidak semua dialokasiakan untuk kegiatan Penjaringan di

semua Sekolah yang ada di Wilayah Puskesmas. Pembiayaan juga dilakukan untuk

Kegiatan Penjaringan di Sekolah Lanjutan tidak hanya terfokus di Sekolah SD dan MI,

hal ini yang membuat pencapaian rendah karena tidak semua Sekolah mendapatkan

alokasi untuk pelaksanaan kegiatan Penjaringan.

Di samping itu belum semua pengelola UKS dilatih untuk melakukan Penjaringan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menunjang meningkatnya cakupan indikator ini

adalah dengan menginstruksikan kepada Kab/Kota dan Puskesmas untuk melakukan

Penjaringan melalui sharing Dana APBD maupun BOK, juga melaksanakan Pelatihan

Penjaringan bagi Petugas UKS di Kab/Kota dan Puskesmas.

16. Persentase kab/kota yang memiliki 4 puskesmas mampu laksanakan PKPR

Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu tatalaksana

Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 sudah

mencapai Target di Tahun 2012 hal ini dikarenakan Dinas Kesehatan telah melatih

Petugas dari 4 Puskesmas dari masing-masing Kabupaten/Kota.

Untuk mengoptimalkan Pelaksanaan Kegiatan di Puskesmas PKPR ini, salah satu upaya

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi adalah mengadakan Supervisi Fasilitatif

dan Bimtek bagi Puskesmas dan Petugas yang telah dilatih.

17. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatalaksana kekerasan terhadap anak ( KtA )

Indikator Kabupaten/Kota yang memiliki minimal minimal 2 Puskesmas mampu

melaksanakan kasus kekerasan terhadap anak (KtA) dari Tahun 2011 sampai dengan

Lkip Dinkes 2014 51

2014 sudah mencapai Target di Tahun 2012 hal ini dikarenakan Dinas Kesehatan telah

melakukan Pelatihan Penanganan Kasus KtA terhadap Petugas Puskesmas dari 2

Puskesmas dari masing-masing Kabupaten/Kota.

Pembinaan berkala, Bimbingan Teknik merupakan upaya yang rutin dilakukan oleh

Dinas Kesehatan Provinsi untuk memantau jalannya Pelayanan Puskesmas mampu KtA di

lapangan di samping itu juga meminta laporan rutin yang berkaitan dengan indikator ini.

Sasaran Strategis 7Tersedianya Akses Dan Mutu Upaya Kesehatan Baik Pada Strata Pertama, Kedua Dan Ketiga


Indikator Kinerja


%Realisasi

Tahun Berjalan

Tahun 2014

Tar

get R

eali

sasi

Cap

aia

n


5 Kab 20 4 1 25


100 % 80 90 80 89


100 % 40 60 50 83


100 % 75 95 68 71


100 % 20 75 50 66 %


100 % 55 100 100 100


100 % 100 100 70 70

8. Prosentase RS yang terakreditasi 100 % 85 100 70 70 9. Prosentase RS yang menerapkan MPKP 70 % 28,57 65 35 53


Dari data yang ada di atas, terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target

sebagaimana yang diharapkan, hal ini karena adanya beberapa kendala yang ditemui dalam

pelaksanaan kegiatan sebagaimana uraian berikut ini :

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Rumah Sakit Kelas B

Saat ini Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki 2 rumah sakit kelas B, dimana RSUD.

Undata sementara dalam proses pengembangan menjadi kelas B Pendidikan dan RSUD.

Lkip Dinkes 2014 52

Anutapura telah ditetapkan sebagai rumah sakit kelas B pendidikan pada tahun 2013.

Perkembangan rumah sakit kelas B di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2014 ditargetkan

4 kab/kota, namun sampai saat ini belum mengalami peningkatan karena baru terdapat di

Kota Palu, sehingga capaian kinerja hanya sebesar 25 %.

Hal ini karena 2 RSUD lainnya yang dalam proses peningkatan kelas dari C ke kelas B

yakni RSUD. Mokopido Kabupaten Tolitoli dan RSUD. Luwuk Kabupaten Banggai masih

terkendala pada pemenuhan beberapa persyaratan terutama pada ketersediaan tenaga dokter

spesialis.

Tingginya mobilitas tenaga dokter spesialistik yang bertugas di rumah sakit kabupaten

dan masih minimnya minat dokter spesialistik untuk ditempatkan di daerah Kabupaten juga

turut mempengaruhi capaian kinerja dari indikator di atas. Untuk itu, perlu adanya regulasi

yang menjamin ketersediaan tenaga kesehatan strategis di fasilitas Kesehatan terutama di

rumah sakit Pemerintah maupun swasta.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka pengembangan sistem kesehatan

rujukan di Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi :

1. Kegiatan pelayanan rujukan medik spesialistik dan pengembangan keilmuan

di rumah sakit, hal ini dalam rangka memenuhi pelayanan medik spesialistik

di rumah sakit kabupaten dan memudahkan akses pelayanan spesialistik bagi masyarakat

setempat, melalui dukungan dana APBD sejak tahun 2010 s/d 2013.

2. Pengembangan program rumah sakit pratama, yakni rumah sakit setingkat kelas D

dengan pelayanan dokter umum dan disertai ± 50 tempat tidur. Dengan adanya

pengembangan rumah sakit pratama, diharapkan dapat meningkatkan mutu dan

memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan terutama

di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan terluar (DTPK). Pada tahun 2013 yang

telah dikembangkan 2 RS Pratama yakni di wilayah Tambu Kabupaten Donggala dan

wilayah Wakai Kabupaten Tojo Unauna. Alokasi dana pengembangan RS Pratama

tersebut bersumber dari Kementerian Kesehatan RI.

Selain 2 kabupaten tersebut, yang sudah masuk nominasi bantuan pengembangan

pembangunan rumah sakit pratama, yakni ;

1. Kabupaten Parimo, lokasi di Desa Moutong.

2. Kabupaten Banggai, lokasi di Desa Pagimana.

3. Kabupaten Bangkep, lokasi di Desa Kautu.

Lkip Dinkes 2014 53

4. Kabupaten Buol, belum ada informasi lokasinya.

5. Kabupaten Morowali, belum ada informasi lokasinya.

3. Memperkuat sistem jejaring rujukan terstruktur dan berjenjang melalui pengembangan regionalisasi sistem rujukan, yang terbagi menjadi 5 regional yakni :

a. Regional Barat : RSUD. Anutapura (Kota Palu, Kab. Sigi & Kab. Donggala)b. Regional Tengah : RSUD. Anuntaloko (Kab. Parimo dan Kab. Poso)c. Regional Timur : RSUD. Luwuk (Kab. Tojo Unana, Banggai & Bangkepd. Regional Tenggara : RSUD. Morowali (Kab. Morowali)

e. Regional Utara : RSUD. Mokopido (Kab. Tolitoli dan Kab. Buol)

2. Persentase RS Yang Melaksanakan SIRS Baik Online Maupun Manual

Sebagian besar rumah sakit telah menggunakan aplikasi SIRS untuk pelaporan namun sering

mengalami keterlambatan dalam pengiriman laporan, adapun beberapa rumah sakit yang

baru operasional sementara proses pengembangan. Pada tahun 2014 persentase rumah sakit

yang melaksanakan SIRS baik online maupun manual, ditargetkan mencapai 90 % namun

hanya terealisasi 80 %, yang setara dengan 88 % capaian kinerja.

Hal ini dikarenakan masih dijumpai beberapa kendala, antara lain :

1. Belum semua rumah sakit didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

(SIMRS) sehingga data masih banyak dikelola dengan cara manual.

2. Hampir semua rumah sakit masih kekurangan tenaga D III rekam medik.

3. Masih kurangnya pembinaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terutama dalam hal

pelaporan (mekanisme, alur, keseragaman format).

Adapun upaya yang perlu dilakukan, antara lain :

a. Advokasi tentang UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mewajibkan

setiap rumah sakit melakukan pencatatan dan pelaporan dalam bentuk SIMRS.

b. Advokasi Permenkes No. 82 Tahun 2013 tentang SIMRS yang memiliki arsitektur

infrastruktur, proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi yang seragam.

c. Mengoptimalkan fungsi Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk melakukan pembinaan ke

rumah sakit.

Lkip Dinkes 2014 54

3. Presentase rumah sakit dengan pengelolaan keuangan BLUD

Target awal pada tahun 2014, presentase rumah sakit yang menerapkan pengelolaan

keuangan BLUD sebesar 95 %. Namun, target tersebut hanya bisa tercapai 68 % yang setara

dengan 71 % capaian kinerja, dimana sampai saat ini rumah sakit yang telah menerapkan

pola pengelolaan keuangan BLUD sebanyak 9 rumah sakit dari 24 rumah sakit pemerintah

yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, namun belum benar-benar sesuai dengan tata kelola

keuangan. Hal ini karena tidak semua rumah sakit pemerintah dapat serta merta menerapkan

BLUD, dikarenakan :

a. Terdapat berbagai persyaratan substantif, teknis dan administratif yang harus dipenuhi

terlebih dahulu sebelum menerapkan BLUD tersebut.

b. Komitmen dari Pemerintah Daerah setempat mengingat pemahaman Pemerintah Daerah

bahwa rumah sakit yang sudah ditetapkan sebagai BLUD tidak mendapatkan alokasi

anggaran lagi dari APBD Kabupaten karena dianggap sudah mampu mengelola keuangan

sendiri.

Adapun upaya yang perlu dilakukan, antara lain :

1. Advokasi dan sosialisasi dengan Pemerintah Daerah setempat tentang dokumen BLUD

rumah sakit.

2. Peningkatan upaya pembinaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap rumah

sakit yang sudah menerapkan BLUD.

5. Persentase rumah sakit Kab/Kota yang menerapkan SPM R S

Persentase rumah sakit kabupaten/kota yang menerapkan SPM RS pada tahun 2014

ditargetkan sebesar 75 %, hanya bisa terealisasi 50 % yang setara dengan 66 % capaian

kinerja. Hal ini karena belum semua rumah sakit yang menerapkan SPM RS. Beberapa

kendala yang dihadapi rumah sakit dalam menerapkan SPM rumah sakit, antara lain :

1. Belum terpenuhinya tenaga pemberi pelayanan di IGD berkompetensi pelayanan gawat darurat dengan sertifikat yang masih berlaku (ACLS, ATLS, PPGD, BCLS).

2. Penegakan disiplin dan komitmen untuk perbaikan mutu pelayanan yang masih rendah, hal ini dapat dilihat dari respon time pelayanan, waktu tunggu pasien serta jam buka poli rawat jalan yang masih lama.

Lkip Dinkes 2014 55

3. Kecukupan biaya operasional RS dalam memenuhi standar pelayanan dan harapan pelanggan RS.

Upaya yang perlu dilakukan :

1. Advokasi Pemerintah Daerah setempat terutama dalam pemenuhan biaya operasional RS dalam memenuhi standar pelayanan.

2. Mengoptimalkan fungsi Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk melakukan pembinaan ke rumah sakit.

6. Persentase rumah sakit yang siap melaksanakan PPI

Persentase rumah sakit yang siap melaksanakan PPI sudah mencapai 100 %, dimana semua

rumah sakit yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan PPI RS telah menyatakan

siap untuk menerapkannya di rumah sakit masing-masing, namun perlu dukungan terutama

dalam hal pembiayaan, untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan PPI di

rumah sakit.

7. Persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar

Rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar (standar tenaga,

sarana-prasarana, peralatan dan manajemen pelayanan) belum mencapai target sebagaimana

yang diharapkan. Pada tahun 2014, target indikator terealisasi 70 % yang setara dengan 70 %

capaian kinerja dari target awal 100 %.

Hal ini karena masih belum terpenuhinya kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan

gawat darurat yang memadai, sebagaimana yang disyaratkan dalam standar pelayanan

minimal RS dan ketentuan Kepmenkes No. 856 Tahun 2009 tentang standar pelayanan

instalasi gawat darurat.

8. Persentase rumah sakit yang terakreditasi

Pada tahun 2014, pencapaian target indikator mengalami penurunan dari tahun sebelumnya,

yakni hanya terealisasi 70 % yang setara dengan 70 % capaian kinerja, dari target awal yang

diharapkan 100 % rumah sakit yang terakreditasi. Saat ini dari 24 Rumah Sakit yang ada di

Provinsi Sulawesi Tengah, rumah sakit yang telah erakreditasi 5 pelayanan sebanyak 17

Rumah Sakit, 7 rumah sakit diantaranya telah berakhir masa akreditasi untuk 5 pelayanan

dan saat ini sementara proses persiapan pelaksanaan akreditasi JCI (versi 2012). Adapun 7

Lkip Dinkes 2014 56

rumah sakit lainnya masih terkendala pada ketersediaan biaya proses akreditasi rumah sakit

dan masih dalam tahap pengembangan (baru operasional).

