PEMERINTAH ACEH DINAS CIPTA KARYA - www1 … · Dinas Cipta Karya merupakan unsur pelaksana Pemerintah Aceh yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi

Penutup

87

PEMERINTAH ACEH

DINAS CIPTA KARYA Jln. Pemancar No. 5 Simpang Tiga

Telp. (0651) 42882 Fax (0651) 41130 BANDA ACEH 23236

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan

karunia-Nya, sehingga telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat

Daerah Dinas Cipta Karya Aceh Tahun 2012 - 2017.

Rencana Strategis ini merupakan program kegiatan tahunan dalam penyelenggaraan

kegiatan Kecipta Karyaan Aceh. Oleh karena itu diharapkan Rencana Strategis yang

merupakan dokumen dan pedoman kegiatan Cipta Karya Aceh dalam menyelenggarakan

tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan tahun 2012 - 2017 dapat dilaksanakan secara

konsisten dan bertanggung jawab.

Dengan adanya rencana strategis ini, diharapkan program dan kegiatan lebih terarah

dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur keciptakaryaan semakin membaik di Provinsi

Aceh. Dengan demikian rencana kerja ini dapat memberikan manfaat dalam menunjang

pertumbuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Banda Aceh, 2013 Kepala Cipta Karya Aceh

Ir. Hasanuddin, M.Si Nip. 19600602 199003 1 002

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar…………………………………………………………………..……. ... i

Daftar Isi………………………………………………………………...……………… . ii

Daftar Tabel………………………………………………………………………….... .. iv

Daftar Gambar……………………………………………………………………….... ... v

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 2

1.1. Latar Belakang ..................................................................................... 2

1.2. Landasan Hukum ................................................................................. 4

1.3. Maksud dan Tujuan .............................................................................. 5

1.4. Sistematika Penulisan ........................................................................... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA ACEH.............. .... 8

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya Aceh .......... 8

2.2. Sumber Daya Dinas Cipta Karya Aceh ................................................. 24

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya Aceh .......................................... 37

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Cipta Karya

Aceh .................................................................................................... 40

5

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ............ 44

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Cipta Karya Aceh ....................................................................... 44

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMA Provinsi Aceh 2012-2017... 50

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum serta Renstra

Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi keciptakaryaan .................... 52

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis ............................................................................................... 55

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ................................................................... 57

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN ............................................................................................. 60

4.1. Visi dan Misi Dinas Cipta Karya Aceh ................................................. 60

iii

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Cipta Karya Aceh........... 68

4.3. Strategi dan Kebijakan Sekretariat ........................................................ 72

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ................... 78

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS CIPTA KARYA ACEH .......................... 84

BAB VII PENUTUP .................................................................................................. 87

LAMPIRAN ................................................................................................................. 88

6

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi dan Jumlah Personil ................................................... 24

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan ................. 25

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi pendidikan ................. 25

Tabel 2.4 Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d tahun 2013 ... 26

Tabel 4.1 Tujuan, sasaran dan indikator Kinerja Misi ke-1 .............................. 68

Tabel 4.2 Tujuan, sasaran dan indikator Kinerja Misi ke-2 ............................... 69

Tabel 4.3 Tujuan, sasaran dan indikator Kinerja Misi ke-3 .............................. 70

Tabel 4.4 Tujuan, sasaran dan indikator Kinerja Misi ke-4 ............................... 71

Tabel 4.5 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan dinas Cipta Karya Aceh ................................................................................................. 72

Tabel 4.6 Strategi dan Kebijakan Misi ke-1 ...................................................... 73




Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Cipta Karya Aceh Berdasarkan RPJMA 2012-2017 ........................................................................................ 85

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat .................................................... 10

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Bidang Program, Perencanaan dan Evaluasi ..... 12

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Bidang Tata ruang dan Pengembangan Wilayah 14

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi ............ 15

Gambar 2.5 Struktur Organisasi Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasarana................................................................................... 17

Gambar 2.6 Struktur Organisasi UPTD Pembinaan Jasa konstruksi ................... 19

Gambar 2.7 Struktur Organisasi UPTD TePAT SaReA .................................... 20

Gambar 2.8 Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Cipta karya Aceh ............ 23

Gambar 3.1 Peta RTRW Aceh ....................................................................... 56

Gambar 4.1 Triple Track Strategy .................................................................. 65

Gambar 4.2 Peran Infrastruktur PU dan Permukiman dalam Pembangunan Nasional .................................................................................... 66

Rencana Strategis Dinas Cipta karya Aceh

Pendahuluan 1

BAB PENDAHULUAN

1

Revitalisasi kawasan Ulhee Lheu


Pendahuluan 2

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN) dan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan

perundangan-undangan lainnya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah

berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh

perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu

lima tahunan maupun tahunan.

Dalam Rangka Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU No.

25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan

berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kepala

Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-

SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 4).

Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan

penetapan Renstra SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan

penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan

pula bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renstra-SKPA) memuat Visi, Misi,

Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas

dan fungsi SKPA dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Dinas Cipta karya Aceh sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban

untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

BAB 1


Pendahuluan 3

Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat

peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era

pembangunan Pemerintah Daerah Aceh. Rencana Strategis Dinas Cipta karya Aceh adalah

dokumen perencanaan Dinas Cipta karya Aceh untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan

pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan

fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh

(RPJMA) Tahun 2012-2017 dan bersifat indikatif.

Dinas Cipta Karya merupakan unsur pelaksana Pemerintah Aceh yang mempunyai tugas

membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di

bidang Pembangunan prasarana infrastruktur baik perkotaan maupun pedesaan. Tentunya

sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan dibidang prasarana dan sarana

keciptakaryaan baik di perkotaan maupun di perdesaan kedepan akan semakin rumit, oleh

karena itu maka untuk menjawab dan menghadapi tantangan ke depan perlu di susun sebuah

Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman dalam mewujudkan arah kebijakan tujuan dan

sasaran pembangunan di bidang keciptakaryaan. Pembangunan Infrastruktur keciptakaryaan

baik di perkotaan maupun perdesaan adalah menjadi sangat penting dalam rangka memenuhi

kebutuhan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat mencakup prasarana gedung,

rumah sehat sederhana, prasarana dan sarana permukiman, jalan lingkungan, air bersih dan

penataan lingkungan permukiman dan kawasan serta perencanaan tata ruang. Sejalan dengan

perkembangan zaman maka kawasan-kawasan permukiman dapat diperkirakan akan tumbuh

dan berkembang secara tidak terencana dengan baik, dan akan terlihat dari segi penataan

bangunan, penempatan jalan dan fasilitas umum lainnya yang cenderung memanfaatkan

tanah kosong tanpa mempertimbangkan aksesibilitas dan manfaatnya, ditambah kondisi

sanitasi dengan utilitas yang buruk sehingga mencerminkan tata kehidupan yang kurang sehat

dalam suatu kawasan permukiman.

Untuk mempercepat tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dirasa perlu

didukung oleh sumber daya yang memadai yang meliputi dana yang cukup, sumber daya

manusia yang handal dan peralatan dan fasilitas pendukung lainnya yang memadai dengan

menetapkan skala prioritas penanganan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta

Karya Aceh. Kondisi tersebut di atas menjadi tugas utama dan tantangan bagi Dinas Cipta

Karya ini melalui penetapan Rencana Strategis SKPD. Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 15


Pendahuluan 4

Tahun 2012 yang merupakan revisi atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Aceh, Dinas

Cipta Karya Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan

di bidang penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman, pemenuhan kebutuhan

layanan air bersih, penataan lingkungan permukiman, penataan bangunan sesuai dengan

rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Agar pembangunan infrastruktur keciptakaryaan dapat memenuhi maksud di atas maka Dinas

Cipta Karya Aceh serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menyusun dokumen

perencanaan jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk “RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA) SKPD Dinas Cipta Karya Aceh TAHUN 2012 - 2017”.

Rencana Startegis ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh

(RPJMA) sebagai pedoman pembangunan di bidang ke-cipta karya-an dalam penentuan

strategi, arah kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Tahun 2012 – 2017

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Cipta karya Aceh Tahun 2012 – 2017 disusun dengan

berlandaskan pada :

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Daerah.

3. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang

4. Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

5. Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

6. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (RTRWN)

7. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentan Rencana Kerja Pemerintah

8. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi

Pemerintah.

9. Peraturan Gubernur Provinsi Aceh No. 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Provinsi Aceh tahun 2012 – 2017.

10. Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya


Pendahuluan 5

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Cipta karya Aceh adalah untuk

mempercepat proses pelaksanaan pembangunan dengan sasaran mengupayakan perbaikan

tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah di Provinsi Aceh serta meningkatkan

pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan antar wilayah berdasarkan penataan ruang

guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah serta untuk meningkatkan

profesionalisme, produktifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan infrastruktur

permukiman perkotaan dan perdesaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dinas Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan di bidang pemerintah dan penataan perkotaan serta permukiman sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Cipta karya Aceh Tahun 2012-2017,

adalah:

1. Tersusunya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Cipta karya Aceh

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2012-2017;

2. Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

Dinas Cipta karya Aceh selama periode tahun 2012-2017;

3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Cipta karya

Aceh (rencana kerja tahunan) dalam periode lima tahun ke depan;

4. Tersusun dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi

rencana pembangunan Dinas Cipta karya Aceh baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Cipta karya Aceh Tahun 2012-2017 disusun dengan sistematika

penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan


Pendahuluan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA ACEH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya Aceh

2.2. Sumber Daya Dinas Cipta Karya Aceh

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya Aceh

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Cipta Karya Aceh 5

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Cipta Karya Aceh

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum serta Renstra

Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi keciptakaryaan

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Cipta Karya Aceh 5

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Cipta Karya Aceh

4.3. Strategi dan Kebijakan Sekretariat

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS CIPTA KARYA ACEH 6


Gambaran Pelayanan 7

BAB GAMBARAN PELAYANAN

DINAS CIPTA KARYA ACEH

2

Rusunawa Peulanggahan Banda Aceh



GAMBARAN PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA ACEH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA ACEH

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah, maka Dinas Cipta Karya Aceh yang dibentuk berdasarkan Qanun Aceh

Nomor 5 Tahun 2007, mengalami reorganisasi menajdi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya

Provinsi Aceh. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan terhadap

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas,

Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,

mengalami reororganisasi lagi terpisah dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh menjadi

Dinas Cipta Karya Aceh. Kedudukan Dinas Cipta Karya sebagai unsur pelaksana otonomi

daerah di bidang keciptakaryaan yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdarkan

asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang keciptakaryaan.

Merujuk kepada Qanun Aceh tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Cipta Karya Aceh,

maka uraiana tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya Aceh adalah sebagai berikut :

I. KEPALA DINAS

(1) Dinas Cipta Karya Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai

tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang

program, perencanaan, evaluasi, tata ruang, pengembangan wilayah, tata bangunan

dan konstruksi, perumahan, air bersih, sarana dan prasarana dan pembinaan jasa

konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal melaksanakan tugas pokok Dinas Cipta Karya Aceh, Kepala Dinas

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas;

b. Pembinaan, pengendalian dan pengkoordinasian pemantauan rencana

kebutuhan perumahan, air bersih, sarana dan prasarana permukiman, bahan-

bahan bangunan, komponen konstruksi dan jasa konstruksi di bidang

keciptakaryaan;

BAB

2



c. Pembinaan dan pengendalian fasilitasi dalam penerapan dan pencapaian standar

pelayanan minimal di bidang keciptakaryaan;

d. Mengawasi pelaksanaan pekerjan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara

langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan

yang terjadi;

e. Mengawasi kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan

jangka panjang sesuai ketentuan dan kebutuhan agar pembangunan di bidang

keciptakaryaan lebih terarah, terencana dan terukur;

f. Mengkoordir kegiatan penyelenggaraan tugas Cipta Karya termasuk perizinan

dan pelayanan umum lintas kabupaten/kota sesuai ketentuan dan kebutuhan

dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

g. Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas

Cipta Karya sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan

kegiatan yang sudah direncanakan;

h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di

bidang keciptakaryaan; dan

i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan gubernur sesuai

bidang tugasnya.

(3) Kepala Dinas Cipta Karya Aceh membawahi :

a. Sekretaris;

b. Kepala Bidang Program, Perencanaan dan Evaluasi;

c. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;

d. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi;

e. Kepala Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasarana;

f. Kepala UPTD; dan

g. Jabatan Fungsional



II. SEKRETARIAT

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Sekretariat

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi,

umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas pokok melakukan

pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan,

perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-

undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Cipta Karya Aceh.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset,

perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;

b. Mengkoordinir kegiatan pendistribusian surat masuk dan keluar sesuai

permasalahannya agar pencapaian ke tujuan tepat waktu;

c. Mengelola administrasi keuangan, verifikasi dan perbendaharaan, pembukuan

dan akuntansi sesuai dengan dokumen anggaran untuk menghindari terjadinya

penyimpangan;

d. Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi berdasarkan kegiatan pengelolaan

administrasi keuangan dalam rangka pelaporan realisasi fisik dan keuangan;

e. Pembinaan teknis urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan

perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

UMUM

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TATA

LAKSANA

SUB BAGIAN KEUANGAN



f. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat,

gaji berkala, masa persiapan pensiun sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam

rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;

g. Mengelola kegiatan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar

Penilaian Pelaksanaan Pekerja (DP3) sesuai pedoman yang berlaku dalam rangka

kelengkapan administrasi kepegawaian;

h. Mengelola kegiatan penyiapan bahan usulan KARPEG, KARIS, KARSU,

TASPEN dan Kartu Askes sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk tertibnya

administrasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai;

i. Memotivasi bawahan dengan memberikan perhatian dan penghargaan untuk

peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir; dan

j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4). Sekretaris membawahi :

a. Sub-Bagian Umum

b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan

c. Sub Bagian Keuangan

(1) Sub-Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan,

rumahtangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan,

perpustakaan dan protokuler.

(2) Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan

urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-

undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokuler.

(3) Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi

keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi

keuangan serta penyusunan laporan keuangan di Lingkungan Dinas Cipta

Karya Aceh.



III. BIDANG PROGRAM, PERENCANAAN DAN EVALUASI

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Bidang Program. Perencanaan dan Evaluasi

(1) Bidang Program, Perencanaan dan Evaluasi merupakan unsur pelaksana teknis di

bidang program, perencanaan, data, evaluasi dan pelaporan Dinas Cipta Karya.

(2) Bidang Program, perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang dan

mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan penyusunan program kerja tahunan,

jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan,

perencanaan teknis, data, informasi, pengawasan teknis, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan pelaksanaan Dinas Cipta Karya.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Program, perencanaan dan

Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pembinaan teknis penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan

jangka panjang;

b. Pembinaan perencanaan teknis dan penyusunan rencana anggaran yang

bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya;

c. Pembinaan dan pengendalian teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan

Dinas Cipta Karya;

d. Pembinaan teknis penyiapan data dan informasi di bidang pelaksanaan Dinas

Cipta Karya;

e. Pembinaan dan pengendalian teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan di bidang keciptakaryaan;

BIDANG PROGRAM, PERENCANAAN DAN EVALUASI

SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM

SEKSI PERENCANAAN

SEKSI DATA, EVALUASI DAN PELAPORAN



f. Pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis, laporan

akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Cipta Karya;

g. Melakukan perencanaan, pengawasan, bimbingan teknis konstruksi

keciptakaryaan;

h. Mengatur kegiatan penyusunan rencana anggaran baik yang bersumber dari

APBD maupun APBN dan sumber lainnya sesuai dengan usulan unit kerja untuk

pencapaian sasaran, program dan kegiatan dapat berjalan lancar;

i. Mengendalikan kegiatan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas

kinerja dan rencana kinerja Dinas Cipta Karya sesuai ketentuan dan kebutuhan

dalam rangka memenuhi permintaan pihak-pihak yang membutuhkan;

j. Mengkoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan rutin dan pembangunan secara periodik untuk mengetahui hambatan

yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;

k. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku

dalam rangka sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan;

l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai

bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

(4) Seksi program mempunyai tugas menyusun program kerja tahunan, jangka

menengah dan jangka panjang, rencana anggaran dan pengawasan/pengendalian

pelaksanaan konstruksi yang bersumber dari APBD, APBN, dan sumber lainnya.

(5) Seksi perencanaan mempunyai tugas mengelola dan mengendalikan kegiatan

perencanaan teknis, pelaksanaan pengawasan dan pelayanan perencanaan teknis dan

administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran

tugas pokok bidang program, perencanaan dan evaluasi.

(6) Seksi data, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas mengelola kegiatan data,

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan monitoring dan pengawasan teknis dan

administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran

tugas pokok bidang program, perencanaan dan evaluasi.



IV. BIDANG TATA RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Gambar 2.3

Struktur Organisasi Bidang tata ruang dan pengembangan wilayah

(1) Bidang tata ruang dan pengembangan wilayah adalah unsur pelaksana teknis

dibidang perencanaan tata ruang, pengembangan wilayah dan pembinaan tata

ruang kabupaten/kota.

