“Kebijakan Pengembangan Jabatan

Fungsional Kesehatan”

Disampaikan oleh :drg. Diono Susilo, MPH

Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM KesehatanBadan PPSDM Kesehatan - Kementerian Kesehatan RI

Add Contents TitleAdd TextOption Text Here

The Most InnovativeInstitution Pembinaan

Jabfung

REVOLUTION INDUSTRY 4.0

THE WORLD BECAUSE OF COVID-19

THEN and then the disaster come… NOW

DULU VS SEKARANG

HOW COVID-19 CHANGE THE WORLD?

6

HOW INDUSTRY 4.0 CAN HELP TO FACE THE PANDEMIC

Teknologi yang terkait dengan Revolusi Industri 4.0 menawarkan cara yang efisien dan efektif untuk mengatasi kecepatan

penularan COVID-19 dan dampak pandemi COVID-19. Dari Artificial Intelligence dapat menghasilkan teknologi seluler untuk

pengumpulan data dan deteksi dini COVID-19.

THE ROLE OF HEALTH WORKERS DURING COVID-19 PANDEMIC

• Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan termasuk Pejabat Fungsional Kesehatan

yang berada di garis terdepan dalam penanganan wabah COVID-19

• Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa

semua tindakan pencegahan dan tindakan medis yang diperlukan diambil dengan

meminimalkan risiko keselamatan dan kesehatan kerja

• Memberikan atau memperkuat pencegahan dan pengendalian infeksi yang akurat

dan informasi kesehatan masyarakat, termasuk kepada orang-orang yang tidak

memiliki gejala atau risiko sehingga tidak mempercepat penularan

VISI PEMBANGUNAN 2005-2025

Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur

12

34

GOOD

GOVERNANCE

RPJMN I2005-2009

RPJMN II2010-2014

RPJMN III2015-2019

RPJMN IV2020-2025

REFORMASI

BIROKRASIDAN UU ASN

SMART ASN

ASN

HUMAN CAPITAL

(UU No. 17 Tahun 2007)

1. WawasanGlobal

2. IT & Bahasa3. Networking

Tinggi

PERLU DI BANGUN KONDISI SAAT INI

UU : 5 Tahun 2014 tentang ASN

“ bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara

sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD. RI Tahun 1945,”

bahwa pelaksanaan manajemen ASN

belum berdasarkan pada perbandingan

antara kompetensi dan kualifikasi yang di-perlukan

oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang

dimiliki calon dalam rekruitmen, pengangkatan,

penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan

dengan tata kelola pemerintahan yang baik;

ASN yang memiliki integritas, profesional,

netral dan bebas dari intervensi politik, bersih

dari praktik KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan

publik bagi masyarakat dan

mampu menjalankan peran sebagai unsur

perekat persatuan dan kesatuan bangsa berda-sarkan

Pancasila dan UUD .RI Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit

Competence Open

Performance

Qualification Fairness

SISTEM

MERIT

UTAMA

MADYA

PRATAMA

JABATAN

PIMPINAN TINGGI

ADMINSTRATOR

Eselon III

PENGAWAS

Eselon IV

PELAKSANA

Eselon V dan

JF umum

JABATAN ADMINISTRASI

(TUSI PELAYANAN PUBLIK & ADM-PEM)

JABATAN FUNGSIONAL

(TUSI-PELAYANAN FUNGSIONAL)

KEAHLIAN/KETRAMPILAN

Utama

Madya

Muda

Pertama

KEAHLIAN

Penyelia

Mahir

Terampil

Pemula

KETERAMPILAN

1

3

2

1. PENGEMBANGAN KARIRSDM KESEHATAN

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Non ASN

JabfungkesPola Karir Nakes dan Sertifikasi

2. PENGEMBANGAN KUALIFIKASI SDM KESEHATAN

Tubel, Bantuan Pendidikan, Fellowship, P2KB

SDMK BERMUTU, PROFESIONAL DAN

BERDAYA SAING INTERNASIONAL

KKNI Perpres 8/2012Permenpan 38/2017)Permenpan 34/2011

bridging

Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

TerampilMahir

PenyeliaAhli Pertama

Ahli MudaAhli MadyaAhli Utama

TK 1TK2TK 3 TK 4TK 5

• SKKNI•Stankom

Profesi• Stankom

JFK

NON ASN

ASN

Kompetensi Internasional

LSP

1. Merencanakan kebutuhan

pelatihan dan

pengembangan program

pelatihan Jabfungkes;