Kendala lainnya yang dihadapi para pengelola program akreditasi di rumah sakit yakni

masih minimnya pemahaman dalam pengisian instrument 4 kelompok standar akreditasi JCI

(versi 2012). Upaya yang perlu dilakukan antara lain :

a. Advokasi Pemerintah Daerah setempat terutama dalam pemenuhan biaya akreditasi.

b. Peningkatan kualitas SDM pengelola program akreditasi rumah sakit, dengan mengikuti

pelatihan/TOT khususnya teknis mock survey.

c. Mengoptimalkan fungsi Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk melakukan pembinaan ke

rumah sakit.

9. Persentase rumah sakit yang menerapkan MPKP

Belum semua RS menerapkan MPKP secara optimal, karena tenaga yang sudah dilatih telah

dipindah tugas serta minimnya biaya penunjang pelaksanaan MPKP di rumah sakit, terutama

dalam hal pembuatan pencatatan dan pelaporan.

Oleh karena hal tersebut di atas, pada tahun 2014 pencapaian target indikator hanya sebesar

35 % yang setara dengan 53 % capaian kinerja dari target indikator awal 65 %. Untuk

peningkatan kualitas SDM perawat, kegiatan wokshop MPKP sudah beberapa kali diusulkan

dalam perencanaan, namun mengingat pagu anggaran tidak mencukupi maka kegiatan

tersebut tidak terealisasi pelaksanaannya.

Sasaran Strategis 8 Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular.

Sasaran Strategis 9 Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya


Indikator Kinerja


%Realisasi

Tahun Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lis

asi

Cap

ai an

1. Prevalensi rate penderita shistomiasis < 1 % 100 1% 1,01% 1002. Angka penemuan kasus malaria < 1 % <1/100

0 pddk1,54 %


90 % 102 60% 92,1 153,5

Lkip Dinkes 2014 57

Target % Tahun 2014CNR (Angka Notifikasi Kasus) 100.000 penduduk

>120 115


80 % 50 100 % 69,30 69,3

5. % Angka Kesakitan penyakit KLB (Malaria, Diare) di Lokasi Transmigrasi

<5 % <10 %

6. Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa (UCI Desa)

90 % 86,66 90 % 87,2 97


35 80 % 39,26 49


100 % 25 75 % 75 100

9. Cakupan pelayanan penderita diare 100 % 77 100 % 77 77

10. Penurunan Angka Kecacatan kusta < 5 % < 5 % 10


100 % 84,2 90 % 79,50 88,3


100 % 50 70 % 66,6 96

13. AbrovirosisInsident rate (IR) DBD 45 % 65%Case Fatality Rate (CFR) DBD < 1 % 0,68 % < 1

%0,76 %


100 % 100 % 80 %


1. Prevalensi rate penderita shistomiasis

Capaian indikator tahun 2013 sudah mencapai target di 3 lokasi capaian indikatornya

hampir sama Capaian indikator untuk Sulawesi Tengah Tahun 2014 diatas tareget yaitu

1,01 dari hasil Survey Napu dan Lengkeka Kab.Poso sudah mencapai target yaitu 0,8 %

kesadaran masyarakat memeriksakan diri dengan sukarela ke laboratorium schistosomiasis

bila merasa ada keluhan dan masyarakat sudah mengolah lahan pertaniannya dengan rutin,

namun untuk lindu Kab. Sigi di atas target yaitu 1,6% Banyaknya fokus keong dengan

kurangnya pemberantasan fokus dapat meningkatkan orang tertular Shistosomiasis. Hal ini

lintas sektor terkait dapat berperan dalam pengendalian fokus.

Lkip Dinkes 2014 58

2. Angka Penemuan Kasus Malaria

Capaian Indikator Program malaria telah mengalami peningkatan meskipun belum

mencapai target yang telah di tentukan. Jika kita bandingkan dengan capaian Annual Parasit

Incidence ( API ) tahun 2013 dan 2014 yakni 1,60 ‰ dan tahun 2014 sampai dengan bulan

Desember yaitu 1,54 ‰. Sedangkan target yang harus dicapai antara program, RPJMD dan

target Nasional tidak ada perbedaan yaity < 1 ‰. Hal ini di karenakan oleh beberapa faktor,

antaara lain : 1. Mobilitas petugas cukup tinggi 2. keterlibatan dokter praktek swasta dan

Rumah sakit belum maksimal, dari sisi kewilayaan Sulawesi Tengah yang banyak memiliki

daerah sulit sehingga berpengaruh pada jangkauan pelayanan kesehatan, khususnya pada

penemuan penderita malaria di daerah tersebut.

Untuk meningkatkan capaian indikator program / kegiatan, perlu perhatian pemerintah

daerah Provinsi maupun Kabupaten / Kota untuk meningkatkan sumber daya manusia

(tenaga mikroskopist) serta peningkatan pembiayaan oprasional.

3. Presentase Angka Kasus Baru BTA Positif

Angka Keberhasilan Pengobatan sudah mencapai target program > 85 %. Beberapa upaya

yang telah dilaksanakan antara lain: memaksimalkan peran Pengawas Menelan Obat dalam

pengobatan TB, peningkatan kompetensi petugas TB dengan Pelatihan dan On the job

training secara berjenjang, melakukan pelacakan penderita mangkir dengan

mengoptimalkan Biaya Operasional Kesehatan yang ada di fasyankes.

Angka CNR >120/100.000 pddk dengan hasil capaian tahun 2014 sebesar 115. Diharapkan

angka ini ada peningkatan sebesar lebih dari 5 % setiap tahun. Dibandingkan dengan tahun

2013 angka CNR sebesar ........ per 100.000 penduduk.Angka ini belum mencapai target

karena penjaringan suspek belum optimal. Keterlibatan petugas kesehatan lain dalam

Program TB belum seperti Petugas Pustu, Bidan Desa, petugas kesehatan yang melakukan

Poliklinik di Fasyankes belum optimal. Belum semua fasyankes melakukan pelayanan TB

secara strategi DOTS seperti TB di Praktek Mandiri, TB di Daerah Terpencil Kepulauan

dan Perbatasan. Upaya yang perlu dioptimalkan antara lain dengan mendekatkan pelayanan

TB pada masyarakat DTPK dengan melibatkan tenaga kesehatan seperti Kader kesehatan,

petugas kesehatan di Polindes,Poskesdes, Pustu serta mengoptimalkan International

Standard for Tuberculosis Care untuk petugas kesehatan yang melakukan Praktek Mandiri

Lkip Dinkes 2014 59


Pada tahun 2014 APBD Anggaran Untuk Program HIV AIDS sebesar Rp 236.273.000

Sedangkan Untuk APBN sebesar 41.320.000, ini mengalami sedikit Penurunan dibanding

anggaran ditahun 2013

Target persentase Orang dengan HIV Aids yang mendapat penanganan standar adalah

100% namun sebenarnya Target ini sudah pernah direvisi menjadi 80%, mengingat sulitnya

untuk mencapai target yang ditetapkan, Sampai dengan bulan Desember 2014orang yang

ON ART baru 38,4% Padahal tahun kemarin capaian 40,2 % Penurunan cakupan ini

mempunyai beberapa alasan diantaranya disebabkan penderita HIV masih dalam stadium 1

dengan CD4>500 sehingga pemberian ART belum dilakukan dan ada beberapa ODHA

yang masuk ke layanan CST/PDP sudah dalam stadium 4 dengan infeksi Opurtinistik yang

beragam sehingga ada yang sudah meninggal sebelum diberikan ART,selain itu beberapa

pemeriksaan penunjang lainnya seperti SGOT,SGPT membuat beberapa ODHA terlambat

untuk diberikan ARV,namun upaya dari mencari solusi permasalahan ini sudah dilakukan

seperti kebijakan Program yang mengharuskan Populasi Khusus untuk segera diberikan

ARV.Dukungan Pembiayaan juga tetap dilakukan dengan adanya Donor dari GF namun

kontraknya akan segera berakhir juni 2015,sehingga diharapkan Daerah sudah bersiap dan

mandiri dalam penanggulangan Penyakit HIV AIDS & IMS.

5. % angka kesakitan penyakit KLB (Malaria, diare) di lokasi transmigrasi

Capaian Indikator Program malaria telah mengalami peningkatan meskipun belum mencapai

target ang telah di tentukan. Hal ini di karenakan oleh beberapa faktor, antara lain : 1.

Mobilitas petugas cukup tinggi 2. keterlibatan dokter praktek swasta dan Rumah sakit

sebelum maksimal.

6. Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa (UCI Desa)

Hasil capaian program baru sampai Desember 2014 dengan capaian sebesar 87,2 %. Atau

persentase capaian sebesar 97% dari target, Dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami

peninkatan ditahun ini yaiutu sebesar 83,#%. . Namun indikator ini tidak tertuang dalam

dokumen RPJMD tetapi tertuang didalam dokumen Renstra Dinkes. Dibandingkan dengan

standar Nasional belum mencapai target. Permasalahan yang paling prinsipil tingkat

Lkip Dinkes 2014 60

lapangan adalah adanya wilayah sulit atau DTPK yang memerlukan perhatian atau

perlakuan khusus,, Disamping itu kendala lain adalah rendahnya peran serta masyarakat

untuk datang ke Posyandu pada pelaksanaan imunisasi, Disisi lain pelaksanaan Program

penunjang di tingkat puskesmas tidak di biayai melalui BOK sehingga sasaran yang lolos

tidak mendapatkan pelayanan imunisasi. Upaya lainya sangat perlu adalah peningkatan

mutu tenaga kesehatan yang ada baik melalui pendidikan atau pelatihan pelatihan..Perlu

perhatian dari perhatian lebih dari pemerintah baik Kabupaten, Provinsi maupun pusat

dalam peningkatan pembiayaan operasional program dan kegatan.


Hasil capaian indikator ini belum mencapai dari yang telah ditargetkan 100% dimana

capaiannya hanya 37,84% , Rendahnya cakupan penemuan pneumonia balita disebabkan

oleh karena masih banyak tenaga Puskesmas di Poliklinik/Pustu/Poskesdes yang belum

mengetahui tatalaksana penuminia balita sesuai pedoman (Standar Nasional) sehingga

terjadi under reported karena keracunan antara diagnosa kerja dan klasifikasi ISPA

(Pneumonia, Penumonia berta,Batuk buka Pneumonia/ISPA biasa) sehingga banyak kasus

Pneumonia dimasukkan ke dalam ISPA biasa.


Semenjak tahun 2013 indikator Frambusia menjadi 5 kasus di 2 kabupaten (Pemeriksaan

secara klinis) tanpa menggunakan RDT dengan masih ditemukannya kasus Frambusia perlu

ditingkatkan kegiatan penemuan dan pengobatan penderita farmbusia didaerah kantong

dengan menggunakan RDT untuk membuktikan positif tidaknya kasus tersebut. pada tahun

2014 kasus sudah mencapai target dengan capaian 0 kasus. Kegiatan Survey Serologi yang

dilaksanakan di 2 kabupaten dengan menggunakan RDT,dengan mengambil sampel 5300

anak dibawah umur <15 tahun merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk

memutuskan mata rantai penularan penyakit

9. Cakupan pelayanan penderita diare

Pada tahun 2013, terjadi peningkatan cakupan pelayanan yang cukup signifikan (hampir

50%) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2012). Hal tersebut disebabkan

oleh beberapa hal a.l. bahwa kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasyankes dalam

Lkip Dinkes 2014 61

mencari pengobatan sudah mengalami peningkatan karena didukung oleh peningkatan

pemanfaatan kader dan petugas kesehatan dalam melakukan sosialisasi melalui penyuluhan.

Disamping itu dalam perhitungan indikator juga sangat berpengaruh, dimana berdasarkan

hasil survei morbiditas diare oleh Subdit diare tahun 2012 menunjukkan bahwa angka

insiden diare menurun dari 411 per 1000 penduduk menjadi 214 per 1000 penduduk.

Penurunan angka insiden diare yang hampir mencapai 50% tersebut mempengaruhi dalam

perhitungan capaian indikator cakupan.

Untuk tahun 2014, hingga akhir bulan Desember cakupan pelayanan penderita diare untuk

golongan semua umur yang sudah terlaporkan sebesar 74,7 % dan balita sebesar 39,5%.

Masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013. Dalam hal ini, masih ada beberapa

kabupaten yang kelengkapan laporannya belum 100%. Kabupaten yang sudah 100%

kelengkapan laporan sebanyak 10 kab/kota. Sementara 5 kabupaten (Donggala, Poso dan

Morowali) kelengkapan laporannya masih <100%.