(2) Bidang tata ruang dan pembinaan wilayah mempunyai tugas melakukan

perencanaan tata ruang pengembangan wilayah dan pembinaan tata ruang

kabupaten/kota.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang tata ruang dan pengembangan wilayah

mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penataan ruang provinsi yang terintegrasi dan terarah;

b. Pelaksanaan penataan ruang kawasan khusus dan tertentu yang menjadi

kewenangan provinsi;

c. Pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis penyusunan rencana tata ruang wilayah

kabupaten/kota;

d. Pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan dan perdesaan;

e. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tata ruang;

f. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang penataan ruang;

g. Pelaksanaan pembinaan bidang penataan ruang provinsi dan kabupaten/kota;

h. Pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota;

i. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah;

BIDANG TATA RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

SEKSI TATA RUANG

SEKSI PENGEMBANGAN WILAYAH

SEKSI PEMBINAAN TATA RUANG KAB/KOTA



j. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dalam rangka sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan;

k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

l. Membuat la[poran hasilpelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala

sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

(4) Seksi tata ruang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana tata ruang

wilayah provinsi, revisi rencana tata ruang kawasan strategis/prioritas/lintas

kabupaten/kota perbatasan provinsi, rencana kawasan siap bangun (lisiba)

kawasan permukiman baru.

(5) Seksi pengembangan wialyah mempunyai tugas melaksanakan upaya untuk

mewujudkan penyelenggaraan tata ruang wilayah melalui pelaksanaan program

dan tertib tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(6) Seksi pembinaan tata ruang kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan

upaya peningkatan kinerja bidang penataan ruang berupa supervisi, konsultasi dan

pengembangan sistem informasi serta melaksanakan koordinasi penyelenggaraan

penataan ruang wilayah provins dan kabupaten/kota.

V. BIDANG TATA BANGUNAN DAN KONSTRUKSI

Gambar 2.4

Struktur Organisasi Bidang tata bangunan dan konstruksi

(1) Bidang tata bangunan dan konstruksi adalah unsur pelaksana teknis di bidang tata

bangunan dan konstruksi bidang kecipta karyaan.

BIDANG TATA BANGUNAN DAN KONSTRUKSI

SEKSI PENATAAN BANGUNAN

SEKSI PENGENDALIAN TEKNIK

SEKSI KELYAKAN DAN PEMANFAATAN BANGUNAN



(2) Bidang tata bangunan dan konstruksi mempunyai tugas pokok melakukan

kegiatan penataan bangunan, pembinaan teknis, pelaksanaan, pengendalian teknis

bangunan, dan kelayakan pemanfaatan bangunan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Cipta Karya.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang tata bangunan dan konstruksi

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman

pelaksanaan kegiatan;

b. Melaksanakan kegiatan inventarisasi, pendaftaran, pengaturan, pengelolaan,

penghapusan banguna gedung dan rumah negara serta bangunan umum

lainnya dan lingkungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk

tertibnya pendataan dan pengelolaan aset negara;

c. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan teknis pembinaan, pelaksanaan dan

pengendalian pola dan struktur bangunan, sarana dan prasarana, serta gedung

dan rumah negara;

d. Mengendalikan kegatan penetapan standarisasi program pembangunan

sarana dan prasarana gedung serta rumah negara sesuai ketentuan dan

kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaa, pengawasan dan pengendalian;

e. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan, pengelolaan dan

perawatan bangunan gedung dan rumah negara;

f. Memberikan bantuan teknis terhadap dinas-dinas non teknis yang

membutuhkan;

g. Mengendalikan pelaksanaan tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan secara

periodik dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku


i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas


j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala

sebagi bahan untuk penyusunan program selanjutnya.



(4) Seksi penataan bangunan mempunyai tugas melakukan survey investigasi,

bantuan teknis di bidang penataan bangunan sesuai ketentuan perundang-

undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Tata Bangunan dan

Konstruksi.

(5) Seksi pengendalian teknik mempunyai tugas melakukan survey investigasi dan

penyelenggaraan dan pelaksanaan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan

untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Tata Bangunan dan

Konstruksi.

(6) Seksi kelayakan dan pemanfaatan bangunan mempunyai tugas melakukan

kegiatan pengelolaan terhadap kelayakan dan pemanfaatan bangunan dalam

pelaksaan pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Bidang Tata Bangunan dan

Konstruksi.

VII. BIDANG PERUMAHAN, AIR BERSIH, SARANA DAN PRASARANA

Gambar 2.5

Struktur Organisasi Bidang perumahan, air bersih, sarana dan prasarana

(1) Bidang perumahan, air bersih, sarana dan prasarana adalah unsur pelaksana teknis

d bidang perumahan, air bersih, sarana dan prasarana.

(2) Bidang perumahan, air bersih, sarana dan prasarana mempunyai tugas pokok

melakukakan kegiatan pelaksanaan di bidang perumahan, pengelolaan air bersih

dan limbah dan penataan lingkungan permukiman cipta karya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas cipta

Karya.

BIDANG PERUMAHAN, AIR BERSIH, SARANA DAN PRASARANA

SEKSI PERUMAHAN

SEKSI AIR BERSIH DAN LIMBAH

SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN



(3) Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang perumahan, air bersih, sarana dan

prasarana mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman

pelaksanaan kegiatan;

b. Mengendalikan pelaksanaan konstruksi perumahan, sarana dan prasarana

permukiman sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka pengendalian dan

pembangunan perumahan, sarana dan prasarana permukiman;

c. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan teknis pembangunan perumahan,

sarana dan prasarana permukiman;

d. Mengendalikan kegiatan penetapan standarisasi program perumahan, sarana

dan prasarana permukiman sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk kelancaran;

e. Mengkoordinir kegiatan pembinaan perusahaan air bersih baik di tingkat

provinsi maupun kabupaten/kota, melaui bimbingan teknis, sminar, workshop

dan lokakarya serta bentuk pelatihan lainnya dalam rangka peningkatan

kualitas dan kuantitas air bersih bagi masyarakat;

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan air limbah dan

persampahan sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka menghindari

pencemaran lingkungan perumahan dan permukiman;

g. Mengendalikan pelaksanaan tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan secara

periodik dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

h. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku


i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas


j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagi


(4) seksi Perumahan mempunyai tugas melakukan survey investigasi, pendataan dan

bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi perumahan, sarana dan prasarana.



(5) Seksi air bersih dan limbah mempunyai tugas melakukan survey investigasi,

pendataan dan bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi perumahan, sarana

dan prasarana air bersih dan limbah.

(6) Seksi penataan lingkungan permukiman mempunyai tugas melakukan survey

investigasi, pendataan dan bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi sarana

dan prasarana drainase dan jalan lingkungan.

VII. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMBINAAN JASA

KONSTRUKSI

Gambar 2.6

Struktur Organisasi UPTD pembinaan jasa konstruksi

(1) UPTD pembinaan jasa konstruksi adalah unsur pelaksana teknis di UPTD

pembinaan jasa konstruksi di bidang keciptakaryaan.

(2) UPTD pembinaan jasa konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di

bidang pembinaan dan pengawasan usaha jasa konstruksi.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD pembinaan jasa konstruksi mempunyai

fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan program perencanaan di bidang pembinaan dan pengawasan

usaha jasa konstruksi;

b. Pelaksanaan inventarisasi badan usaha jasa konstruksi;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis jasa konstruksi;

UPTD PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

SEKSI KINERJA JASA KONSTRUKSI



d. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pengembangan jasa konstruksi

nasional dan daerah;

e. Pelaksanaan pembinaan usaha jasa konstruksi meliputi sistem pengadaan jasa

konstruksi, manajemen mutu, keselamatan kerja, kesehatan kerja dan

administrasi kontrak;

f. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang peningkatan kompetensi jasa

konstruksi;

g. Pelaksanaan pengawasan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi;

h. Pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

i. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku


j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas


k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagi


(4) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan

program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan,

keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelaksanaan

administrasi di lingkungan UPTD.

(5) Seksi pembinaan usaha jasa konstruksi mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan, peningkatan dan koordinasi di bidang pengembangan jasa konstruksi.

(6) Seksi kinerja jasa konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

inventarisasi, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi.



VIII. UPTD TePAT-SaReA

Gambar 2.7

Struktur Organisasi UPTD TePAT-SaReA

(1) UPTD TePAT-SaReA Adalah unsur pelaksana teknis di UPTD TePAT-SaReA di

bidang keciptakaryaan.

(2) UPTD TePAT-SaReA mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan dan

pengelolaan sampah secara terpadu dalam wilayah provinsi aceh dengan wilayah

kerja beberapa kabupaten/kota.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD TePAT-SaReA mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program perencanaan di bidang pengelolaan dan pengolahan

sampah secara terpadu;

b. Penyelenggaraan administrasi umum dan kerumahtanggaan;

c. Penyusunan rencana kebutuhan operasional pengelolaan dan pengolahan

sampah;

d. pengkajian dan penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang pengelolaan

sampah regional;

e. Peru musan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengolahan sampah secara

terpadu;

f. Penyelenggaraan pengelolaan dan pemecahan permasalahan sampah regional;

g. Penyusunan standar operasional prosedur di bidang persampahan;

h. Pengoptimalisasi daya dukung dan daya tampung lingkungan serta

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang persampahan.

i. Pemeliharaan instalasi dan prasarana bangunan lainnya;

UPTD TePAT-SaReA

SUB BAGIAN TATA USAHA SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN



j. Penanganan sampah yang berorientasi pada perlindungan lingkungan;

k. Penyelenggaran sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang

pengelolaan sampah;

l. Pengelolaan barang inventaris kekayaan milik pemerintah aceh;

m. Penyelenggaraan monitoring,evaluasi dan pelaporan;

n. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku


o. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas


p. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagi


(4) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja

UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan,

kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi

lainnya di lingkungan UPTD.

(5) Seksi operasi dan pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

operasional dan pemeliharaan pengelolaan dan pengolahan sampah secara terpadu

sesuai dengan ketentuan.

IX. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

pemerintah aceh sesuai kebutuhan dan keahlian yang terdiri dari sejumlah tenaga,

dalam jenjang jabatan fungsionalyang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai

dengan bidan keahliannya.

(2) Setiap kelompok di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk

oleh gubernur, dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.



X. KEPEGAWAIAN

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, dan

Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Unsur-unsur lain di Dinas Cipta Karya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala

Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

(3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(4) Eselon Jabatan pada Dinas Cipta Karya adadalah sebagai berkut :

a. Kepala Dinas Eselon II.a ;

b. Sekretaris Eselon III a ;

c. Kepala Bidang Eselon III.a ;

d. Kepala UPTD Eselon III.a ;

e. Kepala Sub Bagian Eselon IV.a ;

f. Kepala Seksi Eselon IV.a.

Adapun Bagan Organisasi Dinas Cipta Karya Provinsi Aceh seperti berikut:



2.2 SUMBER DAYA DINAS CIPTA KARYA ACEH

Sumber daya pendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Cipta Karya Aceh terdiri

dari sumber daya manusia, dana dan sumber daya pendukung lainnya. Dukungan

ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta

memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan

secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan.

Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya

manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Aceh, Dinas Cipta karya Aceh

didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi

sebagaimana tertuang dalam Perda No. 15 Tahun 2012 Perubahan atas Qanun Aceh No. 5

Gambar 2.8 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya



Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan

Lembaga Daerah Provinsi NAD.

Sampai dengan tahun 2013, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil dengan dukungan tenaga

Pegawai Harian Lepas Administrasi dan Satuan Pengaman sebanyak 341 orang.

Berdasarkan komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas Cipta karya Aceh tahun 2013,

tergambarkan sebagai berikut :

Sumber : Dinas Cipta karya Aceh, 2013

Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas Cipta karya Aceh,

sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut :

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

No. Jabatan Golongan

Jumlah I II III IV

1 Kepala Dinas 1 1

2 Sekretaris 1 1

3 Kepala Bidang 1 5 6

4 Kepala Seksi / Subbag 19 1 20

5 Staf / Pelaksana 2 45 120 5 172

Jumlah 2 45 140 13 200

% Terhadap Jumlah Pegawai 1 22.5 70 6.5 100 Sumber : Dinas Cipta karya Aceh, 2013

Tabel 2.1

Komposisi dan Jumlah Personil

No. Uraian Jumlah %

1 Pegawai Negeri Sipil 200 58.65

2 Pegawai Harian Lepas 136 39.88

3 Satuan Pengamanan 5 1.47

Jumlah 341 100.00



Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas Cipta

karya Aceh sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut :


Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Teknis yang diikuti pegawai Dinas Cipta karya

Aceh sampai dengan tahun 2013 sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.4

Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2013

No. Jenis Diklat Jumlah

1 Adm. Keuangan 1

2 Adm. Tek. & Umum Proyek IPJK 1

3 Administrasi Keuangan 1

4 Diklat Adum 8

5 Diklat Adumla 4

6 Diklat Prajabatan Gol II 32

7 Diklat Prajabatan Gol. III 41

8 Diklat Prajabatan Gol. I dan II 8

9 Diklat Pengadaan Brg/Jasa Pemerintah 12

10 Sertifikasi Pengadaan Brg & Jasa (L2) 7

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No. Jabatan Kualifikasi Pendidikan

