Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAHKEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pemenuhan SDM Kesehatan di Fasilitas PelayananKesehatan Daerah Terpencil, perbatasan dan
Kepulauan dan Daeerah Kurang Diminati
OLEH:Dr. Eduard Sigalingging, M.Si
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SISTEMATIKA
IV. TINDAK LANJUT KEDEPAN (TERMASUK JIKA ADA KEBUTUHAN REVIEW KEBIJAKAN)
V. PENUTUP
II. SITUASI KETERSEDIAAN SDM KESEHATAN PADA FASYANKES
III. PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYEDIAAN SDM KESEHATAN
I. PENDAHULUAN
STRATEGI RPJMN 2020-2024
STRATEGI RPJMN 2020-2024
Pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, farmasi dan alkes) afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis, dan afirmasi pendidikan (beasiswa & Tubel) tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulawan (DTPK) dan daerah yg kurang diminati.
Re-distribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di FASYANKES yg didukung penyediaan insentif finansial dan non-finansial
Pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga melaui kontrak pelayananan
Perluasan Pendidikan dan pelatihan tenagan Kesehatan pada YANKES dasar; pembatasan Program studi bidang kesehatan yg tidak memenuhi standar kualitas
Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di FASYANKES
PRESIDEN
BUPATI/
WALIKOTA
GUBERNUR
KORBINWASKORBINWASSebagian
Urusan
Koordinasi,
Pembinaan,
Pengawasan
NASIONAL
LOKAL
PENANGGUNGJA
WAB AKHIR
REGIONAL
WAKIL
PEMERINTAH
PUSATDPRD PROV
DPRD
KAB/KOTA
Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara
Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara
Kementerian/LPNK
PEMEGANG
KEKUASAAN
PEMERINTAHAN –
PSL 4 (1) UUD 1945
Memperjelas konsep desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
Memperjelas pengaturan dalam berbagai aspek Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
Memuat pengaturan baru antara lain: pengaturan
tentang hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah
Jaminan terselenggaranya pelayanan publik
Inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah
UU 23 Tahun 2014KEKUASAAN
PEMERINTAHAN
TUJUAN NEGARA DALAM ALINEA KE-IV PEMBUKAAN UUD 1945
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia
PS. 27, 28 H, PS. 34 UUD 1945
PENDIDIKAN, KESEHATAN, HAK ATAS PEKERJAAN,
HAK ATAS PENGHIDUPAN YG LAYAK, DAN JAMINAN
SOSIAL
HAK WARGA NEGARA
7
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah
(1) Pemda menyelenggarakan urusan pemerintahan yg mjd kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yg oleh UU ini ditentukan mjd urusan Pemerintah.
(2) Urusan pemerintahan yg menjadi kewenangan Pemda, terdiri atas urusan wajib dasar, wajib non dasar & urusan pilihan.
(3) Pemda menjalankan otonomi seluas-luasnya utkmengatur & mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi & TP, dlm kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
(4) Pemda dlm menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya:a. meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam, & sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil & selaras.
b. mencakup hubungan administrasi & kewilayahan antar susunan pemerintahan.
DILAKSANAKAN OLEH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG BERWENANG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU
8
9
U R U S A N
P E M E R I N TA H A N
KONKURENABSOLUT
PILIHAN
(8)
WAJIB
(24)
Dibagi berdasarkan
kriteria Eksternalitas,
Akuntabilitas dan
Efisiensi
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
YAN DASAR
(6)NON YAN DASAR
(18)
S P M N S P K
Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas
keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan
prasarana.
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER & FISKAL
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PR
4. PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAW
PERMUKIMAN
5. TRAMTIBUM &
LINMAS
6. SOSIAL
WAJIB
PELAYANAN
DASARNON PELAYANAYAN
DASAR
S P M
PILIHAN
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. PU & Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat &
Kawasan Permukiman
5. Tramtibum & Linmas
6. Sosial
Tenaga Kerja,
Pemberdayaan Perempuan &
Pelindungan Anak, Pangan,
Pertanahan, LH, Adminduk &
Capil, PMD, pengendalian pddk
&KB, perhubungan,
Kominfo, Koperasi, Usaha Kecil
& Menengah,
Penanaman Modal,
Kepemudaan & Olahraga,
Statistik, Persandian,
Kebudayaan, Perpustakaan dan
Kearsipan
1. Kelautan &
Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. ESDM
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi
Dibagi berdasarkan prinsip
Eksternalitas, Akuntabilitas dan
Efisiensi dan Kriteria tertentu
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
10
NSPK
NSPK
Lanjutan................