Target belum tercapai, disebabkan karena kelengkapan laporan yang belum 100% dari

beberapa kabupaten (masih banyak puskesmas yang tidak mengirim laporan ke kabupaten

sejak triwulan 2 tahun 2014, meskipun sudah ada kesepakatan batas waktu pengiriman

laporan). Penyebab lain adalah terbatasnya kegiatan program yang dapat dilakukan untuk

menjadi daya ungkit peningkatan indikator program karena terbatasnya alokasi dana di

semua tingkat administrasi, termasuk dalam peningkatan SDM baik dari segi kualitas

maupun kuantitas. Hingga akhir tahun 2014 tenaga kesehatan yang sudah terlatih teknis

program diare berjumlah 55 orang dari 187 pengelola program diare puskesmas dan

kabupaten/kota se- Sulawesi Tengah, belum termasuk petugas pustu/polindes/poskesdes.

- Permasalahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah alokasi dana yang

sangat kecil, mobilisasi petugas yang cukup tinggi, masih ada sekelompok masyarakat

yang sulit merubah kebiasaannya sehari-hari dalam menerapkan PHBS

- Upaya pemecahan masalah dilakukan advokasi dan sosialisasi serta peningkatan

pemberdayaan kader pos yandu serta kerjasama LP/LS terkait.

10. Penurunan Angka Kecacatan kusta

Proporsi penderita dengan cacat tingkat 2 masih menjadi masalah yang harus

diperhatikan dari semua pihak yang terkait, dengan proporsi kecacatan sampai dengan akhir

tahun 2014 yaitu 8%, hal ini belum mencapai dari target yang diharapkan yakni proporsi

Lkip Dinkes 2014 62

cacat tingkat dua <5% (Target provinsi sama dengan target Nasional), dan dibanding pada

tahun 2013 adanya peningkatan kasus cacat tingkat 2 sebesar 7,10%. Jika melihat dari

Kabupaten/Kota yang belum mencapai target yang telah ditentukan dari provinsi yaitu ada

6 Kab./Kota yang terdiri dari Kota Palu (7%), Kab. Donggala (17%), Kab. Poso (14%),

Kab. Morowali (20%), Kab. Tojo Una-Una (10%), dan Kab. Sigi (21%). Dari daerah yang

belum mencapai target tersebut disebabkan oleh karena adanya petugas kusta puskesmas

yang belum terlatih serta masih adanya penderita yang terlambat ditemukan/diobati serta

kualitas petugas puskesmas untuk deteksi dini adanya reaksi kusta yang dapat menyebabkan

kecacatan pada penderita masih sangat lemah, sehingga sangat diharapkan memaksimalkan

kegiatan bimbingan tekhnis berupa on the job training oleh wasor kabupaten dan provinsi

terhadap petugas kusta puskesmas.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan

ditahun 2014 seperti; peningkatan SDM kepada pengelola kusta puskesmas melalui

pelatihan tekhnis terhadap petugas kusta puskesmas (sumber dana APBN), pelatihan kusta

bagi dokter puskesmas sebanyak 10 orang (sumber dana BLN NLR), Bimbingan tekhnis

program kusta dalam hal pemeriksaan fungsi syaraf berkala penderita kusta oleh petugas

provinsi (Dana APBN dan APBD.I), pemeriksaan kontak serumah dan tetangga di wilayah

kota palu (sumber dana APBD.I), serta kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh petugas

puskesmas misal setiap ditemukan kasus baru petugas puskesmas wajib melakukan

kunjungan rumah penderita untuk pemeriksaan kontak serumah dan tetangga (Dana BOK

Puskesmas).

Dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dengan capaian ditahun 2014 yang

belum mencapai target proporsi cacat tingkat 2, menandakan bahwa kegiatan tersebut belum

optimal dilakukan. Oleh karena itu untuk memaksimalkan kegiatan dan langsung tepat pada

sasaran, dapat dilakukan beberapa kegiatan seperti, mengoptimalkan kegiatan bimbingan

tekhnis oleh wasor provinsi dan wasor kabupaten terhadap petugas kusta puskesmas,

prioritas desa-desa endemis kusta untuk dilakukan survay cepat, setiap penderita kusta harus

dilakukan pemeriksaan syaraf berkala oleh petugas kusta di puskesmas untuk deteksi dini

kasus reaksi yang dapat menyebabkan kecacatan pada penderita, serta melakukan kegiatan

pemeriksaan kontak serumah dan tetangga.

Lkip Dinkes 2014 63


Target dari 90% kasus gigitan hewan penular rabies pada tahun 2014 hanya tercapai

79,50% sehingga target belum tercapai. Jika dibadingkan capaian tahun lalu bahwa target

tahun 2013 yaitu 85% dengan realisasi 84,2%. Pada tahun 2014 mengalami penurunan

capaian target hal ini disebabkan karena keterbatasan ketersediaan vaksin anti rabies di

Kabupaten dan terjadinya mutasi tenaga pengelola program rabies di tingkat puskesmas

maupun kabupaten. Hal ini memepengaruhi kualitas penanganan kasus gigitan hewan

penular rabies.

Untuk mengatasi ketidak tercapainya target tersebut, beberapa hal yang perlu menjadi

perhatian yaitu peningkatan sumber daya manusia baik dalam hal kualitas maupun kuantitas

dalam penanganan kasus gigitan hewan penular rabies. Hal ini berupa pelatihan-pelatihan

terhadap pengelola Rabies dan pendekatan akses pelayanan berupa rabies center baik di

Puskesmas maupun di rumah sakit. Disamping itu perlu adanya perhatian lebih terhadap

pembiayaan untuk operasional maupun penyediaan vaksin anti rabies di tingkat Kabupaten

maupun puskesmas.


Pelaksanaan Kegiatan Filariasis dilaksanakan tidak mancapai 100 % karena sebagian

masyarakat yang masih kurang pengetahuannya tentang penyakit Filariasis dan belum

semua kasusu terkonfirmasi dalam hal pengendalian vektor, dan manajemen program belum

optimal sehingga proses berjalannya kegiatan tidak mencapai target. Disamping itu perlu

adanya perhatian lebih terhadap pembiayaan untuk operasional maupun penyediaan tenaga

Mikroskopis di tingkat Kabupaten maupun puskesmas.

Lkip Dinkes 2014 64

Sasaran Strategi 10



Indikator Kinerja



Tahun 2014

Tar

get R

eali

sasi

Cap

aia

n

1. Cakupan air minum dan sanitasi dasar

75 % 104 67 70 104


95 % 72,63 94 90 97,74


75 % 105 72 55 76,38


85 % 90,58 75 77 102

5. Persentase cakupan rumah sehat 90 % 90 85 75 88,236. Cakupan TTU yang memenuhi syarat

Kesling 90 % 95,55 85 84,50 99,41

7. Rumah Sakit Yang Memenuhi Syarat Kesling

85 % 58.82 75 61,60 82.13


85 % 45% 75 50 66,66

9. Masyarakat Stop BABs 80 % 50 72 55 76,38


1. Presentase penduduk yang meiliki akses terhadap air minum yang berkualitas

Target awal untuk penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang

berkualitas sebesar 69 %, dan persentase hasil capaian terhadap akses air minum yang

berkualitas pada tahun 2013 mencapai 70%. Angka tersebut sudah melebihi dari target yang

telah ditetapkan untuk tahun 2013. Sedangkan target untuk tahun 2014 67%, dan

capaiannya masih 70%, artinya bahwa untuk capaian indikator kinerja ini sudah berada

diatas target yang telah ditetapkan, hal tersebut disebabkan karena pengawasan terhadap

kualitas air minum didaerah masih mengalami peningkatan

Lkip Dinkes 2014 65

2. Cakupan kualitas air minum yang berkualitas

Target untuk Cakupan kualitas akses air minum yang memenuhi syarat tahun 2013 adalah

93%, sedangkan capaiannya yaitu 90%. Sedangkan target untuk tahun 2014 yaitu 94%, dan

persentase untuk capaian tahun 2014 baru mencapai 90%, angkat tersebut masih berada

dibawah target yang ditetapkan, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan dana dari

masing-masing kabupaten, keterbatasan fasilitas pemeriksaan laboratorium di masing-

masing kabupaten.

3. Cakupan Keluarga dengan Jamban sehat

Target terhadap penduduk yang menggunakan jamban sehat tahun 2013 yaitu 80%,

sedangkan persentase capaiannya mencapai 78,20%, artinya bahwa untuk tahun 2013

dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu 79,5%. Sedangkan target untuk tahun 2014

yaitu 72%, dan capaian terhadap penduduk yang menggunakan jamban sehat yaitu 55%,

masih 27 % dibawah target yang ditetapkan. Proses pemicuan yang dilaksanakan oleh

petugas terkendala dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan jamban,

dan aksesibilitas masih agak sulit, kebiasaan masyarakat yang selalu ingin dibantu oleh

pemerintah. Promosi belum sampai ke tingkat desa, program – program sanitasi belum

menjadi perhatian di Kabupaten sehingga dukungan terhadap program masih kurang,

koordiasi lintas sektor juga masih kurang sehingga capaian target masih kurang.

4. Cakupan TPM Yang Memenuhi Syarat Kesehatan

Target untuk Cakupan TPM tahun 2013 adalah 78%, sedangkan capaiannya sudah

mendekati target yaitu 77%. Sedangkan target untuk tahun 2014 yaitu 78%, dan persentase

untuk capaian TPM tahun 2014 baru mencapai 77%, angkat tersebut masih berada 1%

dibawah target yang ditetapkan. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan masih ada

kabupaten yang belum melaporkan data hasil kegiatan ke provinsi.

5. Cakupan rumah sehat

Target untuk cakupan rumah sehat tahun 2013 adalah 82%, dan capaian targetnya

mendekati dengan target yang telah ditentukan yaitu 81% . Sedangkan target untuk tahun

Lkip Dinkes 2014 66

2014 yaitu 85 %, capaian target tahun 2014 adalah 79,70 %, artinya bahwa angka tersebut

masih berada sekitar 6% dibawah target yang telah ditetapkan untuk tahun 2014. Belum

tercapainya target tersebut dikarenakan masih ada kabupaten yang belum melaporkan data

hasil kegiatan ke provinsi. Program perumahan sehat belum menjadi perhatian di kabupaten

sehingga dukungan terhadap program masih kurang, disamping itu koordiasi lintas sektor

juga masih kurang sehingga capaian target masih kurang

6. Cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan

Target untuk cakupan TTU sehat Tahun 2013 adalah 87%, sedangkan capaian targetnya

adalah 86%. Angka tersebut 1% dibawah target yang telah ditetapkan. Belum tercapainya

target tersebut dikarenakan masih ada kabupaten yang belum melaporkan data hasil

kegiatan ke provinsi.

Sedangkan untuk target TTU sehat tahun 2014 adalah 85%, sedangkan capaian targetnya

masih 84,50%, artinya bahwa angka tersebut masih 6% dibawah target yang telah

ditetapkan. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan masih ada kabupaten yang

belum melaporkan data hasil kegiatan ke provinsi.

7. Cakupan RS yg memenuhi syarat Kesling

Target untuk RS yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan tahun 2013 adalah 62,50%

dan capaian targetnya 74,, Sedangkan untuk tahun 2014 targetnya 75%, sedangkan capaian

targetnyauntuk tahun 2014 61,60 , artinya bahwa angka tersebut masih dibawah target.

Belum tercapainya target tersebut dikarenakan Program ini belum menjadi perhatian di

kabupaten sehingga dukungan terhadap program ini masih kurang, disamping itu koordiasi

lintas sektor juga masih kurang sehingga capaian target masih kurang.

8. Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat

Target untuk persentase kabupaten kota yang telah melaksanakan kab/kota sehat tahun 2013

adalah 62% dan capaian targetnya 17% , sedangkan untuk tahun 2014 targetnya ada 75%

kabupaten, sedangkan capaian targetnya untuk tahun 2014 masih 50% Kabupaten ,artinya

bahwa angka tersebut masih dibawah target. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan

Program kabupaten sehat belum menjadi perhatian di kabupaten sehingga dukungan

terhadap program ini masih kurang, disamping itu koordiasi lintas sektor juga masih

Lkip Dinkes 2014 67

kurang sehingga capaian target masih kurang dan belum terbentuknya forum Kabupaten

sehat dibeberapa kabupaten.