Jumlah S3 S2 S1 D3 D2 SLTA

1 Kepala Dinas 1 1

2 Sekretaris 1 1

3 Kepala Bidang 5 5

4 Kepala Seksi / Subbag 5 15 1 21

5 Staf / Pelaksana 17 91 9 55 172

6 Pegawai Harian Lepas 3 63 13 62 141

Jumlah - 32 169 23 - 117 341

% Terhadap Jumlah Pegawai - 9.38 49.6 6.74 - 34.3 100




11 Sertifikasi Pengadaan Brg & Jasa (L4) 3

12 Diklat Penyusunan Renstra & Lakip 1

13 Air Bersih Unit IKK Bid. 1

14 Algap Leadhership Academy 1

15 AMDAL 1

16 Analisa Jabatan 1

17 Apl E-Monitoring DJ. TR 1

18 Apresiasi RTRWN, RTR Pulau & NSP 1

19 Bendaharawan A 1

20 Bimtek Adm Plkp Bid Penyi&Penyal Brg 1

21 Bimtek Keprotokolan 1

22 Bimtek Konsultasi Supervisi TA2008 1

23 Bimtek Manaj. pengelolaan Brg 1

24 Bimtek Pelaksanaan IKMD 1

25 Bimtek Pelaksanaan IKMN 2

26 Bimtek Pengadaan Brg dan Jasa 4

27 Bimtek Penyediaan Adm Brg 1

28 Bimtek Sistem Manaj Mutu Kons 1

29 BMS Bridge Investigation Course 1

30 Dasar Teknik 1

31 Desiminasi Penerimaan Neg Bkn Pajak 1

32 Diklat LAN Kepemimpinan Tk. III 1

33 Diklat Pejabat Inti Satker 2

34 Diklat Pengelo. Ling Hdp Proyek Jl & Jbt 1

35 Diklat PIM III 2

36 DIKLAT PIM TK II 2

37 Diklat PIP 1

38 Diklat Prakontrak 2

39 Diklat SPAMA 1

40 Diklat Sub Profesional Staf 1

41 Diklat Tek. Fung. KMP Angkatan VIII 1




42 Diklat Teknis Jakon 1

43 Disem Raperpres RTR P Sumatera 1

44 Disem Spesif Umum Bid Jl & Jbt 1

45 IAC on Inter. & Tech. for Hous Stra. 1

46 IIRMSS 1

47 Instruktur BMS 1

48 Kasie Perencanaan/Pengawas 1

49 Komputerisasi 1

50 KS Pemugaran Perumahan Desa 1

51 KS Tata Cara Pengadaan Jakon 1

52 KS Ukur Tanah & Pemetaan 1

53 KS Ukur Tanah & Pemetaan Lanjutan 1

54 Kuliah Matrikulasi 1

55 Kursus Pengadaan Brg & Jasa 1

56 Kursus Pengawas Lapangan 1

57 Kursus Perenc. Gbr & Angg Bid CK 1

58 Kursus PIP BRR NAD-Nias 1

59 Kursus Pratugas Tata Usaha 1

60 Kursus Standar Dok Lelang & TC Peng. 1

61 Kursus Ukur Tanah CK 1

62 Lat. Adm. Keuangan PDAM 1

63 Lat. Ass. Perenc. Teknik 1

64 Lat. Perkopers. Dista 1

65 Latihan Bela Negara 1

66 LKKPS Kemiliteran Sipil 1

67 Manaj. Penaksiran Hrg Brg & Js 1

68 Manajemen Perkotaan 1

69 Manajemen Proyek 3

70 NSPM TR Kab/Kota Prov NAD 1

71 Orient Tek kePUan&Kur Mnj Proy(KMP) 1

72 Orient. Prog. Perh. & Penang. Jln Dati II 1




73 Orients Tek. Jln & Manaj. Proyek 1

74 Outbound Management Training 12

75 Pejabat Inti Proyek (PIP) 1

76 Pejabat Inti Satker 1

77 Pel & Pengangk Penget Penan. MD 1

78 Pel Ahli Hukum Kontrak 1

79 Pel Sistem Infor Geografis 1

80 Pel. Konstruksi Laba-laba 1

81 Pel. Pengelola Adm. Kug 3

82 Pel. Road Safety Audit 1

83 Pel. Tata Cara Prakontrak 3

84 Pelat TC Commisioning Inst Pengol Air 1

85 Pelat TR Wil Kab Daerah Tk. II 1

86 Pelat. Penel Mdl Envirommental Design 1

87 Pelat. Perenc. Sistem DrainaseJln. 1

88 Pelat. Tek Bid Mknik Tnh (Geo Teknik) 1

89 Pelat. Tek. Bid. Konst. Lainnya (Beton) 1

90 Pelat. Tek. Bid. Perkerasan Aspal 1

91 Pelat. Tek. Inspeksi (ItiDi-IKRAM) 1

92 Pelayanan Kessos 1

93 Pemak Pelat Sos Amdal Peman Ruang 1

94 Pemberdayaan Pembina Jakon Tk Provinsi 1

95 Pembinaan & Pengelolaan Dep Pu 1

96 Pembinaan Adm Kug Dep. PU 1

97 Pembuatan Jl diatas Tnh Lembek 1

98 Pemel. Rutin Jln Nas. & Prov. 2

99 Pen. Pembukuan & Lap. Kug. 3

100 Penataran P4 Eselon III & IV 1

101 Penataran P4 Pola Pendukung 1

102 Penataran P4 Tipe B 1

103 Penataran Waskat 1




104 Pengambaran Perenc. Tata Ruang 1

105 Pengkt. Koor. Perenc. & P. 1

106 Peningk. Fungsi Penget. Bid. kePUan 1

107 Peny. Upaya Ling. UKL/UPL 1

108 Penyebar & Penerap Standar Bid. PU 1

109 Penyl. Adm. Umum Perkantoran 1

110 Penyu Rcn Prog Inves Jk Meneng Bid PU 1

111 Penyuluhan Peraturan 1

112 Penyuluhan Pertambangan 1

113 Perber Penang Tek. BU Jakon Kualif Kcl 1

114 Perenc & Permslhan Pondasi T Pancang 1

115 Perencanaan dan Anggaran 1

116 Perencanaan Jln Kabupaten 1

117 Perkantoran 1

118 PIP Ass. Perenc. Bid. Cipta Karya 3

119 Prajabatan 2

120 Prajabatan (STTPL) TK. III 1

121 Sem. Apart bg Masy. Gol. Menengah 1

122 Sem. On Acoustic Science 1

123 Seminar Tek. Perkerasan Jalan 1

124 SEPADA 1

125 Sertifikasi Ahli Pengadaan Nas 1

126 Sistem Akuntansi Informasi Dep PU 1

127 Site Engineer 1

128 Sof. Soil 1

129 Spama 1

130 Spama/PIM Tk. III 1

131 Survey & Analisa Jln Kab. 1

132 Tata Cara Pengadaan Jakon 3

133 TE Pengg Peta Perenc. TR Kota 1

134 Teknik Fungs. Orientasi Pemb. Daerah 1




135 Teknis Adm. Kepegawaian 1

136 Teknisi Laboratorium 1

137 Teknologi Beton 1

138 Tim Perenc. Jln Kab. Thp Anal. & Eval. 2

139 Diklat PIP Bid Perum & Permukiman 1

140 Pengelola Proyek Peningk Kualitas Lingk 1

141 Tata Cara Pengadaan Jasa 1

142 Adm. Perkantoran 1

143 TPM. P3D 1

144 Mandor 1

145 Diklat Manajemen Aset Daerah 1

146 Workshop Pengel. Keg. Pemanf Brg Daerah 1

147 Seminar KORPRI 1

148 Diklat PIM Tk.IV 1

149 Penyuluhan Sadar Zakat 1

150 Pengawasan Kearsipan 1

151 Manajemen Keprotokolan 2

152 Bimtek Arsiparis 1

153 Arsiparis Ahli 1

154 Pel. Bendaharawan Daerah 1

155 Pelat. Tek. Laboratorium 1

156 Pelat. Pengawas Pekerjaan Jl 1

157 ADUM 1

158 Penataran Petugas IKMN 1

159 Kursus Mekanik 1

160 Analisa Jab. & Perenc. T. Kerja 1

161 Teknis Kepegawaian Paket B 1

162 Sertifikasi Ahli Pengadaan Nas 1

163 Bimtek Sistem Manajemen Mutu 3

164 Pelat. Tek. AMPL 1

165 WS Png Pengungsi & Mnj Png Bcn 1




166 Tata Cara Pengadaan Jak 1

167 Bimtek Manajemen Pengadaan Brg 1

168 Adm Umum Perkantoran 1

169 STTPL 1

170 BT Peningk SDM Pengemb SPAM 1

171 Pemantapan Implem. Brg & Jasa E- 1

172 Peltek Mnj Pajak & Restri Daerah 1

173 Pelat. Tek. Bendaharawan Daerah 1

174 Pelat. Tenaga Adm 1

175 Diklat Bid. Cipta Karya Dep. PU 1

176 Pelat. Tek. Pengadaan Brg Daerah 1

177 Peltek Fungs Komputer Tk Dsr 1

178 Pengelolaan Gedung Negara 1

179 Peningk. & Pengemb. SDM 1

180 Pemantapan Sistem Aplik Pemant Elek 1

181 Pengelo. Dok & Monitoring 1

182 E-M DR Pemant Kemj Pelaks Keg Bid CK 1

183 Keppres No.16 1

184 Kompos (UDPK) 1

185 Sanitasi Tepat Guna 1

186 Training Ilmu Ukur Tanah 1

187 Air Limbah 1

188 Kursus Pra Tugas Gambar Bang. Umum 1

189 Perbaikan Kampung 1

190 Persampahan 1

191 Perbaikan Perum. Desa ( P3D ) 1

192 Pengawas Lapangan Bangunan 1

193 Pembinaan Penyusunan Neraca Proyek 1

194 Sosialisasi SNI 1

195 On Job Training Prakontrak 3

196 Pengawasan IKK 1




197 Kep. Unit Inst. IKK 1

198 BMN 1

199 Pelat. Akuntansi Pemerintah 1

200 Pelat. Sistem Akuntansi Instansi 1

201 Pelat. Manaj. Kug 1

202 Penyusunan Neraca Proyek 1

203 Brevet A 11

204 Adm Bidang Kepegawaian 1

205 Pusdiklat Peg. PU 2

206 Diklat IKMN Proyek2 Bid. Perkim 2

207 Prajabatan 1

208 Tenaga Perenc. Seprov. Dista Angk V 1

209 Diklat Analis Kepeg. Terampil 1

210 Sosialisasi NSPM TR Kab & Kota 1

211 Bimtek Jab Fungsional Analis Kepeg 1

212 Sosialisasi SK SNI 1

213 OJT Tenaga Juru Ukur Bid. Perkim 1

214 Bimtek Pemb. Hkm PerUUan Kepeg 1

215 Bimtek Neraca 1

216 Penyuluhan Neraca Proyek 1

217 Verifikasi 1

218 Lab. Air Minum 1

219 Pengawas Lapangan 1

220 Penataan Pernbend Akunt Pelap Pelaks 1

221 OJT Tenaga Juru Ukur Bid. Perkim 1

222 Badan Diklat Kug Dep. Kug 1

223 Dep. PU 1

224 Diklat Tek. Penelolaan Kug Daerah 2

225 Bimtek Neraca Proyek 1

226 Peningkatan Ukur Tanah 1

227 Ukur Tanah 1




228 Pel Tek Bid Mektan, Perkerasan Aspal 1

229 Pemberian Advis. T. Penyi. 1

230 Apresiasi Tata Cara Prakontrak 1

231 Lat. Penata Ruang Dati. I 1

232 Apresiasi Penata Ruang 1

233 TOT Brg & Jasa 1

234 Pelat Perenc Penataan Ruang 1

235 Pel Tek Bid Mektan, Perkerasan Aspal 1

236 Diklat PPNS Penata Ruang Kemen PU RI 1

237 Pelat Aplikasi E-M Dirjen TR 1

238 Sos NSPM TR Kab&Kota Prov NAD 1

239 Diklat Tek TR & Mnj Lhn Perkotaan 1

240 Diklat Pengelo. Fasilitas Air Limbah RT 1

241 Pelatihan GIS/MAPINPO 1

242 Auto Card 2002 1

243 E-Monitoring 2

244 Manajemen Prasarana Perkotaan 1

245 Permasalahan Pemb. Kota & Penataan R 1

246 Teknis Informasi Bid. KePU-an 1

247 Sistem Informasi Geografis 1

248 Lokational TC Of Construction Sector 1

249 Diklat Pengelo. Fasilitas Air Limbah RT 1

250 Int course on integrated housing DP 1

251 Asesi Pemb. Insfrastruktur Aceh 1

252 Bimtek Tk. Dasar Penilai Aset 1

253 Sertifikasi Pengadaan Brg/Jasa (L2) 1

254 Sistim Aplikasi Pemantauan 1

255 Pelat. & Ujuan Nas. Sertifikasi Brg Jasa 1

256 Bimtek Konstruksi Pelaksana Gedung 1

257 Bimtek Konstruksi Pelaksana Gedung 1

258 Aplikasi Dokumen Barang 1




259 Teknik Jaringan LAN 1

260 Out Bond 1

261 On Job Training Juru Ukur 1

262 E-Procurement TBJP 1

263 Pengenalan Komputer 1

264 Training Ilmu Ukur Tanah 1

265 Gambar & Anggaran 1

266 Tenaga Penyuluh Masyarakat 1

267 Diklat Tek Sis Pengel Kug Daerah 1

268 BKPP 1

269 Tng Penyuluh OKKP2LDT (ABT-OECF) 1

270 K. Pelatihan Pemantapan Bend. 1

271 K. Bendaharawan Daerah Angk. IV 1

272 Pejabat Inti Satker Ditjen CK 1

273 Pemtpan Imple Pengad Brg&Js Elek 1

274 Diklat PAK Analis Kepeg TA2007 1

275 Bimtek Achievement Motivation 1

276 Bimtek Manajemen Perkantoran Modern 1

277 Analytical Planning & Repersany 1

278 Kug 2

279 Komputer Tk Dasar Pengenalan 1

280 Pelat. Tek. Bid. Perkerasan Aspal 5

281 Pelat. Tek. Laboratorium 1

282 Pelat. Pengawas Pekerjaan Jl 1

283 Diklat PPNS Penata Ruang Kemen PU RI 1

284 Pelat & UN Sertifi Brg/Jasa Pem TA2008 1

285 Pel Tek Bid Mektan (Geotek) 1

286 Pel Tek Bid Konstruksi Lainnya (Beton) 1

287 Badan Diklat B. Aceh 1

288 Satker PKPAM NAD 1

289 Balai AB-PLP 1




290 Bimtek Konsultan Supervisi 1

291 Pelat. Teknis Bid. Mekanika Tanah 1

292 Pelat. Teknis Bid. Konstruksi Lainnya 1

293 Pembinaan Peny. Lap. Neraca Proyek 1

294 Disem&orie prog bant spl-oecf inp-23lg 1

295 Kursus Bendaharawan Daerah Angk. VIII 1

296 Kursus Computer Tk. DEO 1

297 Aplikasi Teknis Penatausahaan BMN 1

298 Bimtek UN Keahlian Pengad Brg Js Pem 1

299 Sistem Akuntansi Instansi 1

300 Pel. Pemetaan Bid. TR & GIS 1

301 Diklat Tek. Pengel Sistem Kug Dae 1

302 Diklat Anggaran 1

303 Pelat. Juru Ukur Tanah 1

304 Pelat. Tek. Bid. Konstruksi 1

305 Pemberdayaan SDM SI Jakon Indonesia 1

306 Pelat Tek Bid Kons Lainnya (Beton) 1

307 Pelat Bid Mekanika Tanah Geoteknik 1

308 Sos Pemb. RSD & Lingk Pedesaan Sht 1

309 Sosialisasi Uji Beton Bertulang 1

310 Bimtek Penyusunan DSP 1

311 Bimtek Penyususnan Formasi PNS 1

312 Diklat Analisis Kepegawaian Terampil 1

313 Pelat SA Inst, SIM, Akun Brg Mlk Neg 1

314 Pelat. Tek. Tenaga Pengawas Lap. 2

315 Penyuluhan Adm Barang 1

316 IKMN 1

317 Pelat. Pelaksanaan Pemel. Jl & Jbt 1

JUMLAH 483




Dari Tabel 2.4, terlihat bahwa daya dukung kapasitas pegawai dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Lingkup Dinas Cipta karya Aceh melalui pendidikan dan latihan telah

mencapai 70.60% dari total pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Cipta karya Aceh, tidak terlepas

dari ketersediaan dana serta sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap

upaya pencapaian sasaran. Ditinjau dari Jumlah dana yang dialokasikan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Aceh kepada Dinas Cipta Karya Aceh selama

kurun waktu Tahun Anggaran 2013 sampai 2017 adalah sebesar Rp. 14.738.103.000.000,-

yang terdiri dari :

Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 3.013.100.000.000,-





Sumber daya/fasilitas pendukung lainnya yang berupa kendaraan operasional, gedung

kantor, peralatan berat untuk pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman yang tersedia

masih kurang memadai.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA ACEH

Sesuai dengan kebijakan yang telah disusun, program-program tersebut diatas dijabarkan lagi

dalam kegiatan-kegiatan sebagai tindakan nyata pada tahun 2007 - 2012 dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu:

2.3.1. Kegiatan Rutin

1. Aparatur

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan belanja

pegawai berupa gaji dan tunjangan-tunjangan kerja lainnya untuk pegawai baik

Pegawai Negeri (PNS) maupun Pegawai Harian (PH). Dari kegiatan ini diharapkan

pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu dan menurut peraturan yang berlaku.



2. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil yang diharapkan dari program kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana

pelayanan administrasi demi lancarnya kegiatan administrasi untuk menunjang

seluruh kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Kelompok kegiatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan yang

berkenaan dengan surat menyurat, komunikasi, air minum & listrik, jasa peralatan dan

perlengkapan kantor, jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa

administrasi keuangan, kebersihan kantor, ATK, barang cetakan & penggandaan,

komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengakapan

kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makan dan minum, rapat-

rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta jasa keamanan kantor.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Hasil yang diharapkan dari program kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan sarana

dan prasarana aparatur sebagai penunjang terlaksananya kegiatan di bidang Cipta

karya.

4. Peningkatan Disiplin Aparatur

Hasil yang diharapkan adalah terlaksananya pengadaan barang/jasa aparatur.

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Di bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ini, terdiri dari dua kegiatan

pokok yaitu (1) Pendidikan dan Pelatihan Formal dan (2) Bimbingan Teknik

Implementasi Perkantoran Perundang-undangan.

2.3.2. Kegiatan Pembangunan/Urusan Wajib

1. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Hasil yang ingin dicapai adalah Terbangunnya saluran dan Gorong - gorong di

lingkungan permukiman demi terciptanya lingkungan permukiman yang sehat dan

nyaman.

2. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Hasil yang ingin dicapai adalah Terciptanya Managemen Pengelolaan Air Minum /

Air Bersih yang Sehat dan Terlayaninya kebutuhan Air Minum bagi Masyarakat



3. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

Hasil yang ingin dicapai adalah Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih dan

Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

4. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Hasil yang ingin dicapai adalah tersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaan

Persampahan agar meningkatnya kesehatan bagi masyarakat & menciptakan

lingkungan yang bersih & nyaman.

5. Perencanaan pengembangan infrastruktur

Hasil yang ingin dicapai adalah Tersedianya Pedoman Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat tumbuh.

6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah

tersedianya informasi mengenai pelaksanaan seluruh kegiatan kecipta karyaan.

Informasi yang dihasilkan berupa laporan kegiatan setiap bulan selama satu tahun

anggaran dan hasil monitoring langsung ke lapangan.

7. Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

Hasil yang ingin dicapai adalah tersedianya sarana dan prasarana di daerah

perbatasan, terisolirdan kepulauan untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum

bidang infrastruktur dasar kepada masyarakat diperdesaan.

8. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbangunnya infrastruktur jalan

sebagai prasarana transportasi. Hal yang dilakukan adalah Peningkatan jalan,

Penggantian Jembatan, Pembangunan Jalan Baru, Pembangunan Jembatan Baru.