PROVINSIPUSAT KAB/KOTA
o Laksanakan sendirio Pelimpahan
(Dekonsentrasi)o Tugas Pembantuan
o Laksanakan sendirio Tugas Pembantuan Kab/Kotao Penugasan kepada Desa
o Laksanakan sendirio Penugasan kepada Desa
P E L A K S A N A A N U R U S A N K O N K U R E N
URUSAN WAJIB DASAR
URUSAN WAJIB NON DASAR
URUSAN PILIHAN
o Jenis Layanano Mutu Layanano Penerima Layanan
Pemetaan :o Kelembagaano Perencanaano Penganggaran
NSPK (NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA)
SPM
Menyelenggarakanperumusan danpelaksanaan kebijakan di bidang urusanpemerintahan danpembinaanpembangunan daerahsesuai dengan ketentuanperaturan peundang-undangan
TUGASPerumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah,fasilitasi pengelolaan system informasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat
Pelaksanaan pembinaan umum serta koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahandaerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasipengelolaan system informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat
Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, dan partisipasimasyarakat
Pelaksanaan administrasi direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
FUNGSI
Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta standarpelayanan minimal urusan pemerintahan
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusanpemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunandaerah, pengelolaan system informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat
Pemberian bimibingan teknis dan supervisI di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahandaerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah,pengelolaan system informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri
1
2
3
4
5
6
7
8
Perpres 11 Tahun 2015Tentang
Kementerian Dalam Negeri
TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINA BANGDA
Kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian berdasarkan pemetaan
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan
Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 melakukan
sinkronisasi dan harmonisasi dengan
Daerah untuk mencapai target
pembangunan nasional.
PASAL 258 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014
DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS
Untuk mencapai target pembangunan
nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi
teknis pembangunan antara kementerian
atau lembaga pemerintah nonkementerian
dan Daerah.
PASAL 259 AYAT 1 UU 23 TAHUN 2014
SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN
Koordinasi teknis pembangunan antara
kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian dan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perencanaan
pembangunan.
KO
OR
DIN
AS
I KO
RT
EK
Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah
provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-
Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.
ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN
PASAL 259 AYAT 2 UU 23 TAHUN 2014
ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR
PASAL 259 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014
Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan
evaluasi pembangunan Daerah.
JENIS-JENIS KORTEK
PASAL 259 AYAT 4 UU 23 TAHUN 2014
SINKRONISASI PEMBANGUNAN
14
SPM DALAM RKP 2019PRIORITAS NASIONAL 1: PEMBANGUNAN MANUSIA
MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR
PEMBANGUNAN
MANUSIA MELALUI
PENGURANGAN
KEMISKINAN DAN
PENINGKATAN
PELAYANAN DASAR
Percepatan
Penguranga
n
Kemiskinan
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan dan
Gizi
Masyarakat
Pemerataan
Layanan
Pendidikan
Berkualitas
Peningkatan
Akses Masyarakat
terhadap
Perumahan dan
Permukiman
Layak
Peningkatan
Tata Kelola
Layanan Dasar
PROGRAM
PRIORITAS
PRIORITAS
NASIONAL
KEGIATAN
PRIORITAS
34
5 Peningkatan akses dan mutu
pelayanan kesehatan
Peningkatan kesehatan ibu,
anak, dan keluarga berencana
Pencegahan dan pengendalian
penyakit