9. Masyarakat Stop BABS

Target untuk masyarakat stop BABS tahun 2013 adalah 69% dan capaian targetnya

48,50%, Sedangkan untuk tahun 2014 targetnya ada 72%, sedangkan capaian targetnya

untuk tahun 2014 masih 55% ,artinya bahwa angka tersebut masih dibawah target karena

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan jamban, kebiasaan masyarakat yang

selalu ingin dibantu oleh pemerintah, promosi belum sampai ke tingkat desa, program –

program sanitasi belum menjadi perhatian di Kabupaten sehingga dukungan terhadap

program masih kurang, koordiasi lintas sektor juga masih kurang sehingga capaian target

masih kurang

Sasaran Trategi 11 Meningkatnya Jumlah, Jenis, Mutu Dan Pemerataan Penyebaran Tenaga Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan Pembangunan Kesehatan




%Realisasi

Tahun Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lis

asi

Cap

aian

(%)


8 RS 50 7 4 57


5 RS 60 5 3 60


7 RS 28,5 5 4 80


7 UTD

85,71 7 6 85,7


13 RS 61,53 11 8 72,7


55.3%

24 % 43

7. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan 100 % 79,25 80 82,36 1038. Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga

minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai )

136 Pusk

14,70 108 46 42,59


100 % 55,1 100 55,1 55,1

Lkip Dinkes 2014 68

Target % Tahun 201410. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah

dilakukan akreditasi Pelatihan 100 % 100 100 100 100


1. Setiap Rumah Sakit Kabupaten Minimal Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar

Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 5 Rumah Sakit (62,5 %) dengan realisasi

capaian 3 Rumah Sakit (37,5%). Pada tahun 2013 target sebesar 6 RS (75%) dan realisasi

masih 3 RS (37,5%) yaitu RSUD Banggai, RSUD Anuntaloko Parigi dan RSUD Ampana.

Pada tahun 2014 target 7 Rumah Sakit (87,5%) dengan realisasi capaian 4 Rumah Sakit

yaitu RSUD Banggai, RSUD Anuntaloko Parigi, RSUD Ampana, dan RSUD Bungku. Hal

ini disebabkan oleh karena sebagian besar Dokter yang mengikuti program PPDS/PPDGS

berbasis kompetensi. Dan untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan

penjajakan kerjasama (MOU) dengan FK Udayana Denpasar untuk pemenuhan tenaga

dokter spesialis jangka pendek yaitu melalui penempatan tenaga residen sesuai kebutuhan

Rumah Sakit.

2. Setiap Rumah Sakit Kabupaten Minimal Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar & 4 Penunjang

Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 2 Rumah Sakit (40 %) dengan realisasi capaian

masih 0 % (belum ada rumah sakit yang terpenuhi 4 spesialis dasar dan penunjang. Pada

tahun 2013 target sebesar 3 RS (60%) dan realisasi sudah mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya yaitu sudah mencapai target yang diharapkan sejumlah 3 RS (60%) dan pada

tahun 2014 target sebesar 5 Rumah Sakit (100 %) dengan realisasi 3 RS (60 %) yaitu RSUD

Undata Prov. Sulteng, RSUD Anutapura dan RSUD Banggai. Dan untuk mendukung

pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain memberikan

bantuan beasiswa bagi program dokter spesialis untuk prioritas peminatan 4 spesialis dasar

dan 4 penunjang melalui APBD sebesar Rp. 80.000.000,- disamping melakukan rekrutmen

program pendidikan Dokter spesialis dengan prioritas 4 spesialis dasar dan penunjang

melalui dana dari Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI dan juga melakukan penjajakan

kerjasama (MOU) dengan FK Udayana Denpasar untuk pemenuhan tenaga dokter spesialis

jangka pendek yaitu melalui penempatan tenaga residen sesuai kebutuhan RS Kab/Kota.

Lkip Dinkes 2014 69

3. Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra Dokter Spesialis Dasar dan Penunjang sesuai keberadaan Dokter Spesialis

Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 4 Rumah Sakit (57 %) dengan realisasi capaian

1 Rumah Sakit (14 %). Pada tahun 2013 target sebesar 4 RS (57%) dan realisasi 2 RS

(28,5%), Pada Tahun 2014 target sebesar 5 Rumah Sakit (100%) dengan realisasi 4 Rumah

Sakit (80%). Sudah ada 4 RS yang mencapai target yaitu RSUD Banggai, RSU Anutapura,

RSU Madani, RSU Undata. Penyebab belum tercapainya target yaitu kurang minat dari

tenaga perawat untuk mengikuti pendidikan D4 mitra dr. Spesialis dan kurangnya alokasi

biaya pendidikan untuk D4 Mitra Spesialis dan kurangnya peserta asal Provinsi Sulawesi

Tengah yang lulus seleksi akademik pada program pendidikan tersebut. Dan untuk

mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain

melakukan rekrutmen program pendidikan D4 Mitra Dokter spesialis Dasar dan Penunjang

melalui dana dari Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI.


Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 5 UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi

darah (55,5 %) dengan realisasi capaian 2 UTD/UTD-RS (22,2 %). Pada tahun 2013 target

sebesar 7 UTD/UTD-RS telah memilik tenaga transfusi darah (77.7%) dan realisasi baru

tercapai 6 UTD/UTD-RS (66,6 %). Pada tahun 2014 target sebesar 7 UTD/UTD-RS dari

realisasi masih tetap sebesar 6 UTD/UTD-RS yaitu UTD PMI Prov.Sulteng, UTD-RS

Anutapura, UTD-RS Banggai, UTD-RS Morowali, UTD-RS Toltoli dan UTD-RS Ampana.

5. Setiap Rumah Sakit telah memiliki Tenaga Tekhnik Elektromedik & Rekam Medik

Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 11 RS (84,6 %) telah memiliki tenaga Tekhnik

Elektromedik dan Rekam Medik dengan realisasi capaian 8 RS (61,5%). Pada tahun 2013

target sebesar 11 RS (61,5 %) dan realisasi capaian 8 RS (61,5 %). Pada Tahun 2014 target

sebesar 11 RS (61,5 %) dan realisasi masih tetap 8 RS (61,5%). Hal ini disebabkan karena

peserta didik asal provinsi Sulawesi Tengah yang mengikuti pendidikan D3 Rekam Medik

masih mengikuti pendidikan 3 orang sebesar Rp. 50.400.000,- melalui dana APBD Provinsi

Sulawesi Tengah.

Lkip Dinkes 2014 70

6. Terlatihnya Tenaga Kesehatan yang profesional

Pada tahun 2013 target sebesar 36,42 % tenaga kesehatan profesional telah terlatih dan

realisasi telah mencapai 60.8 %. Hal ini disebabkan karena semua pelatihan yang dilakukan

oleh program yang ada di Dinas Kesehatan maupun UPT Dinas Kesehatan telah melaporkan

kegiatan pelatihannya untuk diakreditasi oleh Tim Akreditasi Pelatihan Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Tengah danTahun 2014 target yang dicapai 55,3 % dan realisasi capaian

24 % ( 43 %) disebabkan kurangnya Alokasi Dana untuk kegiatan Pelatihan.


Pencapaian presentase desa memiliki bidan sudah melebihi target yang ditetapkan, yaitu

82,36% dari 80 % yang ditargetkan (capaian 103%). Keadaan ini dapat tercapai dengan

tetap dialokasikannya formasi baru pengangkatan pegawai tidak tetap ( PTT) Kementerian

Kesehatan RI Tahun 2013 serta adanya program Penugasan Tenaga Kesehatan pada DTPK

( APBD I). Disamping itu juga didukung oleh tingginya jumlah ketersediaan lulusan atau

pengadaan bidan di proinsi Sulawesi Tengah .

8. Setiap puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan Standar ( Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai )

Pencapaian puskesmas yang telah memiliki tenaga kesehatan sesuai standar yaitu baru 46

puskesmas dari 108 puskesmas yang ditargetkan (Capaian : 42,59 ℅ ), nmun demikian,

apabila dibandingkan dengn keadaan tahun 2013 sudah terjadi peningkatan dua kali lebih

banyak yaitu dari 20 Puskesmas menjadi 46 Puskesmas. Hal ini disebabkan belum adanya

inisiatif dari Pemerintah kabupaten untuk melakukan redistribusi tenaga yang sudah ada ,

serta masih sangat kurangnya kemampuan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota untuk

pembiayaan pengangkatan tenaga kesehatan PTT /Penugasan Khusus Daerah, serta belum

memadainya alokasi pengangkatan Tenaga Penugasan Khusus ( Tugsus) Kementerian

Kesehatan RI serta Tugsus Daerah ( APBD) I Tahun 2013.


Pada tahun 2014 Jumlah tenaga kesehatan 10.708 yang sudah STR, dan uji kopetensi 3.708

orang . Tidak memenuhi target disebabkan pengiriman dari MTKI ke MTKP seksi

Registrasi tersendat ( 37,8 %).

Lkip Dinkes 2014 71

Sasaran Strategis 12 Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan

Indikator Kinerja


%Realisasi

Tahun Berjalan

Tahun 2013

Tar

get

Rea

lis

asi

Cap

aian


5 Dok. 100 5 5 100


5 % 100 5 5 100


- - 100 4 4 100

4. Tersedianya costing SPM di Kab/Kota 11 % 100 11 11 1005. Tersedianya Dokumen LAKIP Dinkes

. 5 Dok 100 1 1 100


- - 100 1 1 100


- - 100 2 2 100

8. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel

- % 100 80 80 100


- % 100 90 90 100


- - 100 75 75 100


- - 100 11 11 100


- Dok 100 1 1 100



Dokumen Perencanaan dan penganggaran terecapai 100 % dari target 5 dokumen tahun

2014 dengan hasil capaian juga mencapai 5 dokumen, dan jika dibandingkan dengan

capaian tahun 2013 tidak ada perbedaan baik dari sisi target maupun capaian. Begitu pula

dengan dengan target yang tertuang dalam dekumen jangka menengah tidak ada perbedaan.

Lkip Dinkes 2014 72

Untuk penyembab keberhasilan adalah ketersediaan sumberdaya perencanaan yang ada

dalam mendukung proses penyusunan dokumen perencanaan, sarana dan prasarana yang

tersedia untuk mendukung pencapaian tersebut sehingga pada akhirnya efisiensi

penggunaan sumber daya.


Dokumen perencanaan anggaran tercapai 100 % oleh karena setiap tahunnya kami mendapatkan

anggaran baik dari dana APBN, APBD maupun DAK. yang merupakan dokumen rutin yang di

persiapkan dari awal tahun hingga akhir tahun.\

\3. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan

Lasporan kinerja pembangunan kesehatan tercapai 100 % dari target 4 dokumen tahun 2014 dengan

capaian 4 dukumen yaitu menyangkut laporan TEPA untuk anggaran APBD yang di buat setiap

bulan, e-monev DJA untuk anggaran APBN, LPPD dan LAKIP. Dan jika dilihat target dan realisasi

dengan tahun 2013 juga tidak ada perbedaan karena dokumen ini ditargetkan pada setiap tahun

sebanyak 4 dokumen laporan kinerja. Keberhasilan capaian target ini adalah atas dukungan sarana

dan prasarana, ketersediaan data yang ada, serta ketersediaan sumberdaya dalam penyusunan

laporan.


Seluruh hasil costing Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh

Dinas Kabupaten/Kota dibawah pembinaan Dinas Kesehatan Provinsi bersasarkan

kebutuhan masing-masing , untuk Costing SPM 2013 adalah merupakan kebutuhan

pembiayaan tahun anggaran 2015 dan Hasil costing tahun 2014 merupakan pembiayaan

SPM tahun 2016, namun dengan kompleksitas dalam merancang dan menyusun kebutuahan

setiap indikator di dalam masing-masing layanan sehingga berdampak pada kemampuan

keuangan antar daerah yang beragam, bahkan hampir semua Kabupaten/Kota di Sulawesi

Tengah tidak dapat memenuhi penganggaran SPM berdasarkan hasil costing. Juga untuk

melaksanakan SPM masih ada komponen SPM yang penyediaannya sangat tergantung

Pemerintah Pusat. Dari target 11 Kab/Kota ditahun 2014 semuanya tercapai dalam

mengcosting Standar Pelayanan Minimal (SPM) artinya target tercapai tercapai walaupun

target tersebut melebihi dari yang direncanakan sebanyak 12 Kabupaten/Kota di Sulawesi

Tengah. Dan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebanyak 11 Kabupaten/Kota,

sedangkan jika dilihat dengan target yang tertuang dalam dokumen RPJMD tidak terjadi

Lkip Dinkes 2014 73

perbedaan. Untuk sisi keberhasilan ini didukung oleh sumberdaya perencanaan yang ada di

Kabupaten/Kota yang terlatih dalam melakukan costing sesuai dengan kebutuhan daerah

masing-masing walaupun tidak semuanya hasil costing dijadikan oleh Pemerintah Daerah

dalam pengambilan keputusan untuk penganggaran sesuai yg diinginkan. Akhirnya dengan

dukungan program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan Provinsi Sulawesi

Tengah Tahun 2014 dengan melakukan pembinaan dan evaluasi kepada pengelola SPM di

Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah sehingga target tercapai seperti yang diharapkan

namun tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada.