9. Pembangunan sarana dan prasarana gedung

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbangunnya Sarana Gedung

Pendidikan, Kesenian, Peribadatan dan Keagamaan untuk mendukung Kegiatan

Pendidikan, Seni Budaya, Peribadatan dan Keagamaan Serta Meningkatnya Kualitas

Keimanan Bagi Masyarakat.



10. Sosialisasi bidang perkotaan dan permukiman

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Terserapnya Informasi Kepada

masyarakat agar Tersedianya Tenaga Terampil dengan adanya Informasi Hasil

Pembangunan.

11. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan

peraturan lainnya yang terkait

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengetahuan bagi

pengguna dan penyedia jasa konstruksi terhadap perundang-undangan jasa konstruksi.

12. Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)

Hasil yang ingin dicapai adalah terlaksananya kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi

guna terserapnya informasi kepada masyarakat.

13. Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan,

badan usaha)

Hasil yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Jasa Konstruk


14. Pembinaan jasa konstruksi daerah

Hasil yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Jasa Konstruk


15. Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan adalah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

dokumen teknis. yang dihasilkan berupa laporan hasil pengawasan teknis pelaksanaan

kegiatan.

16. Pengembangan rumah sehat sederhana

Hasil yang diharapkan dari kegiatan adalah tersedianya rumah sederhana siap huni

bagi masyarakat korban bencana, kerusuhan dan dhuafa.

17. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota

Hasil yang ingin dicapai adalah terciptanya perencanaan ruang wilayah yang teratur

dan tertata baik



18. Sosialisasi penerapan Qanun RTRWP NAD

Hasil yang ingin dicapai adalah meningkatkan operasional bidang tata ruang

pengembanganwilayah

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA ACEH

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Dinas Cipta Karya Aceh

terdapat beberapa permasalahan yang akan mempengaruhi proses tersebut, antara lain:

Bidang Kesekretariatan

1. Profesionalisme/SDM aparatur belum memadai

2. Mekanisme kerja yang belum berjalan dengan baik

3. Masih lambannya penanganan administrasi

4. Kurangnya pemahaman prosedur, metode dan teknik penyusunan laporan keuangan

S.A.I

5. Kualitas pelaporan keuangan belum dapat dipenuhi dengan cepat, tepat dan akurat

Bidang Program, Perencanaan dan Evaluasi

1. Kurangnya konsistensi antara produk perencanaan dengan pelaksanaan program dan

kegiatan pada bidang fisik.

2. Kurangnya penyesuaian pemanfaatan anggaran dengan kebutuhan program dan kegiatan.

3. Kurangnya SDM pada bidang yang mengakibatkan mekanisme kerja yang lambat.

4. Sistem penyampaian pelaporan masih manual sehingga menghambat kelancaran

pelaporan khususnya pelaporan dari Kabupaten/Kota.

5. Pengalokasian dana pengawasan yang tidak sesuai dengan nilai fisik, mengakibatkan

penurunan kualitas bangunan/tidak sesuai dengan spesifikasi.

Bidang Perumahan, Air Bersih, Sarana dan Prasarana

1. Minimnya aksesibilitas kawasan lingkungan permukiman di wilayah perdesaan, daerah

perbatasan dan kawasan terisolir;

2. Letak lingkungan kawasan permukiman yang tersebar dengan pola perkembangan yang

belum teratur



3. Masih rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengelolaan air

bersih dalam hal kompetensi dan produktivitas

4. Kurangnya kemampuan manajerial serta terbatasnya lahan dan pembiayaan untuk dapat

memberikan pelayanan sarana dan prasarana publik yang memadai dan merata bagi

seluruh lapisan masyarakat

5. Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi permukiman

6. Tidak berlanjutnya pemeliharaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman

pascakonstruksi, akibat kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan

kegiatan

7. Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor Air Minum, Sanitasi,

Persampahan dan Permukiman Kumuh.

Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

1. Belum selesainya proses penyusunan Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Hal

ini menghambat aspek legal dalam penyelengaraan penataan ruang

2. Pembinaan penataan ruang belum menjangkau banyak kalangan

3. Produk rencana penataan ruang masih berada pada tahap penyusunan dokumen, belum

sampai pada proses pelaksanakan pemanfaatan ruang (aplikasi) yang sesuai dengan

rencana yang nantinya akan diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan

penyelenggaraan pemanfaatan ruang;

4. Belum berjalannya pengawasan yang meliputi evaluasi dan pelaporan tentang penataan

ruang

5. Belum efektifnya Kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Aceh (BKPRA)

6. Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang Penataan Ruang

Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi

1. Belum memadainya instrumen pendukung mekanisme penataan bangunan dan gedung

2. Kurangnya manajemen jasa konstruksi dalam hal pembangunan prasarana dan sarana

dasar lingkungan permukiman

3. Sosialisasi informasi tata tertib penyelenggaraan bangunan gedung sesuai ketentuan yang

berlaku, belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat

4. Jumlah SDM yang kurang memadai dalam hal penanganan pelimpahan kegiatan sarana

pendidikan dan sarana kesehatan.


Isu-Isu Strategis

43

BAB ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3

SPAM IKK BAITUSSALAM, ACEH BESAR


Isu-Isu Strategis

44

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI PELAYANAN

Cipta Karya secara garis besar terdiri dari 7 sektor yaitu Sektor Perumahan, Sektor Air

Minum, Sektor Sanitasi/Air Limbah, Sektor Persampahan, Sektor Drainase, Sektor Tata

Bangunan, dan Sektor Tata Ruang. Penanganan yang sebenarnya jika ditingkat pusat

ditangani oleh 2 kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (Direktorat Jenderal Cipta

Karya dan Direktorat Jenderal Tata Ruang) dan Kementerian Perumahan Rakyat. Untuk

mendapatkan penanganan yang tepat terhadap permasalahan yang ada disetiap sektor perlu

diidentifikasi permasalahan dan mengangkat permasalahan-permasalahan sebagai isu-isu

strategis guna merumuskan kebijakan, program dan kegiatan yang tepat sasaran untuk lima

tahun ke depan.

Adapun permasalahan ataupun isu strategis untuk masing-masing sektor adalah sebagai

berikut :

a. Sektor Perumahan

Berdasarkan RPIJM Aceh 2012-2017, data Dinas Sosial Tahun 2011, Jumlah Keluarga

Berumah Tidak Layak Huni adalah 120.267 Jiwa atau (24.053 KK). Jumlah Rumah yang

telah dibangun oleh Pemerintah Aceh (dana APBA) melalui Dinas Bina Marga dan Cipta

Karya dari tahun 2008 s.d Tahun 2012 adalah sebanyak 10.840 Unit dengan rincian sebagai

berikut :

- Tahun 2008 sebanyak 3.955 Unit



- Tahun 2011 sebanyak 817 Unit

- Tahun 2012 sebanyak 914 Unit

Untuk Tahun 2013, Pemerintah Aceh dengan dana APBA reguler, Otsus kabupaten/kota dan

Otsus Provinsi melalui Dinas Cipta Karya Aceh menargetkan 4.904 Unit rumah sehat

BAB 3


Isu-Isu Strategis

45

sederhana yang diperuntukkan untuk masyarakat dhuafa/fakir miskin dan korban konflik

tersebar di 23 kabupaten/kota, sehingga masih terdapat 18.230 Unit rumah yang belum

dibangun sampai dengan tahun 2013

Ditilik dari sasaran/capaian kinerja program RPIJM Aceh 2012-2017 pada program

pengembangan perumahan, Pemerintah Aceh melalui dana APBA hanya menargetkan 5.000

Unit pada tahun 2017 yang merupakan akhir kinerja periode RPIJMA dimana angka tersebut

dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Di lain pihak, Gubernur Aceh

menargetkan penuntasan akan kebutuhan rumah layak huni untuk masyarakat miskin/kurang

mampu sampai dengan 2017 sesuai dengan program MDGs untuk menurunkan angka

kemiskinan sampai dengan 9%. Sebagai catatan, angka kemiskinan Provinsi Aceh saat ini

adalah 19,46%.

Jika mengacu kepada target RPIJM Aceh melalui dana APBA yang hanya dapat

menuntaskan 5.000 unit rumah dhuafa maka masih terdapat 13.230 unit yang belum

tertangani sampai dengan tahun 2017

b. Sektor Air Minum

Untuk Provinsi Aceh, tingkat pelayanan air minum di perkotaan mencapai 55,61 % dan

diperdesaaan mencapai 33,88 %(BPS 2010), sedangkan target yang hendak dicapai secara

nasional melalui MDGs adalah untuk perkotaan dan perdesaan adalah sebesar 50% (2015).

Adapun permasalahan yang dijadikan isu strategis untuk sektor air minum adalah sebagai

berikut :

1. Lemahnya kapasitas kelembagaan dan Peraturan Perundangan

2. Terbatasnya Pendanaan

3. Menurunnya kuantitas air baku

4. Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan

5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelengaraan air

minum

6. Tingginya tingkat urbanisasi


Isu-Isu Strategis

46

7. Laju penyediaan infrastruktur air minum belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan

penduduk

8. Pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang kurang baik

9. Belum optimalnya sistem perencanaan air minum

10. Kurangnya koordinasi dalam pemanfaatan sumber air baku PDAM.

11. Masih lemahnya manajemen Pengelolaan PDAM.

12. Tidak seimbangnya biaya pengadaan operasional pengadaan air bersih dengan tarif.

13. Tingginya tingkat kebocoran air PDAM.

c. Sektor Sanitasi/Air Limbah

Untuk Provinsi Aceh, tingkat pelayanan sanitasi perkotaan dan perdesaan adalah sebesar

45,17% (BPS 2010) dengan target 2015 sebesar 56,50%. Sebagian besar fasilitas

pengolahan air limbah setempat masi belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan.

Adapun permasalahan atau isu strategis pembangunan/pengembangan di sektor

sanitasi/air limbah antara lain adalah :

- Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah

permukiman

- Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah

permukiman yang berbasis masyarakat

- Potensi yang ada dalam masyarakat dan dunia usaha belum sepenuhnya diberdayakan

oleh pemerintah

- Belum memadainya perangkat peraturan perundangan yang diperlukan dalam sistem

pengeloan air limbah permukiman

- Masih lembahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan-peraturan yang

terkait dengan pencemaran air limbah


Isu-Isu Strategis

47

- Belum lengkapnya Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) dan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Pelayanan Air Limbah

- Lemahnya fungsi lembaga di daerah yang melakukan pengelolaan air limbah

permukiman

- Belum terpisahkanya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan air limbah

permukiman

- Kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan pengeloaan air limbah

permukiman masih rendah

- Perlu ditingkatnya koordinasi antar instansi terkait dalam penentapan kebijakan di

bidang air limbah permukiman

- Rendanya tarif pelayanan air limbah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya biaya

operasi dan pemeliharan serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah

- Terbatasnya sumber pendanaan pemerintah, sehingg tidak dpat memenuhi kebutuhan

tingginya biaya investasi awal pembangunan sistem pengeloaan air limbah terpusat

- Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang air limbah, dan

belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat dan dunia

usaha/swasta/koperasi

- Rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah untuk pengelolaan dan pengembangan

air limbah permukiman

- Rendahnya skala prioritas penanganan pengelolaan air limbah permukiman baik

ditingkat pusat maupun daerah

d. Sektor Persampahan

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan dimana

diamanatkan didalam undang-undang tersebut diantaranya memberikan landasan

operasional bagi implementasi 3R (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan sampah

menggantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang ditambah lagi dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah


Isu-Isu Strategis

48

sejenis sampah rumah tangga bahwa mulai tahun 2013 seluruh pemerintah kabupaten/kota

harus mengubah sistem open dumping pada tempat pemrosesan akhir (TPA) menjadi

berwawasan lingkungan. Kondisi sistem persampahan di Provinsi Aceh masih jauh dari

apa yang telah diamanatkan pada kedua aturan hukum tersebut. TPA yang telah

berwawasan lingkungan (sanitary landfill) yang telah beroperasional hanya 1 yaitu di Kota

Banda Aceh, sedangkan 22 TPA pada masing-masing kabupaten kota masih belum

beroperasional (telah dibangun tetapi belum berfungsi) ataupun masih memakai sistem

open dumping. Hal ini menjadi permasalahan atau isu strategis utama untuk sektor

persampahan di Provinsi Aceh. Adapun permasalahan /isu yang lain diantaranya adalah

sebagai berikut :

1. Masih belum memadai perangkat peraturan yang mendukung pengelolaan persampahan

pada kabupaten kota

2. Penanganan sampah yang belum optimal

3. Minimnya pengelola layanan persampahan yang kredibel dan profesional

4. Belum optimalnya sistem perencanaan pengelolaan sampah

5. Terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek pengelolaan sampah

e. Sektor Drainase

Banjir khususnya di daerah perkotaan di kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih saja

terjadi, hal ini diakibatkan oleh sistem drainase perkotaan yang masih buruk dan kondisi

saluran yang tidak terawat. Isu stategis yang diangkat pada sektor drainase adalah sebagai

berikut :

1. Kapasitas sistem drainase sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini

2. Belum ada kejelasan pengelola sistem drainase

3. Belum optimalnya sistem perencanaan pengelolaan drainase

4. Terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek pengelolaan drainase


Isu-Isu Strategis

49

f. Sektor Tata Bangunan

1. Minimnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada suatu kawasan

sehingga mengakibatkan tata letak bangunan rumah tidak teratur sehinggga

menunjukkan kesan kumuh terhadap lingkungan permukiman dengan kepadatan tidak

teratur

2. Masih banyaknya kabupaten/kota yang belum memiliki Perda Bangunan Gedung

3. Kurang optimalnya perencanaan bangunan karena sering direncanakan pada tahun

yang sama

4. Penerapan peraturan perencanaan bangunan dan gedung yang masih belum optimal

g. Sektor Tata Ruang

1. Masih banyaknya kabupaten/kota yang belum menyelesaikan RTRW kabupaten/kota,

target 2013 seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia harus telah mempunyai

Peraturan/Qanun RTRW kabupaten/kota

2. Kenaikan jumlah penduduk perkotaan sebagai wujud terjadinya fenomena urbanisasi

akibat migrasi desa – kota memerlukan aturan/regulasi penetapan zoning yang

dituangkan dalam Qanun RTRW Kabupaten/Kota untuk mencegah pertumbuhan

permukiman yang sporadis.

3. Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan,

mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor.

4. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang

seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana

tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan, serta belum

tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam RTRW.

5. Kendala dalam penyelesaian RTRW kabupaten/kota diantaranya terjadinya konflik

antarsektor dan antar-wilayah

Disamping itu, terdapat beberapa permasalahan umum, yaitu:

1. Wilayah kerja yang cukup luas dengan kegiatan yang tersebar dan cukup banyak


Isu-Isu Strategis

50

2. Perangkat organisasi yang sangat ramping sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.

3. Jumlah dana yang besar merupakan suatu tantangan

4. Kualitas Sumber daya manusia yang lemah dan peralatan pendukung yang kurang

memadai

5. Kondisi aset infrastruktur masih belum memadai dan yang telah ada sangat diperlukan

pemeliharaan yang terus-menerus

6. Seringnya terjadi bencana alam (banjir dan longsoran)

7. Waktu pelaksanaan kontrak yang sangat pendek (tahunan)

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM RPJMA PROVINSI ACEH 2012 – 2017

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan

bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) pada 5 tahun

mendatang (akhir periode perencanaan).

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih secara kerangka

regulasi tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai yang

diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 dan

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Secara umum ditetapkan bahwa Renstra Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan kerja Perangkat Daerah

(SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun, mengacu pada RPJMD berdasarkan pada tugas dan

pokok dan fungsi Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sebagaimana tercantum dalam Rancangan Qanun Pemerintah Aceh Nomor tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Aceh Tahun 2005 – 2025, bahwa RPJMD

2012 – 2017 merupakan Tahap Pelaksanaan II yaitu :

1. Pencapaian target-target tujuan pembangunan millenium dan mendukung

pengembangan agroindustri di Aceh


Isu-Isu Strategis

51

2. Peningkatan sistem transportasi dari sentra-sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran,

pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, peningkatan kualitas pelayanan

kelistrikan, peningkatan akses jaringan air bersih dan sanitasi, dan pemantapan di

sektor perumahan yang mengedepankan penyediaan rumah layak huni secara mandiri

yang memenuhi standar kesehatan.

3. Peningkatan kualitas lingkungan dititik-beratkan pada pembangunan berwawasan

lingkungan yang didasarkan pada daya dukung lingkungan serta penyediaan informasi

kondisi lingkungan

4. Pengembangan industri perikanan dan sumberdaya kelautan

5. Pencapaian pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan

pemberdayaan perempuan, menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu,

dan pengendalian penyakit menular serta menurunkan beban ganda kesehatan.

6. Peningkatan modal sosial (social capital) dalam masyarakat untuk mendukung

industrialiasi pertanian berbasis perdesaan.