Percepatan penurunan stunting
Penguatan “Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat”
Penguatan pelaksanaan bantuan sosial dan
subsidi tepat sasaran
Penguatan sistem jaminan sosial
Penguatan literasi untuk kesejahteraan
Pelaksanaan reforma agraria
Percepatan pemberian akses kelola sumber daya
alam kepada masyarakat melalui perhutanan sosial
Penyediaan akses infrastruktur
dasar permukiman layak
Penyediaan akses hunian layak
dan terjangkau
Peningkatan kualitas lingkungan
di permukiman
Penguatan layanan dan
rujukan satu pintu
Penguatan integrasi sistem
administrasi kependudukan
dan catatan sipil
Percepatan Pencapaian
SPM di daerah
Penyediaan afirmasi pendidikan
Penyediaan pendidik yang
berkualitas dan merata
Penguatan kelembagaan satuan
pendidikan
Peningkatan kualitas
pembelajaran dan akademik
PN
PP
2
34
5
TATA CARA PENYUSUNANPERENCANAAN DAN PERUBAHAN RPJPD
REVISI 86/2017PERMENDAGRI 86/2017
DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN
Terjadi perubahan kebijakan jangka panjamg
Nasional;
Evaluasi hasil RPJMD memngakibatkan terjadi
perubahan terhadap kebijakan RPJPD;
Terjadi perubahan Mendasar, antara lain: perubahan
yang diakibatkan bencana alam, goncangan politik,
krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan
keamanan, atau pemekaran daerah
DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN
Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan
tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan Menteri ini;
Terjadi perubahan mendasar, mencakup: terjadinya bencana alam,
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, ganguan
keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional
Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak dapatdilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7(tujuh) tahun.
Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidakdapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPDkurang dari 7 (tujuh) tahun..
Perda perubahan RPJPD ditetapkan palinglambat 6 (enam) tahun sebelum periodeRPJPD berakhir.
Hasil perubahan RPJPD digunakan sebagaidasar penyusunan RPJMD periode berkenaan.
Pasal 44 - 68
Pasal 342 & Pasal 344
SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN KEBIJAKAN DAERAH
PENERAPAN
PERMENDAGRI 70 TAHUN 2019 SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)
Perpres 54/2018 ttgStrategi Nasional
Pencegahan Korupsi(Stranas PK)
Perpres 95/2018 ttgSistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik
Permendagri98/2018 ttg Sistem
Informasi
Pembangunan Daerah
1. SIPD dikembangkan menjadi (e-Database, e-Planning, e-Monev dan e-Reporting)
2. Aplikasi e-Planning harus sesuai denganpersyaratan minimal dan terintgrasi dengane-Planning SIPD atau menggunakan aplikasie-Planning SIPD
3. Aplikasi e-Planning harus menjadi instrumendalev penyusunan dokrenda dan terintegrasidengan e-Budgeting
Tindaklanjut
MateriPokok
Daerah menggunakane-Planning (11 Oktober2018)Provinsi : 30 ProvKab : 204 KabKota : 64 Kota
Berdasarkan SE Mendagri No. 050/1330/SJ dan 050/1330/SJ tgl 13 Februari 2019 ttg
Penerapan e-Planning SIPD mengatur bahwadaerah yg telah menggunakan e-Planning
maka dilakukan assessment terlebih dahuluutk kemudian integrasi dgn e-Planning SIPD
Jumlah daerah yang sdh mengajukanpermohonan assessment (21 Maret2019) sbb:Prov : 3 ProvKab : 54 KabKota : 12 Kota
Bagi daerah yg sdh menerapkane-Planning agar sgr mengajukan
prmohonan assessment & integrasi
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SITUASI KETERSEDIAAN SDM
KESEHATAN PADA FASYANKES
0
10
20
30
40Rifaskes 2011
01020304050 Risnakes 2017
Proporsi Puskesmastanpa Dokter
(Rifaskes 2011, Kemkes) dan tahun 2017(Risnakes 2017,
Kemkes)
BagianTimur
BagianBarat
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KETERSEDIAAN DOKTER DI PUSKESMAS
MASIH TINGGINYA GAP KETERSEDIAAN DOKTER DI PUSKESMAS (KHUSUSNYA KAWASAN TIMUR INDONESIA), BAHKAN MENINGKAT SITUASI TANPA DOKTER
PERSENTASE KEBERADAAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS, RISNAKES 2017