5. Tersedianya Dokumen LAKIP Dinas Kesehatan

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kesehatan Provinsi

Sulawesi Tengah dari tahun ketahun telah dilaporkan ke Pemerintah Daerah sebagai

perwujudan kewajiban Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pada pelaksanaan Visi dan Misi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik dalam Dokumen Renstra,

Renja dan sampai pada Penetapan Kinerja setiap tahunnya. Namun perlu dikehatui bahwa

perkembangan capaian indikator setiap program yang ada dapat menunjukkan capaian yang

baik, namun tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan-permasalahan yang

menghambat setiap pencapaian seluruh Indikator dan targat yang telah ditetapkan. Untuk

target tahun 2014 sebanyak 1 Dokumen dan teralisasi 1 Dokumen sama dengan tahun 2013

sebanyak 100%, juga tidak ada perbandingan dengan target yang tertuang dalam RPJMD,

keberhasilan capaian ini atas kerjasama sumberdaya pengelola program dan kegiatan yang

memberikan data-data pendukung dalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja


Dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah dalam bentuk rekomendasi tahun

2014 dengan 1 dokumen sesuai target dengan menghasilkan 15 butir kesepakatan yaitu :

1. Untuk percepatan penurunan AKI, AKB dan Prevalensi Kurang Gizi di Sulawesi

Tengah maka perlu dibentuk Satgas/Forum yang melibatkan lintas sektor dan lintas

program baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

2. Pentingnya penguatan dan perbaikan sistem manajemen yang transparan, akuntabel dan

responsif pada setiap institusi kesehatan (Dinkes, RS dan Puskesmas).

3. Melibatkan institusi pendidikan dalam upaya penurunan AKI, AKB dan Gizi Buruk.

Lkip Dinkes 2014 74

4. Perlu segera ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota atas terbitnya Perda tentang SDM

Kesehataan termasuk distribusi tenaga kesehatan.

5. Pemanfaatan hasil Riskesdas dan survei lainnya dalam menyusun perencanaan yang

berbasis bukti.

6. Advokasi terus menerus kepada Pemerintah Daerah dalam penyediaan dana operasional

di Puskesmas, sehingga dana BOK dapat difokuskan untuk kegiatan preventif dan

promotif.

7. Mengingat perbedaan situasi dan masalah di setiap Puskesmas, perlu adanya

fleksibilitas dalam penggunaan dana BOK.

8. Dalam hal kepesertaan, BPJS perlu melakukan validasi data peserta; memperbaiki

mekanisme pelayanan klaim dalam hal rujukan keluar daerah/provinsi, penambahan

tenaga verifikasi dan penyediaan obat-obatan.

9. Dalam hal penyediaan obat, sistem regulasi e-catalog perlu ditinjau kembali sehingga

proses pengadaan obat dapat lebih mudah/cepat.

10. Dalam rangka meningkatan mutu pelayanan, perlu dilakukan assessment kebutuhan

Puskesmas dan lokasi pembangunannya pada setiap kabupaten/kota.

11. Peningkatan kalibrasi alat kesehatan secara berkala difasilitas pelayanan kesehatan dan

pengembangan laboratorium di Puskesmas.

12. Untuk penajaman pencapaian target MDGs diharapkan setiap kabupaten/kota dapat

menyusun road map/UKPPD dengan menetapkan target, sasaran dan kebutuhan

pembiayaan serta pemetaan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi dan kewenangan

masing-masing (provinsi, kab/kota dan Puskesmas serta sektor terkait).

Tidak ada perbedaan dengan target 2013 sebanyak 1 dokumen namun yang terjadi pada

butir-butir kesepakatan pada tahun 2013 menghasilkan 21 kesepakatan

7. Tersedianya Laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Tercapainya 2 dokumen laporan keuangan bersumber dana APBN dan APBD sesuai dengan

yang ditargetkan sebanyak 2 Dokumen, jika dibandingkan dengan capaian tahun yang lalu

2013 tidak ada perbedaan, karena ini merupakan dokumen laporan setiap tahun yang harus

dibuat dan disampaikan kepada pemerintah, namun laporan ini tidak tertuang dalam target

RPJMD tapi tertuang dalam dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Lkip Dinkes 2014 75

Tengah. Keberhasilan laporan ini karena dukungan sumberdaya yang ada dalam

penyusunan laporan dengan memaksimalkan tenaga yang telah dilatih

8. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabeldalam bentuk Rekonsiliasi SAI 100%

Target ini tercapai sesuai dengan rencana yaitu 100% sama dengan tahun sebelumnya,

namun target ini tidak tertuang didalam dekomen RPJMD tapi tertuang dalam dekumen

perencanaan Dinas Kesehatan, keberhasilan pelaksanaan sistem ini atas dukungan

sumberdaya manusia yang baik, dukungan anggaran yang memadai dengan meningkatkan

SDM dalam mengikuti bimbingan teknis maupun pelatihan-pelatihan dalam pengelolaan

keuangan atau penatausahaan yang transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan sistem ini

selalu dilakukan rekonsiliasi setiap bulan pada setiap periode tahun berjalan.

Untuk sumber daya penunjang masih serba keterbatasan baik sumberdaya manusia maupun

sumberdaya yang lain, namun dalam keterbatasan tetap terlaksana dengan baik.

9. Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindaklanjuti 95 %

Indikator ini Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindaklanjuti berdasarkan

hasil temuan adalah . % belum sesuai target yang telah direncanakan, berbeda dengan

persentase dan capaian tahun 2013, ini dikarenakan oleh karena pejabat sebelumnya sudah

pindah tugas, sehingga untuk koordinasi dalam hal penyelesaian bisa dilaksanakan dalam

proses untuk penyelesaian berdasarkan temuan hasil pemeriksanaan oleh badan atau

lembaga yang melakukan pemeriksaan. Untuk indikator ini tidak tertuang juga baik dalam

dekumen RPJMD maupun Nasional, tapi tetap tertuang dalam dokumen perencanaan.

10. Data inventaris aset secara lebih efektif dan efisien

Seluruh Inventaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah telah dibaut dalam bentuk

satu dokumen inventaris, Data inventaris aset baik APBN maupun APBD saat ini belum

terdata sesuai dengan yang diharapkan, sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, aset

bersumber dana APBN maupun APBD masih belum terkelola dengan baik oleh karena

pendataan yang kurang baik oleh pengelola tahun selumnya, sehingga pengelola data yang

baru masih mendapat kesulitan dalam pendataan kembali aset-aset yang ada. Untuk target

ini juga tidak tertuang dalam dokumen RPJMD namun tertuang dalam dekumen

perencanaan di Dinas Kesehatan. Jadi ketidakcapaian target ini dikarenakan keterbatasan

sumberdaya, luasnya wilaya yang dijangkau oleh pengelola dalam hal pengumpulan data

Lkip Dinkes 2014 76

dengan keterbatatasn tenaga, sedangkan untuk data aset dilingkungan Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Tengah sudah sebahagian besar terdata dengan baik.


Pada tahun 2013 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah

distribusi tenaga kesehatan khusunya untuk dokter dan dokter gigi dengan pengangkatan

dan penempatan dokter dan dokter gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu dalam

jangka waktu tertentu dengan memperhatikan kondisi wilayah, lama penugasan, jenis

pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan prioritas fasilitas pelayanan

kesehatan. Seiring dengan perkembangan politik, ekonomi, teknologi dan informasi, maka

kebijakan pengangkatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam

perjalanannya telah banyak mengalami berbagai perubahan pendekatan. Pendekatan

kebijakan yang dilakukan adalah pendekatan geografis dan pendekatan motivasional.

Pendekatan geografis dilakukan dengan penempatan dokter pada fasilitas pelayanan

kesehatan kriteria terpencil dan sangat terpencil serta penempatan Bidan di desa, sedangkan

pendekatan motivasional dilakukan dengan menyediakan insentif dan pengurangan lama

penugasan.

Untuk mendukung hal tersebut maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah terus

berusaha untuk meningkatkan cakupan ketersediaan tenaga kesehatan di seluruh penjuru

Provinsi Sulawesi Tengah dengan cara menata distrisbusi tenaga, saat ini tenaga kesehatan

terbanyak adalah Perawat (42,7%), diikuti tenaga Bidan (27,88%), Tenaga Kesehatan

Masyarakat (8,5%), Tenaga Sanitarian (4,6%), Dokter Gigi (0,9%) Dokter Umum (4,1%)

dan Dokter Spesialis (0,8%).

Untuk mendukung pencapaian peningkatan distribusi tenaga tersebut telah dilakukan

beberapa kegiatan antara lain membatasi perpindahan tenaga dari daerah sangat terpencil

kedalam kota palu, memperbaiki proses pengusulan perpanjangan maupun pengusulan

kenaikan pangkat/menduduki jabatan fungsional kesehatan dll, dengan sumber dana APBD

dan Sumber dana lain yang mendukung program. Terdapat beberapa hambatan dan kendala

yang dihadapi dalam pelaksanaan seperti Kabupaten/Kota masih mendistribusi tenaga ke

tempat-tempat yang tenaganya telah cukup sehingga masih terjadi penumpukan tanaga pada

satu unit puskesmas/pustu. Masih kurangnya pemahanan petugas dalam penyusunan

kenaikan pangkat jabatan fungsional kesehatan. Pada pelaksanaan kegiatan yang akan

Lkip Dinkes 2014 77

datang akan diupayakan langkah langkah sebagai berikut melaksanakan pemutahiran data

tenaga, menata tim penilai jabatan fungsional kesehatan


Capaian 100% berdasarkan target 1 dokumen selama 2014 dan tidak perbedaan dengan

tahun sebelumnya 2013 1 dokumen, ini karena setiap ada peraturan-peraturan yang baru

dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan disatukan dalam satu dokumen untuk

dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertuang dalam aturan-aturan yang ada, jika dilihat

dari target RPJMD maupun Nasional ini tidak tertuang dalam kedua dokemen tersebut,

namun target ini tertuang dalam dokumen rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi Tengah, tersedianya ini peraturan ini atas kesediaan sumberdaya dalam hal

melakukan mengelola seluruh aturan-aturan bidang kesehatan baik yang didapatkan lewat

penyampaian resmi tertulis maupun lewat media lainnya yang disatukan dalam 1 dokumen

peraturan bidang kesehatan yang harus dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Sasaran Trategis 13Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat

Indikator Kinerja

TargetResntra /RPJMD(5 Thn)

%Realisasi

Tahun Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lisa

si*)

%


75 % 46,5 70 31,45 44,9

2. Persentase Desa Siaga Aktif 50 % 84,58 45 74,05 165

3. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan

40 % 113 35 **) **)

4. Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kes.

6 Buah 71,42 5 5 100,0


11 Kab/ Kota

100 8 11 137,5

Lkip Dinkes 2014 78

Target % Tahun 20146. Persentase Posyandu Purnama dan

Mandiri 50 % 52,6 45 27,79 61,76

Keterangan :*) Realisasi per Triwulan III tahun 2014**) Data masih menunggu laporan tahunan dari kabupaten/kota



Berdasarkan hasil pemetaan PHBS, persetase rumah tanggah yang melaksanakan PHBS

cenderung mengalami peningkatan selama 3 tahun, yaitu 27,90 (2011), 30,92 (2012), 37,2

(2013), namun pada tahun 2014 angkanya menurun menjadi 31,45% data per triwulan III

tahun 2014. Capaian indicator ini masih sangat jauh dibandingkan dengan target tahun

204 sebesar 70%

Berdasarkan analisis indikator tunggal, dari 10 indikator PHBS Rumah Tangga, 9

indikator telah mencapai target karena sudah mencapai lebih dari 70% bahkan beberapa

indikator sudah mencapai 90%. Rendahnya cakupan rumah tangga yang melaksanakan

phbs, akibat masih rendahnya rumah tanga yang anggota keluarganya tidak merokok di

dalam rumah yaitu : 37%. Angka ini mencerminkan masih tingginya jumlah perokok di

dalam rumah (63%), akibat merokok telah menjadi gaya hidup masyarakat. Merokok di

dalam rumah sangat membahayakan kesehatan anggota keluarga akibat paparan asap

rokoknya, disamping itu dapat pula memicu peningkatan perokok pemula karena anak

melihat orang tuanya merokok dan ada kecenderungan untuk mengikutinya.