7. Peningkatkan kapasitas dan peran lembaga-lembaga pelaksana Syariat Islam di Aceh

seperti Mahkamah Syar’iah, Baitul Maal, dan Wilayatul Hisbah.

Dinas Cipta Karya Aceh yang dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012

Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi

Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Daerah Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam, merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Aceh yang

memilki otoritas di bidang keciptakaryaan. Peran Dinas Cipta Karya Aceh diarahkan

untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah Provinsi Aceh, yaitu : “ACEH

YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN MANDIRI

BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH SEBAGAI

WUJUD MoU HELSINKI”.

Kebijakan pembangunan daerah yang diarahkan melalui misi Pemerintah Aceh meliputi:

1. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan

penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi.


Isu-Isu Strategis

52

3. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor

kehidupan masyarakat

4. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia

5. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan

6. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan

Penjabaran makna dari Visi, Misi, dan Program Provinsi Aceh Tahun 2012 – 2017 di atas

yang harus diimplementasikan oleh Dinas Cipta Karya Aceh adalah melaksanakan

pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan dengan terwujudnya

pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan dan kemanfaatan melalui perencanaan yang

tepat, fokus dan tuntas. Terwujudnya penanganan tata ruang terpadu dalam pelaksanaan

pembangunan daerah melalui pembangunan berbasis lingkungan, pengelolaan dan

pengendalian bencana, perbaikan sistem dan jaringan sarana dan prasarana transportasi dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata.

3.3 TELAHAAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA SERTA RENSTRA KABUPATEN YANG MEMBIDANGI FUNGSI KECIPTAKARYAAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa pemerintah

daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali

urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi

seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan.

Pembangunan keciptakaryaan skala provinsi tidak terlepas dari kebijakan jangka menengah

yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang

menjalankan tugas dan fungsi di bidang keciptakaryaan dan penataruangan.

Demikian pula halnya dengan kebijakan pembangunan keciptakaryaan dan penataruangan

yang dilaksanakan harus memperhatikan pula sasaran prioritas yang telah ditetapkan oleh

pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai bentuk sinergitas antara Pemerintah Pusat –

Pemerintah Provinsi – Pemerintah Kabupaten/kota, mengingat otonomi daerah yang

dilaksanakan berada pada pemerintah kabupaten/kota.


Isu-Isu Strategis

53

Keterkaitan antara program jangka menengah Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/kota

dengan pembangunan keciptakaryaan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan

Infrastruktur Permukiman dan penataruangan melalui Program Penyelenggaraan Penataan

Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Aceh meliputi :

1. Meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK dalam pengembangan

kawasan permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah/kawasan bagi terwujudnya

pembangunan permukiman serta jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan

infrastruktur bidang permukiman yang berkelanjutan. Program prioritas sebagai

berikut :

a. Pengaturan, pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan dalam pengembangan

permukiman dengan outputnya : meningkatnya perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, pembinaan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan

permukiman dan meningkatnya jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan

infrastruktur bidang permukiman.

b. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam penataan bangunan dan

lingkungan termasuk pengelolaan gedung dan rumah negara, serta

penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan penataan

kawasan/lingkungan permukiman dengan outpunya : meningkatnya implementasi

produk pengaturan, pelayanan pembinaan, pengawasan, kualitas hasil

pembangunan dan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan.

c. Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber pembiayaan dan

pola investasi, serta pengelolaan pengembangan infrastruktur sanitasi dan

persampahan dengan outputnya : meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan,

perencanaan teknis, pembinaan, standardisasi teknis dan pengelolaan

pengembangan Infrastruktur bidang sanitasi lingkungan dan persampahan.

d. Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber pembiayaan dan

pola investasi, serta pengembangan sistem penyediaan air minum dengan

outputnya : meningkatnya pelayanan perumusan kebijakan, perencanaan teknis,

pembinaan, standardisasi teknis dan pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum.


Isu-Isu Strategis

54

e. Penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri, data

informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang permukiman dengan

outputnya : meningkatnya penyusunan kebijakan, program dan anggaran,

kerjasama luar negeri, data informasi serta evaluasi kinerja infrastruktur bidang

permukiman yang dimanfaatkan oleh kabupaten/kota

2. tercapainya kesesuaian RPJM (nasional dan daerah) dengan RTRW, tercapainya

kesesuaian perwujudan program pembangunan infrastruktur (terutama infrastruktur

PU dan permukiman) dengan rencana tata ruang wilayah nasional, dan meningkatnya

kualitas manajemen penyelenggaraan penataan ruang. Program prioritas sebagai

berikut :

a. Pengaturan dan Pengawasan Bidang Penataan Ruang outputnya : tersusunnya dan

tersosialisasikannya NSPK, terselenggaranya kampanye publik bidang penataan

ruang serta terlaksananya pengawasan teknis dan tersedianya PPNS (Pejabat

Penilik Pegawai Negeri Sipil) bidang penataan ruang,

b. Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah dengan outputnya :

terselenggaranya pembinaan pelaksanaan penataan ruang provinsi dan kabupaten,

fasilitasi penataan ruang wilayah sungai dan pengembangan kawasan perdesaan

dan agropolitan, kawasan andalan dan koridor, penyelenggaraan persetujuan

substansi RTRW provinsi dan kabupaten serta koordinasi lintas provinsi.

c. Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional dengan output : terselenggaranya

kerjasama penataan ruang antar negara dan terwujudnya keserasian rencana

penataan ruang, keterpaduan pemanfaatan ruang dan keselarasan upaya

pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah nasional, pulau/kepulauan dan

kawasan strategis nasional dalam rangka mewujudkan wilayah nasional yang

aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

d. Pembinaan Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan dengan output :

terselenggaranya penyediaan basis data informasi perkotaan, kebijakan dan

strategi, peningkatan kualitas pengembangan, kawasan metropolitan dan

perkotaan beserta kapasitas kelembagaannya, pembinaan teknis pelaksanaan

pengembangan perkotaan dan persetujuan substansi RTRW dan RDTR kota


Isu-Isu Strategis

55

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota akan menjadi

masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPA yang akan menjadi dokumen

Renstra SKPA Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh pada masa periode

berikutnya. Jadi hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota tahun

rencana ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai

masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis dalam Renstra

SKPA pada Dinas Cipta Karya Aceh dengan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota serta

mencegah tumpang tindih antara program dan kegiatan pemerintah atau K/L dengan

Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.4 TELAHAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Mengacu kepada Rancangan Qanun Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2010-2030 Tahun

2010, strategi pengembangan kawasan strategsi Provinsi Aceh yang interkoneksi dengan

pembangunan keciptakaryaan melalui Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi dari

sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebagai kawasan strategis aceh

yang memiliki sektor unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah aceh,

pertumbuhan ekonomi yang pesat selayaknya dikendalkan agar tidak menurunkan kinerja

kawasan. Kawasan strategsi Aceh ini meliputi koridor Banda Aceh – Lhokseumawe – Langsa

– Kuala Simpang, dan koridor Banda Aceh – Meulaboh – Subulussalam.


Isu-Isu Strategis

56


Isu-Isu Strategis

57

Dalam program utama perwujudan sistem prasarana wilayah, sesuai dengan uraian mengenai

rencana sistem prasarana wilayah, prinsip penting bagi arahan pemanfaatan ruangnya

meliputi: pengembangan prasarana permukiman perkotaan yang bersifat lintas

kabupaten/kota adalah pada kawasan perkotaan yang merupakan embrio metropolitan dengan

karakter prasarana yang lintas kabupaten/kota adalah:

- PKNp Banda Aceh (lintas Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar); dan

- PKN Lhokseumawe (lintas Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara).

Prasarana permukiman perkotaan yang dimaksud dalam hal ini adalah meliputi:

a. prasarana jaringan air bersih perpipaan,

b. prasarana pengolahan sampah.

Prasarana jaringan air bersih perpipaan ini meliputi sejak dari sumber air baku, transmisi ke

pengolahan, pengolahan (Instalasi Pengolahan Air Bersih/IPAB), dan distribusi hingga ke

konsumen air bersih. Jaringan prasarana demikian ini pada kedua kawasan perkotaan di atas

akan berkarakter lintas kabupaten/kota.

Begitu juga dengan prasarana pengolahan sampah (TPA Sampah), yang diharapkan berada

pada jarak yang memadai terhadap kawasan permukiman perkotaan yang ada, sehingga

sangat besar kemungkinannya untuk terletak di wilayah kabupaten yang mempunyai lokasi

demikian

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam penetapan arah pengembangan di bidang keciptakaryaan, terdapat isu strategis yang

dijadikan prioritas pengembangan keciptakaryaan yaitu sebagai berikut :

1. Penanganan pembangunan rumah sehat sederhana untuk mencapai target 18.230 unit

rumah dhuafa/korban konflik yang belum terbangun dengan mengoptimalkan

penggunaan dana APBA, Otsus Kab dan Provinsi, Migas Kabupaten dan Migas

Provinsi, dan APBN.


Isu-Isu Strategis

58

2. Peningkatan pengembangan sistem air minum untuk pemenuhan Standar Pelayanan

Minimum (SPM) dan pencapaian target MDGs yaitu peningkatan cakupan pelayanan

perkotaan dan perdesaan dari 33,88% menjadi 50%.

3. Peningkatan pengembangan sanitasi dan air limbah untuk pemenuhan Standar

Pelayanan Minimum (SPM) dan pencapaian target MDGs yaitu peningkatan tingkat

pelayanan sanitasi perkotaan dan perdesaan menjadi 56.50%

4. Peningkatan pengembangan persampahan dengan menerapkan program 3R (reduce,

reuse dan recycle), peningkatan operasional persampahan dengan penambahan

armada sampah, dan peningkatan status TPA di seluruh kabupaten/kota dari open

dumping menjadi sanitary landfill

5. Penanganan banjir di perkotaan khususnya di Kota-kota besar seperti Banda Aceh,

Lhokseumawe, Kota Langsa, Kota Meulaboh, Sabang, dan Subulussalam melalui

rehabilitasi dan pembangunan saluran tersier, sekunder dan primer.

6. Penanganan terhadap pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan untuk

meningkatkan tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat Aceh

7. Penyelesaian RTRW 16 kabupaten/kota yang belum dibahas materi Rancangan

Qanun RTRW pada tingkat daerah maupun pusat.


VISI MISI

59

BAB VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

DAN STRATEGI KEBIJAKAN

4

KRUENG NENG, BANDA ACEH


VISI MISI

60

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI

Visi dan Misi Dinas Cipta Karya Aceh dibangun berdasarkan Visi dan Misi Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014, Visi dan Misi Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012 – 2017 sera kondisi keciptakaryaan nasional

dan isu-isu strategis lainnya yang berkembang.

Visi RPJMN tahun 2010 – 2014 adalah :

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA DEMOKRATIS DAN

BERKEADILAN

Makna yang terkandung dalam visi 2010 – 2014 adalah :

1. Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui

pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan

sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini

dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Demokratis. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis,

berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab

serta hak asasi manusia

3. Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh

seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa

Indonesia.

Misi nasional 2010 - 2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera,

aman dan damai serta meletakkan pondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan

demokratis meliputi :

Misi 1 : Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera mengandung pengertian yang

dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memilki kemampuan

bertahan dalam mengatasi gejalok yang terjadi, dalam kerangka perbaikan

BAB 4


VISI MISI

61

kesejahteraan, perluasan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak. Hal ini

hanya dapat diciptakan bila ekonomi tumbuh secara cukup tinggi, sehat dan

dibangun di atas prinsip tata kelola yang baik, efisien, dan terus menjaga

keadilan

Misi 2 : Memperkuat Pilar-Pilar Demokratis

Diperlukan penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses

pelembagaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan

pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara. Seiring dengan pelaksanaan

desentralisasi dan otonomi daerah, proses demokrasi, penataan proses politik

diwujudkan dengan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya

kebebasan media massa serta keluluasaan berserikat, berkumpul, dan

berpendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-

masing.

Misi 3 : Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh

komponen bangsa akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam

pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi

konflik sosial untuk tercapainya kemajuan, kemandirian dan keadilan

Visi dan Misi Dinas Cipta Karya Aceh dibangun dengan mempertimbangkan Visi dan Misi

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017. Visi pembangunan Provinsi

Aceh Tahun 2012 – 2017 adalah :

“ACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN, DAN

MANDIRI BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH

SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI”

Visi pembangunan Aceh tahun 2012-2017 adalah kondisi Aceh yang diharapkan menjadi Aceh

yang Bermartabat, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang

Pemerintahan Aceh sebagai Wujud MoU Helsinki yang sejalan dengan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2005-2025.


VISI MISI

62

Bermartabat kondisi masyarakat Aceh yang dicirikan dengan ketahanan dan daya juang yang

tinggi, cerdas, taat aturan, kooperatif dan inovatif yang menjunjung tinggi harkat

dan martabat manusia berlandaskan penerapan syariat Islam yang kaffah

Perwujudannya antara lain melalui penuntasan peraturan-peraturan hasil turunan

UUPA dan peraturan perundangan lainnya, pelaksanaan tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih, bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta

penegakan supremasi hukum dan HAM, mengangkat kembali budaya Aceh yang

islami dan pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan kehidupan

bermasyarakat.

Sejahtera adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pembangunan

ekonomi berazaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing,

pengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan geopolitik Aceh,

peningkatan indeks pembangunan manusia dan mengembangkan kemampuan

menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berkeadilan adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan

secara partisipatif, proporsional dan berkelanjutan berdasarkan prinsip

kebutuhan dan azas manfaat bagi masyarakat Aceh.

Mandiri adalah Aceh mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang

melimpah dan keunggulan geostrategis melalui penguatan kapasitas

sumberdaya manusia, efesiensi dan efektifitas anggaran, serta penguasaan

teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk

kesejahteraan masyarakat Aceh.

Berlandaskan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki adalah mewujudkan pelaksanaan

Pemerintahan Aceh yang efektif dan efesien sebagaimana yang telah

dituangkan dalam Undang-Undang tersebut guna tercapaianya masyarakat

Aceh yang mandiri, makmur dan sejahtera dalam bingkai NKRI.

Selanjutnya, Visi dan Misi Dinas Cipta Karya Aceh dibangun dengan mempertimbangkan

pula Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum. Visi Kementerian Pekerjaan Umum tahun

2007 – 2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 adalah :


VISI MISI

63

“TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN

YANG ANDAL UNTUK MENDUKUNG INDONESIA SEJAHTERA 2025”.

Misi Kementerian PU tahun 2010 – 2014, yaitu:

1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunan nasional

dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan

permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

2. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan

kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengurangi resiko daya

rusak air.

3. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan

jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan.

4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif

melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang

terpadu, andal dan berkelanjutan.

5. Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya

keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang

baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.

6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan: IPTEK, norma,

standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur PU dan

permukiman.

7. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang

akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-

prinsip good governance.

8. Meminimalkan penyimpangan dan praktik-praktik KKN di lingkungan Kementerian

PU dengan meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengawasan profesional.

Sebagai penjabaran atas visi Kementerian PU, maka tujuan yang akan dicapai oleh

Kementerian PU dalam periode lima tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman,

dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang

berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim).


VISI MISI

64

2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan

permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan

dan daya saing.

3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar)

infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan,

dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar

wilayah.

5. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan

administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan

efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

Adapun prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional 2010-2014 (11 prioritas) yang

terkait erat dengan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman adalah

sebagai berikut:

1. Prioritas Pembangunan Infrastruktur

2. Prioritas Bidang Kesehatan

3. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

4. Prioritas Ketahanan Pangan

5. Prioritas Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca

6. Konflik Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

7. Prioritas di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

8. Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha.8.

Sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur, maka fokus prioritas rencana

pembangunan bidang sarana dan prasarana ditetapkan dengan:

1. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan SPM.

2. Mendukung peningkatan daya saing sektor riil.

3. Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).3.

Sedangkan prioritas bidang dalam rencana pembangunan bidang sarana dan prasarana

mencakup:

1. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan

kesejahteraan.

2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya

saing produk nasional.


VISI MISI

65

Pemerintah Indonesia telah merumuskan new deal pembangunan ekonomi Indonesia yang

secara prinsip memuat triple track strategy, yaitu: pro-growth, pro-job, dan pro-poor. Track

pertama dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengutamakan

ekspor dan investasi. Track kedua dilakukan dengan menggerakkan sektor riil untuk

menciptakan lapangan kerja. Dan track ketiga, dilakukan dengan merevitalisasi sektor

pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi perdesaan untuk mengurangi kemiskinan (secara

diagramatis, triple track strategy dapat dilihat pada Gambar 4.1.). Sejalan dengan prinsip

tersebut, maka peran pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan permukiman dalam

pembangunan nasional pada dasarnya sangat penting dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Gambar 4.1. Triple Track Strategy

Dukungan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

dilaksanakan melalui upaya-upaya terutama: (i) program-program pembangunan infrastruktur

pekerjaan umum dan permukiman dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan

peningkatan kesempatan kerja; (ii) program- program pembangunan infrastruktur untuk

mengurangi kesenjangan antarwilayah,


VISI MISI

66

Berdasarkan agenda, prioritas pembangunan dan arah kebijakan umum Pembangunan

Nasional, maka arah kebijakan umum pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan

permukiman adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

pembangunan berkelanjutan di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, daerah

terisolir untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, serta

meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan cakupan

pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mewujudkan

kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan inklusif.

2. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan keandalan sistem di kawasan pusat

produksi dan ketahanan pangan guna mendukung daya saing dan mendorong industri

konstruksi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas.

3. Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur melalui optimasi peran pelayanan publik

bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mendukung otonomi daerah dan

penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung

reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance.

Gambar 4.2. Peran Infrastruktur PU dan Permukiman dalam Pembangunan Nasional

PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

Aksesibilitas Barang/Penumpang

Ketahanan Pangan Investasi dan Eksport Penanggulangan Kemiskinan,

Peningkatan Kesempatan Kerja

Kesenjangan Wilayah, Dukungan thd Kawasan Perbatasan, Terpencil dan Terisolir

Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Green Construction Pembangunan Berbasis

Penataan Ruang Adaptasi terhadap Perubahan

Iklim

Pro Poor Pro Growth Pro Job Pro Green

KESEJAHTERA

AN DAN KEMAKMURAN


VISI MISI

67

Berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsi serta dengan memperhatikan visi dan misi

nasional, visi dan misi Provinsi Aceh, visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum serta

memperhatikan isu strategis yang dihadapi maka ditetapkan Visi Dinas Cipta Karya Aceh

Tahun 2012 – 2017 sebagai berikut :

“Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang teratur, serasi, nyaman

dan berkelanjutan sesuai dengan tata ruang”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan

instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau

dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang akan dipenuhi, kelompok masyarakat yang

dilayani serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Berkaitan dengan perumusan Misi Dinas Cipta Karya Aceh 2012 – 2017 maka perlu

diperhatikan relevansi dan keterkaitannya upaya pencapaian Misi Daerah Provinis Aceh

tahun 2012 – 2017. Terdapat 4 (empat) Misi Provinsi Aceh yang perlu mendapat dukungan

dan diaktualisasikan oleh Dinas Cipta Karya, meliputi :

a. Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan

penyelesaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk menjaga perdamaian yang abadi.

b. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan

masyarakat Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia

c. Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan

d. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan

SDA

Seiring dengan upaya mencapai misi daerah serta dalam rangka mewujudkan visi Dinas Cipta

Karya Aceh Tahun 2012 – 2017, maka selanjutnya ditetapkan Misi Dinas Cipta Karya Aceh

sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan Tata Ruang yang aman, nyaman, produktif dan

berkelanjutan

Ditujukan untuk : Meningkatkan pembangunan yang terintegrasi.

Misi 2 : Meningkatkan aksesibilitas di wilayah perdesaan, daerah perbatasan

dan kawasan terisolir yang mendorong pertumbuhan ekonomi

masyarakat


VISI MISI

68

Ditujukan untuk : 1) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan

kesejahteraan masyarakat; 2) Meningkatkan pembangunan pengembangan

wilayah strategis dan cepat tumbuh; 3) Meningkatkan infrastruktur

perdesaan.

Misi 3 : Mewujudkan ketersediaan perumahan, layanan air bersih, prasarana

dan sarana dasar dalam lingkungan permukiman yang sehat, damai,

serasi, produktif dan berkelanjutan

Ditujukan untuk : 1) Meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan

dan sanitasi yang layak yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan

rendah dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat;

2) Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan; 3) Menyediakan sarana

dan prasarana perumahan layak huni untuk masyarakat miskin.

Misi 4 : Meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan penataan

bangunan dan komponen konstruksi lainnya di bidang keciptakaryaan.

Ditujukan untuk : 1) Mendorong berkembangnya industri konstruksi yang

kompetitif; 2) Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Jasa Konstruksi; 3)

Meningkatnya pengawasan bidang keteknikan untuk menjaga kualitas

konstruksi.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS CIPTA KARYA ACEH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Cipta Karya

Aceh, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun ke depan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Cipta Karya

Aceh, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci,

dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Cipta Karya Aceh Tahun 2-12 – 2017

berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi ke-1

Visi : Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang teratur, serasi, nyaman dan berkelanjutan sesuai dengan tata ruang


VISI MISI

69

Misi ke 1 Mewujudkan Tata Ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi

Tersusunnya rencana tata ruang wilayah sebagai pedoman pembangunan

Jumlah Produk Rencana Tata Ruang Wilayah

Jumlah produk sosialisasi perencanaan qanun RTRWP Aceh



Misi ke 2 Meningkatkan aksesibilitas di wilayah perdesaan, daerah

perbatasan dan kawasan terisolir yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman dan kesejahteraan masyarakat

Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur drainase.

Panjang saluran drainase/gorong-gorong

Meningkatnya pembangunan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Terwujudnya pedoman/ acuan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan

Terwujudnya pengendalian sesuai dengan perencanaan pada pelaksanaan kegiatan bidang cipta karya

Jumlah produk perencanaan pengembangan kawasan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah produk laporan monitoring dan evaluasi

Meningkatnya infrastruktur perdesaan

Tersedianya sarana dan prasarana perdesaan berupa jalan lingkungan sarana gedung pendidikan, seni budaya, keagamaan, peribadatan dan kesehatan.

Jumlah sarana dan prasarana pelayanan umum bidang infrastruktur diperdesaan terbangun

Panjang jalan lingkungan dan jembatan terbangun

Jumlah sarana gedung pendidikan, seni budaya, keagamaan, peribadatan dan kesehatan terbangun

Jumlah produk sosialisasi

pelatihan tenaga terampil bidang keciptakaryaan


VISI MISI

70



Misi ke 3 Mewujudkan ketersediaan perumahan, layanan air bersih,

prasarana dan sarana dasar dalam lingkungan permukiman yang sehat, damai, serasi, produktif dan berkelanjutan

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan dan sanitasi yang layak yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat.

Tersedianya akses air minum perpipaan dan sanitasi yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dan di perdesaan

Jumlah laporan pemantauan pengendalian Air Minum Aceh (PMDU)

Jumlah Kawasan yang tertangani pengembangan IPA dan jaringan transmisi serta jaringan distribusi air bersih

kabupaten/kota

Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan

Tersedianya sarana dan prasarana persampahan

Jumlah prasarana pengumpul sampah /TPS/TPS 3R/sarana pengangkut sampah

Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur persampahan

Menyediakan sarana dan prasarana perumahan layak huni untuk masyarakat miskin;

Tersedianya rumah sehat sederhana bagi masyarakat miskin/korban konflik/bencana alam

Jumlah rumah sehat sederhana terbangun



Misi ke 4 Meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan

penataan bangunan dan komponen konstruksi lainnya di bidang keciptakaryaan


Mendorong berkembangnya industri konstruksi yang kompetitif

Terlaksananya Penerapan Perundang-undangan Jasa Konstruksi di Lingkungan

Jumlah produk sosialisasi peraturan jasa konstruksi


VISI MISI

71


Misi ke 4 Meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan

penataan bangunan dan komponen konstruksi lainnya di bidang keciptakaryaan


Pengguna dan penyedia Jasa Konstruksi

Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Terlaksananya pembinaan bagi Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi terhadap Perundang-undangan Jasa Konstruksi

Jumlah produk workshop/ sosialisasi Pemberdayaan Penyediaan Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badan usaha

Jumlah produk workhsop/sosialisasi pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)

Jumlah produk workshop/ sosialisasi pembinaan Jasa Konstruksi Daerah

Meningkatnya pengawasan bidang keteknikan untuk menjaga kualitas konstruksi

Terlaksananya pengawasan bidang keteknikan

Jumlah produk laporan pengawasan

Berdasarkan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, maka target kinerja sasaran

Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Aceh untuk periode 5 tahun sebagaimana Tabel 4.5

terlampir .

Tabel 4.5

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Cipta Karya Aceh

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS CIPTA KARYA ACEH

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang

dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi,


VISI MISI

72

tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk

mewujudkan tujuan atau misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Cipta Karya Aceh, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga

dirancang dengan mengakomodir Strategi Pembangunan Daerah sebagai suatu strategi

pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Aceh sebagai mana tertuang dalam RPJMA

Provinsi Aceh 2012 – 2017.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Cipta

Karya Aceh untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan

ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan

dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan

sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan

tahun 2012 – 2017.

Adapun strategi dan kebijakan Dinas Cipta Karya Aceh pada setiap misi adalah sebagai

berikut :

Tabel 4.6 Strategi dan Kebijakan Misi ke-1


Misi ke 1 Mewujudkan Tata Ruang yang aman, nyaman, produktif dan

berkelanjutan

Strategi Kebijakan

Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi Peningkatan koordinasi perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan


VISI MISI

73



Misi ke 2 Meningkatkan aksesibilitas di wilayah perdesaan, daerah perbatasan

dan kawasan terisolir yang mendorong pertumbuhan ekonomi

masyarakat

Strategi Kebijakan

Berkurangnya genangan permukaan di

perdesaan dan perkotaan

Peningkatan aksesibilitas dengan

mempertahankan, meningkatkan dan

membangun jalan/jembatan untuk mencapai

kondisi mantap Meningkatnya pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

Meningkatnya infrastruktur perdesaan untuk

meningkatkan aksesibilitas serta sarana dan

prasarana gedung dan permukiman



Misi ke 3 Mewujudkan ketersediaan perumahan, layanan air bersih, prasarana



Strategi Kebijakan

Menyediakan ketersedian sarana dan prasarana

air minum dan air limbah untuk pencapaian

target MDGs dan Standar Pelayanan Minum

Peningkatan akses penduduk terhadap air

minum, layanan pengelolaan persampahan

dan air limbah, sarana prasarana lingkungan

permukiman Menyediakan dan meningkatkan sarana dan


VISI MISI

74


Misi ke 3 Mewujudkan ketersediaan perumahan, layanan air bersih, prasarana



Strategi Kebijakan

prasarana persampahan yang ramah

lingkungan

Menyediakan perumahan layak huni untuk

masyarakat miskin/korban konflik/bencana

alam;

Penyediaan sarana dan prasarana

perumahan layak huni untuk masyarakat

miskin;



Misi ke 4 Mewujudkan penataan bangunan dan gedung yang berkualitas dan

handal untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan

pelayanan masyarakat

Strategi Kebijakan

Meningkatnya Pengetahuan bagi Pengguna

dan Penyedia Jasa Konstruksi terhadap

Perundang-undangan Jasa Konstruksi

Peningkatan kesiapsiagaan aparatur

pemerintah dan masyarakat dalam

menghadapi bencana sesuai dengan standar

internasional Meningkatnya kualitas kontruksi

Meningkatnya kualitas bangunan gedung

sesuai dengan standar keamanan dan

keselamatan


PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN

75

BAB RENCANA PROGRAM DAN

KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

`

5

DRAINASE DESA LAMPULO, BANDA ACEH



76

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan

dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai upaya untuk

mengimplementasikan straXtegi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan

sasaran suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangakt Daerah, sedangkan kegiatan adalah

merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta

dilaksanakan setiap tahun.

Sedangkan indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan

tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya

tersebut sebagai masukan (input) untu menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

barang/jasa. Pengertian bersifat indikatif dalam Undang-Undang NO 25 Tahun 2004 adalah

bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak

yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan

indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan

Dinas Cipta Karya Aceh Tahun 2012 – 2017 menurut kebijakan yang ditetapkan meliputi

1. Kebijakan Peningkatan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan



berkelanjutan

Program Tujuan Kegiatan

Program Perencanaan Tata

Ruang

Meningkatnya pembangunan

yang terintegrasi

1. Penyusunan Rencana

Tata Ruang Wilayah

Kabupaten/Kota

BAB 5



77



berkelanjutan


2. Sosialisasi penerapan

Qanun RTRW NAD

2. Kebijakan Peningkatan aksesibilitas dengan mempertahankan, meningkatkan dan

membangun jalan/jembatan untuk mencapai kondisi mantap



perbatasan dan kawasan terisolir yang mendorong

pertumbuhan ekonomi masyarakat


Program Pembangunan

Saluran Drainase/Gorong-

gorong

Meningkatnya kualitas

lingkungan pemukiman dan

kesejahteraan masyarakat

1. Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

Program Pengembangan

Wilayah Strategis dan cepat

tumbuh

Meningkatnya pembangunan

pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

1. Perencanaan

Pengembangan

Infrastruktur

2. Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan

Meningkatnya infrastruktur

perdesaan

1. Penataan Lingkungan

Permukiman Penduduk

Perdesaan

2. Pembangunan Jalan dan

Jembatan Perdesaan

3. Pembangunan Sarana dan

Prasarana Gedung



78



perbatasan dan kawasan terisolir yang mendorong

pertumbuhan ekonomi masyarakat


4. Sosialisasi Bidang

Perkotaan dan

Permukiman

3. Kebijakan Peningkatan akses penduduk terhadap air minum, layanan pengelolaan

persampahan dan air limbah, sarana prasarana lingkungan permukiman dan Kebijakan

Penyediaan sarana dan prasarana perumahan layak huni untuk masyarakat miskin;



prasarana dan sarana dasar dalam lingkungan permukiman

yang sehat, damai, serasi, produktif dan berkelanjutan



Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

Meningkatkan cakupan

pelayanan air minum

perpipaan dan sanitasi yang

layak yang diprioritaskan

bagi masyarakat

berpenghasilan rendah dalam

rangka meningkatkan derajat

kualitas kesehatan

masyarakat.

1. Fasilitasi Pembinaan

Teknik Pengelolaan Air

Minum

2. Pengembangan Sistem

Distribusi Air Minum

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Meningkatnya kinerja

pengelolaan persampahan

1. Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan prasarana

dan Sarana Persampahan



79



prasarana dan sarana dasar dalam lingkungan permukiman

yang sehat, damai, serasi, produktif dan berkelanjutan



Perumahan

Menyediakan sarana dan

prasarana perumahan layak

huni untuk masyarakat

miskin

1. Pengembangan Rumah

Sehat Sederhana

4. Kebijakan Peningkatan kesiapsiagaan aparatur pemerintah dan masyarakat dalam

menghadapi bencana sesuai dengan standar internasional;


Misi ke 4 Mewujudkan penataan bangunan dan gedung yang

berkualitas dan handal untuk mendukung penyelenggaraan

fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat


Program Pengaturan Jasa

Konstruksi

Mendorong berkembangnya

industri konstruksi yang

kompetitif

1. Sosialisasi dan

Diseminasi Peraturan

Program Pemberdayaan Jasa

Konstruksi

Meningkatnya Kinerja

Pemberdayaan Jasa

Konstruksi

1. Pemberdayaan

Penyediaan Jasa

Konstruksi (orang

perseorangan, badan

usaha)

2. Pemberdayaan pengguna

jasa konstruksi (orang

perseorangan, badan

usaha)

3. Pembinaan Jasa



80


Misi ke 4 Mewujudkan penataan bangunan dan gedung yang

berkualitas dan handal untuk mendukung penyelenggaraan

fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat


Konstruksi Daerah

Program Pengawasan Jasa

Konstruksi

Meningkatnya mutu /

kualitas konstruksi

1. Pengawasan Terhadap

Ketentuan Keteknikan


dikator Kinerja Dinas

81

BAB INDIKATOR KINERJA DINAS

6

IPA RIMO JASUKA, SINGKIL


dikator Kinerja Dinas

82

INDIKATOR KINERJA DINAS

Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Cipta

Karya Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Rencana Strategis tahun 2012 – 2017

sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Provinsi Aceh Tahun 2012 – 2017.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari

pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Aceh, yang

secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan.