2. Menyusun kurikulum dan

modul pelatihan jabfungkes;

3. Mengevaluasi hasil pelatihan

Jabfungkes

INSTANSI PEMBINA JABFUNG DI LINGKUNGAN KEMENKES RI(PMK No.60 THN 2016)

Kemenkes

Puskat Mutu

Unit pembi

na

Unit kepegawai-an

Unit

Pelatih-an

1. Menyusun naskah

akademik dan matriks

butir kegiatan;

2. Mensosialisasikan

jabfungkes; 3. Melakukan pembinaan;

4. memfasilitasi ukom;

5. Memutakhirkan data

jabfungkes;

6. Memonev Jabatan

Fungsional yang menjadi

binaannya

1. Usul formasi CASN; 2. Usul & Tetapkan ASN dalam

Jabfungkes; 3. Susun usul mutasi

Jabfungkes;

4. Susun usulan jenis dan

jumlah kebutuhan

jabfungkes

5. Sharing data

1. Menyusun & melaksanakan

kebijakan teknis jabfungkes;

2. Memonev pengembangan

jabfungkes;

3. Mengkoordinasikan hasil

Binwas Jabfungkes

JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL KESEHATAN DI INDONESIA

1 Administrator Kesehatan 1.806

2 Apoteker 4.418

3 Asisten Apoteker 12.187

4 Asisten Penata Anestesi 24

5 Bidan 80.055

6 Dokter 24.672

7 Dokter Gigi 7.389

8 Dokter Pendidik Klinis 2.157

9 Entomolog Kesehatan 129

10 Epidemiolog Kesehatan 1.831

11 Fisikawan Medis 92

12 Fisioterapis 2.437

13 Nutrisionis 11.551

14 Okupasi Terapis 136

15 Ortotis Prostetis 33

16 Pembimbing Kesehatan Kerja 259

17 Penata Anestesi 33

18 Penyuluh Kesehatan Masyarakat 4.759

19 Perawat 174.683

20 Perawat Gigi 11.246

21 Perekam Medis 3.671

22 Pranata Laboratorium Kesehatan 13.419

23 Psikolog Klinis 160

24 Radiografer 3.321

25 Refraksionis Optisien 392

26 Sanitarian 11.488

27 Teknisi Elektromedis 1.536

28 Teknisi Gigi 113

29 Teknisi Transfusi Darah 147

30 Terapis Wicara 95

Total tahun 2019 : 362.948 (per Desember 2019)TOTAL : 374.239 (per Juli 2020)

Sumber: SAPK BKN

Unit Pembina Jabatan Fungsional KesehatanNo Unit Pembina No Jabatan Fungsional

1 Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Sekretariat Jenderal 1 Administrator Kesehatan

2 Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan 23

Apoteker Asisten Apoteker

3 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Yankes 4 Dokter5 Dokter Gigi6 Dokter Pendidik Klinis7 Fisioterapis8 Okupasi Terapis9 Ortotis Prostetis

10 Perawat11 Perawat Gigi12 Perekam Medis13 Teknisi Gigi14 Refraksionis Optisien15 Terapis Wicara16 Penata Anestesi17 Asisten penata Anestesi

4 Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Ditjen Yankes 18 Bidan19 Teknisi Transfusi Darah

5 Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Ditjen Yankes 20 Fisikawan Medis21 Pranata Labkes22 Radiografer23 Teknisi Elektromedis

No Unit Pembina No Jabatan Fungsional

6 Direktorat Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tular Vektor & Zoonotik, Ditjen P2P 24 Entomolog Kesehatan

7 Direktorat Pencegahan & Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa & NAPZA, Ditjen P2P 25 Psikolog Klinis

8 Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P 26 Epidemiolog Kesehatan

9 Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesmas 27 Sanitarian

10 Direktorat Gizi Masyarakat, Ditjen Kesmas 28 Nutrisionis

11 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Ditjen Kesmas 29 Pembimbing Kesehatan Kerja

12 Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen Kesmas 30 Penyuluh Kesehatan Masyarakat

Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan

Kondisi Regulasi Kebijakan Jabfung Permenpan/Kepmenpan, Juklak dan Juknis Jabfung sudah relatif lama

0-5 tahun = 6 Jabfung

6-10 tahun = 3 jabfung

11-15 tahun = 13 jabfung

> 15 tahun = 8 jabfung

Kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan jabfung yg harus disesuaikan UU 36 tahun

2014 tentang Tenaga Kesehatan Nakes minimal DIII

Nomenklatur jabfung yg harus disesuaikan dengan nomenklatur pada UU 36 tahun

2014 tentang nakes:

Permenpan Jabfung UU 36 tahun 2014

Penyuluh Kes Masyarakat Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku

Perawat Gigi Terapis Gigi dan Mulut

Pranata Lab Kesehatan Ahli Teknologi Lab Medik

Asisten Apoteker Tenaga Teknis Kefarmasian

Sanitarian Tenaga Sanitasi Lingkungan

Banyak yg sdh tidak up to date

dengan perkembangan Iptek

Kesehatan

(sudah terbit)

PermenPAN RB

No 37 Tahun

2019

Permenpan

Jabfung

Kesehatan

1

1. Beberapa

diantaranya sudah

lama dan tidak

update

2. Beberapa Jabfung

Tidak Memiliki

Juknis

REVISI REGULASI JABATAN

FUNGSIONAL KESEHATAN

2

Butir Butir Kegiatan sebagianbelum mengakomodir

pekerjaan pejabat fungsional berdasarkan rumah jabatan

3

Terbitnya kebijakan dan peraturan baru tentang:1. Jabatan Fungsional2. Tenaga Kesehatan

4

5

Adanya : • Perubahan Nomenklatur

•Perubahan butir butir kegiatan berdasarkan output

Terbarukannya Permenpan Jabatan Fungsional

Kesehatan sehingga pelaksanaan Jabatan

Fungsional Kesehatan terselenggara dengan baik

19

NO NAMA JABFUNG PERMENPAN SKB

(JUKLAK)

PERMENKES

(JUKNIS)

SYARAT PENDIDIKAN

Saat ini

(Pengangkatan

Pertama)

Usulan Revisi

(Pengangkatan

Pertama)

1 ADMINKES 42/2000 251/2001 19/2002 DIV/S1 Kesehatan -

2 APOTEKER 07/2008 1113/2008 377/2009 Apoteker -

3 ASST.APOTEKER 08/2008 1114/2008 376/2009 SAA,D-III Farmasi D III Farmasi

4 BIDAN 36/2019 D-III Kebidanan/

Profesi Kebidanan

5 DOKTER 139/2003 1738/2003 - Dokter -

6 DOKTER GIGI 141/2003 1740/2003 - Dokter Gigi -

7 DOKDIKNIS 17/2008 1201/2009 - DR.SPES -

8 ENTOMOLOG 18/2000 396/2001 1201/2004 D-I/D-III/S1 D-III/D-IV/S1 Entomologi

Kes/Kesling

9 EPIDEMIOLOG 17/2000 395/2001 1200/2004 D-I/-/D-IV/S1 D-III/D-IV Kesehatan

S1 Jur/peminatan

Epidkes

10 FISIKAWAN MED 12/2008 1111/2008 262/2009 S1 FISMED -

11 FISIOTERAPIS 04/2004 209/2004 640/2005 D-III/D-IV FIS -

Regulasi Jabfung Kesehatan

20

NO NAMA JABFUNG PERMENPAN SKB

(JUKLAK)

PERMENKES

(JUKNIS)

SYARAT PENDIDIKAN

Saat ini

(Pengangkatan

Pertama)

Usulan Revisi

(Pengangkatan

Pertama)

12 NUTRISIONIS 23/2001 894/2001 1306/2001 D-III/DIV/S1 GIZI D-III/D-IV/S1 GIZI

13 OKUPASI TERAPI 123/2005 101/2006 991/2006 D-III OKUP -

14 ORTOTIS PROSTETIK 122/2005 100//2006 993/2006 D-III Ortotik Prostetik -

15 PENYULUH KESMAS 58/2000 1811/2000 66/2001 D-III/DIV/S-1 DIII Kesehatan/

D-IV Promkes

16 PEREKAM MEDIS 30/2013 48/22/2014 47/2015 D-III/S-1 RM -

17 PERAWAT 35/2019 - - D-III/Ners

18 TERAPIS GIGI DAN

MULUT

37/2019 - - D-III/ DIVKeperawatan

Gigi/ Kesehatan Gigi/

Terapis Gigi dan Mulut

19 PRANATA LABKES 08/2006 611/2006 413/2007 SLA-S1 DIII/DIV/S1 Teknologi

Laboratorium Medis

20 PSIKOLOG KLINIS 11/2008 1112/2008 613/2010 S1 Psikologi Klinis -

21 RADIOGRAFER 29/2013 47/21/2014 52/2015 D-III/DIV Rad -

22 REFRAKSIONIS OPTISIEN 47/2005 1368/2005 994/2006 D-III Refrak -

Regulasi Jabfung Kesehatan

2121

NO NAMA JABFUNG PERMENPAN SKB (JUKLAK)PERMENKES

(JUKNIS)