2. Persentase Desa Siaga Aktif

Secara umum pencapaian desa siaga aktif sudah mencapai 74,05 % (Melampau target tahun

2014 yaitu 45%) namun sebagian besar (45,74%) adalah desa siaga aktif tingkat pratama,

yaitu desa siaga yang secara fisik sudah terbentuk namun 5 dari 8 indikator desa siaga aktif

belum tercapai optimal yaitu :

a. Keaktifan forum desa siaganya belum maksimal/belum setiap triwulan melaksanakan

kegiatan.

b. Kader pemberdayaan masyarakat sudah ada, tatapi baru 2 orang

Lkip Dinkes 2014 79

c. Tingkat kemandirian Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang ada seperti

Posyandu maupun UKBM lainnya masih pada tingkat pratama dan madya, padahal

yang diharapkan adalah pada tinkat purnama dan mandiri.

d. Dukungan pendanaan untuk pembinaan desa siaga dari pemerintah desa sebagian besar

belum ada, padahal lestari tidaknya sebuah desa siaga diharapkan ada partisipasi aktif

dari pemerintah desa.

e. Pencapaian PBHS rumah tangga masih kurang dari 20%

3. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan

Pencapaian persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan sejak tahun 2011 –

2013 mengalami peningkatan yang cukup signif1kan yaitu dari 35% menjadi 71,7%. Angka

ini melampaui target tahun 2013 sebesar 30 %. Akan tetapi capaian kegiatan tahun 2014

datanya belum bisa dilaporkan karena menunggu laporan akhir dari kabupaten/kota

mengingat alokasi anggaran untuk kegiatan ini ditingkat provinsi pada tahun 2014 tidak

tersedia.. Upaya promosi kesehatan yang dilakukan pada sekolah berupa penyuluhan

kesehatan, pengembangan media promkes seperti poster dan leaflet cuci tangan pakai sabun

(CTPS). Pada masa yang akan datang upaya promosi kesehatan diintegrasikan dengan upaya

usaha kesehatan sekolah untuk mengembangkan sekolah sehat yang memenuhi 8 indikator

yaitu :

a. Menerapkan aktifitas fisik minimal 30 menit setiap hari secara teratur dan terukur,

b. Menyediakan sarana pendukung untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS),

c. Melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan peserta didik setiap 6 bulan sekali,

d. Menyediakan tempat sampah di kelas dan lingkungan sekolah,

e. Menerapkan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah,

f. Melakukan pemberantasan sarang nyamuk di sekolah minimal seminggu sekali,

g. Menyediakan sarana buang air besar dan buang air kecil sesuai jumlah peserta didik,

h. Menyediakan kantin disekolah dengan menu sehat/gizi seimbang


Integrasi program promosi kesehatan dengan program prioritas bidang kesehatan,

diharapkkan mampu mendorong peningkatan cakupan program prioritas tersebut. Dari

Lkip Dinkes 2014 80

target 5 kebijkan teknis pada tahun 2014, telah dikembangkan 6 kebijakan teknis program

promosi kesehatan yang terintegrasi dengan program prioritas, yang meliputi:

a. Dukungan terhadap program penyakit tidak menular seperti pengembangan kawasan

tanpa rokok (KTR)

b. Dukungan terhadap pengendalian penyakit malaria, seperti dukungan sosialisasi

program melalui pengembangan media promkes, sosialisasi kelambu berinsektisida

serta pengembangan pos malaria desa.

c. Dukungan terhadap program pengendalian HIV dan AIDS, melalui Kampanye Aku

Banga Aku Tahu (ABAT)

d. Dukungan terhadap program pengendalian penyakit tubercholosis

e. Dukungan terhadap program pamsimas, seperti pelaksanaan hari cuci tangan pake

sabun, stop buang air besar sembarangan, serta

f. Program gizi dalam rangka sosialisasi kegiatan Inisiasi menyusu dini (IMD) dalam

rangka membudayakan pemberian ASI Ekslusif.


Saat ini 11 Kabupaten/Kota telah mengembangkan kebijakan public yang berwawasan

kesehatan, dalam bentuk perda maupun perbub/ perwali bahkan peraturan desa. Kebijakan-

kebijakan tersebut antara lain :

a. Perda Pengembangan Sistem kesehatan daerah,

b. Perda/Perbub pengembangan kawasan tanpa rokok,

c. Perbub Pengembangan desa siaga yang terintegrasi,

d. Perbub Pokjanal Desa/Kelurahan Siaga Aktif

e. Perdes Kemitraan bidan dengan dukun.


Persentase posyandu dengan tingkat kemandirian purnama dan mandiri (Posyandu Aktif)

sebesar 27,79% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 26,3%, namun capaian Persentasi

Posyandu Purnama dan mandiri belum mencapai target RPJMD sebesar 45%.

Lkip Dinkes 2014 81

Beberapa indikator kemandirian posyandu yang menyebabkan tingkat kemandiriannya

masih rendah antara lain :

a. Hari buka posyandu kurang dari 8 kali dalam setahun akibat Kader posyandu kurang

aktif, bahkan banyak yang drop out tetapi belum ada penggantinya

b. Cakupan balita yang datang ke posyandu (D/S) kurang dari 50%

c. Cakupan program juga belum mencapai 50%, serta

d. Belum ada program pengembangan.

Sasaran Trategis 14 Meningkatnya Mutu Layanan Laboratorium Kesehatan, Meningkatnya Pembinaan Laboratorium Secara Berjenjang

Indikator Kinerja


%Realisasi

Tahun Berjalan

Tahun 2013

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian

T ingkat Layanan Administrasi Yang Tepa Waktu

70 % 70% 100

Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Sesuai Standar

60 % 60% 100

Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional

60 % 60% 100

2. Tercapainya Pemeriksaan Sampel 29.000 Sampel

120 35.000

38.617

104,37


1. Tercapainya Pemeriksaan Sampel

Target pemeriksaan sampel/specimen tahun 2014 tercapai melebihi dari yang telah

direncanakan, dimana target tahun 2014 sebanyak 25.000 sampel dan capaian sebanyak

38.617 sampel, sedangkan tahun 2013 capaian pemeriksaan sampel sebanyak 23.000, dan

untuk target yang tertuang dalam dokumen RPJMD tidak perbedaan dengan yang ada pada

renstra dan dokumen perjanjian. Dan jika dilihat dari sisi keberhasilan pemeriksaan ini

adalah ketersediaan sumberdaya di Laboratorium Kesehatan dan dukungan sarana dan

prasarana yang ada.

Lkip Dinkes 2014 82

Sasaran Trategis 15 Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi

Indikator Kinerja


%Realisasi

Tahun Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lisa

si

%


11 Dokumen 25 8 1 12,5

11. Provinsi Memiliki profil kesehatan 100 % 100 100 100 10012. Persentase Kab/Kota Yang memiliki

Bank Data 11 Website 100 6 1 16,67

13. Sistem Informasi Terintegrasi 6 Kab 50 6 3 5014. Kabupaten/Kota dengan data terpilah 100 % 8015. Pengenbangan dan Pelaksanaan

Riset/Penelitian Kesehatan 11 Penelitian 3 1 0 0


5 Kegiatan 2 1 0 0


5 Kegiatan 2 1 0 0


100 % 100%

100 0 0



SIKDA generik merupakan suatu aplikasi SIKDA yang berlaku secara nasional yang

menghubungkan secara online dan terintegrasi seluruh puskesmas, Dinas Kesehatan dan

Kementerian Kesehatan. Aplikasi SIKDA generik dikembangkan dalam rangka

meningkatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan

ketersediaan dan kualitas data dan informasi manajemen kesehatan melalui pemanfaatan

tehnologi informasi.

Pada tahun 2014 ditargetkan 2 Kabupaten yang melaksanakan penerapan SIKDA generik

untuk direalisasikan namun hanya 1 Kabupaten yang bisa terpenuhi yaitu Kab. Touna,

sedangkan Kabupaten Buol direncanakan akan dibiayai ABT apabila ada. Pembiayaan

penerapan SIKDA generik dilakukan dengan cara shering antara Kabupaten/Kota Provinsi

dan Pusat. Dimana kesemuanya punya tugas masing-masing.

Lkip Dinkes 2014 83

2. Provinsi Memiliki Profil Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki buku profil kesehatan tahun 2014

tercapai 100% sesuai dengan target yang telah direncanakan 100% dan ini tidak ada

perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, begitupula dengan target yang tertuang dalam

dokumen RPJMD, keberhasilan penyusunan profil ini atas berkat kerjasama semua dan

dukungan sumberdaya yang tersedia dengan program yang terkait utamanya dalam

pengumpulan, pengolahan data yang dibutuhkan dalam penyusunan profil Dinas Kesehatan

sehingga dapat tersusun sesuai yang diencanakan.

3. Persentase Kab/Kota dan Prov. Yang memiliki Bank Data

Persentase kab/kota yang ditargetkan memiliki Bank Data Kesehatan tahun 2013 hanya 10

% terdapat di Kab.Tojo Unauna, melihat capaian tersebut masih rendah hal ini sangat erat

hubunganya dengan kab/kota dalam menyiapkan anggaran untuk menyediakan Bank Data

sehingga hanya dinas kab/kota yang memiliki kemampuan lebih dalam penyediaan anggran

yang dapat memenuhi ketersediaan Bank Data. Kedepan diperlukan Advokasi yang intensif

oleh dinas kesehatan kab/kota kepada penyedia anggaran dalam penyediaan Bank Data.

4. Sistem Informasi Terintegrasi

Penyelenggaraan sistem informasi terintegrasi melalui data satu pintu dimana target 6

Kabupaten yang ditargetkan tahun 2104 yang tercapai 3 Kabupaten tercapaim.

5. Kabupaten/Kota Dengan Data Terpilah

Ketersediaan profil kesehatan tahun 2013 dimana yang ditargetkan ditahun 2014 sebanyak

80% semunya tercapai 100% artinya tidak ada perbedaan antara target dan capaian, namun

ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnnya khususnya pada target dari tahun ketahun,

begitu pula dengan target RPJMD tidak terdapat perbedaan, keberhasilan profil ini adalah

berkat kerjasama antara seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yang telah melakukan

pengumpulan data sesuai kebutuhan dan mengelola data dengan baik, juga didukung oleh

tenaga yang sudah terlatih untuk menganalisis semua data-data yang dibutuhkan dalam

penyusunan profil, walaupun dengan keterbatasan sumberdaya yang ada disetiap

Kabupaten/Kota namun bisa melaksanakan penyusunan profil sesuai dengan target.

Lkip Dinkes 2014 84

6. Pengenbangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan

Target ini tidak tercapai karena dalam perjalanannya kegiatan ini tidak terlaksana oleh

karena ketidaksediaan dana dalam melaksanakan penelitian yang telah direncanakan.



karena ketidaksediaan dana dalam melaksanakan penelitian yang telah direncanakan

Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan


karena ketidaksediaan dana dalam melaksanakan penelitian yang telah direncanakan


Sasaran Strategis 16Surveilans epidemiologi penyakit menular, Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular, Surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku, Surveilans epidemiologi masalah kesehatan, Surveilans epidemiologi kesehatan matra

Indikator Kinerja


%Realisasi

Tahun Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lisa

si

Cap

aian


12 Kali 41,66 6 5 83,33


11& 1

Kab/KotaProv.

91,67 13 12 92,3

3a. AFP rate < 15 tahun >2 Per 1000

3,6 per 1000 >2 3,57 178,5


5 Kab/Kota

100 5 5 100


60 % 105,3 65 55,4 85,2


12 Buah 75 12 12 100

\4c. Penerbitan Buletin 52 Buah 92,30 52 48 92,305 Desa/Kelurahan mengalami KLB

dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

100 % 100 100 100 100

Lkip Dinkes 2014 85



Target awal pada tahun 2011 adalah sebesar 4 kali pertemuan, yang dilaksanakan setiap 3

Bulan sekali pertemuan, dengan realisasi capaian 100%. Pada tahun 2012, 2013 dan 2014

Pertemuan Tim Kajian Data Surveilans, targetnya meningkat menjadi 6 kali pertemuan,

dilaksanakan setiap 2 bulan sekali dengan realisasi capaian 6 kali pertemuan atau mencapai

100%. Hal ini diharapkan kedepannya ditahun anggaran 2015 target tersebut dapat

dipertahankan realisasinya, mengingat sangat pentingnya pertemuan Tim kajian data

tersebut.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain

Rapat Program dengan sumber dana APBD. Dalam pelaksanaan pertemuan Tim kajian

tidak ada hambatan dan kendala yang dihadapi.

Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah-langkah sebagai

berikut :

a. Evaluasi rekomendasi yang telah buat dalam RTL.

b. Pembahasan kajian data berdasarkan Kejadian Luar Biasa(KLB) yang terjadi saat itu.

c. Presentasi kajian data dilakukan oleh Tim Penyelidikan Epidemiologi (PE) KLB.

1b Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota

Tahun 2011 target ketersediaan profil survelans sebesar 100% dengan realisasi capaian

sebesar 100%. Target pada tahun 2012 sebesar 100% dengan realisasi capaian 78.2%.

Pada tahun 2013 target yang ingin dicapai sebesar 100% dan realisasi capaian sebesar

91,66%. Pada 2 tahun terakhir pencapaian ketersediaan profil surveilans oleh propinsi dan

kab./Kota di Provinsi Sulawesi Tengah terus menglami peningkataan dan telah mencapai

target yang diharapkan.