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
99.498.9
76
69.8
39.7
73.9
67.2
56 106
23252933
5851
2528
3185
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
PUSKESMAS TANPA TENAGA KESEHATAN, RISNAKES 2017
KONDISI TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS, RISNAKES 2017
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
30.2
13.6
5.6
0
5
10
15
20
25
30
35
CATATAN:• 56 puskesmas tanpa perawat• 19 puskesmas di Papua tanpa
perawat• Provinsi dengan puskesmas
tanpa perawat: Aceh, Sumatera Utara, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, JawaTengah, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, Banten, Kalimantan Timur
KONDISI TENAGA PERAWAT DI PUSKESMAS, RISNAKES 2017
STATUS TENAGA PERAWAT DI PUSKESMAS, RISNAKES 2017
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
CATATAN:• 106 puskesmas tanpa bidan• 62 puskesmas di Papua tanpa bidan• Provinsi dengan puskesmas tanpa
bidan: Maluku, Papua, SulTeng, SulUt, Papua Barat, KalTim, KalSel, NTT, JaTim, JaTeng, JaBar, DKI, Kep. BaBel, Lampung, Bengkulu, SumUt, KalSel,
KONDISI TENAGA BIDAN DI PUSKESMAS, RISNAKES 2017
PENDIDIKAN TERAKHIR BIDANDI PUSKESMAS, RISNAKES 2017
39.9
18.1
5.3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
8112
157778
14975266
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
< D3 D3 D4/S1 S2
STATUS TENAGA BIDANDI PUSKESMAS, RISNAKES 2017
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
3.2
1.2
0.6
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
922
8393
2797
560
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
< D3 D3 D4/S1 S2
PENDIDIKAN TERAKHIR TENAGA GIZIDI PUSKESMAS, RISNAKES 2017
KONDISI TENAGA GIZI DI PUSKESMAS, RISNAKES 2017
66.35.1
11.5
14.3 2
PNS/CPNS PTT
Kontrak/BLUD Sukarela
Nusantara Sehat
RASIO TENAGA GIZI DI PUSKESMAS, RISNAKES 2017
0
10
20
30
40
0 1 2 3 4
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KENDALA DALAM PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM
PENYEDIAAN SDM KESEHATAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
(TERKAIT TENAGA KESEHATAN)Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PENGELOLAAN termasuk kewenangan pengadaan, penempatandan pendayagunaan SDM Kesehatan
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lanjutan)
PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
(TERKAIT TENAGA KESEHATAN)
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lanjutan)
PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
(TERKAIT TENAGA KESEHATAN)
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
KEWENANGAN PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN
Pemenuhan Jumlah (kecukupan jumlah) adalah Tugasdari semua level Pemerintahan (Pusat, Provinsi danKabupaten/Kota); dilakukan melalui kegiatan: • perencanaan• pengadaan• pendayagunaan, pemerataan, pemanfataan dan
pengembangan• pembinaan dan pengawasan• pemberian izin praktek• kerjasama
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
KEWENANGAN PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN
Permendagri No. 31 Tahun 2019 tentang Pedoman PenyusunanRencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; Lampiran, Bagian III: Prioritas Pembangunan Nasional 1. Prioritas Nasional 1 point b: Meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatansemesta.
Lampiran, Bagian IV: Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan; Bagian 2: Urusan Kesehatan Hal-hal yang harus diperhatikan olehPemerintah Daerah dalam Menyusun RKPD 2020: • Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas
kesehatan serta pemenuhan SDM kesehatan.• Memperhatikan pengembangan kompetensi SDM kesehatan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TINDAK LANJUT KEDEPAN (TERMASUK JIKA ADA KEBUTUHAN REVIEW
KEBIJAKAN)
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
JIKA KEWENANGAN PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN SUDAH DIBERIKAN; MASIH TERJADI
KETIDAKCUKUPAN SDM KESEHATAN DI DAERAH, APA PENYEBAB NYA? POTENSI SOLUSI?