Pelaksanaan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Cipta Karya Aceh berorientasi

kepada pencapaian kinerja porgram yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012 – 2017 dalam mendukung tujuan dan sasaran

pembangunan, dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut :

BAB 6


Indikator Kinerja Dinas

83

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Cipta Karya Aceh berdasarkan RPJMA 2012 – 2017

No. Aspek/Fokus/Bidang

Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Satuan

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode

RPJMA 2012 - 2017

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode RPJMA (2017)

2013 2014 2015 2016 2017

1 Dinas Cipta Karya Pekerjaan Umum 1. Rasio tempat ibadah per

satuan penduduk % 0,372 0,374 0,376 0,378 0,380 0,383 0,38

2. Presentase rumah tinggal bersanitasi

% 52,50 55,13 60,64 66,70 70,04 77,04 77,04

3. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

% 55,00 57,75 63,53 69,88 76,87 84,55 84,55

4. Rumah layak huni Unit/KK 0,201 0,202 0,203 0,204 0,205 0,21 0,21 5. Permukiman layak huni % 93,50 93,83 94,44 95,00 95,50 95,95 95,95 6. Drainase dalam kondisi baik/

pembuangan aliran air tidak tersumbat

% 30,43 34,99 41,99 50,39 60,47 66,52 66,52

7. Lingkungan Pemukiman % 2,07 2,17 2,28 2,40 2,52 2,64 2,64 Perumahan 1. Rumah tangga pengguna air

bersih % 45,22 52,00 59,80 68,77 75,65 87,00 87,00

2. Rumah tangga ber-Sanitasi % 52,50 55,13 60,64 66,70 70,04 77,04 77,04 3. Lingkungan pemukiman

kumuh % 6,50 6,18 5,56 5,00 4,50 4,05 4,05

4. Rumah layak huni % 78,78 79,22 79,67 80,56 80,56 80,56 80,56 Penataan Ruang 1. Rasio Ruang Terbuka Hijau

per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

% 8 10 15 20 25 30 30


Penutup

84

BAB PENUTUP

`

7

3R DESA ILIE, BANDA ACEH


Penutup

85

PENUTUP

Sebagai konsistensi implementasi Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Aceh Tahun 2012 –

2017 untuk selanjutnya perlu diperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dinas Cipta Karya Aceh berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan

impementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi

Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2012 – 2017 serta

telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA)

Provinsi Aceh Tahun 2012 – 2017.

2. Sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Aceh Tahun 2012 – 2017,

setiap tahun disusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas yang berpedoman pada

Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Aceh serta memperhatikan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Aceh

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Rencana Strategis Dinas Cipta Karya Aceh

Tahun 2012 – 2017 dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Cipta Karya Aceh, setiap

tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dilakukan pengendalian dan evaluasi

pelaksanan rencana pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata.

Demikian dokumen perencanan pembangunan jangka menengah Dinas Cipta Karya Aceh

Tahun 2012 – 2017 disusun sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang keciptakaryaan.

Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh bidang teknis sebagai unit satuan kerja di

lingkungan Dinas Cipta Karya Aceh dalam mendukung pencapaian target kinerja

pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPIJMA Provinsi Aceh Tahun 2012 -

2017

BAB 7

Penutup

87

LAMPIRAN

`

IPA PESANTREN OEMAR DIYAN , INDRAPURI

1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2

2 3 3 3 3 3

3 5 5 5 5 5

4 80.000 187.168 25.000 25.000 25.000

5 44 29 50 50 50

30 30 30 30 30

6 272 2.218 1.000 1.000 1.000

110.000 51.325 50.000 50.000 50.000

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PelayananDinas Cipta Karya Aceh

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-Tujuan Sasaran Indikator SasaranNo.

Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman

Tersedianya saluran drainase/gorong-gorong di perdesaan

Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi

Meningkatkan pemanfaatan ruanglintas kabupaten

Meningkatkan pengendalianpemanfaatan ruang lintas

Tersusunnya rencana tata ruang wilayah sebagai pedoman pembangunan

Tersusunnya kebijakan perizinan, norma standar dan kriteria pemanfaatan ruang

Terkendalinya rencana tata ruang wilayah sebagai pedoman pembangunan lintas kabupaten

Meningkatnya pembangunan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (laporan)

Meningkatnya infrastruktur perdesaan

Tersedianya sarana dan prasarana perdesaan berupa jalan lingkungan, sarana gedung pendidikan, seni budaya, keagamaan, peribadatan dan kesehatan, serta tertatanya lingkungan perdesaan

Tabel 4.5

Panjang saluran drainase/gorong-gorong (meter)

Jumlah sarana gedung pendidikan, seni budaya, keagamaan, peribadatan dan kesehatan (Unit)

Panjang jalan lingkungan dan Jembatan Desa (Meter)

Jumlah Dokumen RTRW (Dokumen)

Jumlah Sosialisasi perencanaan qanun RTRWP Aceh (kali)

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (laporan)

Jumlah kebijakan perizinan, norma standar dan kriteria pemanfaatan ruang (laporan)

Jumlah Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang; jumlah aparat pengendalian pemanfaatan ruang (laporan)

1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-Tujuan Sasaran Indikator SasaranNo.

10 15 20 25 20

3 3 3 3 3

7 100 310 250 250 250

110.000 65.973 60.000 60.000 60.000

2 2 2 2 2

8 30 50 45 40 43

9 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

10 1 1 1 1 1

11 Meningkatnya kualitas kontruksi 3 3 3 3 3

12 25 30 25 25 25

Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan

Tersedianya sarana dan prasarana persampahan

Jumlah sarana dan prasarana persampahan (Unit)

Panjang jaringan air minum (panjang)

Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Meningkatnya pengawasan bidang keteknikan untuk menjaga kualitas konstruksi


Jumlah sarana air minum dan air limbah (unit)

Menyediakan sarana dan prasarana perumahan layak huni untuk masyarakat miskin;

Tersedianya rumah sehat sederhana bagi masyarakat korban konflik/bencana alam

Mendorong berkembangnya industri konstruksi yang kompetitif Terlaksananya Pengetahuan bagi

Pengguna dan Penyedia Jasa Konstruksi terhadap Perundang-undangan Jasa Konstruksi

Jumlah sosialisasi jasa konstruksi (kali)

Jumlah rumah sehat sederhana (Unit)

Meningkatkan ketersediaan air minum dan tertanganinya permasalahan air limbah

Tersedianya air minum dan tertanganinya permasalahan air limbah di perkotaan dan diperdesaan

Jumlah sosialiasi untuk perorangan dan badan usaha (kali)

Jumlah laporan pengawasan (laporan)

Jumlah laporan pemantauan pengendali air minum Aceh (PMDU)

Jumlah sosialisasi pelatihan tenaga terampil bidang keciptakaryaan (kali)

Jumlah sarana dan prasarana pelayanan umum bidang infrastruktur diperdesaan (unit)

3 4 5 16 17 18 19 20

1. 3

1. 3.1 Program Perencanaan Tata Ruang1. 14 Lap 2 Kws 2 Kws 2 Kws 2 Kws - Lap - Kws - Kws - Kws - Kws - - - - -

2. Sosialisasi penerapan Qanun RTRW NAD 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap - Lap - Lap - Lap - Lap - Lap - - - - -

1. 3,2

1. Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 274,60 Km 492,20 Km 709,80 Km 927,40 Km 1.145,00 Km - M - Kws - Kws - Kws - Kws - - - - -

1. 3,3

1. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 29 Lap 29 Lap 29 Lap 29 Lap 29 Lap - Lap - Lap - Lap - Lap - Lap - - - - -

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 30 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap - Lap - Lap - Lap - Lap - Lap - - - - -

1. 3,41. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 51.325 Km 10,00 Km 10,00 Km 10,00 Km 10,00 Km - Km - Km - Km - Km - Km - - - - -

11 Unit - - - - - - - - - Unit - - - - - - - - - - - - - 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung 2.231 Unit 300 Unit 300 Unit 300 Unit 300 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - - - - -

1. 3,5

1. 27 Desa 23 PDAM 23 PDAM 23 PDAM 23 PDAM - Desa - PDAM - PDAM - PDAM - PDAM - - - - - 2 Lap 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali - Lap - Kali - Kali - Kali - Kali - - - - -

1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap - Lap - Lap - Lap - Lap - - - - -

2. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 5 IKK 5 IKK 5 IKK 5 IKK 5 IKK - IKK - IKK - IKK - IKK - IKK - - - - - 6 Kws 4 Kws 2 Kws 4 Kws 4 Kws - Kws - Kws - Kws - Kws - Kws - - - - - 15 Kws 10 Kws 10 Kws 10 Kws 10 Kws - Kws - Kws - Kws - Kws - Kws - - - - - 1 Kws 5 Kws 5 Kws 5 Kws 5 Kws - Kws - Kws - Kws - Kws - Kws - - - - - 14 Kws 4 Kws 5 Kws 5 Kws 5 Kws - Kws - Kws - Kws - Kws - Kws - - - - - 10 Kws 8 Kws 10 Kws 10 Kws 10 Kws - Kws - Kws - Kws - Kws - Kws - - - - -

1. 3,6

1. 1 TPA 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit - TPA - Unit - Unit - Unit - Unit - - - - - - - 4 kws 4 kws 4 kws 4 kws - - - kws - kws - kws - kws - - - - - - - 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit - - - Unit - Unit - Unit - Unit - - - - -

1. 3,7 Program Pengembangan Perumahan1. Pengembangan Rumah Sehat Sederhana 4.848 Unit 1.500 Unit 1.500 Unit 1.500 Unit 1.500 Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - Unit - - - - -

1. 3,81. Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan 76 % 82 % 88 % 94 % 100 % - - - - - - - - - - - - - - -

1. 3,91. - - 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap - - - Lap - Lap - Lap - Lap - - - - -

2. - - 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap - - - Lap - Lap - Lap - Lap - - - - -

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pemberdayaan Penyediaan Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)

Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan pemeliharan prasarana dan sarana persampahan

Tahun 2013

Tahun 2017

Tahun 2016

Tahun 2015

Tahun 2014

15

Tahun 2017

Volume Volume Volume Volume

Target SPM

9

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

TABEL 2.1Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya

Provinsi Aceh

Rasio Capaian Pada Tahun Ke -

Volume

11 12 13 14

Realisasi Capaian Tahun Ke -

Tahun 2013

10

Volume


7 8

Tahun 2016NO BIDANG PRIORITAS PEMBANGUNAN / PROGRAM / INDIKASI KEGIATAN

Volume

1

Target Renstra SKPA Tahun Ke -

Volume Volume Volume

2 6

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

PEKERJAAN UMUM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Tahun 2013

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Tahun 2013

Tahun 2017

Tahun 2016

Tahun 2015

Tahun 2014

15

Tahun 2017

Volume Volume Volume Volume

Target SPM

9



Volume

11 12 13 14

Realisasi Capaian Tahun Ke -

Tahun 2013

10

Volume


7 8

Tahun 2016NO BIDANG PRIORITAS PEMBANGUNAN / PROGRAM / INDIKASI KEGIATAN

Volume

1

Target Renstra SKPA Tahun Ke -

Volume Volume Volume

2 6

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Tahun 2013

3. Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah - - 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap - - - Lap - Lap - Lap - Lap - - - - -

1. 3,101. Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan 125 Lap 30 Lap 30 Lap 30 Lap 30 Lap - Lap - Lap - Lap - Lap - Lap - - - - -

Pembina Utama Muda (IV/c)Ir. Hasanuddin, M.Si

Kepala Dinas Cipta karya Aceh

Program Pengawasan Jasa Konstruksi

Banda Aceh, Desember 2013

NIP. 19600602 199003 1 002

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Anggaran Realisasi

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Biaya Rp. Rp. Rp. Rp. % % % % % Rp. Rp. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. 3

1. 3.1 Program Perencanaan Tata Ruang1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota 7.902.700.000 17.492.460.000 17.842.309.200 18.199.155.384 18.563.138.492 - - - - - - - - - - 2.132.087.698 -

2. Sosialisasi penerapan Qanun RTRW NAD 596.200.000 4.832.070.000 4.928.711.400 5.027.285.628 5.127.831.341 - - - - - - - - - - 906.326.268 -

1. 3,21. Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 12.021.129.649 12.230.872.447 12.996.792.565 13.836.939.533 14.731.992.980 - - - - - - - - - - 542.172.666 -

1. 3,3

1. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur 10.392.000.000 10.473.796.000 10.683.271.920 10.896.937.358 11.114.876.106 - - - - - - - - - - 144.575.221 -

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 167.000.000 2.581.620.000 2.633.252.400 2.685.917.448 2.739.635.797 - - - - - - - - - - 514.527.159 -

1. 3,41. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan 76.987.780.000 18.141.000.000 18.141.000.000 18.141.000.000 18.141.000.000 - - - - - - - - - - (11.769.356.000) -

1.875.000.000

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung 648.787.221.400 137.328.130.000 137.328.130.000 137.328.130.000 137.328.130.000 - - - - - - - - - - (102.291.818.280) -

1. 3,5

1. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum 183.600.000 214.646.000 214.646.000 214.646.000 214.646.000 - - - - - - - - - - 6.209.200 -

2. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 9.000.000.000 - - - - - - - - - - 1.800.000.000 -

4.700.000.000 3.133.330.000 1.300.000.000 3.133.330.000 3.133.330.000 - - - - - - - - - - (313.334.000) -

1.500.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 - - - - - - - - - - (100.000.000) -

700.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 - - - - - - - - - - 560.000.000 -

6.700.000.000 1.300.000.000 2.900.000.000 3.200.000.000 3.200.000.000 - - - - - - - - - - (700.000.000) -

7.450.000.000 5.960.000.000 7.450.000.000 7.450.000.000 7.450.000.000 - - - - - - - - - - - -

1. 3,61. 9.460.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 - - - - - - - - - - (1.642.000.000) -

3.700.000.000 3.700.000.000 3.700.000.000 3.700.000.000

2.250.000.000 2.250.000.000 2.250.000.000 2.250.000.000

1. 3,7 Program Pengembangan Perumahan1. Pengembangan Rumah Sehat Sederhana 296.294.000.000 66.272.511.935 70.422.620.638 74.974.924.670 79.824.737.346 - - - - - - - - - - (43.293.852.531) -

1. 3,81. Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan 9.802.029.116 9.973.053.393 10.597.584.658 11.282.640.495 12.012.467.076 - - - - - N/A N/A N/A N/A N/A 442.087.592 -

1. 3,9

1. - 249.515.000 254.505.300 259.595.406 264.787.314 - - - - - N/A - - - - 52.957.463 -

2. - 155.190.000 158.293.800 161.459.676 164.688.870 - - - - - N/A - - - - 32.937.774 -

3. Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah - 1.081.098.000 1.102.719.960 1.124.774.359 1.147.269.846 - - - - - N/A - - - - 229.453.969 -

1. 3,101. Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan 18.678.986.070 19.004.894.110 20.195.016.140 21.500.475.275 22.891.250.630 - - - - - - - - - - 842.452.912 -

TOTAL 1.123.197.646.235 331.124.186.885 339.848.853.981 350.117.211.233 358.749.781.797



Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Pembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19600602 199003 1 002

Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)




Kepala Dinas Cipta karya Aceh

Ir. Hasanuddin, M.Si

No. Bidang Prioritas Pembangunan / Program / Indikasi Kegiatan

Banda Aceh, Desember 2013



Peningkatan operasi dan pemeliharan prasarana dan sarana persampahan

Pemberdayaan Penyediaan Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)

TABEL 2.2

Anggaran Pada Tahun ke -

PEKERJAAN UMUM

Rata-rata Pertumbuhan

1 2

Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPA Dinas Cipta KaryaProvinsi Aceh


3

1. 3

1. 3.1 Program Perencanaan Tata RuangMeningkatnya pembangunan yang terintegrasi Tersusunnya rencana tata ruang wilayah sebagai pedoman

pembangunan

1.Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

1. Jumlah Produk Rencana Tata Ruang Wilayah 14 Lap 2 Kws 2 Kws 2 Kws 2 Kws

2. Sosialisasi penerapan Qanun RTRW NAD2. Jumlah produk sosialisasi perencanaan qanun RTRWP Aceh

1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap

1. 3,2Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman dankesejahteraan masyarakat

Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur drainase.

1. Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong1. Jumlah kawasan yang luas genangannya berkurang

274,60 Km 492,20 Km 709,80 Km 927,40 Km 1.145,00 Km

1. 3,3Meningkatnya pembangunan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1. Perencanaan Pengembangan InfrastrukturTerwujudnya pedoman/ acuan pelaksanaan pembangunansesuai peraturan

1. Jumlah produk perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 29 Lap 29 Lap 29 Lap 29 Lap 29 Lap

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerwujudnya pengendalian sesuai dengan perencanaan padapelaksanaan kegiatan bidang cipta karya

2. Jumlah produk laporan monitoring dan evaluasi 30 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap

1. 3,4 Meningkatnya infrastruktur perdesaan

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan1. Jumlah sarana dan prasarana pelayanan umum bidang

infrastruktur diperdesaan terbangun 51.325 Km 10,00 Km 10,00 Km 10,00 Km 10,00 Km

2. Panjang jalan lingkungan dan jembatan desa terbangun 11 Unit - - - - - - - -

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung3. Jumlah sarana gedung pendidikan, seni budaya, keagamaan,

peribadatan dan kesehatan terbangun 2.231 Unit 300 Unit 300 Unit 300 Unit 300 Unit

4. Jumlah produk sosialisasi pelatihan tenaga terampil bidangkeciptakaryaan

1. 3,5Meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan dan sanitasi yang layak yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka

Tersedianya akses air minum perpipaan dan sanitasi yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dan di perdesaan

1. Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum1. Jumlah penyelenggara air minum yg mendapatkan

pembinaan pendidikan & pelatihan 27 Desa 23 PDAM 23 PDAM 23 PDAM 23 PDAM

2. Jumlah rapat koordinasi dengan PDAM kabupaten/kota 2 Lap 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali

3. Jumlah produk gambaran/kondisi PDAM kabupaten/kota 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap

Tujuan

Tersedianya sarana dan prasarana perdesaan berupa jalanlingkungan sarana gedung pendidikan, seni budaya,keagamaan, peribadatan dan kesehatan.