SYARAT PENDIDIKAN

Saat ini

(Pengangkatan

Pertama)

Usulan Revisi

(Pengangkatan

Pertama)

23 SANITARIAN 10/2006 18/2001 153/2006 D1-S1 DII Kesling

DIV Kesling/ Sanitasi

Lingkungan

S1 Kesling/Sanitasi

Lingkungan/ Kesmas

peminatan Kesling

24 TEKNISI ELEKTROMEDIS 28/2013 46/23/2014 51/2015 D-III/DIV -

25 TEKNISI GIGI 06/2007 1148/2007 365/2008 D-III TG -

26 TEKNISI TRANFUSI DARAH 05/2007 1147/2007 364/2008 D-1 TD DIII Teknologi Bank

Darah

27 TERAPIS WICARA 48/2005 1367/2005 992/2006 D-III TW -

28 PEMBIMBING KESJA 13/2013 (47/2013) 50/18 -2013 62/2014 D-IV-S1 Kesehatan -

29 ASISTEN PENATA ANESTESI 10/2017 3/2018 21/2019 DIII Keperawatan

Anestesi/ Kepenataan

Anestesi

-

30 PENATA ANESTESI 11/2017 3/2018 22/2019- D-IV Bidang Kepe-

rawatan Anestesiologi/

Penata Anestesi

-

Regulasi Jabfung Kesehatan

Mutasi /Promosi/

Kenaikan Jenjang/Perpindahan Jabatan/

Penugasan Khusus

Bagan Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan

Pengangkatan Pertama

Bekerja PAK SKP

Tunjangan

PNS (JFU/JFT/JA)

Pengembangan Karir

Formasi

Penilaian Kinerja

Uji Kompetensi Kualifikasi

Formasi

Ukom

Inpassing/Promosi/

Perpindahan Jabatan

Pengembangan Kompetensi Pendidikan (Tubel) dan /

Pelatihan (bimtek, e-learning, pelatihan jarak

jauh, magang)

Perencanaan Pengangkatan

Berhenti Alih

Puncak Karir

Promosi/Kenaikan Jenjang/

Perpindahan Jabatan/

Pengembangan

Satker

Sistem Informasi

Panev

Formasi

Latsar

CPNS

Satker

Pengembangan Kompetensi

1

2

KOMPETENSI MANAJERIAL• Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku

yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan utk

memimpin dan/atau mengelola unit organisasi

• diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan strukturalatau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan

KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL• Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan

dikembangkan terkait dg pengalaman berinteraksi dg masyarakat majemuk dlm

hal agama, suku & budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai2 moral,

emosi & prinsip, yg hrs dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan utk memperoleh hasil kerja sesuai dg peran, fungsi, & jabatan

• diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

KOMPETENSI TEKNIS• Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku

yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yg spesifik berkaitan dg bidang teknis jabatan

• diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalamanbekerja secara teknis;

KOMPETENSI ASN & KEBIJAKAN PENGEMBANGANNYA

Ranah Kementerian

Teknis (Instansi

Pembina)

TINGKAT PENGUASAAN KOMPETENSI ASNProficiency Levels Competence

05

04

03

02

01Level 1 Tingkat memahami, mengerti substansi

pekerjaan sederhana dg pedoman/ panduan

Bimbingan intensif

Level 4 Mengevaluasi suatu proses pekerjaan

Mengembangkan teknik metode kerja

Memberi arahan atau tanpa panduan

Level 2Menerapkan sesuai pedoman Berdasar pedoman/panduan memerlukan bimbingan

Level 3 Menerapkan dg analisis Tdk memerlukan bimbingan Dapat membimbing orang lain memecahkan masalah teknis operasional.

Level 5

Mengkreasikan mengembangkan, konsep, teori, kebijakan

Sebagai sumber rujukan utama (mentor)

PENGEMBANGAN KARIERJABATAN FUNGSIONAL

• PemenuhanAngka Kredit

• SKP

• Formasi

• Pengembangan

Kompetensi dan UjiKompetensi

•Kualifikasipendidikan sesuai persyaratan yang dibutuhkan <D III atau > D IV/S1(rekrutmen,tubel atau ibel)

Pengembangan Karier, Kompetensi, Pola Karier, Promosi dan Mutasi

• Dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi,kinerja dan profesionalitas PNS.