Angka 91,66% merupakan capaian rata-rata dan masih terdapat satu kabupaten yang belum

membuat profil surveilans yaitu Kab. Banggai Laut. Daerah yang tidak mencapai target

disebabkan kabupaten tersebut merupakan pemekaran dari kabupaten Bangkep. Tenaga

dikabupaten tersebut belum mencukupi dan masih banyak merangkap kerja serta belum ada

penetapan dalam bentuk SK terhadap petugas pengelola surveilans kabupaten dan selalu

berganti.

Lkip Dinkes 2014 86


Review Kegiatan Tahunan Petugas Pengelola Surveilans Se-kabupaten propinsi sulawesi

Tengah oleh seksi Surveilans UPT SURDATIN dengan sumber dana APBD. Terdapat

beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan seperti petugas pengelola

program surveilans kabupaten sering diwakili oleh petugas lainnya.


berikut :

a. Perlu dilakukan bimbingan teknis penyusunan profil surveilans bagi kabupaten

yang bermasalah.

b. Perlu dilakukan himbauan kembali kepada dinas kesehatan kab./kota, agar petugas

pengelola tidak berganti-ganti dan ditetapkan dalam bentuk SK pengelola program

surveilans.

2a. AFP rate < 15 tahun

Target AFP Rate < 15 tahun dari tahun 2011 - 2014 adalah sebesar 2/100.000 penduduk

usia < 15 tahun dengan realisasi capaian masing-masing tahun yaitu 3,71/100.000

penduduk, 4,11/100.000 penduduk, 3,57/100.000 penduduk dan 3,60/100.000 penduduk.

Pada 4 tahun terakhir pencapaian AFP rate < 15 tahun mengalami peningkatan diatas target

nasional yaitu 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun.

Walaupun demikian ada kabupaten yang belum mencapai target yaitu Kab. Banggai Laut

dan Kabupaten Morowali Utara mencapai 0/100.000 penduduk usia < 15 tahun. Daerah

yang tidak mencapai target tersebut disebabkan oleh pemahaman petugas pengelola masih

kurang, petugas surveilansnya belum pernah dilatih dan kedua kabupaten tersebut

merupakan daerah pemekaran kabupaten baru.


Pemantauan Eradikasi polio, konfirmasi diagnosa kasus kelumpuhan mendadak dan

Pemeriksaan Specimen dengan sumber dana APBN dan dana APBD serta Sumber dana

lain yang mendukung program tersebut adalah WHO.

Terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan seperti :

a. Daerah pemekaran kabupaten baru.

b. Ada beberapa petugas pengelola belum dilatih.

Lkip Dinkes 2014 87

c. Tingginya Mutasi staf yang tinggi dikabupaten.

Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah-langkah sbb:

a. Melakukan bimbingan teknis AFP kepada petugas pengelola surveilans didaerah

pemekaran kabupaten baru.

b. Melaksanakan pelatihan surveilans epidemiologi bagi petugas kabupaten/kota.


Target pelaksanaan sistem surveilans epidemiologi tahun 2011 yaitu 4 sistem dengan

capaian realisasi sebesar 75%. Pada tahun 2012, 2013 dan 2014 target pelaksanaan sistem

surveilans epidemiologi adalah 5 sistem yaitu Surveilans Berbasis Masyarakat, Surveilans

Penyakit Menular dan Surveilans Penyakit Tidak Menular, Surveilans Kesehatan Ibu dan

Anak, Surveilans Kesehatan Kerja dan Surveilans Bencana, dengan capaian realisasi sebesar

100%.

Pada 2 tahun terakhir pengembangan sistem surveilans epidemiologi di Provinsi Sulawesi

Tengah terus menglami peningkataan dan telah mencapai target yang diharapkan. Sumber

dana APBD dan APBN dalam pengembangan sistem surveilans epidemiologi sangat

mendukung pencapaian target. Terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi

dalam pelaksanaan seperti Belum adanya kenderaan khusus operasional investigasi dan

penanggulangan KLB serta sarana pendukung lainnya seperti radio komunikasi jarak

pendek (HT).

Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah langkah sebagai

berikut mengusulkan pengadaan sarana pendukung tersenggaranya sistem surveilans

epidemiologi.


Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 40% dengan realisasi capaian 63,3%.

Pada tahun 2013 target sebesar 60% dan realisasi 63,2%. Pada 2 tahun terakhir pencapaian

ketepatan laporan mingguan di Provinsi Sulawesi Tengah terus menglami peningkataan

dan telah melebihi target yang diharapkan.

Tahun 2014, target ketepatan Laporan Mingguan (SKD KLB, Puskesmas dan RS)

sebesar 65% dan mengalami penurunan capaian realisasi sebesar 55,4%

Lkip Dinkes 2014 88

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

a. Adanya pemekaran kabupaten baru yaitu Kab. Banggai Laut dan Kab. Morowali Utara

yang belum mempunyai tenaga terlatih dan belum mempunyai fasilitas sarana

penunjang berupa komputer dengan sistem EWARS.

b. Adanya troubel pada CPU komputer dengan sistem EWARS yang memungkinkan

dilakukan penginstalan kembali.

c. Adanya pengantian petugas pengelola dikabupaten, membuat terlambatnya pengiriman

laporan disebabkan petugas tersebut belum memahami Sistem EWARS.

d. Sering terjadinya gangguan jaringan komunikasi dan ada beberapa tempat dikabupaten

yang tidak ada jaringan, sehingga pengiriman laporan menjadi terlambat.

Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah-langkah sbb :

a. Melakukan bimbingan teknis dan menyiapkan fasilitas pendukung sistem EWARS bagi

pemekaran kabupaten baru.

b. Melakukan perbaikan beberapa CPU komputer EWARS yang mengalami gangguan

Melakukan bimbingan teknis bagi tenaga pengelola baru dan uji fungsi terhadap

mempunyai fasilitas sarana penunjang berupa komputer dengan sistem EWARS.

c. Pelatihan Surveilans Epidemiologi bagi petugas pengelola kab./kota.


Target penerbitan buletin bulanan surveinas epidemiologi dari tahun 2011 - 2014 sebesar

100% dan realisasi kegiatan sebesar 100%. Realisasi penerbitan buletin bulanan Surveilans

Epidemiologi sudah memenuhi target yang diharapkan. Hal ini didukung oleh beberapa

kegiatan pendanaan antara lain pemberian honor penulis bahan kajian buletin dan biaya

cetak dengan sumber dana APBD.

Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah-langkah persiapan

pengumpulan bahan/materi yang kemudian dilakukan analisis dan kajian sederhana,

selanjutnya dilakukan proses cetak.

3c. Penerbitan Buletin

Target awal penerbitan buletin SKD tahun 2012 adalah 52 minggu atau 100%, dengan

realisasi capaian 84,62%. Pada tahun 2013 dan 2014 target penerbitan buletin SKD sebesar

100% dan realisasi 100%. Pada 2 tahun terakhir pencapaian Penerbitan Buletin SKD di

Lkip Dinkes 2014 89

Provinsi Sulawesi Tengah terus menglami peningkataan dan telah mencapai target yang

diharapkan.


pemberian honorarium pembuatan buletin mingguan dengan sumber dana APBD. Pada

pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah langkah sebagai berikut :

a. Terus meningkatkan kualitas cetakan buletin SKD.

b. Lebih memperhatikan ketepatan waktu penerbitan.

c. Desiminasi informasi yang lebih cepat dan akurat.

4 Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Target desa/kelurahan yang dilakukan penanganan KLB < 24 jam pada tahun 2012 - 2014

adalah sebesar 100% dengan realisasi capaian 100%. Angka nasional sebesar 100%. Pada

3 tahun terakhir penanganan Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan

Epidemiologi < 24 Jam di Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai target yang

diharapkan.

Target tersebut tercapai disebabkan adanya dukungan beberapa faktor yaitu ketersedian

obat-obatan KLB digudang Farmasi, adanya Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan Verifikasi

rumors KLB dengan sumber dana APBD dan APBN.

Terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelidikan

Epidemiologi < 24 Jam, seperti :

a. Belum adanya kenderaan khusus operasional investigasi dan penanggulangan KLB.

b. Daftar pemberian obat-obatan dari gudang farmasi tidak sesuai dengan daftar

permintaan obat yang diajukan.

c. Banyak jenis obat-obatan KLB yang tidak ada di gudang farmasi dinas kesehatan

propinsi.


berikut :

a. Mengajukan daftar pengadaan obat-obatan sesuai dengan jenis KLB yang terjadi kepada

bidang farmasi.

b. Mengajukan daftar permintaan pengadaan kenderaan operasional investigasi dan

penanggulangan KLB.

Lkip Dinkes 2014 90



Terealisasi sesuai rencana menunjukan pelayanan administrasi tidak terlambat.

2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang aparatur

Terealisasi sesuai rencana menunjukan sarana dan prasarana penunjang terpenuhi.

3. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional UPT

Capaian target sampai 2014 baru mencapai 60 % ini menujukkan bahwa belum mencapai

target yang direncanakan disebabkan belum optimalnya pembiayaan ( pembiayaan yang

tersedia hanya untuk kendaraan roda empat dan roda dua dengan kondisi kendaraannya

roda empat keduanya unit memerlukan pembiayaan tambahan), sedangkan sarana dan

prasarana perkantoran lainya tidak dilaksanakan pemeliharaan karena alokasi anggaran

tidak tersedia.

Sasaran Strategis 17Terlaksananya Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Pada Kondisi Matra

Sasaran Strategis Terlaksananya Pelayanan perkantoran UPT Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Matra

Indikator Kinerja


Realisasi Tahun

Berjalan

Tahun 2014T

arge

t

Rea

lis

asi

%1. Tingkat layanan administrasi yang

tepat waktu85 % - 65 65 100


80 % - 60 60 100


70 % - 50 30 60

17

Lkip Dinkes 2014 91

Sasaran Strategis Terlaksananya Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Pada Kondisi Matra

Indikator Kinerja


Realisasi Tahun

Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lis

asi

%


100 % 65 70 70 100

2. Angka Kematian Jemaah Haji < 2/1000

Org 2,86 < 2/1000

4 2,86%

3. Persentase Puskesmas Melakanakan Pemeriksanaan dan Pembinaan Kesehatan Haji sesuai standar

100 % 100 100 100 100


<85 % 85 <85 90 100


100 % 46,2% 23%23% 23%

Sasaran Strategis Terlaksananya Penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana

Indikator Kinerja


Realisasi Tahun

Berjalan

Tahun 2014

Tar

get

Rea

lis

asi

%


174 30 40 40 100

2.Persentase penanganan bencana < 24 jam

100 % 100% 100 27 kejadian

100


1.Persentase terlaksananya penanggulangan FR & Pelayanan Kesehatan pada Wilayah Kondisi Matra.

- Pada tahun 2014 penggulangan Faktor resiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah

kondisi matra 70 % sesuai target yang ditentukan.

- Tahun 2013 capaian 65 % penggulangan Faktor resiko dan pelayanan kesehatan pada

wilayah kondisi matra ini menunjukan peningkatan pada tahun 2014 disebakan

koordinasi dan kerjasama antara LP?LS dan pengelola matra di Kabupaten/Kota.

18

19

Lkip Dinkes 2014 92

2. Angka Kematian Jemaah Haji

- Jumlah Jemaah haji yang meninggal pada tahun 2014 sebanyak 4 orang dari 1400

jemaah ( 2,86%) tidak sesuai dengan target yang ditentukan yaitu <2/1000 jemaah.

Ini disebabkan tidak terditeksinya penyakit yang beresiko tinggi pada pemeriksaan

tahap I.

- Tahun 2013 jemaah haji yang meninggal 4 orang (2,86%) ini disebabkan Jemaah haji

mempunyai penyakit yang beresiko tinggi dan usia lanjut.

3. Persentase Puskesmas Melaksanakan Pemeriksanaan dan Pembinaan Kesehatan Haji sesuai standar

- Semua puskesmas di Kabupaten/Kota pada tahun 2014 melaksanakan pemeriksaan

kesehatan Jemaah haji sesuai standard an mencapai target 100%.

- Tahun 2013 semua puskesmas di Kabupaten/Kota melaksanakan pemeriksaan

kesehatan Jemaah haji sesuai standard an mencapai target 100%.

- Ini menunjukan bahwa semua puskesmas di Kabupaten/Kota memiliki sarana prasarana

yang memadai sehingga dapat melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi Jemaah haji

sesuai standar.


- Kepuasaan Jemaah Haji terhadap pelayanan kesehatan Pada tahun 2014 melalui

kuisener tmencapai 90 % dari targer yang ditentukan.

- Tahun 2013 kepuasan Jemaah haji terhadap pelayanan kesehatan 85 % ini menunjukkan

adanya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap Jemaah haji oleh petugas TKHI pada

tahun 2014.


- Capaian target Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKES tahun 2014

adalahi 23% ( 3 Kab) sesuai target yan direncanakan.