SasaranTarget Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -

1 2 5 94Volume

10

Tahun 2015

TABEL 4.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPA Dinas Cipta Karya Aceh

No. Bidang Prioritas Pembangunan / Program / Indikasi Kegiatan Indikator Sasaran

Volume Volume Tahun 2014

8

PEKERJAAN UMUM

Volume Tahun 2013 Tahun 2016 Tahun 2017

Volume




76

Tujuan SasaranTarget Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -

1 2 5 94Volume

Tahun 2015 No. Bidang Prioritas Pembangunan / Program / Indikasi Kegiatan Indikator Sasaran


8

Tahun 2013 Tahun 2016 Tahun 2017 Volume

762. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

1. Jumlah IKK yang terfasilitasi 5 IKK 5 IKK 5 IKK 5 IKK 5

2. Jumlah kawasan (lt/det) yang terfasilitasi (kawasanpemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, KAPET) 6 Kws 4 Kws 2 Kws 4 Kws 4

3. Jumlah kawasan (lt/det) yang terfasilitasi (mendukungpelabuhan perikanan) - Kws - Kws - Kws - Kws

4. Jumlah desa yang terfasilitasi (PS air minum perdesaan) 15 Kws 10 Kws 10 Kws 10 Kws 10

5. Jumlah kawasan yang terfasilitasi (PS air minum MBRPerkotaan) 1 Kws 5 Kws 5 Kws 5 Kws 5

6. Jumlah kawasan yang terfasilitasi (PS air minum SistemRegional) - Kws - Kws - Kws - Kws

7. Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbahdengan sistem off-site 14 Kws 4 Kws 5 Kws 5 Kws 5

8. Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbahdengan sistem on-site 10 Kws 8 Kws 10 Kws 10 Kws 10

1. 3,6Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan Tersedianya sarana dan prasarana persampahan

1. Peningkatan operasi dan pemeliharan prasarana dan sarana persampahan

1. Jumlah prasarana pengumpul sampah /TPS/TPS 3R 1 TPA 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5

2. Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur persampahan - - 4 kws 4 kws 4 kws 4

3. Jumlah sarana pengangkut sampah - - 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5

1. 3,7 Program Pengembangan PerumahanMenyediakan sarana dan prasarana perumahan layak huniuntuk masyarakat miskin;

Tersedianya rumah sehat sederhana bagi masyarakatmiskin/korban konflik/bencana alam

1. Pengembangan Rumah Sehat Sederhana1. Jumlah rumah sehat sederhana terbangun

4.848 Unit 1.500 Unit 1.500 Unit 1.500 Unit 1.500

1. 3,8Mendorong berkembangnya industri konstruksi yangkompetitif

Terlaksananya Penerapan Perundang-undangan JasaKonstruksi di Lingkungan Pengguna dan penyedia JasaKonstruksi

1. Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan1. Jumlah produk sosialisasi peraturan konstruksi

76 % 82 % 88 % 94 % 100

1. 3,9Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan Jasa Konstruksi Terlaksananya pembinaan bagi Pengguna dan Penyedia Jasa

Konstruksi terhadap Perundang-undangan Jasa Konstruksi

1.Pemberdayaan Penyediaan Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)

1. Jumlah produk workshop/ sosialisasi PemberdayaanPenyediaan Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badanusaha

- - 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1

2.Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)

2. Jumlah produk workhsop/sosialisasi pemberdayaanpengguna jasa konstruksi (orang perseorangan, badanusaha)

- - 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1

3. Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah3. Jumlah produk workshop/ sosialisasi pembinaan Jasa

Konstruksi Daerah - - 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1




Tujuan SasaranTarget Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -

1 2 5 94Volume

Tahun 2015 No. Bidang Prioritas Pembangunan / Program / Indikasi Kegiatan Indikator Sasaran


8

Tahun 2013 Tahun 2016 Tahun 2017 Volume

761. 3,10

Meningkatnya pengawasan bidang keteknikan untukmenjaga kualitas konstruksi


1. Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan1. Jumlah produk laporan pengawasan

125 Lap 30 Lap 30 Lap 30 Lap 30

Pembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19600602 199003 1 002

Banda Aceh, Desember 2013Kepala Dinas Cipta karya Aceh

Ir. Hasanuddin, M.Si


Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21

1. 3

Meningkatnya pembangunan yang terintegrasi Tersusunnya rencana tata ruang wilayahsebagai pedoman pembangunan 1. 3.1 Program Perencanaan Tata Ruang

1. Jumlah Produk Rencana Tata RuangWilayah 1.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

1. Jumlah Produk Rencana Tata RuangWilayah 14 Lap 7.902.700.000 2 Kws 17.492.460.000 2 Kws 17.842.309.200 2 Kws 18.199.155.384 2 Kws 18.563.138.492 2 Kws 18.563.138.492

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

2. Jumlah produk sosialisasi perencanaan qanunRTRWP Aceh 2. Sosialisasi penerapan Qanun RTRW NAD

2. Jumlah produk sosialisasi perencanaan qanunRTRWP Aceh 1 Lap 596.200.000 1 Lap 4.832.070.000 1 Lap 4.928.711.400 1 Lap 5.027.285.628 1 Lap 5.127.831.341 1 Lap 5.127.831.341

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

Meningkatnya kualitas lingkungan pemukimandan kesejahteraan masyarakat

Terwujudnya peningkatan pelayananinfrastruktur drainase. 1. 3,2

1. Jumlah kawasan yang luas genangannyaberkurang 1.

Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

1. Jumlah kawasan yang luas genangannyaberkurang 274,60 Km 12.021.129.649 492,20 Km 12.230.872.447 709,80 Km 12.996.792.565 927,40 Km 13.836.939.533 1.145,00 Km 14.731.992.980 ##### Km 14.731.992.980

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

Meningkatnya pembangunan pengembanganwilayah strategis dan cepat tumbuh 1. 3,3

Terwujudnya pedoman/ acuan pelaksanaanpembangunan sesuai peraturan

1. Jumlah produk perencanaan pengembanganwilayah strategis dan cepat tumbuh 1. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

1. Jumlah produk perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 29 Lap 10.392.000.000 29 Lap 10.473.796.000 29 Lap 10.683.271.920 29 Lap 10.896.937.358 29 Lap 11.114.876.106 29 Lap 11.114.876.106

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

Terwujudnya pengendalian sesuai denganperencanaan pada pelaksanaan kegiatanbidang cipta karya

2. Jumlah produk laporan monitoring danevaluasi 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2. Jumlah produk laporan monitoring danevaluasi 30 Lap 167.000.000 2 Lap 2.581.620.000 2 Lap 2.633.252.400 2 Lap 2.685.917.448 2 Lap 2.739.635.797 2 Lap 2.739.635.797

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

Meningkatnya infrastruktur perdesaan 1. 3,4

1. Jumlah sarana dan prasarana pelayananumum bidang infrastruktur diperdesaanterbangun

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan1. Jumlah sarana dan prasarana pelayanan

umum bidang infrastruktur diperdesaanterbangun

51.325 Km 76.987.780.000 10,00 Km 18.141.000.000 10,00 Km 18.141.000.000 10,00 Km 18.141.000.000 10,00 Km 18.141.000.000 10,00 Km 18.141.000.000 Dinas Cipta

karya Provinsi Aceh

2. Panjang jalan lingkungan dan jembatan desaterbangun

2. Panjang jalan lingkungan dan jembatan desaterbangun 11 Unit 1.875.000.000 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - 0

3. Jumlah sarana gedung pendidikan, senibudaya, keagamaan, peribadatan dankesehatan terbangun

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung3. Jumlah sarana gedung pendidikan, seni

budaya, keagamaan, peribadatan dankesehatan terbangun

2.231 Unit 648.787.221.400 300 Unit 137.328.130.000 300 Unit 137.328.130.000 300 Unit 137.328.130.000 300 Unit 137.328.130.000 300 Unit 137.328.130.000 Dinas Cipta

karya Provinsi Aceh

4. Jumlah produk sosialisasi pelatihan tenagaterampil bidang keciptakaryaan

4. Jumlah produk sosialisasi pelatihan tenagaterampil bidang keciptakaryaan

Meningkatkan cakupan pelayanan air minumperpipaan dan sanitasi yang layak yangdiprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilanrendah dalam rangka meningkatkan derajatkualitas kesehatan masyarakat.

Tersedianya akses air minum perpipaan dansanitasi yang layak bagi masyarakatberpenghasilan rendah di perkotaan dan diperdesaan 1. 3,5

1. Jumlah penyelenggara air minum ygmendapatkan pembinaan pendidikan &pelatihan

1.Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Minum

1. Jumlah penyelenggara air minum ygmendapatkan pembinaan pendidikan &pelatihan

27 Desa 183.600.000 23 PDAM 214.646.000 23 PDAM 214.646.000 23 PDAM 214.646.000 23 PDAM 214.646.000 23 PDAM 214.646.000 Dinas Cipta

karya Provinsi Aceh

2. Jumlah rapat koordinasi dengan PDAMkabupaten/kota

2. Jumlah rapat koordinasi dengan PDAMkabupaten/kota 2 Lap 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

3. Jumlah produk gambaran/kondisi PDAMkabupaten/kota

3. Jumlah produk gambaran/kondisi PDAMkabupaten/kota 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

1. Jumlah IKK yang terfasilitasi2. Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

1. Jumlah IKK yang terfasilitasi 5 IKK 9.000.000.000 5 IKK 9.000.000.000 5 IKK 9.000.000.000 5 IKK 9.000.000.000 5 IKK 9.000.000.000 5 IKK 9.000.000.000

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

2. Jumlah kawasan (lt/det) yang terfasilitasi(kawasan pemekaran, pulau terluar,perbatasan, terpencil, KAPET)

2. Jumlah kawasan (lt/det) yang terfasilitasi(kawasan pemekaran, pulau terluar,perbatasan, terpencil, KAPET)

6 Kws 4.700.000.000 4 Kws 3.133.330.000 2 Kws 1.300.000.000 4 Kws 3.133.330.000 4 Kws 3.133.330.000 4 Kws 3.133.330.000 Dinas Cipta

karya Provinsi Aceh

3. Jumlah kawasan (lt/det) yang terfasilitasi(mendukung pelabuhan perikanan)

3. Jumlah kawasan (lt/det) yang terfasilitasi(mendukung pelabuhan perikanan) - Kws 0 - Kws 0 - Kws 0 - Kws 0 - Kws 0 - Kws 0

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

4. Jumlah desa yang terfasilitasi (PS air minumperdesaan)

4. Jumlah desa yang terfasilitasi (PS air minumperdesaan) 15 Kws 1.500.000.000 10 Kws 1.000.000.000 10 Kws 1.000.000.000 10 Kws 1.000.000.000 10 Kws 1.000.000.000 10 Kws 1.000.000.000

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

5. Jumlah kawasan yang terfasilitasi (PS airminum MBR Perkotaan)

5. Jumlah kawasan yang terfasilitasi (PS airminum MBR Perkotaan) 1 Kws 700.000.000 5 Kws 3.500.000.000 5 Kws 3.500.000.000 5 Kws 3.500.000.000 5 Kws 3.500.000.000 5 Kws 3.500.000.000

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

6. Jumlah kawasan yang terfasilitasi (PS airminum Sistem Regional)

6. Jumlah kawasan yang terfasilitasi (PS airminum Sistem Regional) - Kws 0 - Kws 0 - Kws 0 - Kws 0 - Kws 0 - Kws 0

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh

7. Jumlah kawasan yang terlayani infrastrukturair limbah dengan sistem off-site

7. Jumlah kawasan yang terlayani infrastrukturair limbah dengan sistem off-site 14 Kws 6.700.000.000 4 Kws 1.300.000.000 5 Kws 2.900.000.000 5 Kws 3.200.000.000 5 Kws 3.200.000.000 5 Kws 3.200.000.000

Dinas Cipta karya

Provinsi Aceh


PEKERJAAN UMUM

7

Lokasi

18

Tahun 2015




Tahun 2017

Target Target Target

Tabel 5.1Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPA Dinas Cipta Karya

Provinsi Aceh

Tahun 2013 Tahun 2014

Unit Kerja SKPA

Penanggung Jawab

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPA

Target

5

Target Target

Program dan Kegiatan

Data Capaian Pada Tahun

Awal Perencanaan

Tahun 2016Indikator SasaranSasaran

3

Tujuan

Tersedianya sarana dan prasarana perdesaanberupa jalan lingkungan sarana gedungpendidikan, seni budaya, keagamaan,peribadatan dan kesehatan.

Kode Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

6

Rp. Rp.

7

Tahun 2013 Tahun 2014

5

Target Target

Program dan Kegiatan

Data Capaian Pada Tahun

Awal Perencanaan

Indikator SasaranSasaran

3

Tujuan Kode Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

68. Jumlah kawasan yang terlayani infrastrukturair limbah dengan sistem on-site

8. Jumlah kawasan yang terlayani infrastrukturair limbah dengan sistem on-site 10 Kws 7.450.000.000 8 Kws 5.960.000.000 10

Meningkatnya kinerja pengelolaanpersampahan

Tersedianya sarana dan prasaranapersampahan 1. 3,6

1. Jumlah prasarana pengumpul sampah/TPS/TPS 3R

1.Peningkatan operasi dan pemeliharan prasarana dan sarana persampahan

1. Jumlah prasarana pengumpul sampah/TPS/TPS 3R 1 TPA 9.460.000.000 5 Unit 1.250.000.000 5

2. Jumlah kawasan yang terlayani infrastrukturpersampahan

2. Jumlah kawasan yang terlayani infrastrukturpersampahan - - 0 4 kws 3.700.000.000 4

3. Jumlah sarana pengangkut sampah 3. Jumlah sarana pengangkut sampah - - 0 5 Unit 2.250.000.000 5

296.294.000.000

Menyediakan sarana dan prasaranaperumahan layak huni untuk masyarakatmiskin;

Tersedianya rumah sehat sederhana bagimasyarakat miskin/korban konflik/bencanaalam

1. 3,7 Program Pengembangan Perumahan

1. Jumlah rumah sehat sederhana terbangun1. Pengembangan Rumah Sehat Sederhana

1. Jumlah rumah sehat sederhana terbangun 4.848 Unit 296.294.000.000 1.500 Unit 66.272.511.935 1.500

Mendorong berkembangnya industrikonstruksi yang kompetitif

Terlaksananya Penerapan Perundang-undangan Jasa Konstruksi di LingkunganPengguna dan penyedia Jasa Konstruksi

1. 3,8

1. Jumlah produk sosialisasi peraturan konstruksi1. Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan

1. Jumlah produk sosialisasi peraturan konstruksi 76 % 9.802.029.116 82 % 9.973.053.393 88

Meningkatnya Kinerja Pemberdayaan JasaKonstruksi

Terlaksananya pembinaan bagi Pengguna danPenyedia Jasa Konstruksi terhadap Perundang-undangan Jasa Konstruksi

1. 3,9

1. Jumlah produk workshop/ sosialisasiPemberdayaan Penyediaan Jasa Konstruksi(orang perseorangan, badan usaha

1.Pemberdayaan Penyediaan Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)

1. Jumlah produk workshop/ sosialisasiPemberdayaan Penyediaan Jasa Konstruksi(orang perseorangan, badan usaha

- - - 1 Lap 249.515.000 1

2. Jumlah produk workhsop/sosialisasipemberdayaan pengguna jasa konstruksi(orang perseorangan, badan usaha)

2.Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi (orang perseorangan, badan usaha)

2. Jumlah produk workhsop/sosialisasipemberdayaan pengguna jasa konstruksi(orang perseorangan, badan usaha)

- - 1 Lap 155.190.000 1

-

3. Jumlah produk workshop/ sosialisasipembinaan Jasa Konstruksi Daerah 3. Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah

3. Jumlah produk workshop/ sosialisasipembinaan Jasa Konstruksi Daerah - - 1 Lap 1.081.098.000 1

Meningkatnya pengawasan bidang keteknikanuntuk menjaga kualitas konstruksi

Terlaksananya pengawasan bidang keteknikan1. 3,10

1. Jumlah produk laporan pengawasan 1. Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan

1. Jumlah produk laporan pengawasan 124 Lap 18.678.986.070 30 Lap 19.004.894.110 30





Documents

PEMERINTAH ACEH DINAS CIPTA KARYA - www1 … · Dinas Cipta Karya merupakan unsur pelaksana Pemerintah Aceh yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan desentralisasi