Salah satu diantara hal berikut: 1. Ada regulasi yang menghambat? Kebijakan Zero Growth ASN
kah? Potensi Solusi:a) review / rubah kebijakan (selective growth); b) rekrut tenaga kontrak sebagai Pegawai
Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K); c) kebijakan afirmatif (WAJIB) penugasan Tenaga
Kesehatan ASN ke wilayah DTPK (termasuk Indonesia Timur) dengan kejelasan incentive, masa kerja, ijin/cutikerja, perumahan & listrik, dll
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
2. Dana Daerah belum dialokasikan 10% dari total APBD (diluargaji)? Potensi Solusi:
a) penuhi kewajiban alokasi 10%; anggarkan untuk Tenaga Kesehatan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan & kompetensi
b) tingkatkan kompetensi SDM yang masih rendah
Lanjutan
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
3. Dana Daerah sudah dialokasikan lebih dari 10%, sudah ada P3K tetapi masih belum mencukupi (meskipun sudah dibantu Pusatmelalui program Nusantara Sehat, Wajib Kerja Dokter Spesialis(WKPDS), dll) Potensi Solusi:
a) kurangi alokasi sektor/bidang lainnya non-prioritas, penuhi kebutuhan SDM Kesehatan (sektor prioritas) terlebih dahulu, khususnya untuk Pemenuhan 100% Pelayanan Dasar (SPM Kesehatan);
b) efisien kan anggaran yang ada (hilangkan kegiatan yang tidak berdampak signifikan)
Lanjutan
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
4. Pemerintah Daerah sudah diberikan arahan (contohuntuk mengurangi anggaran Sektor/Bidang non prioritas), tetapi tidak di laksanakan Potensi Solusi:
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi perlumemberikan koreksi (teguran tertulis) hinggamemberi sanksi administrative, sampaialokasi terpenuhi.
Lanjutan
5. Kapasitas Fiskal rendah, bauran langkah diatasmemang tidak bisa dipenuhi Pendanaan afirmatifdari Pusat (DAK, dll).
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TINDAK LANJUT KEBIJAKAN AFIRMATIF
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
• Kementerian Kesehatan (5 tugas) 3) penyediaan tenaga kesehatan strategis sertapenguatan sistem pelayanan kesehatan dasar danrujukan. 5) pelayanan kesehatan jarak jauh denganmemanfaatkan teknologi komunikasi (telemedicine).
Inpres No. 9 Tahun 2017Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
• Kementerian Dalam Negeri (3 tugas) 1) memfasilitasi dan mengawal proses penyusunan dan
pelaksanaan peraturan daerah provinsi (perdasi),dan peraturan daerah khusus (perdasus);2) mendorong dan memastikan efektivitas pelaksanaanprogram wawasan kebangsaan; dan3) memastikan peningkatan akses pelayanan kualitas kelembagaansistem administrasi kependudukan, catatan sipil, dan statistik hayatiyang inklusif, lengkap, akurat, dan tepat waktu.
Inpres No. 9 Tahun 2017Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
• Perlu di evaluasi sudah pelaksanaan nya, sertahambatannya oleh semua Kementerian, terutamaKemenkes dan Kemendagri.
• Pola kebijakan sejenis relevan diterapkan padadaerah DPTK lainnya.
Inpres No. 9 Tahun 2017Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
PENUTUP• Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah memiliki tugas /
kewenangan dalam Pemenuhan SDM Kesehatan; diperlukanperencanaan dan pembagian tugas bersama yang lebih jelas,siapa membiayai apa terkait pemenuhan SDM Kesehatan(terpenuhi jumlah dan kualitas-nya)
• Pemenuhan SDM Kesehatan perlu dilakukan secara lebihakuntable dan tranparan agar SDM yang ada memiliki kapasitas-kompetensi yang memadai;
• Kemendagri terbuka untuk mendapatkan masukan sekiranyadiperlukan review / perubahan kebijakan sehingga lebihkondusif dalam mendukung ketersediaan SDM kesehatan padaseluruh Fasyankes milik Pemerintah maupun mendorong /memastikan iklim kondusif bagi penyediaan SDM Kesehatanpada Fasyankes Swasta
KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA
SUMATERAKALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
TERIMA KASIH