- Tahun 2013 Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKES 46,2 %( 6 Kab.).

- 9 Kabupaten /Kota yang melaksanakan SISKOHATKES sampai tahun 2014 .

- Diharapkan tahun mendatang semua Kabupaten /Kota sudah melaksnakan

SISKOHATKES

Lkip Dinkes 2014 19

BAB IV

PENUTUP

( LKIP )


Lkip Dinkes 2014 ( 99 )

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah

adalah merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang

dimungkinkan dapat dijadikan sebagai pijakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada

masa yang akan datang.

Untuk memberikan gambaran kinerja, pada bab 2 dan 3 telah diuraikan secara panjang lebar

tentang rencana kinerja dan juga analisis capaian kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Tengah selama tahun tahun 2014. Sehingga dapat dilihat capaian kinerja ada 19 (sembilan belas)

sasaran strategis yang telah ditekadkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan

juga target indikator yang ada dalam dokumen RPJMD 2011 - 2016. Secara lebih lengkap uraian

capaian kinerja sasaran dapat dilihat di bawah ini:

Sasaran Strategis 1Meningkatnya Sediaan Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan Yang Memenuhi Syarat Standar Dan Terjangkau Oleh Masyarakat

Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan 1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin

dan Perbekalan Kesehatan 100 100 100 Berhasil


95 94,39 95 Cukup Berhasil

Sasaran Strategis 2Terpenuhinya Sarana Prasarana Dan Peralatan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Yang Sesuai Standar

Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan 1. Puskesmas yang dilaksana kan kalibrasi

alkes di Kab/Kota se Sulawesi Tengah80 % 80,7% 100 Berhasil

2. Jumlah RS yang melaksanakan uji kalibrasi 15 % 14 % 93,3 Cukup Berhasil

Sasaran Strategis 3 Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan pada peserta diseluruh jaringan PPK Jamkesma/Jamkesda

Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan

1. Persentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan. RS Yang Melaksanakan Pelayanan Darurat

100 100 100 Berhasil

2. Peserta Kabupaten/Kota yang memiliki data DHA

55 82 149 Sangat Baik


3. RS Melayani pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas





15 10 67 Tidak Berhasil

Sasaran Strategis 5 Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak, meningkatnya kesehatan Ibu dan anak serta terlaksananya penanggulangan masalah gizi di Sulawesi Tengah


1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 % 100 100 Berhasil


70 % 57,2 81,7 Cukup Berhasil


90 % 99,2 110,7 Sangat Berhasil

4. Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A 90 % 81 90 Cukup Berhasil

5. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet 85% 80 53,7 Tidak Berhasil

6. Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi

90 % 100 111 Sangat Berhasil

7. Balita ditimbang berat badannya 80 % 62,9 78,9 Cukup Berhasil

Sasaran Strategi 6 Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian Ibu, Anak Dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Ibu/Anak


1. Persentase ibu hamil, bersalin dan nifasyang mendapat penanganan komplikasi kebidanan



65 64 98,5 Cukup Berhasil


70 79 113 Sangat Berhasil

4. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) 98 77 78,6 Cukup Berhasil

5. Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4)

95 66 68.5 Tidak Berhasil


60 57 95 Cukup Berhasil



90 65 72,2 Tidak Berhasil


64 100 156 Sangsat Berhasil



10. Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 90 75,2 83.6 Cukup Berhasil

11. Cakupan kunjungan neonatal lengkap 88 66,9 76,02 Cukup Berhasil

12. Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 90 69,5 77.2 Tidak Berhasil

13. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 85 48,1 56,6 Tidak Berhasil


80 59,3 74.12 Tidak Berhasil


95 86,3 90,8 Cukup Berhasil




13 13 100 Berhasil












75 50 66 % Tidak Berhasil





8. Prosentase RS yang terakreditasi 100 85 85 Cukup Berhasil

9. Prosentase RS yang menerapkan MPKP 55 20 50 Tidak Berhasil


Sasaran Strategis 8 Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular.

Sasaran Strategis 9 Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya


1. Prevalensi rate penderita shistomiasis 1% 1,01% 101 Berhasil2. Angka penemuan kasus malaria <1/100

pddk1,03 % 1,54

‰.Tidak berhasil


60% 92,1 153,5 Sangat berhasil


100 % 69,30 69,3 Tidak berhasil

5. Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa

90 % 77 86 Cukup berhasil


80 % 35,07 44 Tidak behasil


75 % 75 100 Berhasil

8. Cakupan pelayanan penderita diare 100 % 77 77 Cukup behasil9. HIV 0,05% 0,02% 40 Tidak Berhasil 10. Penurunan Angka Kecacatan kusta < 5 % 10 Tidak Berhasil 11. Persentase kasus penderta rabies yang

ditangani sesuai standar90 % 79,50 88,3 Cukup Berhasil


70 % 66,6 96 Cukup Berhasil

13. AbrovirosisInsident rate (IR) DBD 65% 45,50 70 Tidak BerhasilCase Fatality Rate (CFR) DBD < 1 % 0,76 % 0,69


80 81 101 Berhasil

Sasaran Strategi 10



1. Cakupan air minum & sanitasi dasar 67 70 104 Sangat Berhasil




72 55 76,38 Cukup berhasil




5. Persentase cakupan rumah sehat 85 75 88,23 Cukup berhasil 6. Cakupan TTU yang memenuhi syarat

Kesling 85 84,50 99,41 Cukup Berhasil

7. Rumah Sakit Yang Memenuhi Syarat Kesling

75 61,60 82.13 Cukup berhasil



9. Masyarakat Stop BABs 72 55 76,38 Sedang

Sasaran Trategi 11 Meningkatnya Jumlah, Jenis, Mutu Dan Pemerataan Penyebaran Tenaga Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan Pembangunan Kesehatan


1. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialisdasar








5. Setiap RS telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik



55.3% 24 % 43 Tidak Berhasil

7. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan 80 82,36 103 Sangat Berhasil




100 55,1 55,1 Tidak Berhasil



Sasaran Strategis 12 Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan



5 5 100 Berhasil


2. Pelatihan perencanaan dan penganggaran

1 1 100 Berhasil


5 5 100 Berhasil


4 4 100 Berhasil

5. Tersedianya costing SPM di Kab/Kota 11 11 100 Berhasil

6. Tersedianya Dokumen LAKIP Dinkes . 1 1 100 Berhasil7. Tersedianya dokumen kesepakatan

Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA)

1 1 100 Berhasil


2 2 100 Berhasil

9. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yangtransparan dan akuntabel

80 100 100 Berhasil


50 100 100 Berhasil

11. Laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti



75 100 100 Berhasil


11 11 100 Berhasil


3 100 100 Berhasil

Sasaran Trategis 13

Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat


1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS 70 31,45 44,9

Tidak Berhasil

2. Persentase Desa Siaga Aktif 45 74,05 165

Sangat Berhasil

3. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan 35 **) **)

4. Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kes.

5 5 100 Berhasil


8 11 137,5Sangat Berhasil


6. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri 45 27,79 61,76

Tidak Berhasil

Sasaran Trategis 14Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan, Meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang


1. Tercapainya Pemeriksaan Sampel 25.000 38.617 104,37 Sangat Berhasil

Sasaran Trategis 15 Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi



8 1 12,5 Tidak berhasil

2. Provinsi Memiliki profil kesehatan 100 100 100 Berhasil 3. Persentase Kab/Kota Yang memiliki

Bank Data 6 1 16,67 Tidak berhasil

4. Sistem Informasi Terintegrasi 6 3 50 Tidak berhasil 5. Kabupaten/Kota dengan data terpilah 80 Tidak berhasil6. Pengenbangan dan Pelaksanaan

Riset/Penelitian Kesehatan 1 0 0 Tidak berhasil


1 0 0 Tidak berhasil





Sasaran Strategis 16Surveilans epidemiologi penyakit menular, Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular, Surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku, Surveilans epidemiologi masalah kesehatan, Surveilans epidemiologi kesehatan matra






3a. AFP rate < 15 tahun >2 3,57 178,5 Sangat Berhasil


5 5 100 Berhasil


65 55,4 85,2 Cukup Berhasil



12 12 100 Berhasil

4c. Penerbitan Buletin 52 48 92,30 Cukup Berhasil 5 Desa/Kelurahan mengalami KLB

dilakukan Penyelidikan Epidemiologi< 24 jam


Sasaran Strategis 17 Terselenggaranya upaya penanggulangan krisis kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menurunkan resiko kesehatan pada setiap kejadian yang menimbulkan atau berdampak pada kesehatan



65 65 100 Berhasil


60 60 100 Berhasil



Sasaran Strategis 18 Terlaksananya Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Pada Kondisi Matra


1. Persentase terlaksananya penanggulan,gan FR & Pelayanan Kes. pada Wilayah Kondisi Matra

70 70 100 berhasil

2. Angka Kematian Jemaah Haji < 2/ 1000 4 2,86%3. Persentase Puskesmas Melakanakan

Pemeriksanaan dan Pembinaan Kesehatan Haji sesuai standar



<85 90 100 Berhasil


23% 23% 100 Berhasil

Sasaran Strategis 19 Terlaksananya Penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana



40 40 100 Berhasil

2.Persentase penanganan bencana <24 jam

100 27 kejadian

100 Berhasil


Pengukuran di atas menggunakan skala sebagai berikut:

> 100 % = Baik Sangat Baik Sangat Berhasil

= 100 % = Sedang atau Baik atau Berhasil

75–99,9 % = Kurang Sedang Cukup Berhasil

< 75 % = Sangat kurang Kurang Baik Tidak Berhasil

Adapun rekapitulasi pencapaian adalah sebagai berikut:

No Kriteria Jml Indikator

1 Sangat Berhasil (> 100 %) 14 Indikator

2 Berhasil (= 100 %) 40 Indikator

3 Cukup Berhasil (75–99,9 %) 28 Indikator

4 Tidak Berhasil (< 75 %) 36 Indikator

JUMLAH 118 Indikator

Dengan melihat hasil capaian kinerja diatas dari 19 sasaran strategis dan 118 Indikator

kinerja pada tahun 2014 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD, Renstra, Renja, DPA-

SKPD untuk tahun 2014 ini masih perlu meningkatkan kualitas kinerja, untuk itu upaya-upaya yang

perlu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di masa yang akan datang adalah :

1) Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi Tengah Periode 2011-2016 untuk melihat sasaran strategis, indikator maupun target

pada setiap program maupun kegiatan apakah masih perlu ataupun tidak lagi sesuai dengan

kebutuhan yang ada di masyarakat sehingga harus dilakukan perubahan terhadap dukumen

renstra kedepan.

2) Perlu kajian faktor eksternal yang mempengaruhi intervensi pembangunan kesehatan di

Provinsi Sulawesi Tengah secara menyeluruh.

3) Pentingnya penguatan dan perbaikan sistem manajemen yang transparan, akuntabel dan

responsif pada setiap institusi kesehatan (Dinkes, RS dan Puskesmas)

4) Melakukan evaluasi internal mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai sasaran

strategis yang telah ditetapkan serta mengambil langkah-langkah nyata untuk menyelesaikan

permasalahan yang dijumpai. Dan Evaluasi internal dicanangkan untuk diselenggarakan setiap

awal tahun untuk melihat capaian pada tahun sebelumnya. Dalam evaluasi ini juga diharapkan

dapat menyatukan persepsi tentang apa yang harus dikerjakan, dan akan dicapai pada tahun-

tahun mendatang.


5) Dalam rangka meningkatan mutu pelayanan, perlu dilakukan assessment kebutuhan

Puskesmas dan lokasi pembangunannya pada setiap kabupaten/kota

6) Meningkatkan koordinasi dengan unit-unit pelaksana dan lintas sektor terkait dalam upaya

pencapaian rencana kerja yang sesuai dengan renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi

Tengah yang berakhir pada tahun 2016.

7) Meningkatkan dan mengsinkronkan rencana anggaran dengan rencana kerja yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan agar dapat meningkatkan pencapaian target-target

terutama target yang masih rendah dalam pencapaian kinerja.

8) Mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia secara terus menerus dalam berbagai aspek

sehingga diharapkan lebih responsif dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas yang

diemban.

9) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pencapaian target indikator yang pencapaiannya

cukup berhasil dan indikator yang belum berhasil agar seluruh pencapaian sasaran strategis

dapat tercapai sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

8. Advokasi terus menerus kepada Pemerintah Daerah dalam penyediaan dana operasional di Puskesmas, sehingga dana BOK dapat difokuskan untuk kegiatan preventif dan promotif.


Kepala Dinas KesehatanProvinsi Sulawesi Tengah,

dr. Anshayari Arsyad., M.KesPembina Utama Madya

NIP.19571020 198801 1 002

Documents

dinas kesehatan provinsi sulawesi tengah