• Setiap instansi wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen Karier yang merupakan bagian terintegrasi dari Sistem Informasi ASN

• Setiap PNS harus dinilai melalui uji kompetensi

Pengembangan Karier Pengembangan Kompetensi Pola Karier Promosi dan Mutasi

• Kejelasan dan kepastiankarier kepada PNS

• Berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaiankinerja, dan kebutuhaninstansi pemerintah

• Dilakukan melalui mutasidan/atau promosi

• Diklat, seminar, kursus, penataran sekolah/ pelatihankader dan magang

• Paling kurang 20 jam pelajaran dalam 1 tahun

• Prinsip dasar: PNS memiliki hakdan kesempatan yang sama didasarkan padapenilaian kinerja danpenilaian kompetensi

• Diklat Pim (Madya, Pratama, Administrator, Pengawas)

• Diklat tingkat nasional

• Berdasarkan standar jabatan danstandar kompetensijabatan

• Pola karier nasional daninstansional

• Berbentuk horizontal, vertikaldan diagonal

• Prinsip Dasar : untukmenjamin keselarasanpotensi PNS denganpenyelenggaraan tugasnya

• Instansi menyusunperencanaan mutasi

• Atas dasar kesesuaian antarakompetensi PNS denganpersyaratan jabatan, klasifikasijabatan dan pola karier

• Paling cepat 2 tahun danpaling lama 5 tahun

• Mutasi antar kab/kota dalamprovinsi oleh Mendagri denganpertimbangan BKN

• Mutasi prov/kab/kota ke pusatdan antar instansi pusat oleh BKN

• Mutasi Pusat ke Prov/Kab/Kota oleh Kanreg BKN

KEWAJIBAN

PEJABAT FUNGSIONAL KESEHATAN

KEWAJIBAN PEJABAT FUNGSIONAL

Melaksanakantugas pokok

Mencatat danmenginventarisir

Mengumpulkan bukti fisik hasilpelaksanaan kegiatan

pelayanan/pekerjaan sehari-hari sebagai dasar untuk

pengumpulan angka kredit

MENGIKUTI

KETENTUAN LAINNYA !KE

WA

JIB

AN

Tugas lain yang

diperintahkan

oleh atasan

PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

- Pasal 11 ayat 1Kinerja utama bagi PJF akumulasi pelaksanaan butir-butir kegiatan JF sesuai penjabaran sasaran unit/organiasai dan atau kegiatan atasan langsung

- Pasal 19SKP bagi pejabat fungsional disusun berdasarkan SKP atasan langsung dan

organisasi/unit kerja, salah satunya dengan memperhatikan butir-butir kegiatan JF

-Pasal 20SKP bagi pejabat fungsional disetujui atasan langsung dan dapat diberikan

dengan mempertimbangkan pendapat dari Tim Penilai AK

-Pasal 21• PJF yang tidak dapat menyusun kinerja utama, harus dimutasikan atau

diberikan tugas ke instansi yang mempunyai kegiatan yang sesuai jenjang fungsionalnya

• PJF diberikan tugas ke instansi lain apabila beban tugas JF tidak memenuhi

persyaratan AK pertahun yang wajib dikumpulkan

SISTEM INFORMASI

SI-BANGJANGKRI

E-UKOM

E-FORMASI

E-INPASSING

Peran Poltekkes Kemenkes dalam PembinaanJabatan Fungsional Kesehatan

• Mengembangkan Prodi pada Poltekkes Kemenkes sesuai kualifikasipendidikan yang dipersyaratkan dalam regulasi Jabatan FungsionalKesehatan dan/atau rencana pengembangan Jabatan FungsionalKesehatan

• Menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan StandarKompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan

• Meningkatkan kompetensi pejabat fungsional kesehatan melaluipemenuhan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan oleh JabatanFungsional Kesehatan

TERIMA KASIH

Jabatan Jenjang Jabatan R C L

J FJabatan Fungsional

Keahlian

Utama 5- 4 Dominan 5

Madya 5 - 4 Dominan 4

Muda 4 -3 ffty-fifty

Pertama 3-2 -1 Dominan 2

J FJabatan Fungsional

Keterampilan

Penyelia 4-3 fifty-fifty

Mahir 4-3 Dominan 3

Terampil 3,2,1 Dominan 2

Pemula 2 -1 Dominan 1

Pola Distribusi Required Competency Level (RCL)

Kompetensi Teknis